Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Laporan Bank Dunia: 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Ogah Bayar Pajak

    Laporan Bank Dunia: 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Ogah Bayar Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa satu dari empat perusahaan Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak. 

    Hal ini menunjukkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia akibat lemahnya kepatuhan, terutama terkait penghindaran pajak yang lazim dilakukan perusahaan-perusahaan formal. 

    “Penghindaran pajak lebih sering terjadi pada perusahaan non-eksportir, perusahaan yang menganggap administrasi pajak sebagai beban besar dan perusahaan yang menghadapi persaingan informal yang kuat,” tertulis dalam Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2024, dikutip pada Selasa (17/12/2024). 

    Fakta yang terungkap, bahwa sekitar setengah dari perusahaan melaporkan menyebutkan bahwa mudah untuk menghindari pembayaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara banyak yang menganggap kepatuhan terlalu rumit, terutama di kalangan usaha kecil. 

    Tantangan ini dinilai mencerminkan kelemahan dalam administrasi pajak dan kurangnya insentif untuk kepatuhan sukarela, yang disebabkan oleh kompleksitas dan rendahnya kesadaran pajak (tax morale).

    Untuk itu, lembaga internasional tersebut mendorong administrasi perpajakan Indonesia yang memiliki peluang besar dalam memperkuat penegakan kepatuhan dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

    Menurutnya, sistem keuangan formal membantu melacak aktivitas, mendeklarasikan aset, dan mengurangi penghindaran pajak. 

    Di Indonesia, di mana sektor keuangan masih terbatas, perluasan akses terhadap kredit dan instrumen keuangan dapat meningkatkan kepatuhan. Perusahaan yang menggunakan pembiayaan bank formal untuk setidaknya 50% dari kebutuhan mereka merasa lebih sulit untuk menghindari PPN atau PPh Badan. 

    Namun, ketidakpercayaan terhadap sistem formal membuat dunia usaha enggan menggunakan transfer perbankan yang pada akhirnya membuat upaya penegakan menjadi lebih sulit. 

    Selain itu, pengembangan sektor keuangan di Indonesia dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan meningkatkan transparansi informasi dan mendorong formalisasi. 

    “Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan pasar keuangan yang maju mengumpulkan lebih banyak pajak,” lanjut Bank Dunia. 

  • ESDM Kaji Keppres Pembentukan Badan Nuklir, Percepat Pembangunan PLTN

    ESDM Kaji Keppres Pembentukan Badan Nuklir, Percepat Pembangunan PLTN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

    Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi menjelaskan pihaknya tengah fokus pada persiapan draf Keppres. 

    Adapun jika draf sudah dibahas oleh Menteri ESDM Bhalil Lahadalia, rancangannya segera diajukan ke Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Sekretaris Negara (Setneg).

    “Nah ini kita bentuk NEPIO ini Dalam bentuk Keppres. Nah Kepres-nya kita sudah bahas dengan Pak Wamen Nanti akan diajukan ke Pak Menteri Dan ke Pak Presiden,” ucap Eniya di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    NEPIO bertujuan untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Eniya pun menjelaskan NEPIO akan memiliki tiga kelompok kerja atau Pokja. Pokja itu yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

    Tim Percepatan Pembangunan PLTN ini nantinya akan bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih tahun 2060.

    Nantinya, kata Eniya, NEPIO akan dipimpin langsung oleh presiden. Sedangkan ketua harian NEPIO adalah Menteri ESDM.

    Selain itu, ketika NEPIO sudah terbentuk dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sudah terbit, maka Majelis Pembangkit Tenaga Nuklir (MPTN) pun akan terbentuk.

    “Untuk nuklir Ini arahan dari Pak Menteri sudah jelas Bahwa nuklir nanti on grid. Lalu Pak Wamen tadi sudah juga menyinggung Bahwa nuklir dipakai,” kata Eniya.

    Pemerintah sendiri tengah mempercepat target operasi komersial PLTN untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Pengembangan PLTN kini tak lagi menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan

    Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diselesaikan oleh DEN, target operasi komersial PLTN dipercepat ke 2032. Sebelumnya, PLTN ditarget beroperasi komersial pada 2039 dalam peta jalan nol emisi karbon nasional.

