Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tim Kurator Sritex Blak-blakan Kesulitan Temui Lukminto

    Tim Kurator Sritex Blak-blakan Kesulitan Temui Lukminto

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim kurator dalam proses kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex mengungkap ada upaya yang menghalangi pihaknya dalam mengecek langsung kondisi perusahaan, termasuk bertemu dengan pemilik perusahaan yakni keluarga Lukminto. 

    Anggota Tim Kurator Sritex Denny Ardiansyah mengatakan pihaknya belum pernah bertemu langsung dengan Direktur Utama Sritex Iwan S. Lukminto.

    Dia pun mengaku kebingungan dengan tuduhan yang menyebut kurator tak kooperatif karena mangkir dari sesi mediasi bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. 

    Tim kurator terus berupaya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 27/2004 tentang kepailitan dan PKPU. 

    “Para debitur pailit tidak kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi kepada tim kurator dan jelas hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 98 UUK-PKPU,” jelas Denny, dikutip Selasa (14/1/2025). 

    Hal ini yang membuat tim kurator menyebut opsi going concern tersebut belum bisa diambil lantaran belum adanya alasan yang cukup secara hukum. Terlebih, tim kurator tidak menerima data yang sebelumnya telah diminta kepada direktur keuangan dan direktur independen Sritex.

    Lebih lanjut, Denny menuturkan pembahasan mengenai opsi going concern telah dilakukan pada November 2024. Namun demikian, tim kurator tidak menerima data yang sebelumnya telah diminta kepada direktur keuangan dan direktur independen Sritex.

    Sikap tidak kooperatif itu juga terlihat ketika tim kurator berusaha untuk mengecek bahan baku dan stok hasil produksi. Denny menuturkan, tim kurator dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan mengambil dokumentasi dengan alasan perintah pemilik perusahaan. 

    “Kemarin kita cek, ada bahan baku yang banyak sekali di PT Bitratex Industries. Bahkan, saya kira bahan bakunya lebih banyak dari yang di PT Sritex,” jelas Denny.

    Fakta yang ditemukan tim kurator tersebut berbanding terbalik dengan kabar yang disampaikan manajemen Sritex. Dalam konferensi pers tersebut, tim kurator juga mengungkapkan dugaan upaya pemindahan barang yang dilakukan debitur secara ilegal. 

    Aksi bongkar muat barang, baik barang jadi maupun bahan baku, dilakukan pada malam hari. Hingga pada 1 Desember 2024, salah seorang pekerja gudang Sritex mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di rumah sakit. Sejumlah fakta tersebut menjawab pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang menyebut tim kurator mangkir dari mediasi going concern.

    “Kami sangat bingung dengan pernyataan tersebut, mengingat kami tidak pernah diundang baik secara resmi maupun informal untuk mediasi going concern,” ungkap Denny.

    Di sisi lain, tim kurator juga mencatat adanya tagihan utang sekitar Rp1,2 triliun oleh sejumlah perusahaan yang dimiliki keluarga pemilik raksasa tekstil tersebut. Adapun, Sritex dimiliki oleh keluarga Lukminto.  

    “Ada 11 perusahaan terafiliasi Sritex Group yang direkturnya adalah keluarga pemilik Sritex,” kata Denny Ardiansyah, anggota Tim Kurator Sritex, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).  

    Denny mengungkapkan, salah satu perusahaan yang mendaftarkan tagihan utang tersebut pemiliknya adalah Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Utama Sritex.  Hingga saat ini, menurut Denny, total tagihan utang Sritex yang telah diterima oleh kurator mencapai Rp32,6 triliun. 

    Tagihan utang terbesar, berasal dari kreditur konkuren atau kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan apapun yang nilainya mencapai Rp24,7 triliun.

  • Muncul Kabar Tarif Trump Diterapkan Bertahap, Bursa Asia Bergerak Variatif

    Muncul Kabar Tarif Trump Diterapkan Bertahap, Bursa Asia Bergerak Variatif

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Asia terpantau bergerak variatif pada pada perdagangan Selasa (14/1/2025) di tengah kabar bahwa tim ekonomi Donald Trump sedang mempertimbangkan kenaikan tarif secara bertahap.

    Mengutip Bloomberg, beberapa pasar yang terpantau menguat di antaranya adalah China dengan indeks komposit Shanghai naik 1,18% ke 3.197,98. 

    Selanjutnya, indeks Hang Seng Hong Kong juga menguat 0,99% ke 19.060,55, sedangkan indeks S&P/ASX 200 Australia naik 0,32% ke level 8.217,90. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis 0,09% ke 7.023,23.

