Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tertekan Tarif AS, Singapura Ramal Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada 2026

    Tertekan Tarif AS, Singapura Ramal Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Singapura memproyeksikan pertumbuhan ekonominya akan melambat pada 2026 akibat tekanan tarif AS, meski pertumbuhan tahun ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi sekitar 4%.

    Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) pada Jumat (21/11/2025) menyampaikan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Singapura tahun depan diperkirakan melandai ke kisaran 1%–3%, sekaligus menjadi proyeksi resmi pertama untuk 2026.

    Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Beh Swan Gin, mengatakan sejumlah risiko eksternal masih membayangi prospek ekonomi, terutama potensi kembali memanasnya tensi perdagangan global. 

    “Kami terus mengkhawatirkan kemungkinan eskalasi baru dari ketegangan perdagangan,” ujarnya dalam konferensi pers sebagaimana dilansir dari Bloomberg.

    Namun, dia menambahkan pejabat umumnya memperkirakan pertumbuhan berkisar 2%–3% sesuai dengan struktur ekonomi Singapura yang sudah matang, sehingga proyeksi untuk 2026 bukanlah gambaran yang terlalu pesimistis.

    Sementara itu, revisi naik proyeksi pertumbuhan 2025—yang mengikuti peningkatan serupa pada Agustus—datang di tengah upaya Singapura menghadapi dampak tarif global yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump, sekaligus memetik manfaat dari lonjakan investasi sektor kecerdasan buatan (AI).

    Pertumbuhan tahunan terutama ditopang oleh sektor manufaktur, perdagangan grosir, serta jasa keuangan dan asuransi. MTI menyebut manufaktur diperkuat oleh klaster elektronik, rekayasa transportasi, dan biomedis.

    Permintaan manufaktur dan ekspor tetap solid, didorong oleh ledakan belanja modal (capex) di sektor AI yang meningkatkan pesanan chip, server, dan komponen elektronik lainnya. 

    Momentum tersebut berlanjut hingga kuartal IV, dengan ekspor nonmigas melonjak 22% pada Oktober, hampir tiga kali lipat dari ekspektasi, didorong kenaikan ekspor elektronik sebesar 33%.

    “Pada sisa tahun ini, permintaan terhadap elektronik terkait AI diperkirakan terus menopang sektor manufaktur dan perdagangan grosir,” kata MTI.

    Perkembangan Ekonomi Terbaru

    Adapun, PDB Singapura pada kuartal III/2025 tumbuh 4,2% secara tahunan, sesuai estimasi final MTI. Angka ini sejalan dengan survei Bloomberg yang memproyeksikan 4% dan lebih rendah dari revisi 4,7% pada kuartal sebelumnya. 

    Secara kuartalan, PDB naik 2,4%, sesuai dengan konsensus dan meningkat dari 1,7% pada tiga bulan sebelumnya.

    Bank Sentral Singapura (MAS) mempertahankan kebijakan moneternya pada peninjauan terakhir tahun ini pada Oktober, seiring stabilnya ekonomi dan inflasi yang tetap jinak. MAS, yang melakukan empat kali peninjauan dalam setahun, akan mengumumkan kebijakan berikutnya pada Januari.

    Chief Economist MAS, Edward Robinson, menilai sikap kebijakan moneter saat ini masih tepat, sembari menegaskan bahwa bank sentral berada dalam posisi yang baik untuk merespons risiko terhadap stabilitas harga jangka menengah, setelah melakukan dua pelonggaran tahun ini.

    Sebagai negara dengan volume perdagangan lebih dari tiga kali lipat PDB, Singapura turut diuntungkan oleh tarif AS terhadap negara tersebut yang relatif rendah yakni 10%. Selain itu, penumpukan inventaris oleh perusahaan-perusahaan AS sejak pertengahan tahun juga membantu menopang permintaan terhadap produk Singapura.

    Prospek kuartal IV/2025 masih solid, dengan aktivitas manufaktur pada Oktober tetap berada di zona ekspansif dan indikator elektronik terus menguat.

    “Dengan proyeksi ekspor kuartal IV yang diperkirakan tetap kuat, ekonomi Singapura bergerak dengan banyak mesin pertumbuhan, ditopang lonjakan konstruksi, penurunan suku bunga, serta dukungan fiskal yang besar,” tulis ekonom Maybank Securities, Brian Lee.