    Berdasarkan peta jalan yang baru, DEN menetapkan target bauran EBT di rentang 19% sampai dengan 21% pada 2030. Saat itu, pemerintah berencana bakal menghentikan impor bensin dan LPG. 

    Selanjutnya, bauran EBT dikerek di level 25% sampai dengan 26% pada 2035, dengan asumsi pembangkit listrik tenaga nuklir pertama beroperasi pada 2032 dengan kapasitas terpasang 250 megawatt (MW). 

  • Anak Buah Airlangga Prediksi PPN 12% Bakal Kerek Inflasi 0,3% YoY

    Anak Buah Airlangga Prediksi PPN 12% Bakal Kerek Inflasi 0,3% YoY

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan implementasi tarif PPN 12% pada tahun depan akan otomatis berdampak mendorong inflasi secara tahunan, tetapi secara terbatas. 

    Susi menyampaikan secara umum, melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap barang maupun jasa, hanya akan mendorong inflasi sebesar 0,3% year on year (YoY). 

    “[Inflasi] tambahan 0,3% untuk year on year. Sekarang berapa? Kemarin 1,55% [November 2024], maka tambah 0,3%,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (17/12/2024). 

    Mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan resmi menerapkan PPN 12%, naik 1% dari sebelumnya 11%, kecuali untuk barang pokok penting (bapokting) seperti Minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri yang tetap 11%. 

    Pemerintah juga akan menerapkan PPN 12% terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang tergolong mewah. Meski demikian, pemerintah masih menggodok daftar maupun rentang harga barang jasa yang tergolong mewah. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ferry Irawan menuturkan pada dasarnya besaran inflasi akan bergantung pada komoditas dan bobotnya. 

    Mengingat bahan pokok dibebaskan dari PPN, maka inflasi hanya akan terdorong sebesar 0,3%. Sebagai contoh, beras yang merupakan bahan pokok memiliki bobot 3,43% terhadap inflasi. Sementara tarif listrik memiliki bobot tertinggi sebesar 4,89%.

    “Komponen ini [beras dan listrik] enggak kita kenakan PPN. Jadi, secara inflasi dia enggak akan mempengaruhi, gitu,” jelasnya. 

    Membandingkan dengan realisasi inflasi di masa kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 lalu, terpantau ada kenaikan lebih dari 0,3%.  

    Pada Maret 2022, inflasi tercatat sebesar 2,64% YoY. Sementara pada April 2022, inflasi melonjak ke 3,47% atau meningkat 0,83%. 

    Sejak saat itu, inflasi terus mencatatkan kenaikan dan mencapai puncaknya ke level 5,95% ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM pada September 2024. 

    Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi melihat kenaikan tarif yang mendorong harga barang maupun jasa tersebut dapat mendorong tingkat inflasi hingga tembus 4,1%. “[Dengan PPN 12%] estimasi inflasi meningkat menjadi 4,1%,” ujarnya, Senin (16/12/2024). 

    Mengacu perhitungannya, kenaikan PPN yang hanya dikecualikan terhadap tiga bapokting tersebut, akan menambah pengeluaran masyarakat.

    Seperti pengeluaran kelompok miskin berpotensi meningkat senilai Rp101.880 per bulan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sejumlah Rp354.293 per bulan. 

    Dampaknya, Media berpandangan hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan.

  • Erick Thohir Blak-blakan PPN 12% Bakal Dongkrak Harga Produk BUMN

    Erick Thohir Blak-blakan PPN 12% Bakal Dongkrak Harga Produk BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengaku produk pelat merah mengalami dampak atas kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik 1% menjadi 12% per Januari 2025.

    Perlu diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Adapun, pengenaan PPN 12% ini dikenakan untuk sejumlah barang dan jasa mewah. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan insentif berupa paket stimulus ekonomi untuk masyarakat.

    “Pasti [PPN 12% berpengaruh ke produk BUMN],” kata Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Namun, Erick menilai, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil kebijakan yang bijak dalam memutuskan pengenaan PPN 12%.

    “Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sudah memutuskan untuk yang mampu dikenakan, untuk yang kurang mampu tidak dikenakan. Saya rasa sangat bijak,” tuturnya.

    Menurutnya, untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan maka peran pajak sangat diperlukan, termasuk dengan adanya kenaikan pajak.

