Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • 10 Hari Penggunaan Coretax, Anak Buah Sri Mulyani Klaim Terbitkan 845.514 Faktur Pajak

    10 Hari Penggunaan Coretax, Anak Buah Sri Mulyani Klaim Terbitkan 845.514 Faktur Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani telah menerbitkan 845.514 faktur pajak melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) baru yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB, Wajib Pajak (WP) yang sudah sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital/sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 126.590.  

    “Sementara itu, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak yaitu sebesar 34.401 dengan jumlah faktur pajak yang telah dibuat 845.514 dan faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 236.221,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025). 

    Untuk diketahui, sejak implementasi pada 1 Januari 2025, sistem pajak teranyar tersebut menghadapi sejumlah kendala. Seperti gagal log in atau masuk hingga tidak dapat menerbitkan faktur pajak. 

    Akibat kendala tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Wajib Pajak tidak perlu khawatir adanya pengenaan sanksi administrasi apabila dalam masa transisi terdapat keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak. 

    “DJP memastikan tidak ada beban tambahan kepada Wajib Pajak sebagai akibat penggunaan sistem yang berbeda antara sistem yang selama ini digunakan dengan sistem yang baru,” tuturnya. 

    Untuk itu, Ditjen Pajak menekankan akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh aplikasi yang terdapat dalam Coretax DJP,  termasuk peningkatan kapasitas Coretax DJP.

    Daftar pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya dapat diakses pada laman landas Direktorat Jenderal Pajak dengan tautan www.pajak.go.id. Apabila wajib pajak menemui kendala, silahkan menghubungi kantor pajak setempat atau Kring Pajak 1500 200.

    Adapun kendala-kendala tersebut disampaikan warganet melalui komentar di akun media sosial resmi Ditjen Pajak. 

    “Belum bisa sampai skrg min.. Ayo min diperbaiki lagi jd yg lebih apik, secara sistem maupun lainnya… Kukira td pagi jam 4an sdh bisa, eh ternyata abis kirim otp, error lg .. Ayoo min jangan buat aku dimarahin sama banyak orang,” komentar @dyahmulyadi dalam salah satu unggahan Instagram Ditjen Pajak, Jumat (10/1/2025). 

    “Seriuss..dah 10 hari faktur pajak keluaran blum bisa diproses…rasanya pen resign ajaa,” tulis @itshikkmah. 

  • RI Gabung BRICS, Mendag Blak-blakan Dampak ke Perdagangan

    RI Gabung BRICS, Mendag Blak-blakan Dampak ke Perdagangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS dapat berdampak positif terhadap kinerja perdagangan.

    Budi mengatakan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS membuka peluang untuk meningkatkan ekspor. Dia menuturkan, berbagai kerja sama akan dijajaki untuk mempermudah perdagangan luar negeri.

    “Ya kan, berbagai cara kita lakukan ya, pendekatan kerja sama regional, bilateral untuk pendekatan ekspor kita. Ya itu salah satu tujuan kita semuanya, supaya ekspor kita naik,” kata Budi Santoso, di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut, Budi menyebut Indonesia selalu terbuka dengan segala bentuk kerja sama ekonomi. Dia meyakini, keikutsertaan Indonesia dengan BRICS sudah melalui kajian yang mendalam.

    “Ya kan kita terbuka kan dengan apa namanya, kerja sama ekonomi dengan siapa pun terbuka. Ya, pasti sudah dikaji dengan mendalam ya keikutsertaan kita, yang mudah-mudahan semuanya lebih baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, lembaga riset ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) menyebutkan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS memberikan keuntungan baru khususnya dalam perluasan pasar.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan selama ini ekspor Indonesia masih bergantung dengan pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Keanggotaan baru ini, menjadikan Indonesia bisa terlepas dari AS dan Eropa dan membuka peluang pasar baru.

    “Bergabung dengan BRICS, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa. Eropa pun sebenarnya sudah mulai risih dengan kebijakan ekspor Indonesia di mana sering terlibat perselisihan dalam hal perdagangan global,” ujar Nailul, di Jakarta, Selasa (7/1).

    Dia melanjutkan, Eropa saat ini mulai menjegal perdagangan luar negeri Indonesia, salah satunya adalah melalui hambatan European Deforestation Regulation (EUDR) terhadap komoditas kelapa sawit.

