Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kemenaker Pantau Nasib 50.000 Pekerja Sritex Usai Status Pailit Inkrah

    Kemenaker Pantau Nasib 50.000 Pekerja Sritex Usai Status Pailit Inkrah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus memantau nasib 50.000 pekerja atau buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) selepas putusan pailit inkrah dari Mahkamah Agung (MA). 

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan kementerianya menghormati putusan MA sekaligus upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang akan diajukan oleh Sritex.

    Ebenezer mengatakan pemerintah tidak berharap terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas inkrah pailit SRIL. 

    “Tidak ingin ada PHK, posisi kami jelas yaitu melindungi hak-hak pekerja,” kata Ebenezer lewat siaran pers, Sabtu (21/12/2024). 

    Ebenezer mengatakan perusahaan yang dinyatakan pailit tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

    Hal ini, kata Ebenezer, menjadi prioritas utama dalam upaya melindungi kesejahteraan pekerja yang terdampak langsung dari situasi tersebut. 

    “Kami memahami situasi sulit yang dihadapi perusahaan, namun hal itu tidak boleh mengurangi kewajiban mereka terhadap pekerja. Hak-hak buruh, seperti pembayaran pesangon, upah tertunda, dan program jaminan sosial, harus tetap dipenuhi,” kata dia.

    Seperti diberitakan sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi perusahaan tekstil raksasa tersebut dari putusan pailit pengadilan niaga Semarang. 

    Adapun, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara : 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, (18/12/2024). 

    Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan, pihaknya menghormati putusan MA tersebut dan telah melakukan konsolidasi internal. Pihaknya memutuskan untuk melakukan upaya hukum PK.  

    “Upaya hukum ini kami tempuh, agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50.000 karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun,” kata Wawan melalui keterangan resminya, Jumat (20/12/2024). 

    Dia menegaskan bahwa langkah hukum tersebut ditempuh tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh karyawan Sritex.  

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, Wawan menerangkan bahwa Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana pesan disampaikan pemerintah.

    “Kami berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan agar tetap kondusif, di tengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit kami. Upaya kami tidak mudah karena berkejaran dengan waktu, juga keterbatasan sumber daya,” tuturnya. 

    Menurut dia, pilihan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa PK dilakukan agar karyawan Sritex dapat tetap bekerja, bertahan hidup dan menghidupi keluarganya di tengah situasi perekonomian yang sedang sulit.  

    “Kami harap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan, dengan mendukung upaya kami untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha, dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional,” pungkasnya.

  • Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Pasokan BBM dan LPG di Banten

    Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Pasokan BBM dan LPG di Banten

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan peninjauan langsung ke Fuel Terminal Tanjung Gerem dan Terminal LPG Tanjung Sekong, Provinsi Banten, pada Sabtu (21/12).

    Peninjauan ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan kesiapan Satgas Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 dalam memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG berjalan lancar.

    Hadir dalam kunjungan ini, Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution, serta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kesiapan energi untuk mendukung masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman. Bahlil menyampaikan stok LPG nasional aman dengan rata-rata 17,12 hari begitupula dengan stok BBM dalam kondisi aman, baik Gasoline, Kerosene maupun Avtur dengan stok rata-rata 18-20 hari.

    Perbesar

    “Dari pemaparan dari Pertamina, Alhamdulillah, LPG kita aman. Yang kedua, menyangkut dengan minyak kita BBM, itu clear. Semua sudah clear. Presiden menegaskan agar Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung damai, salah satunya dengan memastikan BBM tersedia.” ujar Bahlil.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, selain memantau langsung di lapangan, Pertamina juga memantau situasi melalui pusat kendali Pertamina Digital Hub.

    “Melalui command center ini, kami memonitor setiap hari kondisi pasokan energi di seluruh Indonesia. Jika ada kendala, kami segera melakukan langkah tindak lanjut,” ungkap Simon.

    Simon juga memastikan pasokan LPG telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan selama Natal dan Tahun Baru.

    “Stok telah kami tingkatkan agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa gangguan,” tambahnya.

    Peninjauan ini menunjukkan komitmen Kementerian ESDM, Pertamina, dan seluruh pihak terkait dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi selama momen penting akhir tahun. Dengan ketersediaan energi yang terjamin, masyarakat diharapkan dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh kedamaian.

  • RI Prioritaskan Ekspor Produk Halal ke 5 Negara, Mana Saja?

    RI Prioritaskan Ekspor Produk Halal ke 5 Negara, Mana Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap terdapat lima negara tujuan ekspor prioritas yang bisa menjadi rekomendasi bagi produk halal Indonesia.

    Analis Perdagangan Ahli Muda Kemendag Septika Tri Ardianti mengatakan kelima negara tersebut di antaranya Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Thailand, dan Arab Saudi.

    “Pasar Turki dan UEA menjadi hub perdagangan kawasan, sedangkan pasar Arab Saudi digerakkan melalui optimalisasi produk halal dalam ekosistem haji dan umrah terintegrasi,” kata Septika dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Sementara itu, Septika menyebut bahwa Malaysia dan Thailand merupakan pasar Asean yang perlu dijaga sebagai mitra perdagangan yang saling menguntungkan.

    Terlebih, ekspor produk halal ke negara-negara mayoritas muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berpotensi menjadi pasar alternatif bagi ekspor Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi negara tujuan ekspor prioritas yang dikeluarkan Kemendag.

    Adapun, pertumbuhan pasar produk halal global diproyeksikan mampu tumbuh 7,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai mencapai USD$492 miliar pada 2027.

    Kemendag juga menyampaikan bahwa sebagian besar negara yang menyediakan produk halal di negara-negara OKI adalah China, Amerika Serikat (AS), dan Prancis.

    Sementara itu, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa menilai, Indonesia harus menjadi penyedia produk ekspor yang terjamin kualitas dan kehalalannya.

    Saat ini, kata Putu, kebutuhan produk halal di negara OKI lebih banyak disediakan oleh negara-negara China, Uni Eropa, dan Amerika.

    “Di tengah kelesuan pasar domestik negara negara tersebut, Indonesia harus menjadi penyedia produk ekspor yang terjamin kualitas dan kehalalannya,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mohammad Bawazeer menuturkan, Indonesia perlu mengoptimalkan posisi sebagai anggota OKI untuk memudahkan perdagangan produk halal Indonesia di tingkat global.

    Menurutnya, salah satu pasar yang menjadi prioritas adalah Arab Saudi, terutama terkait dalam hal ekosistem haji dan umrah.

    “Pasar Timur Tengah seperti Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, UEA, Lebanon, Yaman, dan Iran harus kita maksimalkan. Tantangan kita adalah regulasi dan penggunaan standar produk internasional, karakteristik, serta budaya bisnis yang unik,” tuturnya.

    Adapun, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

    Dalam hal ini, BPJPH bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Ditjen Pajak: PPN 12% Tak Berdampak Signifikan ke Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

    Ditjen Pajak: PPN 12% Tak Berdampak Signifikan ke Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal/Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengklaim bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli, inflasi, maupun pertumbuhan ekonomi. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menuturkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2022 lalu. 

    Ketentuan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/12/2024).

    Dwi menjelaskan bahwa dampak yang tidak signifikan tersebut karena barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%.

    Adapun kenaikan tarif PPN berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%, kecuali barang pokok penting (bapokting) Minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri.

    Di mana bapokting tersebut tetap 11%, sementara 1% sisanya ditanggung pemerintah (DTP).

    Dalam simulasi perhitungan Ditjen Pajak, kenaikan tarif 1% tersebut hanya memberikan tambahan harga sebesar 0,9% bagi konsumen.

    Misalnya, jika sebelumnya sebuah minuman seharga Rp7.000 dengan tarif 11% menjadi Rp7.770. Kini dengan tarif 12%, minuman tersebut menjadi Rp7.840 atau naik Rp70 atau setara 0,9%. 

    Kerek Inflasi Terbatas 

    Sebelumnya, Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan implementasi tarif PPN 12% pada tahun depan akan otomatis berdampak mendorong inflasi secara tahunan, tetapi secara terbatas.  

    Susi menyampaikan secara umum, melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap barang maupun jasa, hanya akan mendorong inflasi sebesar 0,3% year on year (YoY). 

    “[Inflasi] tambahan 0,3% untuk year on year. Sekarang berapa? Kemarin 1,55% [November 2024], maka tambah 0,3%,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (17/12/2024). 

    Sama halnya dengan bank sentral, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menyampaikan proyeksi tersebut berdasarkan hitungannya terhadap barang-barang yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bobotnya terhadap porsi inflasi. 

    Sejauh ini, selain objek PPN secara umum yang naik tarifnya, pemerintah juga akan mengenakan PPN 12% terhadap barang/jasa yang tergolong premium. 

    “Hitungannya, ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Apakah ini besar? Jawabanya tidak,” tuturnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (18/12/2024).

    Peningkatan yang terbatas tersebut artinya inflasi hanya akan naik sedikit dari target Bank Indonesia pada rentang 1,5% hingga 3,5% pada 2025.

    Meski demikian, kalangan ekonom meyakini efek kenaikan tarif pajak ini dapat mendorong inflasi tembus lebih dari 4%, lebih dari dari perkiraan pemerintah maupun Bank Indonesia. 

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi melihat pengeluaran masyarakat akan otomatis bertambah. 

    Seperti pengeluaran kelompok miskin berpotensi meningkat senilai Rp101.880 per bulan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sejumlah Rp354.293 per bulan.

    Berikut Barang/Jasa yang Bebas PPN alias PPN 0%:

    –Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran

    –Jasa-jasa di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum

    –Barang lainnya misalnya buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik, dan air minum

  • Rupiah Anjlok, Modal Asing Kabur Rp8,81 Triliun Pekan Ini

    Rupiah Anjlok, Modal Asing Kabur Rp8,81 Triliun Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia senilai Rp8,81 triliun selama pekan ini yang bersamaan dengan pelemahan rupiah bahkan tembus lebih dari Rp16.300 per dolar AS.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso melaporkan bergeraknya modal asing keluar tersebut pada 16-19 Desember 2024 dialami oleh seluruh instrumen.

    “Terdiri dari jual neto sebesar Rp3,67 triliun di pasar saham, Rp4,43 triliun di pasar SBN, dan Rp0,71 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia [SRBI],” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (21/12/2024). 

    Melihat data setelmen sepanjang tahun berjalan atau sejak Januari hingga 19 Desember 2024, investor asing tercatat membeli neto di pasar saham senilai Rp17,45 triliun.

    Selain itu, investor nonresiden juga membeli Rp37,81 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp171,97 triliun di SRBI. 

    Aliran modal yang masuk sepanjang semester II/2024 tercatat investor asing beli neto senilai Rp17,10 triliun di pasar saham, Rp71,77 triliun di pasar SBN dan Rp41,62 triliun di SRBI.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia Indonesia 5 tahun per 19 Desember 2024 sebesar 75,79 bps, naik dibanding dengan 13 Desember 2024 sebesar 71,81 bps.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat stabil di level 7,07% pada Jumat (20/12/2024) pagi dari posisi penutupan Kamis (19/12/2024). 

    Pada saat yield SBN stabil, imbal hasil surat utang pemerintah AS atau UST (US Treasury) Note 10 tahun naik ke level 4,562%. 

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah pada Jumat (20/12/2024) pagi di level (bid)n Rp16.290 per dolar AS dari Kamis (19/12/2024) yang ditutup pada level (bid) Rp16.285 per dolar AS.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutupnya. 

    Sebaga catatan, modal asing kembali mencatatkan arus keluar usai pada pekan lalu mengalami inflow untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengamini bahwa outflow yang terjadi semenjak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. 

    “Kami menerbitkan SRBI dengan imbal hasil yang menarik. ini menjadi isu, setelah terpilihnya Trump memang terjadi outflow,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024).

  • Nilai Ekspor Produk Halal RI Tembus Rp673,9 Triliun hingga Oktober 2024

    Nilai Ekspor Produk Halal RI Tembus Rp673,9 Triliun hingga Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai US$41,42 miliar atau setara Rp673,9 triliun sepanjang Januari–Oktober 2024.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati mengatakan pada periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai US$29,09 miliar.

    Bahkan, Mardyana menyebut ekspor produk halal dapat mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

    “Kami lihat hal ini sebagai suatu pencapaian dan menunjukkan potensi produk halal untuk semakin dikembangkan,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Jika menengok kinerja ekspor produk halal per sektor pada periode Januari—Oktober 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor, yakni mencapai US$33,61 miliar.

    Kemudia, ada pakaian muslim dengan nilai ekspor mencapai US$6,83 miliar. Diikuti dengan nilai ekspor farmasi senilai US$612,1 juta dan kosmetik US$362,83 juta.

    “Kami apresiasi kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mendorong kinerja ekspor produk halal Indonesia,” ujarnya.

    Pada periode yang sama, Mardyana mengungkap negara tujuan ekspor produk halal Indonesia di antaranya mencakup Amerika Serikat (AS), China, India, Pakistan, dan Malaysia.

    Dia juga menambahkan bahwa neraca perdagangan produk halal Indonesia menunjukkan peningkatan tren surplus sebesar 10,86% pada periode 2019—2023.

    Bukan hanya itu, Mardyana menuturkan bahwa rekor surplus tertinggi dicatatkan pada 2022 yang mencapai US$47,7 miliar. “Hal ini menunjukkan momentum yang telah terbangun bagi perdagangan produk halal Indonesia, terutama dari sisi ekspor,” imbuhnya.

    Adapun, dari sisi ekspor, terdapat tren peningkatan nilai produk halal Indonesia hingga 10,95% per tahun pada periode lima tahun terakhir, atau dari 2019–2023. Pada 2023, nilainya mencapai US$50,54 miliar, sedangkan pada 2019 nilainya sebesar US$37,29 miliar.

    Lebih lanjut, Mardyana menyampaikan metode penghitungan ekspor produk halal akan terus dikembangkan dengan mengadopsi kode HS halal di sektor fesyen, tekstil, farmasi, dan kosmetik.

    Upaya ini dijalankan sesuai penahapan pemberlakuan sertifikasi halal produk melalui Kelompok Kerja Kodifikasi Produk Halal di bawah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

    Perlu diketahui, saat ini pemerintah juga telah memiliki Kelompok Kerja Percepatan Ekspor Produk Halal Indonesia, yakni Indonesia Halal Export Incorporated.

    Kelompok kerja ini memiliki empat fokus yang dikembangkan, yaitu akses pasar, inkubasi dan produksi, pembiayaan syariah, serta perjanjian dan MRA sertifikasi halal.

    Mardyana menjelaskan kelompok kerja ini dibentuk oleh KNEKS dengan melibatkan 12 kementerian dan lembaga untuk bersinergi mempercepat ekspor produk halal.

  • FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    FAO Tunjuk Yurdi Yasmi Jadi Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk Yurdi Yasmi sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman.

    Yurdi Yasmi ditunjuk sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman FAO, Rabu (18/12/2024).

    Yasmi sebelumnya memiliki pengalaman dalam struktur kepemimpinan FAO. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Perwakilan Regional untuk Afrika dan sebagai Perwakilan untuk Ghana.

    Dalam peran barunya, Yasmi akan memimpin dukungan FAO kepada negara-negara anggota dalam transisi menuju sistem produksi tanaman berkelanjutan dan berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Bersama para mitra, keenam tim di divisi FAO bekerja untuk memajukan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan yang dihadapi sistem agrifood, seperti perubahan iklim dan konflik serta tantangan ekonomi dan hal lainnya.

    “Saya gembira dengan peran baru ini sebagai Direktur Divisi Produksi dan Perlindungan Tanaman dan sepenuhnya menyadari skala pekerjaan yang perlu kami selesaikan,” kata Yasmi.

    “Kami mempromosikan produksi dan perlindungan tanaman berkelanjutan dengan memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit usaha untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat untuk konsumsi dalam negeri, ekspor komersial, bantuan pangan atau cadangan pangan darurat secara konsisten. FAO memfasilitasi penggunaan teknologi inovatif, praktik manajemen berbasis sains, dan kebijakan berbasis bukti yang meningkatkan efisiensi, inklusivitas, ketahanan, dan keberlanjutan sistem produksi tanaman,” ucapnya.

    Yasmi pernah menempati posisi tingkat tinggi di International Rice Research Institute (IRRI), World Agroforestry Centre (ICRAF), dan Center for People and Forests (RECOFTC).

    Ia telah memimpin proyek pertanian, lingkungan, dan kehutanan di lebih dari 20 negara, termasuk di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Korea Selatan, Fiji, Ghana, Myanmar, Samoa, Timor Leste, Zimbabwe, dan lain-lain.

    Yasmi meraih gelar Doktor dan Magister dari Universitas Wageningen dan gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

    Dr Yurdi Yasmi adalah pria asal Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat. Dari lahir hingga lulus SMA menghabiskan waktu di Payakumbuh.

    Yasmi menempuh studi S1 Ilmu Kehutanan di IPB Bogor dan S2 serta S3 bidang Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Internasional di Wageningen University, Belanda.

    Pria yang merupakan anak dari guru di Kabupaten Payukumbuh ini dari kecil sudah berprestasi. Salah satunya menjadi siswa teladan Sumatera Barat dan diundang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI era presiden Soeharto.

  • Menilik Progres Rusun ASN di IKN, Punya 3 Kamar dan Full Furnised!

    Menilik Progres Rusun ASN di IKN, Punya 3 Kamar dan Full Furnised!

    Bisnis.com, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara atau ASN yang bakal di pindah atau ditugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan bakal diberikan hunian dengan fasilitas lengkap.

    Total ada 47 tower yang telah disiapkan untuk ASN, Polri-TNI hingga Paspampres. Dari puluhan tower tersebut terbagi dalam sejumlah area.

    Misalnya, area satu. Di area ini ada tiga dari sembilan tower yang sudah siap digunakan. Bisnis.com mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung ke salah satu tower ASN di IKN pada Jumat (20/12/2024).

    Berdasarkan pantauan di lokasi, rusun ASN itu memiliki luas ruangan sebesar 98 m2. Nantinya, ASN bakal memiliki tiga kamar tidur yang sudah dilengkapi kasur dan lemari.

    Kemudian, satu ruangan besar yang memiliki spot dapur, ruang tamu, ruang kerja dan meja makan. Selain itu, hunian ASN itu juga memiliki satu ruang untuk menyimpan perlengkapan.

    Lebih lanjut, seluruh hunian bagi petugas negara ini juga sudah dilengkapi dengan televisi, lemari pendingin atau kulkas hingga mesin cuci.

    Selain fasilitas itu, rusun ASN juga sudah dilengkapi dengan teknologi canggih smart home untuk memberikan efisiensi dalam penggunaan alat elektronik.

    Tak hanya itu, setiap hunian juga sudah disematkan teknologi keamanan canggih melalui smart lock. Bahkan, air yang mengalir dari keran hunian tersebut dapat langsung diminum.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menyatakan bahwa semua fasilitas itu bisa digunakan ASN secara cuma-cuma atau gratis. Namun demikian, ASN bakal dipungut biaya terkait air dan listrik.

    “Ini rumah susun yang bersifatnya rumah dinas, tentu untuk ASN yang bekerja disini tidak akan dipungut biaya, dan hanya membayar utilitas listrik dan air. Ini memang bukan untuk dimiliki,” ujar Agung di Rusun IKN.

    Rencananya, kata Agung, pada tahap awal sebanyak 16.000 ASN bakal dipindahkan ke rusun IKN pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

    “Saat ini ada analisa bahwa pertama paling baik dilakukan pemindahan itu nanti setelah Idulfitri (2025),” tuturnya.

    Di lain sisi, area ASN ini juga sudah memiliki minimarket, kantor Pos Indonesia, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sarana berolahraga hingga ruang terbuka hijau.

  • Indonesia Siap Jadi Pemain Global Hilirisasi Tembaga

    Indonesia Siap Jadi Pemain Global Hilirisasi Tembaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berada pada posisi strategis dalam tren transisi energi global dengan mengembangkan industri hilirisasi tembaga. Langkah ini dinilai mampu mendukung teknologi rendah karbon sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat bahwa ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia telah berkembang secara signifikan dan memiliki potensi strategis besar untuk menjawab kebutuhan pasar global.

    Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti menyebut Indonesia menempati posisi ke-10 dengan kepemilikan sekitar 3% dari total cadangan tembaga dunia, setara dengan 24.000 ton.

    ”Sejajar dengan China dan berada di atas negara-negara seperti Kazakhstan, Zambia, dan Canada. Sisa cadangan global sebesar 22% tersebar di berbagai negara lainnya. Meskipun bukan merupakan pemilik cadangan tembaga terbesar, posisi Indonesia cukup strategis dalam industri tembaga global. Besarnya cadangan yang dimiliki memberikan fondasi kuat bagi Indonesia untuk mengembangkan industri tembaga yang terintegrasi dan berkelanjutan. Posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan tembaga terbesar ke-10 di dunia menunjukkan potensi signifikan dalam industri tembaga global,” kata Esther.

    Seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi rendah karbon, kebutuhan global terhadap tembaga terus meningkat. Industri kendaraan listrik menjadi salah satu pendorong utama permintaan, mengingat teknologi ini membutuhkan logam tembaga dalam jumlah signifikan.

    Selain itu, pengembangan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, serta digitalisasi infrastruktur, memperkuat peran tembaga sebagai bahan strategis.

    ”Tren ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat sektor hilir tembaga melalui peningkatan nilai tambah. Dari pengolahan bijih tembaga menjadi konsentrat hingga produksi kabel listrik dan komponen kendaraan listrik, setiap tahapan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” kata Esther menjelaskan.

    Esther menekankan bahwa Indonesia memiliki kepastian pasar untuk investasi jangka panjang dalam hilirisasi tembaga. Pengembangan produk seperti komponen kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, dan infrastruktur energi pintar dinilai strategis untuk memperkuat daya saing nasional.

    Keberhasilan ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang menciptakan ekosistem industri terintegrasi. Implementasi UU Minerba menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya rantai pasok yang kuat antara sektor hulu dan hilir.

    “Kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan inovasi teknologi menjadi kunci transformasi industri tembaga di Indonesia. Transformasi sektor tembaga melalui hilirisasi diproyeksikan memberikan dampak signifikan, baik dalam peningkatan nilai ekspor maupun penciptaan lapangan kerja. INDEF mencatat bahwa sektor ini dapat menghasilkan ratusan ribu lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi signifikan terhadap GDP nasional,” ujar Esther.

    Selain itu, dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap produk teknologi rendah karbon, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.

    Langkah ini tidak hanya memperkuat perekonomian domestik tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai pemimpin regional di sektor teknologi hijau.

    Sebagai contoh PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyelesaikan pembangunan smelter tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

    Smelter ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024, menandai langkah signifikan dalam hilirisasi industri tembaga di Indonesia. Smelter ini merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain jalur tunggal terbesar di dunia yang dapat menghasilkan sekitar 600.000 hingga 700.000 ton katoda tembaga per tahun.

    Selain itu, Indonesia memiliki smelter tembaga dan fasilitas pemurnian logam mulia di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) di Bawah naungan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga turut memuji smelter tersebut karena menciptakan lapangan pekerjaan dan menaikkan pendapatan negara.

    “Lapangan kerjanya pun udah paten. Pendapatan negara udah mulai naik. Harapan kita besok pengusaha nasional yang sudah dikasih izin tambang, kalau tidak bangun smelter, saya akan tinjau aja, harus dipaksa bangun smelter,” kata Bahlil.

  • Dampak PPN 12%, Ini Insentif untuk Buruh Sektor Padat Karya

    Dampak PPN 12%, Ini Insentif untuk Buruh Sektor Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tidak akan mengabaikan pelindungan pekerja/buruh, terutama pekerja di sektor padat karya maupun yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program sebagai bentuk mitigasi untuk mendukung kesejahteraan pekerja/buruh di tengah kebijakan PPN 12% yang mulai berlaku pada awal Januari 2025.

    Yassierli menjelaskan, kenaikan PPN merupakan bagian dari kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung prinsip keadilan.

    “Mereka yang mampu akan membayar pajak lebih banyak, sementara masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan perlindungan penuh dari negara,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Yassierli menyampaikan, untuk pekerja di sektor padat karya, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

    Pemerintah juga memberikan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan relaksasi atau diskon 50% selama enam bulan. Insentif ini dilakukan untuk meringankan beban perusahaan dan pekerja.

    Selanjutnya, bagi pekerja yang terkena PHK, pemerintah menawarkan dukungan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini meliputi manfaat tunai sebesar 60% flat dari upah selama lima bulan, pelatihan senilai Rp2,4 juta, serta kemudahan akses ke Program Prakerja.

    “Kami ingin memastikan bahwa para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki daya beli dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka,” ungkapnya.

    Yassierli menerangkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

    Lebih lanjut, dia menyatakan sederet upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pengumpulan penerimaan negara dan pelindungan sosial. Dengan begitu, dampak kebijakan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penerimaan negara melalui pajak, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada pekerja dan buruh,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani menilai paket stimulus yang diberikan pemerintah seperti PPh Pasal 21 DTP tidak membantu industri padat karya. Sebab, insentif ini hanya untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan.

    “Yang kena manfaat itu adalah pekerja yang di bawah [gaji] Rp10 juta. Jadi ini tidak membantu pelaku usahanya, industri padat karya tidak terbantu,” ujar Shinta dalam konferensi pers Outlook Ekonomi 2025 di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (19/12/204).

    Maka dari itu, Apindo meminta agar pemerintah membantu PPh badan industri padat karya hingga beban iuran BPJS Ketenagakerjaan.