Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • RI Batasi Ekspor Minyak Jelantah dan Residu Minyak Sawit untuk Kebutuhan Domestik

    RI Batasi Ekspor Minyak Jelantah dan Residu Minyak Sawit untuk Kebutuhan Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membatasi ekspor limbah pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu minyak sawit asam tinggi (High Acid Palm Oil Residue/HAPOR), dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO) mulai 8 Januari 2025.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2/2025 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi B40.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden [Prabowo Subianto], kami menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi B40,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Meski dia menyadari dampak dari adanya kebijakan tersebut, Budi menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan kepentingan industri dalam negeri.

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa beleid itu tidak hanya mengatur kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit residu, yaitu POME dan HAPOR, dan UCO, tetapi juga syarat untuk mendapat Persetujuan Ekspor (PE).

    Melalui Pasal 3A beleid ini, pemerintah mengatur bahwa kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit berupa UCO dan residu akan dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pangan.

    Selain itu, Budi menyebut bahwa pembahasan pada rapat koordinasi termasuk ada dan tidaknya alokasi ekspor yang menjadi persyaratan untuk mendapat persetujuan ekspor.

    Namun demikian, Budi memastikan eksportir yang telah mendapat PE Residu dan PE UCO, dan telah diterbitkan berdasarkan Permendag Nomor 26/2024, masih dapat melakukan ekspor.

    “PE-nya masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), ekspor POME dan HAPOR mencapai 3,45 juta ton pada Januari—Oktober 2024. Volume ekspor POME dan HAPOR pada periode ini jauh lebih besar dibanding CPO, yang tercatat hanya sebesar 2,70 juta ton. 

    Ekspor POME dan HAPOR pada 2023 mencapai 4,87 juta ton atau lebih besar dibanding CPO yang tercatat sekitar 3,60 juta ton.

    Sementara itu dalam lima tahun terakhir, Kemendag mencatat ekspor POME dan HAPOR tumbuh 20,74%, sedangkan CPO turun rata-rata sebesar 19,54% pada periode yang sama.

    Merujuk data tersebut, Budi menilai bahwa ekspor POME dan HAPOR melebihi kapasitas wajar yang seharusnya atau hanya sekitar 300.000 ton. 

    Menurutnya, hal ini menjustifikasi bahwa POME dan HAPOR yang diekspor bukan yang murni dari residu atau sisa hasil olahan CPO saja, tetapi juga merupakan pencampuran CPO dengan POME atau HAPOR asli.

    Dia memperkirakan, volume ekspor POME dan HAPOR dapat terus meningkat di masa mendatang. Jika kondisi ini terus terjadi, hal ini kata Budi, akan mengkhawatirkan bagi ketersediaan CPO sebagai bahan baku industri dalam negeri.

    Selain itu, meningkatnya ekspor POME dan HAPOR juga dapat dipicu oleh pengolahan dari Tandan Buah Segar (TBS) yang dibusukkan langsung menjadi POME dan HAPOR. 

    Menurutnya, kondisi tersebut mengarah pada banyaknya TBS yang dialihkan untuk diolah oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau dikenal sebagai PKS berondolan. 

    “Hal tersebut mengakibatkan PKS konvensional kesulitan mendapatkan TBS,” pungkasnya. 

  • Pengamat: Pemerintah Perlu Gerak Cepat Putuskan Nasib Gas Murah Industri (HGBT)

    Pengamat: Pemerintah Perlu Gerak Cepat Putuskan Nasib Gas Murah Industri (HGBT)

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengingatkan pemerintah segera membuat kajian ataupun kriteria industri penerima harga gas bumi tertentu (HGBT).

    Hal ini seiring dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang belum memutuskan apakah program HGBT berlanjut tahun ini. Bahlil bahkan berpotensi memangkas jumlah perusahaan yang berhak menerima HGBT tahun ini.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Adapun, program HGBT menyasar tujuh subsektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Menurut Fabby, pemerintah harus gerak cepat dalam memutuskan kelanjutan program HGBT tersebut. Dia berpendapat pemerintah segara membuat kriteria industri yang layak menerima gas murah.

