Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Investasi Asing Masih Sulit Masuk, Anak Buah Zulhas Ungkap Masalahnya

    Investasi Asing Masih Sulit Masuk, Anak Buah Zulhas Ungkap Masalahnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Staf Ahli Menko Pangan Drajad Wibowo menuturkan tidak konsistennya kebijakan hilirisasi menjadi penyebab sulitnya investasi masuk ke dalam negeri.

    Perubahan kebijakan yang mendadak ini mengarah pada ketidakstabilan yang dapat merugikan investor. Pemerintah, kata Drajad, harus memahami bahwa untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, konsistensi regulasi sangat penting. 

    Jika pemerintah terus mengubah kebijakan tanpa memberi kepastian, maka akan sulit untuk menarik investasi besar, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan komitmen jangka panjang.

    Menurutnya, banyak negara lain seperti Vietnam justru lebih dipilih oleh investor asing karena kepastian hukum dan kebijakan yang lebih stabil. 

    Meskipun seringkali Indonesia mengundang investor dengan janji-janji menggiurkan, kenyataannya banyak investor yang justru merasa kecewa setelah berinvestasi di Indonesia karena adanya perubahan aturan yang tidak terduga.

    “Jika kita ingin mendorong hilirisasi dan industrialisasi, kita harus memperbaiki kualitas kebijakan dan komitmen kita. Ini adalah tantangan besar yang harus segera kita atasi, agar Indonesia bisa menjadi tujuan utama investasi,” kata Drajad dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Paling baru, Drajad mengatakan dirinya mendapatkan keluhan dari duta besar (dubes) salah satu negara sahabat mengenai kesulitan meyakinkan industri besar di negaranya untuk berinvestasi di Indonesia.

    Dubes tersebut, kata Drajad mengungkapkan  meskipun pihaknya menawarkan potensi investasi sebesar US$2 miliar. Namun hal tersebut tidak bisa terjadi karena adanya kebijakan yang tidak pasti.

    “Begitu dia investasi, ya otomatis karena dia investasi, jual produknya harganya relatif agak tinggi. Tiba-tiba negara memutuskan, karena ada satu negara yang produknya gak bisa dijual di Eropa, kemudian didam masuk ke Indonesia,” ujarnya.

  • BP Batam Kaji Pinjam Dana Korsel untuk Bangun Waduk Baru

    BP Batam Kaji Pinjam Dana Korsel untuk Bangun Waduk Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam tengah berencana membangun waduk baru di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Waduk ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di kawasan tersebut, seiring meningkatnya investasi yang masuk.

    Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranoan menyampaikan, rencana investasi pembangunan Waduk Laut Galang-Galang Baru diperkirakan mencapai Rp3,4 triliun. Lantaran, anggaran BP Batam yang terbatas, pihaknya tengah melakukan penjajakan untuk mendapat bantuan pinjaman dari Korea Selatan.

    “Jadi nanti ada loan dari Korea karena memang kapasitas fiskalnya BP Batam sangat terbatas sehingga kita harus cari sumber-sumber pembiayaan yang lain,” kata Fesly dalam media gathering: Batam Kota Baru Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

    Fesly menyebut, Waduk Laut Galang-Galang Baru direncanakan memiliki kapasitas 2.600 liter per detik. Waduk ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Pulau Rempang dan Pulau Galang.

    Lebih lanjut, Fesly mengatakan bahwa kebutuhan investasi yang masuk ke Batam saat ini menuntut adanya ketersediaan air yang lebih besar dan lebih banyak.

    Dalam paparan yang disampaikan Fesly, kebutuhan air baku di wilayah Batam diproyeksikan sebesar 5.035 liter per detik pada 2030 sehingga diperlukan penambahan air baku.

    Adapun, total ketersediaan air baku eksisting di wilayah Batam adalah 4.420 liter per detik yang terdiri dari Waduk Sei Harapan 210 liter per detik, Waduk Sei Nongsa 60 liter per detik, Waduk Sei Ladi 240 liter per detik, Waduk Muka Kuning 310 liter per detik, Waduk Duriangkang 3.000 liter per detik, dan Waduk Tembesi 600 liter per detik.

