Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Capai 98,55%, Gibran Pastikan Pembangunan Bendungan Jlantah Sesuai Target

    Capai 98,55%, Gibran Pastikan Pembangunan Bendungan Jlantah Sesuai Target

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan progres pembangunan bendungan Jlantah telah mencapai 98,55% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

    Menurutnya, kebutuhan bendungan tersebut akan merealisasi komitmen Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

    Hal ini dia sampaikan saat meninjau langsung proyek Pembangunan Bendungan Jlantah di Desa Tlobo dan Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (27/12/2024).

    “Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan progres pembangunan bendungan yang telah mencapai 98,55% tersebut sesuai timeline yang telah ditetapkan,” ujarnya melalui keterangan resmi.

    Dia melanjutkan bahwa bendungan berkapasitas tampung 10,97 juta m³ dengan luas genangan 50,45 hektar tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pendukung program ketahanan pangan nasional dari sisi manfaat irigasi dan ketahanan energi dari manfaat energi listrik yang dihasilkan.

    Dalam kunjungan tersebut, Wapres Ke-14 RI itu juga menekankan pentingnya keberlanjutan sumber daya air untuk mendukung produktivitas pertanian sekaligus sebagai langkah strategis dalam memitigasi dampak perubahan iklim. 

    Nantinya, dia mengatakan bahwa bendungan Jlantah akan mengaliri lahan persawahan seluas 1.494 hektar, serta diproyeksikan bermanfaat untuk mereduksi banjir (70,33 m³/detik) dengan luas lahan 87 hektar, sumber air baku sebesar 150 liter per detik,

    Termasuk, bentungan ini akan memberikan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 10 Megawatt dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) hingga 0,625 Megawatt, serta untuk pariwisata.

    Selain itu, orang nomor dua di Indonesia itu juga menyoroti peluang bendungan ini dalam mendukung pengembangan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. 

    Hal ini, kata Gibran, sejalan dengan visi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

    “Saya berharap proyek Bendungan Jlantah selesai tepat waktu, sehingga para petani dapat segera meningkatkan hasil produksi, dan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat yang lebih luas, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan,” pungkas Gibran.

  • Hati-Hati Penipuan! Lakukan Hal Ini jika Terima Whatsapp & Email Pakai Nama Ditjen Pajak

    Hati-Hati Penipuan! Lakukan Hal Ini jika Terima Whatsapp & Email Pakai Nama Ditjen Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan konfirmasi apabila menerima pesan di WhatsApp atau e-mail yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

    Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dan kritis apabila mendapatkan pesan atau informasi yang mengatasnamakan Kantor Pajak serta melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

    “Kami telah melakukan pencegahan melalui pemberitahuan secara langsung, media sosial, dan terbaru pada penerbitan siaran pers,” ujar Dwi kepada Bisnis, Jumat (27/12/2024).

    Dia mengimbau apabila masyarakat menerima pesan melalui WhatsApp, periksa nomornya di laman resmi Ditjen Pajak sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja.

    Selain itu, jika menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan maka harus dipastikan terlebih domain email berakhiran @pajak.go.id. Jika bukan berakhiran @pajak.go.id, maka email tersebut bukan dari Ditjen Pajak.

    Kemudian jika menerima pesan bermuatan file berekstensi .apk atau .pdf dan mengatasnamakan Ditjen Pajak maka diabaikan saja. Dwi menegaskan Ditjen Pajak tidak pernah mengirim file seperti itu.

    Terakhir, jika menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id maka diabaikan saja. Dwi menekankan bahwa Ditjen Pajak tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id.

    “Kami juga mengimbau kepada wajib pajak untuk selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya serta meminta wajib pajak untuk selalu melakukan pengecekan kembali dengan menghubungi saluran pengaduan,” kata Dwi.

    Saluran pengaduan Ditjen Pajak yaitu kring pajak 1500200, e-mail [email protected], situs pengaduan.pajak.go.id, dan datang langsung ke Kantor Pajak masing-masing daerah.

  • Wamen BUMN Tiko Bicara soal IPO Mind ID dan Inalum

    Wamen BUMN Tiko Bicara soal IPO Mind ID dan Inalum

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo blak-blakan soal kemungkinan holding BUMN tambang, MIND ID melakukan Initial Public Offering (IPO) dan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum.

    Kendati, dia mengatakan proses IPO MIND ID tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, pria yang akrab disapa Tiko itu menilai perusahaan pelat merah yang paling potensial IPO adalah MIND ID.