    “Karena memang keseimbangan pemerataan ekonomi itu harus ada keberlanjutan. Salah satunya, bagaimana peran pajak ditingkatkan, sehingga pemerintah punya program yang baik untuk masyarakat secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sesuai amanah UU HPP, pemerintah akan memberlakukan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Seiring dengan pemberlakuan PPN, pemerintah juga mengguyur sejumlah insentif kepada masyarakat.

    Artinya, dengan proyeksi insentif PPN dibebaskan yang diberikan pada 2025 sebesar Rp265,6 triliun, pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Adapun, barang dan jasa yang bebas pajak mencakup bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, dan gula konsumsi.

    Kemudian, ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

    Namun, pemerintah tetap mengenakan PPN 12% atas barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain bahan makanan premium seperti beras, buah-buahan, ikan, dan daging premium.

    Lalu, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3.500 VA-6.600 VA.

  • Kejar Pertumbuhan 5% Tahun Depan, China Naikkan Defisit Anggaran

    Kejar Pertumbuhan 5% Tahun Depan, China Naikkan Defisit Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Para pemimpin China dikabarkan telah sepakat untuk menaikkan defisit anggaran menjadi 4% dari produk domestik bruto (PDB) tahun depan sambil mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Defisit tersebut akan menjadi angka tertinggi yang pernah tercatat jika terealisasi.

    Melansir Reuters pada Selasa (17/12/2024), rencana tersebut terungkap berdasarkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Rencana defisit baru tersebut lebih besar dibandingkan dengan target awal sebesar 3% dari PDB untuk 2024.

    Rencana itu juga sejalan dengan kebijakan fiskal yang “lebih proaktif” yang digariskan oleh para pejabat terkemuka setelah pertemuan Politbiro bulan Desember dan Konferensi Kerja Ekonomi Pusat (CEWC) minggu lalu, di mana target tersebut disetujui tetapi belum diumumkan secara resmi.

    Kedua sumber tersebut mengatakan China akan tetap mempertahankan target pertumbuhan PDB yang tidak berubah sebesar sekitar 5% pada 2025.

    Tambahan 1% defisit dari PDB ini berjumlah sekitar 1,3 triliun yuan atau US$179,4 miliar dalam pengeluaran. Stimulus lebih lanjut akan didanai melalui penerbitan obligasi khusus di luar anggaran, kata kedua sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media. 

    Target-target ini biasanya tidak diumumkan secara resmi hingga rapat parlemen tahunan pada bulan Maret. Adapun, target tersebut masih dapat berubah sebelum sidang legislatif.

    Kantor Informasi Dewan Negara, yang menangani pertanyaan media atas nama pemerintah, dan Kementerian Keuangan tidak segera menanggapi kabar ini.

    Dorongan fiskal yang lebih kuat yang direncanakan untuk tahun depan merupakan bagian dari persiapan China untuk melawan dampak kenaikan tarif AS yang diharapkan atas impor China saat Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari.

    Ringkasan media pemerintah mengenai CEWC yang dilakukan secara tertutup mengatakan bahwa “perlu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil”, meningkatkan rasio defisit fiskal, dan menerbitkan lebih banyak utang pemerintah tahun depan, tetapi tidak menyebutkan angka-angka spesifik.

    Bulan lalu, penasihat pemerintah telah merekomendasikan Beijing untuk tidak menurunkan target pertumbuhannya.

    Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu tersendat tahun ini akibat krisis properti yang parah, utang pemerintah daerah yang tinggi, dan permintaan konsumen yang lemah. Ekspor, salah satu dari sedikit titik terang, dapat segera menghadapi tarif AS yang melebihi 60% jika Trump memenuhi janji kampanyenya.

    Ancaman Presiden terpilih AS itu telah mengguncang kompleks industri China, yang menjual barang senilai lebih dari US$400 miliar setiap tahunnya ke Amerika Serikat. Banyak produsen telah mengalihkan produksi ke luar negeri untuk menghindari tarif.

    Eksportir mengatakan pungutan tersebut akan semakin mengecilkan laba, yang merugikan lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam prosesnya. Hal itu juga akan memperburuk kelebihan kapasitas industri China dan tekanan deflasi, kata para analis.