    Untuk itu, diperlukan sejumlah strategi penyediaan air baku. Selain pembangunan waduk baru seperti Waduk Laut Galang-Galang Baru dan Waduk Piayu, BP Batam juga berencana untuk melakukan pemulihan dan optimalisasi kapasitas waduk-waduk eksisting dan pemanfaatan air laut menjadi air tawar melalui proses desalinasi.

    Kemudian, pemanfaatan embung-embung atau pond, serta daur ulang air buangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

    “Terkait dengan desalinasi, bagaimana mengolah air laut menjadi air baku, sudah ada beberapa tempat yang sudah kita tentukan dan prosesnya saat ini kita lagi menjajaki untuk mencari investornya untuk berinvestasi di teknologi ini,” pungkasnya.

  • Bappenas Targetkan Investasi Rp47.587,3 Triliun selama 2025-2029

    Bappenas Targetkan Investasi Rp47.587,3 Triliun selama 2025-2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas menargetkan nilai investasi mencapai Rp47.587,3 triliun selama 2025—2029.

    Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rd Siliwanti menjelaskan pihaknya sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029. Dalam dokumen tersebut, salah satu yang ditargetkan adalah nilai investasi per tahunnya.

    Dia merincikan trajektori investasi mencapai Rp7.593,4 triliun pada 2025, RP8.365,4 triliun pada 2026, Rp9.332,5 triliun pada 2027, Rp10.477,6 triliun pada 2028, dan Rp11.818,4 triliun pada 2029.

    “Rata-rata investasi sekitar Rp9.517 triliun per tahun. Investasi ini akan bersumber dari tiga kelompok utama yaitu investasi pemerintah, investasi BUMN, dan juga investasi swasta/masyarakat,” ujar Siliwanti dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Siliwanti menegaskan bahwa investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian dalam jangka menengah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pentingnya mencapai investasi sebesar Rp47.587,3 triliun selama 2025—2029.

    Dari jumlah tersebut, investasi dari swasta/masyarakat mencapai Rp41.277 triliun (86,7% dari total target), investasi pemerintah senilai Rp3.282,7 triliun (6,9% dari total target), dan investasi BUMN sebesar Rp3.027,6 triliun (6,4% dari total target).

    “Hal ini menggarisbawahi bahwa peran penting sektor swasta dan masyarakat,” jelas Siliwanti.

    Lebih lanjut, Bappenas juga telah menargetkan pertumbuhan ekonomi dari 2025—2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

    Bahkan, Bappenas memproyeksikan pendapatan nasional bruto mencapai US$7.920 per kapita pada 2029—tumbuh dari US$5.000 per kapita pada 2024.

    Lalu, tingkat kemiskinan diproyeksikan menjadi 4,5—5% pada 2029. Angka tersebut turun dari 7—8% pada 2029.

    Ketimpangan antara si kaya dan si miskin turut diproyeksikan menipis: rasio gini dari 0,379—0,382 pada 2022 menjadi 0,372—0,375 pada 2029.

    Sementara itu, indeks modal manusia diproyeksikan meningkatkan dari 0,56 pada 2023 menjadi menjadi 0,59 pada 2029.

  • Zulhas Pamer Inpres Irigasi hingga Perpres Pupuk Subsidi Rampung Dua Bulan

    Zulhas Pamer Inpres Irigasi hingga Perpres Pupuk Subsidi Rampung Dua Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pihaknya telah merampungkan sederet kebijakan mulai dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi hingga Peraturan Presiden (Perpres) tata kelola pupuk subsidi.

    Zulhas menjelaskan sederet kebijakan itu telah rampung selama dua bulan pascadilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menko Pangan.

