Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Peresmian Istana Negara di IKN Dijadwalkan Bulan Ini, Tapi Masih Tunggu Restu Prabowo

    Peresmian Istana Negara di IKN Dijadwalkan Bulan Ini, Tapi Masih Tunggu Restu Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana untuk melakukan peresmian sejumlah infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah rampung pembangunannya pada Januari 2025.

    Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku hingga saat ini belum mengantongi jawaban dari Presiden Prabowo terkait dengan rencana peresmian tersebut.

    “Belum ada respon dari Pak Presiden, tapi kalau tanya lebih detail mungkin karena sudah ada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), jadi Pak Presiden mungkin diskusinya sama OIKN,” jelasnya saat ditemui di Kawasan Universitas Indonesia, Jumat (10/1/2025).

    Dengan demikian, Dody menyebut hingga saat ini belum mendapat kepastian kapan proses peresmian sarana dan prasarana di IKN yang telah rampung itu bakal dilanjutkan. Dia menjelaskan, setidaknya terdapat 7 infrastruktur yang rencananya bakal diresmikan.

    Di samping itu, peresmian 7 infrastruktur itu juga semula direncanakan bakal dilakukan bersamaan dengan seremoni groundbreaking investasi tahap 9 di IKN.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Muhammad Zainal Fatah memberi bocoran, selain Istana Presiden gedung Kemenko Infrastruktur juga masuk ke dalam infrastruktur yang bakal diresmikan Prabowo dalam waktu dekat.

    “Intinya nanti kan tergantung Pak Presiden meresmikannya kapan, [kami] belum mendapat [informasi], nanti kalau dapat pasti dikabarin,” tambahnya.

    Sebelumnya, kabar mengenai peresmian sejumlah sarana dan prasarana di IKN dan groundbreaking investasi bakal dilakukan bulan ini disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono. Dia menjelaskan, pihaknya telah bersurat dan menunggu ketersediaan Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan kerja tersebut.

    “Menteri PU mengusulkan [ke Presiden] untuk meresmikan beberapa bangunan. Kami juga mengusulkan beberapa groundbreaking,” jelasnya.

    Adapun, Basuki menjelaskan bahwa nilai investasi dari seremoni groundbreaking tersebut bakal mencapai Rp6,5 triliun.

  • Anwar Abbas Buka Suara Soal Muhammadiyah Resmi Kelola Tambang Eks Adaro

    Anwar Abbas Buka Suara Soal Muhammadiyah Resmi Kelola Tambang Eks Adaro

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas buka suara soal organisasinya yang akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    Adapun pernyataan mengenai Muhammadiyah bakal mengelola tambang eks Adaro sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Menanggapi hal itu, Anwar tak membantah maupun membenarkan secara langsung pernyataan Bahlil. Anwar hanya menyebut pihaknya yakin dan percaya dengan Bahlil.

    “Kalau sudah Pak Bahlil yang bicara baru kita yakin dan percaya,” kata Anwar kepada Bisnis, Sabtu (11/1/2025).

    Kendati, Anwar tak mau bicara lebih banyak mengenai pengelolaan tambang Muhammadiyah. Sebab, pihaknya belum menerima langsung Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk tambang eks Adaro dari pemerintah.

    “Kalau WIUP belum di tangan, saya belum mau bicara,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa Muhammadiyah secara positif akan mengelola tambang bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” kata Bahlil singkat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Dengan demikian, kini Muhammadiyah telah memilih. Sebab, sebelumnya pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas PKP2B untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

    Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

    Dalam kesempatan terpisah, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.    

    “Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian, juga nanti ada operating company,” tuturnya beberapa waktu lalu.  

    “Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah,” imbuhnya.

  • Finalisasi Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil Segara Rapat dengan BPS

    Finalisasi Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil Segara Rapat dengan BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan finalisasi data penerima BBM subsidi terbaru.

    Dia mengatakan bahwa ESDM segera mengadakan rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemutakhiran data penerima. BPS sendiri saat ini tengah mengkonsolidasikan data penerima BBM subsidi yang berasal dari PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Kami saja belum melakukan rapat. Ini saya baru abis mau rapat sama Kepala BPS,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan skema baru penyaluran BBM subsidi bakal diterapkan usai pemutakhiran data penerima oleh BPS rampung. 

