Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Cukai MBDK vs SNI, Mana Lebih Ampuh Lawan Risiko Produk Berpemanis?

    Cukai MBDK vs SNI, Mana Lebih Ampuh Lawan Risiko Produk Berpemanis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) makin nyata bakal diterapkan pada paruh kedua tahun ini. Kendati demikian, opsi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mengatur kadar gula dalam produk dinilai lebih efektif. 

    Untuk diketahui, rencana aturan cukai MBDK merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan risiko penyakit tidak menular (PTM) lewat PP 28/2024 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai GGL (gula, garam, lemak). 

    Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan alih-alih pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) justru lebih efektif mengatur konsumsi gula. 

    “Kalau kita dekati dengan SNI, itu ditetapkan sekian, udah gak boleh di atas [standar kadar gula]. Kalau di atas itu sudah pidana, ini masih dalam pembahasan, masih cari titik tengahnya,” kata Putu, dikutip Senin (13/1/2025). 

    Menurut Putu, kebijakan cukai pada produk-produk tertentu, terutama yang berkaitan dengan minuman manis, juga berpotensi menekan industri. Cukai diberlakukan untuk produk dengan kandungan gula di atas batas tertentu. 

    Artinya, industri masih berpeluang untuk memproduksi minuman dengan kadar gula di atas batasan cukai. Sementara, jika menggunakan SNI industri serempak harus mengikuti standar kadar gula yang ditetapkan. 

    Namun, dia juga mengingatkan bahwa apabila kebijakan tidak jelas, bisa menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi industri yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

    “Kalau pendekatan industri, cukai ini memang industri asal kebijakannya itu bisa konsisten, terukur waktu ditentukan itu ada waktunya, itu ngga jadi isu, tapi masih tidak jelas aturannya,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, dia mencatat bahwa industri mulai beradaptasi dengan perubahan tren konsumsi ini melalui reformulasi komposisi produk. 

    Di samping itu, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan pihaknya berharap agar pemerintah membatalkan penerapan cukai MBDK.

    “Kami sudah menjelaskan ke pemerintah bahwa MBDK itu tidak tepat untuk mengatasi NCD, non communicable disease. Kita berharap bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk membuat gerakan, memberikan pendidikan edukasi ke konsumen,” pungkasnya.

  • Jelang Trump Menjabat, Ekspor China Melesat Tembus Rekor Tertinggi

    Jelang Trump Menjabat, Ekspor China Melesat Tembus Rekor Tertinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekspor China mencapai rekor tertinggi karena perusahaan-perusahaan bergegas mengeluarkan barang untuk mengimbangi permintaan yang lesu di dalam negeri dan menjelang kembalinya Presiden terpilih AS Donald Trump ke Gedung Putih. 

    Data dari Bea Cukai China yang dikutip dari Bloomberg  pada Senin (13/1/2025) mencatat, ekspor naik 10,7% menjadi US$336 miliar pada Desember 2024, Hal itu mendorong pengiriman untuk keseluruhan tahun lalu ke rekor tertinggi US$3,6 triliun. 

    Sementara itu, impor naik 1% bulan lalu, meninggalkan surplus perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar US$992 miliar untuk tahun 2024.

    Nilai pengiriman naik hampir setiap bulan tahun lalu, mendorongnya melampaui titik tertinggi tahun 2022 selama pandemi. Permintaan yang kuat dari luar negeri telah membantu memberikan pertumbuhan bagi ekonomi domestik yang telah berjuang karena krisis perumahan yang berkelanjutan dan konsumsi yang lemah.

    Namun, ini mungkin salah satu titik tertinggi terakhir untuk perdagangan China, setidaknya secara langsung dengan AS. Hal tersebut seiring dengan janji Trump berjanji untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang China saat dia menjabat minggu depan. 

    Pungutan yang bersifat menghukum dapat mendorong perusahaan-perusahaan China untuk mengalihkan ekspor mereka, membanjiri pasar lain dengan barang-barang murah dan memperlebar ketegangan perdagangan.