    Nailul menjelaskan, pada dasarnya gerakan diplomasi Indonesia merupakan Gerakan Nonblok, di mana tidak terafiliasi ke blok mana pun, baik BRICS atau OECD. Namun, pilihan koalisi politik dan ekonomi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

  • Terjadi Perubahan Pola Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2024/2025, Ini Buktinya

    Terjadi Perubahan Pola Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2024/2025, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan total pergerakan masyarakat secara nasional tercatat turun namun mayoritas moda transportasi umum mencatatkan kenaikan signifikan. 

    Berdasarkan data Kemenhub yang dihimpun melalui Mobile Positioning Data (MPD) operator seluler, total pergerakan masyarakat secara nasional pada periode 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 atau saat Nataru mencapai 225,86 juta pergerakan. 

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 94,67 juta orang melakukan perjalanan intra dan antarprovinsi, turun 24,92% dibandingkan realisasi Nataru tahun sebelumnya yang mencapai 126 juta orang.

    Di tengah penurunan total pergerakan ini, penggunaan angkutan umum justru meningkat. Jumlah penumpang angkutan umum tercatat sebesar 17,182 juta, naik 5,07% dibandingkan tahun lalu. 

    Moda transportasi yang mencatatkan kenaikan meliputi angkutan jalan dengan 3,736 juta penumpang naik 6,85%, kereta api dengan 4,088 juta penumpang naik 6,76%, transportasi laut dengan 1,673 juta penumpang naik 7,43%, dan transportasi udara dengan 4,883 juta penumpang naik 10,76%. 

    Sementara itu, moda penyeberangan mengalami penurunan jumlah penumpang sebesar 8,47%, menjadi 2,799 juta penumpang.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo menjelaskan kenaikan jumlah pengguna transportasi umum di banyak moda merupakan dampak positif dari penurunan harga tiket pesawat hingga mudik gratis. 

    “Naiknya penggunaan angkutan umum ini terjadi karena sejumlah faktor,” jelas Budi kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025). 

    Budi menjelaskan selain tiket dan program mudik gratis, sarana dan prasarana transportasi yang semakin baik, pilihan moda transportasi semakin beragam, kenyamanan dan kemudahan akses angkutan umum juga menjadi faktor pendorong perubahan pola mobilitas masyarakat. 

    Senada, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Masyarakat (MTI) Tory Darmantoro menilai peningkatan penggunaan transportasi umum mencerminkan keberhasilan program insentif pemerintah, seperti penurunan harga tiket pesawat dan mudik gratis. 

    Program tersebut dinilai berhasil menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan moda transportasi umum, terutama bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang.

    Namun, penurunan pada moda penyeberangan dikaitkan dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi, yang turut memengaruhi jumlah pengguna jasa pelayaran.

    “Kenapa pelayaran kurang, karena berkaitan dengan cuaca ekstrem,” katanya.

  • Program Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil & Menyusui Dimulai Hari Ini

    Program Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil & Menyusui Dimulai Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita resmi dimulai di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari ini, Jumat (10/1/2025).

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura mengatakan pendistribusian MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita dimulai per hari ini.

    Dia menuturkan, sumber biaya program MBG dari APBN dengan skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha.

    Hal tersebut dia sampaikan saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan, tepatnya di Posyandu Anyelir dan Dahlia.

    “Jadi ini bisa dikatakan bagian dari APBN tentunya. Namun skemanya adalah perjanjian kerja sama, di mana skema perjanjian kerja sama ini adalah satu skema yang wajar dan umum dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha,” kata Prita saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

    Prita menjelaskan penggunaan APBN dengan skema perjanjian kerja sama dibayarkan sesuai dengan tenggat waktu dari masing-masing perjanjian kerja sama.

    “Misalnya UMKM, tentu perjanjian kerja sama dan tenggat waktunya tidak bisa serentak karena ada kemampuan ekonomi dari masing-masing UMKM sendiri, jadi itu menjadi bahan pertimbangannya,” ujar dia. 

    Prita juga menjelaskan masyarakat dapat memberikan masukan terkait MBG di aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor, dan apabila ada keluhan, utamanya terkait menu makan bergizi gratis, dapat langsung menuju Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdekat masing-masing.

    “Kita juga terus menerima masukan-masukan dari masyarakat, misalnya, masukan masyarakat bisa diberikan di mana? Di SP4N Lapor, atau paling mudah diberikan masukan kepada SPPG-nya langsung karena SPPG-nya ini memang didesain untuk erat dan dekat dengan para penerima manfaat, jadi bisa memberikan masukan, oh ini begini, begitu, silakan,” paparnya.

    Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita menjelaskan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita diberikan setiap Jumat.

