Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Miris! 250.000 Buruh Kena PHK Imbas 60 Pabrik Tekstil Bangkrut

    Miris! 250.000 Buruh Kena PHK Imbas 60 Pabrik Tekstil Bangkrut

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) melaporkan sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup dalam 2 tahun terakhir yang memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 250.000 karyawan.

    Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan perusahaan tekstil tersebut tutup dipicu maraknya impor ilegal yang membanjiri pasar domestik, sementara pengendalian arus impor dinilai tak dijaga ketat oleh pemerintah. 

    “Tahun 2024 sudah banyak pabrik yang tutup. Sekitar 60 perusahaan di sektor hilir dan tengah industri tekstil telah berhenti beroperasi. Akhirnya, sekitar 250.0000 karyawan mengalami PHK,” kata Redma dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/12/2024). 

    Redma menuturkan, maraknya impor ilegal memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang saat ini disebut tengah memasuki fase deindustrialisasi selama 10 tahun terakhir. 

    Selain itu, dia bercerita bahwa industri tekstil pernah mengalami pemulihan ketika impor dari China berhenti pada 2021 ketika pandemi berlangsung. Setelah kebijakan lockdown berhenti, impor kembali dibuka dan produk impor ilegal kembali membanjiri pasar, alhasil perusahaan menghentikan operasional. 

    “Kondisi ini juga berdampak pada sektor-sektor terkait, seperti industri petrokimia dan produksi Purified Terephtalic Acid (PTA), yang merupakan bahan baku utama tekstil,” jelasnya. 

    Redma berpendapat apabila produksi PTA terganggu, maka permintaan listrik untuk sektor tekstil juga turun. Dalam hal ini, dia melihat impor ilegal yang menjadi penyebab utama terpuruknya industri TPT dan turunan. 

    “Masalahnya adalah impor yang tidak terkendali. Hal ini menurunkan utilisasi industri kita dan berdampak pada sektor lain, seperti listrik dan logistik,” jelas Redma.

    Industri tekstil sebenarnya sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dengan kontribusi 11,73 persen terhadap konsumsi listrik sektor industri dan 5,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

    Namun, sebagian besar pasar domestik kini dipenuhi oleh barang-barang impor ilegal yang menyebabkan kerugian bagi negara, baik dari sisi pajak maupun bea masuk.

    “Impor ilegal menjadi pembunuh utama bagi industri tekstil Indonesia, dengan sekitar 40% barang yang masuk ke Indonesia tidak tercatat secara resmi,” jelasnya.

    Untuk itu, dia menyarankan pemerintah untuk segera mengatasi masalah impor ilegal ini untuk menyelamatkan pasar domestik dan memungkinkan industri tekstil lokal agar kembali pulih dan berkontribusi menyumbang 8% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

    Sejumlah langkah yang disarankan yaitu pembatasan impor yang lebih ketat dan perbaikan sistem di pelabuhan lantaran masih terdapat kelemahan sistem.

    “Ada kelemahan sistem di pelabuhan, terutama terkait penggunaan scanner dan data manifest import (dokumen resmi barang impor) yang tidak sinkron. Hal ini menjadi celah bagi masuknya barang ilegal,” ungkapnya.

  • Anomali PPN 12%: Diklaim Khusus Barang Mewah, tapi Mobil dan Rumah Miliaran Dapat Diskon

    Anomali PPN 12%: Diklaim Khusus Barang Mewah, tapi Mobil dan Rumah Miliaran Dapat Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025. Meski diklaim tarif PPN baru tersebut hanya untuk barang mewah, nyatanya pemerintah juga memberi diskon pajak untuk pembelian mobil listrik hingga rumah miliaran rupiah.

    Pengumuman pemberlakuan tarif PPN 12% disampaikan pada Senin (16/12/2024). Pada saat itu, pemerintah turut mengumumkan paket insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik bahwa banyak arus penolakan penerapan tarif PPN 12% karena ditakutkan akan semakin membebani biaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, dia menyatakan tarif baru tersebut hanya akan menyasar barang mewah.

