Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Duh! RI Terancam Defisit Produksi Beras Januari-Februari 2025

    Duh! RI Terancam Defisit Produksi Beras Januari-Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mewanti-wanti Indonesia akan mengalami defisit produksi beras selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.

    Hal itu disampaikan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025.

    “Di bulan Januari—Februari tahun ini, kita akan defisit [produksi beras], sebelum nanti masuk ke musim panen di bulan Maret atau April,” kata Edy, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (6/1/2025).

    Untuk itu, Edy menyampaikan bahwa dalam jangka pendek, Perum bulog perlu menyalurkan beras SPHP dan fokus ke daerah-daerah dengan harga beras yang tinggi. Serta, dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota.

    Seperti diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pada Januari dan Februari yang masing-masing akan digelontorkan 150.000 ton setiap bulan.

    Teranyar, pemerintah telah menyetujui penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan pada 2025 dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (30/12/2024). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Menurut Edy, dengan adanya bantuan beras SPHP ini, maka yang perlu dilakukan adalah penajaman agar beras SPHP bisa dikonsentrasikan di daerah-daerah yang harganya relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

    “Untuk itu, diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Bulog, dan Badan Pangan Nasional [Bapanas] ini menjadi sangat penting. Secara khusus, kami mengajak di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten/kota untuk lebih bersikap proaktif,” tuturnya.

    Edy menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mengamati harga beras dan gabah di daerah masing-masing dan bersikap proaktif, salah satunya bisa dipantau melalui data Panel Bapanas atau data lain.

    “Tapi intinya, Pemda khususnya di kabupaten/kota yang harus lebih peduli, karena Bapak/Ibu yang lebih tahu kondisi di daerahnya, bahkan kalau bapak ibu punya kesempatan untuk ngecek ke pasar akan lebih baik,” imbuhnya.

    Per 3 Januari 2025, Edy menyampaikan harga beras medium di zona 1 berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Di mana, harga beras medium di pasar adalah Rp13.419,17 per kilogram, sedangkan HET di zona 1 adalah Rp12.500 per kg.

    Sementara itu, harga beras medium di di zona 2 adalah Rp14.401,54 per kg atau jauh di atas HET yang semestinya Rp13.100 per kg.

    KSP juga menyoroti harga beras medium di zona 3 yang juga berada di atas HET yang semestinya Rp13.500 per kilogram, namun harga di pasar adalah Rp16.973,96 per kilogram.

    Adapun, provinsi dengan harga beras medium tertinggi terjadi di Papua Pegunungan yang menembus Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga beras medium terendah terjadi di Sulawesi Barat, yakni senilai Rp12.608 per kilogram.

    “Sebelumnya kami menduga bahwa kenaikan ini karena kenaikan harga gabah kering panen di tingkat petani ini tidak terlalu besar, meskipun ini lebih tinggi daripada acuan atau harga pembelian pemerintah [HPP], tetapi ini jaraknya tidak terlalu besar,” tuturnya.

    Data per 3 Januari 2025 menunjukkan, harga GKP di tingkat petani adalah Rp6.460 per kilogram, sedangkan HPP adalah Rp6.000 per kilogram.

  • Usulan Baru, Biaya Haji 2025 Dibayar Jemaah Turun Hampir Rp10 Juta

    Usulan Baru, Biaya Haji 2025 Dibayar Jemaah Turun Hampir Rp10 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau besaran biaya haji yang ditanggung jemaah Indonesia pada 1446H/2025M sebesar Rp55.593.201,57 atau Rp55,59 juta. Nilai ini turun hampir Rp10 juta dari usulan sebelumnya.

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menjelaskan, pihaknya kini mengusulkan rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89.666.469,26 atau Rp89,67 juta. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan usulan sebelumnya yang mencapai Rp93,38 juta.

    Secara terperinci, Hilman menuturkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau besaran yang ditanggung jemaah sebesar Rp55,59 jutaatau 62% dari BPIH. Sementara itu, besaran subsidi dari nilai manfaat dana haji sebesar Rp34,07 juta atau 38% dari total BPIH.

    Khusus bipih dalam usulan terbaru ini, lebih rendah hampir Rp10 juta dibanding usulan sebelumnya yang mencapai Rp65,37 juta atau 70% dari BPIH. 