    Di sisi lain, sejumlah pasar lain di Asia mengalami koreksi. Tercatat, indeks Topix Jepang melemah 1,27% ke level 2.679,75. Indeks Kospi Korea Selatan juga terpantau terkoreksi tipis 0,03% ke level 2.488,75. 

    Indeks SET Thailand melemah 1% ke level 1.354,34, sedangkan indeks PSEI FIlipina turun 0,75% ke level 6.295,70. Sementara itu, indeks Nifty50 India terkoreksi 1,47% ke level 23.085,95.

    Adapun, kemungkinan tarif AS yang diterapkan secara bertahap menimbulkan optimisme di seluruh Asia, mengingat ancaman Trump telah membayangi semua instrumen investasi di kawasan tersebut, khususnya China. 

    Laporan tersebut juga dapat membantu meredakan kekhawatiran inflasi karena para pedagang memantau data AS pada minggu ini yang dapat memberikan lebih banyak petunjuk tentang lintasan suku bunga Fed. 

    Kepala ekonom Asia di HSBC Holdings Plc, Frederic Neumann menyebut pemberlakuan tarif secara bertahap juga dapat memberi sedikit lebih banyak ruang bagi eksportir Asia untuk menemukan pasar alternatif atau menyesuaikan strategi penetapan harga mereka dengan tarif impor AS. 

    Akan tetapi, dia menyebut pada akhirnya, tarif AS akan terbukti sama mengganggunya bagi perdagangan. 

    “Investor mungkin dapat bernapas lega setelah rencana tarif terperinci diluncurkan karena ini akan menghilangkan ketidakpastian atas jadwal dan tingkat tarif,” ujar Neumann.

  • 14.630 Ternak Korban PMK, Wabah Tersebar di 11 Provinsi

    14.630 Ternak Korban PMK, Wabah Tersebar di 11 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 14.630 ekor ternak terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK sepanjang Desember 2024-9 Januari 2025. 

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan Imron Suandy, merujuk laporan iSIKHNAS, total kasus yang tercatat pada periode tersebut terjadi di 11 provinsi yang ada di Indonesia.

    “Sejak Desember 2024 – 9 Januari 2025, terjadi kasus PMK di 11 provinsi dengan total terinfeksi 14.630 ekor,” kata Imron kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Seiring dengan adanya wabah tersebut, Imron menyebut bahwa Kementan dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak akhir Desember 2024 telah membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK.

    Satgas tersebut melibatkan asosiasi profesi dan akademisi. Adapun tugas Satgas dibagi dalam enam divisi yaitu divisi pengaduan data dan pelaporan; divisi pengendalian dan penanggulangan; divisi konsultasi; divisi edukasi dan sosialisasi; divisi sumber daya; dan divisi kerjasama yang merefleksikan tugas masing-masing.

    Selain membentuk Satgas PMK, Imron menuturkan bahwa pihaknya telah mengupayakan penyediaan vaksin untuk pengebalan ternak sehat sebanyak 4 juta dosis yang dialokasikan terutama untuk wilayah-wilayah kasus, tinggi populasi ternak sapi, dan lalu lintas ternak tinggi.

    “Pada saat ini, telah ditargetkan 25 Provinsi untuk mendapatkan vaksin pusat, dengan alokasi utama di Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan NTB,” tuturnya.

    Pemerintah juga mengirimkan tim gabungan Ditjen PKH, UPT Pusat Ditjen PKH, Dinas Provinsi, dan Dinas Kab/Kota wilayah tertarget yang secara serentak melakukan giat vaksinasi hewan sehat, pengobatan ternak sakit, penyemprotan disinfeksi, dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

    Adapun, materi KIE PMK telah didistribusikan ke semua pihak untuk mempercepat penanganan PMK, termasuk petunjuk teknis penanganan PMK dan flyer vaksinasi PMK.

    “Giat respons terhadap PMK di lapangan terus dilakukan setiap hari sampai saat ini,” pungkasnya. 

  • IMEF Sarankan NU Jual Batu Bara untuk Kebutuhan Domestik, Ini Alasannya

    IMEF Sarankan NU Jual Batu Bara untuk Kebutuhan Domestik, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menyarankan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menjual batu bara untuk kebutuhan dalam dalam negeri.

    Hal ini seiring dengan NU yang mengantongi izin pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) seluas 25.000-26.000 hektare (ha) di Kalimantan Timur. 