    Pada Agustus lalu, MTI merevisi proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 1,5%–2,5%.

  • RPP Demutualisasi: Kelembagaan BEI Dirombak, Publik Bisa Jadi Pemilik!

    RPP Demutualisasi: Kelembagaan BEI Dirombak, Publik Bisa Jadi Pemilik!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana mengubah struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas.

    Perubahan kelembagaan BEI akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal 
    Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan 
    Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin dalam siaran resmi, Jumat (21/11/2025).

    Kebijakan demutualisasi bursa efek bukan hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Di antara bursa-bursa efek utama di dunia, saat ini BEI termasuk sedikit yang masih berstruktur mutual, sementara berbagai negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, dan India, telah lebih dahulu bertransformasi.

    Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global. Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

    “Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

    Kebijakan demutualisasi bursa efek juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu 
    didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply side) maupun 
    sisi permintaan (demand side).

    Dari sisi penawaran, salah satu tantangan yang dihadapi adalah relatif rendahnya free float yang menghambat aktivitas perdagangan yang aktif dan menyebabkan harga saham kurang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar. 

    Dengan likuiditas pasar modal Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara peers, peningkatan free float menjadi salah satu kebijakan penting yang perlu berjalan beriringan dengan demutualisasi. 

    “Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” jelas Masyita.

    Dalam konteks pengembangan demand side, partisipasi investor domestik—baik 
    institusional maupun ritel—perlu terus ditingkatkan. Kementerian Keuangan 
    menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, khususnya 
    lembaga sui generis pengelola dana pensiun, antara lain kebijakan terkait mekanisme cut loss. 

    “Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.

    Strategi pengembangan pasar modal juga disusun dengan melakukan benchmark
    terhadap pengalaman beberapa negara, termasuk India.

    Dalam satu dekade terakhir, kombinasi antara penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema Systematic Investment Plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi telah mengakselerasi perkembangan pasar modal India. 

  • Modus Lama Korupsi Pajak, Kongkalikong dengan Pengusaha Buat Kurangi Tagihan Pajak

    Modus Lama Korupsi Pajak, Kongkalikong dengan Pengusaha Buat Kurangi Tagihan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak yang menyeret nama Direktur Utama PT Djarum Victor Hartono dan bekas Direktur Jenderal Pajak alias Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. 

    Namun demikian, Kejagung memastikan pihaknya tidak mengusut terkait pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

    “Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

    Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

    Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. “Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

    Dalam catatan Bisnis praktik dugaan pengurusan pajak tersebut merupakan modus lama yang kerap terjadi di dalam perkara pajak. Salah satu yang lazim adalah praktik suap atau korupsi terkait pengurangan pajak. 

    Kejadian Berulang

    Pengungkapan kasus suap di Ditjen Pajak menambah daftar panjang kongkalikong antara petugas pajak dengan pengusaha. Kasus bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji misalnya juga terkait dengan perkara pengurusan besaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak. 

    Sementara itu pada 2019 lalu, misalnya, KPK juga telah mengungkap skandal suap pajak yang menyeret empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE).

    Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan.

    Sejak lama, proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan. Tak hanya masalah administrasi. Bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi. Pencairan restitusi justru kerap berujung suap antara petugas pajak dan pengusaha.

    Ada banyak kasus yang mencuat mulai dari PT WHE, skandal suap eks Ditgakum Ditjen Pajak Handang Soekarno, hingga kasus pemerasan terhadap PT EDMI yang juga terkait pencairan restitusi. Menariknya ketiga korporasi tersebut merupakan investor asing alias PMA.

    Khusus kasus PT WHE, sebelum diungkap KPK, pihak Kementerian Keuangan sebenarnya telah melakukan ‘penindakan’ terhadap empat orang pegawainya. Dua orang sudah dikenakan hukum disiplin,  sedangkan yang dua lainnya dibebastugaskan dan menunggu proses untuk mendapatkan sanksi.

    Namun, karena ada dugaan pidana korupsi berupa penyuapan dalam perkara empat pegawai pajak itu, lembaga antikorupsi kemudian turun tangan dan menetapkan empat pegawai pajak dan seorang komisaris PT WHE sebagai tersangka kasus pajak.

