Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Lengkap! Daftar Ruas Tol yang Dapat Diskon Tarif 10% Selama Nataru

    Lengkap! Daftar Ruas Tol yang Dapat Diskon Tarif 10% Selama Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberlakukan diskon tarif tol pada beberapa ruas tol untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Pemberlakuan potongan tarif tol yang berlaku untuk semua golongan kendaraan sebesar 10% ini, guna memaksimalkan distribusi lalu lintas dan menghindari penumpukan kendaraan pada tanggal tertentu yang diprediksi menjadi arus puncak mudik maupun balik.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan apresiasi kepada BUJT atas komitmen dalam peningkatan pelayanan operasional jalan tol melalui penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung, termasuk pemberian diskon tarif tol guna meningkatkan layanan kepada masyarakat pengguna jalan tol.

    “Kami sangat mengapresiasi kepada BUJT yang telah memberlakukan diskon tarif tol pada masa Nataru. Pada intinya selalu prioritaskan rakyat dan tetap jaga kualitas layanan jalan tol,” kata Menteri Dody dalam siaran pers, Jumat (19/12/2024).

    Daftar Ruas Tol yang Diberlakukan Diskon Tarif 10%:

    Klaster Jalan Tol Trans Jawa

    – integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek

    – Cikampek-Palimanan

    – Palimanan-Kanci

    – Kanci-Pejagan

    – Pejagan-Pemalang

    – Pemalang-Batang

    – Batang-Semarang

    – Jalan Tol Semarang Seksi ABC

    Adapun, diskon tarif tol untuk arus mudik Nataru 2024/2025 berlaku mulai Kamis, 19 Desember 2024 pukul 05.00 WIB (selama 24 jam).

    Selanjutnya untuk arus balik berlaku pada ruas sebaliknya yakni ruas tol Semarang ABC hingga Tol Jakarta-Cikampek atau Gerbang Tol Kalikangkung sampai dengan Gerbang Tol Cikampek Utama. Pemberlakuan tarif tol arus balik berlaku pada tanggal 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025 selama 24 jam sejak pukul 05.00 WIB.

    Koridor Trans Sumatera

    – Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (GT Bakauheni Selatan-GT Kayu Agung Utama)

    – Ruas Kayu Agung-Palembang (Kayu Agung Utama-Kramasan)

    – ruas Tol Pekanbaru-Dumai

    Diskon tarif tol untuk arus mudik koridor tol Trans Sumatera berlaku 23 Desember 2024 mulai pukul 05.00 WIB selama 24 jam.

    Sementara untuk arus balik pemberlakuan potongan tarif yang sama sebesar 10% pada beberapa ruas tol Trans Sumatera berlaku pada ruas tol sebaliknya pada tanggal 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025 selama 24 jam sejak pukul 05.00 WIB.

  • Ekonom: Harusnya Pengusaha Lebih Takut PPN 12% dibanding UMP 6,5%

    Ekonom: Harusnya Pengusaha Lebih Takut PPN 12% dibanding UMP 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025 berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Hal inilah yang semestinya dikhawatirkan para pengusaha.

    Bhima menyampaikan bahwa PPN 12% akan memicu inflasi yang berujung pada potensi PHK massal. Kenaikan PPN ini juga dibarengi dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 yang naik sebesar 6,5% pada tahun depan.

    Namun demikian, dia menyebut bahwa kenaikan UMP tidak memicu PHK.

    “PPN 12% ini memicu inflasi 4,1% sehingga ada kekhawatiran PHK massal bukan karena UMP 6,5%, tetapi karena kebijakan fiskal pemerintah yang agresif menekan daya beli masyarakat,” kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (19/12/2024).

    Menurutnya, pelaku usaha lebih mengkhawatirkan dampak PPN 12% dibandingkan kenaikan UMP 6,5% pada tahun depan.

    “Pengusaha seharusnya lebih takut PPN 12% bukan takut UMP 6,5%,” imbuhnya.

    Menurut studi Celios, Bhima menerangkan bahwa kenaikan upah minimum berdampak langsung pada pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dia menyebut, UMP 6,5% berpotensi menciptakan 775.000 lapangan kerja baru. 

