Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Wabah PMK Merebak, Keran Impor Daging Sapi Jelang Puasa Bakal Dibuka?

    Wabah PMK Merebak, Keran Impor Daging Sapi Jelang Puasa Bakal Dibuka?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ribuan ternak yang terjangkit wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berpotensi membuka keran impor daging sapi besar-besaran untuk memenuhi permintaan daging menjelang puasa. Alhasil, harga daging sapi diperkirakan melambung pada momentum puasa.

    Kementerian Pertanian mencatat bahwa secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK. 

    Wabah ini terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur, dengan data menunjukan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir.

    Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengaku khawatir akan adanya penurunan populasi ternak akibat wabah penyakit ini. Sebab, pada tahun lalu, dia menyebut penurunan populasi dan produksi hampir mencapai 30% imbas wabah PMK.

    Di sisi lain, permintaan daging sapi akan meningkat di dalam negeri, apalagi menjelang puasa.

    Dengan wabah PMK ini, kata Rochadi, permintaan daging sapi akan terus meningkat sedangkan populasi menurun. Imbasnya, pemenuhan daging sapi akan bergantung pada keran impor alias food trap (keterperangkapan pangan).

    “Kalau daging, diganti sama daging impor, impor [daging sapi] yang membesar nanti. Jadi ketergantungan kita terhadap impor [daging sapi] makin membesar,” kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Minggu (12/1/2025).

    Rochadi menyampaikan bahwa saat ini persentase impor daging sudah hampir mendekati 50%. Padahal, sebelumnya kebutuhan daging dalam negeri mampu diproduksi sebanyak 70%, sisanya berasal dari impor.

    Ilustrasi sapiPerbesar

    “Ketergantungan impornya membesar, harga pasti mahal, karena sapinya nggak ada, orang mintanya banyak,” ujarnya.

    Menyitir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (12/1/2025) pukul 17.46 WIB, harga daging sapi murni di pedagang eceran mencapai Rp135.100 per kilogram secara rata-rata nasional. Harganya merangkak 0,16% atau Rp210.

    Data tersebut menunjukkan harga daging sapi murni tertinggi terjadi di Papua Pegunungan tembus Rp170.000 per kilogram. Sedangkan harga terendah dipatok Rp116.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Sebelumnya, Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK. 

    Imron menyampaikan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan stakeholder lainnya untuk mengendalikan wabah PMK.

    Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.

    “PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” jelas Imron kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

    Selain vaksinasi, pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.

    Pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan desinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.

    Selain itu, Kementan juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dalam pengaturan lalu lintas ternak. “Kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari PMK,” pungkasnya.

  • Said Didu Duga ada PIK 2 dan Pejabat Desa di Balik Pagar Laut Misterius Banten

    Said Didu Duga ada PIK 2 dan Pejabat Desa di Balik Pagar Laut Misterius Banten

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menduga kemunculan pagar laut sepanjang 30 kilometer di wilayah pesisir Banten terafiliasi dengan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    “Rasanya tak masuk akal bila di wilayah pengembangan PIK 2 yang sedang berlangsung itu ada yang memagar. Kalau bukan pengembang PIK 2 [yang memagar siapa lagi?] karena itu pasti sangat mengganggu pembangunan PIK 2,” jelasnya dalam akun Youtube pribadinya, Minggu (12/1/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Said Didu menduga bahwa kemunculan pagar laut tersebut melibatkan campur tangan para pejabat desa. 

    Said menjelaskan, dalam informasi yang dihimpun oleh dirinya ditemukan kabar bahwa rencananya kawasan yang dipagar tersebut bakal dilakukan reklamasi.

    “Jadi sebenarnya dugaan saya yang terjadi adalah terjadi kongkalingkong yang sangat sistematis antara pengembang dengan lurah untuk mengakuisisi laut dan dilakukan pemagaran. Nah mekanismenya yang saya dapat informasi adalah bahwa laut yang dangkal itu diberikan surat [diterbitkan sertifikasi legalitasnya oleh desa],” jelas Said Didu.

    Dengan demikian, tambah Didu, pernyataan kepemilikan atas area laut itu yang dijadikan sebagai bahan akuisisi untuk nantinya dijadikan wilayah pengembangan dan direklamasi. Dia juga menyinggung adanya partisipasi mafia tanah dalam praktik tersebut.