    “Jadi kriteria-kriterianya apa? Misalnya, tentunya yang kita lihat ya, daya saing dia. Kalau dia daya saingnya memang terdampak ya kalau misalnya HGBT dicabut. Ya, mungkin itu yang jadi bisa tetap diberikan ke mereka,” ucap Fabby kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Dia mengatakan daya saing industri harus menjadi salah satu patokan pemberian HGBT. Sebab, jika daya saing turun imbas pencabutan HGBT, industri tersebut terancam gulung tikar.

    Selanjutnya, pemerintah juga bisa membuat kriteria penerima sesuai dengan seberapa strategis industri tersebut. Fabby mencontohkan, industri yang strategis adalah industri pupuk. Pasalnya, jika HGBT dicabut harga pupuk bisa naik. Hal ini pun tentu akan berdampak ke sektor pertanian dan harga pangan.

    Selain itu, Fabby juga menyebut pemerintah bisa memasukan kriteria industri penyerap tenaga kerja untuk mempertimbangkan pemberian HGBT. Artinya, pemerintah tetap perlu memberikan HGBT kepada industri yang dapat menyerap tenaga kerja paling banyak.

    “Nah, jadi industri-industri yang bisa mempertahankan tenaga kerja atau menyerap tenaga kerja, itu yang juga perlu diprioritaskan,” kata Fabby.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan, pihaknya masih mengkaji terkait kelanjutan program HGBT pada tahun ini. Dia juga membuka opsi untuk memangkas jumlah sektor industri penerima HGBT itu.

    “Ada kemungkinan [memangkas jumlah perusahaan atau industri], kami lagi ada bahas, tapi belum final ya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Selain itu, Bahlil juga mengatakan, pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan program HGBT sebelumnya.

    Dia menjelaskan, HGBT sejatinya bertujuan untuk memberikan keuntungan bisnis bagi perusahaan penerima. Oleh karena itu, jika ada perusahaan yang sudah untung, Bahlil akan mengeluarkan perusahaan tersebut dari daftar penerima HGBT.

    Menurutnya, tolak ukur keuntungan perusahaan itu dilihat dari kesehatan internal rate of return (IRR).

    “Yang IRR-nya udah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam checklist HGBT,” kata Bahlil.

  • Virus HMPV Masuk RI, Pengusaha Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

    Virus HMPV Masuk RI, Pengusaha Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menilai masuknya Human Metapneumovirus (HMPV) ke Indonesia perlu ditanggapi dengan cermat oleh pemerintah.

    Sekretaris Jenderal Asita Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa meskipun pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi virus tersebut, kondisi ini juga tidak boleh dianggap enteng.

    “Situasi ini harus ditanggapi dengan cermat, tidak perlu terlalu panik tetapi juga jangan dianggap enteng,” kata Budijanto kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Dalam hal ini, dia mengharapkan adanya keterbukaan informasi dari pemerintah, terkait penyebaran dan penanganan virus HMPV di Indonesia, termasuk upaya pencegahan masuknya virus tersebut lewat negara asal wisatawan.

    Selain itu, Asita meminta pemerintah untuk melibatkan asosiasi pariwisata dalam mencegah masuknya virus HMPV, melalui sosialisasi ke calon-calon wisatawan mancanegara (wisman) dengan jumlah kasus HMPV yang tinggi seperti China.

    “Ini diperlukan mengingat China saat ini menjadi target wisman yang berkunjung ke Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengimbau pelaku usaha di sektor pariwisata untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE).

    Imbauan itu disampaikan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa sebagai langkah antisipasi penyebaran virus HMPV, termasuk di destinasi wisata.

    “Kami turut mengimbau kepada para operator dan pengelola destinasi pariwisata untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CHSE,” ujar Ni Luh kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Terkait perlakuan khusus kepada wisatawan yang kembali atau datang dari sejumlah negara dengan kasus HMPV seperti Malaysia dan China, Ni Luh menyebut bahwa hal ini akan menjadi ranah kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Imigrasi.

