Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Hilirisasi Tambang Masif, Bos MIND ID Cemas Industrialisasi Belum Melaju

    Hilirisasi Tambang Masif, Bos MIND ID Cemas Industrialisasi Belum Melaju

    Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN pertambangan, MIND ID mengungkap kecemasan industri pertambangan yang sudah masif melakukan hilirisasi, sementara industri manufaktur sebagai penyerap produk hilirisasi belum berkembang.

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, pihaknya telah berhasil mengolah berbagai komoditas tambang untuk bahan baku industri manufaktur, mulai dari bijih timah, tembaga, bauksit, hingga emas. 

    “Namun, kami sedikit cemas manufaktur dalam negeri belum terlalu exist yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita buat, kami mendukung tumbuhnya iklim manufaktur yang membuat produk jadi,” kata Hendi dalam agenda MINDialogue, Kamis (9/1/2025). 

    Dia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan seiring dengan industrialisasi. MIND ID berkomitmen untuk dapat memasok bahan baku ke industri manufaktur di Indonesia. Sebab, jika hasil olahan komoditas tidak diserap manufaktur maka tidak akan jadi nilai tambah industri. 

    Untuk itu, pihaknya berharap ada kolaborasi strategis antara pertambangan dan manufaktur sehingga kita bawa manfaat lebih besar bagi pertumbuhan manufaktur nasional dan berkontribusi dalam mencapai target ekonomi 8%. 

    “Kami yakini program hilirisasi tidak jalan sendiri, namun harus disertai program industrialisasi, sayangnya mohon maaf kalau saya salah malah industrialisasi di Indonesia menurun khususnya di sektor yang menyerap bahan baku di dunia pertambangan,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, Hendi memerinci berbagai proyek hilirisasi yang telah dilakukan grup MIND ID dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, PT Timah Tbk yang sudah mengoperasikan smelter untuk pengolahan tin coal menjadi tin chemical, tin powder, dan tin solder. 

    Tak hanya itu, PT Antam Tbk yang berkolaborasi dengan Inalum mengintegrasikan hulu ke hilir dalam menyediakan pemrosesan bauksit dari Antam hingga smelter alumina. 

    “Ini sejarah untuk pertama kalinya aluminium di produksi itu bisa dihasilkan murni di Indonesia jadi Inalum sebelumnya sudah puluhan tahun mengimpor bahan baku, sekarang sudah mendirikan smelter alumina di Mempawah,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, Antam juga melakukan hilirisasi smelter nikel di Pomalaa dan Halmahera Timur, serta akan ada pembangunan smelter RKEF baru yang didedikasikan untuk hilirisasi menuju ekosistem baterai EV. 

    “Kemudian tidak kalah, PT Vale Indonesia hilirisasi dengan adanya smelter HPAL di Sorowako, pembangunan HPAL smelter di berbagai lokasi,” tuturnya. 

    Di sisi lain, PT Freeport Indonesia juga telah membangun smelter tembaga di Gresik yang menjadi smelter terbesar untuk pembuatan katoda tembaga. 

    “Juga tidak kalah penting dengan adanya smelter tembaga maka bisa dimulai ada precious metal refinery yang akhirnya Indonesia bisa membuat produksi emas yang diekstraksi by product pemrosesan smelter tembaga,” jelasnya. 

    Beberapa waktu ke depan, pihaknya juga akan melakukan penambahan kapasitas di smelter alumina dan peningkatan kapasitas pemrosesan alumunium secara signifikan bahkan 3 kali besar yang ada di Kuala Tanjung.  

    “Ada rencana RKEF dan HPAL di berbagai tempat Vale dan Antam. Kita meningkatkan hilirisasi batu bara saat ini masih dalam tahapan prototyping di lab tapi synthetic graphite sudah dimungkinkan. Kita akan gali sinergi timah dan PTBA dilakukan. Yang namanya polysilikon bisa dihasilkan dari by proudct timah yaitu silika dan di-combine dengan derivatif dari produk batu bara yang olah PTBA,” pungkasnya. 