    Namun demikian, dia belum bisa memastikan skema baru itu bisa diterapkan pada Januari 2025 ini. Yang pasti, kata dia, skema baru penyaluran BBM subsidi bakal berlaku tahun ini.

    “Saya enggak bisa menjamin [berlaku Januari]. Tapi kalau tahun ini, InsyaAllah,” kata Bahlil.

    Skema baru penyaluran BBM subsidi belakangan direncanakan berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Khusus subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Dalam kesempatan lain, Bahlil mengungkapkan penggodokan skema baru penyaluran subsidi BBM telah mencapai 98%.

    “Ya 98% lah ya [progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi],” ucap Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi agar bisa langsung ke penerima.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.   

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024). 

  • PM Jepang Pastikan Ikut Andil Kerja Sama di Bidang Energi lewat PLTP Muara Laboh

    PM Jepang Pastikan Ikut Andil Kerja Sama di Bidang Energi lewat PLTP Muara Laboh

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Jepang Ishiba Shigeru memastikan akan ikut andil dalam kerja sama dengan Indonesia di bidang dekarbonisasi dan energi serta pertambangan.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai melalukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan resmi sekaligus menghadiri upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1/2025).

    “Telah disepakati untuk meningkatkan kerja sama pasokan energi yang stabil supaya dapat membantu perkembangan ekonomi secara berkelanjutan, sudah mengkonfirmasikan kerja sama di bidang dekarbonisasi,” ujarnya dalam forum itu.

    Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa di bidang energi dan bidang pertambangan akan dilakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh.

    “Serta di bidang pertambangan mineral yang kritis serperti PLTP Muara Laboh Sumatra Barat di bawah Asia Zero Emission Community,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia melanjutkan bahwa kerja sama lain di bidang hidrogen amonia biofil dan sebagainya.

    “Kami ingin mendorong kerja sama di bidang sumber daya dan infrastruktur untuk menjaga jaminan keamanan energi dan dekarbonisasi melalui berbagai jalur,” pungkas Ishiba.

  • Komitmen Tata Kelola Perusahaan, Pertamina Torehkan Prestasi 2024

    Komitmen Tata Kelola Perusahaan, Pertamina Torehkan Prestasi 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) secara berkelanjutan terus perkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh bisnis usahanya.

    Berbagai capaian telah diraih oleh perusahaan, salah satunya ditunjukkan pada kepatuhan dan pencapaian dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat di lingkungan Pertamina Group.

    Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina berkomitmen penuh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

    Pada tahun 2024, jumlah Wajib Lapor LHKPN Pertamina Group merupakan yang terbanyak dari seluruh BUMN.

    “Walau menjadi yang terbanyak namun tingkat kepatuhan wajib lapor di Pertamina mencapai 100 persen pada periode tahun sebelumnya dan seluruhnya tepat waktu,” ungkap Fadjar.

    Fadjar menambahkan, perbaikan tata kelola Pertamina juga dilakukan dengan memperkuat kebijakan pengendalian dan pencegahan praktik penyuapan dengan memperbaharui Sertifikat SMAP ISO 37001:2016.

    “Secara berkala Pertamina memperbaharui sertifikasi di bidang GCG, termasuk SMAP ISO 37001:2016. Komitmen dan kepatuhan tersebut berdampak positif bagi kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir,” imbuhnya.

    Komitmen Pertamina dalam penerapan tata kelola yang baik tersebut, kata Fadjar telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga independen.

    Salah satunya dengan diraihnya predikat Perusahaan Sangat Terpercaya (Indonesia Most Trusted Company) dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024 yang diberikan oleh Majalah SWA bersama Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).

    “Pertamina dinilai berhasil membangun sistem manajemen yang optimal di perusahaan sesuai prinsip, tata nilai dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan,”pungkas Fadjar.

    Selain Pertamina, pengakuan juga diberikan oleh CGPI kepada anak usaha Pertamina antara lain, PT Patra Jasa dan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) yang dinobatkan sebagai Indonesia Trusted Companies, serta PT Pertamina Training & Consulting sebagai Indonesia Fair Trusted Companies.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • Nasib Program HGBT di 2025, ESDM Masih Hitung Harga Hulu

    Nasib Program HGBT di 2025, ESDM Masih Hitung Harga Hulu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menghitung harga sebelum menetapkan kelanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri pada 2025.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Adapun, program HGBT menyasar tujuh subsektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih memperhitungkan harga di tingkat hulu serta penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee. 

    “Kami ini ingin memastikan bahwa gasnya itu ter-deliver kepada konsumen dengan harga yang baik,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (11/1/2025).

    Danan pun mengaku ingin memastikan kecukupan penerimaan negara dan ketersediaan gas sebelum melanjutkan program HGBT.

    Dia pun mengatakan pada program HBGT 2024, sebanyak 258 perusahaan dari tujuh sektor industri telah menjadi pelanggan. Dadan pun mengaku akan melakukan review kepada 258 perusahaan tersebut apakah masih layak mendapatkan HGBT atau tidak.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian mengusulkan memperluas sektor industri penerima HGBT. Kendati, Dadan menyebut usulan itu perlu didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada yang usulannya itu ada dua jenis. Satu, yang sektor industri-nya sama dengan yang sekarang yang existing, yang sudah berlaku, yang tujuh. Terus ada juga [usulan tambahan] yang di luar itu,” tutur Dadan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya masih mengkaji terkait kelanjutan program HGBT pada tahun ini. Dia juga membuka opsi untuk memangkas jumlah sektor industri penerima HGBT itu. 

    “Ada kemungkinan [memangkas jumlah perusahaan atau industri], kami lagi ada bahas, tapi belum final ya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025). 

    Selain itu, Bahlil juga mengatakan, pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan program HGBT sebelumnya. Dia menjelaskan, HGBT sejatinya bertujuan untuk memberikan keuntungan bisnis bagi perusahaan penerima. 

    Oleh karena itu, jika ada perusahaan yang sudah untung, Bahlil akan mengeluarkan perusahaan tersebut dari daftar penerima HGBT. Menurutnya, tolak ukur keuntungan perusahaan itu dilihat dari kesehatan internal rate of return (IRR). 

    “Yang IRR-nya udah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam checklist HGBT,” kata Bahlil.

  • PM Ishiba Siap Kerja Sama dengan Prabowo: Hilirisasi hingga Makan Bergizi Gratis

    PM Ishiba Siap Kerja Sama dengan Prabowo: Hilirisasi hingga Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba mengaku menyambut tawaran kerja sama dari Presiden Prabowo Subianto di lima bidang prioritas. 

    Bidang yang dimaksud, kata Ishiba swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan industrilisasi hingga makanan bergizi. 

    “Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh yang mulia bapak presiden antara lain swasembada pangan dan energi sumber daya alam, dan hilirisasi, dan industrialisasi dan makan bergizi untuk masyarakat dan bidang keamanan,” katanya dalam pertemuan bilateral dengan Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2024).

    PM Ishiba menyebut bahwa Jepang dan Indonesia memang memiliki banyak kesamaan. Mulai dari sama-sama negara berkepulauan dan merupakan wilayah maritim.

    “Dan saya merasa Jepang dan Indonesia punya banyak kesamaan. Kita sama-sama negara kepulauan dan negara maritim dan juga negara perdagangan,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Ishiba melanjutkan bahwa Indonesia-Jepang yang dari segi teritori juga memiliki kesamaan dengan berada di tengah Amerika Serikat dan China sehingga kerja sama untuk menjaga keseimbangan diplomasi sangat diperlukan.

    “Kami juga berada di tengah negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Maka kita perlu memperhatikan atas keseimbangan dalam kebijakan diplomasi,” pungkas Ishiba.

  • PTPP Siap Jadi Kontraktor Program 1 Juta Rumah Hasil Investasi Qatar

    PTPP Siap Jadi Kontraktor Program 1 Juta Rumah Hasil Investasi Qatar

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) menyampaikan komitmennya untuk turut serta merealisasikan pembangunan 1 juta rumah yang merupakan kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar. 

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menuturkan bahwa pihaknya siap menyukseskan gelombang investasi perdana pada program 3 juta rumah yang merupakan bagian strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia (PTPP) berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/1/2025).

    Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan yang siap digunakan seluas 26 hektare. Beberapa lahan itu berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Pekanbaru.

