Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Mendes: BUMDes Siap Pasok Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis

    Mendes: BUMDes Siap Pasok Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bakal turut memasok kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, saat ini ada banyak sekali desa-desa yang memiliki spesifikasi BUMDes yang memproduksi komoditas khusus. Mulai dari bahan pangan padi, jagung, hingga buah-buahan. Meski dia tak menyebut berapa jumlah desa yang dimaksudkan.

    “Ada desa yang memproduksi padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Arahan Presiden, makan siang bergisi itu melalui kerja sama dengan koperasi BUMDes, seharusnya dan sepatutnya bahan bakunya dari desa,” tuturnya kepada wartawan di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Tak hanya itu, dia menekankan bahwa sebanyak 20% dari dana desa senilai Rp71 triliun kan digunakan untuk urusan ketahanan pangan. Termasuk, membantu menyukseskan Makan Bergizi Gratis. 

    “Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari Dana Desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun Dana Desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” imbuhnya. 

    Di sisi lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melanjutkan bahwa ribuan koperasi dan berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) siap memasok bahan pangan produksi dalam negeri untuk Makan Bergizi Gratis. 

    Dia menyebut saat ini sudah ada sekitar 1.923 koperasi yang siap memasok bahan pangan untuk Makan Bergizi Gratis. Mulai dari telur hingga susu akan ikut disiapkan koperasi di seluruh Indonesia. 

    “Kita siap berkontribusi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, kooperasi sayur, beras, kooperasi ikan, susu dan sebagainya,” katanya.

    Budi menegaskan Presiden Prabowo Subianto ingin agar bahan baku Makan Bergizi Gratis dipasok tanpa melakukan impor, semua bisa dipenuhi dari dalam negeri. 

    “Jadi arahan Presiden bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor, nah bahan bakunya bukan impor,” pungkas Budi Arie.

  • Budi Arie: 1.923 Koperasi Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Budi Arie: 1.923 Koperasi Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan sebanyak 1.923 koperasi siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto siap diimplementasikan pada 6 Januari 2025 dan ribuan koperasi akan terlibat di dalamnya.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menuturkan bahwa 1.923 koperasi tersebut telah bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun, Kemenkop sendiri juga telah melakukan pilot project alias uji coba di enam titik wilayah antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung, dan Sulawesi Tengah.

    “Dari data yang kami miliki sudah ada 1.923 koperasi yang siap untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ada di 29 provinsi,” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Budi Arie menjelaskan bahwa sebaran koperasi yang menyalurkan program MBG merata di seluruh wilayah di Tanah Air. Dia juga memastikan ribuan koperasi itu terdiri dari koperasi telur, ayam, daging, hingga susu.

    “Kita sudah mapping, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden [Prabowo Subianto] ini ada sekitar 1.923 koperasi di 29 provinsi yang siap mendukung program makan bergizi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan minyak makan merah menjadi salah satu program prioritas Kemenkop dan akan dimasukkan ke dalam program MBG.

    “Karena minyak makan merah itu kan adalah produk dari koperasi petani yang bisa menjadi bagian dari MBG,” tuturnya.

    Ke depan, Kemenkop akan mengevaluasi 1.923 koperasi yang menyalurkan program MBG. Adapun, program ini menyasar peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Kemudian, anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

    “Kita pokoknya lari dan kita berharap di tahun 2025 ini sebagai tahun koperasi internasional, kita bisa mendapatkan momentum untuk bangkit dan majunya koperasi di Indonesia,” tuturnya.

    Di samping itu, Budi menambahkan Kementerian Koperasi akan meningkatkan sejumlah program prioritas, mulai dari rebranding, digitalisasi koperasi, peningkatan kapasitas koperasi, termasuk melakukan revitalisasi terhadap koperasi unit desa (KUD).

  • Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Akses Modal UMKM dan Pekerja Migran

    Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Akses Modal UMKM dan Pekerja Migran

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji untuk mempersiapkan dana hingga Rp20 triliun untuk kebutuhan akses modal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) dan pekerja migran.

    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan aksesibiltas pendanaan bagi para pengusaha UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga pekerja migran.

    Dia menjelaskan bahwa skema akses pendanaan yang akan disiapkan pemerintah akan melalui pembentukkan lembaga simpan pinjam dengan Pendanaan Nasional Madani (PNM) Mekaar dari Kementerian BUMN sebagai konsep yang akan dijadikan sebagai contoh.