    Untuk ibu hamil, dia menyebutkan Program MBG di Ciracas diberikan sebanyak 28 porsi, menyusui 38 porsi, dan balita 236 porsi, sehingga total diberikan sebanyak 302 porsi.

  • Hutama Karya Kebut Proyek Strategis di IKN, Begini Progresnya

    Hutama Karya Kebut Proyek Strategis di IKN, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) tengah mempercepat pengerjaan proyek-proyek strategis di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini dilakukan seiring arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pembangunan ibu kota baru dapat rampung dalam 4 tahun.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan bahwa untuk mempercepat progres proyek, perseroan memanfaatkan teknologi canggih dan pengelolaan proyek berbasis digital antara lain Building Information Modeling (BIM) untuk integrasi desain dan perencanaan.

    Adapun, untuk finisher, Hutama Karya menggunakan mmGPS untuk memastikan presisi pekerjaan pengaspalan, optimalisasi sumber daya manusia, hingga pengawasan ketat terhadap jadwal pelaksanaan.

    “Kami terus berupaya mengoptimalkan semua lini proyek, baik dari segi waktu, kualitas, maupun keberlanjutan. Kami yakin seluruh proyek akan selesai tepat waktu dan tepat mutu, untuk mendukung Presiden Prabowo dalam menyelesaikan pembangunan di IKN,” kata Adjib dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

    Selain proyek di atas, Hutama Karya juga mengerjakan pembangunan Masjid Negara IKN yang saat ini telah mencapai progres 58,54%. Proyek masjid ini diharapkan dapat selesai pada bulan juli 2025. Desain masjid yang unik dengan kubah menyerupai sorban menjadi salah satu ciri khas proyek ini.

    “Selain itu, beberapa proyek strategis lainnya yang dikerjakan oleh Hutama Karya juga menunjukkan kemajuan signifikan, antara lain Sarana dan Prasarana 1B 75,22%, Jalan Tol Segmen P. Balang – Sp. Riko 55,37%, dan Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP 38,08%,” ujar Adjib.

    Hutama Karya berkomitmen penuh untuk mendukung pembangunan IKN sebagai tonggak kemajuan bangsa, yang tidak hanya fokus pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga memastikan setiap infrastruktur yang dibangun memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. 

    “Harapannya setelah selesai, infrastruktur yang dibangun oleh Hutama Karya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, mulai dari peningkatan aksesibilitas melalui jalan tol, fasilitas kesehatan berstandar internasional, bandara modern hingga masjid  dengan arsitektur yang menakjubkan. Semua ini akan mendukung visi IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan,” ungkap Adjib.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyampaikan total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7%.

    Perinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8%, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.

    Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang telah rampung konstruksinya untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur tersebut di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

    “Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujar Diana.

  • Indonesia Gabung BRICS, Bahlil Buka Peluang Impor Minyak Rusia

    Indonesia Gabung BRICS, Bahlil Buka Peluang Impor Minyak Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan Indonesia membeli minyak dari Rusia. Hal ini seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan forum ekonomi BRICS.

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Bahlil menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    Oleh karena itu, dia mengatakan sah-sah saja jika kelak ada peluang untuk RI bisa membeli minyak dari Rusia. Di sisi lain, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Pemerintah Rusia menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh forum ekonomi BRICS. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Rusia mengatakan pencalonan Indonesia telah diajukan dan disetujui sebelumnya selama fase pertama ekspansi BRICS pada KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2023.

    “Namun, karena pemilihan presiden 2024, Indonesia memutuskan untuk menunda permintaan resmi Jakarta sambil menunggu pelantikan kepala negara yang baru dan penunjukan kabinet yang baru,” demikian ungkap Kemlu Rusia dalam keterangan resminya.

    Kemlu Rusia mengatakan Indonesia memiliki kesamaan nilai dengan BRICS yang mendukung kerja sama multilateral berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, keterbukaan, pragmatisme, solidaritas, dan konsensus.

    “Keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan membantu meningkatkan otoritas dan prestise kelompok ini lebih jauh lagi,” ungkapnya.

    Rusia mengatakan pihaknya akan memfasilitasi konsolidasi yang konsisten antara negara-negara Selatan dan Timur untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang.

  • Ditjen Pajak Minta Maaf Coretax Bermasalah

    Ditjen Pajak Minta Maaf Coretax Bermasalah

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan permintaan maaf akibat Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) bermasalah sedari awal meluncur pada 1 Januari 2025. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan permintaan maaf itu melalui keterangan resmi, Jumat (10/1/2025). 

    “Kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala – kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax DJP yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan,” ujarnya. 

    Dwi menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memperbaiki kendala yang ada dan memastikan layanan Coretax dapat berjalan dengan baik. Selama 10 hari mengalami eror, Dwi menyampaikan Ditjen Pajak sudah melakukan berbagai upaya perbaikan. 

    Meliputi perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas bandwidth, penunjukan penanggung jawab perusahaan (role access/impersonate) dan penunjukan penanggung jawab kegiatan administrasi perusahaan (PIC) dalam rangka pembuatan faktur pajak.

    Upaya lainnya, pembuatan faktur pajak baik yang disampaikan secara biasa maupun dalam bentuk *.xml. Sampai saat ini, kapasitas sistem aplikasi Coretax DJP sudah dapat menerima faktur yang dikirim dalam bentuk *.xml sampai dengan 100 faktur per pengiriman dan akan terus ditingkatkan kapasitasnya serta perbaikan fitur pencetakan dokumen faktur pajak.

    Perbaikan lainnya yakni pendaftaran yang meliputi pengaturan ulang kata sandi, pemadanan NIK-NPWP, pelaksanaan update data, dan penggunaan kode otorisasi sertifikat elektronik melalui pengenalan wajah (face recognition).

    Kemudian pembayaran yang meliputi aplikasi pembuatan kode billing, pemindahbukuan, dan pembayaran tunggakan (utang pajak) berupa STP maupun SKP. 

    Terakhir, perbaikan layanan pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh, Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

    “Kami akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh aplikasi yang terdapat dalam Coretax DJP, termasuk peningkatan kapasitas Coretax DJP,” tutur Dwi. 

    Adapun, ribuan komentar keluhan terkait Coretax memenuhi unggahan Ditjen Pajak di media sosialnya. 

    Salah satunya, pemilik akun @eriskaruth yang mengeluhkan tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Sementara layanan bantuan email maupun Kring Pajak juga tak direspon. 

    “Helpdesk ga di jawab min, akses ke coretaxnya ga bisa sampe bela belain buka tengah malam juga sama aja, gimana nih.. sedangkan invoice udh numpuk minta buat faktur pajak,” tulisnya, dikutip pada Jumat (10/1/2025). 

  • Kementan Siapkan Anggaran Rp10 Triliun untuk Bantuan Alsintan 2025

    Kementan Siapkan Anggaran Rp10 Triliun untuk Bantuan Alsintan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pada 2025. Langkah ini dilakukan guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Total alsintan yang disiapkan untuk seluruh pengadaan ini tahun (2025) nilainya kurang lebih Rp10 triliun, untuk seluruh Indonesia,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Amran mengungkapkan bahwa anggaran Rp10 triliun akan digunakan untuk pengadaan berbagai jenis alsintan, termasuk traktor roda 4, traktor roda 2, combine harvester, rice transplanter, dan pompa air.

    Meskipun anggaran sudah disebutkan, Mentan belum merinci jumlah pasti alsintan yang akan disiapkan dengan anggaran Rp10 triliun tersebut. Namun, alokasi ini akan mencakup seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, pemerintah juga menganggarkan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung produktivitas pertanian.

    Infrastruktur irigasi yang akan dibangun mencakup saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder. Proyek ini akan mencakup dua juta hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia.

    “Bapak Presiden (Prabowo Subianto) setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU, anggarannya Rp12 triliun untuk seluruh Indonesia,” ujar Mentan.

    Amran menuturkan bahwa melalui Instruksi Presiden (Inpres), Pemerintah mendukung perbaikan sistem irigasi nasional.

    Mentan menjelaskan bahwa perbaikan sistem irigasi ini akan meningkatkan indeks pertanaman (IP) serta produktivitas padi di Indonesia. Perbaikan saluran irigasi diharapkan mendukung ketahanan pangan nasional.

    Pemerintah pusat bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk merealisasikan proyek besar ini. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan irigasi juga akan digunakan untuk memperbaiki sistem distribusi air.

    Mentan memberikan penghargaan tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan krusial terkait pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi. Kebijakan tersebut dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan.

    Meski begitu, Mentan mengatakan bahwa pembenahan sistem irigasi pertanian, menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah di setiap tingkatannya. Baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

    Diketahui, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi nasional pada tahun 2025 mencapai 32 juta ton, lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya yang sebesar 30 juta ton.

    Dengan bantuan alsintan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, pemerintah yakin dapat mencapai target produksi padi tersebut. Semua ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan di Indonesia pada tahun 2027.

    “Target produksi nasional dari 30 juta ton menjadi 32 juta ton pada 2025, saya yakin akan tercapai,” kata Mentan.