    “Ini disebabkan oleh naiknya UMP dapat mendorong permintaan atau konsumsi secara agregat sehingga meningkatkan geliat ekonomi daerah dan memicu pembukaan lapangan kerja baru,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak mengatakan bahwa kenaikan UMP 6,5% tidak jauh berbeda dari perkiraan umum dengan menggunakan rumus Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 (PP 51/2023).

    Ini artinya, kata dia, pengusaha seyogyanya sudah dapat mengantisipasi kenaikan UMP pada tahun depan. Selain itu, pengusaha juga diharapkan menerima keputusan itu dengan lapang dada dan melaksanakannya.

    Di tahun depan pula, Payaman menyebut kenaikan PPN menjadi 12% hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah. Untuk itu, kata dia, tidak perlu ada kekhawatiran dari para pengusaha.

    “Sebenarnya bagi produsen tidak berdampak banyak karena barang-barang mewah biasanya dikonsumsi orang-orang berpenghasilan tinggi. Jadi pengusaha tidak perlu khawatir dan mem-PHK karyawan,” kata Payaman kepada Bisnis.

    Terlebih, Payaman menyebut permintaan atas barang mewah juga relatif konstan.

    “Jadi pengusaha berjalan seperti biasa saja, dengan sedikit penyesuaian dalam sistem pengupahan dan harga jual bila produksi barang mewah,” ujarnya.

  • Kemendag Pastikan Minyakita Tidak Kena PPN 12%, tapi 11%

    Kemendag Pastikan Minyakita Tidak Kena PPN 12%, tapi 11%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan minyak goreng rakyat alias Minyakita tidak terkena kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 2025.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa PPN untuk Minyakita tidak mengalami perubahan, alias masih dipatok PPN 11% pada tahun depan. Begitu pula dengan bahan pokok tepung terigu.

    Dewi menjelaskan hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan bahan pokok, sehingga bahan pokok yang sebelumnya tidak terkena PPN, ke depan juga tidak terkena PPN.

    “Bahan pokok yang sebelumnya terkena PPN seperti minyak goreng Minyakita dan tepung terigu, ke depan tidak akan terkena kenaikan PPN. Kedua komoditi ini dikenakan PPN seperti saat ini sebesar 11%,” jelas Dewi kepada Bisnis, Kamis (19/12/2024).

    Adapun, Dewi menjelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut masih dalam proses.

    “Tentunya memperhatikan asas kehati-hatian dan kepentingan yang lebih luas agar tepat sasaran dan manfaat,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, pemerintah memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

    Barang dan jasa yang dimaksud adalah bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, dan gula konsumsi.

    Selain itu, juga ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum yang dikenakan PPN 0%.

    Namun demikian, pemerintah mengenakan PPN 12% untuk berbagai kelompok barang dan jasa pada tahun depan. Asal tahu saja, barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan premium, antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium.

    Kemudian, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3.500—6.600 VA bakal dikenakan PPN 12%.

  • RI Dilirik Investor Asing, Prabowo Mesti Lakukan Hal-Hal Ini

    RI Dilirik Investor Asing, Prabowo Mesti Lakukan Hal-Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan investor asing yang memasuki kawasan industri di Indonesia menuntut adanya digitalisasi dan komitmen terhadap keberlanjutan alias sustainability, terutama terkait pusat data atau data center.

    Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menyebut bahwa investor global kini lebih memilih adanya penguatan digitalisasi dan keberlanjutan.

    “Terkait dengan tuntutan dari investor, khususnya global multinasional companies yang memasuki ke kawasan-kawasan industri Indonesia, ini dua tuntutan, dua tren global saat ini yang terkait dengan digitalisasi dan sustainability sangat luar biasa sekali,” kata Sanny dalam konferensi pers Outlook Ekonomi 2025 di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (19/12/204).

    Bahkan, Sanny menyebut pusat data sangat menuntut adanya dua hal ini di Indonesia.

    “Dan sekarang ini banyak sekali memang industri-industri pusat data [data central] yang masuk sangat menuntut hal tersebut [digitalisasi dan sustainabilty],” ungkapnya.

    Untuk itu, Apindo meminta agar pemerintah mendukung dan memperkuat digitalisasi serta keberlanjutan di Tanah Air untuk menarik investor asing.