    Harga ekspor telah turun selama lebih dari setahun karena deflasi di dalam negeri China memburuk dan menekan biaya barang. Hasilnya adalah pertumbuhan volume perdagangan Tiongkok telah melampaui nilai, dengan total volume ekspor naik 7,3% hingga November menurut Kementerian Transportasi, lebih cepat dari kenaikan nilai sebesar 5,4%.

    Hal itu dapat dilihat di pelabuhan Shanghai, yang tahun lalu menjadi pelabuhan pertama di dunia yang menangani lebih dari 50 juta peti kemas berukuran 20 kaki. Pelabuhan tersebut memproses 51,5 juta kotak tahun lalu, hampir 5% lebih banyak dari tahun 2023 dan 19% lebih banyak dari tahun 2019, setahun sebelum pandemi.

  • Pertamina Buka Suara soal Wacana Impor Minyak dari Rusia

    Pertamina Buka Suara soal Wacana Impor Minyak dari Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) buka suara soal potensi pembelian minyak mentah dari Rusia usai Indonesia resmi bergabung dengan forum ekonomi BRICS.

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen menuturkan pihaknya membuka kesempatan yang sama untuk semua jenis minyak dari negara manapun.

    Dia menjelaskan, KPI dalam melakukan pengadaan feedstock/bahan baku berupa minyak mentah disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi masing-masing kilang. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan keekonomian kilang menyesuaikan dengan kondisi pasar.

    “KPI membuka kesempatan yang sama untuk semua jenis minyak yang dapat dikelola kilang dengan efektif dan efisien,” kata Hermansyah kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Dia menuturkan proses pengadaan minyak mentah dilakukan dengan mematuhi semua ketentuan baik yang berlaku di internal, nasional maupun internasional.

    “Proses pengadaan minyak mentah di KPI juga dilakukan dengan memenuhi standar Good Corporate Governance yang berlaku di perusahaan,” jelasnya.

    Adapun, potensi impor minyak dari Rusia disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    Oleh karena itu, dia mengatakan sah-sah saja jika kelak ada peluang untuk RI bisa membeli minyak dari Rusia. Di sisi lain, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

  • Harga Cabai Meroket di Minggu Kedua Januari 2025, Ini Datanya

    Harga Cabai Meroket di Minggu Kedua Januari 2025, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga rata-rata cabai merah dan cabai rawit masih mengalami kenaikan sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa harga cabai merah mengalami kenaikan di 85,28% wilayah di Indonesia. Sampai dengan minggu kedua Januari 2025, harga cabai merah naik 34,55% dibandingkan dengan Desember 2024.

    Kendati demikian, Pudji menyampaikan bahwa secara nasional, rata-rata harga cabai rawit merah pada minggu kedua Januari 2025 masih di dalam rentang harga acuan penjualan (HAP).

    Data BPS mencatat, rata-rata harga cabai merah sampai minggu kedua Januari 2025 adalah Rp51.612 per kilogram. Perlu diketahui, HAP bawah untuk harga cabai merah adalah Rp37.000 per kilogram, sedangkan HAP atas yang ditetapkan adalah Rp55.000 per kilogram.

    “Secara rata-rata, rata-rata harga cabai merah tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa dan Sumatra sebesar Rp53.457 per kilogram, dan rata-rata harga cabai tertinggi juga terjadi di kabupaten,” kata Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Jika dilihat secara rinci, pada minggu kedua Januari 2025, rata-rata harga cabai merah di Pulau Sumatra dibanderol Rp48.148 per kilogram. Untuk wilayah ini, harga tertinggi terjadi di kabupaten Kepulauan Anambas, yakni Rp103.333 per kilogram. Sementara itu, harga terendah terjadi di kabupaten Tulang Bawang Barat, yakni Rp21.056 per kilogram.

    Untuk Pulau Jawa, BPS mencatat harga rata-rata cabai merah mencapai Rp52.421 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di Jakarta Utara, yakni tembus Rp78.333 per kilogram, sedangkan harga terendah adalah Rp16.889 per kilogram di kabupaten Bangkalan.