    “Inpres irigasi sudah selesai, saya sudah paraf, sudah selesai. [Soal diteken Presiden Prabowo] itu mungkin waktunya saja. Tapi sudah mulai berjalan, karena semua kementerian sudah teken, sudah bisa. [Perpres tata kelola] pupuk [subisidi] juga sudah,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Zulhas juga mengeklaim Kemenko Pangan telah menghasilkan perpres neraca komoditas, revisi peraturan pemerintah (PP) terkait irigasi, dan Inpres tentang penyuluh pertanian.

    Kemudian, penetapan tujuh komoditi dalam neraca komoditas. Di mana, empat dari komoditi tersebut tidak lagi impor pada 2025, yakni beras, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung pakan.

    Lalu, revisi PP mangrove, revisi Perpres tentang perdagangan karbon, Perpres dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perhutanan Sosial, program optimalisasi 78.000 hektare eks tambak udang di Pulau Jawa, serta pilot project Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Adapun hari ini, Rabu (18/12/2024), Menko Zulhas baru saja melantik delapan pejabat eselon I yang diharapkan dapat mencapai tujuan utama swasembada pangan pada 2027.

    “Indonesia harus dapat mencapai swasembada pangan pada 2027,” ujarnya.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah salah satu langkah utama guna menghadapi tantangan global, juga sebagai antisipasi situasi krisis global, dimana negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestik.

    Zulhas pun mengakui bahwa swasembada pangan pada 2027 merupakan sebuah tantangan yang berat. Namun, langkah yang diperlukan adalah penyatuan visi dan misi semua stakeholder terkait.

    Untuk menghadapi tantangan itu, kata Zulhas, seluruh pejabat dituntut untuk mampu berinovasi, bekerja cerdas untuk mendorong percepatan kinerja organisasi yang pada akhirnya akan membantu menjaga kestabilan ekonomi Indonesia melalui ketahanan, dan swasembada pangan.

    “Jadi kami kerja terus, walaupun baru hari ini [eselon I dilantik], bukan berarti baru hari ini kami baru bekerja. Selama mulai dilantik kami terus maraton,” ujarnya.

    Zulhas juga menyatakan bahwa pekan depan Kemenko Pangan akan mengadakan rapat di sejumlah wilayah di Tanah Air.

    Berikut daftar pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dilantik:

    1. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator

    2. Tatang Yuliono, S.Sos., M.M. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan

    3. Widiastuti, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian

    4. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan

    5. Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

    6. Bara Khrisna Hasibuan, BA., MPA. Sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar Lembaga

    7. Dr. Prayudi Syamsuri sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas

    8. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP., CGRE. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim

  • BI: PPN 12% Bakal Kerek Inflasi 0,2%

    BI: PPN 12% Bakal Kerek Inflasi 0,2%

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memproyeksikan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 akan mendorong inflasi lebih besar 0,2% dari target bank sentral.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menyampaikan proyeksi tersebut berdasarkan hitungannya terhadap barang-barang yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bobotnya terhadap porsi inflasi.

    Sejauh ini, selain objek PPN secara umum yang naik tarifnya, pemerintah juga akan mengenakan PPN 12% terhadap barang/jasa yang tergolong premium.

    “Hitungannya, ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Apakah ini besar? Jawabanya tidak,” tuturnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (18/12/2024).

    Peningkatan yang terbatas tersebut artinya inflasi hanya akan naik sedikit dari target Bank Indonesia pada rentang 1,5% hingga 3,5% pada 2025.

    Alasannya, lanjut Aida, karena terdapat faktor lain yang berpengaruh dari sisi domestik maupun global. Seperti halnya penurunan harga komoditas global.

    Untuk itu, pihaknya bersama pemerintah akan terus melakukan sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga inflasi sesuak target, utamanya terhadap harga bergejolak atau volatile food. 

    Dorongan inflasi yang terbatas sama halnya dengan studi dampak PPN 12% terhadap produk domestik bruto (PDB). Aida menyebutkan efek kenaikan tarif pajak tersebut akan berdampak pada penurunan PDB sekitar 0,02% hingga 0,03%. 

    Proyeksi Aida tersebut nyatanya tidak jauh berbeda dengan pemerintah. 

    Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso pun melihat implementasi tarif PPN 12% pada tahun depan akan otomatis berdampak mendorong inflasi secara tahunan, tetapi secara terbatas. 

    Susi menyampaikan secara umum, melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap barang maupun jasa, hanya akan mendorong inflasi sebesar 0,3% (year on year/YoY).

    “[Inflasi] tambahan 0,3% untuk year on year. Sekarang berapa? Kemarin 1,55% [November 2024], maka tambah 0,3%,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (17/12/2024). 

    Berbeda dengan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi yang melihat kenaikan tarif yang mendorong harga barang maupun jasa tersebut dapat mendorong tingkat inflasi hingga tembus 4,1% atau di atas target pemerintah dan BI. 

    “[Dengan PPN 12%] estimasi inflasi meningkat menjadi 4,1%,” ujarnya, Senin (16/12/2024).

    Mengacu perhitungannya, kenaikan PPN yang hanya dikecualikan terhadap tiga bapokting tersebut, akan menambah pengeluaran masyarakat.

    Seperti pengeluaran kelompok miskin berpotensi meningkat senilai Rp101.880 per bulan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sejumlah Rp354.293 per bulan.

  • Beras Premium Jadi Sasaran PPN 12%, Pakar: Itu Bukan Barang Mewah

    Beras Premium Jadi Sasaran PPN 12%, Pakar: Itu Bukan Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyoroti beras premium yang masuk ke dalam daftar harga barang mewah yang dikenakan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN 12% pada awal 2025.

    Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk mengenakan PPN 12% untuk barang-barang mewah seperti beras premium, daging wagyu, hingga biaya sekolah standar internasional.

    “Harusnya enggak [kena PPN 12%]. Saya kaget kenapa beras premium kena, padahal beras non-premium yang dijual di pasar lebih mahal,” kata Andreas saat dihubungi Bisnis, Selasa (17/12/2024).

    Dia menyebut pengenaan pajak untuk beras di pasar akan lebih sulit dibandingkan beras premium. “Memang persoalannya, kalau kita menjual beras di pasar agak susah dipajakin, kalau beras premium kan gampang di produsen,” tuturnya.

    Andreas menyebut kenaikan PPN ini semakin memberatkan masyarakat. “Beras premium disebut barang mewah, barang mewahnya siapa? Sekarang masyarakat di desa banyak yang beli beras dalam kemasan. Beras dalam kemasan itu kan beras premium bukan medium,” ujarnya.

    Padahal, kata Andreas, saat ini beras premium atau beras dalam kemasan juga dikonsumsi masyarakat, sebab harganya yang seringkali lebih murah dibandingkan beras yang dijual di pasar atau toko kelontong kecil.

    “Kalau di toko kecil itu dijual dalam bentuk literan, Rp10.000–Rp12.000 per liter, kalau dikonversi ke per kilogram lebih mahal dibanding beras premium,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pengenaan PPN 12% untuk barang-barang mewah sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan mengacu azas gotong royong, yang mana masyarakat yang mampu membantu dan membayar, sementara yang tidak mampu dibantu dan dilindungi.

    Ini artinya, harga barang maupun jasa yang tergolong premium yang sebelumnya tidak dikenakan PPN, mulai 2025 akan terkena tarif PPN 12%. 

    Berikut adalah Daftar Barang Mewah yang Kena PPN 12%:

    Beras premium
    Buah-buahan premium
    Daging premium (wagyu, daging kobe)
    Ikan mahal (salmon premium, tuna premium)
    Udang dan krustasea premium (king crab)
    PPN atas jasa pendidikan premium
    PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium
    Pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (va)

  • Rupiah Tertekan Dolar AS, Ekonom Maklum BI Tahan Suku Bunga 6%

    Rupiah Tertekan Dolar AS, Ekonom Maklum BI Tahan Suku Bunga 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memahami keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur edisi Desember 2024.