    “Dugaan saya sangat kuat, sebenarnya yang terjadi adalah memang disiapkan untuk direklamasi dengan alasan bahwa dia [pengembang] sudah beli dari pemilik fiktif yang dibuat Kepala Desa,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025).

    Meski pagar laut ilegal tersebut telah disegel pihak KKP. Namun, hingga saat ini pemerintah mengaku masih belum mengetahui siapa pelakunya pasalnya masih dalam tahap investigasi.

    Akan tetapi, baru-baru ini mencuat kabar bahwa pagar tersebut dibangun oleh masyarakat sekitar. Hal itu disampaikan oleh para nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang, Banten.

    Koordinator JRP, Sandi Martapraja mengklaim bahwa pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer yang terbentang di laut pantai utara (Pantura) dibangun untuk mitigasi bencana tsunami dan abrasi 

    “Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi,” tegasnya.

  • Pagar Laut Misterius Berpotensi Usik Kehidupan 4.463 Nelayan

    Pagar Laut Misterius Berpotensi Usik Kehidupan 4.463 Nelayan

    Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) memproyeksi terdapat 4.463 jiwa nelayan yang terdampak oleh praktik privatisasi laut usai munculnya pagar laut misterius di wilayah Tangerang, Banten.

    Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menjelaskan, pasalnya pagar laut tersebut membentang sepanjang 30,16 kilometer (Km) yang tersebar di 6 kecamatan di wilayah Banten.

    “KIARA mencatat bahwa terdapat 4.463 jiwa nelayan yang hidup dan memanfaatkan perairan laut di 6 kecamatan tersebut akan terdampak dari adanya pemagaran laut di wilayah perairan Kab. Tangerang,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (12/1/2025).

    Seiring dengan hal itu, KIARA memandang bahwa aksi pemagaran laut tersebut merupakan tindakan awal dari perampasan laut.

    Padahal, tambah Susan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten telah mengetahui keberadaan pagar laut tersebut sejak 14 Agustus 2024 lalu. Hingga pada 4-5 September 2024 Tim DKP bersama Polisi Khusus (Polsus) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga disebut telah meninjau lokasi.

    Namun demikian, pemerintah dinilai tak langsung melakukan tindakan tegas atas hasil temuan tersebut. Penyegelan pagar laut itu baru dilakukan usai isu tersebut mencuat ke publik.

    “Sehingga dari rentang waktu bulan Agustus atau September 2024 hingga Januari 2025, KKP telah mengetahui adanya pemagaran laut tersebut, akan tetapi tidak ada tindakan yang serius dan tegas yang dilakukan KKP hingga akhirnya isu ini tersebar di publik pada awal tahun 2025. Ini membuktikan bahwa KKP telah melakukan pembiaran terjadinya pemagaran laut di Kabupaten Tangerang,” jelas Susan.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025). 

    Penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Langkah itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. 

    Adapun, penyegelan pagar laut tersebut juga dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

     

  • Kuota Impor Gula Rafinasi Turun jadi 3,4 Juta Ton pada 2025, Ini Alasannya

    Kuota Impor Gula Rafinasi Turun jadi 3,4 Juta Ton pada 2025, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut kuota impor gula kristal putih (GKR) atau rafinasi untuk industri turun menjadi 3,4 juta ton tahun ini, dari sebelumnya sebanyak 3,6 juta ton. 

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pengurangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan pola konsumsi masyarakat dan kebijakan pemerintah terkait kesehatan.

    “Gula konsumsi itu sudah enggak impor, kalau gula untuk industri, gula rafinasi itu tahun sebelumnya sekitar 3,6 juta ton, jadi 3,4 juta ton tahun ini. Jadi turun,” katanya saat ditemui Bisnis beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (12/1/2025).

    Putu menjelaskan bahwa penurunan kuota impor gula rafinasi ini didorong oleh menyusutnya kebutuhan konsumen terhadap produk-produk yang mengandung gula, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. 

    Selain itu, dia mencatat bahwa industri mulai beradaptasi dengan perubahan tren konsumsi ini melalui reformulasi produk. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah, seperti PP 28/2024 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai GGL (gula, garam, lemak). 

    Dalam aturan tersebut, pemerintah juga mengharapkan masyarakat untuk secara aktif mengurangi konsumsi gula. Kendati demikian, pihaknya menilai alih-alih pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) justru lebih efektif mengatur konsumsi gula. 

    Menurut Putu, kebijakan cukai pada produk-produk tertentu, terutama yang berkaitan dengan minuman manis, juga berpotensi memengaruhi industri. Cukai diberlakukan untuk produk dengan kandungan gula di atas batas tertentu. 

    “Kalau pendekatan industri, cukai ini memang industri asal kebijakannya itu bisa konsisten, terukur waktu ditentukan itu ada waktunya, itu enggak jadi isu,” ujarnya. 

    Namun, dia juga mengingatkan bahwa apabila kebijakan tidak jelas, bisa menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi industri yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

    “Tapi kalau kita dekati dengan SNI, itu ditetapkan sekian, udah enggak boleh di atas [standar kadar gula]. Kalau di atas itu sudah pidana, ini masih dalam pembahasan, masih cari titik tengahnya,” pungkasnya. 

  • Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp88.000 per Kg, Pedagang Sebut Masih Wajar

    Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp88.000 per Kg, Pedagang Sebut Masih Wajar

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) melambung hingga mencapai Rp88.000 per kilogram per hari ini, Minggu (12/1/2025).

    Pedagang cabai Guyub Rukun Pedagang Cabai PIKJ Guntur mengatakan bahwa harga cabai rawit merah dibanderol di kisaran Rp80.000–Rp88.000 per kilogram di PIKJ per hari ini. Sementara itu, untuk cabai merah keriting tembus Rp45.000–Rp55.000 per kilogram.

    Guntur mengatakan bahwa perubahan harga cabai di PIKJ masih dalam rentang yang wajar. “Perubahan harga cabai per hari ini nggak ada yang ekstrem, tingginya kisaran itu di harga grosir,” kata Guntur kepada Bisnis, Minggu (12/1/2025).

    Jika menengok Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (12/1/2025) pukul 16.09 WIB, harga cabai rawit merah naik tipis 0,76% atau sebesar Rp560 menjadi Rp74.200 per kilogram secara rata-rata nasional.

    Di sisi lain, harga cabai merah keriting terpantau mulai turun tipis 0,87%. Secara nasional, harga cabai merah keriting di pedagang eceran dibanderol Rp50.160 per kilogram.

    Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Tunov Mondro Atmojo sebelumnya menjelaskan bahwa faktor cuaca ekstrem menjadi penyebab utama harga cabai di tingkat konsumen melambung tajam.

    Pada akhir tahun lalu, Tunov menyampaikan bahwa petani cabai sudah memberikan lampu kuning terhadap komoditas cabai pada kuartal I/2025. Salah satunya disebabkan oleh cuaca ekstrem yang membuat tanaman cabai tergenang air.

    “Penyebab kenaikan harga ini, yang pasti karena banjir atau tergenang air tanaman kami. Kalau pohon cabai tergenang air dalam kurun waktu 1 bulan, itu tidak akan pernah ada yang kuat pohon cabai kalau tergenang air terus-menerus,” ujar Tunov dalam Rapat Koordinasi SPHP Cabai secara virtual, Kamis (9/1/2025).

    Tunov menyampaikan bahwa cuaca ekstrem ini terjadi hampir di semua sentra pangan, terutama di Jawa Tengah dengan tingkat kegagalan hampir mencapai 75%, imbas tergenang air hujan.

    “Ini hal sepele, tetapi sangat berpengaruh, hujan dari pagi di wilayah sentra. Rumus cabai, cabai kalau hari ini petik maka pasar akan ada barang, hari ini libur petik, hari ini juga stok pasar akan turun. Beda dengan komoditas lain,” ungkapnya.

    Dia menambahkan, cuaca ekstrem yang tinggi mengakibatkan produktivitas cabai turun karena bunga yang rontok. Imbasnya, probabilitas per pohon cabai bisa anjlok hingga 50%.

  • Nvidia Kritik Rencana Pembatasan Ekspor Chip AI oleh Pemerintahan Biden

    Nvidia Kritik Rencana Pembatasan Ekspor Chip AI oleh Pemerintahan Biden

    Bisnis.com, JAKARTA – Nvidia, raksasa pembuat chip asal Amerika Serikat (AS), mengkritik rencana pemerintahan Presiden Joe Biden yang dilaporkan akan memberlakukan pembatasan baru pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). 