    “Itu akan menjadi ranah kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Imigrasi,” ujarnya.

    Dia menuturkan, Kemenpar selalu berkoordinasi dan merujuk pada Kemenkes dalam hal antisipasi penyebaran virus HMPV. Pihaknya turut mengimbau masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk mengikuti arahan Kemenkes.

    Ni Luh menyebut bahwa Kemenkes telah mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap waspada serta menjaga kesehatan guna mencegah risiko penularan virus ini. Selain itu, masyarakat diminta tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

    Dia mengatakan, berbagai langkah preventif bisa dilakukan oleh masyarakat seperti dengan menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan secara teratur, dan menggunakan masker di tempat umum—terutama bagi yang merasa tidak sehat—dapat membantu mengurangi risiko tertular penyakit menular.

  • Erick Thohir: Bullion Bank Bakal Akselerasi Hilirisasi Emas

    Erick Thohir: Bullion Bank Bakal Akselerasi Hilirisasi Emas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan pembentukan bank emas atau bullion bank akan turut mendorong akselerasi hilirisasi emas. 

    Erick mengatakan, pembentukan bullion bank dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan cadangan emas, meningkatkan hilirisasi sehingga yang terjadi tak hanya transaksi jual beli antara PT Freeport Indonesia dan PT Antam Tbk saja. 

    “Saya langsung loncat ke bullion bank-nya, karena kenapa? Tadi hilirisasinya harus terjadi, bukan hanya jual-beli transaksi Freeport dan Antamnya,” kata Erick dalam MINDialogue di Jakarta, Kamis (9/1/2025). 

    Erick juga menerangkan peluang pembentukan bank emas perlu dimanfaatkan mengingat Indonesia yang merupakan negara produsen emas yang cukup besar, sementara tidak memiliki cadangan emas. 

    Hal ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong percepatan hilirisasi yang memang sesuai tupoksi BUMN. Pihaknya juga akan menciptakan kebijakan-kebijakan lain untuk mendorong hilirisasi. 

    “Memang tuh kadang-kadang dengan tentu keuangan negara, ya the people kita coba dengan bullion emas ini kita dorong. Supaya megang emasnya masyarakatnya. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa memang kami di BUMN pasti mendorong upaya Bapak Presiden, Pak Prabowo, sesuai dengan asa citanya,” jelasnya. 

    Erick bercerita bahwa inisiasi tersebut dimulai ketika merger BSI dilakukan. Ternyata dia juga melihat bahwa Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM memiliki potensi mengelola tabungan emas. 

    Dia melihat keduanya menjadi dua kendaraan besar yang dapat digunakan sebagai tabungan emas di kalangan masyarakat. Untuk itu, dia memastikan bank emas akan mulai dilakukan tahun ini. 

    “Makanya waktu itu saya bilang untuk mempercepat hilirisasi ya kita dorong bullion bank yang selama ini kita tidak punya, ternyata kita urus, disambut baik dengan OJK dan lainnya. Kemarin sudah ada titik-titik sehingga kita tidak hanya tadi negara yang produksi emas, tapi juga punya reserve emas di masyarakat atau di pemerintah,” pungkasnya. 

    Dalam perkembangan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyoroti bahwa emas sedang diminati investor karena dianggap sebagai safe haven, terutama dalam situasi geopolitik yang tidak stabil dan dinilai cukup tangguh menghadapi tekanan inflasi.

    “Saya percaya emas ini enggak meredup. Dengan situasi geopolitik yang sekarang semakin tidak terprediksi, dan aset yang juga naik turun harganya, banyak asset management company [dunia] pada investasi lagi ke emas,” ujarnya di Jakarta pada Mei 2024. 

    Di sisi lain, dia menuturkan seiring prospek komoditas emas, Kementerian BUMN juga berupaya membangun ekosistem emas dalam negeri. Salah satunya melalui smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, yang ditaksir mampu menghasilkan 50 ton emas batangan per tahun. 

    Kartika atau akrab disapa Tiko turut mendukung Pegadaian untuk bertransformasi menjadi bullion services atau ekosistem emas. Sebab, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, Pegadaian dinilai siap untuk melakukan layanan transaksi jual beli emas.

