Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menperin Ancam Sanksi Apple Jika Tak Lunasi Utang Investasi Rp158 Miliar

    Menperin Ancam Sanksi Apple Jika Tak Lunasi Utang Investasi Rp158 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengultimatum Apple jika tak segera melunasi utang investasi pada proposal periode 2020-2023 lalu sebesar US$10 juta atau Rp158 miliar. 

    Agus mengatakan, pihaknya bisa saja mengenakan sanksi berupa pencabutan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terhadap Apple. Jika hal ini dilakukan, maka Apple tak diperbolehkan menjual produknya di Indonesia.

    Adapun, ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 29/2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

    “Sanksi itu bisa kami terapkan dalam kasus Apple ini. Dalam aturan itu, disampaikan bahwa sanksinya bisa berupa pencabutan nilai TKDN,” kata Agus dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Agus menjelaskan, utang investasi itu akan digunakan Apple untuk mengembangkan Apple Academy di Tanah Air. Saat ini, produsen iPhone tersebut sudah membangun tiga Apple Academy, yang berlokasi di BSD Tangerang, Batam, dan Surabaya.

    Dia pun mengatakan, jika utang investasi itu sudah masuk, kelak pihaknya akan tetap melakukan audit terhadap Apple Academy. Hal ini dilakukan demi memastikan investasi lewat pengembangan inovasi di dalam negeri itu berjalan sesuai ketentuan.

    Merujuk Pasal 59 Permenperin No.29/2017, disebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa; (a) kewajiban penambahan modal disetor untuk kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, (b) pembekuan sertifikat TKDN dan/atau (c) pencabutan sertifikat TKDN.

    Agus menambahkan bahwa selama 7 tahun terakhir Apple Academy hanya menjalankan pendidikan dan pelatihan saja. Padahal, jika merujuk aturan, Apple seharusnya berinvestasi di bidang riset dan pengembangan (R&D).

    “Jelas di Permenperin itu, dia [Apple] harus bangun R&D, Pasal 1, bagian ketentuan umum. Semuanya lengkap. Itu saja yang kami pegang,” kata Agus.

  • AirAsia Indonesia (CMPP) Buka Rute Anyar Bali-Darwin

    AirAsia Indonesia (CMPP) Buka Rute Anyar Bali-Darwin

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) membuka rute anyar Denpasar – Darwin mulai 22 Maret 2025. 

    Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine mengatakan, rute internasional Denpasar – Darwin akan beroperasi tiga kali seminggu mulai 22 Maret 2025 serta tiket untuk rute ini sudah tersedia mulai hari ini.

    “Bali kini menjadi hub terbesar kami dalam hal kapasitas penerbangan menyusul tingginya permintaan. Kami tidak hanya melihat permintaan yang besar untuk rute perjalanan dari dan menuju Bali, yang tetap menjadi favorit bagi wisatawan Australia, tetapi juga untuk layanan penerbangan lanjutan [transit] ke lebih dari 130 destinasi di Asia dan sekitarnya melalui jaringan luas Grup AirAsia,” kata Veranita dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2025). 

    Vera juga menambahkan bahwa penumpang dapat memilih layanan Fly Thru AirAsia untuk terbang dari Darwin ke Phuket melalui Bali dan tiba pada hari yang sama. 

    Penumpang juga dapat memilih untuk menghabiskan beberapa hari di Bali sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya seperti Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Jakarta, Bandara Komodo Labuan Bajo (Pulau Komodo), Singapura, Phuket, dan banyak lagi.

    Dia mengeklaim warga northern territory telah lama menginginkan lebih banyak pilihan penerbangan ke Bali, dan CMPP senang dapat mewujudkannya dengan kembalinya AirAsia. 

    “Bali telah lama menjadi destinasi liburan nomor satu bagi warga Darwin, dan penerbangan ini akan memicu lonjakan wisatawan yang memulai petualangan mereka di Indonesia,” kata dia. 

    Dengan jadwal penerbangan tiga kali seminggu, Indonesia AirAsia menyediakan lebih dari 1.000 kursi bagi pengunjung setiap minggunya melalui Bandara Darwin.

  • Menaker Yakin Serapan Tenaga Kerja Baru Terjaga Meski Batas Usia Pensiun Ditambah

    Menaker Yakin Serapan Tenaga Kerja Baru Terjaga Meski Batas Usia Pensiun Ditambah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai, naiknya usia pensiun jadi 59 tahun mulai 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, tidak berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja baru maupun tingkat pengangguran.