    Perusahaan teknologi ini memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan ekonomi AS, menciptakan ketertinggalan bagi negara itu, dan malah menguntungkan musuh-musuhnya, termasuk China.

    Melansir dari Reuters, Minggu (12/1/2025) Wakil Presiden Nvidia Ned Finkle mengatakan bahwa pemerintah Biden tidak seharusnya mengambil langkah-langkah drastis menjelang akhir masa jabatannya, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut hanya akan merugikan industri AS. 

    “Kami akan mendorong Presiden Biden untuk tidak mendahului Presiden Trump yang akan datang dengan memberlakukan kebijakan yang hanya akan merugikan ekonomi AS, membuat Amerika mundur, dan menguntungkan musuh-musuh AS,” kata Finkle.

    Menurut laporan Reuters bulan lalu, Departemen Perdagangan AS sedang merencanakan pembatasan ekspor chip AI global dengan tujuan utama mencegah akses pelaku kejahatan terhadap teknologi ini, serta membatasi kemampuan militer China. 

    Bloomberg News melaporkan pada Kamis bahwa peraturan baru tersebut dapat segera diumumkan dengan menghalangi sejumlah negara, termasuk musuh AS, untuk mengimpor chip canggih tersebut.

    Finkle mengkritik kebijakan yang dilaporkan itu sebagai langkah yang disamarkan sebagai langkah anti-China yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan teknologi secara global. 

    Dirinya juga memperingatkan bahwa pembatasan yang ekstrem terhadap ekspor chip ini akan mendorong negara-negara untuk beralih ke teknologi alternatif. 

    “Kebijakan pemerintahan Biden di menit-menit terakhir ini akan menjadi warisan yang akan dikritik oleh industri AS dan komunitas global,” ujarnya.

    Dewan Industri Teknologi Informasi (ITI), yang mewakili perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, dan Meta, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peraturan tersebut. 

    Mereka menyatakan bahwa pembatasan ini dapat merugikan kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk menjual sistem komputasi mereka ke luar negeri dan memberikan keuntungan pasar global kepada pesaing-pesaing internasional.

    Adapun, pembatasan ekspor teknologi AS, terutama ke China, telah menjadi kebijakan yang diterapkan sejak pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan alasan keamanan nasional. 

  • Menteri AHY Andalkan Bendungan Karian, Hadapi Penurunan Muka Tanah di Jakarta

    Menteri AHY Andalkan Bendungan Karian, Hadapi Penurunan Muka Tanah di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pemanfaatan Bendungan Karian untuk mengurangi penurunan muka tanah di Jakarta.

    Pasalnya, jelas AHY, saat ini mayoritas masyarakat Jakarta masih menggunakan air tanah. Sehingga menyebabkan penurunan muka tanah hingga mengancam terjadinya banjir rob di sekitar pesisir Jakarta.

    “Kita tahu bahwa salah satu permasalahan terjadinya land subsidence karena terlalu banyak yang mengambil air tanah sehingga permukaan tanah menurun,” jelas AHY, dalam keterangan resmi Minggu (12/1/2025).

    Sejalan dengan hal itu, dia mengatakan bahwa dukungan air baku yang bersumber dari Bendungan Karian diharapkan dapat mengurangi pengambilan air tanah di Jakarta.

    Asal tahu saja, Bendungan Karian memiliki kapasitas tampung 314.7 juta m3 dan luas genangan maksimum sebesar 1,740 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan air baku sebesar 13.900 liter per detik untuk Provinsi Jakarta sebesar 3.450 liter per detik, Jawa Barat 950 liter per detik, dan Banten sebesar 9.500 liter per detik.

    Bendungan Karian juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting yakni untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Di samping itu, bendungan ini menambah kebutuhan suplesi ke Daerah Irigasi (DI) Ciujung dengan luas 21.350 hektare guna meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 207% menjadi 271%.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan selain mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan air, Bendungan Karian juga memiliki potensi untuk mendukung ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 318,6 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) sebesar 1,8 MW serta sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lebak.

    “Kita juga berharap Bendungan Karian dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah hilir dengan mereduksi banjir seluas 1.221 hektare,” pungkas Diana.

    Sekadar informasi, AHY menyebut penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir Jakarta mencapai satu meter per 10 tahun.