  • Petronas Resmi Investasi di Lapangan Hidayah, Pengamat: Angin Segar Lifting Minyak

    Petronas Resmi Investasi di Lapangan Hidayah, Pengamat: Angin Segar Lifting Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai tercapainya keputusan investasi akhir (FID) pengembangan Lapangan Hidayah menjadi angin segar untuk meningkatkan lifting minyak nasional. 

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengingatkan Petronas Indonesia untuk mampu mengejar target on stream lapangan di Wilayah Kerja North Madura II itu pada akhir 2026.

    SKK Migas pun telah meminta perusahaan asal Malaysia itu mempercepat target on stream menjadi pada 2026 dari sebelumnya pada kuartal I/2027.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengingatkan Petronas untuk konsisten menjalankan work program & budget (WP&B) untuk dapat mencapai target.

    “Serta SKK Migas harus mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memitigasi setiap potensi hambatan,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Di sisi lain, Bisman juga mengingatkan pemerintah harus mampu menciptakan iklim usaha hulu migas yang menarik. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan mendukung jika ada masalah terkait dengan daerah, lingkungan dan masyarakat.

    Terlepas dari hal itu, Bisman menilai persetujuan investasi Petronas di Lapangan Hidayah merupakan angin segar untuk peningkatan lifting nasional.

    Adapun, produksi di Lapangan Hidayah diharapkan berada pada kisaran 8.973 barel minyak per hari (bopd) dan akan meningkat menjadi 25.276 bopd saat mencapai puncak produksi (peak production).

    Menurut Bisman, dengan potensi kontribusi tersebut Petronas bisa menjadi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan lifting kelima terbesar di Tanah Air.

    “Kita berharap target ini bisa terpenuhi, oleh karena itu SKK Migas dan pemerintah harus mendorong dan mengantisipasi potensi hambatan yang terjadi,” tambah Bisman.

    Senada, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal juga mengatakan, potensi produksi sebesar 25.276 bopd di Lapangan Hidayah oleh Petronas menjadi kabar baik guna mengejar target produksi 1 juta bopd pada 2030.

    Oleh karena itu, dia berharap semakin banyak KKKS lain yang melakukan eksplorasi di lapangan lain. 

    “Jadi pekerjaannya masih banyak, masih jauh, mencapai 1 juta barel di 2030, Pak Menteri [bahkan] ingin lebih cepat di 2029,” kata Moshe.

    Sebelumnya, Petronas telah meraih persetujuan FID untuk pengembangan lapangan Hidayah. Adapun, pengelolaan lapangan tersebut akan dilakukan oleh anak usaha Petronas, yakni PC North Madura II Ltd. PC North Madura II Ltd. merupakan operator yang memegang 100% partisipasi interest dalam kontrak bagi hasil ini.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswato mengatakan, Petronas sudah menyetujui FID Lapangan Hidayah pada 30 Oktober 2024. Dia juga menyebut penemuan pertama di lapangan yang berlokasi 7 kilometer di utara Pulau Madura itu terjadi pada 7 Januari 2021 melalui pengeboran perdana di sumur Hidayah 1. Kemudian, PoD I lapangan ini disetujui pada 30 Desember 2022.

    Adapun, nilai investasi yang digelontorkan Petronas untuk Lapangan Hidayah mencapai US$3,5 miliar atau setara Rp56,78 triliun asumsi kurs Rp16.225 per dolar AS.

    Djoko pun mengingatkan salah satu tantangan yang dihadapi industri hulu migas Indonesia saat ini adalah bagaimana mempercepat tata waktu eksploitasi, dari penemuan cadangan sampai produksi dimulai.

    Oleh karena itu, tantangan ini harus bisa dijawab di Lapangan Hidayah. Apalagi pemerintah dan Petronas akan terus berpegang pada target onstream di akhir 2026.

    “Tim manajemen proyek SKK Migas dan Petronas perlu mengawal pencapaian target ini dengan ketat sehingga tidak terjadi penundaan,” ucap Djoko.