    “Kan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan negara atau pemerintah. Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

    Tak hanya itu, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan pemerintah turut mengkaji program khusus pinjaman murah untuk pekerja yang mau ke luar negeri.

    Apalagi, kata Cak Imin, Pekerja Migran Indonesia membutuhkan uang untuk pelatihan, ongkos keberangkatan, pelatihan, dan berbagai dokumen administrasi.

    “Itu nanti kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan,” tambahnya.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah memang berniat untuk meningkatkan akses modal dengan bunga rendah kepada pengusaha kecil dengan kisaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 20 triliun.

    “Intinya kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Ya bisa Rp20 triliunan total ini. Dana abadi pendidikan, dana abadi bergulir,” pungkas Cak Imin.

  • Freeport Belum Dapat Izin Ekspor, Konsentrat Tembaga Numpuk di Gudang Papua

    Freeport Belum Dapat Izin Ekspor, Konsentrat Tembaga Numpuk di Gudang Papua

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berupaya untuk berdiskusi dengan pemerintah terkait relaksasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga yang telah berakhir pada 1 Januari 2025. Terhentinya ekspor ini membuat stok konsentrat tembaga menumpuk di gudang penyimpanan Amamapare, Mimika, Papua.

    VP Corporate Communications Freeport Katri Krisnati mengatakan, hingga saat ini kegiatan operasi smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur masih dihentikan karena dalam proses perbaikan setelah insiden kebakaran pada Oktober 2024 lalu. 

    “Kami tengah berdiskusi dengan pemerintah untuk melakukan penjualan konsentrat yang semestinya dimurnikan di smelter PTFI ke luar negeri sampai smelter PTFI beroperasi penuh 100%,” ujar Katri kepada Bisnis, Jumat (3/1/2025). 

    Hal ini terus diupayakan untuk mempertahankan tingkat operasi produksi penambangan atau pengolahan serta kontribusi keuangan PTFI kepada negara. 

    Berdasarkan rencana perbaikan fasilitas yang terdampak, diperkirakan ramp-up operasi smelter Freeport dapat dimulai pada akhir semester I/2025. 

    “Hal ini tentunya akan berdampak pada kapasitas penyimpanan konsentrat kami, baik di pelabuhan Amamapare maupun di smelter PTFI yang akan penuh dalam beberapa waktu ke depan,” ujarnya. 

    Hingga saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengeluarkan persetujuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport yang habis pada 1 Januari 2025.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memberikan persetujuan perpanjangan izin ekspor kepada Freeport. 

    “Belum. Kalau habis, ya habis. Ya per regulasi sekarang kan habis [izin ekspornya],” ujar Dadan ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025).

    Dadan menuturkan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik bagi Freeport terkait potensi penumpukan stok konsentrat akibat terhentinya operasi smelter.

    “Kami cari cara terbaik ya, dari sisi regulasi, dari sisi keekonomian,” kata Dadan.

  • Ekonom Berharap Insentif Rp38,6 Triliun Mampu Kerek Daya Beli

    Ekonom Berharap Insentif Rp38,6 Triliun Mampu Kerek Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom berharap beragam insentif senilai Rp38,6 triliun yang akan pemerintah gelontorkan sepanjang tahun ini akan mampu mendorong daya beli masyarakat di tengah pelemahan dan kebingungan akan PPN 12%.

    Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum UGM Adrianto Dwi Nugroho menilai insentif tersebut selain untuk membuat masyarakat tetap melakukan belanja, juga akan mendorong kenaikan penerimaan pajak.

    Pasalnya, penerimaan pajak dikhawatirkan hilang lebih dari Rp70 triliun sebagai imbas dari batalnya kenaikan PPN 12% bagi barang/jasa umum. Tarif tersebut diputuskan hanya berlaku untuk barang/jasa mewah.

    “Cara lain menaikkan penerimaan adalah meningkatkan daya beli masyarakat [salah satunya dengan insentif Rp38,5 triliun tersebut], sehingga konsumsi meningkat dan target penerimaan PPN dapat dicapai,” ujarnya, Jumat (3/12/2024).

    Di sisi lain, penurunan daya beli masyarakat sangat nyata yang tercermin dari realisasi inflasi 2024 sebesar 1,57%—terendah sepanjang sejarah bahkan lebih rendah dari masa pandemi Covid-19.