    “Sesuai dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, agar asas gotong royong di mana PPN 12% dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Meski demikian, pada saat yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pembelian sejumlah barang mewah juga mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah.

    Contohnya, pemerintah mengumumkan kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah maksimal Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar.

    “Jadi Rp2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang 3 miliar bayar,” kata Airlangga pada kesempatan yang sama.

    Selain rumah miliaran rupiah, empat kebijakan PPN DTP untuk sektor otomotif juga diberikan. Pertama, PPN DTP 10% untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan terurai lengkap/completely knocked down (KBLBB CKD).

    Kedua, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP 15% untuk KBLBB impor dalam keadaan utuh/completely built up (CBU) dan CKD. Ketiga, PPnBM 0% untuk KBLBB CBU.

    Keempat, kebijakan diskon pajak sektor otomotif terbaru, yaitu bagi kendaraan bermotor hybrid berupa PPnBM DTP 3%.

    Seperti diketahui, harga mobil listrik di Indonesia masih cukup tinggi, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Artinya, insentif pemerintah bisa turut mencakup barang-barang berharga miliaran rupiah.

    Airlangga mengaku semua paket kebijakan insentif fiskal, termasuk untuk barang mewah, diberikan agar kenaikan tarif PPN tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Bukan Khusus Barang Mewah

    Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menekankan bahwa objek yang terkena tarif PPN 12% bukan cuma untuk barang mewah seperti narasi yang digembor-gemborkan pemerintah.

    Andri melihat pemerintah selama akan ingin menipu publik padahal PPN 12% tetap akan diterapkan kepada seluruh barang/jasa yang selama ini terkena PPN kecuali tiga jenis barang. Malahan, Andi mengungkapkan jenis barang yang akan dibebankan PPN justru bertambah.

    “Faktanya kenaikan ini bukannya mengurangi daftar produk yang akan terkena kenaikan PPN, tapi nyatanya justru menambah,” ujar Andri dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

    Dia menjelaskan barang yang dibebaskan dari PPN 12% seperti beras hingga angkutan umum memang sejak lama sudah dikategorikan sebagai barang yang tidak menjadi objek PPN alias bebas pajak konsumsi.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2022, barang-barang yang tidak terbebani PPN terbagi menjadi dua jenis: Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan BKP tertentu yang tidak dipungut PPN/PPN dan PPnBM.

    Andri menjelaskan bahwa barang yang tergolong sebagai BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah vaksin polio, vaksin Covid-19, buku pelajaran, kitab suci, jasa konstruksi untuk keperluan ibadah, hingga produk-produk yang berhubungan dengan bencana nasional.

    Sedangkan yang digolongkan sebagai BKP tertentu yang Tidak Dipungut PPN/PPN dan PPnBM adalah sembako (kecuali minyak goreng), barang hasil kelautan & perikanan, mesin & peralatan pabrik, hewan ternak, bibir & pakan, rumah susun milik, perak butiran & batangan, listrik di bawah 6.600 VA, air bersih, barang hasil pertambangan, hingga gula konsumsi.

    Bahkan, ujarnya, sejumlah barang tersebut sudah dari dulu tidak bebas PPN bahkan sebelum PP Nomor 49/2022 diterbitkan.

    “Barang-barang yang dibebaskan PPN sudah diatur setidaknya sejak PP 146 tahun 2000,” ujar Andri.

    Sebaliknya, dia menjelaskan sebagian barang-barang yang tadinya bebas PPN tersebut kini langsung terkena tarif 12%. Andri mencontohkan beras premium, ikan salmon, listrik di atas 3.500 VA, rumah sakit VIP, hingga sekolah internasional.

    “Produk-produk tersebut sebelumnya satu kategori dengan BKP tertentu yang tidak dibebani PPN, namun sekarang hanya yang digolongkan ‘non-premium’ yang bebas PPN,” lanjutnya.