    Menurutnya, para pekerja senior biasanya akan mencari tipe pekerjaan setara manager. Selain itu, dia menyebut bahwa belum ada riset yang menunjukkan bahwa penambahan usia pensiun 1 tahun dapat mengganggu serapan tenaga kerja baru maupun menambah angka pengangguran.

    “Kita belum lihat ada sebuah hasil studi, hasil riset, penambahan usia 1 tahun kemudian berdampak kepada ini [serapan tenaga kerja dan pengangguran]. Belum sampai ke sana,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (8/1/2025).

    Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payman Simanjuntak mengatakan bahwa batas usia 59 tahun itu artinya pekerja dapat menikmati manfaat pensiun dari program jaminan pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan setelah mencapai usia pensiun.

    Dengan demikian, kata dia, meski sebuah perusahaan telah mengatur usia pensiun 56 tahun, pekerja yang bersangkutan harus bersabar menerima manfaat pensiun setelah mencapai usia 59 tahun.

    “Supaya tidak susah, memang perusahaan sebaiknya menetapkan usia pensiun menjadi 59 tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (8/1/2025).

    Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat menyebut bahwa kebijakan ini memiliki implikasi serius bagi generasi muda. Ketika posisi-posisi yang seharusnya diisi oleh pekerja muda tertahan oleh mereka yang tetap bekerja lebih lama, peluang kerja baru menjadi semakin terbatas.

    “Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran, khususnya di kalangan lulusan baru yang masih mencari pekerjaan pertama mereka,” kata Achmad dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

    Selain itu bagi generasi mudah yang sudah bekerja, Achmad menyebut bahwa stagnasi karir menjadi tantangan. Pasalnya, promosi ke posisi strategis menjadi lebih lambat.

    Dia mengatakan, generasi muda kerap membawa inovasi dan ide-ide baru yang dibutuhkan dalam mendorong organisasi agar tetap kompetitif. Kendati begitu, peluang para generasi muda dalam berkontribusi secara penuh dapat terhalang apabila regulasi ini tak diimbangi dengan upaya menciptakan ruang yang adil bagi kelompok ini.

    Untuk mengatasi hal tersebut, menurutnya pemerintah dapat mendorong program mentoring di mana pekerja senior membimbing generasi muda. Alternatif lain, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang membuka peluang kerja baru bagi lulusan baru untuk menjaga regenerasi tenaga kerja.

    “Pembukaan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang berpotensi tinggi, seperti teknologi, kesehatan, dan energi terbarukan, sangat penting untuk mengakomodasi generasi muda,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, usia pensiun pekerja Indonesia resmi menjadi 59 tahun mulai tahun ini, sebagaimana diatur dalam PP No.45/2015. Pemerintah melalui beleid ini menuturkan bahwa pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun, kemudian mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun. 

    Selanjutnya, usia pensiun akan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun sampai mencapai 65 tahun. Dengan demikian, usia pensiun pekerja di Indonesia pada 2025 ini adalah 59 tahun.

  • Polemik Harga Gas Murah (HGBT), Bos Krakatau Steel (KRAS) Usul Skema Baru

    Polemik Harga Gas Murah (HGBT), Bos Krakatau Steel (KRAS) Usul Skema Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) menilai perlunya skema baru dalam penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dalam rangka mengoptimalkan efek berganda dari pemanfaatan gas murah untuk industri tertentu. 

    Hal ini seiring dengan belum adanya kejelasan atas kelanjutan HGBT seharga US$6 per millions of british thermal units (MMBtu) yang berakhir 31 Desember 2024 lalu. Padahal, kepastian harga gas penting untuk meyakinkan mitra usaha akan ketetapan harga produk jangka panjang. 

    Direktur Utama KRAS Muhammad Akbar mengatakan, ada baiknya jika skema fixed price yang terjangkau dan bagi hasil diterapkan. Pihaknya mengakui akan lebih mengapresiasi skema tersebut yang dapat mendorong produktivitas dan efisiensi. 

    “Kami setuju dengan skema baru istilahnya dengan harga fixed yang terjangkau, dengan hasil produksinya itu bisa bagi hasil sehingga ini bicara produkitivtas,” ujar Akbar saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (8/1/2025). 

    Adapun, bagi hasil dapat dilakukan dengan melalui profit share, EBITDA share, atau lainnya. Yang jelas, skema tersebut dapat lebih mendukung industri baja. 