    “Alih-alih perusahaan membayar pajak ke negara, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan,” ujar Saut Situmorang saat masih menjabat pimpinan KPK.

    Kasus Handang

    Terlepas bagaimana kasus ini berjalan nantinya. Bisa dibilang, upaya akal-akalan pajak PT WHE ini agak mirip dengan perkara penyuapan terhadap Handang Soekarno, eks Kasubdit Bukper Ditgakum Ditjen Pajak. 

    Handang ditangkap KPK seusai menerima ‘angpao’ dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia.

    Modusnya sama yakni dengan membantu permasalahan pajak korporasi. Di pengadilan, saat Handang disidang, dia tak hanya mengurus tax amnesty yang ditolak, dia juga mengurus pengajuan restitusi hingga bukper yang sebenarnya tengah dilakukan di KPP PMA Enam Kalibata.

    Bedanya dengan skandal PT WHE, dalam dokumen dakwaan KPK, kasus ini menyeret sejumlah pejabat di otoritas pajak dan orang dekat istana.

    Sebut saja dari eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

    Haniv, saat dihubungi Bisnis.com pada Februari 2017, pernah mengungkap adanya pertemuan antara ketiga tokoh tersebut. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Arif dan dia hanya membantu untuk menghubungkan dengan pejabat pusat.

    “Kalau soal apa yang dibicarakan saya tidak mau mengomentarinya. Karena saya hanya penghubung, tidak ikut pertemuan,” ungkapnya.

    Selain kasus Handang, perkara restitusi lainnya, yang sempat menjerat petugas pajak yakni pemerasan pajak PT EDMI salah satu penanaman modal asing (PMA) yang diungkap pada 2016.

    Bedanya dengan dua kasus di atas, posisi PT EDMI dalam perkara ini adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga. Ketiganya kini telah divonis karena memeras atau meminta uang lelah, setelah mengurus restitusi milik PT EDMI.

  • Daftar 20 Daerah dengan UMK Tertinggi 2025: Bekasi & Karawang Memimpin

    Daftar 20 Daerah dengan UMK Tertinggi 2025: Bekasi & Karawang Memimpin

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) untuk 2026. Namun, kenaikan upah minimum dapat diperkirakan dari daftar daerah dengan UMK 2025 tertinggi.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan.

    Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada hari ini, Jumat (21/11/2025).

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal [pengumuman UMP]. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

    Sementara itu, beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/771/013/2025 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2025.

    Keputusan tersebut memuat perubahan berupa kenaikan upah minimum di tujuh kabupaten/kota yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.

    Hal ini merupakan amanat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY Jo Putusan PTUN Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

    Kenaikan upah minimum di Jawa Timur ini dinyatakan hanya berlaku selama periode November dan Desember tahun ini dan tidak berlaku surut. Namun, ketentuan ini mengubah urutan daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia pada 2025, misalnya Kota Surabaya yang merangsek ke sepuluh besar.

    Berikut daftar 20 daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia 2025:

    1. Kota Bekasi: Rp5.690.752
    2. Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
    3. Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
    4. DKI Jakarta: Rp5.397.761
    5. Kota Depok: Rp5.195.721
    6. Kota Cilegon: Rp5.128.084
    7. Kota Bogor: Rp5.126.897
    8. Kota Tangerang: Rp5.069.708
    9. Kota Surabaya: Rp5.032.635
    10. Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
    11. Kota Batam: Rp4.989.600
    12. Kota Tangerang Selatan: Rp4.974.392
    13. Kabupaten Gresik: Rp4.943.763
    14. Kabupaten Sidoarjo: Rp4.940.090
    15. Kabupaten Pasuruan: Rp4.936.417
    16. Kabupaten Mojokerto: Rp4.925.398
    17. Kabupaten Tangerang: Rp4.901.117
    18. Kabupaten Bogor: Rp4.877.211
    19. Kabupaten Serang: Rp4.857.353
    20. Kabupaten Purwakarta : Rp4.792.252

  • Rakyat dan Dapur MBG Berebut Telur, Prabowo Minta Menu Diubah Pakai Daging Sapi

    Rakyat dan Dapur MBG Berebut Telur, Prabowo Minta Menu Diubah Pakai Daging Sapi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa tanda-tanda gejolak harga telur dan ayam mulai muncul karena kebutuhan yang makin tinggi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) diubah. 

    Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai potensi inflasi akibat kompetisi pembelian bahan pangan antara masyarakat umum dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Nanik membenarkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas.

    “Saat ini sudah mulai sedikit-sedikit, sudah mulai. Misalnya ayam sama telur ya,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia juga menyampaikan pesan Prabowo untuk melakukan penyesuaian sementara dalam menu MBG agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan.

    “Tadi Pak Presiden pesan, ‘Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tetapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,’ gitu,” kata Nanik.

    Meski belum signifikan, Nanik menegaskan bahwa tanda-tanda kenaikan harga sudah mulai terlihat di lapangan. Dia menjelaskan bahwa salah satu indikatornya adalah kapasitas SPPG di daerah yang mulai penuh.

    Selain ayam dan telur, buah-buahan juga menunjukkan tren ketersediaan yang menurun.

    “Dulu buah ini di pasar induk aja tumpuk-tumpukan, sekarang udah susah juga nyari buah,” ujarnya.

    Untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan makanan, BGN kini mengaktifkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

    Dia merinci beberapa langkah konkret, antara lain nantinya angkatan Darat mengerahkan Kodim untuk beternak ayam dan menanam sayur. Lalu, Kementerian Koperasi membiayai koperasi yang menanam buah, sayur, dan beternak dengan alokasi awal Rp300 miliar.

    Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri menggerakkan para bupati untuk memastikan lahan-lahan RT/RW dimanfaatkan untuk ternak atau tanaman sayuran.

    Kendati demikian, Nanik mengakui ada kendala ketika petani ingin masuk ke sistem SPPG secara individu. Sebagai solusi, pemerintah meminta petani membentuk kelompok usaha.

    “Nah itulah, kalau yang belum ada koperasi, kita minta mereka membuat UD, usaha dagang, misalnya 10 orang petani dijadikan satu, nanti biar bisa masuk ke SPPG,” tandas Nanik.

  • Penunggak Pajak Kakap Setor Rp11,4 Triliun ke Purbaya per November 2025

    Penunggak Pajak Kakap Setor Rp11,4 Triliun ke Purbaya per November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan 200 penunggak pajak besar sudah membayarkan kewajibannya ke otoritas senilai Rp11,4 triliun, dari total tagihan sekitar Rp60 triliun. 

    Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut realisasi pembayaran pajak sampai dengan Rabu (19/11/2025) kemarin melesat cukup tinggi dari data per Jumat (14/11/2025). 

    “Ada kenaikan yang cukup signifikan di minggu terakhir ini, dari minggu kemarin Jumat sampai hari Rabu [pekan ini], Rp1,3 triliun, jadi total Rp11,487 triliun,” ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025). 

    Bimo mengatakan pihaknya masih memasang target pembayaran dari penunggak pajak besar itu senilai Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025. Dia menyebut para penunggak pajak besar khususnya yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) itu telah berkomitmen melunasi kewajibannya. 

    “Khususnya untuk yang inkrah komitmen pembayarannya juga sudah disampaikan kepada kami,” terang Bimo. 

    Pada keterangan sebelumnya, Bimo memerinci bahwa dari 200 WP berkategorikan penunggak pajak besar itu meliputi 91 WP dengan pembayaran termasuk dengan mengangsur. 

    Kemudian, 59 WP dilakukan dengan tindak lanjut lainnya. Sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH). 

    Selanjutnya, sebanyak 5 WP sudah dilakukan asset tracing oleh otoritas, 9 WP dicegah ke luar negeri untuk pemilik manfaat atau beneficial ownership-nya, serta 1 WP disandera atau ditahan penegak hukum. 

  • PGN Kekurangan LNG, Pengamat Sarankan Reformasi Internal

    PGN Kekurangan LNG, Pengamat Sarankan Reformasi Internal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kekurangan sekitar lima kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang bakal dihadapi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk memenuhi kebutuhan domestik tahun depan, seharusnya dapat diantisipasi lebih awal. 