    Berikut Daftar Skema Insentif Fiskal 2025:

    Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi, tetap bebas PPN
    Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap bebas PPN
    MinyakKita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah)
    PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025
    PPh Pasal 21 karyawan industri padat karya yang bergaji sampai dengan Rp10 juta, ditanggung pemerintah
    Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA selama Januari—Februari 2025
    Bantuan pangan/beras tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta kader pembangunan manusia (KPM) selama Januari—Februari 2025
    Diskon PPN 100% sampai dengan Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar
    Pekerja yang mengalami PHK akan diberikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja
    Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas di sektor padat karya
    Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan
    Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk KBLBB CKD dan CBU (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diimpor dalam keadaan utuh dan dalam keadaan terurai lengkap)
    PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10% KBLBB CKD
    Bea masuk nol untuk KBLBB CBU
    PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) DTP 3% kendaraan listrik hybrid.

  • KAI Operasikan 5.598 Perjalanan LRT Jabodebek Selama Libur Nataru

    KAI Operasikan 5.598 Perjalanan LRT Jabodebek Selama Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan mengoperasikan 5.598 perjalanan LRT Jabodebek selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Jumlah tersebut lebih tinggi 40% dibandingkan dengan jumlah perjalanan tahun lalu. 

    Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan selama periode angkutan Nataru yang berlangsung mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, KAI akan mengoperasikan total 5.598 perjalanan LRT Jabodebek guna mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Jabodetabek.

    “Selama periode Nataru 2024/2025, KAI menargetkan untuk melayani sebanyak 929.428 pengguna,” kata Mahendro dalam keterangan resmi, Selasa (17/12/2024).  

    Proyeksi ini menunjukkan peningkatan sekitar 45% dibandingkan dengan capaian Nataru 2023, yang melayani 638.690 pengguna. Mahendro mengklaim peningkatan jumlah pengguna ini seiring dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap LRT Jabodebek, serta penambahan perjalanan yang disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat.

    KAI berkomitmen untuk menyediakan fasilitas terbaik bagi pengguna. Di setiap stasiun telah disediakan berbagai fasilitas seperti toilet, musola, lift, eskalator, ruang menyusui, dan akses ramah disabilitas. Di Stasiun Cawang juga tersedia area bermain anak agar perjalanan keluarga semakin nyaman. 

    “Selain itu, bagi pengguna yang ingin membawa sepeda ukuran standar, KAI mengizinkan untuk membawa sepeda tersebut pada akhir pekan dan hari libur nasional, memberikan pilihan transportasi yang fleksibel bagi pesepeda,” kata dia. 

    LRT Jabodebek juga menyiapkan 1.221 petugas yang tersebar di seluruh stasiun dan kereta. Mulai dari Train Attendant, Ticketing Officer, Passenger Officer, Station Officer, Petugas Kebersihan, hingga Petugas Keamanan yang siap memberikan layanan, mulai dari informasi perjalanan hingga memastikan kebersihan dan kenyamanan selama perjalanan. Kehadiran petugas ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan lancar bagi pengguna yang bepergian.

    “Kami tetap berkomitmen melayani pengguna yang memerlukan transportasi di kawasan Jabodetabek, baik mereka yang tetap beraktivitas di area ini maupun yang memilih liburan di dalam kota menggunakan LRT Jabodebek,” ujar Mahendro.

  • Kementerian BUMN Angkat Muhamad Akbar sebagai Dirut Krakatau Steel

    Kementerian BUMN Angkat Muhamad Akbar sebagai Dirut Krakatau Steel

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin, 16 Desember 2024 dengan agenda perubahan susunan pengurus Perseroan. Pada RUPSLB hari ini Muhamad Akbar diangkat sebagai Direktur Utama secara definitif berdasarkan keputusan hasil rapat.

    Muhamad Akbar sebelumnya merupakan Direktur Komersial Krakatau Steel yang diangkat pada 31 Juli 2023. Sebelum berkiprah sebagai direksi di Krakatau Steel, Akbar merupakan Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) atau Krakatau International Port, pelabuhan curah terbesar di Indonesia dengan kapasitas 25 juta ton per tahun. Selama menjabat Direktur Utama PT KBS pada 2021-2023, Akbar berhasil mencatatkan capaian tertinggi peraihan pendapatan dan laba tertinggi PT KBS di tahun 2022 yakni sebesar Rp1,8 T untuk pendapatan dan Rp241 M untuk laba bersihnya. Transformasi korporasi port & logistic tersebut mendapatkan pengakuan internasional dan nasional sebagai smart & green port sekaligus mencapai kinerja keuangan tertinggi sejak PT KBS berdiri 29 tahun lalu.