  • Warganet Serbu Akun Ditjen Pajak, Keluhkan Eror Coretax

    Warganet Serbu Akun Ditjen Pajak, Keluhkan Eror Coretax

    Bisnis.com, JAKARTA — Warganet ramai-ramai menyerbu akun media sosial Direktorat Jenderal/Ditjen Pajak seperti Instagram dan X, karena masalah eror Coretax yang tak kunjung teratasi. 

    Coretax sejatinya mulai berlaku per 1 Januari 2025. Alhasil sejumlah layanan yang sebelumnya tersedia di laman DJP Online, kini beralih ke Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) tersebut. 

    Pada kenyataannya, hingga hari kesepuluh Januari, sistem tersebut masih tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Utamanya para pegawai di perusahaan yang mengurus seputar perpajakan. 

    Solusi Kendala Password dan Passphrase di Coretax#KawanPajak, mengalami kendala saat membuat password atau passphrase di Coretax? Berikut beberapa tips yang bisa membantu!

    Hindari penggunaan karakter khusus tertentu yang dapat menyebabkan masalah saat pembuatan password… pic.twitter.com/7WeJqiUt1E

    — #PajakKitaUntukKita (@DitjenPajakRI) January 9, 2025

    Bisnis pun pada hari ini, Jumat (10/1/2025), melakukan beberapa kali percobaan untuk masuk ke sistem DJP Online maupun Coretax di laman resmi pajak.go.id, namun terus gagal. 

    Meski banyak keluhan, Ditjen Pajak tetap rajin membagian informasi dan panduan mengakses Coretax. 

    Sebagai contoh di akun Instagram @ditjenpajakri, dalam salah satu unggahan soal pemberitahuan akses Coretax, mendapat lebih dari 2.500 komentar keluhan. 

    Akun bernama @chandrabeea, seorang penulis, melontarkan kritik dan keluhan karena kurangnya sosialisasi terkait Coretax. 

    Menurutnya, tidak semua orang memantau medsos milik Ditjen Pajak, dan sosialisasi juga perlu dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui email. 

    “Katanya sekarang semua lewat coretax, tapi sistemnya masih ga beres. Mau login ke coretax disuruh reset password, tapi sampai sekarang ga ada email konfirmasi resetnya. Mau ngurus NPPN pake cara lama ga bisa. Bahkan di laman home DJP ga ada pilihan login ini gimana ya? Kasian penulis, ga ada NPPN potongan royaltinya gede banget. What did we do to deserve this, sih?” tulis, dikutip pada Jumat (10/1/2025). 

    Akun warganet lainnya yang bernama @didio_156 memberikan masukan agar aplikasi tersebut hendaknya uji coba 6-8 bulan sebelum implementasi agar dapat mengatasi masalah yang terjadi. 

    Pasalnya, ketika Wajib Pajak (WP) bertanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah satu dan lainnya, kadang muncul jawaban yang berbeda dan memunculkan ambigu.  

    “Kita di jadikan kelinci percobaan sedangkan yg harusnya sudah bisa terbit faktur jadi tertunda, buang waktu, menguras pikiran dan emosi juga jujur saja, perihal perubahan tarifnya pun terjadi perbedaan sehingga multitafsir jadinya, masak setiap ada perubahan itu saja terus masalahnya,” unggahnya. 

    “Bayar pajak telat didenda, terus kalo coretax telat gbs diakses siapa yg denda?” keluh akun dengan nama @nurazizahrooo.

    Pemilik akun @mt.taufiq.s meminta pemerintah untuk menunda sistem tersebut sampai benar-benar siap digunakan. Menurutnya, fitur-fitur yang sebelumnya terdapat dalam DJP Online sudah cukup memudahkannya. 

    “Kembalikan fitur2 yg kemarin seperti e-faktur salah satunya. Interface juga lebih ramah tampilannya ketimbang coretax yang sekarang. Jangan dipaksa pake sistem yang baru, yang ada pekerjaan WP jadi terhambat dan kacau administrasinya. Mohon dipertimbangkan kembali,” tuturnya. 

  • Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Eks Adaro, Bahlil: Sudah Positif

    Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Eks Adaro, Bahlil: Sudah Positif

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah secara positif akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” kata Bahlil singkat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dengan demikian, kini Muhammadiyah telah memilih. Sebab, sebelumnya pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas PKP2B untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

    Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.   

    “Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian, juga nanti ada operating company,” tuturnya beberapa waktu lalu. 

    “Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah,” imbuhnya.