    Area tersebut merupakan lahan pertambangan eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).

    Singgih menuturkan, NU bisa menjual produk batu bara untuk kebutuhan Domestic Market Obligation (DMO) saja.

    “Mengingat historis NU dalam perjalanan Republik, maka sebaiknya hasil produksi NU diperuntukkan untuk kepentingan kebutuhan batu bara di dalam negeri, melalui DMO,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Namun mengingat harga DMO saat ini, Singgih mengingatkan agar NU sebaiknya juga mengkomunikasikan dengan pemerintah agar Peraturan Presiden (Perpres) Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera ditandatangani Presiden. 

    Sehingga melalui mekanisme pungut salur, NU dapat mendapatkan harga batu bara di dalam negeri mendekati atau sesuai dengan harga internasional. 

    “Melalui penjualan ke DMO, jelas memberikan nilai positif bagi NU di dalam memiliki IUPK, tetap mengutamakan kepentingan nasional dan sekaligus harga NU juga tidak dirugikan,” jelas Singgih.

    Lebih lanjut, Singgih juga mengingatkan agar NU membantu mempercepat implementasi MIP. Pasalnya, melalui MIP, keamanan pasokan batu bara di dalam negeri terjamin dalam menjaga kualitas kelistrikan nasional.

    Selain itu, biaya pokok penyediaan batu bara relatif dapat dikelola baik atas kondisi daya beli masyarakat dan harga energi bagi industri dalam melakukan kompetisi produknya.

    “APBN juga tidak terganggu dan berkeadilan bagi pelaku yang dominan ekspor maupun yang memberikan prioritas ke pasokan domestik,” imbuh Singgih.

    Sebelumnya, NU telah membentuk badan usaha usai mengantongi izin pengelolaan WIUPK.

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, perusahaan itu dinamai PT BUMN alias PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Adapun, perusahaan dikelola oleh koperasi NU sebagai badan usaha pengelola tambang.  

    “PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Ini nama perusahaannya. Dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama. Sahamnya dimiliki koperasi,” ucap Yahya dalam konferensi pers secara virtual dikutip Selasa (7/1/2025).

    Dia pun memastikan bahwa WIUPK untuk NU sudah keluar dan pihaknya tengah menyiapkan proses eksplorasi. Setelah itu, NU akan secara efektif mengeruk batu bara. Di sisi lain, NU juga tengah melakukan studi lingkungan sebagaimana dipersyaratkan oleh negara. 

    “Nah, tentu saja nanti kami akan mengikuti alur yang ada itu karena ini sudah izinnya sudah diberikan kepada kami. Semua akan kami penuhi,” jelas Yahya.

  • Revitalisasi Wisma Atlet Butuh Anggaran Rp357 Miliar, Ditarget Rampung April 2025

    Revitalisasi Wisma Atlet Butuh Anggaran Rp357 Miliar, Ditarget Rampung April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap anggaran yang dibutuhkan untuk merevitalisasi Wisma Atlet yang nantinya akan digunakan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencapai Rp357 miliar.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut revitalisasi wisma atlet itu ditargetkan  rampung pada April 2025. Saat ini pihaknya masih melakukan proses evaluasi pada sejumlah sarana dan prasarana yang rusak.

    “Untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan. Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya,” kata Ara dalam keterangan resmi, Selasa (14/1/2025).

    Adapun, revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025. Di mana, proses revitalisasi itu dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit.

    Kemudian revitalisasi juga dilakukan pada Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

    Sementara itu, proses revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33% dari rencana 81,58%.

    Nantinya, setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

    Namun demikian, Ara belum dapat memproyeksi berapa kiranya harga sewa yang bakal ditanggung bagi para ASN dan MBR yang akan tinggal di sana. Pasalnya, dia menyebut masih akan melakukan diskusi dengan sejumlah pihak terkait.

  • Dolar AS Melemah Imbas Kabar Pengenaan Tarif Trump secara Bertahap

    Dolar AS Melemah Imbas Kabar Pengenaan Tarif Trump secara Bertahap

    Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang dolar AS melemah terhadap hampir semua mata uang utama setelah muncul kabar bahwa tim ekonomi Donald Trump sedang mempertimbangkan kenaikan tarif secara bertahap

    Indeks Spot Dolar Bloomberg turun sebanyak 0,4% pada perdagangan awal Asia hari Selasa (14/1/2025), setelah penasihat ekonomi Trump dikabarkan sedang membahas pendekatan tarif secara pelan-pelan, alih-alih kenaikan besar satu kali. Sementara itu, pada pukul 09.56 WIB, data indeks dolar AS terpantau melemah 0,33% ke 109.6260

    Langkah tersebut dapat memperlambat tekanan inflasi dari tarif, serta berpotensi memberi lebih banyak ruang bagi Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga.