  • Pencairan BLT 2025, Ketua DEN Luhut Detailkan Rancangan Sistem Baru

    Pencairan BLT 2025, Ketua DEN Luhut Detailkan Rancangan Sistem Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah sedang menyusun sistem agar bantuan langsung tunai (BLT) diberikan kepada masyarakat hanya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan tertentu.

    Luhut mencontohkan penerimaan BLT nantinya harus membuka akun bank untuk menerima transfer uang dari pemerintah. Hanya saja, uang tersebut tidak akan bisa dibelanjakan untuk sembarang barang.

    “Mulai kita target dan dia harus membelanjakan uang ini dengan arahan pemerintah. Misalnya di desa itu dibeli telur, ayam, dan sebagainya,” jelas Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Pensiunan TNI itu menjelaskan nantinya penerimaan BLT akan menerima semacam barcode yang digunakan untuk beli macam-macam barang yang ditetapkan pemerintah.

    Dengan begitu, sambungnya, peredaran uang BLT akan tetap beredar di desa. Luhut pun meyakini ke depan ketimpangan perekonomian antara desa dan kota akan menyempit.

    “Rp1 miliar per desa roughly [kira-kira] dari dana desa dan plus dengan makan [bergizi gratis], itu kira-kira hampir Rp9 miliar itu berputar di desa dan itu akan men-generate [memutar] ekonomi di sana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang kerap menyatakan pemerintah ingin agar bantuan subsidi lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, dia ingin mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai atau BLT.

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu (9/10/2024).

    Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan pihaknya sedang mengumpulkan data-data kependudukan setiap keluarga dari golongan terbawah.

    Prabowo pun ingin agar setiap perusahaan pelat merah yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa bisa membantu menyukseskan pemberian bantuan langsung tunai tersebut.

    “Kita berharap BRI, BNI, POS Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin,” jelasnya.

  • Ombudsman soal Pagar Laut Misterius 30,16 Km: Harus Segera Dicabut

    Ombudsman soal Pagar Laut Misterius 30,16 Km: Harus Segera Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman RI bakal kembali melakukan kunjungan langsung ke lokasi berdirinya pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten pada pekan depan.

    Anggota Ombudsman Yeka Fatika Hendra menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menginvestigasi siapa pemilik pagar laut dan untuk apa pagar laut itu dibangun. 

    “Masih investigasi. Rabu (15/1/2025) saya mau sidak lagi ke sana,” kata Yeka kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Rencana kunjungan ini bukanlah kali pertama. Pada Desember 2024, Yeka telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi, usai nelayan yang ada di Kecamatan Kronjo, Tangerang mengeluh kesulitan untuk menangkap ikan imbas adanya pemagaran laut tersebut.

    Dalam tinjauannya, Yeka menemukan indikasi pemagaran laut yang berdampak besar pada akses masyarakat pesisir. Pagar bambu berlapis-lapis terlihat membatasi pergerakan kapal nelayan, sedangkan penimbunan tambak dan aliran sungai memperparah situasi. Padahal, Yeka menilai bahwa wilayah tersebut bukanlah kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

    “Saya ragu kalau aparat penegak hukum (APH) tidak tahu hal ini. Pagar bambu berlapis-lapis ini harus segera dicabut, demi pelayanan terhadap nelayan,” ujarnya.

    Kronologi Temuan Pagar Laut

    Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.

    Panjang 30,16 km itu meliputi 16 kecamatan dengan perincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet dan juga diberi pemberat berupa karung berisi pasir. 

    “Kemudian di dalam area pagar laut itu sudah juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri,” katanya.

    Adapun, pihaknya pertama kali mendapat informasi mengenai keberadaan pagar laut ini pada 14 Agustus 2024. Eli mengungkap, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan turun ke lapangan pada 19 Agustus 2024. Dari kunjungan ke lapangan ada aktivitas pemagaran laut saat itu masih di sepanjang kurang lebih 7 km. 

    Kemudian pada 4-5 September 2024, pemprov Banten bersama dengan Polsus dari PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP dan juga tim gabungan dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) kembali datang ke lokasi untuk bertemu dan berdiskusi.