    Upaya Kerja sama Investasi Pemerintah Indonesia dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya. 

    Dengan demikian, Joko berharap proyek ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian kedua negara.

    “Sebagai perusahaan terbuka melalui berbagai proyek yang telah diluncurkan, PTPP optimis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan untuk pembangunan sebanyak 1 juta rumah.

    Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar.

    “Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya.

  • Bahlil Bakal Wajibkan Perbankan dan LK Non-Bank Danai Proyek Hilirisasi

    Bahlil Bakal Wajibkan Perbankan dan LK Non-Bank Danai Proyek Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan perbankan hingga lembaga keuangan non bank ikut berkontribusi dalam membiayai proyek hilirisasi.

    Rencana itu muncul seiring dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.  Pembentukan Satgas tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Bahlil pun ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua satgas itu. Bahlil mengungkapkan salah satu tugas dari Prabowo adalah mendorong perbankan untuk ikut membiayai proyek hilirisasi.

    “Perbankan-perbankan kita, [dan] lembaga-lembaga keuangan non-bank harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” tutur Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Menurutnya semua perbankan di Indonesia kelak harus ikut aturan main dari pemerintah. Bahlil mengingatkan perbankan tidak boleh pilih-pilih dalam mengambil peran pembiayaan proyek hilirisasi.

    Apalagi, Bahlil menilai tingkat pengembalian modal atau internal rate of return dari perusahaan di sektor hilirisasi terbilang baik. Dia memastikan seluruh IRR perusahaan rata-rata berada di posisi 11% hingga 12%.

    “IRR dalam hilirisasi kan bagus semua. Rata-rata di atas 11%-12%,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan lain, Bahlil mengakui pembiayaan dari perbankan Indonesia masih menjadi tantangan untuk mengembangkan program hilirisasi. Hal ini lah yang membuat industri pengolahan nikel 85% masih dikuasai asing.

    Menurutnya, hal ini terjadi lantaran untuk terjun ke industri pengolahan pengusaha butuh modal besar. Dia menjelaskan bank lokal memang menawarkan kredit investasi untuk industri pengolahan nikel. Namun, bank lokal mensyaratkan pengusaha harus memiliki ekuitas 30% hingga 40%.

    Bahlil berpendapat para pengusaha lokal kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, pengusaha memiliki pilihan untuk meminjam modal ke bank luar negeri.

    Meski begitu, ketika mendapat kredit investasi dari bank luar negeri, pengusaha dibebankan kewajiban membayar pinjaman pokok dan bunga. Untuk membayar itu, pengusaha membayar dari pendapatan ekspor. Nilainya bisa mencapai 60% dari pendapatan.

    “Jadi, apa yang saya bilang oleh Pak JK [Jusuf Kalla], itu benar, 60% DHE [devisa hasil ekspor] kembali ke sana [luar negeri] dari hasil industri. Tetapi itu terjadi karena memang membiayai pokok tambah bunga,” terang Bahlil di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

  • Qatar Siap Investasi 1 Juta Rumah di RI, Ara Siapkan Legalitas Lahan

    Qatar Siap Investasi 1 Juta Rumah di RI, Ara Siapkan Legalitas Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan untuk pembangunan sebanyak 1 juta rumah.

    Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar.

    “Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (11/1/2025). 

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa hal tu bakal melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Khusus terkait dengan pengadaan lahan, dia menyebut bahwa telah menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan pemanfaatan pembangunan ruang pada aset yang dimilikinya.

    Beberapa BUMN yang telah diajak berkoordinasi oleh Ara di antaranya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hingga Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

    “Kemudian saya juga menyampaikan kepada Setneg dan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN,” kata Ara. 

    Dalam aspek legalitas, Menteri Ara menyatakan juga melibatkan Kementerian Hukum untuk menyiapkan semua dasar aturan pelaksanaan di sektor perumahan.

    “Dari segi aturan hukum, yaitu hukum yang ada di Indonesia, harapan saya juga kementerian hukum juga bisa dilibatkan,” pungkasnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Qatar resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) pembangunan 1 juta rumah pada Rabu (8/1/2025). Ara menyatakan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta.  

    “Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya,” kata Maruarar atau Ara.