    Dia menuturkan pengembangan lapangan dan pembangunan fasilitas produksi di Lapangan Hidayah bertujuan untuk memproduksikan perkiraan cadangan minyak sebesar 88,55 juta barel minyak bumi (MMSTB) hingga 2041. 

  • Maju Mundur Perpanjangan HGBT Kala Harga Gas Asean Lebih Murah

    Maju Mundur Perpanjangan HGBT Kala Harga Gas Asean Lebih Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Perpanjangan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) hingga kini belum ada kepastian. Ketidakpastian tersebut membuat pelaku industri resah, padahal kebijakan gas murah dinilai penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

    Untuk diketahui, program gas murah untuk tujuh sektor industri telah berakhir pada 31 Desember 2024. Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan kepastian kelanjutan harga gas US$6 per MMBtu itu. Alhasil, pelaku industri saat ini dikenakan tarif komersial. 

    Di sisi lain, seiring kurangnya pasokan gas pipa di wilayah strategis seperti Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, Lampung, dan Jawa bagian barat, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN menyediakan pasokan alternatif berupa gas hasil regasifikasi LNG. Harga gas regasifikasi untuk industri dipatok sebesar US$16,67 per MMBtu dari 1 Januari-31 Maret 2025.

    Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Budi Susanto mengatakan, apabila HGBT tidak diperpanjang, daya saing industri petrokimia berpotensi makin terpuruk. 

    Apalagi, harga gas bumi di Indonesia masih terbilang mahal jika dibandingkan dengan negara-negara Asean. Adapun, harga gas di Malaysia sebesar US$4,5 per MMBtu, Thailand sebesar US$5,5 per MMBtu, dan Vietnam mencapai US$6,39 per MMBtu. 

    “Kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi sehingga industri petrokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi atau investasi,” ujar Budi, dikutip Kamis (9/1/2025).

    Budi menilai pemerintah semestinya mendukung keberlanjutan gas murah yang disebut akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional yang ditargetkan 8%. 

    “Jika aturan HGBT tidak dilanjutkan berarti industri semakin terpuruk dan target untuk pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah sulit tercapai,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian perpanjangan HGBT pada Januari ini. 

    Sebab, industri keramik merasa keberatan dengan harga terbaru dari gas regasifikasi yang selisih 2,5 kali lipat dibandingkan harga HGBT, yakni sebesar US$16,77 per MMBtu. Harga tersebut terbilang tinggi dan merugikan industri keramik dalam negeri.

    “Dengan kebijakan tersebut artinya ini merupakan harga gas termahal di kawasan Asia Tenggara,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mengendalikan kebijakan harga gas. 

    Dia pun mengungkap dampak dari penerapan harga gas regasifikasi LNG sebesar US$16,77 per MMBtu di saat kelanjutan kebijakan HGBT belum disahkan di tahun ini.

    “Aksi industri menurunkan produksi dan manfaatkan stok yang ada untuk penuhi order yang sudah komit dan sisanya deal order baru tanpa produksi baru,” kata Yustinus kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025). 

    Yustinus menerangkan, penerapan harga gas regasifikasi juga sempat diberlakukan sejak Mei 2024 dengan harga US$13 per MMBtu. 

    Sementara itu, dia juga menuturkan harga gas regasifikasi tersebut juga masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga komersial via pipa seharga US$9,16 per MMBtu.

  • MIND ID Sebut Freeport Ingin Izin Ekspor Konsentrat Diperpanjang 1 Tahun

    MIND ID Sebut Freeport Ingin Izin Ekspor Konsentrat Diperpanjang 1 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN pertambangan, MIND ID mengungkap pihak PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berupaya untuk mendapatkan perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga yang berakhir pada 1 Januari 2025. 

    Hal ini menyusul insiden kebakaran yang membuat smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur berhenti beroperasi sejak Oktober 2024.

    Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan, pengajuan perpanjangan izin ekspor untuk PTFI dilakukan seiring dengan kondisi force majeure. 