    Eli Susiyanti menuturkan, pada 5 September 2024, pihaknya membagi dua tim. Pertama langsung terjun ke lokasi, sedangkan satu tim lainnya berkoordinasi dengan camat dan beberapa kepala desa di daerah itu. 

    Kala itu, informasi yang didapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun dari desa terkait pemagaran laut di daerah itu. Saat itu pula belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran tersebut. 

    Selanjutnya, Eli mengaku bahwa pada 18 September 2024, pihaknya kembali melakukan patroli dengan melibatkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Saat itu, DKP Banten meminta aktivitas pemagaran dihentikan. 

    “Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut, PSDKP KKP, PUPR Satpol-PP, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana, dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km. Terakhir malah sudah 30 km,” tuturnya.

  • Petronas Investasi Rp56 Triliun di Ladang Minyak Madura, Segini Rencana Produksinya

    Petronas Investasi Rp56 Triliun di Ladang Minyak Madura, Segini Rencana Produksinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Petronas, perusahaan migas asal Malaysia, siap mengejar target on stream Lapangan Hidayah di Wilayah Kerja North Madura II pada akhir 2026.

    Vice President of International Assets of Upstream Petronas Hazli Sham Kassim mengatakan, investasi perusahaan dalam menggarap Lapangan Hidayah menjadi komitmen kerja sama dengan Indonesia.

    “Ini adalah bukti komitmen jangka panjang Petronas terhadap Indonesia. Hubungan yang kuat antara Malaysia dan Indonesia memberikan makna yang mendalam pada proyek ini, memposisikannya sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan masa depan di kawasan ini,” ucap Hazli dalam acara Final Investment Decision (FID) Engagement For the Hidayah Development Project Petronas Indonesia di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Nilai investasi yang digelontorkan Petronas untuk Lapangan Hidayah mencapai US$3,5 miliar atau setara Rp56,78 triliun (asumsi kurs Rp16.225 per dolar AS).

    Hazli pun menyebut, produksi minyak pada Lapangan Hidayah berada di kisaran 8.973 barel minyak per hari (bopd) dan akan meningkat menjadi 25.276 bopd saat mencapai puncak produksi (peak production).

    Dia pun optimistis bisa mengerjakan proyek tersebut secara maksimal. Apalagi, Petronas telah memiliki lebih dari 300 tenaga kerja yang andal.

    “Latar belakang saya juga sebagai insinyur perminyakan. Saya melihat datanya. Anda tahu, Hidayah memiliki potensi besar,” kata Hazli.

    Dia juga menambahkan bahwa penggarapan Lapangan Hidayah merupakan proyek terbesar yang ditangani oleh Petronas Indonesia.

    “Menurut saya proyek Hidayah ini adalah proyek terbesar sejak proyek yang kita lakukan tahun 2014 hingga 2016, saat saya di sini,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Djoko Siswato menuturkan, Petronas sudah menyetujui keputusan investasi akhir (FID) Lapangan Hidayah pada 30 Oktober 2024. 

    Dia juga menyebut penemuan pertama di lapangan yang berlokasi 7 kilometer di utara Pulau Madura itu terjadi pada 7 Januari 2021 melalui pengeboran perdana di Sumur Hidayah 1. Kemudian, PoD I lapangan ini disetujui pada 30 Desember 2022.

    Oleh karena itu, tantangan ini harus bisa dijawab di Lapangan Hidayah. Apalagi pemerintah dan Petronas akan terus berpegang pada target on stream pada akhir 2026.

    “Tim manajemen proyek SKK Migas dan Petronas perlu mengawal pencapaian target ini dengan ketat sehingga tidak terjadi penundaan,” ucap Djoko.

  • Ketua DEN Luhut Sebut Cortex hingga OSS jadi Jalan Prabowo Mampu Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Ketua DEN Luhut Sebut Cortex hingga OSS jadi Jalan Prabowo Mampu Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini digitalisasi merupakan elemen kunci untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai.