    “Tentunya dukungan pemerintah sangat dibutuhkan di dalam electric power supply, supply dari air bakunya dan segala macam,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo 2023—2028 Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa sektor hijau memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Sayangnya, sektor hijau masih menghadapi tantangan investasi yang rendah.

    Shinta menuturkan, investasi energi baru terbarukan (EBT) hanya mencapai US$1,5 miliar pada 2023, atau turun 9,3% dibanding tahun sebelumnya.

    Padahal, ungkap dia, transformasi hijau dapat meningkatkan PDB hingga Rp638 triliun pada 2030 dan diproyeksikan menciptakan 1,7 juta pekerjaan di sektor hijau pada 2045.

    Di samping itu, dia juga menyebut isu keberlanjutan seperti pengembangan pasar karbon menjadi krusial untuk mendukung transisi net zero dengan menciptakan sumber pendanaan baru.

    Dalam hal optimalisasi, Shinta menjelaskan perlu dukungan strategis dari pemerintah, mulai dari kompensasi biaya awal melalui insentif fiskal, kerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyesuaikan tingkat suku bunga bagi proyek hijau, dan peningkatan alokasi dana pengembangan riset dan teknologi.

    Selain itu, juga diperlukan pengembangan regulasi dan standar yang konsisten. Serta, penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan kepastian hukum dalam mendorong implementasi ekonomi hijau yang berkelanjutan.

    Menurut Shinta, dukungan ini bakal mempercepat transisi ekonomi hijau sekaligus memastikan manfaatnya bagi perekonomian nasional.

  • Total 1.820 SPBU dan 4.400 Agen LPG Bakal Buka 24 Jam selama Nataru

    Total 1.820 SPBU dan 4.400 Agen LPG Bakal Buka 24 Jam selama Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan 1.820 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan beroperasi 24 jam selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau libur Nataru.

    Hal ini dilakukan demi mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang diprediksi mencapai 109 juta orang pada periode tersebut.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan 1.820 SPBU yang beroperasi 24 jam itu tersebar di seluruh Indonesia.

    “Kami untuk SPBU siaga, ini tetap kami siagakan beberapa yang 24 jam yaitu di 1.820 SPBU dari total 7.680 SPBU yang kami miliki,” ucap Heppy dalam konferensi pers di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/12/2024).

    Selain itu, pihaknya juga menyiagakan 207 mobil tangki BBM di titik rawan macet. Heppy mengatakan mobil tangki itu berfungsi sebagai hub untuk mempercepat pengiriman BBM bagi pelanggan yang terjebak macet.

    Adapun pengiriman BBM utu dilakukan lewat jasa motoris. Heppy menyebut sebanyak 245 motoris akan dikerahkan ke berbagai titik strategis, termasuk di wilayah luar Jawa seperti Medan, Pontianak, serta beberapa daerah di Indonesia Timur.

    Tidak hanya itu, Heppy juga mengatakan mobil tangki yang siaga tersebut juga bisa berfungsi untuk mengirim BBM kepada SPBU yang kehabisan stok.

    “Maka mobil tangki yang terdekat ini bisa langsung masuk, jadi ini bisa mempersingkat waktu pelayanan dan build up stok di SPBU yang kritis,” ucap Heppy.

    Lebih lanjut, Heppy juga mengatakan pihaknya menyiagakan 4.400 agen LPG yang tak akan tutup selama Nataru. Hal ini dilakukan agar kebutuhan LPH masyarakat tetap terpenuhi.

    “Sekitar 4.400 agen yang tidak boleh tutup selama Nataru ini. Jadi masyarakat harus tetap mendapatkan LPG sesuai kebutuhannya, baik yang LPG 3 kg maupun yang bright gas,” ucapnya.

  • Kurs Rupiah Anjlok, Apindo Wanti-Wanti Risiko PHK hingga Inflasi

    Kurs Rupiah Anjlok, Apindo Wanti-Wanti Risiko PHK hingga Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo meyakini anjloknya kurs rupiah beberapa waktu belakangan bisa mengakibatkan PHK hingga semakin tingginya inflasi.