    Antisipasi itu setidaknya dapat dilakukan melalui perencanaan dan manajemen portofolio energi yang lebih adaptif.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat, ketersediaan LNG di pasar global sejatinya masih cukup banyak, terutama di pasar spot. Namun, kemampuan PGN untuk memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kecocokan harga dengan struktur biaya korporasi.

    “Pasar spot LNG banyak, tinggal harganya masuk apa tidak dalam struktur harga gas PGN,” ujar Hadi kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, situasi shortfall seperti ini menjadi sinyal kuat bahwa PGN perlu melakukan reformasi internal. Perusahaan dianggap harus lebih efisien, gesit, dan mampu melakukan proyeksi kebutuhan (forecasting) yang lebih presisi agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “PGN harus mereformasi diri agar efisien dan lincah dalam mengantisipasi forecasting gas ke depan,” tegasnya.

    Di samping itu, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu juga menekankan perlunya langkah lebih agresif dari pemerintah dan PGN dalam membangun infrastruktur gas nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur gas harus dilakukan secara menyeluruh,mulai dari hulu hingga hilir.

    Hadi menyebut, pembangunan Unit Penyimpanan dan Regasifikasi Terapung atau FSRU, terminal gas, jaringan pipa transmisi dan distribusi, hingga infrastruktur virtual pipeline harus dilakukan secara masif untuk memperkuat ketahanan suplai.

    “Pemerintah dan PGN harus segera membangun infrastruktur gas yang masif dan agresif,” katanya.

    Lebih lanjut, Hadi menilai bahwa pasokan gas domestik sejatinya masih luas untuk digarap. Sejumlah sumber seperti Bontang, Tangguh Train 3, Kasuri, Indonesia Deepwater Development (IDD), Geng North, Masela, hingga Andaman dapat menjadi penopang utama.

    “Gas bisa diambil dari Bontang, Tangguh III, Kasuri, IDD, Geng North, Masela, dan Andaman,” ujarnya.

    Adapun jika pasokan domestik belum mencukupi, opsi impor LNG dari pasar bebas seperti Amerika Serikat dan Timur Tengah masih terbuka lebar.

    Hadi berpendapat, jika seluruh langkah strategis tersebut telah dijalankan sejak beberapa tahun lalu, kondisi kekurangan pasokan LNG seperti yang dihadapi PGN untuk tahun depan tidak perlu terjadi.

    “Kalau itu semua dilaksanakan sejak dulu, seharusnya tidak perlu ada shortfall gas,” ujarnya.

    Kondisi kekurangan LNG untuk PGN pertama kali disampaikan oleh Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Dia menyebut, kebutuhan LNG sebanyak 19 kargo untuk tahun depan. Hingga saat ini, perusahaan telah mengamankan 14 kargo LNG. 

    Dia mengatakan, masih terdapat kekurangan lima kargo LNG yang masih dalam proses pembahasan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.  

    “Alhamdulillah, saat ini kita sudah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian ESDM dan juga SKK Migas yang telah memberikan alokasi-alokasi gas,” kata Arief.

    Dalam hal ini, pihaknya mengaku mendapatkan dukungan pemerintah untuk dapat memperhatikan affordability to pay atau keterjangkauan bayar bagi pelanggan PGN, utamanya industri. 

    Dengan demikian, PGN mengharapkan dukungan dari sisi ketersediaan volume atau pasokan dan dari sisi harga yang dapat diserap oleh para pelanggan.  

    “Yaitu harga yang kompetitif sehingga PGN dapat men-support secara sepenuhnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan gas bumi yang diperlukan oleh seluruh industri yang ada di Indonesia,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Arief mengungkap bahwa saat ini PGN telah mengelola 95% dari keseluruhan infrastruktur gas di Indonesia. Terkait pengembangan infrastruktur gas, dia menyebut, PGN butuh dukungan khusus dalam revisi Undang-Undang Migas yang tengah digodok DPR.  

    “Yaitu yang terkait dengan bahwa infrastruktur ini harus dibangun secara terintegrasi dan juga selaras agar terjadi efisiensi dan juga efektivitas dari sisi pembangunannya maupun juga dari sisi utilisasinya,” pungkasnya. 

  • Pengumuman UMP 2026 Batal, Masih Menunggu Hilal Istana?