    Luhut menjelaskan digitalisasi menjadi jalan yang diusulkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada Prabowo. Dia mengaku Prabowo menyambut baik usulan tersebut. Bahkan, sambung pensiunan TNI itu, Presiden ingin semua sistem digitalisasi pemerintahan tersebut bisa terimplementasi pada hari ulang tahun Indonesia ke-80.

    “Dia [Prabowo] mau ini program sudah mulai jalan di bulan Agustus [2025]. Kami sudah harus kerja around the clock [mengejar waktu] untuk membuktikan ini, karena ini game changer [titik balik kemajuan] buat Indonesia,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Luhut merincikan terdapat empat pilar digitalisasi usulan Dewan Ekonomi Nasional. Pertama, optimalisasi penerimaan negara dengan implementasi Coretax (sistem inti administrasi perpajakan) dan Simbara (sistem Informasi Mineral dan Batubara) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak dan penerimaan sektor mineral dan batu bara.

    Kedua, efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien sehingga bebas dari pemborosan.

    Ketiga, kemudahan pelayanan publik dengan digitalisasi layanan seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan masyarakat sehingga mengurangi birokrasi berlebih.

    Keempat, kemudahan berusaha dengan penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempercepat proses perizinan usaha sehingga mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) serta menarik lebih banyak investasi langsung.

    Dengan empat pilar digitalisasi tersebut, Luhut meyakini kepercayaan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan meningkatkan tajam. Sejalan dengan itu, terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi. 

    “Itu 8% growth [pertumbuhan] yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible [tak mungkin], itu sangat global dilakukan,” ujarnya.

  • AirAsia Indonesia (CMPP) Respons Wacana Diskon Tiket Pesawat Lebaran

    AirAsia Indonesia (CMPP) Respons Wacana Diskon Tiket Pesawat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) merespons wacana penerapan kembali diskon tiket pesawat saat Lebaran 2025. 

    Head of Government Relations and Communications Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi Soemawilaga menjelaskan kebijakan penurunan tiket penerbangan perlu didiskusikan secara mendalam dan komprehensif dengan stakeholder terkait. 

    “Seperti telah dilakukan pada periode Nataru, kebijakan seperti penurunan harga tiket penerbangan perlu didiskusikan secara mendalam dan komprehensif di antara semua pemangku kepentingan di sektor penerbangan, termasuk maskapai, regulator, dan penyedia layanan terkait,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025). 

    Eddy memaparkan konsultasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendukung keseimbangan antara aksesibilitas masyarakat, keberlanjutan operasional maskapai, dan kualitas layanan. 

    “Kami terbuka untuk berkolaborasi dalam dialog konstruktif demi menciptakan solusi terbaik bagi semua pihak,” jelasnya. 

    Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan penurunan harga tiket pesawat dan moda transportasi lain akan diupayakan pada momen Lebaran 2025.  

    Menko AHY menjelaskan dalam waktu dekat, momentum Ramadan dan lebaran akan dihadapi. Pihaknya mengklaim akan mengantisipasi beberapa hal seperti kemacetan, penumpukan penumpang hingga penurunan harga tiket pesawat seperti momen Nataru sebelumnya.

    “Kita ingin meyakinkan sekali lagi, aman nomor satu, kedua nyaman bagaimana kita menghadapi atau mengantisipasi kemacetan dan penumpang dan selebihnya kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat termasuk moda transportasi lainnya,” kata AHY saat ditemui usai Rakor di Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025).  

    Selain tiket pesawat, AHY juga mengklaim akan mengupayakan penurunan harga moda transportasi lainnya seperti kapal laut. Menurut AHY, tidak semua masyarakat menggunakan pesawat, ada beberapa daerah yang masih hanya dapat dijangkau oleh kapal.

  • Menaker: Aturan Baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terbit Januari 2025

    Menaker: Aturan Baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terbit Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan atas PP No.37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Beleid itu ditargetkan terbit pada Januari 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, rancangan regulasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut sudah dalam tahap harmonisasi.

    “Secara prinsip sebenarnya sudah disahkan. [Target terbit] Harusnya Januari,” kata Yassierli kepada awak media di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dikutip Kamis (9/1/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi sebelumnya menuturkan bahwa PP No.37/2021 telah mengamanatkan adanya revisi setelah dua tahun berlangsungnya beleid tersebut. 

    “Saat ini proses evaluasi sedang berlangsung, dan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, maka dimungkinkan perlu ada penyesuaian-penyesuaian ketentuan yang diatur dalam PP dimaksud,” kata Anwar kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

    Adapun, wacana pemerintah untuk mengerek manfaat program JKP sebelumnya sudah terdengar jelang lengsernya pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Tujuannya, untuk menahan penurunan jumlah kelas menengah.

    Namun demikian, Anwar kala itu belum bisa memastikan kapan regulasi ini diterbitkan. Pasalnya, masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, baik yang melibatkan kementerian/lembaga maupun stakeholder ketenagakerjaan lainnya.

    Kemudian dalam konferensi pers 16 Desember 2024, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa manfaat tunai untuk JKP flat selama 6 bulan. 

    “Selama ini, manfaatnya adalah 3 bulan pertama 45% dan 3 bulan kedua 25%,” kata Anggoro dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12/2024).

    Selain itu, kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan juga diberikan pelatihan, dari semula Rp1 juta per orang menjadi Rp2,4 juta per orang. 

  • Menteri Maman Ungkap Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank, Apa Saja?

    Menteri Maman Ungkap Kriteria UMKM yang Utangnya Dihapus Bank, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap kriteria UMKM yang mendapat penghapusan piutang.

    Maman mengatakan, pelaku UMKM yang mendapat fasilitas ini yaitu mereka yang telah masuk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan beberapa kriteria berdasarkan payung hukum yang disetujui pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kriteria pertama, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM disebutkan bahwa maksimal piutang adalah Rp500 juta,” kata Maman dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Kedua, UMKM yang bersangkutan telah masuk dalam daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak 5 tahun yang lalu sebelum PP No.47/2024 ditetapkan. Kriteria ketiga, yaitu nasabah UMKM tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan.

    Adapun, Kementerian UMKM mencatat, kurang lebih 1 juta nasabah pelaku UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang.

    “Sebanyak kurang lebih 1 juta nasabah pengusaha UMKM yang sebelumnya telah tercatat masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang,” katanya.

    Kendati begitu, bagi pelaku UMKM yang tidak mendapatkan penghapusan piutang, Maman memberikan opsi untuk mengakses fasilitas pinjaman agar dapat tumbuh melalui kredit usaha rakyat (KUR).

    “Bagi pengusaha UMKM yang telah mendapatkan KUR, tidak dapat masuk dalam kriteria penghapusan piutang, karena telah memiliki asuransi atau jaminan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Maman menuturkan bahwa penerima KUR di bawah Rp100 juta, tidak perlu menggunakan agunan dan hanya dikenakan bunga flat sebesar 6%.

    Jika ada yang menemukan ketidaksesuaian dengan aturan tersebut, Maman mengimbau pelaku UMKM untuk melaporkannya ke Kementerian UMKM.

    Di sisi lain, Maman menyebut bahwa pihaknya telah mengajukan kepada OJK untuk membuat sistem yang bernama Innovative Credit Scoring (ICS).

    Dia mengharapkan, pelaku UMKM ke depannya dapat memanfaatkan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce untuk bisa mengakses pembiayaan.

  • KAI Catat 21 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek Sepanjang 2024

    KAI Catat 21 Juta Penumpang Naik LRT Jabodebek Sepanjang 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membukukan kenaikan kinerja operasional baik jumlah penumpang maupun jumlah perjalanan LRT Jabodebek sepanjang 2024. 

    Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi mengatakan jumlah pengguna LRT Jabodebek sepanjang tahun 2024 mencapai 21.055.870 pengguna. LRT Jabodebek juga menorehkan rekor pengguna tertinggi yakni pada 26 November 2024 dengan melayani 94.172 pengguna.