    Hal itu disebut bakal mengancam hidup sekitar hampir dari 20.000 Kepala Keluarga (KK) yang dikhawatirkan bakal terdampak banjir rob.

    “Ada 20.000 lebih kepala keluarga dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare. Jadi bisa dilihat teman-teman, tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana” jelasnya.

    Atas dasar hal itu, dirinya mengaku bakal berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ke depan.

    Lebih lanjut, untuk terus memastikan kondisi utara Jakarta tersebut tetap aman, maka pihaknya bakal menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk merumuskan sejumlah aturan-aturan baru.

    Salah satunya, AHY merencanakan pembatasan penggunaan air tanah bagi masyarakat du DKI Jakarta untuk menahan laju land subsidence.

    Akan tetapi, sebelum menerapkan regulasu tersebut AHY menegaskan bahwa pemerintah bakal terlebih dahulu mengebut pembangunan infrastruktur air, salah satunya pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

    “Penduduk Jakarta ini besar, padat dan tadi permukaan tanah terus menurun karena kita mengambil air dari dalam tanah,” tegasnya.

  • Gapmmi Minta Aturan Izin Air Tanah Disederhanakan, Dorong Ekspansi Industri

    Gapmmi Minta Aturan Izin Air Tanah Disederhanakan, Dorong Ekspansi Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) berharap aturan baru perizinan pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah yang baru diterbitkan dapat lebih sederhana untuk mendukung upaya ekspansi industri. 

    Adapun, beleid terbaru terkait perizinan tanah tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 14/2024 yang terbit dan diundangkan pada 9 Desember 2024. 

    Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan industri tengah menghadapi perizinan terkait Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) untuk ekspansi industri yang masih tersendat. 

    Surat izin tersebut terkendala di beberapa tempat lantaran masih menunggu revisi aturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adhi menyayangkan hal tersebut lantaran tersendatnya kebutuhan air dapat mengganggu proses produksi. 

    “Tapi intinya pemerintah sudah membuat peraturan baru untuk izin air tanah itu mudah-mudahan bisa diselesaikan,” kata Adhi saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (8/1/2025). 

    Adhi meminta peraturan dari pusat berupa Permen ESDM itu segera diambil kebijakan turunan Peraturan Daerah dari Kabupaten/Kota, Provinsi untuk aturan pelaksanaan dan diharapkan dapat lebih sederhana. 

    “Ada industri yang akan ekspansi, belum bisa dapat izin penggunaan air, padahal industri kan butuh air ya, kalau tanpa air tentunya akan sulit untuk produksi, itu masih kendala, katanya masih menunggu revisi aturan yang dijanjikan awal Januari siap aturannya,” ujarnya. 

    Adapun, Gapmmi memproyeksi kinerja pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) tumbuh di kisaran 5,5% (year-on-year/yoy) sepanjang 2024.  Perkiraan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan industri mamin terhadap produk domestik (PDB) sebesar 4,47% yoy pada 2023, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). 

  • Kadi Ungkap Dumping Baja China Banjiri Industri Otomotif, 55% Lebih Murah

    Kadi Ungkap Dumping Baja China Banjiri Industri Otomotif, 55% Lebih Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengungkap hasil penyelidikan atas dugaan praktik dumping pada produk baja Cold Rolled Coil (CRC) dari produsen China yang membanjiri pasar domestik. 

    Ketua KADI Danang Prasta Danial mengatakan impor baja asal China yang seringkali digunakan sebagai bahan baku otomotif itu terbukti dumping dengan kisaran harga lebih murah 5%—55%. 

    “KADI telah menyelesaikan penyelidikan tersebut dan ditemukan bukti dumping dengan kisaran 5,9%-55,6%,” kata Danang kepada Bisnis, dikutip Minggu (12/1/2025). 

    Adapun, pihaknya telah selesai melakukan pembuktian dan saat ini dalam tahap pembahasan kembali oleh Pemerintah terkait implementasinya, yakni Kementerian Keuangan. 

    Sebelumnya, KADI juga telah merampungkan penyelidikan dugaan praktik dumping produk impor baja hot rolled plate oleh perusahaan asal China. Hasil penyelidikan tersebut dapat mempengaruhi industri baja dalam negeri. 

    Dalam 10 tahun terakhir pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap produk baja impor dari China untuk melindungi produsen lokal.  