    Pengumuman UMP 2026 Batal, Masih Menunggu Hilal Istana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 mundur dari tenggat yang seharusnya, yakni besok 21 November 2025. Pemerintah masih merumuskan peraturannya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan. Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman UMP 2026 pada PP sebelumnya.

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

    Harapannya, alfa dapat disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masing-masing provinsi atau kabupaten/kota, sehingga tercipta kenaikan upah yang lebih adil.

    Sementara itu, Indah Anggoro Putri selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemnaker berujar bahwa putusan MK mengamanatkan penghitungan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Menurut Indah, dalam PP No. 51/2023, alfa ditentukan sebesar 0,1 hingga 0,3 dan hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap perumbuhan ekonomi. Setelah adanya putusan Mahkamah, maka definisi alfa itu harus diperluas dengan perhitungan KHL.

    Di samping itu, dia memastikan bahwa variabel lain yakni pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tetap diperhitungkan dalam formula UMP 2026.

    “Sekarang kita mempertimbangkan ada perluasan alfa sebagaimana amanat MK. Tidak lagi 0,1 sampai 0,3, naik sedikit,” kata Indah kepada wartawan.

    Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyoroti berulangnya proses pembahasan kenaikan UMP 2026 yang memakan banyak waktu, tak terkecuali pada tahun ini.

    “Iya, terlalu mepet memang [tenggat pengumuman UMP 2026], karena kita ganti formula hampir tiap tahun,” kata Bob saat dihubungi Bisnis.

    Dia juga menyinggung ketidakpastian yang timbul bagi dunia usaha akibat pengumuman besaran UMP yang mundur. Menurut Bob, kenaikan upah minimum tiap tahun semestinya lebih terukur, seiring implikasinya terhadap perencanaan keuangan perusahaan.

    “Upah minimum harusnya bisa diprediksi hingga 5 tahun ke depan, supaya perusahaan bisa menghitung biaya dan bikin kontrak-kontrak dengan bujet jangka panjang,” terangnya.

    Dirinya lantas menyebut pemerintah telah menyosialisasikan formula kenaikan UMP 2026, tetapi muncul beragam persoalan dari sudut pandang pengusaha.

    Salah satunya berkaitan dengan penentuan alfa alias indeks tertentu dan ketimpangan pertumbuhan antarsektor industri. Bob mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang berkisar 32% per kuartal II/2025, yang didorong oleh tambang nikel.

    “Namun, industri lainnya tidak seperti itu, bahkan ada yang minus pertumbuhannya. Nah, bagaimana mau menghitung alfa dikali pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Demo buruh

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyampaikan bahwa pihaknya belum mendengar pokok pikiran dari rancangan PP tersebut. Namun, pihaknya memandang keterlambatan pengumuman UMP akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga buruh berancang-ancang mengambil sikap.

    “Harusnya kan sekarang [UMP diumumkan]. Kami ada rencana mau turun ke jalan, kami juga menghargai teman-teman lain bahwa mereka akan turun ke jalan,” kata Elly kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Terkait kenaikan UMP 2026 yang tidak lagi satu angka, dia menyampaikan bahwa tuntutan yang diajukan buruh di daerah-daerah memang beragam, kendati wakil KSBSI di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mengajukan angka 8,3%.

    Dia berharap agar pemerintah tetap menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 bahwa perumusan UMP harus berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Elly lantas mengungkapkan kemungkinan adanya penolakan dari pengusaha apabila besaran kenaikan UMP 2026 dinilai tinggi, yang dapat berdampak terhadap status kerja buruh.

    “Jangan juga itu [kenaikan UMP] nanti jadi alasan-alasan untuk menutup perusahaan-perusahaan, terutama yang di padat karya,” ujar Elly.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa kenaikan upah satu angka hanya akan menandakan bahwa pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap pekerja di daerah dengan upah minimum rendah.

    Menurutnya, hal tersebut juga berlaku untuk pengusaha, mengingat biaya produksi yang berbeda antardaerah apabila kenaikan UMP tak memperhatikan kesenjangan yang ada.

    Oleh karena itu, pihaknya mendorong penerapan upah minimum yang berkeadilan dengan cara tidak memukul rata kenaikan UMP di seluruh Indonesia.

    “Yang upahnya masih rendah harus dinaikkan lebih signifikan daripada dari upah minyak sudah tinggi. Kami akan suarakan itu terus,” kata Ristadi kepada Bisnis.