    Kali ini adalah penurunan terbesar dalam indeks dolar sejak 6 Januari 2025, ketika dolar AS jatuh menyusul berita Washington Post yang mengklaim Trump berencana untuk mengurangi rencana tarifnya. Presiden terpilih itu membantah berita itu dalam sebuah posting di Truth Social.

    “Pelemahan dolar dapat berlanjut kecuali Presiden Trump menyangkal laporan tersebut seperti yang dilakukannya sebagai reaksi terhadap laporan oleh Washington Post,” kata ahli strategi di Commonwealth Bank of Australia, Carol Kong dikutip dari Bloomberg pada Selasa (14/1/2025).

    Mata uang yang sensitif terhadap risiko seperti dolar Australia dan dolar Selandia Baru melonjak terhadap dolar AS, menunjukkan rasa lega bahwa guncangan tarif yang besar dapat dihindari. Yuan China yang dijual di luar negeri, target penjualan utama bagi para pedagang yang bertaruh pada tarif AS, juga menguat.

    Penurunan dolar AS menggarisbawahi peran utama tarif dalam mempengaruhi sentimen di pasar valuta asing senilai US$7,5 triliun per hari. Namun, langkah tersebut mungkin terbukti sementara.

    Sebagian besar bank Wall Street memperkirakan dolar AS akan menguat dan angka ketenagakerjaan yang meledak minggu lalu telah menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang laju potensi penurunan suku bunga. 

    “Anda tidak dapat mengejar hal ini, karena penyangkalan akan segera terjadi,” kata Win Thin, kepala strategi mata uang global di Brown Brothers Harriman & Co. di New York tentang berita utama baru-baru ini. 

    “Lihatlah melalui kebisingan dan yakinlah bahwa reli dolar akan terus berlanjut hanya dengan kinerja ekonomi AS yang lebih baik.”

  • Cegah Lonjakan Inflasi, Tim Trump Bahas Potensi Pengenaan Tarif Bertahap

    Cegah Lonjakan Inflasi, Tim Trump Bahas Potensi Pengenaan Tarif Bertahap

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota tim ekonomi Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang mendiskusikan kebijakan pengenaan tarif yang akan naik perlahan dari bulan ke bulan. Pendekatan bertahap tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tawar sambil membantu menghindari lonjakan inflasi.

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (14/1/2025), menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, salah satu ide ini melibatkan pengenaan tarif bertahap yang meningkat sekitar 2% hingga 5% per bulan. Hal tersebut akan bergantung pada otoritas eksekutif di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

    Proposal tersebut masih dalam tahap awal dan belum disampaikan kepada Trump, kata beberapa sumber — sebuah tanda bahwa pendekatan bertahap bulanan masih dalam tahap awal proses pertimbangan.

    Penasihat yang menangani rencana tersebut termasuk Scott Bessent, calon menteri keuangan, Kevin Hassett, yang akan menjadi direktur Dewan Ekonomi Nasional, dan Stephen Miran, yang dicalonkan untuk memimpin Dewan Penasihat Ekonomi, kata orang-orang yang meminta anonimitas untuk membahas pertimbangan internal.

    Hassett tidak membalas permintaan komentar, begitu pula juru bicara Bessent. Miran menolak berkomentar. Sementara itu, seorang juru bicara tim transisi Trump merujuk pada komentar publik presiden terpilih sebelumnya dan unggahan media sosial tentang tarif.

    Yuan China dan mata uang yang sensitif terhadap ekonominya seperti dolar Australia dan Selandia Baru menguat setelah laporan tersebut. Nilai yuan yang diperdagangkan di luar negeri naik 0,1% dalam perdagangan Asia pada hari Selasa, sementara dolar Australia naik 0,3%.

    China telah meningkatkan dukungan untuk yuan karena masih mendekati rekor terendah di luar negeri. Namun, investor memperkirakan Beijing pada akhirnya akan membiarkan pelemahan jika Trump mengenakan tarif yang lebih tinggi pada ekspor China.

    Tarif Universal

    Selama kampanye presiden 2024, Trump memberlakukan tarif minimum 10% hingga 20% pada semua barang impor, dan 60% atau lebih tinggi untuk barang-barang dari China.