    Sementara itu, harga rata-rata di luar Pulau Jawa—Sumatra adalah Rp53.457 per kilogram. Adapun, harga tertinggi terjadi di kabupaten Nduga sebesar Rp180.000 per kilogram, sedangkan harga terendah terjadi di Kabupaten Bombana adalah Rp12.500 per kilogram.

    “Secara spasial, peta di wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan didominasi kembali oleh warna merah yang menunjukkan terjadinya kenaikan harga cabai merah,” ungkapnya.

    Di samping itu, Pudji mengatakan bahwa lonjakan harga komoditas juga terjadi pada cabai rawit. Sampai dengan minggu kedua Januari 2025, harga harga cabai rawit naik 42% dibandingkan Desember 2024.

    Pudji juga menyebut bahwa komoditas cabai rawit mengalami kenaikan harga di 75% wilayah di Indonesia sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    “Secara nasional, rata-rata harga cabai rawit pada minggu kedua Januari 2025 sudah berada di atas rentang HAP, yaitu mencapai Rp67.816 per kilogram,” ungkapnya.

    Asal tahu saja, HAP bawah harga cabai rawit ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram, sedangkan HAP atas adalah Rp57.000 per kilogram.

    Secara terperinci, data BPS menunjukkan harga rata-rata cabai rawit di Pulau Sumatra mencapai Rp56.573 per kilogram sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    Adapun, harga tertinggi terjadi di kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp113.333 per kilogram, sedangkan harga terendah di kabupaten Sarolangun sebesar Rp26.000 per kilogram.

    Untuk Pulau Jawa, Pudji mengungkap harga rata-ratanya adalah Rp74.262 per kilogram. Dari sana terlihat harga tertinggi terjadi di Jakarta Utara yang mencapai Rp110.000 per kilogram. Sedangkan harga terendah di level Rp24.852 per kilogram di kabupaten Bangkalan.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit di luar Pulau Jawa—Sumatra adalah Rp69.378 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di kabupaten Nduga yang tembus Rp180.000 per kilogram, sedangkan harga terendah terjadi di kabupaten Bombana sebesar Rp25.000 per kilogram.

  • China Utak-atik Kebijakan Demi Perkuat Mata Uang Yuan

    China Utak-atik Kebijakan Demi Perkuat Mata Uang Yuan

    Bisnis.com, JAKARTA – China meningkatkan dukungannya terhadap yuan dengan peringatan dan penyesuaian pada kontrol modalnya, setelah mata uang tersebut anjlok mendekati rekor terendah terhadap dolar AS dalam perdagangan luar negeri. 

    Mengutip Bloomberg pada Senin (13/1/2025), People’s Bank of China (PBOC) dalam pernyataannya menyebut bank sentral dan regulator lainnya akan memperkuat manajemen mereka terhadap pasar valuta asing, menangani segala perilaku yang dapat mengganggu ketertiban pasar, dan mencegah risiko terjadinya kelebihan yuan. Beijing akan memastikan mata uang tersebut pada dasarnya stabil pada level yang wajar.

    PBOC juga menyesuaikan aturannya untuk memungkinkan perusahaan meminjam lebih banyak dari luar negeri. PBOC menaikkan parameter makroprudensial untuk perusahaan dan lembaga keuangan pendanaan lintas batas menjadi 1,75 dari 1,5, menurut sebuah pernyataan. Terakhir kali PBOC melakukan langkah serupa adalah pada bulan Juli 2023.

    Pelemahan yuan dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh ekonomi China yang lesu, dolar AS yang lebih kuat, dan potensi kenaikan tarif AS, membuat para pedagang mempertimbangkan komitmen PBOC untuk mempertahankan mata uang tersebut. Sejauh ini, bank sentral telah menahan nilai tukar harian sedikit lebih kuat dari ambang batas 7,2 untuk menawarkan dukungan sejak Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS.