    Rata-rata pengguna LRT Jabodebek pada hari kerja di 2024 mencapai 70.483 pengguna, meningkat sebesar 100% dibandingkan rata-rata 2023 yakni 35.226 pengguna. Untuk akhir pekan, rata-rata pengguna meningkat sebesar 20%, dari 27.490 pengguna pada 2023 menjadi 33.089 pengguna pada 2024.

    “Pada 2024, kepercayaan masyarakat semakin bertambah dilihat dengan meningkatnya jumlah pengguna harian yang dilayani LRT Jabodebek,” kata Purnomosidi dalam keterangan resmi, Kamis (9/1/2025). 

    LRT Jabodebek mengoperasikan 110.464 perjalanan sepanjang 2024, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan 2023 yang mencatat 22.492 perjalanan. Jumlah gangguan perjalanan juga berhasil ditekan, menurun 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Ketepatan waktu operasional juga menunjukkan peningkatan signifikan, meningkat dari 80,60% pada 2023 menjadi 97,23% pada 2024.

    Pada tahun 2024, LRT Jabodebek juga berhasil mengamankan 4.808 barang pengguna yang tertinggal di kereta maupun stasiun. Pengguna yang merasa kehilangan barang dapat segera melaporkan ke petugas yang berada di kereta ataupun stasiun untuk bantuan lebih lanjut.

    Adapun Stasiun dengan jumlah tap-in tertinggi sepanjang tahun 2024 adalah Dukuh Atas BNI sebesar 3.414.963 pengguna, Stasiun Harjamukti sebanyak 2.428.793 pengguna dan Stasiun Kuningan 1.955.512 pengguna.

    Sementara Stasiun yang mencatat angka tap-out tertinggi adalah Dukuh Atas BNI sebesar 3.159.006 pengguna, Harjamukti yaitu 2.511.130 pengguna dan Kuningan sebanyak 1.915.684 pengguna. 

    “LRT Jabodebek terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan di berbagai aspek operasional, termasuk optimalisasi jadwal perjalanan dan peningkatan sistem pemeliharaan guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” tambah Purnomosidi.

  • MTI Soroti Truk ODOL, Minta Prabowo Cari Solusi

    MTI Soroti Truk ODOL, Minta Prabowo Cari Solusi

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan Presiden Prabowo harus turun tangan mengatasi permasalahan truk over dimension over loading (ODOL) yang masih jadi isu utama dan sistemik. 

    Ketua Umum MTI Tory Darmantoro mengatakan sekelumit isu truk ODOL harus menjadi perhatian Presiden karena permasalahan ODOL disebut sangat kompleks. 

    “Ini sudah sistemik. Ada sistem yang busuk dan terus terusan. Ini harus benar-benar Pak Presiden melihat keselamatan truk ODOL ini. Kalau memang benar-benar Pak Prabowo sayang sama rakyatnya,” kata Tory kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025). 

    Tory juga berpendapat jika argumen pengusaha memakai truk ODOL adalah kelancaran distribusi dan efektivitas merupakan alasan yang dibuat-buat. 

    “Kalau dari MTI itu alasan yang dibuat-buat, lihat tetangga semua, Malaysia, Thailand, Vietnam itu tidak ada seperti itu [truk ODOL] tapi industrinya baik-baik saja. Ini industrinya [Indonesia] terlalu manja, tidak mau tahu, mau menang sendiri,” katanya. 

    Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan yang melibatkan truk di Tol Cipularang saat periode Nataru. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang) arah Bandung tepatnya di KM 97+200 pada Minggu (5/1/2025). 

    Kecelakaan beruntun ini melibatkan lima kendaraan yang terdiri dari satu truk, satu bus, satu angkutan travel dan dua mini bus (pribadi). 

    Sementara itu, berdasarkan informasi petugas di lapangan, diduga truk tidak kuat menanjak dan melaju mundur sehingga menghantam kendaraan lainnya.

    Di sisi lain, sepanjang 2024 Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) Inspektur Jenderal Aan Suhanan merilis data kecelakaan lalu lintas sebanyak 1.150.000 kecelakaan dalam kurun waktu Januari-Desember 2024 dengan korban meninggal sebanyak 27.000 jiwa.