Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Imbas Cuaca Buruk di Pelabuhan Merak, KMP Trimas Tabrak Kapal Gas hingga Bengkok

    Imbas Cuaca Buruk di Pelabuhan Merak, KMP Trimas Tabrak Kapal Gas hingga Bengkok

    Bisnis.com, JAKARTA – Arus perairan yang kuat akibat cuaca buruk menyebakan Kapal motor penumpang (KMP) Trimas Fadhila dan kapal muatan gas (MT Gas) Sofia bertabrakan di area labuh Tanjung Sekong, Pelabuhan Merak, Jumat malam. Tidak ada korban jiwa. 

    Dilansir dari Antara, Sabtu (14/12/2024) pemantauan lalu lintas kapal (VTS) di Pelabuhan Merak mengungkapkan pada 19.35 WIB, petugas pemantau lalu lintas kapal (VTSO) Merak menerima laporan dari kapal gas Sofia, bahwa kapal motor Trimas Fadhila menyenggol saat sedang berlabuh di area Tanjung Sekong.

    Tabrakan tersebut terjadi karena KMP Trimas yang saat itu sedang menunggu antrean dermaga tujuh, terseret arus menuju utara hingga menabrak kapal gas. 

    KMP Trimas Fadhila mengalami kerusakan di bagian railing kanan, dan rantai jangkar turun.

    MT Gas Sofia melaporkan kerusakan untuk sementara ada sedikit bengkok di bagian bulbous, mengakibatkan bulbous ada cekungan sedalam 5-10 cm dan dari titik benturan ke belakang terdapat semacam goresan sepanjang 10 meter.

    Kapolsek KSKP Merah Iptu Ignatius Andrean Setianto memastikan dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Andrean mengatakan seluruh penumpang telah diturunkan dan dievakuasi di dermaga tujuh Pelabuhan Merak.

    “Semua penumpang selamat namun ada kerusakan pada kedua kapal,” ujar Andrean.

    Nataru Dibayangi Cuaca Buruk

    Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati mengatakan curah hujan hingga Januari mendatang merupakan kondisi puncak yang membayangi nataru. Curah hujan tinggi membayani 

    “Kondisi tersebut ditambah potensi 20% curah hujan akibat terjadinya La Nina lemah,” kata Dwikorita dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V, rabu (4/12/2024). 

    Dwikorita juga mengatakan sejak minggu lalu, pihaknya telah mendeteksi potensi masuknya seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia. Angin tersebut diproyeksi masuk ke wilayah Indonesia pada 20-29 Desember. 

    Angin seruak serta curah hujan tersebut akan mengakibatkan tingginya kecepatan angin serta tingginya gelombang yang perlu diwaspadai oleh pelayaran terutama di laut Natuna dan bagian barat Indonesia seperti Lampung, Banten dan Jakarta. 

    Dwikorita mengatakan pihaknya menyiapkan aplikasi prakiraan cuaca dan cuaca ekstrem bagi para pengguna jalur mudik darat, laut dan maskapai penerbangan. 

    “Sehingga bagi pelayaran untuk 5 hari ke depan silakan terus memantau dan merencanakan bahkan ini bisa menentukan jalur akan berlayar,” kata dia. 

    Kemudian untuk moda transportasi udara, Dwikorita mengatakan terjadinya erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores juga wajib diwaspadai karena sebaran abu vulkanik.

  • Gubernur BI Ungkap 3 Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI, Terinspirasi Film Tom Hanks

    Gubernur BI Ungkap 3 Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI, Terinspirasi Film Tom Hanks

     Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, film Cast Away yang dibintangi Tom Hanks telah memberikan 3 pesan penting tentang bagaimana ekonomi Indonesia bertumbuh di tengah gejolak global saat ini. 

    Cast Away merupakan film drama bertahan hidup yang dirilis pada 22 Desember 2000. Film ini mengisahkan Tom Hanks (Chuck Noland) terdampar di pulau terpencil tak berpenghuni lantaran pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. 

    Selama terdampar, Chuck menghadapi tantangan untuk bertahan hidup, mulai dari mencari makanan, air, dan tempat berlindung. Kehidupan modern tidak lagi relevan. Chuck akhirnya harus belajar beradaptasi dengan alam liar.  

    Setelah 4 tahun tinggal di pulau tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk membangun rakit buatan dan mencari jalan pulang. Harapan untuk bertahan hidup akhirnya membuat Chuck Noland dapat diselamatkan. 

    Kisah epik ini yang kemudian memberikan tiga pesan bagi Perry Warjiyo dalam konteks memacu pertumbuhan Indonesia. Pertama, dia menyatakan bahwa jika ingin bertahan hidup kumpulkan apapun yang ada dan dimiliki. 

    “Pertama, mari kita berdayakan yang kita punya. Jadi, jika ingin bertahan hidup, kumpulkan apapun yang kamu miliki. Ini berlaku terutama saat kita menghadapi krisis,” ujarnya dalam Seminar Nasional yang digelar Kafegama, Sabtu (14/12/2024).

    Cuplikan film Cast Away yang diperankan Tom HanksPerbesar

    Kedua adalah kreatifitas. Perry menuturkan bahwa Chuck Noland yang merupakan masyarakat perkotaan dipaksa bertahan hidup dengan sumber daya yang ada. Kreatifitas dalam hal ini berperan penting dalam memaksimalkan potensi.  

    “Dia berinovasi dan menjadi kreatif, sehingga mampu bertahan hidup,” ucapnya.

    Ketiga adalah terus berharap yang terbaik. Setelah semua upaya telah dilakukan, Perry menilai bahwa harapan sejatinya tetap digantungkan setinggi-tingginya. 

    Dia memandang tiga pesan tersebut dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi ke depan, meskipun situasi global saat ini masih dihadapi ketidakpastian dan penuh dengan gejolak. 

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dunia bakal menurun usai Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Pada tahun ini, ekonomi dunia diproyeksi tubuh 3,2%, lalu turun ke 3,1% pada 2025, dan hanya naik 3% pada 2026. 

    Di samping itu, Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi negara lain juga akan menurun, terkecuali AS. Pertumbuhan ekonomi China, semisal, diperkirakan turun dari level 4,8% pada 2024 menjadi 4,5% tahun depan. 

    “Perekonomian dunia akan menurun dari 3,2% sekarang menjadi 3,1% tahun 2025 dan turun menjadi 3% pada 2026. [Ekonomi] AS itu justru naik, China turun, Kawasan Eropa nyungsep, dan Jepang masih bertahan,” kata Perry. 

  • Pelemahan Daya Beli Hantui Ekspektasi Tinggi Pemerintah di Harbolnas
                                    
                                
                    
                    5 jam yang lalu

    Pelemahan Daya Beli Hantui Ekspektasi Tinggi Pemerintah di Harbolnas 5 jam yang lalu

    Pelemahan Daya Beli Hantui Ekspektasi Tinggi Pemerintah di Harbolnas

    5 jam yang lalu

  • Wanti-wanti Trump Effect, Gubernur BI Ingatkan Ekspor ke AS hingga Defisit Fiskal

    Wanti-wanti Trump Effect, Gubernur BI Ingatkan Ekspor ke AS hingga Defisit Fiskal

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mewanti-wanti soal kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap ekonomi global, khususnya berkaitan dengan penaikan tarif impor barang-barang ke negeri Paman Sam. 

    Perry menyoroti bahwa Trump dengan motto-nya ‘America First’ bakal mengutamakan perekonomian AS agar bisa tumbuh tinggi. Pria yang sebelumnya menjabat presiden AS pada 2017—2021 itu dinilai Perry bukan tipe pemimpin dunia yang memerdulikan soal multilateralisme. 

    “Oleh karena itu, yang disasar sekarang adalah negara-negara yang memiliki surplus terbesar perdagangan dengan Amerika. China, Kanada dan Meksiko, Eropa, serta Vietnam,” ujarnya pada acara Seminar Kafegama UGM dengan tema ‘Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju’, Jakarta, Sabtu (14/12/2024). 

    Seperti diketahui, Trump sudah secara terang-terangan mengumumkan rencana pengenaan tarif impor dari negara-negara tersebut. Salah satunya adalah China sebesar 25% yang rencananya efektid berlaku pada paruh kedua 2025.

    Perry turut menyoroti kebijakan Trump yang cenderung memprioritaskan domestik seperti kebijakan imigrasi yang ketat. 

    Menurut Perry, Indonesia perlu mempelajari bagaimana kinerja ekspor dan impor Indonesia dengan AS. Hal itu kendati surplus perdagangan Indonesia dengan AS tidak sebesar negara-negara mitra perdagangan Indonesia yang lain.

    “But we have to understand how we deal with America bukan melalui WTO, bukan melalui CEPA, bukan melalui lain-lain, deal directly,” ujar Perry. 

    Selain itu, Perry menyinggung perlunya disiplin fiskal dalam menghadapi ekonomi global ke depannya karena kebijakan Trump. Dia mengingatkan bahwa kapasitas ekonomi AS memungkinkan negara G7 itu untuk menerbitkan lebih banyak surat utang. Itu tentu berbeda dengan Indonesia. 

    “Amerika bisa negara besar, mengelaurkan surat utang banyak, bisa. Kalau kita terlalu banyak menerbitkan utang, jebol kita. Tapi masalahnya dengan defisit fiskal yang terlalu besar di Amerika, suku bunga Amerika untuk surat utang pemerintah sangat tinggi. Oleh karena itu,  seluruh dunia memindahkan portofolio investasinya ke Amerika, atau capital reversal,” paparnya. 

  • Produk Suku Cadang RI Diminati Timur Tengah-Afrika, Potensi Transaksi Capai Rp70 Miliar

    Produk Suku Cadang RI Diminati Timur Tengah-Afrika, Potensi Transaksi Capai Rp70 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan potensi transaksi suku cadang kendaraan bermotor Indonesia di pasar Timur Tengah dan Afrika mencapai US$4,4 juta atau sekitar Rp70 miliar.

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menyebut potensi itu terlihat dari peminat di pameran otomotif terbesar di Timur Tengah dan Afrika, yaitu Automechanika Dubai 2024. Adapun, pameran berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 10–12 Desember 2024.

    “Indonesia mampu menghasilkan produk suku cadang kendaraan bermotor berkualitas dan bersaing di pasar global. Hal ini terlihat dari capaian potensi transaksi sebesar US$4,4 juta pada Automechanika Dubai 2024,” kata Widy melalui keterangan resmi, Sabtu (14/12/2024).

    Menurutnya, keikutsertaan pada Automechanika Dubai 2024 adalah langkah strategis untuk membawa produk suku cadang Indonesia merambah pasar Timur Tengah dan Afrika.

    “Dubai telah memposisikan diri sebagai hub perdagangan dunia. Pameran Automechanika Dubai ini strategis dimanfaatkan para pelaku usaha Indonesia untuk menyasar buyer. Tidak hanya di kawasan, tetapi juga buyer dari seluruh dunia,” ujar Widy.

    Pada Automechanika Dubai 2024, kata Widy, Paviliun Indonesia menampilkan suku cadang kendaraan bermotor seperti baterai kendaraan dan kampas rem produksi PT New Indobatt Energy Nusantara, PT Indoprima Gemilang, dan PT Astra Otoparts Tbk.

    Selain itu, turut hadir enam industri otomotif Indonesia secara mandiri. Keenamnya adalah PT Amico Era Bumiindo, PT Supreme Belting Perkasa (Maxbelt), PT Elangperdana Tyre Industry, PT Industri Karet Deli (Delium), PT Selatan Jadi Jaya, dan ADR Group of Companies.

    Tercatat lebih dari seribu pengunjung di Paviliun Indonesia. Para pengunjung berasal dari UEA, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Yordania, Oman, Irak, Iran, Mesir, India, Kenya, Afghanistan, Ethiopia, Sudan, dan Yaman.

    Widy menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaku usaha industri otomotif Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan pelaku usaha Indonesia perlu memanfaatkan UEA sebagai gerbang untuk memperluas pasar ekspor di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya.

    “Produk suku cadang kendaraan bermotor Indonesia menghadapi persaingan yang cukup ketat di pasar UEA. Hal ini terlihat dari jumlah industri otomotif asal Tiongkok, India, Malaysia, dan Turki. Namun, kami tetap optimistis bahwa produk Indonesia mampu bersaing merebut pasar utama,” kata Widy. 

  • Jelang Pengumuman Kebijakan PPN 12%, Ekonom Beri Sejumlah Masukan

    Jelang Pengumuman Kebijakan PPN 12%, Ekonom Beri Sejumlah Masukan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai bahwa pemerintah perlu mengkaji dengan cermat sebelum mengumumkan soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% di awal 2025.

    Rizal mengatakan bahwa penerapan tarif PPN 12% pada barang-barang mewah akan mendorong penerimaan negara.

    Peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat menjadi pendorong utama kenaikan penerimaan. Namun, belum ada rincian khusus mengenai kontribusi tarif PPN untuk barang mewah.

    “Penerapan PPN 12% untuk barang mewah merupakan langkah strategis yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani mayoritas masyarakat,” ucapnya, Sabtu (14/12/2024).

    Rizal menyebut bahwa kebijakan ini mencerminkan pendekatan selektif, di mana barang kebutuhan pokok, utilitas dasar, dan layanan publik seperti pendidikan serta kesehatan tetap bebas pajak.

    Dengan demikian, kata Rizal pemerintah menunjukkan upaya melindungi daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah. Apalagi tahun depan harus dilakukan perhatian lebih terhadap capaian konsumsi rumah tangga yang tinggi.

    Namun demikian, Rizal melanjutkan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari risiko. Peningkatan tarif pada barang mewah dapat menekan konsumsi barang-barang tersebut, terutama di sektor otomotif premium dan perhiasan, yang berpotensi memengaruhi pendapatan sektor terkait.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa jika tidak diimplementasikan dengan tepat, kebijakan ini dapat memicu persepsi ketidakadilan, terutama jika cakupan barang yang dikenakan PPN 12% tidak jelas atau berubah-ubah.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan ini disosialisasikan dengan baik dan diterapkan secara konsisten.

    “Transparansi mengenai alasan pemilihan barang yang dikenakan PPN 12% dan pengawasan pelaksanaannya harus diutamakan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, dia mengatakan bahwa langkah ini juga harus didukung oleh evaluasi berkala untuk memastikan dampak positif lebih besar daripada potensi efek negatifnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah bakal mengumumkan soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di awal 2025 pada pekan depan, Senin (16/12/2024).

    Hal itu diungkap Airlangga usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (13/12/2024).

    “Ini akan dimatangkan lagi, perhitungannya difinalisasi, akan diumumkan hari Senin jam 10. Nanti diundang,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Airlangga mengatakan bahwa pemerintah bakal ikut mengumumkan sejumlah paket kebijakan ekonomi lain, sekaligus mengumumkan perincian kebijakan PPN 12%.

    Adapun mengenai payung hukum peraturan teknis amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu bakal dituangkan dalam dua peraturan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Peraturan Pemerintah (PP).

    “Payung hukumnya ada PMK, ada yang PP,” ungkap Politisi Partai Golkar itu.

    Airlangga memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak bakal berdampak ke bahan pokok penting, karena sejatinya bahan pokok penting tidak terkena PPN.

    Pria yang pernah menjadi Menteri Perindustrian itu irit berbicara terkait dengan kebijakan PPN 12% yang akan diumumkan pekan depan. 

    “Nanti diumumkan di kantor Kemenko. Nanti kami undang,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah amanat dari UU HPP yang diteken pada 2021. Sebelumnya, kenaikan PPN dari 10% ke 11% sudah lebih dulu diterapkan pada April 2022.

  • Pengusaha Ritel Ancang-ancang Efisiensi Tahun Depan, Sinyal PHK?

    Pengusaha Ritel Ancang-ancang Efisiensi Tahun Depan, Sinyal PHK?

    Bisnis.com, TANGERANG – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mewanti-wanti 2025 sebagai tahun yang berat bagi pengusaha ritel.

    Menurutnya, hal itu seiring dengan kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Alhasil, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di semua daerah pun rata-rata naik sebesar angka tersebut.

    Menurut Solihin, kenaikan UMP ini belum sejalan dengan tingkat daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi global. Kendati, dia tak bisa menolak jika UMP memang naik.

    “Kalau ditanya [tanggapan kenaikan UMP], pasti berat gitu. Tapi kalau Anda di posisi saya, apa bisa menolak UMP? Itu saja pertanyaannya,” kata Solihin usai menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aprindo periode 2024-2029 di Tangerang, Sabtu (14/12/2024).

    Pria yang juga menjabat sebagai Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) itu memprediksi para pengusaha ritel bakal melakukan efisiensi tahun depan. Namun, menurutnya efisiensi itu bukan selalu berarti pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dia mencontohkan efisiensi itu bisa saja dengan cara menutup gerai. Kendati demikian, Solihin tak memerinci nasib pekerja dari penutupan gerai yang dia maksud.

    “Efisiensi itu banyak hal bukan hanya seperti itu [PHK]. Jadi bukan hanya sekadar itu. Kan tadi saya bilang toko tutup,” tutup Solihin. 

    Dia pun mencontohkan kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha ritel. Dia menyebut, Alfamart telah menutup ratusan gerai tahun ini lantaran merugi. Adapun, salah satu kerugian itu terjadi karena biaya sewa yang tinggi sementera penjualan melemah.

    “Saya bekerja di ritel, 300-400 toko saya tahun itu tutup. Karena apa? Ya karena ya, Kalau untung pasti kita buka terus,” katanya.

    Solihin menuturkan, penutupan gerai merupakan keputusan yang berat. Namun, langkah itu perlu diambil karena tidak ada jalan lain.

    Di satu sisi, Solihin pun mengatakan, pihaknya akhirnya tetap membuka gerai di daerah lain. Dia mengeklaim pembukaan gerai baru tahun ini lebih banyak dibanding jumlah yang tutup.

    “Artinya, diharapkan ada yang tutup dan ada yang buka. Jadi ada substansi, misalnya saling menopang gitu ya,” katanya.

  • Yustiunus Prastowo: PPN 12% di UU HPP Sebenarnya Multitarif Sejak Awal

    Yustiunus Prastowo: PPN 12% di UU HPP Sebenarnya Multitarif Sejak Awal

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa skema multitarif pajak pertambahan nilai alias PPN sebenarnya sudah mengemuka sejak penggodokan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

    Dalam diskusi bertajuk ‘Wacana PPN 12%: Solusi Fiskal atau Beban Baru Bagi Masyarakat’, Prastowo menceritakan kembali dinamika perancangan UU HPP dalam konteks mengingat kembali, bagaimana para pemangku kepentingan kala itu memprediksi kondisi 2025 dan kenapa mempertimbangkan kenaikan PPN demi menggenjot penerimaan negara. 

    “Dulu mau multitarif, multi-rate, mencontoh banyak negara maju, agar fleksibel,” jelasnya dalam diskusi besutan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar secara luring maupun daring itu pada Sabtu (14/12/2024).