    Ketua Komite Kebijakan Ekonomi Apindo Aviliani meyakini industri yang sangat berdampak atas pelemahan nilai rupiah adalah yang bergantung pada impor. Dengan pelemahanan rupiah, biaya impor semakin mahal.

    Akibatnya, industri tersebut semakin tidak bisa kompetitif. Dampak terburuknya, perusahaan melakukan efisiensi.

    “Nah efisiensi ini yang biasanya akibatnya ke PHK, lalu ke berbagi hal yang supaya mereka bisa survive [bertahan]. Kalau enggak survive, akhirnya mereka kan naikin harga barang. Jadi inflasi juga bisa terjadi karena pelemahan rupiah,” ungkap Aviliani dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Lebih lanjut, dia menilai ketergantungan Indonesia terhadap portofolio di pasar keuangan menjadi penyebab utama anjloknya kurs rupiah beberapa waktu belakangan.

    Aviliani meyakini nilai tukar rupiah masih sangat tergantung dengan portofolio seperti saham, obligasi, dan sejenisnya.

    “Sehingga ketika ada yield [imbal hasil] yang menarik di AS [Amerika Serikat] atau insentif yang menarik di AS, rupiah cenderung melemah,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemegang kepentingan memaksimalkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk menstabilkan kurs rupiah. Menurutnya, selama ini nilai DHE cenderung rendah dibandingkan impor.

    Aviliani menekankan pentingnya dukungan pemerintah ke sektor bisnis yang berbasis ekspor. Terutama, sambungnya, dukungan dari wilayah hulu.

    “Kita ini seringkali melupakan hulu. Artinya ada industri tapi [bergantung] impor,” jelasnya.

  • Dorong Investasi Mobil Listrik, Menteri Rosan Temui Perusahaan Tiongkok

    Dorong Investasi Mobil Listrik, Menteri Rosan Temui Perusahaan Tiongkok

    Bisnis.com, JAKARTA –  Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menemui sejumlah perusahaan raksasa Tiongkok yang bergerak di ekosistem electric vehicle (EV) yaitu Build Your Dreams (BYD), CNGR New Material, dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL). Ketiganya ditemui di masing-masing fasilitas produksinya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 16-17 Desember 2024.

    Kunjungan Menteri Rosan ke perusahaan-perusahaan ini dilaksanakan dalam rangka mengawal investasinya yang telah berjalan di Indonesia, mengetahui hal-hal yang dapat didukung Pemerintah Indonesia untuk percepatan realisasi investasi serta memfasilitasi rencana investasi jangka panjang perusahaan. “Sebagaimana pesan dari Bapak Presiden Prabowo justru untuk selalu mengutamakan investor yang sudah berinvestasi di Indonesia, itu yang kita jaga,” ujar Menteri Rosan.

    Pertemuan dengan BYD Auto

    Kunjungan hari pertama di Tiongkok, Menteri Rosan melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan otomotif terkemuka, BYD Auto, membahas upaya percepatan untuk pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat. Menteri Rosan mengapresiasi investasi BYD yang mulai direalisasikan di Indonesia.

    “Kami meyakini tentunya selain berdampak pada pemberian nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja, namun investasi ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi karbon pada tahun 2060, atau mungkin diharapkan lebih cepat. Terlebih lagi saat ini perusahaan tidak hanya melihat pasar Indonesia yang cukup besar tetapi juga untuk pasar ekspor,” ucap Menteri Rosan.

    Rencananya BYD Indonesia akan menambah kapasitas produksi dari yang awalnya 150.000 unit per tahun, serta terbuka untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium di awal tahun depan. Penambahan kapasitas produksi ini rencananya akan menambah total tenaga kerja dari sebelumnya 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026.

    “Pembangunan pabrik BYD di Indonesia nantinya merupakan salah satu yang tercepat, karena sebelumnya untuk membuat pabrik mobil listrik di China dan di Thailand membutuhkan waktu 10-16 bulan. Namun jika didukung pemerintah, kami yakin bisa menyelesaikan pembangunan pabrik dan memulai produksi komersial pada awal 2026,” ungkap Liu Xueliang, General Manager BYD Asia-Pacific.

    Perbesar

    Menteri Rosan menekankan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan realisasi investasi BYD, salah satunya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk percepatan infrastruktur di sekitar kawasan industri, termasuk jalan tol dan akses jalan ke Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Menteri Rosan juga menyampaikan dukungan pemerintah kepada perusahaan berupa percepatan penerbitan perizinan dan insentif penanaman modal.

    Pabrik BYD di Indonesia ini akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 Ha dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 Ha.

    Secara global, BYD menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia dengan penjualan mencapai lebih dari 3 juta unit pada 2023. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada awal 2024, BYD Indonesia telah membukukan penjualan lebih dari 13.800 unit dan diklaim telah berkontribusi sebanyak hampir 50% pada penjualan EV di Indonesia setiap bulannya.

    Pertemuan dengan CNGR New Material

    Setelah bertemu BYD, Menteri Rosan melanjutkan kunjungannya ke fasilitas produksi CNGR New Material di Qinzhou, RRT (17/12). Pertemuan dengan CNGR membahas perkembangan investasi CNGR di Indonesia, serta rencana perusahaan untuk membangun Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara (KIHTK) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang akan terfokus kepada produksi advance material.

    Di dalam Kawasan Industri di Konawe tersebut, CNGR berencana akan menggabungkan industrinya dari hulu ke hilir. CNGR sendiri telah berinvestasi di beberapa proyek industri smelter untuk pengolahan bijih nikel di Indonesia. Total investasi CNGR di Indonesia sendiri saat ini mencapai Rp42,4 trililun dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia 6.613 orang.

    “Pada prinsipnya kami terbuka untuk investasi dan akan memfasilitasi sebaik mungkin agar investasi bisa berkembang lebih besar,” ungkap Menteri Rosan di sela-sela kunjungannya ke fasilitas produksi CNGR di Qinzhou.

    CNGR juga berencana untuk mengundang investor global produsen advance material agar berinvestasi di dalam kawasan. Nantinya, para perusahaan di dalam kawasan tidak hanya akan mengolah nikel, tetapi juga kobalt, mangan dan mineral lainnya. Nikel sendiri akan diolah menjadi energi advance material dan hidrogen, sedangkan timah akan dikembangkan untuk konduktor solar panel dan artificial intelligence. Di dalam kawasan juga akan dibangun fasilitas penelitian dan pengembangan untuk melakukan perencanaan dan riset mengubah mineral menjadi advance material.

    “Rencana kami, dengan pembangunan kawasan ini, maka rantai pasok untuk advance material akan lebih terpusat sehingga tercipta efisiensi dan kestabilan dalam rantai pasok. Bisa jadi ini merupakan satu-satunya di dunia dan Indonesia merupakan tempat yang paling bagus untuk mengembangkan rantai pasok advance material global,” ujar Deng Weiming, Chairman CNGR Advanced Materials.

    Menteri Rosan juga mengapresiasi upaya perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sejalan dengan pengembangan kawasan, dengan menyediakan pelatihan dan juga akses ke pendidikan tinggi bagi para pekerja terkait. Menteri Rosan berharap, rencana investasi CNGR ini bisa mendorong ekosistem hilirisasi sesuai dengan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang sudah ada. “Kami terbuka untuk kolaborasi dan mensinergikan rencana pengembangan industri hilirisasi ini. Akan kita kembangkan dengan cepat dan sustainable,” pungkas Menteri Rosan.

    Pertemuan dengan BRUNP-CATL

    Perusahaan raksasa selanjutnya yang dikunjungi Menteri Rosan adalah BRUNP, yang merupakan bagian dari group Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL). Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini mengunjungi fasilitas produksi CATL di Foshan, RRT yaitu pabrik baterai (CATL Ruiqing Factory) dan pabrik katoda (CATL-Brunp Foshan Factory-I), serta kunjungan ke kantor pusat BRUNP di Foshan, RRT.

    Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung percepatan pembangunan ekosistem baterai electric vehicle (EV) di Indonesia. Saat ini Group CATL melalui konsorsium CBL (CATL, BRUNP dan Lygend) sedang bekerja sama dengan BUMN (ANTAM dan IBC) untuk membangun proyek rantai industri dan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi yang dimulai dari pertambangan, smelter, industri bahan baterai (prekursor dan katoda) serta sel baterai serta daur ulang baterai yang berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara dan di Karawang, Jawa Barat. Total investasi dari proyek ini diperkirakan akan mencapai USD6 miliar atau setara Rp96 triliun.