    “Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas pemerintah mengusulkan biaya besaran bipih 1446H/2025 sebesar Rp55.593.201,57,” ucap Hilman dalam Rapat Dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (6/1/2025).

    Sementara itu, besaran dana subsidi dari nilai manfaat sebesar Rp34,07 juta pada usulan terbaru ini lebih besar dibanding sebelumnya. Pada usulan sebelumnya Kemenag mematok dana subsidi hanya sebesar Rp28 juta atau 30% dari BPIH 2025.

    Adapun, dari total BPIH sebesar Rp89,6 juta itu terdiri atas Rp50,61 juta biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan Rp39,05 juta biaya ibadah haji dalam negeri.

    Perinciannya, biaya haji di Arab Saudi mencakup Rp23,21 juta untuk akomodasi, Rp6,37 juta konsumsi, Rp4,71 juta transportasi, Rp16,08 juta pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina, serta Rp22.448 perlindungan.

    Lalu, Rp93.226 premi asuransi dan perlindungan lainnya, Rp19.303 pembiayaan jemaah haji di Arab Saudi, Rp71.116 pelayanan umum di Arab Saudi, dan Rp4.959 pengelolaan BPIH.

    Sementara itu, biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri mencakup Rp33,05 juta untuk biaya penerbangan, Rp129.084 akomodasi, Rp185.881 konsumsi, Rp55.468 perlindungan, Rp92.286 pelayanan di embarkasi dan debarkasi, Rp13.765 pelayanan keimigrasian, serta Rp250.000 premi asuransi dan perlindungan lainnya.

    Kemudian, Rp214.997 untuk biaya dokumen perjalanan, Rp3,2 juta biaya hidup, Rp940.775 pembinaan jemaah haji di Tanah Air. Rp665.045 pelayanan umum di dalam negeri, dan Rp218.106 pengelolaan BPIH.

    Hilman menyebut, rancangan besaran BPIH disusun dengan menggunakan asumsi nilai tukar kurs dolar terhadap rupiah sebesar Rp16.000, sedangkan asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266,67 per 1 SAR.

  • Tok! HPP Gabah Resmi Naik Jadi Rp6.500 per Kg Mulai 15 Januari

    Tok! HPP Gabah Resmi Naik Jadi Rp6.500 per Kg Mulai 15 Januari

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengerek naik Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram, dari semula Rp6.000 per kilogram. Harga tersebut mulai berlaku 15 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, menindaklanjuti hasil rapat terbatas (ratas) pada 30 Desember 2025, pemerintah memutuskan HPP GKP mulai diberlakukan pada 15 Januari 2025.

    “Karena kesiapan, perlu anggaran, dan lain-lain, maka tadi sudah diputuskan waktu pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah efektif 15 Januari [2025],” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (6/1/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menterinya untuk menggelar ratas terkait pangan pada Senin (30/12/2024). Kala itu, Zulhas mengungkap bahwa Kepala Negara akan memberikan arahan terkait harga gabah. 

    “Sekarang Rp6.000, ada Rp7.000, Rp6.500 masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau,” ungkap Zulhas. 

    Sementara itu, Serikat Petani Indonesia (SPI) sebelumnya sempat mengusulkan agar harga gabah naik menjadi Rp7.000 per kilogram. 

    Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, rencana pemerintah menetapkan HPP gabah menjadi Rp6.500 per kg dinilai tidak layak bagi petani, utamanya petani yang menyewa lahan untuk pertanian dan mempekerjakan orang lain. Sebab, nilai yang diusulkan pemerintah tidak memberikan keuntungan bagi para petani tersebut. 

    “Kalau mau petani sejahtera ya [HPP gabah] harus Rp7.000 per kilogram,” kata Henry kepada Bisnis, Rabu (1/1/2025). 

    Usulan kenaikan HPP gabah tersebut, kata dia, menyusul adanya sejumlah komponen input yang mengalami kenaikan harga. Diantaranya, harga benih, obat-obatan tanaman, hingga biaya beli bahan bakar minyak (BBM) untuk irigasi.

    Meski biaya komponen-komponen ini tak naik signifikan, Henry menilai bahwa hal ini telah menyebabkan penurunan pendapatan jika dihitung dari HPP yang berlaku saat ini sebesar Rp6.000 per kg.

    Jika pemerintah tetap mematok HPP gabah sebesar Rp6.500 per kg, Henry berpandangan pemerintah harus menyiapkan lahan untuk petani, minimal 2 hektare per petani.

    Menurutnya dengan cara ini, pemerintah dapat membantu menyejahterakan petani, lantaran produktivitas dan pendapatan petani bisa terkerek. 

    “Karena kalau dia 2 hektare, ya istilahnya kalikan lah dia Rp6.500 per kilogram, 10 ton aja dalam dua kali panen sudah Rp130 juta [penghasilannya],” tuturnya.

  • Pemerintah Sediakan 570.000 Porsi Makan Bergizi Gratis per Hari

    Pemerintah Sediakan 570.000 Porsi Makan Bergizi Gratis per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi memulai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada hari ini, Senin (6/1/2025).

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menuturkan, pelaksanaan program MBG ini juga diikuti dengan mulai beroperasinya 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di 26 Provinsi di Indonesia.

    “Kalau ada 190 dapur dengan rata-rata [memproduksi sebanyak] 3.000 [porsi per hari], berarti dalam sehari lebih 500.000 porsi,” kata Budi saat ditemui di Dapur MBG Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (6/1/2025).

    Mengacu pada asumsi tersebut, maka pemerintah bakal menyediakan setidaknya 570.000 porsi MBG yang bakal dibagikan ke 26 Provinsi di Indonesia.

    Meskipun demikian, Budi Arie memastikan bahwa angka itu bakal terus bertambah ke depannya. Kemudian, cakupan wilayahnya juga bakal diperluas, sehingga diproyeksi bakal mendorong kontribusi ekonomi RI naik hingga 0,89% pada 2025.

    “Ini kan kita lihat nih jalan [dievaluasi]. Nanti habis itu di eskalasi kami juga dari semua Kementerian lembaga siap men-support siap membantu Badan Gizi Nasional,” tegas Budi Arie. 

    Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku koordinator pelaksanaan Makan Bergizi Gratis menyatakan program ini bakal dilaksanakan serentak di 26 provinsi. 

    Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur. SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

    Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. 

    Disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik. Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

    Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan. 

    Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

  • Mayoritas Alumni LPDP Bekerja di Sektor Publik, 33% di Swasta, Sosial, dan Wirausaha

    Mayoritas Alumni LPDP Bekerja di Sektor Publik, 33% di Swasta, Sosial, dan Wirausaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sekitar dua pertiga dari alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP memilih bekerja di sektor publik.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menuturkan total penerima beasiswa LPDP pada periode 2010—2024 adalah sebanyak 652.976 orang. Adapun beasiswa tersebut juga mencakup kolaborasi yang dilakukan dengan Kemendikbudristek dan juga Kemenag.

    Dia menuturkan, untuk periode 2024 total penerima beasiswa LPDP adalah sebanyak 59.625 orang.

    Thomas menuturkan, sekitar 66,5% alumni penerima beasiswa LPDP bekerja di sektor publik. Sektor tersebut mencakup beberapa profesi seperti akademisi, peneliti, posisi di pemerintahan dan lembaga/kementerian.

    “Alumni LPDP sebanyak 66,5% bekerja di sektor publik, sedangkan 33,5% lainnya di sektor swasta,” kata Thomas dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Senin (6/1/2025).

    Sebanyak 33,5% alumni LPDP itu bekerja di perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organization (NGO), pekerja sosial, hingga wirausaha.

    Sementara itu, total dana abadi (endowment fund) LPDP hingga saat ini telah mencapai Rp154,11 triliun dengan Rp9,25 triliun diantaranya adalah tambahan pada periode 2024. 

    Thomas menuturkan, hasil pengembangan dana abadi salah satunya digunakan untuk memberikan pendanaan riset kepada 3.243 proyek dengan total Rp3,23 triliun.

    Selanjutnya, LPDP juga telah melakukan penyaluran dana sebesar Rp108,14 miliar kepada 20 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Selain itu, lembaga tersebut juga memberikan hibah kepada 398 grantee dengan total nilai Rp124,38 miliar.

    Sebelumnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat senilai Rp507,8 triliun. Pendapatan negara meningkat, tetapi belanja negara tumbuh lebih tinggi lagi. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa berdasarkan data APBN 2024 unaudited, defisit mencapai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Defisit APBN itu lebih besar dari realisasi 2023 yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB. Namun, lebih kecil dari outlook semesteran, ketika Kemenkeu sempat memperkirakan defisit APBN 2024 berisiko menembus 2,70%. 

    “APBN 2024 yang tadinya didesain dengan defisit 2,29% dari PDB, [diperkirakan] akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan [karena tekanan ekonomi pada semester I/2024],” ujar Sri Mulyani.

  • Mundur dari Target, Perjanjian IEU CEPA Bakal Diteken Semester I/2025

    Mundur dari Target, Perjanjian IEU CEPA Bakal Diteken Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan empat perundingan perdagangan internasional akan rampung pada 2025. Salah satunya adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa perundingan perdagangan Indonesia-EU CEPA ditargetkan bakal rampung pada semester I/2025.

    “Pada 2025 kami targetkan Indonesia-EU CEPA yang secara substansi perjanjian sudah selesai 85%, dan ditargetkan selesai pada semester I/2025,” kata Budi dalam konferensi Capaian 2024 dan Program Kerja Kementerian Perdagangan di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Sekadar informasi perjanjian IEU-CEPA merupakan perjanjian dagang yang sangat komprehensif denga tujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua belah pihak, meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama di berbagai sektor.

    Perundingan IEU-CEPA mencakup berbagai aspek, antara lain seperti tarif bea cukai, menghilangkan hambatan non-tarif, dan menyederhanakan prosedur kepabeanan untuk memudahkan aliran barang antara kedua wilayah dan lain sebagainya. 

    Selain itu, perjanjian tersebut juga mengatur perlindungan yang lebih kuat bagi investor, memfasilitasi masuknya investasi asing langsung, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Mendag Budi pernah menyampaikan bahwa perjanjian IEU CEPA bakal rampung pada kuartal I/2025. Kala itu, Budi mengungkap kendala teknis menjadi salah satu penyebab molornya kesepakatan tersebut.

    “Nanti, kuartal I/2025 kita selesaikan. Sekarang masih proses negosiasi minggu ini. Minggu ini sedang proses negosiasi, mudah-mudahan berjalan lancar, ya. Kita targetnya secepatnya,” ujar Budi saat ditemui di Tokopedia Tower, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Selain IEU CEPA, Budi menyampaikan bahwa perjanjian Indonesia-Canada CEPA juga ditargetkan selesai pada Mei 2025.

    Lebih lanjut, Budi menambahkan Indonesia-Peru CEPA juga sudah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai pada kuartal I/2025. Begitu pula dengan Indonesia-EAEU FTA yang ditargetkan rampung pada kuartal I/2025.

    Di samping itu, Budi mengungkap juga ada perundingan prioritas yang masih berlangsung, yakni Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Sri Lanka PTA, Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-GCC CEPA, ASEAN-Canada FTA, dan Indonesia-Mercosur CEPA.

    Adapun selama 2024, Kemendag telah menyelesaikan 3 perundingan dan 1 perundingan dimulai. Pertama, penandatangan perjanjian ASEAN MNP dan AANZFTA pada 14 Februari 2024 dan 7 Maret 2024.

    Kedua, launching perundingan Indonesia-GCC PTA pada 31 Juli 2024. Ketiga, Penandatanganan Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA pada 8 Agustus 2024. Serta, yang keempat, Penandatangan Joint Ministerial Statement penyelesaian perundingan Indonesia-Canada CEPA pada 2 Desember 2024.

    Budi mencatat bahwa saat ini Indonesia telah memiliki 19 FTA atau CEPA dalam kerangka bilateral dan regional, yang mencakup negara ASEAN, China, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Pakistan, Chile, UAE, Iran, D8, dan OKI.

    “Share ekspor ke negara mitra FTA pada 2023 adalah sebesar 71,22% dari total ekspor Indonesia, meningkat dari 2022 yang sebesar 69,24%,” ungkapnya.

    Dalam lima tahun terakhir, Kemendag mencatat tren ekspor Indonesia ke negara-negara mitra kerja sama mengalami peningkatan pada kisaran 6,29%-31,02%.

    Selain itu, Kemendag juga berhasil menyelesaikan sengketa trade remedies yang diterapkan negara lain di Australia dan Amerika Serikat, dengan mengamankan potensi nilai ekspor perdagangan sebesar US$554,8 juta atau setara Rp8,8 triliun.

  • Menu Perdana Makan Bergizi Gratis Belum Ada Susu, Mengapa?

    Menu Perdana Makan Bergizi Gratis Belum Ada Susu, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi buka suara usai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana di SD Angkasa 5 Halim Perdanakusuma diketahui masih belum lengkap lantaran tidak disertai dengan susu.

    Budi menjelaskan, khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu Makan Bergizi Gratis masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.

    “Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu., tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu, salah satunya yang berlokasi di Pangalengan. 

    Dia merinci, dalam sehari Koperasi Susu disebut hanya dapat memasok sebanyak 1,3 juta liter susu. Sementara sisa kebutuhannya disebut bakal dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional.

    “Nanti dipikirin [sisa kebutuhannya seperti apa] tanya BGN [Badan Gizi Nasional] saja. BGN punya alternatif-alternatif. Kalau yang dari koperasi 1,3 juta liter per hari,” tegasnya. 

    Di sisi lain, Budi memberi sinyal bahwa suplai susu tak bakal didatangkan secara impor sebagaimana arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang tak menghendaki pasokan bahan baku MBG didatangkan dari luar negeri.

    Hal itu dilakukan guna memantik pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, dipastikan bahwa seluruh bahan baku menu Makan Bergizi Gratis didatangkan langsung dari para petani serta peternak dalam negeri.

    “Ini semua pasti buatan Indonesia supaya tujuan MBG ini untuk menggerakkan ekonomi masyarakat bisa terwujud. Tapi menurut Diskusi yang sudah dilakukan itu Program MBG ini bisa mengungkit 0,89% Pertumbuhan ekonomi nasional di 2025,” tegasnya.

  • Penerimaan Pajak 2024 Tak Capai Target, 97% dari Proyeksi Rp1.988,9 Triliun

    Penerimaan Pajak 2024 Tak Capai Target, 97% dari Proyeksi Rp1.988,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun selama 2024. Realisasi tersebut lebih rendah atau hanya mencapai 97,2% dari target asumsi APBN 2024 sebesar 1.988,9 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan meski realisasi penerimaan pajak tersebut tidak capai asumsi APBN 2024 namun lebih tinggi (100,5%) dari outlook laporan Semester I/2024 sebesar Rp1.921,9 triliun.

    Selain itu, Sri Mulyani merincikan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak 2023 sebesar Rp1.867,9 triliun maka realisasi 2024 tumbuh lebih sebesar 3,5%. Oleh sebab itu, dia mengaku bersyukur dengan realisasi penerimaan Rp1.932,4 triliun sepanjang tahun ini meski tidak capai target APBN 2024.

    “Meskipun harga komoditas dan tekanan yang bertubi-tubi [penerimaan pajak] masih tumbuh 3,5%. Ini adalah sesuatu yang kita syukuri dan kita akan terus jaga,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan jika dibandingkan secara kuartalan dengan 2023 maka tampak bahwa penerimaan pajak 2024 mulai membaik pada Kuartal III dan Kuartal IV usai terjadi tekanan pada Kuartal I dan Kuartal II.

    Perinciannya, penerimaan pajak pada Kuartal I/2024 mencapai Rp393,9 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah 8,8% daripada periode yang sama 2023 sebesar Rp431,9 triliun.

    Kemudian penerimaan pajak pada Kuartal II/2024 mencapai Rp499,9 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah 7,2% daripada periode yang sama 2023 sebesar Rp538,4 triliun.

    Lalu terjadi perbaikan penerimaan pajak pada Kuartal III/2024 sebesar Rp461 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 10,4% daripada periode yang sama 2023 sebesar Rp417,5 triliun.