    Adapun belasan insentif yang terangkum dalam paket stimulus ekonomi 2025 tersebut direncanakan senilai Rp38,6 triliun.

    Termasuk bantuan beras 10 kg per bulan untuk Januari hingga Februari 2025 untuk 16 juta penerima bantuan pangan. Kemudian yang mulai dirasakan sejak awal tahun ini, yakni diskon tagihan listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan kapasitas daya 2.200 VA atau kurang untuk dua bulan pertama tahun ini.

    Insentif lainnya berupa pembebasan pajak penghasilan final 0,5% untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta. Pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah (PPh Pasal 21) untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp10 juta/bulan.

    Pemerintah juga memberikan pinjaman bersubsidi untuk industri padat karya untuk merevitalisasi mesin, dengan subsidi bunga sebesar 5%.

    Pagi pekerja, cakupan asuransi kecelakaan kerja sebesar 50% untuk sektor padat karya selama enam bulan. Peningkatan akses terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKP) bagi pekerja yang memenuhi syarat.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subiato menyampaikan upaya stimulus tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat.

    “Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Saya kira hal-hal yang lebih teknis akan ditindaklanjuti oleh Kementerian terkait dan semua lembaga yang terkait,” pungkas Prabowo.

  • Zulhas Tegaskan Makan Bergizi Tak Dipungut Biaya: Kalau Ada Lapor Polisi!

    Zulhas Tegaskan Makan Bergizi Tak Dipungut Biaya: Kalau Ada Lapor Polisi!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya alias gratis.

    “Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun terkait program makan bergizi gratis,” kata Zulhas melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengimbau agar masyarakat melaporkan aksi pungutan terkait program MBG.

    “Jika ada oknum yang mencoba menjual janji menjadi penyedia program MBG tapi meminta uang di awal, maka wajib dilaporkan. Itu penipuan,” jelasnya.

    Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah ingin membantu masyarakat melalui program MBG. Apalagi, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program MBG pada 2025.

    “Jadi tidak mungkin ada pemerintah yang minta-minta, nggak ada. Orang memberi anggaran begitu besar,” ungkapnya.

    Untuk itu, Zulhas kembali mengimbau agar masyarakat melaporkan oknum yang tak bertanggung jawab kepada aparat kepolisian.

    “Kalau ada oknum-oknum yang menamakan siapapun yang meminta biaya itu pasti penipu dan tidak benar, laporkan kepada aparat penegak hukum. Hati-hati, sekali lagi, tidak ada pungutan apapun, ini semua dari pemerintah,” pungkasnya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya juga sempat mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif Makan Bergizi Gratis untuk melapor ke polisi.

    Hal ini seiring dengan terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, modus yang mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri itu, murni penipuan.

    “Kami sangat menyesalkan kejadian ini,” ujar Lalu dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/12/2024).

    Dia menegaskan, program ini merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

    “Kami imbau para korban segera melapor ke polisi, agar kasus ini segera diusut,” jelasnya.

    Selain itu, BGN juga memastikan untuk mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Dia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa di masa mendatang.

    Lalu menuturkan, program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Untuk itu, jika ada penawaran yang mencurigakan, dia meminta masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung informasi yang ada ke instansi terkait.

    “Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan,” pungkasnya.

  • Fakta Stasiun Karet yang Mau Ditutup: Diakses 2.000 Penumpang per Jam

    Fakta Stasiun Karet yang Mau Ditutup: Diakses 2.000 Penumpang per Jam

    Bisnis.com, JAKARTA – KAI Commuter menjelaskan bahwa rencana penutupan Stasiun Karet dilandasi oleh pertimbangan keselamatan penumpang dan kerentanan akses menuju Stasiun Karet yang memicu kemacetan.

    “Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama [penutupan Stasiun Karet] karena dengan rangkaian sebanyak 12 gerbong KRL tidak preipal di perlintasan [rangkaian KRL akan menutup perlintasan],” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

    Joni menjelaskan bahwa dalam 1 jam, pengguna KRL yang masuk ke Stasiun Karet mencapai hampir 2.000 penumpang, dengan waktu tunggu pemberangkatan selama 10 menit.

    Volume pergerakan penumpang tersebut, kata Joni, setidaknya membutuhkan kapasitas ruang tunggu sebanyak 330 orang. Sementara itu, kapasitas hall Stasiun Karet saat ini hanya dapat menampung sekitar 150 orang. Hal ini dinilai menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna.

    “Belum lagi akses menuju pintu masuk Stasiun Karet rentan memicu kemacetan lantaran berada dekat perlintasan sebidang,” kata dia.

    Sementara itu, apabila Stasiun Karet digabung dengan Stasiun BNI City, Joni meyakini para penumpang dapat menikmati fasilitas dan layanan yang optimal dengan keamanan yang terjamin. Terlebih, lokasi stasiun BNI City di Dukuh Atas sudah terintegrasi dengan beragam moda transportasi lainnya.

    Dalam upaya mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta, saat ini KAI Commuter bersama PT KAI (Persero) tengah melakukan pembahasan dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA, untuk mengintegrasikan operasional Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City.

    Sebab, berdasarkan riset dan pengamatan faktual yang dilakukan, posisi Stasiun Karet hanya berjarak 350 meter dari Stasiun BNI City.

    “Pengguna Commuter Line akan terlayani lebih baik di Stasiun BNI City yang selama ini baru melayani rata-rata 2.408 orang atau sebanyak 100 orang pengguna per jam setiap hari. Sedangkan dari sisi kapasitas maksimal, Stasiun BNI City dapat menampung penumpang sebanyak 2.000 pengguna setiap jamnya,” kata Joni.

    Dihubungi terpisah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan masih mengkaji rencana penutupan Stasiun Karet di Jakarta Pusat. 

    “Masih kami kaji (rencana penutupan Stasiun Karet),” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal, dikutip dari Antara.

    Meski begitu, Risal tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai rencana penutupan stasiun tersebut. Dirinya hanya hanya menyebut bahwa keterangan lebih lanjut akan disampaikan melalui Humas DJKA Kemenhub.

    “Nanti dikabari humas [informasi lanjutan],” ujar Risal.

  • Proyeksi Ekonom Atas Inflasi 2025 Setelah PPN Ditahan 11% 2 jam yang lalu

    Proyeksi Ekonom Atas Inflasi 2025 Setelah PPN Ditahan 11% 2 jam yang lalu

    Proyeksi Ekonom Atas Inflasi 2025 Setelah PPN Ditahan 11%

    2 jam yang lalu

  • Tarik Investasi Jumbo Apple, Menperin Sebut Negosiasi Tak Akan Mudah

    Tarik Investasi Jumbo Apple, Menperin Sebut Negosiasi Tak Akan Mudah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut negosiasi terkait dengan rencana investasi Apple sebagai upaya mendapatkan izin edar penjualan produk baru, termasuk iPhone 16, tampak akan sulit. 

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, negosiasi antara pihaknya dengan Apple baru akan berlangsung pekan depan, tepatnya 7-8 Januari, bersama dengan salah satu petinggi dari kantor pusat Apple di Amerika Serikat. 

    “Negosiasi tidak akan mudah, Apple akan menempatkan kepentingan atau interest mereka, yang kita bisa belajar secara letterless adalah untungnya berapa, cuannya berapa, sementara kami pemerintah juga punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang, yang tidak mungkin kita kesampingkan,” kata Agus di Kantor Kemenperin, Jumat (3/1/2025). 

    Menurut Agus, Apple akan berupaya mengutamakan kepentingan usahanya, sementara pemerintah akan tetap bertekad untuk mementingkan keadilan berusaha serta menciptakan nilai tambah dalam negeri. 

    Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga akan melakukan negosiasi agar Apple membangun fasilitas produksi di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja. 

    “Bagaimana akan cari titik temu, win-win solusi antar pemerintah dan Apple itu merupakan sebuah seni tersendiri dari negosiasi. Tapi kami Kemenperin akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya. 

    Agus menegaskan bahwa hingga saat ini, Kemenperin belum menerima proposal resmi Apple tentang rencana investasi US$1 miliar atau setara Rp16 triliun untuk pembangunan fasilitas produksi di Indonesia. 

    Menurut dia, wacana tersebut diutarakan Apple melalui pihak lain sehingga Kemenperin tidak bisa menganggap komitmen tersebut sebagai proposal resmi. Kendati dia tak memungkiri rencana investasi Apple itu telah dipelajari pemerintah dan terdapat banyak catatan yang mesti disampaikan secara langsung dengan raksasa teknologi tersebut. 

    “Apple juga sudah sampaikan ke Kemenperin bahwa sesuai keinginan Kemenperin untuk bernegosiasi langsung dengan pihak headquarter, mereka akan kirim Nick Aikman untuk datang ke Kemenperin untuk bernegosiasi,” ujarnya. 

    Agus menegaskan kembali untuk memenuhi syarat penjualan produk handphone, komputer, dan tablet (HKT) yang diimpor maka perusahaan harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang ditentukan pemerintah yakni sebesar 35%. 

    Apple sejak awal memilih untuk menggunakan skema inovasi dengan membangun Apple Academy di empat lokasi dalam memenuhi persyaratan TKDN. Namun, perusahaan tersebut diketahui memiliki komitmen utang yang harus dibayarkan sebesar US$10 juta dalam periode 2020-2023. 

    “Semakin lama Apple memberikan proposal realisasi investasi, yang rugi Apple,” ujarnya. 

  • Izin Ekspor Konsentrat Freeport Habis, ESDM Belum Beri Perpanjangan

    Izin Ekspor Konsentrat Freeport Habis, ESDM Belum Beri Perpanjangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengeluarkan persetujuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia menyusul insiden kebakaran di smelter baru perusahaan di Gresik, Jawa Timur.

    Adapun, izin ekspor konsentrat Freeport telah berakhir pada 1 Januari 2025 setelah mendapat relaksasi kebijakan larangan ekspor bahan mentah hingga 31 Desember 2024.

    Relaksasi izin ekspor tersebut diberikan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 10/2024.

    Belakangan, Freeport melobi pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat seiring terbakarnya fasilitas smelter barunya di Gresik pada Oktober 2024. Insiden ini menyebabkan operasi smelter terhenti dan diperkirakan kegiatan perbaikan selesai 6 bulan mendatang.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memberikan persetujuan perpanjangan izin ekspor kepada Freeport.

    “Belum. Kalau habis, ya habis. Ya per regulasi sekarang kan habis [izin ekspornya],” ujar Dadan ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025).

    Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa perpanjangan izin sejumlah produk tambang termasuk konstentrat tembaga memang menjadi kewenangan Kementerian Pergadangan. Namun, dirinya menyebut izin ekspor konsentrat tetap harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ESDM.

    “Ya pasti, kalau itu pasti ada urusannya ke sana [Kemendag]. Tapi di hulunya kan harus ada regulasinya dulu,” ucapnya.

    Di sisi lain, Dadan menuturkan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik bagi Freeport terkait potensi penumpukan stok konsentrat akibat terhentinya operasi smelter.

    “Kami cari cara terbaik ya, dari sisi regulasi, dari sisi keekonomian,” kata Dadan.

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan fasilitas pengolahan asam sulfat pada smelter barunya di Gresik, Jawa Timur yang terbakar, baru akan pulih dalam 6 bulan ke depan.

    Oleh karena itu, Tony menyebut, smelter yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur baru akan berproduksi lagi pada pertengahan 2025.

    “Ini kami lagi hitung, tapi mungkin diperkirakan sekitar 6 bulan lah [perbaikannya]. Mudah-mudahan [selesai pada pertengahan 2025],” kata Tony usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Fasilitas pengolahan asam sulfat di smelter Freeport terbakar pada Senin (14/10/2024). Induk Freeport Indonesia, Freeport-McMoran Inc. (FCX) melaporkan insiden kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur produksi asam sulfat yang diperlukan untuk proses peleburan tembaga. Akibatnya, operasi smelter dihentikan sementara sambil menunggu kegiatan perbaikan.

    “Kami melakukan diskusi dengan pemerintah. Semua pihak berkepentingan agar konsentrat dapat terus berlanjut. Kami memiliki fleksibilitas dalam kuota [ekspor] yang ada saat ini mengenai apa yang dapat kami kirimkan hingga tahun 2024. Namun, kami akan meminta fleksibilitas tambahan untuk memastikan bahwa kami dapat mengirimkan semua yang kami produksi pada tahun 2024,” ujar President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. Kathleen Quirk dalam Earnings Conference Call Q3 2024, Selasa (22/10/2024) waktu New York, AS.