    “Pemerintah mendorong kemajuan kerja sama investasi ekosistem baterai kendaraan listrik karena ini sejalan dengan program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta transformasi hijau,” jelas Menteri Rosan.

    Dengan dimulainya pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia, pemerintah berharap dapat menjadi bagian penting dalam rantai pasok global serta mendorong tumbuhnya industri otomotif kendaraan listrik di dalam negeri dengan kandungan lokal yang lebih tinggi dan harga yang terjangkau. Rencana investasi ini juga didorong untuk dapat memprioritaskan kemitraan dengan pengusaha nasional, terutama yang ada di daerah serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam setiap rantai pasok.

    “Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM saat ini juga terus melakukan fasilitasi dan asistensi terkait percepatan realisasi investasi proyek ini melalui percepatan perizinan berusaha dan juga insentif. Kami juga akan memfasilitasi komunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan para stakeholder terkait agar proyek dapat terealisasi dengan cepat,” terang Rosan.

    Pada kesempatan yang sama, Founder and CEO BRUNP Li Changdong yang mewakili group CATL menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mendorong proyek pengembangan ekosistem agar lebih cepat terealisasi. “Yang terdekat adalah sel baterai kendaraan listrik yang harus mulai berproduksi di 2026 untuk memenuhi permintaan pasar yang sudah masuk. Kami juga tertarik untuk mengembangkan industri daur ulang baterai yang dapat mengamankan sumber daya mineral yang penting untuk baterai agar tetap terjaga serta dapat diolah dan diproduksi kembali di Indonesia dengan teknologi hijau,” ucap Li.

    CATL merupakan salah satu perusahaan global teknologi energi baru dan inovatif asal Tiongkok yang menduduki peringkat 292 pada Fortune 500 tahun 2023 dengan kepemilikan total aset per Desember 2023 sebesar USD101 miliar atau setara Rp1,6 kuadriliun. Sejak didirikan tahun 2011, perusahaan yang berkantor pusat di Ningde, Fujian tersebut telah menduduki peringkat pertama selama 7 tahun berturut-turut (2017-2023) sebagai penyuplai baterai kendaraan listrik di dunia dengan pangsa pasar global sebesar 37%.

  • Wanti-Wanti Puan ke Pemerintah Siapkan Mitigasi Imbas PPN Naik jadi 12%

    Wanti-Wanti Puan ke Pemerintah Siapkan Mitigasi Imbas PPN Naik jadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi imbas dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. 

    Putri dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini turut mengingatkan pemerintah agar kenaikan pajak tersebut seyogyanya digunakan untuk peningkatan pelayanan bagi rakyat.

    Dikatakan Puan, pihaknya memahami bahwa kenaikan PPN menjadi 12% ini memang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. 

    Kendati demikian, dia menekankan bahwa pemerintah tentunya harus memperhatikan dampak yang akan muncul dari kebijakan tersebut.

    “Kita harus cermat dalam memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Karena masih ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memperburuk keadaan bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis di Jakarta, pada Kamis (19/12/2024).

    Cucu dari proklamator Indonesia ini menuturkan kenaikan PPN menjadi 12% ini memang sejalan dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Hanya saja, Puan meminta pemerintah tetap mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pakar yang menyampaikan pandangannya terkait potensi yang bisa ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri.

    “Dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi,” terang Politikus PDIP tersebut.

    Sebagai informasi, berdasarkan simulasi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp354.293 per bulan atau Rp4,2 juta per tahun dengan adanya kenaikan PPN tersebut.

    Sementara, keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp101.880 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun. Kemudian, kelompok rentan akan menghadapi penambahan pengeluaran sebesar Rp153.871 per bulan. 

    Meski ada insentif dari pemerintah untuk masyarakat kelompok rentan, kata Puan, dirinya tetap meminta pemerintah untyk menyiapkan solusi jangka panjang.

    “Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit,” pungkasnya.