    Selain berkiprah di PT KBS, Akbar juga sudah beberapa kali menjabat posisi Direktur Utama di Krakatau Steel Group yaitu di PT Krakatau Niaga Indonesia pada 2019, selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Global Trading pada 2020. Program transformasi dan restrukturisasi juga diterapkan dan berhasil dilakukan di setiap penempatannya sebagai Direktur Utama di Krakatau Steel Group tersebut sehingga menjadi prestasi tersendiri bagi Akbar.

    Akbar saat ini juga menjabat sebagai Chairman dari IISIA (Indonesia Iron & Steel Industry Association) dan juga Ketua Umum ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), serta pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok di Kamar Dagang Indonesia (KADIN) maupun Dewan Pembina di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    Dengan pengalamannya melakukan transformasi pada PT Krakatau Global Trading (dulu bernama PT Krakatau National Resources) dari perusahaan yang merugi Rp40 miliar menjadi perusahaan untung Rp8 miliar dalam waktu 8 (delapan) bulan, Akbar memiliki kemampuan strategis dalam pengembangan bisnis korporasi dan mempunyai keinginan untuk dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan Krakatau Steel Group.

    Selain itu, Kementerian BUMN juga mengangkat Wilgo Zainar sebagai Komisaris Independen. Sementara untuk jajar direksi KBUMN mengangkat Utomo Nugroho sebagai Direktur Infrastruktur dan Operasi dan Hernowo sebagai Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio.

    Dengan susunan Pengurus Perseroan yang baru diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih positif dan mampu segera menyelesaikan target-target perusahaan.

  • Program Belanja di Indonesia Aja, Kemendag Bidik Transaksi Rp22 Triliun

    Program Belanja di Indonesia Aja, Kemendag Bidik Transaksi Rp22 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan dapat mengantongi transaksi belanja hingga Rp22 triliun melalui program Belanja di Indonesia Aja (Bina) Diskon 2024 selama periode 20–29 Desember 2024.

    Kemendag menjelaskan program ini diinisiasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang tengah lesu hingga mengoptimalkan momentum akhir tahun, sehingga dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyebut daya beli masyarakat dapat terungkit melalui program Bina Diskon yang bakal digelar selama 10 hari ke depan. Dengan begitu, dia berharap inflasi dapat terkendali dan perekonomian Indonesia terjaga.

    “Harapannya, ketika kita membandingkan untuk target transaksi Bina Diskon selama 10 hari kurang lebih di kisaran Rp22 triliun, tetapi ini tentu menjadi target secara keseluruhan yang kami harapkan bisa meningkat dari tahun sebelumnya kurang lebih 10% ataupun lebih dari itu,” kata Roro dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Menurutnya, dengan daya beli masyarakat yang semakin meningkat karena biaya produk yang dijual semakin murah, maka transaksi di pusat perbelanjaan akan terus berputar. “Agar kemudian multiplier effect adalah terhadap pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan yang kita harapkan,” imbuhnya.

    Adapun, Bina Diskon merupakan program yang diinisiasi oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempromosikan dan subsidi terhadap produsen serta peritel yang menjual barang buatan Indonesia, mulai dari food and beverages, restoran, hingga supermarket.

    Roro menjelaskan, program Bina Diskon ini terdiri dari 380 perusahaan, 80.000 gerai, 800 merek, dan berlangsung di 396 mal di 24 provinsi di Indonesia.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana Bina Diskon Fetty Kwartati menyampaikan bahwa diskon yang diberikan dalam program ini disesuaikan dari masing-masing toko dan merek, mulai dari diskon 70% hingga Buy 1 Get 1. Dia menyampaikan program ini pun akan digulirkan setiap tahun.

