Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Wajib Pajak Telanjur Bayar PPN 12%, Ditjen Pajak Janji Kembalikan Kelebihan Bayar

    Wajib Pajak Telanjur Bayar PPN 12%, Ditjen Pajak Janji Kembalikan Kelebihan Bayar

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan wajib pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jika ada yang telah melakukan pembayaran dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%.

    Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo menjelaskan pihaknya saat ini tengah merancang skema pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Dia memastikan hak para wajib pajak akan dikembalikan jika ada kelebihan pembayaran.

    “Prinsipnya kalau pembayarannya (PPN) kelebihan ya bisa dikembalikan. Pengembaliannya bisa bermacam-macam. Dikembalikan ke yang bersangkutan bisa, atau menggunakan faktur pajak nanti dilaporkan ke kami (Ditjen Pajak) juga tidak masalah,” kata Suryo dalam Konferensi Pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta pada Kamis (2/1/2025).

    Pernyataan tersebut merupakan respons dari keluhan masyarakat bahwa mereka tetap dikenakan PPN 12% dalam transaksi platform digital meskipun tidak termasuk golongan barang mewah.

    Salah satu platform yang telah menerapkan PPN 12% adalah aplikasi video berbasis permintaan, Vidio, yang menerapkan pajak untuk paket Platinum. 

    Berdasarkan salah satu tangkapan layar, pelanggan harus membayar paket Vidio Platinium senilai Rp32.480/bulan, dengan perincian Rp3.480 untuk pajak dan Rp29.000 untuk paket bulanan. Adapun jika dihitung kembali, nilai pajak mencapai 12% dari harga pokok langganan.

    Suryo melanjutkan, pihaknya juga telah bertemu dengan para pelaku usaha, terutama peritel, pada Kamis pagi tadi. 

    Pertemuan tersebut membahas situasi para pelaku terkait penerapan PPN terbaru tersebut. Dari pertemuan itu, dia mengatakan sudah ada pelaku usaha yang menggunakan skema perhitungan PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 131/2024.

    “Tetapi ternyata masih mix. Kami akan bikin aturan soal itu (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) terutama juga nanti pada waktu penerbitan faktur pajaknya,” kata Suryo.

    Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal menambahkan bahwa hak wajib pajak tetap dijamin sepenuhnya. Dia berharap mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

    “Mekanismenya sedang kita siapkan. Pokoknya hak wajib pajak tidak ada yang kita ambil melebihi yang seharusnya mereka bayar,” katanya.

    Adapun, dalam PMK No. 131/2024, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap sebesar 12% untuk semua barang/jasa. Hanya saja, tarif dasar pengenaan pajak (DPP) ada dua. 

    Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), dijelaskan pengenaan PPN untuk barang mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor sebesar 12/12 dari harga jual/nilai impor.

    Sementara itu, Pasal 3 ayat (2) dan (3) menegaskan pengenaan PPN untuk barang/jasa lain yang bukan tergolong mewah dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai impor atau penggantian.

    Dengan nilai DPP yang dibedakan menjadi dua itu, skema penghitungan PPN-nya menjadi seperti berikut: 

    a. 12% x DPP = 12% x (12%/12% x nilai transaksi); 

    b. 12% x DPP = 12% x (11%/12% x nilai transaksi).

  • Baru Berlaku Februari 2025, Kemenkeu Berikan Masa Transisi Penerapan PPN 12% Barang Mewah

    Baru Berlaku Februari 2025, Kemenkeu Berikan Masa Transisi Penerapan PPN 12% Barang Mewah

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan masa transisi untuk pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% bagi barang mewah. 

    Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo memaparkan, masa transisi ini juga telah termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 131/2024. 

    “Secara prinsip kami pun juga memberikan atau memberikan waktu transisi,” kata Suryo dalam Konferensi Pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta pada Kamis (2/1/2025).

    Secara terperinci, pengenaan tarif pajak 12% untuk barang mewah akan dikenakan mulai 1 Februari 2025 mendatang. Sementara itu, dari 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025 PPN terutang akan dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN 12% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Suryo menjelaskan, transisi ini diberikan kepada para pengusaha kena pajak yang menjadi pihak pemungut PPN bertarif 12% khusus untuk barang mewah. Hal tersebut karena mereka harus melakukan penyesuaian faktur pajaknya.