  • Bank Sentral Filipina Pangkas Suku Bunga jadi 5,75%

    Bank Sentral Filipina Pangkas Suku Bunga jadi 5,75%

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Filipina, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), menurunkan suku bunga kebijakannya seperempat poin dan mengisyaratkan akan terus melakukan pelonggaran awal tahun depan.

    BSP juga bergabung dengan para pembuat kebijakan di Indonesia dan Thailand dalam memperingatkan risiko global yang meningkat.

    Mengutip Bloomberg pada Kamis (19/12/2024), Bank Sentral Filipina memangkas target suku bunga overnight repo rate menjadi 5,75% pada pertemuan Kamis waktu setempat.

    Hasil tersebut sesuai dengan proyeksi oleh 22 dari 24 ekonom dalam survei Bloomberg. Satu ekonom memperkirakan penurunan setengah poin, sementara yang lain memperkirakan tidak ada perubahan.

    Pada sebuah pengarahan di Manila, Gubernur BSP Eli Remolona mengisyaratkan bank sentral berharap untuk terus mengurangi suku bunga pada 2025, mungkin dalam pertemuan berikutnya, tetapi mengecilkan kemungkinan sebelumnya bahwa suku bunga berpotensi turun sebesar 100 basis poin tahun depan.

    “Dalam diskusi kita hari ini, ada perasaan bahwa mungkin 100 basis poin selama tahun 2025 akan terlalu banyak, tetapi nol juga akan terlalu sedikit. Kita harus melihat apa yang dikatakan data,” kata Remolona

    Bank sentral juga menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam pertemuannya pada Agustus dan Oktober, berkat inflasi yang tetap berada dalam target bank sentral sebesar 2% hingga 4% selama empat bulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang melambat pada kuartal terakhir juga memberi alasan bagi BSP untuk lebih menurunkan biaya pinjaman.

    “Penurunan tajam inflasi selama setahun terakhir telah memberi ruang bagi bank sentral untuk terus melonggarkan kebijakan moneter dan kami memperkirakan pemangkasan lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang,” jelas laporan dari Capital Economics.

    Peso ditutup pada rekor terendah 59 terhadap dolar setelah keputusan tersebut. Saham turun hari ini sejalan dengan penurunan di tempat lain di Asia, di mana sentimen tertekan karena meskipun Federal Reserve baru saja mengakhiri tahun 2024 dengan pemangkasan suku bunga ketiga berturut-turut, hal itu mengisyaratkan akan ada lebih sedikit pemangkasan pada tahun 2025. 

    Adapun, Remolona juga turut berkomentar terkait apakah Filipina akan mengikuti kemungkinan pemangkasan 50 basis poin oleh Fed tahun depan. 

    “Sulit untuk mengatakannya, karena kami melihat data kami sendiri. Kami melihat data AS dan kebijakan moneter Fed hanya sejauh hal itu memengaruhi kami dalam hal inflasi dan dalam hal pertumbuhan,” kata Remolona. 

    Pernyataan kebijakan moneter BSP menggemakan peringatan pembuat kebijakan pasar berkembang lainnya tentang risiko eksternal. Bank Indonesia pada Rabu (18/12/2024) kemarin tidak mengubah suku bunga, dan memperingatkan adanya ketidakpastian akibat arah kebijakan AS dan meningkatnya ketegangan geopolitik. 

    Sementara itu, Bank of Thailand juga tidak mengubah suku bunga dan memperingatkan adanya ketidakpastian yang meningkat.

    “Otoritas moneter akan terus memantau risiko kenaikan inflasi yang muncul, terutama faktor geopolitik,” kata bank sentral Filipina.

    Ekonom di Bloomberg Economics, Tamara Mast Henderson, mengatakan Filipina tampaknya akan memangkas lebih jauh, tetapi tidak sampai 100 basis poin seperti yang sebelumnya ditetapkan. 

    “Bank sentral juga membuka peluang untuk jeda lebih lama jika inflasi menjadi terlalu kuat atau peso terlalu lemah — keduanya dapat melemahkan ekspektasi harga,” tulisnya dalam laporan setelah keputusan tersebut.