    Kendati demikian, permalasahan utama yang dihadapi untuk kelanjutan HGBT yakni terkait dengan kekurangan pasokan atau defisit gas pipa, dikarenakan infrastruktur yang belum memadai. 

    “Kalau jadi semua pipeline itu butuh instalasi infrastrukturnya at least 3 tahun, pipa Cisem II, Dusem. Tapi harus ada solusi jangka pendek, harusnya sudah ada karena dampak ekonominya sangat besar, defisitnya nanti kalau misalnya naik, pabrik berhenti, kelar industrinya, tenaga kerjanya,” jelasnya. 

    Di sisi lain, saat ini pihaknya tengah mendorong perpanjangan HGBT dengan harga US$6 per MMBtu. Dia bercerita, sebelumnya kawasan indsutri KRAS juga pernah mendapatkan harga gas kurang dari US$1 per MMBtu.

    “Itu salah satu alasan kenapa kita menggunakan teknologi berbasis gas alam, makin ke sini alokasinya makin less prioritas untuk industri baja, dan harganya makin meningkat,” tuturnya. 

    Keterjangkauan harga gas sangat signifikan dalam menekan ongkos produksi industri baja. Pasalnya, biaya energi memakan hampir 60%-70% dari hari pokok produksi (HPP). 

    Apabila industri baja tidak bisa mendapatkan perpanjangan HGBT, maka produk baja nasional disebut tidak akan kompetitif. Terlebih, sejumlah mitra KRAS di pabrik hulu sangat memperhatikan harga gas yang dikenakan pabrik. 

    “Beberapa mitra yang saat ini kita sedang kejar untuk reaktivasi pabrik hulu kita, yang pertama kali ditanyakan salah satunya, ‘berapa harga gas yang kamu dapatkan?’ Ketika kita menyampaikan, ‘kita mendapatkan harga US$6’, mereka tanya lagi ‘Sampai kapan harga US$ itu?” jelasnya. 

    Apalagi, jika harga gas tidak lagi menggunakan kebijakan HGBT, maka ongkos produksi baja diprediksi meningkat 20%-30% dari biaya produksi. Hal ini akan memengaruhi keberlangsungan industri.

    Lebih lanjut, Akbar menuturkan, jika harga gas US$6 per MMBtu pun belum cukup ekonomis untuk digunakan pada fasilitas pabrik green steel. Jika dibandingkan dengan harga gas di Timur Tengah sebesar US$1 per MMbtu.  

    “Ini jadi satu challenge pemerintah. Seharusnya tidak dilihat dari harga yang naik tapi multiplier effect yang pemerintah kaji ulang, karena cycle ekonominya tumbuh, rantai pasok juga tumbuh yang jauh lebih signifikan daripada hanya naik di harga,” pungkasnya. 

  • Bukalapak (BUKA) Tutup Bisnis Fisik, Menko Airlangga: Saya Dengar Dulu

    Bukalapak (BUKA) Tutup Bisnis Fisik, Menko Airlangga: Saya Dengar Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Petinggi PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) direncanakan menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menjelaskan rencana penghentian penjualan produk fisik dalam situs perusahaan mulai Februari 2025.

    Airlangga mengaku pihak Bukalapak sudah melaporkan rencana restrukturisasi bisnisnya tersebut. Kendati demikian, sambungnya, akan ada pembicaraan lebih lanjut pada pekan depan.

    “Dia [Bukalapak] mau laporan, saya mau dengar dulu,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Sebelumnya, perusahaan teknologi itu menyatakan akan berfokus pada penjualan produk virtual saja seperti pulsa, paket data, hingga token listrik.

    “Sebagai bagian dari langkah strategis ini, kami akan menghentikan operasional penjualan Produk Fisik di Marketplace Bukalapak,” tulis perusahaan dalam websitenya dikutip Selasa (7/1/2025). 

    Head of Research Sucor Sekuritas Paulus Jimmy menuturkan langkah yang diambil BUKA merupakan langkah strategis. Hal ini melihat perkembangan industri e-commerce yang memang sangat kompetitif dan belum semua perusahaan mampu mencetak profit.

    Akan tetapi, lanjutnya, investor dan pelaku pasar sebaiknya mengamati arah perubahan BUKA ke depannya akan seperti apa.

    Jimmy juga menjelaskan berdasarkan diskusi dengan manajemen sebelumnya, BUKA memang sedang merencanakan restrukturisasi bisnis. BUKA melakukan restrukturisasi ini dengan target membangun bisnis yang lebih berkelanjutan ke depannya. 