    “Force majeure itu kita ingin dapet juga bisa melakukan kegiatan ekspor, nah ekspornya kita melihat dari sisi perbaikan baru bulan Juni, setelah bulan Juni ramp up sampai Desember,” kata Dilo kepada wartawan, Kamis (9/1/2025). 

    Kondisi penghentian paksa operasional di smelter tersebut masih dilakukan seiring dengan perbaikan yang masih berjalan. Adapun, saat ini proses pemulihan baru sekitar 40% dari total kapasitas produksi smelter tersebut. 

    Dia menerangkan bahwa proses perbaikan kapasitas smelter terus dilakukan secara bertahap, pemulihan pertama akan selesai pada Juni 2024 hingga Desember 2024. 

    Secara terperinci, ramp-up produksi direncanakan akan mulai dari 40%, bertahap ke 60%, lalu 80%, dan 100% operasional dengan kapasitas penuh pada akhir tahun. 

    “Kita tadinya minta ngajuinnya 1 tahun untuk bisa dapet tetap bisa melakukan ekspor terkait sama force majeure. Tapi kayaknya mungkin dari pemerintah melihat supaya kita juga mau mengakselerasi percepatan daripada perbaikannya mungkin hanya dikasih izinnya nggak sampai Desember,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, Dilo menuturkan bahwa ekspor konsentrat tembaga memicu kerugian finansial bagi PTFI. Setidaknya sebanyak 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang tidak terserap sehingga hal tersebut menjadi alasan PTFI mengajukan relaksasi ekspor. 

    “Kalau konsentrat kita itu dari 3 juta ton, 1,3 juta tonnya ke PT Smelting, Gersik, Manyar. Yang 1,7 juta ton itu nanti ke JIIPE. Yang bermasalah ini kan yang ke JIIPE. Jadi yang cuma yang 1,7 juta ton, yang 1,3 juta ton mah tetap,” katanya.

  • Coretax Bermasalah, Ini Saran Mantan Anak Buah Sri Mulyani ke Ditjen Pajak

    Coretax Bermasalah, Ini Saran Mantan Anak Buah Sri Mulyani ke Ditjen Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyarankan agar Ditjen Pajak segera memberikan solusi praktis atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pengaplikasian Coretax System atau sistem inti administrasi perpajakan.

    Coretax sendiri resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025, tetapi terdapat banyak permasalahan yang ditemui mulai kesulitan menerbitkan faktur pajak hingga tidak bisa melakukan impersonate. 

    Prastowo mengaku menerima banyak keluhan dan masukan, mulai dari wajib pajak maupun petugas pajak di lapangan. Menurutnya, para wajib pajak berjibaku menuntaskan kewajibannya agar terhindar dari kesalahan dan sanksi.

    Di sisi lain, sambungnya, para petugas pajak juga kerepotan menghadapi kendala dan keluhan yang diterima. Padahal, Prastowo yakin banyak petugas pajak yang belum cukup dibekali dengan pedoman dan solusi praktis.

    Oleh sebab itu, dia memberikan delapan solusi yang menurutnya dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu agar masalah Coretax tidak berlarut-larut.

    “Pertama, disampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Hindari unggahan-unggahan konten yang bernuansa kurang peka terhadap adanya permasalahan lapangan,” cuit Prastowo di akun X miliknya, @prastow, Kamis (9/1/2025).

    Kedua, Ditjen Pajak lebih aktif menjemput masalah ataupun komplain. Kemudian, Ditjen Pajak memberikan solusi serta panduan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

    Ketiga, Ditjen Pajak membuat panduan untuk petugas di lapangan, agar bisa memberikan respons yang tepat ke wajib pajak termasuk sosialisasi yang berkelanjutan.

    Keempat, Ditjen Pajak menyiapkan laman, kanal, ataupun contact center untuk menampung masalah serta keluhan secara cepat dan tepat. 

    “Kelima, berikan update secara berkala terhadap penanganan tiap masalah yang ada sehingga wajib pajak update dan terbantu. Termasuk melalui para intermediaries seperti konsultan, akuntan, dan lain-lain,” lanjut Prastowo.