    “Untuk saat ini, stabilitas yuan tetap menjadi prioritas. Namun, dalam jangka menengah, keberhasilan strategi ini akan bergantung pada fundamental ekonomi,” kata Tommy Xie, kepala penelitian makro Asia di Oversea-Chinese Banking Corp

    Suku bunga acuan harian, yang membatasi pergerakan yuan dalam negeri sebesar 2% di kedua sisi, adalah alat yang paling sering digunakan PBOC untuk mengelola mata uang. Pada Senin, PBOC mengeluarkan penetapan lain yang jauh lebih kuat dari perkiraan pasar. 

    PBOC telah menggali lebih dalam perangkat dukungan mata uangnya bulan ini. Bank sentral berencana untuk menerbitkan sejumlah besar surat utang di Hong Kong, sebuah langkah yang akan menyerap likuiditas luar negeri dan mendorong permintaan mata uang tersebut. 

    Selain itu, PBOC telah menangguhkan pembelian obligasi pemerintah, yang dapat membantu memperlambat penurunan imbal hasil China yang tak kunjung berhenti dan mempersempit diskon suku bunganya terhadap AS.

    Bank-bank milik negara minggu lalu mengurangi pinjaman yuan mereka di Hong Kong, sehingga investor lebih sulit membangun posisi short, menurut para pedagang. 

    Namun, investor telah memperkirakan PBOC pada akhirnya akan membiarkan yuan melemah untuk mengimbangi dampak tarif potensial AS. Kehati-hatian Federal Reserve atas pemotongan suku bunga di masa mendatang di tengah data AS yang kuat pada saat PBOC diharapkan melonggarkan kebijakannya lebih lanjut juga menekan Beijing untuk menyerah. 

    Lynn Song, kepala ekonom China Raya di ING Bank mengatakan, langkah-langkah itu kemungkinan akan memberikan beberapa dukungan untuk yuan dalam waktu dekat, meskipun tidak banyak mengubah faktor-faktor yang telah berkontribusi terhadap tekanan depresiasi.

    “Pandangan kami adalah bahwa dolar-yuan akan tetap menjadi pasangan volatilitas yang relatif rendah dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya,” ujarnya.

  • Misteri Pagar Laut 30,16 Km: PIK 2 Membantah, Kerugian Miliaran Rupiah
                                    
                                
                    
                    3 jam yang lalu

    Misteri Pagar Laut 30,16 Km: PIK 2 Membantah, Kerugian Miliaran Rupiah 3 jam yang lalu

    Misteri Pagar Laut 30,16 Km: PIK 2 Membantah, Kerugian Miliaran Rupiah

    3 jam yang lalu

  • Tok! Aturan Terbit, HPP Gabah Naik Rp500 per Kg Mulai 15 Januari

    Tok! Aturan Terbit, HPP Gabah Naik Rp500 per Kg Mulai 15 Januari

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mulai 15 Januari 2025 akan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) atau naik dari sebelumnya Rp6.000 per kg.

    Hal tersebut diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) No.2/2025 tanggal 12 Januari 2025 tentang Perubahan Atas HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    “Kami bersama-sama Bulog akan memulai penyerapan mulai 15 Januari ini dengan HPP yang telah disesuaikan,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    Dalam beleid itu, pemerintah mengatur HPP gabah dan beras bagi Perum Bulog. Secara terperinci, Bapanas menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di petani sebesar Rp6.500 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%; GKP di penggilingan dipatok sebesar Rp6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.

    Gabah kering giling (GKG) di penggilingan ditetapkan sebesar Rp8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%, sedangkan GKG di gudang Bulog sebesar Rp8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%.

    Sementara itu, harga beras di gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp12.000 per kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 100%, kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 2%. 

    Arief mengatakan, jika terdapat gabah di luar ketentuan kualitas yang telah ditetapkan tersebut, maka dapat diberikan kebijakan rafaksi harga agar Bulog masih dapat menyerapnya.

    Lebih lanjut, Arief menyebut bahwa penyesuaian HPP gabah dan beras dalam beleid ini sudah sesuai dengan pasal 3 ayat 5 Perbadan No.4/2024 tentang Perubahan atas Perbadan No.6/2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Menurutnya, evaluasi perubahan HPP gabah dan beras memang perlu dilakukan secara berkala dan perhitungannya mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi dengan kondisi saat ini.

    Seiring terbitnya Kepbadan No.2/2025, Bapanas mengharapkan Perum Bulog segera bersiap mengakselerasi penyerapan gabah dari para petani agar stok beras aman dan terkendali

    “HPP gabah dan beras telah ditetapkan bagi Bulog dan berlaku mulai 15 Januari mendatang. Sementara untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) beras, masih menggunakan aturan sebelumnya dan tidak ada perubahan,” pungkasnya. 

  • Membaca Peluang dan Tantangan Perekonomian Global 2025

    Membaca Peluang dan Tantangan Perekonomian Global 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan agenda politik global berupa pemilihan umum (pemilu)–melanjutkan peristiwa yang sama di tahun 2024 lalu. Risiko politik sangat akut untuk pasar keuangan global pada tahun ini, dengan sekitar 40 negara mengadakan pemilu. Dengan semua itu, muncul lingkungan pasar baru, dengan berbagai implikasinya secara ekonomi dan politik.

    Dalam beberapa tahun terakhir, para pengambil kebijakan dan pemimpin bisnis global telah menguasai kemampuan untuk tetap nyaman dengan ketidakpastian tentang masa depan. Ketahanan ini menjadi pertanda baik saat tahun 2025 mulai ditapaki.

    Lanskap makroekonomi global makin sulit diprediksi, sebab —salah satu alasannya—keterpilihan Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS), masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Yang lain, sebut saja risiko geopolitik—disebut juga sebagai ancaman terbesar bagi bisnis untuk tahun ketiga berturut-turut sejak 2022—akan terus mengganggu pasar dan rantai pasokan global.

    Risiko geopolitik telah menjadi fitur permanen dari lanskap makroekonomi global. Ada 56 konflik bersenjata yang saat ini terjadi, jumlah tertinggi sejak Perang Dunia II, menurut lembaga think tank Institute for Economics & Peace.

    Pada tahun ini, kalangan institusi pemerintah dan swasta di berbagai negara berharap melihat beberapa perubahan yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi yang lebih luas, termasuk penyesuaian arah kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berkesinambungan dan inklusif dalam artian mampu menyerap tenaga kerja lebih besar.

    PELUANG PERTUMBUHAN

    Ekonomi global diproyeksikan tetap cukup tangguh meskipun masih dibayangi risiko geopolitik yang belum bergeser. Prognosis pertumbuhan global sebesar 3,1%—3,2% untuk tahun 2024, akan berlanjut lebih baik pada proyeksi 3,2%—3,3% di tahun ini atau setidaknya 3,0%—3,1% sekiranya eskalasi risiko geoolitik berlanjut dan ekonomi China terus melemah.

    Kemampuan negara per negara untuk beradaptasi dan menghadapi tekanan ekonomi—baik karena efek pandemi Covid-19, perang di Ukraina dan Timur Tengah hingga isu fragmentasi global—menjadi modal berharga dalam mengarungi tahun 2025 yang menantang.

    Perang Rusia-Ukraina adalah salah satu sumber risiko bagi kawasan Eropa, karena potensi pengurangan dukungan AS untuk Ukraina akan menempatkan beban lebih besar di kawasan tersebut. Mengingat ruang fiskal terbatas, tekanan ini dapat memaksa bank sentral Eropa (ECB) bergerak lebih cepat pada penurunan suku bunga acuan yang akan memperlebar perbedaan suku bunga dengan AS.

    Ekonomi AS diproyeksikan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil pada 2025 (berkisar 2%), sambil menavigasi perubahan politik, setelah kinerja tahun 2024 yang tangguh (berkisar 2,5%) di tengah suku bunga acuan yang masih tinggi (5,25%—5,50%).

    Tumpuan untuk tahun ini ada pada konsumsi yang kuat, kebijakan fiskal longgar, dan suku bunga acuan lebih rendah. Terbukti Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur tercatat 49,3 pada Desember lalu, atau 0,9 lebih tinggi dibandingkan dengan 48,4 pada November. Alhasil, perekonomian AS secara keseluruhan berlanjut dalam fase ekspansi untuk bulan ke-56 setelah pada April 2020 mengalami kontraksi.