    Sementara itu, BSP menyebut, keseimbangan risiko terhadap prospek inflasi terus condong ke atas karena sebagian besar potensi penyesuaian ke atas dalam tarif transportasi dan tarif listrik. Dampak tarif impor yang lebih rendah pada beras tetap menjadi risiko penurunan utama terhadap inflasi.

  • Posko Nataru Sektor Energi Dibuka, Begini Stok BBM, LPG hingga Listrik

    Posko Nataru Sektor Energi Dibuka, Begini Stok BBM, LPG hingga Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan energi mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) hingga listrik dapat memenuhi kebutuhan sepanjang momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. 

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah membentuk Tim Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepmen ESDM No 320K/PW04/MEMS2024 untuk melakukan pengawasan, penyediaan, dan pendistribusian energi serta antisipasi kebencanaan geologi untuk mengamankan Nataru. 

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga (k/l) lainnya mulai dari subsektor unit dan badan usaha ESDM, Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Jalan Tol, hingga BMKG untuk mengamankan Nataru. 

    “Pelaksanaan Posko ini akan berlangsung mulai hari ini, 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. Jadi kurang lebih 20 hari ya masa tugas daripada Posko ini dan bertempat di gedung BPH Migas,” kata Erika dalam konferensi pers, Kamis (19/12/2024). 

    Secara rinci, Erika menerangkan selama periode Posko Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, BPH Migas dan Pertamina akan menyiagakan 115 terminal BBM, 7.786 SPBU, 414 SPBUN, 55 SPBB, 6.802 Pertashop, 357 Agen Minyak Tanah, dan 71 DPPU, serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan demand tinggi.

    “Secara umum kondisi ketahanan stok BBM aman, baik gasolin, gasoil, kerosin maupun avtur, dengan ketahanan stok di angka antara 18 sampai 20 hari,” imbuhnya. 

    Berdasarkan proyeksi penyaluran produk BBM selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, gasolin akan mengalami kenaikan 5%, gasoil turun 3,3%, sementara avtur naik 6,9%.

    Di samping itu, Kementerian ESDM, Dirjen Migas dan Pertamina menyiagakan 32 terminal LPG, 740 SP(P)BE, dan 6.478 Agen LPG. Adapun, prognosa ketahanan stok LPG nasional dalam kondisi aman dengan coverage day LPG rata-rata 17,12 hari. 

    “Kondisi stok LPG dipertahankan tetap stabil selama periode Natal dan Tahun Baru, serta menyiapkan agen dan pangkalan LPG siaga 24 jam, khususnya di wilayah dengan demand tinggi,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, secara umum penyaluran gas bumi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan mencapai 853 BBTUD selama periode Natal dan Tahun Baru kepada 3.265 pelanggan komersial dan industri, 2.508 pelanggan kecil, 810.000 pelanggan rumah tangga jargas, serta pelanggan power termasuk PLN Group. 

    Untuk itu, pihaknya akan mengoptimalkan jaringan dan infrastruktur gas bumi lebih dari 32.000 km jaringan pipa gas, 13 SPBG, 3 MRU, dan 3 LNG terminal yang dikelola oleh PGN dalam kondisi handal dan aman.

    “Prognosa kondisi pasokan tenaga listrik pada sistem keliristrikan Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian besar Indonesia Timur pada periode Natal ini pada kondisi aman,” terangnya. 

    Kondisi Sistem Tenaga Listrik Nasional secara umum diproyeksikan dalam kondisi aman. Proyeksi pada Hari Natal yaitu 25 Desember 2024 Beban Puncak (BP) sebesar 39.288 MW dengan Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 53.104 MW sehingga Cadangan Daya sebesar 13.876 MW (35,4%). 

    Adapun, BP Natal 2024 tumbuh sebesar 8,3% dari tahun 2023 dan turun sebesar 16,7% dari BP hari normal. 

    Di sisi lain, proyeksi pada Tahun Baru 1 Januari 2025 BP Nasional sebesar 33.481 MW dengan DMP sebesar 50.909 MW, sehingga terdapat Cadangan Daya sebesar 13.305 MW (52,1%). BP 1 Januari 2025 tumbuh sebesar 17,4% dari tahun 2024 dan mengalami penurunan sebesar 16,6% dari BP hari normal.