Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pengusaha Ungkap Keuntungan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

    Pengusaha Ungkap Keuntungan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan sejumlah keuntungan dari langkah pemerintah yang hanya menerapkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% khusus untuk barang mewah.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai kebijakan tersebut menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional. Hal ini terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan serta kondisi dunia usaha yang memang sedang penuh tantangan.

    “Dengan mempertahankan tarif 11% untuk mayoritas barang dan jasa, diharapkan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan tidak mengalami tekanan lebih lanjut,” kata Shinta, Rabu (1/1/2025).

    Dia juga menyebut keputusan pemerintah itu turut memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus khawatir akan dampak signifikan dari kenaikan tarif PPN yang lebih luas.

    Dari perspektif bisnis, kata Shinta, langkah ini memberikan kejelasan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk merancang strategi mereka di 2025.

    “Terutama terkait proyeksi biaya operasional dan daya beli konsumen,” imbuhnya.

    Meski demikian, Shinta mengingatkan pentingnya pelaksanaan sosialisasi yang jelas dan terperinci seiring dengan implementasi keputusan ini.

    Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun konsumen dengan pelaksana kebijakan di lapangan.

    Dia berharap dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik, keputusan pengenaan PPN 12% untuk barang mewah dapat menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil, terutama dari segmen menengah ke bawah.

    Dalam jangka panjang, kata dia, hal ini juga berpotensi mendorong prospek bisnis yang lebih positif dan memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dalam hal ini, Apindo berharap pemerintah dapat terus melakukan dialog dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mampu menghadirkan manfaat yang lebih maksimal bagi seluruh pihak,” pungkas Shinta.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tarif PPN 12% hanya akan dikenai untuk barang mewah yang selama ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berkoordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” kata Prabowo di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024) sore.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa PPN 12% khusus barang/jasa mewah yang dimaksud Prabowo adalah yang selama ini termasuk objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    Daftar barang yang termasuk objek PPnBM sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/2021 dan PMK No. 15/2023. Artinya, daftar barang mewah tersebut akan terkena tarif PPN 12% sekaligus tarif PPnBM.

    “Itu kategorinya sangat sedikit, limited,” kata Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

  • Erick Thohir Ungkap Progres Merger Garuda (GIAA) ke InJourney

    Erick Thohir Ungkap Progres Merger Garuda (GIAA) ke InJourney

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan progres terkini terkait penggabungan antara maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) ke perusahaan holding PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney.

    Sejatinya, wacana terkait penggabungan GIAA ke InJourney sudah muncul sejak 2023, namun hingga kini aksi korporasi itu tak kunjung terealisasi. Erick pun mengakui bahwa seharusnya merger tersebut sudah rampung pada 2024, namun kenyataannya masih perlu dikaji lebih lanjut.

    “Ya, semua perlu kajian, maunya sih [tahun] kemarin. Saya menutup beberapa perusahaan yang tidak sehat pun, maunya kemarin. Tetapi kan ada proses kajian, macam-macam yang harus kita lakukan,” ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Rabu (1/1/2025).

    Lebih lanjut Erick mengatakan, sejauh ini Kementerian BUMN juga tengah menjajaki kemungkinan penggabungan antara tiga maskapai penerbangan pelat merah, yakni Garuda Indonesia (GIAA), Citilink, dan Pelita Air milik Pertamina.

    “Kemarin sepertinya ada pemikiran yang berbeda bahwa ekosistem penerbangan yang dilakukan penggabungan. Sekarang kita lagi menjajaki apakah Pelita, Citilink, dan Garuda menjadi sebuah payung. Nah ini yang kita lagi diskusikan,” jelasnya.

    Dia menuturkan, saat ini InJourney sedang dalam tahap berbenah, tidak hanya di sektor aviasi namun juga perhotelan dan pariwisata. “Airports dan tentu Injourney yang sedang juga berbenah sekarang. Ya kita tahu sekarang kita sedang konsolidasi juga hotel-hotel. Ya hampir 133 hotel, 37 hotel sudah siap,” katanya.