    “Kenapa nggak [MIND ID untuk IPO]? Boleh juga. Kita lihat nanti, kita lagi kaji nanti,” kata Tiko di Posko Siaga Kelistrikan Nataru PLN UIP2B Jamali di Depok, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024)

    Di sisi lain, dia juga tak menutup kemungkinan akan ada perusahaan anak dari MIND ID yang bisa IPO. Salah satunya PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Bahkan, Tiko menyebut MIND ID dan Inalum bisa sama-sama melantai di bursa.

    “Bisa diholdingnya, bisa di Inalum-nya. Bisa dua-duanya, jadi kita kaji,” ucap Tiko.

    Wacana IPO MIND ID sejatinya bukan hal baru. Rencana itu sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Tiko pada pertengahan tahun ini. Saat itu, dia menyebut MIND ID berpotensi melakukan IPO pada 2026.

    “[Tahun ini] belum, dua tahun lagi mungkin MIND ID,” ujarnya saat ditemui di Hotel The Westin Jakarta pada Rabu (31/7/2024) malam. 

    Tiko tidak merinci rencana tersebut. Namun, hal ini menegaskan langkah Kementerian BUMN yang berencana mendorong perusahaan pelat merah baru agar masuk daftar perusahaan bergengsi dalam kurun lima tahun ke depan.

    Pada kesempatan sebelumnya, dia menyebutkan bahwa ada beberapa perusahaan pelat merah lain yang berpotensi memiliki valuasi besar dalam jangka panjang, antara lain, Pelindo, serta Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata InJourney.

    “Contohnya Pelindo Grup yang sudah kami merger menjadi Pelindo. InJourney yang sekarang menyatukan seluruh airport, wisata, dan juga Garuda. Nanti Grup MIND ID, jadi nanti akan ada size-size menengah yang akan menjadi besar, yang harapannya suatu hari mungkin akan kami bawa IPO,” tuturnya pada 16 Juli 2024.

    Dengan langkah tersebut, Tiko berharap tidak ada lagi perusahaan pelat merah dengan valuasi kecil di BEI, seperti PT Indofarma Tbk. (INAF) ataupun PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). 

    “Kami akan fokus kepada BUMN-BUMN yang punya signifikan size dan memang punya kompetensi serta masa depan yang baik untuk bisa dibawa ke pasar modal,” ucapnya.

  • Merger KAI-INKA Berkiblat ke China, Bangun Industri Kereta Lewat HSRCC

    Merger KAI-INKA Berkiblat ke China, Bangun Industri Kereta Lewat HSRCC

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pihaknya meniru China dalam rencana merger antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dan PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menuturkan KAI dan INKA merupakan perusahaan pelat merah yang hampir mirip. Dia pun melihat China bisa menggabungkan perusahaan perkeretaapian menjadi satu konsorsium, yakni High-Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC).

    HSRCC merupakan konsorsium perusahaan China yang juga terlibat dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Oleh karena itu, Tiko menilai penggabungan KAI dengan INKA bisa mencontoh HSRCC.

    “Itu tentunya satu hal yang sangat masuk akal ya. Karena di China kita juga [melihat] antara pengelola kereta api, cara railway dengan pembangun keretanya, HSRCC itu satu ekosistem gitu,” jelas Tiko di Posko Siaga Kelistrikan Nataru PLN UIP2B Jamali di Depok, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).

    Tiko pun mengatakan saat ini proses merger antara KAI dengan INKA masih dalam proses pengkajian. Dia pun mengungkapkan masih mempertimbangkan aspek keuangan maupun kemampuan INKA.

    Salah satu rangkaian kereta KAIPerbesar

    Dia juga memastikan proses merger perusahaan pelat merah tidak akan berdampak pada pengurangan pegawai. Tiko mencontohkan, merger PT Angkasa Pura beberapa waktu lalu tak memangkas jumlah pegawai.

    Sebaliknya, kata Tiko, merger BUMN harus mampu meningkatkan kinerja dan cakupan bisnis.

    “Scalenya harus semakin besar sehingga kemampuan berkompetisi secara global semakin baik. Tapi nggak akan ada pengurangan pegawai, sama sekali nggak ada,” ucap Tiko.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger antara KAI dan INKA rampung pada tahun depan. Dia mengungkapkan pihaknya akan mendorong KAI dan INKA menjadi satu holding dengan KAI sebagai induk dan INKA sebagai anak usaha. 

    “Tentu kita akan dorong, prosesnya nanti kan dari Kemenkeu persetujuannya. Kalau bisa tahun depan, tapi kan tergantung paperwork-nya” kata Erick di Kementerian BUMN, Selasa (17/12/2024).   

    Adapun Erick menyebutkan penggabungan dua BUMN ini didasari oleh keterkaitan bisnis satu dengan yang lain. Kementerian BUMN masih mengkaji terkait dengan rencana tersebut.   

    Penggabungan 2 BUMN bidang transportasi rel ini merupakan bagian dari rencana perampingan jumlah BUMN. Erick mengungkapkan perampingan jumlah perusahaan pelat merah diperkirakan bakal mencapai 30 entitas.

  • KALEIDOSKOP 2024: Semarak Diskon Pajak saat Ekonomi Lesu

    KALEIDOSKOP 2024: Semarak Diskon Pajak saat Ekonomi Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Selama 2024, pemerintah mengumumkan sejumlah insentif perpajakan demi menstimulus perekonomian yang cenderung lesu atau sekadar merespons isu berkembang.

    Sepanjang tahun ini, kinerja perekonomian memang tidak bisa disebut memuaskan. Terdapat indikasi pelemahan daya beli masyarakat, penurunan jumlah kelas menengah, hingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri padat karya.

    Di tengah berbagai kondisi tak mengenakan tersebut, pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Gelombang penolakan pun bermunculan.

    Akibatnya, pemerintah memutar otak agar masyarakat hingga pelaku pasar tidak semakin terpuruk. Sejumlah kebijakan diskon perpajakan pun dikeluarkan: mulai dari PPN ditanggung pemerintah (DTP) hingga tax holiday.

    1. PPN DTP Properti 

    Indikasi pelemahanan daya beli masyarakat hingga penurunan jumlah kelas menengah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan PPN DTP sektor properti.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor properti. Tidak hanya itu, sambungnya, aktivitas ekonomi di sektor properti akan berdampak luas ke sektor lain.

    “Diharapkan ini [PPN DTP sektor properti] juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multiplier-nya [efek bergandanya] tinggi,” titip Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

    Setidaknya ada tiga periode pemberian insentif PPN DTP sektor properti selama 2024. Pertama, periode 1 Januari—30 Juni 2024: PPN DTP sebesar 100% hingga Rp2 miliar untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. 

    Kedua, periode 1 Juli—31 Agustus 2024: PPN DTP diturunkan menjadi sebesar 50%. Ketiga, periode 1 September—31 Desember 2024: PPN DTP kembali dinaikkan sebesar 100%.

    Terbaru, bahkan pemerintah kembali mengumumkan kebijakan PPN DTP sebesar 100% sampai dengan Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar akan diperpanjang untuk 2025.

    2. PPN & PPnBM DTP KBLBB 

    Untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun depan serta mempercepat transisi energi, pemerintah memberikan insentif PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

    Insentif tersebut akan berlaku untuk tahun depan. Setidaknya ada empat jenis insentif yang akan diberikan untuk KBLBB.

    Pertama, PPnBM DTP sebesar 15% untuk KBLBB CKD (dalam keadaan utuh) dan CBU (dalam keadaan terurai lengkap). Kedua, PPN DTP sebesar 10% untuk KBLBB CKD

    Ketiga, bea masuk nol untuk KBLBB CBU. Keempat, PPnBM DTP sebesar 3% kendaraan listrik hybrid.

    3. PPh 21 DTP

    Besarnya jumlah PHK di sektor padat karya sepanjang tahun ini juga direspons pemerintah dengan memberikan diskon pajak. Pemerintah mengumumkan akan memberi insentif PPh 21 DTP untuk karyawan industri padat karya yang bergaji sampai dengan Rp10 juta pada 2025.

    Artinya, gaji karyawan industri padat karya yang termasuk penerimaan manfaat tidak akan terpotong pajak penghasilan.

    4. Tax Holiday

    Pemerintah juga memperpanjang ketentuan pengurangan hingga pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    Tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Namun, dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit peraturan, di antaranya tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    5. Tax Amnesty Jilid III 

    Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak resmi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Wacana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid III pun terkuak.

    Sebelumnya, kebijakan serupa sudah sempat diberikan pada 2016—2017 (jilid I) dan 2022 (jilid II).

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun merasa program pengampunan pajak perlu kembali diperlakukan untuk membiayai berbagai visi misi pemerintah baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dia menyatakan bahwa DPR, terkhusus Komisi XI, akan turut membantu mengawal berbagai visi misi pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Jika salah satu cara mencapai visi misi dengan tax amnesty maka Komisi XI akan mendukungnya.

    Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR akan tetap terus berupaya melakukan pembinaan agar wajib pajak tetap patuh. Di saat yang bersamaan, sambungnya, mereka juga ingin memberi peluang kepada orang yang menghindari pajak agar ke depan bisa memperbaiki diri.

    “Jangan sampai orang menghindar terus dari pajak, tapi tidak ada jalan keluar untuk mengampuni, maka amnesty ini salah satu jalan keluar,” jelasnya di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

    Dengan program tax amnesty, para pengemplang pajak bisa dibebaskan dari kewajiban setoran yang tidak dibayarnya namun dengan membayar sejumlah tarif.

  • Wamen BUMN Pastikan Pasokan Listrik PLN di Jawa-Bali Andal Selama Nataru

    Wamen BUMN Pastikan Pasokan Listrik PLN di Jawa-Bali Andal Selama Nataru

    Bisnis.com, DEPOK – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo meninjau Posko Siaga Kelistrikan Nataru Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) milik PT PLN (Persero) di Depok, Jawa Barat, Kamis (27/12/2024). 

    Dia pun memastikan kelistrikan di UIP2B yang mengatur pasokan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) itu aman untuk menghadapi momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan, jumlah konsumsi listrik di wilayah Jamali selama Nataru ini lebih rendah dibandingkan hari normal. Menurutnya, hal ini tak lepas dari aktivitas perkantoran dan industri yang libur.

    “Jadi kita yakinkan bahwa reserve margin untuk memenuhi kapasitas listrik baik,” ucap Tiko.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi mengatakan, cadangan daya di sistem kelistrikan untuk wilayah Jamali selama Nataru mencapai 40%.

    Dia memastikan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan Jamali 500 kilovolt (kV) bekerja optimal menyalurkan listrik sampai dengan transmisi 150 kV dan 70 kV.

    “Untuk Nataru ini sistem kita khususnya di Jamali ini cukup, jadi cadangan kita mencapai 40% lebih karena beban turun,” imbuhnya.

    Evy juga menyebut beban puncak listrik selama momen Nataru kali ini mencapai 26.000 megawatt (MW), sementara cadangan daya PLN mencapai 46.000 MW.

    “Jadi beban puncak kita perkirakan hanya 26.000 nanti di Natal dan Tahun Baru dan cadangannya mencapai sekitar 46.000, jadi sangat cukup untuk itu. Untuk pengendalian transmisi, pemeliharaan juga sudah dilakukan,” paparnya.

    Meski aman, Evy juga mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penyaluran listrik. Salah satunya, cuaca yang tak menentu.

    Oleh karena itu, PLN sudah mengantisipasi dengan persiapan jauh hari. Ini termasuk perihal potensi bencana alam yang mungkin terjadi.

    “Jadi kami sudah menyiapkan sejak jauh-jauh hari, khususnya 1 bulan terakhir, bahwa hal-hal yang terkait dengan cuaca, bagaimana potensi-potensi gangguan dari mulai landslide kemudian adanya pohon-pohon yang mungkin akan menyentuh jaringan,” ucap Evy.

  • Waspada! Ditjen Pajak Ingatkan Modus Penipuan Baru Lewat Kirim File PDF

    Waspada! Ditjen Pajak Ingatkan Modus Penipuan Baru Lewat Kirim File PDF

    Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan marak penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak di media sosial WhatsApp. Modusnya dengan mengirim file PDF.

    Berdasarkan info yang beredar, akun bisnis WhatsApp dengan nama Direktorat Jenderal Pajak mengirim file PDF. File PDF tersebut diberi nama target penipuan.

    “Kalau ada link Pajak ini masuk, jangan dibuka, barusan pagi tadi teman kena karena no. HP connect ke mBanking. Uang Rp46 juta hilang raib, jadi mohon hati-hati,” tulis pesan berantai di WhatsApp.

    Sebelumnya, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti mengingatkan agar masyarakat selalu berhati-hati atas pesan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak terutama di WhatsApp.

    Dwi mengingatkan akun asli Ditjen Pajak di WhatsApp hanya yang memiliki centang biru. Jikapun ada pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Kantor Pajak daerah maka dia meminta masyarakat juga tidak langsung percaya.

    “Ketika kita misalnya mendapatkan email, dapet WA, ini konfirmasi dulu bener atau enggak,” ujar Dwi dalam agenda media gathering di Bandung, Rabu (4/12/2024).

