Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Gibran Tawarkan RI Jadi Pintu Masuk Pengusaha Afrika Selatan ke Pasar Asean

    Gibran Tawarkan RI Jadi Pintu Masuk Pengusaha Afrika Selatan ke Pasar Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Indonesia-Africa CEO Forum 2025 yang berlangsung sebelum perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20), Jumat (21/11/2025).

    Forum tersebut diselenggarakan beberapa hari sebelum Gibran menghadiri KTT G20 sebagai pimpinan delegasi mewakili Presiden Prabowo Subianto, di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Forum yang mewadahi pengusaha Indonesia dan Afrika Selatan itu juga menandakan peluncuran awal Indonesia-South Africa High-Level Business Council (ISA-HLBC), sebuah mekanisme yang dirancang untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri dan investor kedua negara guna mempercepat implementasi proyek prioritas dan kolaborasi lintas sektor. ISA-HLBC dijadwalkan menjadi forum tahunan yang akan bergilir antara Johannesburg dan Jakarta. 

    Pada sambutannya, Gibran menyebut ISA-HLBC menjadi langkah besar untuk memperkuat hubungan kedua negara. Dia menyampaikan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan Afrika Selatan tetap kuat dan akan ditingkatkan, meliputi perdagangan, investasi, agrikultur dan energi. 

    “Indonesia juga berkomitmen untuk menanamkan investasinya di Afrika Selatan, yang merupakan mitra strategis kami dan gerbang menuju pasar Afrika,” terangnya di Saxon Hotel, Johannesburg, Afrika Selatan, dikutip dari Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (22/11/2025). 

    Menurut Gibran, penguatan komitmen kerja sama Indonesia-Afrika Selatan tercermin dari kunjungan Presiden Cyril Ramaphosa beberapa waktu lalu ke Jakarta, Indonesia. Keduanya juga menyepakati untuk membebaskan persyaratan visa bagi turis asing satu sama lain. 

    “Ini merupakan kabar baik untuk Anda semua, jadi tidak ada lagi [kewajiban] visa,” kata Wakil Presiden ke-14 itu.

    Pada waktu yang sama, Gibran turut menyampaikan peluang bagi pengusaha-pengusaha Afrika Selatan terhadap akses pasar di Indonesia maupun negara-negara kawasan Asia Tenggara. 

    “Pada waktu yang sama Indonesia juga menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, jaringan manufaktur, teknologi dan jalan masuk ke pasar Asean,” ujarnya. 

    Pada kesempatan tersebut, Gibran turut menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk industri strategis antara Indonesia dan Afrika Selatan. 

    Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan, Indonesia memandang Afrika sebagai benua yang akan menetapkan laju perkembangan pada masa depan. Dia menyebut pertumbuhan di benua tersebut melaju dengan cepat dan penuh potensi. 

    “Saya ingin menekankan komitmen kami untuk meningkatkan investasi dan kerja sama ekonomi dengan Afrika, jadi apabila ada masalah, tolong beritahu kami,” terangnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk memastikan kerja sama ekonomi Indonesia–Afrika Selatan terukur dan berkelanjutan.

    “Forum ini merupakan langkah penting untuk memperkuat hubungan ekonomi dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara komunitas bisnis kedua negara,” ujar Airlangga.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, turut menekankan bahwa forum ini menjadi platform transformatif dalam menghubungkan sektor privat dan pemerintah untuk menghasilkan kemitraan bernilai nyata.

    “Kami memandang forum ini sebagai langkah transformatif untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang menghasilkan manfaat nyata bagi kedua negara,” tegasnya.

    Sementara itu, Simphiwe Hamilton, Director General Department of Trade, Industry and Competition Afrika Selatan, mewakili Minister Trade, Industry and Competition Afrika Selatan Parks Franklyn Mphou Tau, menyampaikan bahwa kolaborasi Indonesia–Afrika Selatan bukan sekadar pertukaran bisnis, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi Global South.

    “Forum ini bukan hanya pertemuan bisnis, tetapi sinyal kuat bahwa kolaborasi Indonesia dan Afrika Selatan bergerak menuju kemitraan strategis yang mampu menciptakan nilai ekonomi dan pembangunan bagi kedua wilayah,” ujar Hamilton.

  • Diskon Tarif Tol Nataru Belum Diputuskan, Begini Kata Kementerian PU

    Diskon Tarif Tol Nataru Belum Diputuskan, Begini Kata Kementerian PU

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan penjelasan mengenai kelanjutan implementasi diskon tarif jalan tol pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pasalnya, hingga saat ini, pemerintah belum kunjung memberikan keputusan mengenai hal tersebut.

    Wakil Menteri PU Dianan Kusumastuti menyebut, pemberian diskon tarif tetap dicanangkan. Hingga saat ini, pihaknya mengaku masih melakukan koordinasi intensif dengan badan usaha jalan tol (BUJT) mengenai hal tersebut.

    “Pak Menteri bilang bahwa nanti akan ada diskon, tapi sedang dihitung lagi. Ya, akan ada,” jelas Diana singkat di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Saat dikonfirmasi mengenai berapa proyeksi besaran diskon yang akan diberikan, dia enggan menjawab. Diana mengatakan, hal itu saat ini tengah dikoordinasikan dan akan segera diumumkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut, pihaknya tengah melakukan pembahasan intensif dengan BUJT terkait implementasi pemberian diskon tarif tersebut. 

    “Jadi kita lagi diskusi keras terus, karena apa? Sekarang kan kita tidak hanya berbicara Nataru tetapi juga berbicara Idulfitri 2026 karena waktunya berdekatan nih. Jadi dua hal ini sedang saya diskusikan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (31/10/2025).

    Pasalnya, tambah Dody, pemberian diskon itu akan memengaruhi pendapatan para BJUT. Dengan demikian, penetapan pemberian diskon akan dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan.

    Meski disebut sempat alot, Dody memberi sinyal bahwa BUJT telah setuju memberikan diskon tarif pada periode tertentu. Dengan demikian, dia memastikan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tarif pada periode kali ini.

    “Diskon tarif tol untuk Nataru sedang kita bahas ya, nanti yang akan mengumumkan Pak Menteri Koordinator bidang Perekonomian,” jelasnya.

  • Fenomena Gelombang Relokasi Pabrik, Kejar Upah Murah?

    Fenomena Gelombang Relokasi Pabrik, Kejar Upah Murah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah industri alas kaki hingga garmen disebut ramai-ramai merelokasi pabriknya ke kawasan Jawa Tengah. Gelombang relokasi pabrik ini diduga lantaran perusahaan mencari daerah dengan upah minimum yang lebih rendah.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

    Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

    Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.

    Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.

    “Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.

    Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.

    Dalam kesempatan terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengungkapkan sejumlah pabrik sepatu jenama internasional meninggalkan kawasan Tangerang, Banten untuk berpindah ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih rendah.

    Sejumlah karyawan tengah memproduksi pakaian jadi di salah satu pabrik produsen dan eksportir garmen di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). / Bisnis – Rachman

    Presiden KSPI Said Iqbal mencontohkan sejumlah pabrik seperti PT Tah Sung Hung yang memproduksi sepatu jenama Adidas berpindah ke Cirebon, serta PT Long Rich yang hengkang ke kawasan yang sama.

    “Jadi mulai dari Cirebon, Brebes, Batang, Pekalongan, nah itu mainnya di situ. Karena kan ini daerah-daerah yang pemerintah daerahnya sudah membuat kawasan industri,” kata Said saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2025).

    Dia lantas menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di produsen sepatu jenama Nike, yakni PT Victory Chingluh yang juga berlokasi di Tangerang.

    Menurutnya, Victory Chingluh juga akan melakukan strategi yang sama sehingga berdampak terdapat pengurangan karyawannya.

    Kendati demikian, Said memandang bahwa tak semua pabrik alas kaki di Tangerang akan bedol desa, mengingat kebutuhan yang masih tinggi dari sisi penjagaan kualitas produk.

    “Kebanyakan mereka ada pekerjaan-pekerjaan tangan seperti menjahit akhir, finishing sehingga di Tangerang itu tetap dipertahankan. Andai terjadi kerusakan yang tidak sesuai dengan standar, produsen di Tangerang ini yang tetap melakukan ekspor,” paparnya.

    Upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Salah satu daerah yang kini disasar banyak investor ialah Jawa Tengah.

    Upah dan Pungli Ormas

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar (pungli) oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Menurutnya, kedua faktor tersebut berpengaruh besar terhadap biaya operasional perusahaan.

    “Biaya hidup yang semakin tinggi, maka akan membuat upah minimum juga semakin tinggi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, permasalahan upah memerlukan jalan keluar berupa formulasi baku untuk menentukan pertumbuhan upah minimum sekaligus menekan biaya hidup buruh.

    Namun demikian, pungli oleh ormas hanya membuat biaya operasional perusahaan membengkak, sehingga berpotensi memicu gelombang relokasi lanjutan apabila terus terjadi.

    Terkait dampak perekonomian relokasi pabrik, Huda menyebut bahwa daerah yang ditinggalkan pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan karena berpindahnya sumber perputaran ekonomi.

    Dia menyoroti meningkatnya potensi pelambatan konsumsi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah asal pabrik, terutama pada pelaku UMKM yang bergantung kepada kegiatan ekonomi di sekitar pabrik.

    Sebaliknya, di daerah tujuan baru pabrik, masuknya tenaga kerja dinilai bisa memacu pertumbuhan ekonomi setempat.

    “Jadi, secara nasional, sebenarnya tidak akan mengalami konsekuensi negatif. Namun, bagi daerah yang ditinggalkan akan terasa,” pungkas Huda.

  • Wamentan Tepis Kabar Harga Bahan Pangan Meroket imbas Program MBG

    Wamentan Tepis Kabar Harga Bahan Pangan Meroket imbas Program MBG

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan nasional dalam kondisi aman di tengah kenaikan permintaan seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan dirinya menepis isu bahwa harga sejumlah komoditas pangan meroket karena stok yang menipis akibat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas nasional tersebut.

    Meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), Sudaryono membeberkan bahwa faktor geografis menjadi salah satu penyebab variasi harga pangan di beberapa wilayah, terutama daerah-daerah dengan medan logistik yang sulit seperti wilayah Papua.

    Namun, dia menilai lonjakan harga yang terjadi di wilayah lain yang tidak memiliki kendala distribusi serupa adalah sebagai anomali dan tidak mencerminkan kondisi stok nasional.

    “Kalau memang ada misalnya contoh di Papua, harganya jauh lebih mahal kan ada faktor yang memang betul setelah kita cek memang ada misalnya biaya angkutan yang lebih mahal, tapi kalau yang di tempat lain yang secara geografis kemudian jarak dan lain-lain tidak terlalu ya. Ini berarti sebuah anomali. Wong yang biasanya enggak lebih mahal kok ini lebih mahal?,” ujar Sudaryono di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, stok pangan secara nasional masih berada di level yang mencukupi, apalagi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk untuk komoditas telur, daging ayam, beras, sayur, dan buah. Dia juga memastikan bahwa para peternak tetap tertib dalam menjual komoditas garapannya sehingga tidak ada indikasi kelangkaan yang bersumber dari gangguan pasokan.

    “Jadi, secara stok kita cukup, kemudian secara ketertiban dari peternak-peternak telurnya juga menjual telurnya juga tertib. Nah, hanya memang kita sangat mengantisipasi atas lonjakan dari kebutuhan telur maupun daging ayam dan lainnya termasuk di situ ada sayuran dan lain-lain karena ada MBG,” bebernya.

    Kementerian Pertanian pun optimistis peningkatan permintaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG masih dapat dikelola dengan baik atau manageable oleh pemerintah. Dirinya pun menegaskan bahwa seluruh komoditas pangan yang dibutuhkan untuk memasok program tersebut masih berada pada tingkat ketersediaan yang aman.

    “Tapi ini Insyaallah manageable-lah. Jadi, peningkatan terkait sayur, buah, kemudian beras, kemudian kebutuhan protein ini manageable, karena ada MBG ini Insyaallah dia manageable. Jadi, bukan terus tiba-tiba langka enggak ada. Kita pastikan itu itu kita siap di situ ya,” pungkasnya. 

    Pemerintah, tegasnya, akan terus memonitor dinamika harga dan distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kelancaran program MBG sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

  • Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 Provinsi. Pada tahap awal pemerintah akan membangun 152 SPPG senilai Rp1,23 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa Program MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional yang memiliki dampak ekonomi luas.

    “Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11/2025).

    Dody melanjutkan pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan. 

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menjelaskan bahwa konstruksi 152 Dapur MBG itu akan dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2, dan 3. 

    Perinciannya, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatra Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 1 ini dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp639,23 miliar dan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,3 miliar.

    Kemudian, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 2 ini dilaksanakan pembangunannya oleh PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai kontrak Rp6,3 miliar.

    “Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG 3 yang meliputi 70 lokasi direncanakan akan berkontrak pada hari Senin, 24 November 2025,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, sepanjang 2025 Kementerian PU menargetkan melakukan pembangunan 222 SPPG  yang diprioritaskan dibangun di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan nilai mencapai 1,97 triliun.

    Adapun, sumber anggaran tersebut berasal dari alokasi tambahan anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pagu TA 2025 Kementerian PU.

  • Permintaan Sawit Domestik Melonjak untuk Biofuel, Ekspor Diproyeksi Menyusut

    Permintaan Sawit Domestik Melonjak untuk Biofuel, Ekspor Diproyeksi Menyusut

    Bisnis.com, JAKARTA — Porsi ekspor sawit Indonesia ke depan diproyeksikan mengalami penurunan seiring dengan utilisasi domestik yang meningkat 

    Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai industri minyak sawit dinilai masih menunjukkan perannya sebagai penopang ekspor Indonesia di tengah dinamika permintaan global.

    Dia melanjutkan meski pasar dunia mengalami fluktuasi, permintaan dari Uni Eropa dinilai ikut terangkat setelah tercapai sejumlah kesepakatan dagang, sementara permintaan dari kawasan Asean, India, Pakistan, hingga Amerika Serikat tetap konsisten.

    Namun, di tengah stabilnya pasar global, permintaan domestik menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pasokan sawit kini semakin banyak dialihkan untuk kebutuhan energi dalam negeri, khususnya sebagai campuran bahan bakar B40. 

    Kondisi ini diproyeksikannya mengubah porsi ekspor sawit Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

    “Jika utilisasi domestik terus meningkat, maka porsi ekspor sawit ke depan kemungkinan akan mengalami penurunan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (21/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa kebutuhan dalam negeri untuk program biofuel memberikan penyerapan besar yang semakin mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

    Dari sisi harga, dia juga memproyeksikan tren cenderung melemah tanpa potensi kenaikan drastis dalam waktu dekat. Kondisi ini dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta arah kebijakan energi nasional.

    Meski peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sawit tetap terbuka, ekspansi lahan baru tidak dapat dilakukan secara agresif. 

    Rencana pembukaan lahan di kawasan Indonesia Timur, misalnya, menghadapi tantangan besar terkait isu lingkungan dan keterbatasan lahan.

    “Ini buah simalakama. Di satu sisi produksi ingin ditingkatkan, tapi di sisi lain isu lingkungan dan keterbatasan lahan menuntut industri berhati-hati,” katanya

    Oleh karena itu, optimalisasi lahan yang sudah ada menjadi strategi yang lebih realistis sekaligus berkelanjutan.

    Kendati demikian, dia menilai tidak khawatir terhadap prospek sawit ke depan. Selain tetap menjadi komoditas ekspor andalan, sawit juga semakin penting dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatannya dalam program biofuel.

  • Jadwal Rekrutmen CPNS Kemenkeu untuk Lulusan STAN dan SMA

    Jadwal Rekrutmen CPNS Kemenkeu untuk Lulusan STAN dan SMA

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2026. Rekrutmen ini terbuka untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan sekolah menengah atas (SMA).

    Melansir Antara, Purbaya mengemukakan bahwa seleksi CPNS pada tahun depan difokuskan pada sekolah kedinasan lantaran Kemenkeu sebelumnya telah membuka jalur umum.

    Pada rekrutmen jalur umum kemarin, Kemenkeu membuka lowongan untuk 1.113 pekerja. Sementara pada pembukaan CPNS nanti, Kemenkeu berencana menyerap 279 pekerja lulusan STAN.

    Adapun untuk lulusan SMA, Kemenkeu bakal membuka lowongan untuk 300 pekerja. Serapan tenaga kerja lulusan SMA ini nantinya bakal ditugaskan untuk menjadi petugas lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    “Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya,” ujar Purbaya.

    Dengan begitu, kata Purbaya, rekrutmen CPNS pada tahun depan akan dilakukan secara hibrida. “Saya pikir akan terbuka hybrid, ada STAN dan luar STAN,” tuturnya.

    Renstra Kemenkeu

    Rencana rekrutmen pegawai Kemenkeu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Dalam beleid itu, Kemenkeu membuka peluang penambahan pegawai baru dari rekrutmen CPNS, baik jalur umum maupun sekolah kedinasan, dan PPPK dengan mengkaji kemungkinan penerapan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) fleksibel.

    Berdasarkan perhitungan atas data Human Resources Information System (HRIS) per 31 Desember 2024, Kemenkeu memperoleh proyeksi pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun mencapai 5.738 orang dalam kurun tahun 2025-2029.

    Sementara itu, berdasarkan tren turn over rate selama tiga tahun terakhir, jumlah pegawai keluar selain karena pensiun diproyeksikan mencapai 2.010 orang dalam lima tahun mendatang.

    Dengan demikian, pada tahun 2025-2029, jumlah sumber daya manusia (SDM) Kemenkeu diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 persen sampai 0,50 persen per tahun yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan organisasi.

  • Pemerintah Siapkan Aksesi CPTPP, Incar Akses Perdagangan dengan Negara Pasifik

    Pemerintah Siapkan Aksesi CPTPP, Incar Akses Perdagangan dengan Negara Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia terus memperluas keterlibatan dalam kerja sama ekonomi kawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dalam perekonomian global. Salah satu agenda yang kini menjadi perhatian adalah rencana aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    CPTP adalah perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi yang dinilai dapat membuka akses pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing nasional. CPTPP saat ini menghubungkan 12 negara dengan populasi sekitar 590 juta jiwa dan mencakup hampir 15% dari produk domestik bruto (PDB) global.

    Pada 2025, Australia memegang posisi ketua dan mendorong perluasan keanggotaan serta penguatan kerja sama ekonomi dalam kerangka tersebut. CPTPP merupakan perjanjian yang sejalan dengan berbagai instrumen kerja sama internasional yang telah diikuti Indonesia.

    “CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” jelas Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).

    Dalam pernyataan yang sama, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi empat calon negara yang dinilai sejalan dengan Prinsip Auckland, yakni Uruguay, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Indonesia. Australia memutuskan memulai proses aksesi dengan Uruguay dan melanjutkan proses bagi tiga negara lainnya, termasuk Indonesia, pada 2026.

    Pemerintah Indonesia menyambut baik sinyal tersebut dan memandangnya sebagai bentuk penguatan posisi Indonesia dalam percakapan strategis mengenai integrasi ekonomi regional. Dalam pertemuan dengan Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong pada kunjungan kerja ke Singapura, Menko Airlangga kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk memajukan proses aksesi CPTPP. Sikap ini juga disampaikan melalui surat resmi HM.4.6/417/SET.M.EKON.3/11/2025.

    Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diproyeksikan membawa manfaat luas, terutama dari sisi perluasan akses pasar. Sejumlah negara anggota CPTPP belum memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Indonesia sehingga peluang peningkatan ekspor dinilai semakin terbuka.

    Selain itu, integrasi ekonomi yang lebih dalam diperkirakan memberikan dampak positif pada iklim investasi, termasuk peningkatan arus investasi asing langsung. Bagi Indonesia, peningkatan daya saing produk nasional dan penciptaan iklim investasi yang lebih transparan diproyeksikan mendukung pertumbuhan PDB.