    Menurutnya, Kementerian BUMN akan terus mendorong untuk kerja sama dengan sektor swasta. Misalnya, InJourney telah menjalin kerja sama Eagle Hills Properties LLC dari Uni Emirat Arab (UEA) dengan nilai investasi mencapai US$3 miliar pada Juli 2024.

    “Jadi kita selalu bilang 5 tahun terakhir saya rasa BUMN itu banyak sekali mendorong kerja sama dengan private sector. Kita tidak menara gading seperti yang dulu-dulu gitu. Bahkan kalau kita lihat UMKM juga kita coba kerja samakan,” tuturnya.

    Alhasil, kata Erick, Kementerian BUMN akan selalu terbuka saja dalam hal pembangunan dan perbaikan ekosistem secara menyeluruh, termasuk di sektor industri penerbangan.

    Sebagai informasi, InJourney merupakan holding BUMN pada sektor pariwisata dan aviasi. InJourney telah memiliki sejumlah subholding, diantaranya adalah InJourney Airports untuk pengelolaan bandara, InJourney Airport Services yang mengelola bisnis kargo serta ground handling di bandara, dan lainnya.

    Perlu diketahui, pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali Garuda Indonesia (GIAA) menggenggam 64,53% atau setara 59,03 miliar saham. Sementara itu, masyarakat (non-warkat) mengempit 27,08% atau setara 24,77 miliar saham.

  • Penerbangan Pesawat LCC di Bandara Soetta Bakal Digabung di Terminal 1

    Penerbangan Pesawat LCC di Bandara Soetta Bakal Digabung di Terminal 1

    Bisnis.com, TANGERANG — Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penerbangan dengan pesawat low cost carrier (LCC) di Bandara Soekarno Hatta berada pada satu terminal untuk mengurai kepadatan penumpang.

    Erick menuturkan saat ini pihaknya tengah mencoba untuk mengatur dan mengurai kepadatan penumpang di Bandara Soetta. Menurutnya, salah satunya adalah dengan memindahkan penerbangan pesawat LCC di satu terminal. 

    “Bagaimana bandara ke depan, yang LCC itu akan berbeda terminal. Selama ini kami sudah diskusi dengan Menteri Perhubungan, Pak Menhub mendukung,” ucap Erick dalam kunjungannya ke Terminal 2F, Tangerang, Rabu (1/1/2025). 

    Erick menjelaskan nantinya seluruh penerbangan low cost carrier akan dialihkan ke Terminal 1.

    Selain memindahkan penerbangan LCC ke satu terminal, Erick juga menyebut penggunaan Terminal 2F sebagai Terminal Umroh dan Haji juga dapat mengurai kepadatan di Soetta, terutama di Terminal 3. 

    Erick menyebut, pengaturan ini dapat menghemat belanja negara, dari semula Rp14 triliun untuk pembangunan Terminal 4, menjadi hanya Rp1 triliun untuk Terminal 2F.

    “Jadi yang full service nanti di T3, yang 2F khusus terminal haji dan umroh, dan LCC di terminal 1. Dan ini lagi kami revitalisasi dan percantik, T1-nya sudah akan beda dari yang kemarin,” kata Erick. 

    Erick menyebut progres dari revitalisasi tersebut saat ini telah mencapai 30%. Dia menargetkan revitalisasi dan upaya mempercantik T1 tersebut dapat selesai pada bulan Agustus. 

    Adapun saat ini Erick menyebut traffic penumpang pada Bandara Soetta rata-rata mencapai 150.000 penumpang per hari. Sementara itu, traffic penumpang umroh adalah sekitar 10.000 penumpang setiap hari, dengan 5.000 penumpang yang datang dan 5.000 penumpang yang pergi. 

  • PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Apindo Sebut Prospek Bisnis Terjaga

    PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, Apindo Sebut Prospek Bisnis Terjaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% resmi hanya diterapkan untuk barang-barang mewah. Hal ini lantas disambut positif pelaku usaha.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan keputusan ini memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus khawatir akan dampak signifikan dari kenaikan tarif PPN yang lebih luas.

    “Dari perspektif bisnis, langkah ini memberikan kejelasan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk merancang strategi mereka pada 2025, terutama terkait proyeksi biaya operasional dan daya beli konsumen,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (1/1/2025).

    Selain itu, dia menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan serta kondisi dunia usaha yang memang sedang penuh tantangan.

    Menurutnya, dengan mempertahankan tarif 11% untuk mayoritas barang dan jasa, konsumsi masyarakat diharapkan tetap terjaga dan tidak mengalami tekanan lebih lanjut.

    Kendati begitu, pelaku usaha mengingatkan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang diiringi dengan sosialisasi yang jelas dan terperinci. 

    Shinta menilai hal ini penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun konsumen dengan pelaksana kebijakan di lapangan.

    Pihaknya mengharapkan dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik, kebijakan ini dapat menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil, terutama dari segmen menengah ke bawah. 

    “Dalam jangka panjang, hal ini juga berpotensi mendorong prospek bisnis yang lebih positif dan memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Apindo juga mengharapkan pemerintah dapat terus melakukan dialog dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mampu menghadirkan manfaat yang lebih maksimal bagi seluruh pihak.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menegaskan barang yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang sudah terkena PPnBM.  

     “Itu kategorinya sangat sedikit, limited. Seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” terang Sri Mulyani.

    Artinya, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%.

    “Seluruh barang dan jasa yang 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN 0%, tidak sama sekali membayar PPN,” tegasnya.

  • Tol Jagorawi Diberlakukan Contraflow Mulai Km 21

    Tol Jagorawi Diberlakukan Contraflow Mulai Km 21

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk menerapkan contraflow di ruas Tol Jagorawi arah Jakarta mulai dari Km 21+850 hingga Km 11+700, berdasarkan diskresi kepolisian.

    “Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas yang terjadi di ruas Tol Jagorawi arah Jakarta, atas diskresi kepolisian, Jasa Marga berlakukan contraflow mulai dari Km 21+850 sampai dengan Km 11+700 ruas Tol Jagorawi arah Jakarta sejak pukul 14.50 WIB,” ujar Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Alvin Andituahta Singarimbun dilansir dari Antara.

    Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan, agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku.

    Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik, sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. Selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan.

    Lebih jauh, informasi terkini lalu lintas di jalan tol Jasa Marga Group melalui call center 24 jam Jasa Marga 14080 atau melalui aplikasi Travoy.

    Sebelumnya, Jasa Marga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat terjadi peningkatan volume lalu lintas kendaraan di seluruh ruas tol Regional Nusantara sebesar 8,2 persen dari kondisi normal.

    Adapun jumlah lalu lintas yang tercatat pada malam Tahun Baru 2025, yakni sebanyak 174.266 kendaraan, dibandingkan volume lalu lintas normal sebanyak 161.054 kendaraan.

  • Komisi XI DPR Beri Catatan Pemerintah Usai Penetapan PPN 12%

    Komisi XI DPR Beri Catatan Pemerintah Usai Penetapan PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan ada empat hal yang perlu diperhatikan pemerintah pascapenetapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap barang dan jasa mewah.

    Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini turut mengemukakan empat hal tersebut pun telah menjadi atensi sebagaimana dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Pertama, Dolfie mengingatkan pemerintah dengan pemberlakuan PPN 12% tersebut dapat menghasilkan kinerja ekonomi nasional yang semakin baik, sehingga pencipataan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan rakyat pun ikut terdampak.

    “kedua, pertumbuhan ekonomi berkualitas, sehingga akan mendorong penerimaan negara. Ketiga, pelayanan publik yang semakin baik, mudah, dan nyaman, sehingga rakyat merasakan kehadiran negara,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, pada Rabu (1/1/2025).

    Keempat, Dolfie berharap ada efisiensi dan efektivitas belanja negara, yang ditunjukkan dengan penanganan urusan-urusan rakyat, sehingga hidup rakyat semakin mudah dan nyaman.

    Lebih lanjut, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga menyoroti dan meminta bahwa pemerintah harus terbuka kepada rakyat dalam menginformasikan daftar barang dan jasa apa saja yang terdampak PPN 12%.

    “Pemerintah juga harus menjelaskan dan menyosialisasikan daftar barang dan jasa yang diklasifikasikan mewah, sehingga rakyat mendapatkan informasi yang jelas dan tuntas,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berlaku pada Rabu, 1 Januari 2025. Meskipun di tengah protes dari masyarakat, tetapi orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa penerapan ini dilakukan hanya untuk barang-barang mewah.   

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Tutup Kas Akhir Tahun 2024 dan Launching Coretax di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024).   

    “Oleh karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berokordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikkan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” katanya kepada wartawan di Kementerian Keuangan.  

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan barang yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang sudah terkena PPnBM.    

    “Itu kategorinya sangat sedikit, limited. Seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” terang Sri Mulyani. 

    Artinya, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok termasuk makanan hingga sabun dan sampo.

  • Tutorial Dapat Diskon Tarif Listrik 50% Lewat Tokopedia dan PLN Mobile

    Tutorial Dapat Diskon Tarif Listrik 50% Lewat Tokopedia dan PLN Mobile

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% yang berlaku hari ini, Rabu (1/1/2024).

    Diskon tarif listrik 50% tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT PLN (Persero).

    Diskon tersebut diberikan untuk pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA). Dengan kata lain, pemberian diskon 50% berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    PLN menjelaskan bahwa diskon tersebut diberikan bukan dalam bentuk total pembayaran. Namun dalam bentuk jumlah pemakaian listrik atau kWh.

    Bagi pelanggan pascabayar diskon tarif listrik akan diberlakukan langsung di tagihan pelanggan untuk periode pemakaian Januari dan Februari 2025. Sedangkan untuk pelanggan prabayar langsung mendapatkan diskon ketika pembelian token listrik.

    Pembelian token listrik diskon 50 persen dapat dilakukan dimanapun mulai dari minimarket, ritel, agen, PLN Mobile, hingga e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee.

    Perhitungan Diskon Tarif Listrik 50%

    Perlu diketahui, diskon tarif listrik diberikan dengan batasan pemakaian tertentu. Artinya, pelanggan prabayar tidak dapat menimbun token listrik sebanyak-banyaknya selama periode diskon.

    Diskon tarif listrik akan diberikan maksimum untuk pemakaian listrik selama 720 jam nyala. Jika pemakaian melebihi batas tersebut, kelebihan diperhitungkan dengan tarif normal.

    Bagi pelanggan daya 1.300 VA maksimal dapat melakukan pembelian sebesar 936 kWh atau setara 720 jam nyala dalam 1 bulan.

    Untuk tarif reguler dan prabayar listrik nonsubsidi keperuan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 1.300 VA sebesar Rp1.444 pada Desember 2024. Maka, besaran diskon yang didapatkan sebesar Rp676.119 dalam satu bulan.

    Tutorial Dapat Diskon Tarif Listrik 50%

    1. Melalui Tokopedia

    Buka Aplikasi Tokopedia di ponsel Anda. Masuk ke akun dan pilih menu “Tagihan & Top-Up” di halaman utama
    Klik “Listrik PLN” dan lanjut ke pembelian token
    Masukkan nomor meter atau ID pelanggan PLN lalu klik “Lanjutkan”
    Pilih nominal token listrik yang ingin dibeli lalu pilih metode pembayaran yang tersedia
    Setelah pembayaran berhasil, token listrik akan langsung dikirimkan melalui email atau notifikasi di aplikasi Tokopedia. Token listrik juga dapat dilihat di riwayat pembelian

    2. Melalui PLN Mobile

    Masuk ke aplikasi PLN Mobile yang ada di smartphone
    Pilih menu ”Kelistrikan”
    Masukkan/pilih ID pelanggan atau nomor meter
    Selanjutnya, klik ”token dan pembayaran”
    Pilih nomor ID Pelanggan/nomor meter
    Pilih Beli token
    Selanjutnya, pilih nominal token yang tersedia mulai dari Rp5.000 hingga Rp1.000.000
    Klik lanjutkan pembayaran dan pilih metode pembayaran
    Jika transaksi berhasil, klik ”Lihat transaksi saya” untuk melihat nomor token listrik yang dapat dimasukkan ke meteran listrik

  • Kementerian Pariwisata Sambut Wisman Pertama 2025

    Kementerian Pariwisata Sambut Wisman Pertama 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyambut wisatawan mancanegara atau wisman pertama yang tiba di Indonesia pada 1 Januari 2025 melalui pintu masuk utama yakni Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melalui siaran pers menyampaikan penyambutan tersebut merupakan penanda bahwa Indonesia siap menyambut lebih banyak kunjungan wisman pada 2025.

    “Di 2025 mari kita wujudkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta inklusifitas dan mampu bersaing di tingkat global,” kata Widiyanti dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Adapun seremoni penyambutan dilakukan bersama dengan PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), Pemerintah Daerah (Pemda) Bali, dan Pemda Kepulauan Riau.

    Di Bali, Kemenpar menuturkan bahwa wisman pertama yang disambut datang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Melbourne, Australia. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA719 tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada pukul 10.10 WITA, dengan membawa 251 penumpang yang mayoritas adalah warga negara asing (WNA) asal Australia.

    Acara serupa juga akan dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemerintah menyambut wisatawan yang datang menggunakan maskapai All Nippon Airways (ANA) dari Haneda, Jepang, tepat pada 1 Januari 2025 dini hari.

    Dalam catatan Bisnis, Kemenpar menargetkan tingkat kunjungan wisman di kisaran 14,6 juta-16 juta kunjungan pada 2025. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang dipatok sebesar 14,3 juta kunjungan.

    Selain itu, pemerintah juga mematok kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,6% pada 2025 dengan nilai devisa ditargetkan di kisaran US$19 miliar sampai US$22,1 miliar dan jumlah tenaga kerja di sektor ini sebanyak 25,8 juta orang.

  • Rusia Setop Aliran Gas ke Ukraina, Eropa Terancam Krisis Energi

    Rusia Setop Aliran Gas ke Ukraina, Eropa Terancam Krisis Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – Aliran gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina terhenti karena kesepakatan transit utama berakhir. Hal ini meningkatkan risiko terhadap keamanan energi benua Eropa yang kini akan sangat bergantung pada cadangan.

    “Karena penolakan berulang dan eksplisit dari pihak Ukraina” untuk memperpanjang perjanjian lima tahun, Gazprom PJSC “dihilangkan dari kesempatan teknis dan hukum untuk memasok gas untuk transit melalui wilayah Ukraina mulai 1 Januari 2025,” kata raksasa gas Rusia itu melalui Pesan Telegram dikutip dari Bloomberg, Rabu (1/1/2025).

    Selama lima dekade Ukraina telah menjadi jalur utama pasokan gas ke Eropa. Penyaluran energi ini bahkan tetapi berjalan selama hampir tiga tahun sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. 

    Penghentian itu berarti segelintir negara Eropa tengah yang bergantung pada aliran tersebut akan dipaksa untuk mendapatkan gas yang lebih mahal di tempat lain. Hal ini menambah tekanan pada pasokan pada saat wilayah tersebut telah menghabiskan penyimpanan musim dinginnya dengan kecepatan tercepat dalam beberapa tahun.

    Ukraina menghentikan ekspor gas Rusia melalui wilayahnya pada pukul 7 pagi waktu setempat pada hari Rabu demi kepentingan keamanan nasional, kementerian energi di Kyiv mengatakan dalam sebuah pernyataan di Telegram.

    “Kami telah menghentikan transit gas Rusia, ini adalah peristiwa bersejarah. Rusia kehilangan pasar, dan akan mulai mengalami kerugian finansial,” kata kementerian energi Ukraina dalam sebuah pernyataan.

    Infrastruktur gas Ukraina telah dipersiapkan untuk bekerja di tengah tidak adanya transit dari Rusia, dan mitra asing negara itu telah diperingatkan sebelumnya, kata pernyataan itu. Ukraina telah mengamankan pasokan gas terjamin yang ditingkatkan melalui rute selatan, serta dari Polandia, Operator Transmisi Gas negara itu mengatakan di situs webnya.

    Untuk saat ini, tidak ada alternatif yang tersedia untuk perjanjian transit berusia lima tahun itu, meskipun telah terjadi pertikaian politik selama berbulan-bulan. Meski pengiriman melalui Ukraina hanya mencakup sekitar 5% dari kebutuhan gas Eropa, kawasan itu masih merasakan dampak krisis energi yang dipicu oleh invasi besar-besaran Kremlin ke negara tetangganya.

    Berakhirnya kesepakatan transit tersebut telah menyoroti ketergantungan Eropa yang berkelanjutan pada gas Rusia melalui jaringan pipa dan pengiriman bahan bakar cair, serta keretakan dalam pendekatan blok tersebut untuk menghentikan pasokan Rusia. 

    Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, telah menetapkan tujuan politik untuk menghentikan bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2027 setelah invasi tersebut, dan mengatakan bahwa berakhirnya transit tersebut tidak akan berdampak besar pada pasar energi regional. Namun, negara-negara seperti Hongaria dan khususnya Slovakia telah melancarkan kampanye yang semakin sengit untuk menjaga agar bahan bakar tetap mengalir.

    Eropa juga menghadapi pasar gas global yang semakin ketat. Kontrak bulan depan mengakhiri tahun dengan kenaikan tahunan sebesar 51% — yang terbesar sejak 2021.

    Perselisihan yang Meningkat

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy bulan lalu menolak pengaturan apa pun yang pada akhirnya akan mengirim uang ke kas Rusia sementara perang terus berlanjut. 

    Sementara itu, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengancam Ukraina dengan kemungkinan pemutusan aliran listrik, yang menimbulkan pertanyaan tentang keamanan energi yang lebih luas di wilayah tersebut.

    Dalam upaya terakhir selama akhir pekan, Fico mendesak Uni Eropa (UE) untuk mengatasi penghentian pasokan melalui Ukraina. Dia mengatakan dampak ekonomi pada blok tersebut akan lebih besar daripada dampaknya terhadap Rusia.

    Fico memperkirakan bahwa konsumen Eropa dapat menghadapi kenaikan harga gas hingga €50 miliar ($52 miliar) per tahun dan kenaikan biaya listrik sebesar €70 miliar.

    Slovakia dan beberapa negara Eropa Tengah lainnya lebih menyukai gas yang didiskon dari timur, dan dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan-perusahaan utama dari kawasan tersebut telah berlomba-lomba membangun dukungan untuk alternatif kesepakatan Rusia-Ukraina. 

    Slovakia mengatakan dapat menangani hilangnya gas Rusia, tetapi pasokan lain kemungkinan akan mahal untuk dibawa ke negara yang terkurung daratan itu. Gas Rusia juga pernah mengalir dari Slowakia ke Austria dan Republik Ceko, meskipun kedua negara terakhir tidak lagi membeli bahan bakar langsung dari Gazprom. 

  • Genjot Produktivitas Padi, Kementan Siapkan Benih Unggul

    Genjot Produktivitas Padi, Kementan Siapkan Benih Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis produktivitas padi nasional meningkat hingga 20% seiring adanya benih unggul yang bakal didistribusikan untuk petani di seluruh Indonesia. 

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan Kementan telah menganggarkan lebih dari 3,7 juta hektare untuk benih padi pada 2025, sedangkan sisanya disiapkan untuk benih jagung. Total benih yang disiapkan sebanyak 90.000 ton benih unggul padi dan jagung.

    “Penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15-20%,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Sudaryono mengatakan penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah. Hal ini kata dia, bertujuan untuk menggenjot hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    Langkah ini juga diambil guna mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor sejumlah komoditas pangan termasuk beras dan jagung.

    Di sisi lain, Kementan juga mendorong Bulog untuk menyerap hasil panen petani, utamanya di Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting guna menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tidak akan melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

    Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai pada 2027.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Selain beras, pemerintah juga berencana untuk menghentikan impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” ujarnya.