    Apabila ragu, Dwi mengimbau agar menghubungi Ditjen Pajak melalui saluran komunikasi 1500200, faksimile (021) 5251245, email [email protected], twitter @kring_pajak, website pengaduan.pajak.go.id, atau chat pajak www.pajak.go.id.

  • Diskon Tarif Listrik, PLN Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp10 Triliun

    Diskon Tarif Listrik, PLN Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp10 Triliun

    Bisnis.com, DEPOK – PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan diskon tarif listrik 50% pada Januari-Februari 2025 dapat mengurangi potensi pendapatan Perseroan hingga Rp10 triliun.

    Adapun, diskon tersebut diberikan seiring kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai tahun depan. Diskon tarif listrik menyasar pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA).

    Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menyebut, Perseroan siap menyalurkan diskon tersebut. Dia pun memastikan keuangan PLN tetap aman meski kebijakan diskon berpotensi memangkas pendapatan perusahaan dari pelanggan hingga Rp5 triliun tiap bulannya.

    “Ini kami sikapi karena ada penurunan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp5 triliun per bulan di Januari dan Februari,” kata Sinthya di Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) milik PLN di Depok, Jawa Barat, Kamis (27/12/2024).

    Sinthya mengatakan, pihaknya bakal tetap melakukan antisipasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, dia juga menyebut PLN memastikan kondisi keuangan PLN terjaga dengan pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Tentu kami harus mengantisipasi tadi arah dari Pak Wamen [Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo] bagaimana di PLN aspek keuangannya terus dijaga dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya,” jelas Sinthya.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan dengan daya di bawah 2.200 VA itu akan menyasar 81,4 juta pelanggan PLN.

    Perinciannya, pelanggan dengan daya 450 VA mencapai 24,6 juta, 900 VA 38 juta, 1.300 VA 14,1 juta, dan 2.200 VA 4,6 juta. 

    “Artinya dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari,” kata Darmawan dalam Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).

    Darmawan mengatakan, diskon akan berlaku secara otomatis saat pelanggan hendak membayar. Dia mencontohkan, pelanggan yang membayar listrik dengan pulsa tadinya Rp100.000 untuk kWh tertentu, nanti hanya tinggal membayar Rp50.000. Hal serupa juga berlaku untuk skema pascabayar. 

    Darmawan mengatakan, nantinya tagihan listrik hanya akan berjumlah separuh dari pemakaian. 

    “Otomatis itu, jadi pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun, itu dari sudut pandang kami melalui proses otomatis yang berbasis sistem digital,” jelas Darmawan.

  • Menag Sebut Pemerintah Bakal Dorong Penurunan Ongkos Haji Tahun Depan

    Menag Sebut Pemerintah Bakal Dorong Penurunan Ongkos Haji Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nazaruddin Umar memastikan bahwa pemerintah bakal mendorong untuk penurunan harga ongkos atau biaya haji pada 2025.

    Dia menjelaskan bahwa dalam menentukan ongkos haji tersebut bakal dipengaruhi beberapa faktor, seperti inflasi hingga nilai tukar dolar. 

    Oleh sebab itu, pemerintah bakal berupaya untuk menetapkan ongkos haji yang dapat dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat. 

    “Yang jelas bahwa spirit-nya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi, melalui pembersihan seluruh hal-hal yg menyimpang,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/12/2024).

    Senada, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafii turut memastikan ongkos haji 2025 akan turun. “Hampir kita pastikan ya Pak Menteri [Agama], ongkos haji tahun ini turun,” ujar Romo.

    Kendati demikian, Romo mengaku belum mengetahui secara pasti besaran penurunan ongkos haji. Mengingat, instansinya akan mendisukisikan lebih lanjut dengan DPR pada 30 Desember 2024.

    “Tanggal 30 [Desember ] ini rapat pembentukan panja, baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji,” pungkas Romo.

    Sebagai informasi, ongkos haji untuk tahun 1445 H/2024 M sebesar Rp93.410.286. Dengan besaran biaya ini, jamaah akan menanggung Rp56.046.172.

    Adapun penggunaan Nilai Manfaat keuangan haji yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencapai 40% dari total biaya haji. Rata-rata per jemaah, Nilai Manfaat yang digunakan adalah sebesar Rp37.364.111.

    Komponen dari Nilai Manfaat ini meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

    Fasilitas yang akan diterima calon haji dengan setorannya ini meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa.

  • Yield SBN Vs US Treasury Bersaing Ketat pada 2025, Beban Belanja Bunga Utang Berisiko Naik

    Yield SBN Vs US Treasury Bersaing Ketat pada 2025, Beban Belanja Bunga Utang Berisiko Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Surat Berharga Negara/SBN milik pemerintah tampaknya harus bersaing dengan imbal hasil atau yield dari surat utang pemerintah AS atau US Treasury dalam melakukan pembiayaan APBN 2025 yang ditargetkan senilai Rp775,9 triliun. 

    Pasalnya, likuiditas yang masih ketat diiringi dengan suku bunga yang masih tinggi membuat pemerintah mengimbanginya dengan imbal hasil yang tinggi agar SBN tetap dilirik.

    Sementara defisit fiskal AS yang diprediksi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akan tembus 7,7% dari PDB, mengharuskan pemerintahnya menerbitkan US Treasury lebih banyak. Salah satunya dengan cara mengerek naik yield-nya.

    Belum memasuki 2025, imbal hasil SBN tenor 10 tahun, per 19 Desember 2024 meningkat ke 7,07% dari pekan sebelumnya di level 6,95%. Hal tersebut sejalan dengan tingginya yield UST tenor 10 tahun yang juga mengalami kenaikan dari 4,328% menjadi 4,562%. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet melihat memang akan ada potensi perebutan dana pada tahun depan yang cukup ketat. Terlebih dengan posisi risk off yang masih akan terjadi secara periodik, merespon perkembangan perekonomian AS.

    Sementara tingkat imbal hasil yang relatif tinggi akan memberikan tekanan pada belanja negara mengingat besarnya belanja bunga utang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh besarnya portofolio SBN.

    Untuk tahun depan saja, pemerintah perlu merogoh Rp552,9 triliun atau 15,27% dari pagu belanja 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun, untuk membayar bunga utang—belum termasuk pembayaran utang pokok sekitar Rp800 triliun. 

    Yusuf berpandangan implikasi imbal hasil ke depan terhadap belanja akan moderat karena tidak akan mempengaruhi belanja pemerintah secara langsung. Justru dinamika rupiah yang tengah melemah akan menjadi pengaruh utama belanja pemerintah.

    “Implikasi akan relatif moderat. Artinya pemerintah akan tetap mengeksekusi rancangan blanja sambil berkorrdinasi degan BI untuk melihat bagaimana dinamika perekonomian AS akan membrikan dampak terutama ke aliran dana dan juga dinamika nilai tukar rupiah,” ujarnya, Kamis (26/12/2024). 

    Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro memandang pergerakan yield yang semakin tinggi memang tidak terhindarkan dalam situasi saat ini. 

    Meski demikian, perlu diwaspadai dalam tahun-tahun ke depan kala pemerintah harus membayar imbal hasil tersebut. 

    “Jadi secara buyer itu memang satu-satunya cara untuk menarik pembeli, terutama untuk surat utang adalah memberikan imbal hasil yang lebih tinggi,” tuturnya, Kamis (26/12/2024). 

    Mengambil contoh dalam penerbitan Sukuk Global tenor 10 tahun pada November lalu dengan yield 5,25%, pemerintah perlu memperhitungkan pelemahan rupiah. Misalnya dalam 10 tahun terakhir, rupiah terdepresiasi 6%—7%. 

    Artinya, imbal hasil yang pemerintah bayarkan bukan sesuai yield awal, melainkan ditambah dengan depresiasi rupiah karena diterbitkan dalam bentuk dolar AS, misalnya. 

    “Berarti ya efektif borrowing cost-nya bagi pemerintah itu bisa di atas 10%-11% jika memperhitungkan depresiasi dari nilai tukar,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melilhat hal tersebut memang akan menambah beban bunga utang, namun kenaikan yield diperlukan untuk menjaga minat investor terhadap SBN ketimbang UST. 

    “Sehingga belanja negara perlu lebih efisien dan memberi multiplier tinggi konsekuensi logisnya,” ujarnya. 

    Hinggu Desember 2024, pemerintah telah melakukan pembiayaan di awal atau prefunding APBN 2025 senilai Rp80,7 triliun. Lebih besar dari realisasi prefunding APBN 2024 yang senilai Rp39,1 triliun. 

    Terdiri dari Sukuk Global senilai US$2,75 miliar atau setara Rp43,56 triliun dan hasil lelang SBN selama Desember yang menghasilkan Rp37,1 triliun. 

    Dengan demikian, pemerintah perlu ‘bergulat’ untuk merealisasikan pembiayaan anggaran 2025 untuk menutupi defisit APBN milik Prabowo Subianto.