    Sementara kawasan euro terus berjuang menghadapi hambatan ekonomi, terutama di Jerman, di mana sektor industri bermanuver untuk mempertahankan daya saing. Reformasi struktural mungkin penting untuk menghidupkan kembali kawasan utama ini. Pertumbuhan ekonomi tidak merata dan lemah, meskipun lebih kuat dari tahun 2024.

    Ekonomi Jerman—negara produsen yang dikenal amat efisien dengan tenaga kerja terampil dan ekspor manufaktur kelas atas—terus berjuang meningkatkan pertumbuhan. Sektor otomotif yang melemah menjadi simbol utama kejatuhan ekonomi terbesar di Eropa ini, karena dihadapkan pada tiga tantangan struktural. Pertama, ketergantungan yang berlebihan pada permintaan eksternal. Kedua, demografi yang tidak menguntungkan. Ketiga, produktivitas yang stagnan.

    Sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia dan merupakan seperempat dari produk domestik bruto (PDB) kolektif Uni Eropa, Jerman memiliki dampak sangat besar pada kesehatan ekonomi Eropa. Efek limpahan dari pertumbuhan yang lemah di Jerman akan menjadi hambatan, bahkan jika negara-negara di Eropa lainnya terus tumbuh.

    Krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina disebut sebagai sumber kesengsaraan Jerman. Meskipun pandangan ini benar untuk sebagian besar pada tahun 2022 dan 2023, namun bukti terkini menunjukkan narasi yang berbeda pada tahun 2024 dan 2025.

    Perekonomian Jerman sangat bergantung pada ekspor. Meskipun harga energi tetap tinggi, tetapi sekarang neraca perdagangan Jerman dan ukuran daya saing globalnya telah kembali mendekati level terakhir sebelum krisis energi.

    Ekonomi negara ini telah menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam menemukan alternatif untuk sumber energi minyak dan gas Rusia. Krisis energi tidak lagi menjadi penyebab kelesuan Jerman. Sebaliknya, kelemahan ekonomi Jerman pada paruh kedua 2024 sebagian besar dapat dikaitkan dengan penurunan signifikan dalam permintaan eksternal, terutama dari China.

    Sebagian besar kawasan Eropa akan terus menghadapi tantangan pada 2025 di tengah ketidakpastian politik domestik dan peristiwa global, seperti ancaman tarif pemerintahan baru AS dan perlambatan ekonomi China. Faktor-faktor ini kemungkinan terus membebani kinerja pasar, terutama di sektor manufaktur otomotif dan perbankan.

    Untuk Inggris, perekonomian diperkirakan tumbuh 2% tahun ini, didorong oleh penurunan inflasi dan potensi pelonggaran suku bunga kebijakan didukung oleh kebijakan fiskal yang berfokus pada pemulihan melalui pengembangan inovasi dan teknologi digital berkelanjutan.

    Ketegangan perdagangan global yang sedang dan akan terus berlangsung antara AS dan China dapat mengganggu ekspor Inggris, di tengah laporan serangan siber terus meningkat, karena para sindikat hacker jahat menemukan cara baru untuk mencuri data dan mendatangkan kerugian.

    KAWASAN ASIA

    Di belahan lain, negara-negara di Asia relatif sehat, meskipun pertumbuhan di level regional agak moderat. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan tahunan PDB Asia—kecuali Jepang—akan moderat ke 3,9% pada 2025 dari sebelumnya 4,3% pada 2024.

    Pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan meningkat menjadi 1,1% pada 2025 (dari sebelumnya minus 0,2% pada 2024) didorong oleh upah dan konsumsi yang lebih tinggi, dengan prospek kenaikan suku bunga acuan yang sudah diantisipasi sejak awal 2025.

    Perekonomian Asean dan India akan unggul karena dorongan belanja infrastruktur yang kuat, manfaat dari relokasi rantai pasokan, dan integrasi perdagangan-investasi yang lebih besar dengan China. Namun, outlook pertumbuhan untuk tahun ini diperkirakan sedikit melambat dibandingkan dengan 2024 karena kebijakan moneter ketat dan prospek ekonomi yang moderat untuk mitra dagang utama mere—yaitu AS, kawasan euro, dan China.

    India dan Indonesia kemungkinan mengalami pertumbuhan yang tetap terjaga karena demografi yang menguntungkan dan risiko tarif oleh AS yang lebih rendah. India diperkirakan tumbuh 6,5% dan Indonesia berkisar 5,1%. Kedua negara ini diperkirakan tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai dua negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

    Sedangkan China—dengan perkiraan pertumbuhan 4,5%—kemungkinan menanggung beban kebijakan tarif AS sehingga menuntut pemerintahnya bersiap menghadapi potensi kejatuhan dengan menyediakan stimulus tambahan agar ekonomi domestik melalui jalur konsumsi tetap bergerak ke depan.

    Bank sentral China (PBoC) diperkirakan tetap melanjutkan kebijakan moneter longgar, disinergikan dengan kebijakan fiskal ekspansif, untuk menjadi sumber pendorong terbesar pertumbuhan di tahun 2025. Suku bunga acuan yang rendah dimaksudkan untuk menggerakkan dunia usaha sekaligus memacu tingkat permintaan konsumsi domestik tanpa harus khawatir inflasi melonjak karena baseline inflasi yang amat rendah di bawah 1% .

    Pemerintah China mematok target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5%, tetapi para ekonom melihat proyeksi realistis adalah 4,5% untuk tahun ini dan 4,2% untuk 2026. Maklum, tantangan struktural China masih belum terselesaikan. Pasar real estat terus menderita kelebihan pasokan rumah yang tidak terjual atau belum selesai, menekan harga dan menciptakan efek spiral bagi bank-bank kreditur dan pemegang hipotek.

    Itulah sebabnya garis besar kebijakan ekonomi diarahkan agar mampu menahan perlambatan (disebut dengan countercyclical policy) untuk meningkatkan konsumsi dan permintaan domestik.

    CATATAN PENUTUP

    Dengan prognosis pertumbuhan ekonomi dunia berkisar 3,1%—3,2% tahun ini—ditandai tetap terjaganya momentum pertumbuhan Asia dan membaiknya ekonomi Eropa—menjadi pemicu bagi para pengambil kebijakan di setiap negara untuk menyiapkan bauran kebijakan strategis yang terarah, terukur, adaptif dan reviewable.

    Dengan melandainya inflasi global secara keseluruhan, momentum pelandaian suku bunga kebijakan juga terbuka luas, meskipun dibayang-bayangi oleh tertahannya ritme penurunan suku bunga acuan The Fed seiring dengan menguatnya ekonomi AS di bawah pemerintahan Presiden Trump yang condong “proteksionis”.

    Ekonomi Indonesia sendiri berpeluang melanjutkan momentum pertumbuhan pada rentang 5,0%—5,2% tahun ini (setelah tumbuh pada angka prognosis 5,0% tahun lalu) dengan ekspektasi inflasi sedikit menguat ke kisaran 2,0%—2,5% (setelah inflasi yang amat rendah 1,57% di tahun 2024).

    Dukungan sektor keuangan —terutama perbankan—juga akan menjadi pendorong utama aktivitas pembiayaan sektor riil dengan proyeksi pertumbuhan kredit/pembiayaan berkisar 10%—12% dan dana pihak ketiga (DPK) berkisar 6%—8%. Investasi langsung—domestik (PMDN) dan asing (PMA)—diproyeksikan meningkat ke kisaran Rp1.900 triliun—Rp2.000 triliun sehingga membuka peluang perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lebih besar.

    Kelanjutan proyek-proyek strategis nasional juga menjadi ladang pembiayaan bagi lembaga keuangan dan sebagai sumber kegiatan investasi bagi investor dan pelaku usaha sehingga berpotensi menaikkan purchasing manager indeks (PMI) manufaktur Indonesia ke atas level 50 (zona ekspansi) secara berkesinambungan.

  • Indonesia-Qatar Teken MoU Proyek 1 Juta Rumah, Komisi V DPR: Perlu Kajian yang Matang

    Indonesia-Qatar Teken MoU Proyek 1 Juta Rumah, Komisi V DPR: Perlu Kajian yang Matang

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengingatkan kerja sama Indonesia dan Qatar dalam proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat jangan sampai membuat Jakarta mengalami kelebihan pasokan hunian.

    Meski demikian, dia tetap menyambut baik keterlibatan Qatar sebagai investor guna mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Hanya saja, dia berharap adanya kajian potensi pasokan dan permintaan terhadap pembangunan rumah. Menurutnya ini penting supaya pasokan rumah tidak melebihi keputusan pasar.

    “Kalau nanti pasokan banyak, tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/1/2025).

    Lebih lanjut, Syaiful mengemukakan masuknya investor dari Qatar tentu akan sangat membantu pemerintah merealisasikan program 3 juta hunian per tahun. 

    Terlebih, imbuhnya, Indonesia hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah termasuk penyediaan dana hingga kontraktor.

    “Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” urainya.

    Meski begitu, legislator PKB ini turut mewanti-wanti agar keikutsertaan investor ini benar-benar juga dioptimalkan dengan didukung data yang solid dalam program 3 juta rumah.

    “Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.

    Prabowo Subianto gaet investor Qatar

    Presiden Prabowo Subianto resmi menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. 

    “Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

  • Industri Mamin Cemas Kualitas Turun Pakai Garam Lokal, Kemenperin Minta Bukti

    Industri Mamin Cemas Kualitas Turun Pakai Garam Lokal, Kemenperin Minta Bukti

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menanggapi laporan dari produsen industri makanan dan minuman dalam negeri terkait potensi penurunan kualitas produk imbas pemanfaatan garam lokal. Kemenperin meminta bukti. 

    Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya mesti mengecek lebih lanjut kabar tersebut dengan membawa ahli dan profesional guna membuktikan produk yang tak sesuai standar itu. 

    “Kalau itu memang harus ada langkah-langkah untuk melakukan verifikasi, sekarang baru satu pihak bilang begini, nanti kita turun bersama-sama,” kata Putu saat ditemui Bisnis, beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (12/1/2025). 

    Pihaknya akan berkoordinasi dengan ahli-ahli untuk mengetahui pasti kandungan garam dan komposisi lainnya yang membuat produk makanan banyak reject di pabrikan. 

    Dalam hal ini, Kemenperin juga telah mendorong teknologi khusus untuk membuat kandungan garam yang diproduksi di hulu lebih steril dan cocok untuk digunakan industri aneka pangan.

    “Nanti kita sama-sama sehingga kita akan tahu persis bagaimana memperbaiki, sekaligus teknologi [untuk garam industri],” tuturnya. 

    Kendati demikian, Putu tak memungkiri teknologi tersebut masih terbilang mahal dan baru diterapkan di beberapa wilayah produksi garam, salah satunya di Cilegon, Jawa Barat. 

    Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengungkap masih banyak industri yang membutuhkan impor garam dikarenakan sebagian besar produksi yang menggunakan garam lokal justru menghasilkan produk yang tidak sesuai standar atau reject. 

    Kabar ini menyusul langkah pemerintah yang akan menyetop impor garam industri melalui kebijakan yang tertuang dalam Perpres 126/2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang berlaku awal tahun ini. 

    Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman mengatakan pihaknya akan mencoba untuk melaporkan kesulitan industri setelah menyerap garam lokal yang disebut masih belum sesuai standar. 

    “Agak sulit ya perkiraan saya mungkin sekitar 60% yang masih membutuhkan [garam impor]. Iya [reject pakai garam lokal]. Ada karena magnesiumnya, karena kontaminasinya, karena bintik hitam dan sebagainya,” kata Adhi saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (8/1/2025).