    Andry meyakini keputusan Bank Indonesia (BI) tersebut sudah tepat. Bagaimana pun, sambungnya, belakangan terjadi pelemahan nilai tukar 

    “Karena penguatan US dollar ya, bukan pelemahan rupiah ya. Ada faktor uncertainty [ketidakpastian] yang masih besar yang perlu diantisipasi oleh Bank Indonesia juga dan oleh market,” jelas Andry di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Dia meyakini pasar juga sudah mengantisipasi penahanan BI Rate. Menurutnya, BI harus berhati-hati atas ketidakstabilan pasar keuangan akibat ketidakpastian global sehingga tidak terjadi arus modal keluar dari Indonesia.

    Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan suku bunga acuan alias BI Rate ditahan di level 6% berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17—18 Desember 2024.

    Dalam pengumuman tersebut, bank sentral juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%.

    Perry mengatakan keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah,” ujar Perry di Kantor BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Ke depan, BI akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi, serta dinamika kondisi yang berkembang, dalam mencermati ruang penurunan suku bunga moneter lebih lanjut.

    “Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Perry.

  • Staf Zulhas Blak-blakan soal Anggaran Makan Bergizi Gratis, Bakal Berubah?

    Staf Zulhas Blak-blakan soal Anggaran Makan Bergizi Gratis, Bakal Berubah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Staf Ahli Menko Pangan Drajad Wibowo menuturkan tidak ada perubahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tidak ada perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Adapun, dalam APBN 2025 Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun.

    “Yang saya tahu sih sekarang kan sudah dianggarkan di ABBN ya. Jadi selama nggak ada perubahan ABBN, ya tetap itu gitu (Rp71 triliun),” kata Drajad saat ditemui di kantor Bisnis, Rabu (18/12/2024).

    Meski tidak ada perubahan pada anggaran MBG, Drajad menuturkan masih akan penyesuaian alokasi dalam program ini yang masih bisa berubah. Apalagi, program ini masih dalam tahap uji coba dan baru bergulir pada Januari 2025. Sehingga, alokasi program ini masih akan mengkuti kondisi yang ada nantinya.

    “Sekarang masih dinamis, itu kan yang terjadi sekarang di MBG, ini kan baru uji coba belum benar-benar mulai program. Programnya kan mulai baru Januari (2025),” ucapnya.

    Lebih lanjut, terkait dengan target penerima program MBG, Drajad menyebut pihaknya masih mengihitung ulang dan belum menentukan targetnya.

    “Itu masih dihitung ulang berdasarkan data yang ada sekarang,” ujar Drajad.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

    RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

    Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

    “Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” jelas Jokowi.

    Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

  • Prabowo Instruksikan Setop Proyek Jalan Tol Baru

    Prabowo Instruksikan Setop Proyek Jalan Tol Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut tak akan menggagas pembangunan proyek jalan tol baru di masa kepemimpinannya.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo.

    “Semua proyek tol yang memang belum berjalan [instruksinya] berhenti dulu,” jelasnya saat ditemui di sela-sela Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Namun demikian, Sony menyebut sejumlah proyek jalan tol yang sudah terkontrak bakal tetap dilanjutkan. Di samping itu, proyek tol yang telah masuk tahap lelang seperti Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci) juga tetap dilanjutkan.

    Kemudian, bakal tol terpanjang di Provinsi Bali yakni Tol Gilimanuk – Mengwi juga dipastikan bakal tetap dilanjutkan.

    Sementara itu, salah satu contoh tol yang bakal ditahan dulu pembangunannya yakni Jalan Tol Puncak. Meski telah direncanakan sejak lama, proyek ini masih dalam tahap pengembangan studi sehingga terindikasi untuk tertunda.

    “Ada beberapa tol-tol usulan baru [yang akan ditunda pembangunannya]. Saya lupa datanya, tetapi ada beberapa yang sedang dikaji. Seperti misalnya Tol Puncak,” jelasnya.

    Meski demikian, Sony menegaskan pemerintah tak akan melarang bila ada pihak swasta yang berminat mengusulkan pembangunan tol baru. 