    Keenam, Ditjen Pajak diminta menyiapkan Plan B atau sekoci sebagai alternatif solusi, khususnya hal faktur pajak dan registrasi seperti dengan parallel run SI DJP. 

    Ketujuh, Ditjen Pajak menyiapkan skenario keadaan kahar sebagai antisipasi timbulnya sanksi administratif bukan karena kesalahan wajib pajak atau petugas.

    Kedelapan atau terakhir Ditjen Pajak perlu ditunjukkan sikap belarasa, bertanggung jawab, dan memegang kendali penuh untuk mendapatkan solusi yang baik secara top-down. 

    “Baru saja kita berupaya solusi yang baik untuk PPN 12%. Semoga Coretax juga dapat diatasi dengan baik,” tutupnya.

    Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memastikan tidak akan ada denda atau sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak karena permasalahan dalam aplikasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan.

    Suryo tidak menampik masih banyak kendala yang ditemui dalam aplikasi Coretax usai diluncurkan pada awal tahun. Dia menjelaskan pengaplikasian Coretax masih dalam tahap transisi, sehingga belum akan akan ada sanksi yang dikenakan apabila berkaitan dengan penggunaan sistem baru tersebut.

    “Jadi, wajib pajak tidak perlu khawatir apabila dalam implementasi ini mungkin ada keterlambatan penerbitan faktur atau barang kali pelaporan. Nanti kami pikirkan supaya tidak ada beban tambahan kepada masyarakat pada waktu menggunakan sistem yang baru,” jelas Suryo di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Lebih lanjut, dia mengaku setiap harinya Ditjen Pajak akan memonitor dan memantau perkembangan Coretax. Suryo mengaku jika timnya menemukan permasalahan maka akan segera coba selesaikan.

    Dia menjelaskan kendala utama yang dihadapi Ditjen Pajak adalah volume pengguna Coretax yang begitu tinggi pada waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, sambungnya, Ditjen Pajak terus melakukan optimalisasi kapasitas sistem, pengelolaan beban akses, dan melebarkan bandwidth.

    “Ini baru hari keenam [setelah Coretax diluncurkan], jadi mohon maklum,” kata Suryo.

    Dua hari ini saya mendapat banyak keluhan dan masukan, baik dari wajib pajak maupun petugas pajak di lapangan.

    Saya sangat paham dan berempati bahwa ada banyak keluhan thd kendala di lapangan terkait implementasi Coretax ini. Saat ini mungkin ribuan wajib pajak sdg berjibaku…

    — Prastowo Yustinus (@prastow) January 9, 2025

  • Survei BI: Optimisme Konsumen Naik pada Desember 2024

    Survei BI: Optimisme Konsumen Naik pada Desember 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi mengalami peningkatan per Desember 2024, melanjutkan tren kenaikan pada bulan sebelumnya.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik menjadi 127,7 pada Desember 2024, lebih lebih tinggi dibandingkan dengan Oktober 2024 sebesar 125,9.

    “Meningkatnya keyakinan konsumen pada Desember 2024 didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini [IKE] dan Indeks Ekspektasi Konsumen [IEK] yang masing-masing tercatat sebesar 116,0 dan 139,5,” ujar Ramdan dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025). 

    Capaian IKE maupun IEK tersebut, sambungnya, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 113,5 dan 138,3. Adapun IKE dan IEK tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya.

    Secara lebih terperinci, keyakinan konsumen pada Desember 2024 tercatat optimistis untuk seluruh kategori pengeluaran, namun terjadi sedikit penurunan untuk kelompok pengeluaran Rp2,1 juta—Rp3 juta dan >Rp5 juta.

    Sementara persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini menguat yang tercermin dari IKE Desember sebesar 116,0 atau lebih tinggi dibandingkan pada November sebesar 113,5.

    Meningkatnya IKE didorong oleh kenaikan Indeks Penghasilaan Saat Ini, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (Durable Goods), yang mana masing-masing meningkat dari 121,9, 110,1, dan 108,4 menjadi sebesar 123,9, 112,2, dan 111,8.