    Sejak dia memenangkan pemilihan pada bulan November, banyak laporan telah muncul tentang seberapa agresif Trump akan menerapkan tarif — dengan Trump sendiri menyebut satu laporan tentang itu tidak benar.

    Ketidakpastian ini membuat investor dan perusahaan bertanya-tanya. Indeks S&P 500 sebelumnya turun di bawah level penutupan pada tanggal 5 November, tepat sebelum Trump terpilih, sebelum bangkit kembali di kemudian hari. 

    Investor baru-baru ini menjual obligasi pemerintah karena kekhawatiran bahwa inflasi akan tetap tinggi sebagian karena tarif baru, yang menciptakan hambatan bagi saham dan ekonomi yang lebih luas.

    Dengan hanya seminggu menjelang Hari Pelantikan, para ekonom hanya dapat menebak bagaimana perang dagang Trump akan memengaruhi ekonomi.

    Hal itu menyisakan gambaran yang rumit bagi Federal Reserve, karena ancaman tarif Trump dipandang sebagai risiko terhadap prospek pertumbuhan sementara berpotensi memicu inflasi jika negara-negara membalas.

    Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan bahwa ancaman tarif telah mendorong kenaikan biaya pinjaman jangka panjang di seluruh dunia. 

    Dia menyebut, ketidakpastian tentang kebijakan perdagangan pemerintahan yang akan datang menambah hambatan ekonomi di seluruh dunia dan sebenarnya sudah terlihat pada suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi. 

    “Itu terjadi bahkan ketika suku bunga jangka pendek telah turun, kombinasi yang sangat tidak biasa,” katanya.

  • Jepang All-in Buat Proyek Pelabuhan Patimban, JICA Suntik Rp28,15 Triliun!

    Jepang All-in Buat Proyek Pelabuhan Patimban, JICA Suntik Rp28,15 Triliun!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) menggenapkan pinjaman di Proyek Patimban menjadi sekitar 272,5 miliar yen atau setara Rp28,15 triliun (kurs 1 yen Rp103,3).

    Dana segar tersebut dikucurkan JICA dalam tiga tahap sejak 2017. Bisnis.com mencatat pada 2017 Pemerintah Indonesia dan JICA telah menandatangani pinjaman tahap I sebesar 118,9 miliar yen dari seluruh dana investasi yang dibutuhkan yaitu Rp14 triliun. Sisa dana dibiayai oleh APBN. 

    Pada tahap pertama ini, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3,75 juta peti kemas (TEUS). Pada tahap ini telah dibangun area terminal, pembangunan Breakwater, Seawall, dan Revetment, pembangunan Back Up Area, jalan akses.

    Kemudian jembatan penghubung dengan Terminal Kendaraan seluas 25 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 218.000 CBU, Terminal Peti Kemas seluas 35 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 250.000 TEUs untuk tahap I secara keseluruhan.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada tahap II yang dibutuhkan dana hingga Rp9,5 triliun. JICA kembali mengucurkan dana segar sebesar 70,2 miliar yen atau sekitar Rp7 triliun.

    Di tahap ini, peningkatan kapasitas terminal peti kemas menjadi Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5,5 Juta TEUS.

    Tahap II meliputi pembangunan terminal petikemas dan terminal kendaraan yang ditargetkan selesai pada November 2025. Pada tahap II, akan dibangun terminal kontainer seluas 63,5 hektare dengan kapasitas 3,3 juta TEUS serta car terminal seluas 13,7 hektare dengan kapasitas 600.000 kendaraan.

    Teranyar JICA kembali mengucurkan pinjaman untuk Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban Tahap III sebesar 83,408 miliar yen atau sekitar Rp8,57 triliun.

    Melansir laman resmi Kedutaan Jepang di Indonesia, Jepang juga mendukung pembangunan jalan tol akses, penguatan kapasitas operasional pelabuhan, termasuk pengembangan daerah pedalaman, dan pengembangan wilayah Lebana (yang terdiri dari kabupaten Subang dan kota-kota di sekitarnya).

  • RI Gabung BRICS, Bagaimana Nasib Rosneft Rusia di Megaproyek Kilang Tuban?

    RI Gabung BRICS, Bagaimana Nasib Rosneft Rusia di Megaproyek Kilang Tuban?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) buka suara terkait kelanjutan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban usai Indonesia resmi bergabung dengan forum ekonomi BRICS. 

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Megaproyek GRR Tuban di Jawa Timur saat ini masih mandek. Hal ini tak lepas dari keterlibatan perusahaan asal Rusia, Rosneft dalam proyek tersebut. Rusia selama ini masih mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina. 

    Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen belum mau berkomentar banyak terkait bergabungnya RI dengan BRICS terhadap kelanjutan investasi Rosneft pada proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu.

    Dia hanya mengatakan, proyek GRR Tuban saat ini masih digarap bersama Rosneft. Adapun, progres proyek Kilang Tuban saat ini masih dalam proses final investment decision (FID) dan paralel proses pengadaan engineering, procurement & construction (EPC).

    EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.

    “Pertamina melalui anak usaha PT KPI, yaitu PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia [PRPP] saat ini masih bersama Rosneft untuk pelaksanaan proyek GRR Tuban,” katanya kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Sejatinya, target perampungan FID Kilang Tuban molor dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Pasalnya, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal I/2024. 

    Oleh karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belakangan membuka opsi mencari investor baru untuk menggarap proyek Kilang Tuban.

    “Opsi bisa saja [cari investor lain]. Karena kita enggak bisa menunggu sampai lama kan. Karena kita harus punya batas limit waktu,” tutur Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Bahlil juga menyebut dirinya akan segera melakukan komunikasi dengan KPI untuk menentukan hal tersebut. Menurutnya, KPI adalah pihak yang paling mengetahui kelanjutan investasi Rosneft. 

    “Pertamina [KPI] kan yang melakukan komunikasi dan punya feeling mereka ini [Rosneft] serius banget atau tidak,” ucap Bahlil.

  • Potensi Risiko Bila RI Beli Minyak Rusia usai Gabung BRICS

    Potensi Risiko Bila RI Beli Minyak Rusia usai Gabung BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah hal sebelum benar-benar memutuskan membeli minyak mentah dari Rusia.

    Potensi pembelian minyak dari Rusia itu semula disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Hal ini seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan forum ekonomi BRICS. 

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum RI membeli minyak dari Rusia. Maklum, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    Memang, kata Fabby, harga minyak Rusia lebih murah karena negara tersebut memberikan diskon. Namun, Indonesia juga perlu melihat sisi lain.

    Dia menuturkan, sanksi kepada Rusia tak hanya kepada negara saja, tetapi Barat juga ikut memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang membantu Negeri Beruang Merah.

    Fabby mencontoh industri perkapalan dan asuransi pengapalan ikut kena sanksi karena membantu Rusia mengekspor minyak. Dengan sanksi tersebut, bisa jadi pembeli minyak dari Rusia menjadi cukup mahal.

    “Bisa saja harga minyak Rusia murah, di bawah harga pasar, tapi bagaimana dengan biaya yang lain? Walaupun saya kira masih lebih murah daripada beli internasional ya ujung-ujungnya, tapi ini semuanya harus dihitung,” jelas Fabby kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Selain itu, sebelum membeli minyak Rusia, Indonesia juga perlu mempertimbangkan implikasi yang mungkin dihadapi. Fabby menjelaskan sanksi embargo kepada Rusia diberikan oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.

    Menurutnya, jika Indonesia membeli minyak dari Rusia, bisa saja AS dan Eropa menganggap RI mendukung negara beribu kota Moskow itu. Oleh karena itu, Fabby menilai hal ini bisa mengancam hubungan Indonesia dengan AS dan Eropa.

    Apalagi, diplomasi Indonesia dengan AS dan Eropa cukup luas, mulai dari perdagangan hingga industri keuangan.

    “Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan kita. Apakah dalam jangka panjang hubungan diplomatik kita dengan negara-negara tersebut akan terganggu atau tidak?” kata Fabby.

    “Karena nanti misalnya di internasional saja, Indonesia misalnya menyuarakan untuk kepentingan kita, itu kan harus dapat dukungan dari negara-negara itu juga,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Fabby mengingatkan Indonesia juga harus mempertimbangkan kesesuaian karakteristik minyak Rusia dengan kilang yang dimiliki di Tanah Air.

    Menurutnya, kilang Indonesia memiliki kriteria minyak kadar tertentu agar bisa memberikan hasil yang optimal. Karenanya, kadar atau karakteristik minyak Rusia juga harus menjadi perhatian. Sebab, hal ini pun akan menentukan harga minyak yang dijual kepada masyarakat.

    “Tentunya perlu jadi pertimbangan untuk nanti melihat apakah akhirnya harga produknya kompetitif?” kata Fabby.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan, termasuk membeli minyak Rusia.

    “Ketika kita bangun [kerja sama] dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.