    “Jadi ada beberapa tol yang memang baru masuk kajian. Itu ditahan dulu aja, kecuali kalau memang ada investor yang mau, ya silakan. Tapi kalau yang memang solicited yang memang dari pemerintah, itu kita tahan dulu,” pungkasnya.

  • Ada Program 3 Juta Rumah, Moratorium Pabrik Semen Masih Lanjut?

    Ada Program 3 Juta Rumah, Moratorium Pabrik Semen Masih Lanjut?

    Bisnis.com, YOGYAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut, produksi semen nasional saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan program 3 juta rumah per tahun, meski terdapat moratorium pembangunan pabrik semen baru.

    Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan, untuk kebutuhan program 3 juta rumah, dengan kapasitas produksi industri semen nasional sebesar 120 juta ton masih sangat mencukupi. 

    “Industri semen saat ini utilisasinya baru 50%-60% dari total kapasitas 120 juta ton per tahun, utilisasinya baru setengah dari kapasitas total,” kata Putu dalam Outlook Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Tahun 2025, dikutip Rabu (18/12/2024). 

    Terlebih, menurut dia, kebutuhan semen untuk proyek infrastruktur maupun properti hanya memakan porsi 30% dari total produksi, sementara sisanya diserap oleh ritel untuk kebutuhan masyarakat. Adapun, total produksi semen nasional saat ini berada dikisaran 65 juta ton per tahun. 

    “Jadi sebenarnya kemampuan produksi semen dengan kapasitas yang ada masih cukup untuk melaksanakan program pembangunan rumah,” jelasnya. 

    Putu menerangkan, pihaknya masih dalam proses mengusulkan untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29/021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya terkait pembangunan industri semen di dalam negeri. Pihaknya meminta agar industri semen hanya dapat dibangun di wilayah Maluku dan Papua saat ini. 

    Adapun, pertimbangan usulan tersebut yakni dikarenakan ongkos logistik ke dua wilayah itu masih tinggi, sementara untuk jasa angkutan sangat penting untuk distribusi semen ke berbagai wilayah. 

    “Saat ini di Maluku belum ada industri semen, kalau di Papua ada tapi terbatas dan di sana perlu ada pembangunan infrastruktur, properti dan sebagainya sehingga kami mengusulkan supaya pembangunan pabrik semen hanya dapat dilakukan di Maluku dan Papua,” tuturnya. 

    Kapasitas produksi semen nasional saat ini mencapai 122 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan 2019 lalu sebanyak 112 juta ton. Kendati demikian, permintaan anjlok dari 70 juta pada 2019 menjadi 65 juta saat ini. 

    Terlebih, masih ada banyak pembangunan pabrik semen yang disebut akan menambah beban kondisi pasokan semen dalam negeri. Sementara itu, permintaan hanya bergerak di kisaran 60 juta – 65 juta ton. 

    Sebelumnya, Direktur PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG Donny Arsal mengatakan, saat ini kondisi antara kapasitas dan pertumbuhan permintaan masih ada gap yang cukup besar. Semen Indonesia secara kapasitas terpasang sebesar 54,2% telah merefleksikan 44,4% kapasitas dengan market share 49%. Artinya, pangsa pasar SIG lebih besar daripada kapasitas produksi. 

    Adapun, volume penjualan semen secara keseluruhan mengalami penurunan 4% menjadi 28.001 juta ton periode Januari-September 2024, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 29.203 juta ton.

    “Volume itu turun 4% dan pendapatan bruto turun 5% ini meskipun kita manage biaya operasi, tapi penurunan dari sisi volume dan harga yang menyebabkan kinerja keuangan jauh lebih rendah dibandingka periode yang sama tahun sebelumnya,” jelasnya. 

    Kendati demikian, pihaknya ikut membidik potensi pasar dari program 3 juta rumah per tahun yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan dapat mengangkat kinerja emiten semen plat merah itu yang terkontraksi pada September 2024.