    Ringkasan pertemuan CEWC dan Politbiro juga menandai bahwa bank sentral China akan beralih ke sikap kebijakan moneter yang cukup longgar. Hal ini meningkatkan ekspektasi akan lebih banyak pemotongan suku bunga dan suntikan likuiditas.

    Sikap “hati-hati” sebelumnya yang dipegang bank sentral selama 14 tahun terakhir bertepatan dengan utang secara keseluruhan – termasuk utang pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan – yang melonjak lebih dari lima kali lipat. Perekonomian tumbuh sekitar tiga kali lipat selama periode yang sama.

    China kemungkinan akan sangat bergantung pada stimulus fiskal tahun depan, kata para analis, tetapi juga dapat menggunakan alat lain untuk meredam dampak tarif.

  • Erick Thohir Rombak Direksi dan Dewan Komisaris PT PAL Indonesia

    Erick Thohir Rombak Direksi dan Dewan Komisaris PT PAL Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) selaku para pemegang saham PT PAL Indonesia mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris di PT PAL.

    Dilansir dari siaran pers, Selasa (17/12/2024), perubahan ini dilakukan setelah para pemegang saham menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 

    Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) mengeluarkan Surat Keputusan, yakni Nomor : SK-298/MBU/12/2024 dan Nomor: 007/KRUPS/LEN-PAL/XII/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi PT PAL Indonesia.  

    Dalam dua surat keputusan tersebut, para pemegang saham memberhentikan dengan hormat Willgo Zainar dan Satriyo Bintoro sebagai anggota Direksi PT PAL.

    Willgo Zainar sebelumnya diangkat sebagai Direktur Pemasaran melalui SK Menteri BUMN RI Nomor: SK-196/MBU/06/2021 tanggal 15 Juni 2021.

    Sementara itu, Satriyo Bintoro diangkat sebagai Direktur Produksi melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/07/2024 dan Keputusan Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Nomor 004/KRUPS/LEN-PTPAL/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024. 

    Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Len Industri juga mengangkat tiga anggota Direksi baru PT PAL, yakni Wiyono Komodjojo sebagai Direktur Pemasaran, Diana Rosa sebagai Direktur Produksi, dan Briljan Gazalba sebagai Direktur Teknologi.

    Selain Direksi, Menteri BUMN dan Direktur Utama PT LEN Industri selaku para pemegang saham juga mengubah susunan jajaran Dewan Komisaris.

    Keputusan ini dimaklumatkan dalam Surat Keputusan Nomor : SK-299/MBU/12/2024 dan Nomor : 008/KRUPS/LEN-PAL/XII/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Dewan Komisaris PT PAL Indonesia. 

    Adapun isi Surat Keputusan tersebut memberhentikan dengan hormat Didit Herdiawan sebagai Komisaris Independen PT PAL Indonesia, dan Harsusanto sebagai Komisaris Independen PT PAL Indonesia, serta mengangkat Muhammad Ali sebagai Komisaris Utama dan Tri Harsono sebagai Komisaris Independen. 

    Surat Keputusan tersebut disahkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Bobby Rasyidin selaku Direktur Utama PT Len Industri (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B PT PAL Indonesia.

    Penyerahan Salinan Surat Keputusan Para Pemegang Saham dilakukan secara daring, yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero) sekaligus Direktur Utama Holding DEFEND ID, Bobby Rasyidin.

    Pasca-penyerahan Surat Keputusan tersebut maka terhitung sejak 16 Desember 2024 susunan Direksi dan Komisaris PT PAL Indonesia saat ini sebagai berikut :

    Direksi PT PAL Indonesia

    – Direktur Utama : Kaharuddin Djenod 

    – Direktur Pemasaran : Wiyono Komodjoyo

    – Direktur Produksi : Diana Rossa

    – Direktur Teknologi : Briljan Gazalba

    – Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM : Pramusti Indrascaryo.

    Dewan Komisaris PT PAL Indonesia

    – Komisaris Utama : Muhammad Ali

    – Komisaris : Hendradi Gunarso

    – Komisaris Independen : Tri Harsono

    – Komisaris Independen : Cut Meutia Adriana

  • ASDP Siapkan 14.975 Trip Penyeberangan pada Nataru 2024/2025, Penumpang Naik 4,1%

    ASDP Siapkan 14.975 Trip Penyeberangan pada Nataru 2024/2025, Penumpang Naik 4,1%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan 14.975 trip kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi mencapai 3,07 juta orang sepanjang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. 

    Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan sebanyak 3,07 juta penumpang diprediksi akan melakukan perjalanan dengan kapal ferry khususnya di 13 lintasan pantauan nasional yang dikelola oleh 14 cabang ASDP di seluruh Indonesia. 

    ASDP memproyeksikan peningkatan signifikan pada periode Nataru tahun ini, dengan total penumpang mencapai 3,07 juta orang atau naik 4,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kendaraan diperkirakan mencapai 769.258 unit, meningkat 7,1%. 

    “Untuk mendukung ini, ASDP telah menyiapkan 14.975 trip kapal, naik 14,3% dari tahun lalu,” kata Heru di Kantor ASDP, Selasa (17/12/2024). 

    Menurut Heru, pentingnya kesiapan layanan dan operasional menyeluruh untuk memastikan angkutan penyeberangan berjalan lancar. Pihaknya telah melakukan langkah mitigasi untuk menghadapi lonjakan ini, baik dari sisi armada maupun fasilitas di pelabuhan.

    Di pelabuhan, berbagai fasilitas ditingkatkan, seperti perluasan area parkir, penambahan loket informasi, dan peningkatan fasilitas umum. Dan demi mendukung kelancaran operasional, ASDP juga memperkuat sistem e-ticketing Ferizy dengan peningkatan kapasitas server untuk mengantisipasi lonjakan pembelian tiket online.

    ASDP mengimbau bagi para calon penumpang agar untuk memanfaatkan aplikasi Ferizy dan membeli tiket lebih awal. Ferizy memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pemesanan tiket, sehingga pengguna jasa dapat menghindari antrean panjang dan memastikan perjalanan mereka berjalan lancar. 

    Adapun jadwal pelaksanaan dan prediksi puncak pergerakan libur Natal dan Tahun Baru di 13 Lintas Pantauan Nasional diperkirakan terjadi pada 22-23 Desember 2024.

    Selanjutnya, prediksi puncak pergerakan libur Tahun Baru 2025 pada 30 dan 31 Desember, sedangkan prediksi puncak arus balik terjadi pada 1-2 Januari 2025.

  • Airlangga Ungkap Alasan Guyur Insentif ke Kendaraan Listrik & Hybrid saat PPN 12%

    Airlangga Ungkap Alasan Guyur Insentif ke Kendaraan Listrik & Hybrid saat PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinasi bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alasan pemerintah mengguyur sejumlah insentif pajak untuk industri otomotif tahun depan imbas penetapan PPN 12% pada 1 Januari 2025.

    Airlangga menyebut bahwa pemerintah tetap ingin mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2026 sehingga demi mencapai target tersebut, maka upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik diperlukan.

    Hal ini dia sampaikan usai mengantar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (17/12/2024).

    “Itu demi menuju net zero, otomotif sekarang [pemerintah sedang] kurangi daripada penggunaan BBM yang bukan Euro IV. Sulfur itu dunia sudah hindari, salah satunya dengan elektrifikasi kendaraan listrik,” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa insentif ini diberikan dua jenis kendaraan listrik, yakni mobil listrik murni (BEV) dan hybrid. Mengingat, penggunaan kendaraan tersebut hingga saat ini telah mencapai 80.000 unit.

    “Bila dilihat keseluruhan, BEV dan EV itu penggunaannya year to date udah 80.000-an, combussion engine saja 850.000-an. Jadi, cuma sekitar 10% saja [BEV dan EV]. Ini yang didorong harus lebih tinggi lagi,” katanya.

    Mantan Ketua Umum partai Golkar itu juga menilai bahwa Indonesia juga dalam waktu dekat bisa memproduksi baterai. Salah satunya, dari kawasan Morowali yang memiliki investasi baterai hingga kemasannya.

    Dia melanjutkan bahwa apabila ekosistem kendaraan listrik telah rampung, maka akan berimbas terhadap kenaikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Kalau itu bisa dilakukan TKDN 60% bisa dilakukan. Itu lah target pemerintah untuk mendorong menaikkan TKDN dan mendorong agar kendaraan elektrik diminati, kalau hybrid tanpa infrastruktur pun bisa jalan. Kami juga minta PLN yang siapkan charging station, di tiap rest area itu ada charging station,” pungkas Airlangga.