    “KADI baru saja selesai penyelidikan untuk produk baja hot rolled plate dari yang berasal dari RRT,” kata Danang kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/10/2024).  

    Praktik dumping produk impor baja telah lama diwanti-wanti oleh pelaku usaha lokal. Pengamanan melalui pengenaan tarif hingga larangan dan pembatasan (lartas). 

    Dalam memberikan pengamanan bagi industri dalam negeri, KADI melakukan penyelidikan untuk mengetahui produk baja impor tersebut terbukti dumping atau tidak.  

    “Jika iya, maka akan direkomendasikan pengenaan BMAD dengan besaran yang sesuai dengan hasil penyelidikan tersebut,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, berdasarkan catatan KRAS, volume impor produk CR Coil/S paling besar masuk dengan volume 1,36 juta ton, diikuti oleh produk HR Coil sebesar 1,35 juta ton pada periode Januari-Oktober 2024. 

    Direktur Utama KRAS Muhammad Akbar mengatakan, produsen baja CRC nasional sudah mengajukan kebutuhan penerapan BMAD sejak 5 tahun lalu. Hal ini pun telah ditindaklanjut oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan hingga Komite Antidumping Indonesia (KADI). 

    “Yang paling penting terutama sektor otomotif itu yang kita butuhkan bea masuk antidumpingnya adalah CRC ya cold rolled coil itu yang belum dikeluarkan oleh BMAD. Terus terang itu sudah dari 5 tahun lalu diajukan oleh industri CRC nasional bukan hanya KS [Krakatau Steel],” kata Akbar saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional rata-rata sebesar 57% per 2023. Adapun, untuk produk CRC/S utilisasinya sebesar 53% dengan total kapasitas produksi 2,6 juta ton per tahun dan kapasitas terpasang 1,4 juta ton per tahun. 

    Adapun, produk tersebut kebanyakan diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,3 juta ton dan sisanya untuk ekspor. Dengan konsumsi rata-rata 3,2 juta ton, share impor masih mendominasi sebesar 56%. 

    “Yang kita khawatirkan dampaknya satu industrialis ini sama produsen akan berubah mental jadi trader akhirnya pengangguran akan terus nambah, penganggurannya ini ratusan ribu potensinya, kalau ini kita tidak lakukan upaya yang cepat,” tegasnya. 

  • Pupuk Indonesia Tunggu Keputusan Final HGBT, Kunci Efisiensi Industri

    Pupuk Indonesia Tunggu Keputusan Final HGBT, Kunci Efisiensi Industri

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) menantikan kebijakan perpanjangan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang disebut merupakan salah satu kunci efisiensi produksi pupuk nasional. 

    Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan pihaknya menunggu penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah, sekaligus berupaya berkoordinasi melakukan masukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. 

    “Saat ini Pupuk Indonesia masih menunggu keputusan final dari pemerintah yang berencana melakukan penyesuaian terkait kebijakan HGBT tahun 2025,” kata Wijaya kepada Bisnis, Minggu (12/1/2025). 

    Perusahaan plat merah itu mengungkap bahwa fluktuasi harga gas serta kepastian pasokan gas tentunya mempengaruhi biaya produksi dan keberlanjutan operasional pabrik. 

    Apalagi, gas bumi merupakan bahan baku utama dalam produksi pupuk berbasis nitrogen, seperti urea, yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 

    “Oleh karena itu, kebijakan HGBT menjadi sangat krusial untuk memastikan efisiensi produksi pupuk sekaligus menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani, serta menjaga daya saing industri,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih memperhitungkan harga di tingkat hulu serta penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee. 

    “Kami ini ingin memastikan bahwa gasnya itu ter-deliver kepada konsumen dengan harga yang baik,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (11/1/2025).

    Dadan pun mengaku ingin memastikan kecukupan penerimaan negara dan ketersediaan gas sebelum melanjutkan program HGBT.

    Dia pun mengatakan pada program HGBT 2024, sebanyak 258 perusahaan dari tujuh sektor industri telah menjadi pelanggan. Dadan pun mengaku akan melakukan review kepada 258 perusahaan tersebut apakah masih layak mendapatkan HGBT atau tidak.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian mengusulkan memperluas sektor industri penerima HGBT. Kendati, Dadan menyebut usulan itu perlu didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto.