Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Resmi! Prabowo Gaet Investor Qatar untuk Bangun 1 Juta Rumah

    Resmi! Prabowo Gaet Investor Qatar untuk Bangun 1 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan.

    “Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

    Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

    “Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

    Adapun, sebelumnya Prabowo turut menyaksikan Penandatangan kesepakatan MoU yang ditandatangani dan diwakilkan oleh pihak Indonesia yakni Maruarar dan pihak Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen inevstasi dari sejumlah negara lain untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya yakni Uni Emirates Arab (UEA) hingga Tiongkok.

    “Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia untuk membantu ikut membiayai penyediaan 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

    Hashim mengaku mendengar langsung kabar tersebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Secara terperinci, dia menyebut bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan.

    “Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi [ibu kota UEA] dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan,” ujar Hashim, dilansir dari Antara, Jumat (27/12/2024).

  • Menperin Sebut Investasi Apple di Batam Tak Bisa jadi Syarat Jual iPhone 16

    Menperin Sebut Investasi Apple di Batam Tak Bisa jadi Syarat Jual iPhone 16

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, investasi awal Apple senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan pabrik AirTag tak bisa menjadi syarat terbitnya izin edar iPhone 16 di Indonesia.

    Apple berkomitmen membangun pabrik AirTag di Batam. Harapannya, pabrik tersebut dapat memproduksi 65% dari kebutuhan global AirTag—produk dari Apple untuk melacak keberadaan barang seperti kunci maupun dompet.

    Menurut Agus, AirTag merupakan aksesoris. Dia menegaskan benda tersebut bukan komonen dari produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

    Dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, perusahaan HKT bisa mendapatkan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) jika mereka membangun pabrik komponen langsung dari ponsel.

    Oleh karena itu, Apple masih belum bisa mendapat izin edar untuk menjual iPhone 16 di Indonesia.

    “Jadi kalau dilihat dari aturannya belum bisa atau belum boleh. Tidak ada dasarnya bagi Kemenperin mengeluarkan sertifikasi TKDN dalam rangka Apple bisa dapat izin edar. Karena [AirTag] tak ada keterkaitannya langsung [dengan ponsel],” ucap Agus dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Rabu (8/1/2024).

    Agus juga mengingatkan untuk mengeluarkan sertifikasi TKDN kepada Apple pemerintah harus bersikap adil. Sebab, saat ini perusahaan HKT lain pun membangun pabrik komponen langsung ponsel di Indonesia.

    Pada Permenperin 29/2017 disebutkan bahwa penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan tiga skema, yakni pembuatan produk di dalam negeri atau membangun pabrik, pembuatan aplikasi di dalam negeri, dan/atau pengembangan inovasi di dalam negeri.  

    Apple selama ini memilih skema pengembangan inovasi lewat membangun Apple Academy. Produsen iPhone ini sudah membangun tiga Apple Academy, yang berlokasi di BSD Tangerang, Batam, dan Surabaya.

    Dalam pertemuan dengan perwakilan Apple di Jakarta pada Selasa (7/1/2025) kemarin, raksasa teknologi Ameerika Serikat (AS) itu memang berkomitmen untuk turut mengikuti skama satu, yakni membangun pabrik AirTag. Namun, Agus menegaskan pabrik itu belum memnuhi syarat penerbitan sertifikasi TKDN.

    Di sisi lain, kata Agus, Apple juga menyadari mereka tetap harus mengikuti skema ketiga yakni pengembangan inovasi di dalam negeri. Agus mengungkapkan, Apple pun telah manyampaikan nilai investasi untuk pengembangan Apple Academy.

    Agus tak mengungkap secara detail berapa nilai yang diajukan tersebut. Namun, menurutnya nilai yang ditawarkan itu juga belum memnuhi syarat yang diminta.

    “Jadi apa yang di-propose Apple dalam konteks skema tiga masih belum sesuai dengan apa yang kami inginkan. Maka kami kemarin menyampaikan counter propose pada Apple,” tutur Agus.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani mengungkapkan telah sepakat dengan tim Apple Inc. terkait investasi awal senilai Rp16 triliun untuk pembangunan pabrik AirTag di Batam.

    Rosan menyampaikan pihaknya dengan Apple telah berkomitmen bahwa investasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan tahap pertama pabriknya di Indonesia.  

    “Pada intinya mereka bicara dan berkomitmen untuk pembangunan tahap pertama vendor AirTag US$1 miliar,” ujarnya di kantor BKPM, Selasa (7/1/2025).

    Adapun, terkait pembangunan pabrik, Rosan menyebutkan pihak Apple telah melihat lokasi yang akan dibangun di Batam tersebut. Pembangunan tersebut direncanakan terlaksana dalam waktu dekat dan diharapkan dapat rampung dan mulai produksi pada awal 2026.  

    “Mereka sudah lihat lokasi tanahnya mereka sehingga dijadwalkan itu kalau mereka mulai, selesai early 2026,” kata Rosan.

  • Kabinet Prabowo Usul Iuran Tapera jadi Sukarela, Undang-Undang Segera Direvisi?

    Kabinet Prabowo Usul Iuran Tapera jadi Sukarela, Undang-Undang Segera Direvisi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait hendak mengusulkan implementasi penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi sukarela.

    Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut bahkan menyebut telah menyampaikan usulan itu ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi [ke Presiden Prabowo]. Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Pada kesempatan berbeda, Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, (PKP) Haryo Bekti Martoyoedo mengamini hal itu. Namun, dia tak dapat memastikan kapan pemerintah segera melakukan revisi regulasi Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tepera tersebut.

    Pasalnya, tambah Haryo, saat ini pemerintah tengah terlebih dahulu menunggu proses pengujian materil atau Judicial Review terhadap UU tersebut rampung dilakukan.

    “Kita kan enggak tau [apakah akan revisi UU atau tidak]. Tunggu ini, tunggu hasil MK kan ada Judicial Review kan pokoknya tunggu saja” jelasnya singkat.

    Untuk diketahui, terdapat dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung. 

    Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban. 

    Sementara itu, Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2016 yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

    Dalam aturan itu, para pekerja semula ditetapkan bakal ditarik iuran simpanan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja.

    Sementara itu, untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

  • Mimpi AHY Bangun Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas

    Mimpi AHY Bangun Infrastruktur Saat Anggaran Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana atau program infrastruktur 2025 masih terbatas pada anggaran. 

    Menko AHY menyebutkan pihaknya bersama lima kementerian teknis akan membahas program infrastruktur yang akan menjadi prioritas di 2025. 

    “Karena kita juga selalu dihadapkan pada budget constraints, limitasi anggaran Karena tentu prioritas bangsa ini juga begitu luas,” kata menko AHY di gedung Kementerian IPK, Rabu (8/1/2025). 

    AHY mengklaim jika anggaran yang terbatas membuat dirinya harus dapat meyakinkan pembangunan infrastruktur ke depan semakin tepat sasaran, semakin efisien dan semakin berdampak langsung baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan kesejahteraan rakyat. 

    AHY sendiri mengungkapkan dirinya beserta lima menteri lain berencana membuat roadmap pembangunan infrastruktur seperti pembangunan megainfrastruktur giant sea wall, membangun konektivitas transportasi di pulau selain Jakarta, serta pembangunan pusat kawasan transmigrasi ideal. 

    “menyelamatkan masyarakat kita yang terancam tenggelam di pesisir utara Jakarta maupun Jawa misalnya, membangun konektivitas yang lebih cepat dan lebih baik dan terjangkau untuk transportasi tidak hanya di Jawa tapi juga di berbagai pulau yang lain, termasuk juga bagaimana kita ingin menghadirkan pusat-pusat Kawasan transmigrasi ideal. Ini menjadi pilot project dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan kewilayahan,” jelasnya. 

    Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo sendiri pernah mewanti-wanti kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran. 

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh pejabat untuk mengencangkan ikat pinggang guna menghemat pengeluaran anggaran pemerintah. Instruksi tersebut kerap disampaikannya dalam sejumlah kesempatan mulai dari kepala daerah, hingga instansi pemerintahan.

    “Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi. Penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat,” kata Prabowo.

  • MBG Pakai APBN, Core Indonesia Sebut Penerima Manfaat Harus Tepat Sasaran

    MBG Pakai APBN, Core Indonesia Sebut Penerima Manfaat Harus Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Center of Reform on Economic (Core) Indonesia meminta pemerintah terukur dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG).

    Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan penerima manfaat program ini harus kelas menengah ke bawah atau penerima yang paling membutuhkan, sehingga menciptakan multiplier effect yang lebih luas.

    “Pemerintah sebaiknya fokuskan ke yang betul membutuhkan bukan hanya sekadar untuk memenuhi janji politik semata, APBN ini sifatnya kan redistributif, jadi seharusnya digunakan untuk sebaik-baiknya,” kata Meliza kepada Bisnis, Rabu (8/1/2024). 

    Perlu diketahui, program MBG —program prioritas Presiden Prabowo Subianto— memakan anggaran senilai Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Eliza mengatakan bahwa evaluasi program MBG yang rutin ini untuk mengidentifikasi setiap porsi penerima manfaat.

    “Evaluasi program [MBG] seharusnya per hari itu ada laporan, misalkan apakah ada riwayat alergi dari anak, atau ada menu-menu yang tidak habis atau tidak suka,” kata Eliza.

    Menurut Eliza, penting juga diberikan kode pada setiap nampan MBG, serta mengidentifikasi jumlah porsi makanan sehingga mengurangi food waste dari program ini.

    Selain itu, Eliza menilai setiap sekolah juga perlu memberikan fasilitas pengolahan sampah untuk dijadikan kompos atau pupuk organik, sehingga program MBG tidak menimbulkan persoalan baru terkait sampah.

    Di samping itu, lanjut dia, model dapur MBG yang digunakan juga harus disesuaikan dengan setiap daerah, termasuk melibatkan para pelaku UMKM.

    Dihubungi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa evaluasi program makan bergizi gratis rutin dilakukan.

    “Evaluasi dilakukan rutin bagian dari perbaikan berkelanjutan,” kata Dadan kepada Bisnis.

    Di hari pertama penyelenggaraan program MBG, tepatnya Senin (6/1/2025), BGN mencatat sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

    Dadan menjelaskan bahwa penerima MBG juga bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

    Secara bertahap, Dadan menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG akan terus bertambah, yakni sampai 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk minimal 3 juta penerima manfaat sampai April 2025.

    “[Target sampai akhir 2025] 15-17 juta penerima manfaat,” jelasnya.

  • Kinerja Samsung Akhir 2024 Melorot, Kalah Bersaing dalam Pengembangan Chip

    Kinerja Samsung Akhir 2024 Melorot, Kalah Bersaing dalam Pengembangan Chip

    Bisnis.com, JAKARTA – Samsung Electronics merilis estimasi laba operasi kuartal IV/2024 yang jauh dari estimasi analis karena tertinggal dari pesaingnya SK Hynix dalam memasok chip kelas atas ke Nvidia. 

    Dalam pernyataan resmi perusahaan yang dikutip dari Reuters pada Rabu (8/1/2025), pendapatan Samsung terdampak oleh meningkatnya biaya penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas produksi untuk chip canggih, serta melambatnya permintaan untuk chip memori konvensional yang digunakan di PC dan ponsel.

    Pembuat chip memori, telepon pintar, dan TV terbesar di dunia itu memperkirakan laba operasi sebesar 6,5 triliun won ($4,47 miliar) untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Desember 2024. Catatan tersebut jauh di bawah LSEG SmartEstimate sebesar 7,7 triliun won.

    Adapun, estimasi itu 131% lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi turun 29% dari kuartal ketiga. 

    Samsung tidak memberikan informasi terbaru tentang kemajuannya dalam memasok chip memori pita lebar tinggi (HBM) yang digunakan dalam aplikasi kecerdasan buatan kepada Nvidia.

    Kinerja kuartal ketiga Samsung, meskipun lebih baik dari kuartal keempat, cukup mengecewakan bagi perusahaan tersebut hingga membuat permintaan maaf yang jarang terjadi kepada investor pada Oktober 2024.

    Samsung mengatakan pada saat itu bahwa mereka sedang membuat kemajuan dalam memasok chip HBM ke Nvidia, tetapi belum memberikan informasi terbaru sejak saat itu dan penundaan tersebut terus membebani pendapatannya, menurut para analis.

    CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan bahwa Samsung harus merekayasa desain baru untuk memasok chip HBM ke perusahaannya, seraya menambahkan bahwa “mereka dapat melakukannya dan mereka bekerja dengan sangat cepat,” Korea JoongAng Daily melaporkan.

    Greg Noh, analis di Hyundai Motor Securities, mengatakan prospek pendapatan Samsung lebih buruk dari yang diharapkan, dengan laba yang mungkin terkikis oleh biaya satu kali serta hasil chip dan display yang mengecewakan. “Saya pikir butuh waktu bagi Samsung untuk memasok HBM ke Nvidia,” katanya.

    Saham Samsung turun 1% pada perdagangan awal tetapi kemudian bangkit kembali hingga naik lebih dari 1%.

    “Kami tahu bahwa kinerja Q4 buruk, jadi saya harus mengatakan bahwa itu tercermin [dalam harga saham] sampai batas tertentu,” kata Lee Min-hee, analis di BNK Investment & Securities.

    “Ada kekhawatiran tentang bisnis utama Samsung yang terus kehilangan daya saing. Namun, permintaan chip mungkin sudah mencapai titik terendah,” katanya, seraya menambahkan permintaan ponsel pintar di China mungkin membaik secara bertahap.

    Saham Samsung, saham dengan harga tertinggi di Korea Selatan, merosot 32% tahun lalu, tertinggal dari kinerja indeks saham Korea Selatan yang menurun 10%.

    Saingan sekota Samsung, SK Hynix, pemasok utama chip memori AI canggih untuk Nvidia, diperkirakan akan membukukan rekor laba untuk kuartal keempat, kata para analis.

    Pembuat chip AS Micron Technology bulan lalu memperkirakan pendapatan dan laba kuartalan di bawah estimasi Wall Street, menyebabkan saham turun karena permintaan yang lemah untuk produk yang berpusat pada konsumen berdampak pada bisnis pesaing Samsung tersebut. 

    Samsung akan merilis hasil kuartal keempat yang terperinci termasuk rincian laba untuk setiap bisnisnya pada 31 Januari.

  • Impor Garam Dibatasi, Gapmmi Teriak Produk Mamin Tak Sesuai Standar

    Impor Garam Dibatasi, Gapmmi Teriak Produk Mamin Tak Sesuai Standar

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengungkap masih banyak industri yang membutuhkan impor garam dikarenakan sebagian besar produksi yang menggunakan garam lokal justru menghasilkan produk yang tidak sesuai standar atau reject. 

    Kabar ini menyusul langkah pemerintah yang akan menyetop impor garam industri melalui kebijakan yang tertuang dalam Perpres 126/2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang berlaku awal tahun ini. 

    Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman mengatakan pihaknya akan mencoba untuk melaporkan kesulitan industri setelah menyerap garam lokal yang disebut masih belum sesuai standar. 

    “Agak sulit ya perkiraan saya mungkin sekitar 60% yang masih membutuhkan [garam impor]. Iya [reject pakai garam lokal]. Ada karena magnesiumnya, karena kontaminasinya, karena bintik hitam dan sebagainya,” kata Adhi saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (8/1/2025). 

    Untuk itu, Gapmmi akan melakukan pertemuan dengan Kemenko Pangan pada Rabu (8/1/2025) dalam rangka menjelaskan kondisi industri dan berharap ada solusi dari polemik tersebut. 

    Pasalnya, masih ada perusahaan yang tidak bisa memakai garam lokal karena kualitas yang tidak cocok. Oleh karena itu, dia menilai industri aneka pangan pun belum sepenuhnya dapat menghentikan importasi garam. 

    “Kita sudah coba, sudah dipaksakan akhirnya rejectnya banyak, tinggi, sehingga kita besok mau melaporkan ke kemenko. sebagain perusahaan butuh [impor],” ujarnya.  

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan industri aneka pangan telah berupaya memangkas impor garam bertahap dengan menambah penyerapan garam lokal.  

    Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Reni Yanita memberikan contoh kebutuhan garam untuk aneka garam 1,3 juta ton dengan porsi impor mencapai 45% pada 2023.  

    “Angka ini juga tiap tahunnya menurun karena ada beberapa upaya yang didorong Kemenperin untuk MoU dengan petambak garam,” kata Reni kepada Bisnis, Jumat (3/1/2025).  

    Sementara itu, berdasarkan Neraca Komoditas (NK) Garam Tahun 2024 maka kebutuhan industri aneka pangan yang berasal dari impor sebesar 533.954,85 ton.  

    Kendati demikian, Reni menyebut pihaknya hanya memiliki data impor saja pada tahun lalu. Namun dia mematikan angka tersebut menurun dari kuota tahun sebelumnya.

    “Sementara kebutuhan pastinya tiap tahun meningkat karena tumbuhnya industri aneka pangan,” imbuhnya. 

    Menurut Reni, saat ini kebutuhan garam untuk industri aneka pangan hampir 90% sudah dapat dipenuhi lokal dan tahun 2025 akan dilarang impor. 

    Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan mengurangi kuota impor garam industri pada 2025, khususnya untuk industri chlor alkali (CAP).

    Menteri Perdagangan periode 2022-2024 itu juga optimistis Indonesia bisa memproduksi garam dalam negeri, sama seperti halnya pesawat yang dibuat di dalam negeri.

    “Kita usaha dong, mana ada, pesawat aja dulu bisa bikin. Garam masa nggak bisa, kalau kamu mikir gitu nggak bisa bikin garam terus kita, bisa ya Pak? Bisa, bisa,” kata Zulhas saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Adapun, Zulhas menuturkan bahwa permintaan impor garam industri (chlor alkali plant/CAP) yang semula 2,5 juta ton dipangkas menjadi 1,7 juta ton untuk 2025.

    “Yang industri masih, yang dulu kita impor [garam] permintaannya hampir 2,5 [juta ton]. Permintaan 2,5 yang untuk industri [CAP], kita kasih 1,7 [juta ton]. Selebihnya kita minta PT Garam untuk mengolah garamnya agar juga bisa dipergunakan untuk industri,” ungkapnya.

    Zulhas menuturkan, pemerintah akan menggenjot produksi garam dalam negeri, termasuk untuk memenuhi kebutuhan industri.

  • Bos Krakatau Steel Bicara Peta Industri Baja Nasional dari Soekarno hingga Prabowo

    Bos Krakatau Steel Bicara Peta Industri Baja Nasional dari Soekarno hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Perjalanan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) dalam membangun industri baja nasional terus berlanjut guna menyambut Indonesia Emas 2024. Meski demikian, upaya tersebut masih diselimuti sejumlah tantangan.

    Direktur Utama Krakatau Steel Muhamad Akbar menuturkan bahwa pembangunan industri baja nasional sejatinya telah dimulai sejak pelaksanaan Proyek Baja Trikora yang diinisiasi Presiden Soekarno pada 1960.

    Keberlanjutan pembangunan industri baja kemudian terus berlanjut di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan kini berlangsung di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan Indonesia memiliki kemandirian produksi.

    “Baja merupakan salah satu industri penggerak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan presiden,” ujar Akbar saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Menurutnya, Krakatau Steel memiliki peran signifikan dalam membangun Indonesia Emas 2045. Salah satunya, perseroan dapat menjadi tulang punggung industri baja sehingga mampu mengurangi ketergantungan impor.

    Di samping itu, perseroan diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan surplus perdagangan melalui penurunan impor.

    Meski demikian, perseroan saat ini masih dihadapkan pada upaya restrukturisasi yang rencananya dapat rampung pada kuartal I/2025. KRAS, saat ini tercatat memiliki pokok utang dan bunga sebesar US$1,4 miliar.

    Di tengah upaya restrukturisasi, manajemen KRAS juga membuka peluang untuk membawa anak usahanya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah tersebut sejalan dengan rencana penggalangan dana yang akan ditempuh perseroan.

    Krakatau Steel memang berencana melakukan penggalangan dana atau fundraising dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan anak usaha secara jangka panjang.

    Sebelumnya, Akbar mengatakan, upaya perbaikan yang dilakukan Krakatau Steel Group sejatinya diarahkan untuk meningkatkan kinerja konsolidasi. Untuk itu, manajemen berpeluang mengkaji lebih lanjut rencana initial public offering (IPO) anak usaha.

    “Potensi IPO pada anak perusahaan akan kami eksplorasi dan kaji lebih lanjut guna memberikan nilai tambah bagi kinerja Krakatau Steel,” kata Akbar.

    Sementara itu, dari sisi operasional, manajemen KRAS menargetkan total penjualan baja dapat mencapai 1,7 juta ton sepanjang 2025. Target itu seiring dengan kembali beroperasinya pabrik Hot Strip Mill (HSM) I di Cilegon, Banten.

    Akbar mengatakan, dengan beroperasinya pabrik HSM I, perseroan memperkirakan adanya kenaikan pendapatan dan volume penjualan baja pada tahun depan.

    “Dengan target beroperasinya kembali Pabrik Hot Strip Mill, kami proyeksikan akan terjadi peningkatan pendapatan dan volume penjualan baja,” ucapnya.

    Dia menambahkan optimisme tersebut juga diperkuat dengan adanya kerja sama antara KRAS bersama 23 perusahaan distributor, pabrikan maupun coil centre untuk suplai produk selama kurun 2 tahun ke depan.

    “Beberapa waktu lalu kami telah menandatangani long term supply agreement dengan 23 perusahaan distributor, pabrikan, maupun coil centre untuk suplai produk baja mencapai 38.500 ton per bulan selama 1 hingga 2 tahun ke depan,” ucapnya.

    Sepanjang 2024, emiten pelat merah ini telah melaksanakan long term supply agreement sebesar 1.256.000 ton. Perinciannya, hot rolled coil mencapai 786.000 ton dan cold rolled coil sebesar 470.000 ton.

    Dari sisi kinerja, sampai dengan kuartal III/2024, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar US$657,5 juta. Raihan ini ditopang oleh pendapatan produk baja senilai US$436,1 juta dan pendapatan nonbaja senilai US$221,4 juta.

    Akbar mengatakan bahwa realisasi pendapatan perseroan diikuti dengan volume penjualan sebesar 532.200 ton atau 66,3% dari total pendapatan KRAS.

    “Hingga September 2024, secara konsolidasi, perseroan juga mencatatkan laba bruto sebesar US$64,3 juta dan perseroan berhasil menurunkan biaya SGA sebesar 15% melalui program efisiensi yang secara konsisten dijalankan,” kata Akbar.

  • Skema Baru Subsidi BBM Cs, Ekonom Wanti-Wanti Lonjakan Inflasi

    Skema Baru Subsidi BBM Cs, Ekonom Wanti-Wanti Lonjakan Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerapkan skema baru penyaluran subsidi energi seperti BBM dan listrik berbentuk blending, yaitu lewat bantuan langsung tunai dan subsidi langsung pada barang. Ekonom pun mewanti-wanti dampak skema baru tersebut ke kenaikan inflasi.

    Rencananya, subsidi energi tersebut tidak akan berlaku umum namun hanya kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, khusus subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyambut baik rencana skema subsidi baru tersebut karena bisa menjadi solusi agar penyalurannya lebih tetap sasaran. Hanya saja, sambungnya, ada potensi kenaikan inflasi apabila pemberian subsidi BBM dan listrik dibatasi.

    Oleh sebab itu, Yusuf mendorong pemerintah memitigasi potensi kenaikan inflasi. Pertama, pemerintah harus mewaspadai periode-periode pada saat inflasi secara umum naik seperti hari besar keagamaan.

    Kedua, pemerintah harus memilah-milah secara regional pemberian subsidi langsung untuk barang karena hanya diberikan kepada transportasi umum. Di daerah yang pengelolaan transportasi umumnya tidak berjalan baik, ditakutkan pemanfaatan subsidinya tidak optimal.

    “Sehingga orang akan lebih banyak menggunakan transportasi pribadi dan dalam konteks tersebut saya kira itu yang kemudian akan mendorong kenaikan inflasi secara umum,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Rabu (8/1/2025).

    Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah tidak langsung mencabut subsidi BBM secara langsung namun secara bertahap. Dengan adanya proses transisi, dampak negatifnya ke inflasi bisa ditekan.

    Lebih lanjut, Yusuf merasa juga ada celah pembengkakan anggaran apabila penyaluran subsidi energi tersebut dilakukan secara serampangan. 

    “Sehingga menurut hemat saya skema ini dalam perjalanannya tentu akan harus dievaluasi secara bertahap,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penggodokan skema baru penyaluran subsidi BBM telah mencapai 98%. Dia pun memastikan skema tersebut berlaku tahun ini.

    Menurutnya, saat ini progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi masih tahap pemutakhiran data penerima BLT agar data penerima tidak tumpang tindih.

    Maklum, sambungnya, selama ini data penerima BLT masih berbeda-beda antara PT Pertamina (Persero) hingga Kementerian Sosial (Kemensos). Oleh karena itu, semua data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah tinggal sedikit lagi. Karena kita tidak ingin data-data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran,” jelas Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

  • Pemerintah Tambah Kuota BBM Subsidi untuk KAI Jadi 209.809 KL di 2025

    Pemerintah Tambah Kuota BBM Subsidi untuk KAI Jadi 209.809 KL di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menaikkan kuota BBM subsidi untuk PT KAI (Persero) dari 196.653 KL pada 2024 menjadi 209.809 KL pada 2025. Dengan demikian, kuota BBM subsidi untuk KAI naik 13.156 KL atau sekitar 6,7%.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan peningkatan kuota BBM subsidi tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah dalam mendukung transportasi kereta api yang efisien dan ramah lingkungan.

    Dia juga memastikan peningkatan kuota bbm subsidi ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh KAI, dengan tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap pengelolaan dan distribusi BBM.

    “KAI juga berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta menjadikan transportasi kereta api sebagai pilihan utama yang ramah lingkungan dan efisien,” kata Anne melalui keterangan resmi dikutip Rabu (8/1/2025).

    Menurutnya, peningkatan ini sangat penting untuk memastikan operasional kereta api tetap berjalan lancar untuk mendukung perekonomian Indonesia.

    Selain itu, KAI juga akan manfaatkan kuota BBM Subsidi tersebut untuk pengembangan jaringan transportasi, seperti KA Perintis Makassar-Parepare yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, mempermudah mobilitas, dan mendorong ekonomi daerah.

    “Melalui peningkatan kuota pada kebijakan BBM Subsidi untuk tahun 2025 yang diamanhkan, KAI berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan ekonomi nasional, serta menghadirkan solusi ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ucap Anne.

    Adapun kuota tersebut akan digunakan untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian sebagai berikut:

    – Kereta Penumpang: 184.036 KL
    – Kereta Barang Komoditas Klinker: 913 KL
    – Kereta Barang Komoditas Parcel: 3.996 KL
    – Kereta Barang Komoditas Peti Kemas: 15.593
    – Kereta Barang Komoditas Semen: 5.271 KL

    Sebagai bagian dari implementasi yang efektif, distribusi kuota BBM subsidi ini akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan operasional tiap daerah operasi (Daop) dan divisi regional (Divre) KAI, dengan rincian alokasi kuota untuk masing-masing wilayah sebagai berikut:

    1. Daop 1 Jakarta: 56.892 KL

    2. Daop 2 Bandung: 18.969 KL

    3. Daop 3 Cirebon: 5.191 KL

    4. Daop 4 Semarang: 15.182 KL

    5. Daop 5 Purwokerto: 12.917 KL

    6. Daop 6 Yogyakarta: 21.909 KL

    7. Daop 7 Madiun: 6.756 KL

    8. Daop 8 Surabaya: 50.877 KL

    9. Daop 9 Jember: 6.482 KL

    10. Divre I Sumatera Utara: 6.564 KL

    11. Divre II Sumatera Barat: 2.779 KL

    12. Divre III Palembang: 2.413 KL

    13. Divre IV Tanjungkarang: 2.634 KL

    14. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan: 244 KL