  • Airlangga Beberkan Sederet Insentif Kelas Menengah saat PPN 12%

    Airlangga Beberkan Sederet Insentif Kelas Menengah saat PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinasi bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah telah mengeluarkan paket insentif untuk menjaga kondisi kelas menengah imbas penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 1 Januari 2025.

    Hal ini dia sampaikan usai mengantar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (17/12/2024).

    “Pemerintah sudah keluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah, kan banyak insentif diberikan misalnya listrik 50% untuk pengguna 2.200 Watt ke bawah,” kata Airlangga kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa untuk penerima manfaat insentif diskon listrik 50% yang terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere selama dua bulan itu menyasar 81,4 juta masyarakat atau 97% dari pelanggan listrik. 

    Tak hanya itu, dia melanjutkan insentif lainnya adalah PPN ditanggung pemerintah (DPT) untuk barang pokok penting seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula. Sehingga, Airlangga mengklaim insentif itu mampu menunjang daya konsumsi ke depan. 

    “Komoditas ini [dipakai] untuk UMKM dan yang sering dipakai masyarakat seperti tepung terigu, kemudian juga gula pasir dan minyakita, itu kan sekarang ppn 11% jadi tidak naik, 1% pemerintah yang tanggung,” ucapnya.

    Selain itu, Airlangga melanjutkan di sektor lainnya, seperti sektor transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang tidak dikenakan PPN.

    Namun, dengan catatan pemerintah lebih berfokus untuk mengenakan PPN terhadap sektor tersebut secara khusus yang masuk dalam kategori barang mewah. 

    “[Sekolah internasional] itu kan rata-rata Rp70 juta per tahun, kemudian untuk treatment rumah sakit yang bayar sendiri dan relatif biayanya tinggi dikenakan juga,” pungkas Airlangga.

  • Airlangga: Penerapan PPN 12% Bukan Kemauan Pemerintah

    Airlangga: Penerapan PPN 12% Bukan Kemauan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa hanya mematuhi undang-undang saat menaikkan tarif PPN jadi 12%. Dia bahkan menyebut bahwa kenaikan PPN bukan keinginan pemerintah.

    Airlangga menyebut bahwa pemerintah hanya mematuhi penetapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Hal ini dia sampaikan usai mengantar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (17/12/2024).

    “Pertama, PPN tahun depan kan yang tentukan itu UU, dan UU itu adalah hampir seluruh fraksi [DPR] kecuali PKS, yang tentukan bukan pemerintah kan,” ujar Airlangga kepada wartawan.

    Meskipun begitu, dia memastikan pemerintah telah mengeluarkan paket insentif untuk menjaga kondisi kelas menengah imbas penerapan tarif PPN 12% pada 1 Januari 2025 mendatang.

    “Pemerintah sudah keluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah, kan banyak insentif diberikan misalnya listrik 50% untuk pengguna 2.200 Watt ke bawah,” katanya.

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa untuk penerima manfaat insentif diskon listrik 50% yang terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 VA selama dua bulan itu menyasar 81,4 juta masyarakat atau 97% dari pelanggan listrik.

    Tidak hanya itu, dia melanjutkan insentif lainnya adalah PPN ditanggung pemerintah (DPT) untuk barang pokok penting seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula. Sehingga, Airlangga mengklaim insentif itu mampu menunjang daya konsumsi ke depan.

    “Komoditas ini [dipakai] untuk UMKM dan yang sering dipakai masyarakat seperti tepung terigu, kemudian juga gula pasir dan minyakita, itu kan sekarang ppn 11% jadi tidak naik, 1% pemerintah yang tanggung,” ucapnya.

    Selain itu, Airlangga melanjutkan di sektor lainnya, seperti sektor transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang tidak dikenakan PPN.

    Namun demikian, dengan catatan pemerintah lebih berfokus untuk mengenakan PPN terhadap sektor tersebut secara khusus yang masuk dalam kategori barang mewah.

    “[Sekolah internasional] itu kan rata-rata Rp70 juta per tahun, kemudian untuk treatment rumah sakit yang bayar sendiri dan relatif biayanya tinggi dikenakan juga,” pungkas Airlangga.