    Meski pusat ekonomi terpusat di Pulau Jawa, Fetty menyampaikan bahwa program ini juga tersebar di wilayah luar Pulau Jawa seperti di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua.

    Fetty menambahkan, program ini diusung agar masyarakat berbelanja di Indonesia. Sejalan dengan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), dia berharap program Bina Diskon bisa melambung di atas 20%. Terlebih, umumnya Nataru bisa berkontribusi hingga 10–20%.

    Lebih lanjut, dia juga berharap target yang dibidik dalam program ini bisa lebih besar dibandingkan momentum Nataru sebelumnya, apalagi program Bina Diskon digelar di pengunjung tahun.

    “Angka yang kami targetkan cukup tinggi di tengah challenging yang saat ini dihadapi para pelaku usaha,” ujarnya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan promo belanja yang dilakukan tenant di pusat perbelanjaan di akhir tahun diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Desember itu menjadi salah satu kesempatan terakhir sebelum menutup akhir tahun bagi seluruh pusat perbelanjaan untuk mendorong penjualan,” ujar Alphonzus.

    Apalagi, ungkap Alphonzus, daya beli masyarakat kelas menengah bawah di Pulau Jawa tengah mengalami tekanan, sedangkan di luar Pulau Jawa relatif lebih stabil.

    “Tentunya yang akan kami dorong adalah yang di Pulau Jawa, supaya gerakan bisa pemulihan daya belinya bisa lebih masif,” tandasnya.

  • AHY: Pemerintah Kaji Diskon 50% Untuk Tiket Kereta Api Jelang Nataru

    AHY: Pemerintah Kaji Diskon 50% Untuk Tiket Kereta Api Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji untuk memberikan diskon atau potongan harga 50% untuk harga tiket kereta api.

    Dia melanjutkan potongan hingga 50% ini bakal diberlakukan menjelang Natal dan Tahun Baru dan berlaku untuk kereta api yang langsung atau direct train atau layanan perjalanan langsung tanpa transit atau berhenti di stasiun antara.

    “Saya dengar tadi untuk kereta api, untuk direct train itu bisa mendapatkan pemotongan 50 persen inilah yang sedang terus diuji,” katanya saat konferensi pers di Istana Negara usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Nataru bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Senin (16/12/2024).

    Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku saat ini pihaknya bakal menguji kereta api langsung dengan rute Jakarta-Semarang. Termasuk dengan rute Jakarta-Yogyakarta pada malam ini.

    “Nanti malam saya bersama dengan menteri perhubungan akan menggunakan kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta sekaligus uji trek direct, Beberapa hari lalu saya sudah uji coba trek dari Jakarta ke Semarang secara langsung ini harapannya lancar dan dari Menhub akan memberikan potongan harga 50% untuk trek direct ini,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dalam kesempatan ke depan, AHY mengaku ingin berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan pengecekan dermaga dan fasilitas tol yang juga akan digunakan oleh masyarakat luas.

    Harapannya, giat Nataru, tahun ini, kata AHY, bisa siap mendukung mobilitas dan mengantisipasi kebutuhan dalam menghadapi peak season arus pulang pergi masyarakat pada 24—25 Desember maupun 31 Desember 2024—1 Januari  2025.

    “Ini mudah-mudahan bisa kami jalankan dengan baik bekerja sama dengan stakeholders termasuk Pemda,” pungkas AHY.

  • Inflasi Melambat, Bank Sentral Eropa Akan Lanjutkan Pemangkasan Suku Bunga

    Inflasi Melambat, Bank Sentral Eropa Akan Lanjutkan Pemangkasan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) menyebut akan melanjutkan penurunan suku bunga acuan seiring dengan menurunnya inflasi menuju target sebesar 2%

    Presiden ECB Christine Lagarde menuturkan setelah periode kebijakan restriktif yang panjang, akurasi proyeksi ekonomi telah membaik dan para pejabat dapat berkonsentrasi pada pengelolaan risiko masa depan alih-alih mengkhawatirkan penularan guncangan masa lalu.

    Lagarde juga mengutip bukti bahwa inflasi jasa yang masih tinggi akan mereda dalam beberapa bulan mendatang. 

    “Meskipun kami belum sampai di sana, kami hampir mencapai target kami. Jika data yang masuk terus mengonfirmasi dasar kami, arah perjalanannya jelas dan kami berharap untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut,” kata Lagarde dalam sebuah pidato pada Senin (16/12/2024) dikutip dari Bloomberg.

    Dia menjelaskan, inflasi telah melambat secara signifikan dari puncaknya dan bahkan turun di bawah 2% awal tahun ini. Sejak itu, inflasi kembali meningkat di atas ambang batas tersebut, dengan ECB sekarang memperkirakan beberapa fluktuasi sebelum mencapai target secara berkelanjutan. 

    Lagarde mengatakan inflasi domestik masih terlalu tinggi, tetapi momentum harga di sektor jasa telah turun tajam baru-baru ini. 

    “Data ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk penyesuaian ke bawah dalam inflasi jasa, dan dengan demikian inflasi domestik, dalam beberapa bulan mendatang,” katanya. 

    Sementara itu, pelacak ECB juga melihat pertumbuhan upah melambat menjadi sekitar 3% tahun depan, tingkat yang secara umum konsisten dengan target bank sentral.

    Bahkan setelah empat kali pemangkasan, ECB menilai suku bunga masih membatasi aktivitas ekonomi pada level saat ini. Sebagian besar pejabat mengatakan kebijakan dapat secara bertahap beralih ke pengaturan netral yang tidak membatasi atau merangsang pertumbuhan. Titik itu dapat dicapai paling cepat pertengahan tahun depan, menurut taruhan di pasar uang.

    Para pejabat sepakat bahwa ekonomi kawasan euro sedang berjuang, dengan rumah tangga dan perusahaan ragu untuk membelanjakan uang di tengah ketidakpastian yang tinggi.

    Prakiraan terbaru ECB melihat pertumbuhan meningkat menjadi 1,1% tahun depan, sementara konflik di seluruh dunia, terpilihnya kembali Donald Trump, dan kekacauan politik di dalam negeri berarti ekonomi dapat melemah.

    Meski sektor jasa berkinerja lebih baik pada Desember, Indeks manufaktur PMI Gabungan Eropa S&P Global tetap berada pada level yang mengindikasikan bahwa sektor swasta di kawasan euro menyusut.

    Lagarde mengatakan alasan utama untuk aktivitas yang lebih lemah baru-baru ini adalah pemulihan domestik yang lesu dan inersia yang mencolok dalam konsumsi swasta.

    Dia melanjutkan, meski mengatakan pesimisme rumah tangga tentang pendapatan riil Eropa akan menghilang saat episode inflasi tinggi semakin memudar, dia juga memperingatkan bahwa meningkatnya ketidakpastian geopolitik dapat menciptakan penyok baru dalam sentimen rumah tangga.

    Anggota Dewan Gubernur Peter Kazimir kemudian mengatakan bahwa kelesuan ekonomi Eropa sebagian besar bersifat struktural dan menuntut solusi yang melampaui kewenangan kebijakan moneter mendukung kelanjutan laju pemotongan suku bunga saat ini.

    Analis memperkirakan penurunan berturut-turut dalam biaya pinjaman hingga suku bunga deposito mencapai 2%. Investor memperkirakan kemungkinan langkah yang lebih besar di sepanjang jalan — sesuatu yang juga tidak dikesampingkan oleh para pejabat.

    Wakil Presiden ECB Luis de Guindos sependapat dengan Lagarde dengan mengatakan bahwa jalur untuk suku bunga jelas karena inflasi kemungkinan akan mencapai 2%.

  • Pemerintah Diskon Tarif Listrik 50% Tahun Depan, Apa Dampak Bagi PLN?

    Pemerintah Diskon Tarif Listrik 50% Tahun Depan, Apa Dampak Bagi PLN?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50% selama periode Januari-Februari 2025 seiring kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai awal tahun depan. Diskon listrik berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).

    Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada keuangan PT PLN (Persero).

    Menurutnya, dampak pada PLN tentunya penurunan pendapatan dari segmen golongan di bawah 2.200 VA. 

    “Dengan adanya penurunan pendapatan ini, maka menjadi kewajiban pemerintah memberikan kompensasi senilai besaran penerimaan yang hilang,” kata Fabby kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

    Fabby pun berpendapat kebijakan memberi diskon tarif listrik selama 2 bulan itu adalah langkah populis dari pemerintah. Dia menduga itu merupakan salah satu upaya meredam kenaikan beban akibat kebijakan kenaikan PPN.

    “Dan mengurangi beban masyarakat yang menghadapi ketidakpastian ekonomi. Hal serupa pernah dilakukan pemerintah saat pandemi Covid-19. Jadi ini bukan hal yang baru,” ucap Fabby.

    Pernyataan Fabby memang selaras dengan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menuturkan, pemberian diskon tarif listrik merupakan salah satu insentif pemerintah untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi kelas menengah ke bawah usia PPN naik menjadi 12% awal tahun depan.

    “Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang, di bawah atau sampai dengan 2200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan,” katanya dalam Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, diskon itu akan menyasar 81,4 juta pelanggan. Perinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta.

    “Artinya dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari,” ucapnya.

    Darmawan pun menjelaskan terkait mekanisme pemberian diskon tarif sebesar 50% tersebut. Dia mengatakan, diskon akan berlaku secara otomatis saat pelanggan hendak membayar.

    Dia mencontohkan, pelanggan yang membayar listrik dengan pulsa tadinya Rp100.000 untuk kWh tertentu, nanti hanya tinggal membayar Rp50.000.

    Hal serupa juga berlaku untuk skema pascabayar. Darmawan mengatakan, nantinya tagihan listrik hanya akan berjumlah separuh dari pemakaian.

    “Otomatis itu, jadi pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun, itu dari sudut pandang kami melalui proses otomatis yang berbasis sistem digital,” jelas Darmawan.

  • Produsen Rokok Minta Harga Jual Eceran & Tarif Cukai Tak Naik hingga 2027

    Produsen Rokok Minta Harga Jual Eceran & Tarif Cukai Tak Naik hingga 2027

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) berharap agar pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan kenaikan harga jual eceran (HJE) produk hasil tembakau mulai 1 Januari 2025. Pasalnya, industri hasil tembakau (IHT) masih tertekan dampak cukai tinggi. 

    Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan, pihaknya berharap agar industri mendapatkan relaksasi dengan tidak menaikkan tarif HJE dan cukai hasil tembakau (CHT) selama periode 2025-2027. 

    “Permohonan ini dengan maksud, agar IHT bisa melakukan pemulihan setelah mengalami kontraksi akibat dampak kenaikan tarif CHT yang di atas nilai keekonomian selama 2020-2024 selain akibat pandemi yang belum sepenuhnya pulih,” kata kepada Bisnis, dikutip Senin (16/12/2024). 

    Henry menerangkan, dengan tidak menaikkan tarif CHT dan HJE, maka akan mempersempit penyebaran rokok ilegal di pasar sehingga konsumsinya pun dapat ditekan. 

    Di sisi lain, dia menerangkan bahwa kenaikan tarif terhadap jenis sigaret kretek tangan (SKT) dengan rata-rata kisaran 14,07% akan membuat harga SKT yang selama ini bersaing dengan rokok ilegal akan naik lebih tinggi. 

    “Beban tambahan seperti PMK No. 97/PMK 012/2024 yang menaikkan tarif HJE dengan rata-rata tertimbang, 10,07% ini akan menambah berat bagi kami karena masih di angka dua digit,” ujarnya. 

    Terlebih, tahun 2025, juga ada kenaikan tarif PPN menjadi 10,7% dan kenaikan tarif upah minimum. Ketiga komponen tersebut, tentu akan menambah beban bagi perusahaan.