    Bocoran Formula … 

  • Ruas Tol Sinaksak-Simpang Panei Siap Beroperasi untuk Nataru 2025/2026

    Ruas Tol Sinaksak-Simpang Panei Siap Beroperasi untuk Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, MEDAN – PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kutepat) mengumumkan rencana operasi segmen Tol Sinaksak – Simpang Panei pada momen Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    Direktur Utama PT Hamawas Dindin Solakhuddin mengatakan salah satu segmen dalam Seksi 4 Kutepat (Dolok Merawan – Pematang Siantar) tersebut telah menuntaskan serangkaian Uji Laik Fungsi (ULF) untuk memastikan kesiapan jalan tol melayani masyarakat.

    Pelaksanaan ULF merupakan tahap penting sebelum ruas tol dapat beroperasi secara penuh.

    “Seluruh rangkaian ULF telah selesai dilaksanakan, saat ini kami tengah berupaya untuk evaluasi minor yang terdapat di lapangan,” kata Dindin dalam keterangan resmi, Kamis (20/11/2025).

    Adapun kegiatan ULF terhadap ruas tol Kutepat Seksi 4 Dolok Merawan-Pematang Siantar segmen Sinaksak-Simpang Panei dilaksanakan selama tiga hari yakni mulai Senin (17/11) hingga Rabu (19/11). 

    Dindin mengatakan ULF melibatkan sejumlah instansi baik pusat maupun daerah, seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Keselamatan Keamanan Jalan Jembatan Bina Teknik (KKJJ) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Utara.

    Rangkaian kegiatan ULF antara lain dengan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan teknis dan pengoperasian serta pemeriksaan administratif oleh masing-masing lembaga terkait. Sedangkan lingkup pemeriksaan pada ruas tol ini berada pada jalur A dan B km 131+078 sampai dengan km 143+400. 

    Setelah rangkaian pengujian lapangan dan pengecekan visual dilaksanakan, lanjutnya, dilakukan pembahasan terkait hasil pemeriksaan teknis dari setiap sub tim pada Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Rabu (19/11/2025).

    “Kami optimis semua proses ini dapat terlewati dengan baik, sehingga Sertifikat Laik Operasi (SLO) dapat segera terbit, dan ruas tol Sinaksak – Simpang Panei dapat segera beroperasi pada momen Nataru 2025/2026 mendatang,” ujar Dindin.

    Kepala Sub Direktorat PJBH Fahmi Aldiamar menuturkan bahwa ruas tol Sinaksak – Simpang Panei berpotensi menjadi salah satu segmen yang cukup penting karena memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan akses antar wilayah.

    Segmen Sinaksak – Simpang diketahui memiliki panjang 13 kilometer. Beroperasinya segmen ini ditarget dapat mengurai kepadatan lalu lintas di Pematang Siantar, kota terbesar kedua di Sumatra Utara terutama pada momen libur panjang dan akhir pekan. 

    Di sisi lain, pengoperasian segmen Sinaksak-Simpang Panei diproyeksikan dapat meningkatkan kelancaran arus kendaraan dan memangkas waktu tempuh dari Medan menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, dari sebelumnya sekitar enam jam menjadi hanya dua jam.

    “Kami berharap dengan segera beroperasinya segmen tol Sinaksak – Simpang Panei ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada pengguna jalan mengingat perannya yang signifikan dalam memperkuat dan menghubungkan berbagai kawasan strategis termasuk kawasan wisata Danau Toba,” ujar Fahmi.

    Petugas PT Hamawas tengah melakukan pemeriksaan marka jalan dalam rangkaian kegiatan uji laik fungsi (ULF) terhadap segmen Sinaksak-Simpang Panei dalam ruas Tol Kutepat jelang target pengoperasian segmen dalam Seksi 4 Kutepat, Dolok Merawan-Pematang Siantar ini pada momen Natal dan Tahun Baru 2025/2026 mendatang.

  • Paket Stimulus Jumbo Jepang Rp1.881 Triliun Berisiko Menambah Beban Keuangan Negara

    Paket Stimulus Jumbo Jepang Rp1.881 Triliun Berisiko Menambah Beban Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi akan mengeluarkan paket stimulus terbesar sejak masa pandemi, senilai ¥17,7 triliun (atau setara Rp1.881,4 triliun) yang berpotensi menambah tekanan pada keuangan negara di tengah lonjakan kebutuhan penerbitan obligasi.