    Sementara itu, keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian barang tahan lama meningkat, utamanya dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp4,1 juta—Rp5 juta dan kelompok usia 31 – 40 tahun.

    Secara spasial, sebagian besar kota mencatatkan peningkatan IKE, terbesar di Kota Banten (12,5 poin), diikuti Kota Bandar Lampung (10,7 poin), diikuti Semarang (7,0 poin), dan Manado (6,2 poin).

    Di sisi lain, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan diperkirakan meningkat. Ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha masing-masing naik dari 141,7, 136,8, dan 136,2 menjadi sebesar 143,3, 137,6, dan 137,4.

    Secara spasial, beberapa kota mencatat peningkatan IEK, terbesar di Kota Banten (12,5 poin), diikuti Bandar Lampung (11,3 poin) dan Pontianak (8,3 poin).

    Adapun rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi, proporsi pembayaran cicilan/utang, dan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan, tercatat relatif stabil dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar 74,1%, 10,5%, dan 15,5% 

    Untuk diketahui, survei konsumen yang BI itu dilakukan terhadap 4.600 responden rumah tangga di 18 kota. Survei ini menjadi informasi dini mengenai konsumsi rumah tangga, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan rumah tangga. 

  • DEN Klaim Eksportir Batu Bara Cs Tak Rugi Meski Harus Simpan Devisa 1 Tahun

    DEN Klaim Eksportir Batu Bara Cs Tak Rugi Meski Harus Simpan Devisa 1 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengklaim korporasi pengekspor sumber daya alam seperti batu bara, nikel, hingga emas tidak akan merugi meski ketentuan masa simpan devisa hasil ekspor (DHE) akan diperpanjang dari minimal tiga bulan menjadi minimal satu tahun. 

    Anggota DEN Septian Hario Seto menegaskan bahwa para eksportir akan diberi insentif yang sepadan meski harus menanamkan DHE-nya di Indonesia. Oleh sebab itu, dia meyakini para eksportir tidak akan merasa dipaksa.

    “Saya kira pemerintah akan seimbangkan, tidak rugikan operasional karena dari segi perbankan bisa bantu,” jelas Seto dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Bagaimanapun, sambungnya, sumber daya alam yang diekspor seperti kelapa sawit hingga batu bara berasal dari bumi Indonesia. Dengan demikian, menurutnya, korporasi juga perlu memberi timbal balik.

    Anggota DEN Heriyanto Irawan menambahkan bahwa tujuan pemerintah ingin memperpanjang masa simpan DHE agar membantu stabilkan nilai tukar rupiah. Dia mengingatkan kurs rupiah akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

    “Ini kita sadar kondisi di luar makin lama tidak certain [pasti]. Jadi kita tidak hanya bisa wait and see [melihat dan menunggu], kita harus ambil strategi stabilkan rupiah. Ini tujuan DHE ini,” ujar Heri pada kesempatan yang sama.

    Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meyakini strategi pemerintah menstabilkan kurs rupiah sudah terbukti berhasil lewat kebijakan DHE. Per akhir Desember 2024, sambungnya, cadangan devisa Indonesia mencapai US$155,7 miliar yang merupakan tertinggi sepanjang masa.

    “Semua currency [mata uang] kena hit [melemah] karena AS punya dolar kuat, tapi kita relatif stabil,” klaim Luhut.

    Diberikan sebelumnya, rencana memperpanjang masa simpan DHE menjadi minimal satu tahun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Saat ini, kebijakan wajib simpan DHE minimal tiga bulan sebesar 30% dari total ekspor. Eksportir wajib memasukkan dan menempatkan DHE tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan rekening khusus.

    “[DHE] akan lebih panjang [masa simpannya] minimal 1 tahun,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (8/1/2025).

    Pemerintah, tambahnya, tengah menyiapkan tambahan insentif bagi para eksportir untuk kompensasi perpanjang masa simpan DHE tersebut.

    “Kami sedang persiapkan dengan BI dan perbankan. Insentifnya [bakal] menarik,” kata Airlangga.