    “Simulasi yang coba kami lakukan, menunjukkan bahwa SKT isi 12 batang yang di harga Rp12.000 – Rp14.000 akan naik menjadi Rp15.000 – Rp17.000,” tuturnya. 

    Sementara itu, rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) dengan isi 20 batang tetap di harga sekitar Rp10.000- Rp12.000 per pak. Perbandingan harga antara rokok legal dan ilegal tersebut dikhawatirkan berpotensi membuat rokok ilegal makin marak di pasaran. 

    Adapun, pihaknya masih belum dapat memperkirakan penurunan produksi akibat dampak dari kenaikan HJE tahun depan. Namun, beberapa pelaku usaha masih memesan pita cukai hingga akhir tahun ini. 

    “Yang pasti, kalau kita cermati laporan-laporan perusahaan yang go public, menunjukkan bahwa semua perusahaan terpangkas marginnya. Ini menunjukkan bahwa kondisi pasar masih labil,” jelasnya. 

    Di sisi lain, tahun ini bagi industri hasil tembakau mendapat tekanan yang cukup berat, baik dari sisi fiskal karena kenaikan tarif cukai yang beruntun maupun nonfiskal dengan diterbitkannya PP Nomor 28/2024.

    Dalam beberapa kesempatan, Gappri disebut telah mencoba mengkomunikasikan terkait kebijakan seperti HJE kepada pemerintah baik melalui surat maupun melalui media. 

    “Ini dengan maksud, agar suara industri terdengar ke pengambil kebijakan, tetapi sepertinya pemerintah punya pertimbangan berbeda sehingga lahir PMK tersebut,” pungkasnya. 

  • Industri Padat Karya Diguyur Insentif, Pengusaha Tekstil: Tak Berpengaruh

    Industri Padat Karya Diguyur Insentif, Pengusaha Tekstil: Tak Berpengaruh

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Benang, Serat dan Filamen (APSyFI) menilai paket kebijakan ekonomi industri padat karya yang digelontorkan pemerintah sebagai kompensasi pemberlakuan tarif PPN 12% tidak akan berpengaruh besar untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT). 

    Adapun, pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja industri padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin untuk produktivitas dengan subsidi bunga 5%, serta bantuan sebesar 50% untuk Jaminan Kecelakaan Kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, insentif tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap industri tekstil, sebab selama 2 tahun lebih sektor tersebut tidak menerima profit. 

    “Kebijakan insentif ini tidak berpengaruh terhadap industri TPT,” kata Redma kepada Bisnis, Senin (16/12/2024). 

    Redma mengatakan, insentif kredit investasi revitalisasi mesin memang dapat menjadi insentif meskipun tidak akan optimal serapannya karena kondisi pasar yang masih lesu lantaran dipenuhi barang impor ilegal.

    “Insentif apapun akan sulit kalau harus lawan barang impor ilegal. Kecuali pemerintah kasih kita bebas pajak seperti yg selama ini dinikmati oleh barang impor ilegal, baru kita bisa bersaing,” pungkasnya.

    Dia menegaskan bahwa di tengah tekanan beruntun industri tekstil, posisi pelaku usaha saat ini hanya dapat bertahan dengan harapan perubahan kondisi.

    Adapun, industri tekstil tengah terseok-seok lantaran digempur banjirnya produk impor ilegal di pasar domestik. Bahkan, dalam catatan APSyFI, sebanyak 37.000 kontainer produk impor ilegal tekstil dan produk tekstil (TPT) masih membanjir pasar domestik sepanjang 2023. 

    “Yang paling utama adalah pengendalian impor dan pembertasan impor ilegal yang selama ini menjadi masalah utama keterpurukan sektor TPT,” ujarnya. 

    Menurut Redma, potongan diskon PPN jadi 5% atau dengan menerapkan PPN final 15% yang diberlakukan hanya untuk produk akhir justru dapat lebih efektif. 

    Pasalnya, bagi industri yang memiliki rantai nilai panjang, instrumen pajak memakan biaya yang besar. 

    “Kalaupun pemerintah akan memberikan insentif fiskal maka skema PPN final akan lebih bermanfaat,” terangnya.