    Dalam sebuah dokumen yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (21/11/2025) menunjukkan paket stimulus tersebut mencakup belanja sebesar ¥17,7 triliun atau sekitar US$112 miliar melalui anggaran tambahan. Angka tersebut meningkat tajam dari paket ¥13,9 triliun yang diluncurkan mantan PM Shigeru Ishiba tahun lalu.

    Menurut seorang sumber, dengan nilai yang lebih besar, penerbitan obligasi tambahan juga diperkirakan meningkat dibandingkan tahun lalu, sehingga menambah tekanan terhadap kondisi fiskal Jepang.

    Total nilai paket stimulus, termasuk sejumlah pos yang telah dianggarkan sebelumnya, mencapai ¥21,3 triliun. Adapun, hingga saat ini Kementerian Keuangan Jepang, belum memberikan komentar terkait kabar itu

    Jika digabung dengan belanja sektor swasta, dampak total paket tersebut diperkirakan membesar hingga ¥42,8 triliun, seiring pemerintah berupaya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, pendanaan sektor strategis, hingga penguatan diplomasi dan pertahanan.

    Akhir pekan lalu, media lokal memberitakan bahwa anggaran tambahan akan berada di kisaran ¥14 triliun, mengindikasikan adanya negosiasi menit terakhir untuk menambah belanja. Dalam beberapa hari terakhir, laporan baru juga menyebutkan bahwa pemerintahan Takaichi merencanakan tambahan bantuan tunai senilai ¥20.000 per anak.

    Kohei Okazaki, Kepala Ekonom Pasar Nomura Securities, mengatakan ukuran paket stimulus tersebut berpotensi memanaskan ekonomi secara berlebihan. 

    “Namun, menurut penasihat dekat Takaichi, ekonomi justru seharusnya berada pada tingkat yang sangat panas. Jadi, angka sebesar ini tidak mengejutkan bagi mereka,” jelasnya.

    Awal pekan ini, data menunjukkan produk domestik bruto (PDB) riil Jepang menyusut 1,8% secara tahunan pada kuartal III/2025, kontraksi pertama dalam enam kuartal. Kondisi ini memberi alasan tambahan bagi pemerintahan Takaichi untuk meningkatkan belanja.

    Meski total biaya paket berada di kisaran ¥21,3 triliun, lebih rendah dari tahun lalu, sebagian pos akan didanai dari cadangan anggaran sebelumnya. Anggaran tambahan menjadi indikator utama seberapa besar belanja baru yang benar-benar akan dikucurkan.

    Peningkatan belanja ini berpotensi memperburuk beban utang terbesar di antara negara maju. IMF memperkirakan utang pemerintah Jepang akan setara 230% dari PDB tahun ini. Dengan Bank of Japan telah menaikkan suku bunga tiga kali sejak Maret 2024, biaya layanan utang diperkirakan semakin meningkat dan memberi tekanan lebih lanjut pada fiskal Jepang.

    Kekhawatiran atas kenaikan utang mendorong imbal hasil obligasi pemerintah tenor 5 dan 10 tahun menyentuh level tertinggi sejak 2008 pada Kamis, sementara imbal hasil jangka panjang terus merangkak naik. Yen melemah melewati level ¥157 per dolar AS, terlemah sejak Januari, memicu peringatan verbal dari pejabat senior pemerintah.

    Sejumlah ekonom mempertanyakan kebutuhan stimulus sebesar ini, mengingat kondisi ekonomi saat ini. Meski PDB Jepang terkontraksi pada kuartal III, konsumsi rumah tangga dan investasi korporasi masih bertahan dibandingkan kuartal sebelumnya, menunjukkan permintaan domestik yang relatif solid meski tertekan tarif AS.

    “Paket ekonomi ini hanya peluncuran awal dari sejumlah kebijakan kunci. Strategi pertumbuhan yang lebih luas, mencakup 17 sektor prioritas, masih akan diumumkan. Jadi, kemungkinan ini bukan akhir dari rangkaian belanja besar Takaichi,” ujar Okazaki.