    “Karena faktur pajak yang dibuat wajib pajak sebagian besar sudah dalam dokumen digital secara sistem. Otomatis waktu ubah sistem kami beri rentang waktu yang cukup bagi teman-teman wajib pajak untuk menyiapkan sistemnya,” kata Suryo.

    Sementara itu, Suryo mengatakan fase transisi ini tidak berlaku untuk tarif PPN yang bukan barang mewah. Hal tersebut karena tarif akhir barang atau jasa tersebut masih tetap sebesar 11%.

    Pasal 3 ayat 2 PMK No 131/2024 menjelaskan, untuk barang kena pajak (BKP) yang tidak tergolong barang mewah, pengenaan PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. 

    Adapun, pasal 3 ayat 3 beleid yang sama juga memperinci nilai lain yang dimaksud berasal dari nilai impor, harga jual ataupun penggantian yang dihitung sebesar 11/12.

  • Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah, Ekonom: Waspada Pelemahan Daya Beli Berlanjut

    Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah, Ekonom: Waspada Pelemahan Daya Beli Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi inflasi indeks harga konsumen(IHK) 2024 sebesar 1,57% tercatat menjadi yang terendah sepanjang sejarah, bahkan lebih rendah dari masa pandemi Covid-19. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pelemahan daya beli memang terjadi sepanjang 2024. 

    “Ini jadi sinyal waspada yang perlu diperhatikan pemerintah terkait daya beli melemah yang terjadi di masyarakat,” ujarnya, Kamis (2/1/2024). 

    Menurutnya, inflasi hanyalah menjadi satu dari sekian indikasi terkait masih lemahnya daya beli masyarakat. 

    Yusuf menjelaskan indikator lain seperti deflasi yang sempat terjadi dalam 5 bulan beruntun pada 2024, kemudian PMI manufaktur yang juga sempat berada pada level kontraktif sepanjang paruh kedua 2024, serta PHK yang terjadi di beberapa bulan untuk subsektor industri manufaktur. 

    Data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia Desember yang dirilis S&P Global tercatat naik menjadi 51,2 dari sebelumnya 49,6 pada November. Kondisi ini mengindikasikan ekspansi untuk pertama kalinya sejak kontraksi Juni 2024. 

    Di sisi lain, indikator kuat lain seperti pertumbuhan upah yang relatif marginal mengindikasikan bahwa pada 2024 pelemahan daya beli itu terjadi dan hal ini dikonfirmasi dari data pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang pertumbuhannya melambat. 

    Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung stagnan sepanjang 2024. Pada kuartal I/2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%. Pada kuartal berikutnya naik tipis 4,93% dan kembali turun ke 4,91% pada kuartal III/2024. 

    Bahkan Yusuf melihat adanya potensi pelemahan daya beli akan berlanjut pada 2025, jika pemerintah belum mampu mendorong konsumsi rumah tangga untuk kelas menengah ke bawah. 

    “Maka inflasi rendah yg didorong oleh relatif lambatnya permintaan masih berpotensi berlanjut di tahun ini. Proyeksinya di rentang 1% sampai 3% untuk 2025,” tuturnya.

    Adapun depresiasi rupiah menjadi satu faktor yang berpotensi mendorong inflasi di tengah proyeksi inflasi yang cenderung rendah. 

    Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan pada dasarnya inflasi 1,57% secara tahun kalender atau year to date (YtD) tersebut memang menjadi yang terendah sepanjang BPS melakukan perhitungan indeks harga konsumen (IHK). 

    “Inflasi ini adalah terendah sejak indikator inflasi pertama kali dihitung, yaitu pada 1958,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (2/1/2025). 

    Utamanya, Pudji mennyebutkan inflasi tertekan karena efek high base harga pangan pada 2022 dan 2023. 

    Meski terendah sepanjang sejarah, inflasi tersebut tercatat masih dalam rentang target pemerintah, yakni 1,5%—3,5%. 

  • Marak Kecelakaan Pesawat, Erick Thohir Panggil Garuda hingga AirNav

    Marak Kecelakaan Pesawat, Erick Thohir Panggil Garuda hingga AirNav

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir memanggil BUMN penerbangan yaitu PT Pelita Air Service, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), PT Cilitink Indonesia, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), dan AirNav terkait dengan banyaknya kecelakaan pesawat. 

    Erick menyoroti serangkaian kecelakaan pesawat terjadi dalam 10 hari terakhir yang menelan banyak korban jiwa seperti insiden di Korea Selatan, Kanada, hingga Norwegia. Erick mengeklaim pihaknya akan melakukan peninjauan ulang terkait kondisi pesawat terbang yang dimiliki tiap maskapai. 

    “Tadi kita reviu memastikan bagaimana kondisi pesawat-pesawat terbang yang dimiliki masing-masing maskapai ini supaya benar-benar kita jaga dan juga tingkat kelelahan kru juga direviu,” kata Erick di Kementerian BUMN, Kamis (2/1/2025). 

    Selain meninjau kembali kondisi pesawat, Erick Thohir juga meminta Injourney Airports untuk memastikan keamanan di 37 bandara yang dikelolanya. Erick juga mengatakan, sedang dilakukan peninjauan kembali untuk beberapa bandara Injourney. 

    Selain itu, Erick juga mengimbau AirNav untuk melakukan peringatan dini untuk beberapa kendala di luar teknis seperti adanya kawanan burung maupun cuaca dan udara. 

    “Ada beberapa mungkin antisipasi karena beberapa kecelakan itu juga karena extraordinary, udara dan burung masuk ke mesin,” jelasnya. 

    Sebelumnya, sejumlah insiden kecelakaan pesawat terjadi secara beruntun pada Desember 2024. Kecelakaan pesawat di sejumlah negara tersebut diduga disebabkan oleh cuaca buruk hingga kesalahan teknis.

    Azerbaijan Airlines dikabarkan jatuh di Kazakhstan pada Natal 2025. Sebanyak 38 penumpang pesawat tewas akibat kecelakaan yang diduga disebabkan oleh cuaca buruk. 

    Selanjutnya, KLM Royal Dutch Airline Boeing 737-800 dan Air Canada. Keduanya mengalami kecelakaan, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. 

    Terakhir adalah Jeju Air dengan pesawat Boeingnya. Kecelakaan ini menewaskan 179 orang dari total 181 penumpang termasuk kru pesawat.

  • Strategi Garuda Indonesia Minimalisir Delay Penerbangan Haji 2025

    Strategi Garuda Indonesia Minimalisir Delay Penerbangan Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyiapkan strategi untuk meminimalisir keterlambatan atau delay pada penerbangan haji 2025.

    Pasalnya, pada penerbangan haji 2024, terdapat 157 kloter yang mengalami delay, dengan on time performance (OTP) 85,8%.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi mengatakan, salah satu strategi perseroan untuk mengurangi keterlambatan penerbangan haji yaitu dengan menambah jumlah armada sekitar 15 unit pesawat.

    “Ya persiapan, gini, kan kami punya pesawat tahun lalu itu 6 dari kami, 8 kami sewa. Tahun ini sekitar 8 dari kami, 6 yang kami sewa, lalu kami tambah siapkan 1 back up. Jadi ada 15 pesawat yang kami siapkan,” jelas Ade, dikutip Kamis (2/1/2025).

    Mengacu laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada operasional haji 2025 atau 1446 Hijriah. Namun, Ade mengatakan untuk penerbangan haji 2025, GIAA masih menunggu keputusan resmi dari Kemterian Agama.

    “Prosesnya memang masih menunggu, penentuan segala macam dari Kementerian Agama, lagi in-process, kami harapkan di Januari semua keputusannya sudah lebih clear, tapi kalau dari kami proses persiapan sudah dimulai,” katanya.

    Terkait ketepatan waktu alias OTP, menurutnya, dipengaruhi beberapa faktor, selain perencanaan penerbangan pesawat, tergantung juga keberadaan slot di bandara. GIAA pun saat ini sudah mengajukan lebih awal ke Jeddah dan Madinah. 

    “Yang berikutnya adalah faktor cuaca, kan kami tidak bisa handling ya. Jadi begitu kejadian beberapa kali dalam beberapa tahun ini di Madinah itu panasnya sekitar 40 derajat. Lalu, itu pesawat disarankan, kita minta lebih malam supaya suhunya lebih rendah,” katanya.

    Sebab, menurutnya, jika pesawat terbang dalam kondisi suhu tinggi, untuk naiknya itu akan lebih boros bahan bakar, dan menyebabkan harus transit technical landing di India.

    “Pernah juga kejadian kami turunkan bagasinya, orangnya dibawa supaya lebih ringan. Faktor waktu itu juga memengaruhi ketepatan waktu. Jadi semua kami koordinasikan supaya mungkin bisa lebih baik,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, ada 157 kloter mengalami delay pada haji 2024. Faktor penyebabnya yaitu dari sisi teknis yaitu mesin terbakar, kebocoran bahan bakar di pesawat, penggantian roda pesawat, aircraft auxiliary power unit bermasalah, serta AC bermasalah sehingga efek domino penerbangan selanjutnya.

    Kemudian untuk faktor operasional berasal dari keterlambatan pesawat yang menyebabkan perubahan slot time pada penerbangan selanjutnya, rotasi pesawat, gate limitation, proses imigrasi, masalah cuaca, masalah kru, jamaah sakit, hingga ATC clearance. 

  • Stasiun Karet Jakarta Bakal Ditutup, KAI Ungkap Alasannya

    Stasiun Karet Jakarta Bakal Ditutup, KAI Ungkap Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berencana akan menutup operasional Stasiun KRL Commuter Line Karet, Jakarta Pusat.

    Rencana tersebut pertama kali diungkap oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai meninjau kereta bandara dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang ke Stasiun BNI City Jakarta Pusat.

    “Ini yang tadi dibilang kan, bagaimana membangun ekosistem seperti tadi. Mungkin di [Stasiun] Karet, ditutup,” ujar Erick kepada wartawan pada Rabu (1/1/2025).

    Rencana penutupan Stasiun Karet itu pun dibenarkan oleh Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Rudi As Aturridha.

    Menurut Rudi, alasan penutupan Stasiun Karet itu lantaran jaraknya terlalu dekat dengan Stasiun BNI City, sehingga dirasa kurang efektif.

    Perlu diketahui, jarak antara Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City yakni sekitar 2,9 kilometer. Sehingga, dia menyebut bagi penumpang KRL yang ingin ke Karet dapat ditempuh dengan berjalan kaki.

    “Stasiun karet ditutup karena sudah dekat sekali dengan BNI City. Jadi, kalau orang yang mau ke Karet, dia tinggal jalan saja. Kan kita sudah buat yang selasarnya sampai ke BNI City. Sehingga trafiknya pun akan lebih cepat,” jelas Rudi.

    Adapun, penutupan Stasiun Karet masih dibahas dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Secara resminya, Stasiun Karet akan ditutup jika sudah ditetapkan dalam Grafik perjalanan kereta api (Gapeka) 2025.

    Alhasil, nantinya setelah operasional Stasiun Karet resmi ditutup, KAI hanya akan melayani naik atau turun penumpang KRL di Stasiun BNI City.

    Sebagai tambahan informasi, saat ini Stasiun Karet di Jakarta Pusat melayani rute KRL Commuter Line, di antaranya yaitu Karet-Bekasi, Karet-Cikarang, Karet-Angke, Karet-Kampung Bandan, Karet-Manggarai, Karet-Tambun, Karet-Duri.

    Adapun, Stasiun Karet terletak di Jalan K.H. Mas Mansyur, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lokasi Stasiun Karet cukup strategis lantaran berdekatan dengan perkantoran, apartemen, kampus, hingga sekolah.

  • 1,2 Juta Orang Naik Commuter Line di Akhir Tahun 2024

    1,2 Juta Orang Naik Commuter Line di Akhir Tahun 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – KAI Commuter mencatat jumlah pengguna Commuter Line di akhir tahun 2024 sebanyak 1.276.209 orang.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan terjadi tren peningkatan pada akhir tahun 2024 dan memasuki Tahun Baru 2025.

    “Data KAI Commuter, Selasa (31/12), menunjukkan volume pengguna Commuter Line pada masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025, terutama hari terakhir 2024 mencapai 1.276.209 orang,” kata Joni dilansir dari Antara.

    Joni menyampaikan bahwa data itu sekaligus melewati proyeksi awal yang diperkirakan hanya mencapai 1.161.959. Angka itu bahkan melampaui torehan Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang tercatat 985.136.

    “Bahkan di hari pertama tahun 2025, Rabu (1/1), hingga pukul 13.30, di Jabodetabek sendiri terutama di Stasiun Manggarai saja sudah mencatat volume transit mencapai 67.723,” ujarnya.

    Lalu, disusul Stasiun Tanah Abang mencapai 41.407 penumpang dan Stasiun Duri 23.275 penumpang serta Stasiun Kampung Bandan sebanyak 16.327 penumpang.

    “Torehan ini tentu saja kami sambut dengan positif karena tren ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan publik terhadap KAI Commuter, sekaligus memperlihatkan antusiasme minat masyarakat terhadap transportasi publik, terutama Commuter Line,” ujarnya pula.

    Lebih lanjut, Joni mengatakan bahwa masa natal dan tahun baru masih berlangsung terutama di Jabodetabek.

    Pihaknya menyatakan per akhir Desember 2024, jumlah pengguna Commuter Line tercatat 1.108.653. Angka itu melebihi catatan Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang menyentuh angka 823.004.

    Sekaligus, kata Joni, lebih tinggi dari proyeksi 2024/2025 yang berada di angka 1.001.681 pengguna.

    Bahkan peningkatan itu tidak hanya terjadi di Jabodetabek, tetapi juga di Wilayah II Bandung mencatatkan volume pengguna hingga 66 ribu, atau di posisi kedua dari sisi jumlah setelah Jabodetabek.

    “Ini juga memberikan sinyal, masa liburan natal dan tahun baru pun Commuter Line tetap jadi andalan masyarakat mengisi liburan, juga untuk berwisata, terlebih di kawasan yang terkenal dengan berbagai objek wisata,” ujar Joni.

    Lebih lanjut, Joni menjelaskan bahwa di area Surabaya, jumlah pengguna Commuter Line tercatat mencapai 51.021 orang. Diikuti oleh area Yogyakarta dengan 25.615 pengguna, serta Prameks yang mencatatkan angka 3.238 pengguna.

    Selain itu, Commuter Line Basoetta juga mencatatkan 6.416 pengguna, sementara volume penumpang di area Merak mencapai 15.266, melebihi proyeksi yang diperkirakan hanya 11.515.

    “Sebelum masa natal dan tahun baru ini sendiri kami sudah berusaha maksimal bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, mempersiapkan berbagai hal, agar berjalan sukses,” kata Joni lagi.

    Persiapan itu sudah dijalankan KAI Commuter sejak memasuki masa natal dan tahun baru per Kamis, 19 Desember 2024 hingga hari terakhir pada Minggu, 5 Januari 2025.

    Jabodetabek sebagai wilayah yang memiliki mobilitas tertinggi, untuk mengantisipasi kepadatan pengguna, KAI Commuter menambah pelayanan perjalanan hingga 24 jam di hari terakhir 2024 dan menyambut Tahun Baru 2025.

    “Di samping itu, anak usaha KAI ini juga menambah 66 perjalanan di seluruh lintas menjadi 1.114 perjalanan,” kata Joni pula.

  • Erick Thohir Optimalkan Layanan Haji & Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta

    Erick Thohir Optimalkan Layanan Haji & Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau kesiapan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang yang rencananya akan menjadi terminal khusus untuk melayani jemaah umrah dan haji. 

    Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan dan penataan ekosistem haji dan umrah secara menyeluruh.

    “Pak Presiden Prabowo sudah beberapa kali bicara, sistem umrah dan haji pun harus diperbaiki. Harus transparan, akuntabel, nyaman, dan yang paling penting, menghormati bangsa sendiri, jangan hanya menghormati bangsa luar,” ujar Erick di Bandara Soetta, Tangerang Rabu (1/1/2024).

    Lebih lanjut Erick menyebutkan, Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta melayani hingga 10.000 jemaah umrah setiap hari, baik keberangkatan maupun kedatangan. Pada musim haji, jumlah jemaah diproyeksikan mencapai 241.000 orang, sementara jemaah umrah diperkirakan mencapai 1,3 juta hingga 1,5 juta orang per tahun. 

    Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan, Erick menyatakan Terminal 2F akan dilengkapi masjid dan lounge khusus jemaah umrah. 

    “Saya meminta pelayanan untuk umrah reguler juga diperbaiki. Jangan hanya kelas menengah dan VIP, tetapi semua jemaah harus mendapat prioritas yang sama,” jelasnya. 

    Tak hanya itu, Erick juga menekankan kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, Faik Fahmi mengatakan Terminal 2F untuk haji dan umrah bertujuan untuk mengurai kepadatan di Terminal 3 yang biasanya berangkat dalam jumlah rombongan besar.

    “Sehingga persoalan-persoalan yang mereka hadapi di Terminal 3 itu kita selesaikan di sini. Karena di sini kita juga menyiapkan masjid di dalam terminal, ini ada di lantai 2, luasnya 3.000 meter persegi, sehingga bisa menampung sampai 2.000 orang,” kata Faik.

    Adapun, Terminal 2F Bandara Soetta siap digunakan di akhir Januari 2025 untuk pelayanan khusus umrah terlebih dahulu. Ada maskapai Saudi Airlines, Garuda Indonesia dan Lion Air yang melakukan penerbangan langsung Indonesia-Saudi.

  • PPN 12% Khusus Barang Mewah, Kemenkeu Tak Khawatir Kas Negara Makin Sempit

    PPN 12% Khusus Barang Mewah, Kemenkeu Tak Khawatir Kas Negara Makin Sempit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengaku tidak khawatir dengan risiko posisi kas negara yang makin menipis akibat penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% khusus untuk barang mewah.

    Wahyu mengakui adanya potensi penurunan penerimaan pajak akibat penerapan PPN 12% yang tidak bersifat umum. Namun, dia menegaskan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada berbagai pertimbangan, bukan hanya satu faktor semata.

    “Pilihan kebijakan yang ditempuh pemerintah terkait PPN, tidak semata-mata didasarkan pertimbangan matematis, tetapi dilihat dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, aspek sosial, aspek fiskal, dan memperhatikan aspirasi masyarakat luas,” ujar Wahyu kepada Bisnis, Rabu (1/1/2025).

    Dia meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mempertimbangkan kesiapan kas negara sebelum memutuskan hanya memberlakukan tarif PPN 12% untuk barang mewah.

    “Pilihan kebijakan PPN senantiasa didasarkan azas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Wahyu.

    Penerapan tarif PPN 12% khusus untuk barang mewah diperkirakan dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp71,8 triliun.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa potensi pendapatan negara dari penerapan PPN 12% khusus barang mewah hanya sekitar Rp3,2 triliun. Padahal, sambungnya, potensi penerimaan negara apabila PPN 12% diberlakukan pada semua barang/jasa mencapai Rp75 triliun.

    “Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah,” kata Dasco dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan tetap memberikan paket insentif fiskal sebesar Rp38,6 triliun meski PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Paket insentif fiskal tersebut berupa diskon pajak untuk pembelian rumah, diskon listrik, dan pajak gaji karyawan ditanggung pemerintah.

    Sementara itu, ruang fiskal pemerintah seperti yang ditetapkan dalam APBN 2025 memang sempit. Kementerian Keuangan mencatat profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

    Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

    Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang. 

    Di sisi lain, APBN 2025 telah menetapkan belanja pemerintahan senilai Rp3.621,3 triliun. Dengan skema ini, hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

  • Petani Semringah, Pemerintah Setop Impor Garam Tahun Ini

    Petani Semringah, Pemerintah Setop Impor Garam Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wacana pemerintah menghentikan kegiatan importasi sejumlah komoditas pangan termasuk garam di 2025 menjadi angin segar bagi para petani garam Tanah Air.

    Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin menyampaikan, kebijakan itu meningkatkan semangat para petani dalam menghasilkan garam.

    “Petani garam sangat gembira dengan kebijakan tersebut dan kami akan lebih bersemangat dalam membuat garam,” kata Jakfar kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Menurutnya, adanya kebijakan seperti ini memberikan kepastian bahwa garam hasil produksi petani dapat terjual semua dengan harga yang baik.

    Dia menilai, motivasi ini penting lantaran hal ini dapat meningkatkan semangat petani untuk membuat garam dan lahan-lahan garam yang menganggur akan dikerjakan kembali.

    Dia mengatakan, para petani pernah memproduksi garam sebanyak 2,8 juta ton pada 2018 dan 2,9 juta ton di 2019. Sayangnya, harga garam anjlok pada tahun berikutnya dan produksi pun ikut menurun.

    Setelah sempat anjlok di 2020-2022, harga garam kembali naik pada 2023 lantaran panen garam yang sedikit di 2022 akibat kemarau basah. Kala itu, Jakfar menyebut bahwa harga garam sempat menyentuh Rp4.000 per kilogram.

    “Untuk saat ini, harga sekitar Rp1.000-Rp1.100 per kilogram atas truk di collecting point,” ujarnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tak lagi melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

    Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai di 2027.

    Selain beras, pemerintah juga berencana untuk setop impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.