    Terakhir, penerimaan pajak pada Kuartal IV/2024 sebesar Rp577,6 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 20,3% daripada periode yang sama 2203 sebesar Rp480,1 triliun.

    “Ini sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan moderasi harga [komoditas] khususnya untuk pertambangan dan CPO,” ungkap Anggito pada kesempatan yang sama.

  • Pendapatan Negara 2024 Rp2.842,5 Triliun, Terkerek Penerimaan Nonpajak dan Hibah

    Pendapatan Negara 2024 Rp2.842,5 Triliun, Terkerek Penerimaan Nonpajak dan Hibah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan membukukan pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun selama 2024. Realisasi tersebut setara 101,4% dari asumsi APBN 2024 dan outlook Laporan Semester I/2024 yaitu sebesar Rp2.802,5 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merincikan jika dibandingkan dengan pendapatan negara 2023 sebesar Rp2.783,9 triliun maka realisasi 2024 tumbuh sebesar 2,1%.

    Sri Mulyani menjelaskan pendapatan negara tersebut berasal dari tiga sumber. Pertama, penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai.

    Untuk realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun atau hanya mencapai 97,2% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun. Begitu juga dengan realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,2 triliun atau hanya mencapai 93,5% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp321 triliun.

    Kedua, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp579,5 triliun atau setara 117,8% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp492 triliun. Ketiga, realisasi hibah yang mencapai Rp34,9 triliun atau setara 7.033,5% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp0,4 triliun.

    Artinya, pendapatan negara bisa mencapai asumsi APBN 2024 karena realisasi PNBP dan hibah yang melebihi target. Sementara itu, meski penerimaan perpajakan memberi kontribusi terbesar, tetapi tidak mencapai target asumsi APBN 2024.

    “Jadi, ini tiga pendapatan negara kita dalam situasi yang begitu rentang, begitu tidak pasti tekanan bertubi-tubi masih terjaga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Lebih lanjut, bendahara negara itu mengungkapkan realisasi belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun selama 2024. Jika realisasi belanja tersebut dikurangi dengan realisasi pendapatan negara maka APBN 2024 mencatatkan defisit Rp507,8 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan defisit APBN 2024 itu setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari capaian tahun sebelumnya atau 2023, yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB.

    “Betapa kita melihat tadi, 2,29% desain awal, memburuk ke 2,7%, dan kita mengembalikan lagi pada kondisi yang baik, yaitu APBN [2024] dijaga defisitnya di 2,29%,” ujarnya.

  • Kode Maskapai BBN Airlines Indonesia Berubah, Ini Penjelasan Manajemen

    Kode Maskapai BBN Airlines Indonesia Berubah, Ini Penjelasan Manajemen

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai anyar BBN Airlines Indonesia mengumumkan perubahan kode penunjukkan maskapai yang akan berlaku mulai Senin (6/1/2025). 

    Mengutip pengumuman resmi BBN Airlines, kode penunjukkan maskapai BBN Airlines akan berubah dari semula 7B menjadi 0B. Perubahan ini diklaim sebagai upaya peningkatan layanan. 

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul,” tulis BBN Airlines, dikutip Minggu (5/1/2025). 

    Adapun, perubahan ini tidak akan memengaruhi jadwal penerbangan atau layanan yang telah dipesan penumpang sebelumnya. 

    BBN Airlines saat ini memiliki tiga rute penerbangan yaitu Jakarta – Surabaya, Jakarta – Denpasar, dan Jakarta – Pontianak. Sebelumnya, maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia mengubah jadwal penerbangan dua rute pesawat miliknya yaitu Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) pp dan Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) pp.  

    Manajemen BBN Airlines menyatakan pihaknya telah menggeser jadwal penerbangan dua rute tersebut. Namun, manajemen tidak merincikan alasan mengapa jadwal diganti. 

    Selain itu, BBN Airlines juga menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN) (pp). Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, rute CGK – BPN (pp) sedang ditinjau ulang karena okupansi yang rendah.  

    “Kami berkomitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang telah terjadi dan meningkatkan layanan kami ke depan. Saat ini, kami sedang meninjau kembali rute Balikpapan,” kata Rosye kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).