    “Sehingga kami juga memperkirakan muted growth dari kinerja keuangan BUKA untuk beberapa kuartal ke depannya,” ujar Jimmy, Rabu (8/1/2025)

    Adapun Jimmy melihat penutupan lini bisnis tersebut tidak akan berpengaruh terhadap persepsi pasar terhadap sektor e-commerce. Hal ini karena posisi e-commerce BUKA yang memang memiliki pangsa pasar relatif kecil dibandingkan dengan kompetitornya.

  • Stasiun Karet Ditutup? Kemenhub: Bakal Integrasi dengan Stasiun BNI City

    Stasiun Karet Ditutup? Kemenhub: Bakal Integrasi dengan Stasiun BNI City

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rencana penutupan Stasiun Karet masih dalam tahap pengkajian dan dipastikan bakal integrasi dengan Stasiun BNI City.

    Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan pihaknya sedang mengkaji rencana penutupan tersebut bersama dengan PT Kereta Api Indonesia serta masyarakat sekitar.

    “Belum, masih dikaji. Definisi tutup itukan belum clear ya apakah tidak difungsikan [lagi]. Tapi diintegrasikan [dengan Stasiun BNI City] sudah pasti,” kata Risal di Kantor Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025).

    Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter mengungkapkan integrasi Stasiun BNI City dan Stasiun Karet akan membuat waktu perjalanan ke Bandara Soekarno Hatta makin singkat dari 56 menit menjadi 40 menit.

    Dalam upaya mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta, saat ini KAI Commuter bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) tengah melakukan pembahasan dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA, untuk mengintegrasikan operasional Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City.

    Saat ini, KAI Commuter juga tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di Stasiun BNI City. Di antaranya dengan memperbaiki dan meningkatkan kenyamanan selasar bagi pejalan kaki agar terlindung dari sengatan sinar matahari maupun hujan saat menuju ke stasiun.

    KCI mengatakan wacana pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City, di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta, sebetulnya mempertimbangkan faktor keselamatan di samping bertujuan untuk memangkas waktu tempuh kereta Commuter Line Basoetta dari Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta.

  • Menko Airlangga: Pemerintah Ingin Eksportir Simpan Devisa Minimal 1 Tahun, Mulai Kapan?

    Menko Airlangga: Pemerintah Ingin Eksportir Simpan Devisa Minimal 1 Tahun, Mulai Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang ketentuan masa simpan devisa hasil ekspor/DHE dari semula minimal 3 bulan menjadi paling sebentar 1 tahun. 

    Airlangga menyampaikan kebijakan tersebut sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa—yang per Desember mencapai level tertinggi sepanjang masa senilai US$155,7 miliar—dan akan menjadi bekal bagi bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. 

    “[DHE] akan lebih panjang [masa simpannya] minimal 1 tahun. Pertimbangannya kita berharap memperkuat cadangan devisa kita,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (8/1/2025).

    Sebelumnya, kebijakan wajib simpan DHE minimal 3 bulan sebesar 30% dari total ekspor. Eksportir wajib memasukkan dan menempatkan DHE tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan rekening khusus.

    Airlangga menyampaikan terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, segera dipublikasi dalam waktu dekat. “Aturannya sebentar lagi [terbit],” lanjutnya. 

    Sebelumnya terkait revisi DHE, pemerintah telah membahasnya sejak bulan lalu dan sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri keuangan (PMK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). 

    Airlangga pada dasarnya menargetkan beleid tersebut akan rampung pada Januari 2025. Dirinya menyampaikan bahwa dari evaluasi DHE sejauh ini menunjukkan tingkat kepatuhan eksportir mencapai 90%.  

    Adapun revisi tersebut berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar jangka waktu minimal penempatan DHE SDA diperpanjang, tidak lagi tiga bulan.   

    Saat ini, kebijakan yang berlaku yakni eksportir wajib menempatkan DHE ke dalam rekening khusus yang ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu. 

    Dana atau devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor harus dimasukkan dan ditempatkan ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) dengan tujuan meningkatkan likuiditas valas dan mendorong peningkatan jasa keuangan. DHE akan menjadi pasokan cadangan devisa yang bank sentral gunakan untuk stabilisasi rupiah. 

    Pemerintah pun menerapkan sanksi administratif bagi pelaku ekspor yang tidak melakukan kewajiban penempatan DHE di dalam negeri, per 1 Agustus 2023 berupa penundaan ekspor alias pemberhentian sementara kegiatan ekspor.  

    Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA. 

    Per 20 Desember 2024, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan terdapat sekitar 106 perusahaan yang ditangguhkan kegiatan ekspornya karena belum memenuhi kewajiban DHE. 

    “Ada sekitar 106 perusahaan yang masih ditangguhkan dan 70 perusahaan yang sudah memenuhi kewajibannya,” ujarnya. 

  • Heboh Misteri Pagar Laut 30 Km di Tangerang, Menteri ATR/BPN: Saya Belum Cek

    Heboh Misteri Pagar Laut 30 Km di Tangerang, Menteri ATR/BPN: Saya Belum Cek

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaku belum mengetahui terkait kemunculan pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku baru mengetahui hal itu. Karenanya, dia menegaskan bakal segera melakukan pengecekan.

    “Pagar misterius? Saya belum tahu, saya belum temukan aku belum cek,” jelasnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rabu (8/1/2025).

    Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat angkat bicara mengenai keberadaan pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 kilometer di wilayah pesisir Tangerang tersebut.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro menyebut, bakal segera menggandeng sejumlah stakeholder untuk segera mengungkap siapa sosok dibalik kemunculan pagar laut misterius tersebut.

    Kusdiantoro menyebut, penyelesaian masalah pemagaran laut itu bakal melibatkan berbagai pihak mulai jajaran KKP, Ombudsman RI, Kementerian ATR/BPN, Kantah Tangerang, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten, DKP Tangerang, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), camat hingga kepala desa setempat serta pihak-pihak terkait.

    Menurut Kusdiantoro, pemagaran laut merupakan indikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di laut secara tidak benar, yang akan menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam memanfaatkan, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati, dan perubahan fungsi ruang laut. 

    “Kami berharap diskusi ini melahirkan solusi, bisa menjawab masalah yang berkembang dan semakin mencerahkan kepada masyarakat agar bisa mengikuti aturan yang ada khususnya terkait dengan pengelolaan ruang laut,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km. 

    Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan juga diberi pemberat berupa karung berisi pasir. 

     “Kemudian di dalam area pagar laut itu sudah juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri,” katanya.

  • Apple Raup Penjualan Rp56 Triliun di RI Tapi Ogah Bikin Pabrik Komponen Ponsel

    Apple Raup Penjualan Rp56 Triliun di RI Tapi Ogah Bikin Pabrik Komponen Ponsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, Apple meraup penjualan Rp56 triliun di Indonesia selama 2023-2024.

    Meski angka penjualan terbilang fantastis, produsen iPhone itu belum mau membangun pabrik di Indonesia demi memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Oleh karena itu, hingga saat ini, Apple belum mendapat izin untuk menjual iPhone 16 di Tanah Air.

    “Sales yang dibukukan Apple sedemikian besar, 2023-2024 Rp56 triliun,” ucap Agus dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Dia mengatakan, besarnya keuntungan Apple menjadi salah satu dasar pemerintah mendorong komitmen investasi raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) tersebut.

    Karenanya, Agus mengatakan, pemerintah telah mengajukan counter proposal kepada Apple untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

    “Angka tersebut yang memang kuat dasarnya sebagai counter proposal yang sudah kami sampaikan kepada Apple kemarin,” katanya.

    Agus pun mengungkapkan pihaknya telah mengajukan nilai tertentu untuk investasi Apple di Tanah Air. Kendati demikian, dia belum bisa membocorkan angka tersebut kepada publik.

    Lebih lanjut, politisi Golkar itu juga mengungkapkan Apple tak memberikan alasan detail mengapa perusahaan belum mau membangun pabrik ponsel di Indonesia. Namun, Apple hanya menegaskan bahwa perusahaan tak pernah berinvestasi dengan membangun pabrik untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

    “Mereka [Apple] selalu mengatakan bahwa mereka tidak pernah investasi dengan membangun HKT di negara lain. Mereka mengatakan pada kami seperti itu,” ucap Agus dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Oleh karena itu, Agus mengaku selalu mendorong Apple untuk membangun pabrik yang memproduksi HKT di Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa menjadi yang pertama di dunia bagi Apple.

    “Saya mengatakan, it’s always the first time. harus ada yang pertama kali,” katanya.

    Alih-alih membangun pabrik HKT, Apple malah akan berinvestasi membangun pabrik AirTag di Batam senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun.

    Harapannya, pabrik tersebut dapat memproduksi 65% dari kebutuhan global AirTag—produk dari Apple untuk melacak keberadaan barang seperti kunci maupun dompet.

    Kendati demikian, Agus menegaskan pembangunan pabrik AirTag tak serta merta membuat pemerintah memberikan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar Apple bisa menjual produk di RI, khususnya iPhone 16.

    Menurut Agus, AirTag merupakan aksesoris. Dia menegaskan benda tersebut bukan komponen dari produk HKT.

    Dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, perusahaan HKT bisa mendapatkan sertifikasi TKDN jika mereka membangun pabrik komponen langsung dari ponsel.

    “Jadi kalau dilihat dari aturannya belum bisa atau belum boleh. Tidak ada dasarnya bagi Kemenperin mengeluarkan sertifikasi TKDN dalam rangka Apple bisa dapat izin edar. Karena [AirTag] tak ada keterkaitannya langsung [dengan ponsel],” ucap Agus.

  • KRAS Minta Proteksi Antidumping Baja CRC Imbas Banjir Produk Impor China

    KRAS Minta Proteksi Antidumping Baja CRC Imbas Banjir Produk Impor China

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. KRAS meminta pemerintah untuk hadir menerapkan proteksi berupa bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk cold rolled coil (CRC) imbas masifnya produk impor asal China ke pasar domestik. 

    Berdasarkan catatan KRAS, volume impor produk CR Coil/S paling besar masuk dengan volume 1,36 juta ton, diikuti oleh produk HR Coil sebesar 1,35 juta ton pada periode Januari-Oktober 2024. 

    Direktur Utama KRAS Muhammad Akbar mengatakan, produsen baja CRC nasional sudah mengajukan kebutuhan penerapan BMAD sejak 5 tahun lalu. Hal ini pun telah ditindaklanjut oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga Komite Antidumping Indonesia (KADI). 

    “Yang paling penting terutama sektor otomotif itu yang kita butuhkan bea masuk antidumpingnya adalah CRC ya cold rolled coil itu yang belum dikeluarkan oleh BMAD. Terus terang itu sudah dari 5 tahun lalu diajukan oleh industri CRC nasional bukan hanya KS [Krakatau Steel],” kata Akbar saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Akbar menerangkan, saat ini kebijakan BMAD untuk baja CRC itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Perusahaan pelat merah itu juga akan bertemu dengan Kemenkeu sore ini, salah satunya membahas terkait pengajuan antidumping tersebut. 

    Berdasarkan catatan KRAS, tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional rata-rata sebesar 57% per 2023. Adapun, untuk produk CRC/S utilisasinya sebesar 53% dengan total kapasitas produksi 2,6 juta ton per tahun dan kapasitas terpasang 1,4 juta ton per tahun. 

    Adapun, produk tersebut kebanyakan diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,3 juta ton dan sisanya untuk ekspor. Dengan konsumsi rata-rata 3,2 juta ton, share impor masih mendominasi sebesar 56%. 

    “Yang kita khawatirkan dampaknya satu industrialis ini sama produsen akan berubah mental jadi trader akhirnya pengangguran akan terus nambah, penganggurannya ini ratusan ribu potensinya, kalau ini kita tidak lakukan upaya yang cepat,” tegasnya. 

    Lebih lanjut, Akbar menerangkan urgensi BMAD untuk CRC serta perlindungan perdagangan untuk produk besi dan baja lainnya diberlakukan lantaran oversupply China yang makin mengkhawatirkan dengan kapasitas produksi China 1 miliar ton. 

    “Kita rentan dengan global supply chain, China dengan kapasitas 1 miliar ton setahun kapsitas nasional hanya 18 juta ton tentu mereka mencari pasar baru di luar, targetnya Asean country, sayangnya Indonesia sangat lemah melakukan upaya proteksi, Korsel duluan, Jepang juga melakukan sama,” jelasnya. 

    Bahkan, Amerika Serikat hingga Eropa juga melakukan proteksi dengan tarif bea impor yang tinggi untuk produk baja China. Misalnya, Amerika Serikat menerapkan 200% tarif impor dari China. 

    Dia menekankan, tekanan tersebut tak hanya terjadi pada KRAS, tetapi juga produsen besi dan baja nasional. Adapun, anggota produsen yang tergabung dalam The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) tercatat sebanyak 196 pabrik yang terancam akan kondisi global saat ini.  

    “Kami sudah audiensi dengan kementerian terkait, regulator akan hadir dengan narasi kita bahwa menyelamatkan KS sama saja dengan menyelamatkan ekosistem baja nasional,” pungkasnya.