    Prastowo yang saat itu merupakan juru bicara Menteri Keuangan, menjelaskan skema PPN multitarif sebenarnya sudah dipertimbangkan demi menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan antara masyarakat kaya dengan miskin.

    Sebagai contoh, pembebasan PPN di bidang kesehatan secara penuh tentu kurang berkeadilan, apabila melihat fenomena banyak warga miskin yang berobat ke Puskesmas, sementara di sisi lain, ada warga kaya yang memanfaatkannya untuk operasi plastik. 

    Begitu pula pembebasan PPN di beberapa bidang lain yang memiliki ragam harga yang begitu lebar antara kebutuhan masyarakat kaya dan miskin, misalnya daging premium, jasa kesehatan medis tertentu, atau jasa pendidikan.

    “Rela enggak, yang makan daging wagyu satu porsi Rp5 juta, dengan yang makan sate madura satu porsi Rp10.000, sama-sama enggak bayar pajak. Enggak rela kan? Maka dari itu, beras premium dan daging premium sebenarnya bisa dikenai PPN,” tambahnya.

    Hanya saja, saat perancangan UU HPP, beberapa pakar menyarankan PPN multitarif sebenarnya boleh diterapkan di masa depan, tidak boleh diterapkan secara tiba-tiba karena berbahaya, dan administrasi pemerintahan harus lebih mumpuni seiring dengan itu.

    “Waktu itu perdebatannya, boleh enggak ini, pasalnya tetap ditulis, tapi implementasinya bertahap atau nanti diberikan waktu, karena kalau tidak ditulis, khawatirnya butuh tidak ada cantolan. Keputusannya waktu itu tidak perlu. Nah, kejadian sekarang. Giliran ada ribut-ribut 12%, mau nyantolin barang mewah di mana, enggak ada pasalnya,” ungkapnya.

    Saat ini, karena sudah telanjur, kalau benar hanya barang mewah saja yang menjadi objek PPNBM yang dikenai kenaikan PPN 12%, perhitungannya menyebut tambahan penerimaan negara paling-paling cuma Rp2 triliun.

    Oleh sebab itu, menurutnya belum adanya dasar hukum PPN multitarif sejak awal merupakan salah satu kesalahan kecil saat perancangan UU HPP, di samping berbagai keputusan baik di dalamnya, seperti memasukkan pajak karbon, menaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi super kaya, memperlebar gap pajak untuk karyawan, hingga ketentuan pajak ringan untuk UMKM.

    “Jadi kalau mau seperti menunda, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini bukan merancang fasilitas, tapi membuat pajak ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk beberapa objek tertentu,” ungkapnya.

    Pada akhirnya, perancangan UU HPP bisa menjadi pelajaran bersama, terutama bagi para pemegang kekuasaan politik, di mana proyeksi akan kondisi menantang dalam beberapa periode berikutnya harus lebih presisi. 

    Jangan seperti saat ini, di mana kenaikan PPN dianggap seperti bencana, karena jaraknya terlalu dekat, tiba-tiba sudah di depan mata, padahal kondisi daya beli masyarakat masih belum pulih betul dari dampak pandemi Covid-19.

  • Siap-siap! Ritel Tebar Diskon hingga 70% untuk 6 Bahan Pokok saat Nataru

    Siap-siap! Ritel Tebar Diskon hingga 70% untuk 6 Bahan Pokok saat Nataru

    Bisnis.com, TANGERANG – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin memastikan sejumlah ritel bakal menggelar diskon khusus Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Solihin mengatakan, diskon tersebut akan berlaku untuk enam bahan pokok, yakni beras, minyak goreng, telur, gula, bawang merah, dan bawang putih. Dia mengatakan, program diskon ini juga didukung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso.
    Adapun, program diskon untuk enam bahan pokok itu bakal dimulai pada 22 Desember 2024.

    “Menteri Perdagangan sebagai orang tua kita, meminta kepada seluruh anggota Aprindo untuk sekali lagi melakukan sesuatu lah yang berbeda dibandingkan bulan sebelumnya, kami akan launching [program diskon] nanti pada tanggal 22 Desember insyaallah,” kata Solihin di Tangerang, Sabtu (14/12/2024).

    Kendati demikian, Solihin tak memerinci secara detail berapa diskon yang bakal diberikan. Namun, dia memastikan beberapa kebutuhan pokok akan ada yang diobral hingga 70%.

    “Ada beberapa tentunya [diskon 70%], nggak semuanya,” ucapnya.

    Menurutnya, program ini merupakan salah satu inisiatif Aprindo untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengontrol harga. Maklum, periode Nataru biasanya harga-harga melonjak dan berbuntut pada inflasi.

    Solihin juga menyebut program diskon itu tak akan membuat jaringan ritel Aprindo rugi. Malahan, dia menyebut ini salah satu pengorbanan pengusaha demi ekonomi RI.

    “Mini marketnya bisa jual 4.000-4.500 item, kalau tadi [diskon] cuma enam [item] saja kan berasanya apa? Sekali-sekali dong berkorban, jangan sampai pemerintah dulu berkorban,” ucap Solihin.

  • Para Pengusaha Dukung Pembentukan Holding UMKM, Ini Penjelasan Apindo

    Para Pengusaha Dukung Pembentukan Holding UMKM, Ini Penjelasan Apindo

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo mendukung rencana pembentukan Holding UMKM oleh pemerintah, agar mempermudah UMKM mendapatkan investasi langsung.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai wacana pembentukan Holding UMKM merupakan suatu terobosan baru sehingga perlu didukung. Menurutnya, jika dieksekusi secara baik maka Holding UMKM akan mempermudah akses pendanaan bagi pelaku usaha kecil-menengah.

    “Jadi konsepnya mencari investor. UMKM itu kan selama ini mempunyai masalah pendanaan dan lain-lain. Jadi mereka bisa dapatkan investor dengan adanya holding itu,” ujar Shinta usai Forum Kemitraan Investasi di kawasan Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

    Hanya saja, sambungnya, Apindo masih menunggu keterangan lebih detail dari pemerintah ihwal rencana pembentukan holding tersebut.

    Sementara itu, Deputi Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengungkapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021 telah mengatur perihal jenis-jenis kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

    Kemitraan tersebut mulai dari inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, hingga kerja sama operasional.

    Ke depan, sambung Bagus, Kementerian UMKM akan menyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk menjadi pedoman para kepala daerah dalam memfasilitasi kemitraan usaha besar dan UMKM. Nantinya, semua itu bisa bermuara ke wacana pembentukan Holding UMKM.

    “Makanya Pak Menteri kami sudah menyampaikan di publik bahwa kita akan membangun namanya holding UMKM,” ujar Bagus pada kesempatan yang sama.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menambahkan bahwa pihaknya telah memfasilitasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM dengan nilai kesepakatan hingga Rp15,9 triliun selama 2022—2024.

    Dia menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan memang fokus untuk memberdayakan UMKM. Oleh sebab itu, BKPM mengakselerasi kesepakatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM.

    BKPM, sambungnya, ingin agar UMKM merasakan dampak investasi langsung yang masuk. Oleh sebab itu, BKPM mendorong agar usaha besar yang merasakan dampak investasi bermitra dengan UMKM.

    Rosan menjelaskan jenis kemitraan tersebut bermacam-macam. Hanya saja, BKPM mendorong agar jenis kemitraan tersebut bersifat pelatihan agar kualitas sumber daya manusianya juga meningkat.

    “Ke depannya, kita ingin kemitraan ini dari segi pendidikan sehingga lebih long lasting [berlangsung dalam jangka panjang] lagi,” ungkapnya juga dalam Forum Kemitraan Investasi.