    Sementara itu, bagi CPTPP, bergabungnya Indonesia akan menambah bobot strategis blok perdagangan tersebut. Posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat memperkuat integrasi kawasan, menciptakan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan relevansi CPTPP sebagai perjanjian perdagangan modern di kawasan Indo-Pasifik.

    Menko Airlangga menyebut bahwa dengan bergabungnya Indonesia dalam CPTPP, arah kebijakan perdagangan nasional diharapkan bergerak menuju standar yang lebih tinggi yang dapat mendorong peningkatan volume perdagangan antarnegara anggota

  • Muncul Gelombang Relokasi Pabrik ke Jateng, Ternyata Ini Pemicunya

    Muncul Gelombang Relokasi Pabrik ke Jateng, Ternyata Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Salah satu daerah yang kini disasar banyak investor ialah Jawa Tengah.

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh besar terhadap biaya operasional perusahaan.

    “Biaya hidup yang semakin tinggi, maka akan membuat upah minimum juga semakin tinggi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, permasalahan upah memerlukan jalan keluar berupa formulasi baku untuk menentukan pertumbuhan upah minimum sekaligus menekan biaya hidup buruh.

    Namun demikian, pungli oleh ormas hanya membuat biaya operasional perusahaan membengkak, sehingga berpotensi memicu gelombang relokasi lanjutan apabila terus terjadi.

    Terkait dampak perekonomian relokasi pabrik, Huda menyebut bahwa daerah yang ditinggalkan pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan karena berpindahnya sumber perputaran ekonomi.

    Dia menyoroti meningkatnya potensi pelambatan konsumsi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah asal pabrik, terutama pada pelaku UMKM yang bergantung kepada kegiatan ekonomi di sekitar pabrik.

    Sebaliknya, di daerah tujuan baru pabrik, masuknya tenaga kerja dinilai bisa memacu pertumbuhan ekonomi setempat.

    “Jadi, secara nasional, sebenarnya tidak akan mengalami konsekuensi negatif. Namun, bagi daerah yang ditinggalkan akan terasa,” pungkas Huda.

    Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya. Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

    Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang juga memiliki upah minimum relatif rendah.

  • HGU 190 Tahun IKN Dibatalkan MK, Prabowo Didorong Terbitkan Perppu

    HGU 190 Tahun IKN Dibatalkan MK, Prabowo Didorong Terbitkan Perppu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk HGU di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dia mengatakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat yang berarti harus ada perubahan terhadap Undang-Undang IKN. Namun, kata dia, Perpu diperlukan untuk menyesuaikan pasal-pasal tertentu yang terdapat perubahan sesuai putusan MK.

    “Karena dengan Perppu tidak harus melakukan perubahan undang-undang hanya pasal tertentu yang di-Perppu-kan. Karena untuk merevisi undang-undang membutuhkan proses yang panjang,” kata Dede di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Dia pun menilai, memang bagaimanapun tidak boleh ada lembaga nonpemerintah yang menguasai lahan sampai terlalu lama. Dia mengatakan penguasaan lahan yang terlalu lama justru bisa diklaim sebagai hak milik.

    “Memang di IKN ini ada tawaran 190 tahun. Itu bisa tiga generasi anak cucu, sama saja menguasai lahan,” katanya.

    Selain itu, dia menilai bahwa penguasaan lahan yang terlalu lama itu bisa menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria. Penguasaan lahan yang terlalu lama, kata dia, akan membuat negara menjadi lemah, karena dikuasai pihak ketiga.

    “Banyak kasus kasus serupa seperti lahan perkebunan, kehutanan yang dikuasai terlalu lama dan akhirnya diklaim itu, kan berganti rezim berapa kali tuh 190 tahun,” katanya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan skema dua siklus pemberian hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya memungkinkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk HGU serta 160 tahun untuk HGB dan hak pakai.

    Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang diajukan Stepanus Febyan Babaro dan Ronggo Warsito, yang menguji konstitusionalitas Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas UU IKN.

    MK menyatakan pengaturan dua siklus jangka waktu HGU, HGB, dan hak pakai tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    Dengan putusan ini, pengaturan hak atas tanah di IKN harus kembali mengikuti ketentuan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur.