Category: Bisnis.com Ekonomi

Inflasi AS Naik ke 2,9% per Desember 2024, Akankah The Fed Lanjut Pangkas Suku Bunga?

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi AS naik menjadi 2,9% pada Desember 2024. Hal itu dinilai dapat menjadi alasan bagi Federal Reserve atau The Fed untuk memberi jeda penurunan suku bunga acuan.

Data inflasi terbaru itu tercatat naik dari posisi November 2024 yang sebesar 2,7%.

Dilansir dari Bloomberg, berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) inflasi inti AS pada Desember 2024 naik 0,2% setelah mengalami kenaikan 0,3% selama empat bulan berturut-turut.

Para ekonom melihat inflasi inti sebagai indikator yang lebih baik dari tren inflasi dasar daripada Indeks Harga Konsumen atau Consumer Price Index (CPI) keseluruhan, yang mencakup biaya makanan dan energi yang sering kali tidak stabil. Ukuran utama naik 0,4% dari bulan sebelumnya, dengan lebih dari 40% kenaikan disebabkan oleh energi.

Meskipun pelonggaran inflasi disambut baik setelah berbulan-bulan berada di posisi tinggi, serangkaian analisis diperlukan untuk meyakinkan pejabat The Fed bahwa kemajuan inflasi telah berlanjut.

Tekanan harga yang berkepanjangan telah berkontribusi pada aksi jual yang dalam di pasar obligasi global dan memicu kekhawatiran bahwa The Fed melonggarkan kebijakan terlalu cepat pada akhir tahun lalu.

Dikombinasikan dengan laporan tenaga kerja AS yang kuat pekan lalu, para pembuat kebijakan secara luas diharapkan tidak mengubah suku bunga The Fed pada pertemuan mereka akhir bulan ini. Para investor umumnya tidak melihat adanya penurunan lagi hingga akhir tahun ini.

Imbal hasil Treasury turun dan indeks berjangka S&P 500 naik sementara dolar menurun setelah rilis data inflasi AS.

Kenaikan inflasi juga didorong oleh harga pangan, tiket pesawat, mobil baru dan bekas, asuransi mobil, dan perawatan medis. Biaya barang tidak termasuk pangan dan energi naik 0,1% pada Desember 2024, setelah kenaikan 0,3% pada November 2024.

Harga sewa hunian, kategori terbesar dalam layanan, naik 0,3% pada Desember untuk bulan kedua. Sewa setara pemilik dan sewa tempat tinggal utama—bagian dari tempat tinggal—keduanya naik setelah kenaikan terkecil sejak 2021.

Tidak termasuk perumahan dan energi, harga layanan naik 0,2%, kenaikan terkecil sejak Juli, menurut perhitungan Bloomberg.

Data inflasi Desember 2024 itu merupakan laporan indeks harga konsumen terakhir masa jabatan Presiden Joe Biden—pemerintahan yang dirundung oleh harga tinggi yang muncul sejak pandemi Covid-19.

15/01/2025 21:11
IIF Salurkan Pembiayaan 150 Proyek Infrastruktur dengan Nilai Investasi Rp42,5 triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Berbagai proyek infrastruktur dibangun untuk memperkuat konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah membangun 2.103 km jalan tol, 40 bendungan, 27 bandara baru, serta proyek besar lainnya seperti jalur kereta api dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tak hanya itu, konektivitas antar wilayah diperkuat dengan pembangunan jalur Trans-Papua, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sumatra, yang dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi.

Proyek-proyek infrastruktur tersebut tidak hanya dilakukan menggunakan dana APBN, tetapi juga dengan kolaborasi berbagai pihak melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satunya PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan selama 15 tahun berkiprah, IIF menjadi katalisator penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, lanjutnya, IIF telah banyak berperan dalam menyediakan pendanaan bagi proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Sejak berdiri pada 15 Januari 2010 sampai dengan 2024, IIF telah menyalurkan lebih dari 150 deal pembiayaan pada proyek infrastruktur di berbagai sektor dengan nilai komitmen mencapai Rp42,5 triliun. Proyek-proyek infrastruktur yang kami biayai juga telah melalui serangkaian evaluasi dan assesment dari sisi dampak sosial dan lingkungan,” kata Rizki, Rabu (15/1/2025).

Dia mengungkapkan IIF telah membiayai pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 693,9 MV yang mampu mereduksi emisi GHG sebesar 419,33 ton CO2e atau setara menanam 147.135 pohon dan melayani 637.644 rumah tangga atau setara 2,8 juta orang.

Bukan itu saja, IIF juga telah membiayai pembangunan dan operasional jalan tol sepanjang 419,13 km yang mampu mempercepat waktu perjalanan hingga 37,37 menit.

Dari sektor air minum, lanjutnya, IIF telah membiayai pembangunan Sistem Persediaan Air Minum(SPAM) dengan kapasitas 27.501 liter/detik yang mampu melayani 1,38 juta rumah tangga atau setara 6,78 juta orang hingga membiayai pembangunan bandara dengan kapasitas 600 rute penerbangan sehingga mampu melayani lebih dari 700 ribu penumpang/hari.

Pada 2024, IIF kembali berhasil meraih sederet penghargaan nasional dan internasional, seperti CorporateTreasurer Awards 2024 kategori Best ESG Service Provider dan Best ESG Initiative, Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2024 dengan peringkat Gold Rank, hingga – ESG Awards 2024 by Kehati pada kategori Best Investor/Debt Financing.

Rizki mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa.

Proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara hingga pelabuhan telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun negara yang lebih terhubung dan inklusif.

“Kami berharap bahwa kontribusi IIF dapat membuka potensi peningkatan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global,” ucapnya.

15/01/2025 20:52
Riset UI ungkap Hilirisasi Kunci Industri Menuju Indonesia Emas 2045

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia terus melangkah maju dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya melalui program hilirisasi industri tambang. Hingga tahun 2024, program ini telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam membangun ekonomi berbasis nilai tambah, dengan fokus pada komoditas tembaga, bauksit, dan pasir silika.

Hilirisasi bahkan menjadi prasyarat bagi sektor industri pengolahan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 jika dilakukan dan direalisasikan sesuai dengan rencana investasi yang dilakukan. Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika awalnya dilakukan melalui pembangunan smelter tembaga dan bauksit, serta pengembangan produk berbahan baku pasir silika.

Hal itu diungkapkan dalam riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan judul “Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika”.

“Sedangkan yang menjadi syarat cukupnya agar sektor industri pengolahan dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah penggunaan produk hasil dari pengolahan smelter, untuk dihilirisasi kembali sebagai input dalam pengembangan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi lagi di dalam negeri sampai kepada produk akhir,” kata Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI), Nur Kholis, melalui keterangan tertulis.

Nur Kholis mengatakan bahwa hilirisasi telah memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi sekedar mengekspor bahan mentah. Produk bernilai tambah seperti katoda tembaga, alumina, dan produk berbasis pasir silika—seperti kaca dan keramik, hingga ke depan adalah panel surya dan semikonduktor—kini mulai dihasilkan di dalam negeri. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan membuka peluang ekonomi baru.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan juga impor barang antara dari luar negeri. Hilirisasi adalah jalan kita menuju kemandirian ekonomi. Dengan peningkatan investasi dalam rangka menghasilkan produk bernilai tambah di dalam negeri, kita menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memastikan sumber daya alam kita benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk bangsa,” ujar Nur Kholis.

Nur Kholis menjelaskan, dampak dari hilirisasi tembaga, bauksit, dan pasir silika ini telah mulai dirasakan di daerah-daerah seperti Kabupaten Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Batang (Jawa Tengah), di mana pembangunan smelter menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan daerah, kebijakan ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

“Kami juga menemukan bahwa, selain pendapatan negara, pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terkait juga meningkat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak penerangan jalan di daerah hilirisasi menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan daerah ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Nur Kholis yang juga Ketua Tim Pelaksana riset.

Meski demikian, hilirisasi juga mendapat tantangan seperti keterbatasan infrastuktur dan teknologi, masih terbatasnya tenaga kerja yang terampil, permintaan pasar yang fluktuatif, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nur Kholis mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, diversivikasi produk, dan penguatan kerjasama internasional.

“Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika juga perlu terus untuk didorong untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan di seluruh fasilitas pengolahan mineral tambang. Pengelolaan limbah yang efektif harus menjadi bagian yang terintegrasi dari pelaksanaan hilirisasi. ” katanya memaparkan.

15/01/2025 20:52
Ekonom: Kebijakan Trump Berpotensi Picu Perlambatan Ekonomi Global

Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian global diperkirakan menghadapi tantangan berat usai Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Pasalnya, Trump dinilai memiliki hubungan yang buruk dengan China sehingga bakal berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian global.

Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, kondisi ini akan membuat perekonomian China semakin tertekan dan menyebabkan ekonomi negara lain terhambat termasuk Indonesia.

“Kebijakan Trump berupa American First, bisa menghambat arus masuk produk ke pasar domestik AS. Barang tekstil Indonesia juga bisa semakin tertekan,” kata Nailul kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025).

Bagi Indonesia, kinerja ekspor nasional akan terganggu, baik ke China maupun ke AS. Nailul menuturkan, permintaan barang raw materials dari Indonesia akan berkurang seiring dengan perlambatan permintaan produk China dari AS.

Menurutnya, kondisi ini akan menyebabkan ekspor Indonesia ke China bisa menurun. Padahal Indonesia banyak mengekspor bahan baku ke China.

“Pada akhirnya ekonomi sulit untuk tumbuh secara optimal karena faktor ekonomi global yang memanas dan saling blokade perdagangan,” ujarnya.

Sama seperti periode pertama Trump, Nailul menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di angka 5% secara rata-rata. Perang dagang AS vs China membuat permintaan barang dari negara lain untuk masuk ke dua negara tersebut akan terhambat.

“Pasti dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dari sisi perdagangan luar negeri akan tertekan,” pungkasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya khawatir dengan kemenangan Trump dapat berimbas pada kebijakan pengenaan bea masuk tambahan.

Kendati begitu, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump.

“Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa. Tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.

15/01/2025 20:33
Bank Indonesia Pangkas BI Rate Demi Dorong Konsumsi, Bakal Ampuh?

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan konsumsi khususnya dari kelompok masyarakat kelas menengah menjadi salah satu alasan Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Januari 2025. Akankah kebijakan tersebut ampuh dorong daya beli?

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melihat pemangkasan tersebut di luar ekspektasi seluruh ekonom yang tergabung dalam konsensus Bloomberg—yang seluruhnya sepakat BI akan menahan BI Rate di 6%.

David memandang kebijakan tersebut tidak akan berpengaruhi banyak terhadap daya beli masyarakat.

“Dari kebijakan moneter mungkin terbatas [efeknya]. Tetapi mungkin dari pemerintah bisa terus dorong memberikan iklim investasi yang kondusif di sektor riil,” ujarnya, Rabu (15/1/2025).

David menyampaikan memang dari segi inflasi sangat terkendali sehingga masih ada ruang untuk menstimulasi pertumbuhan via kebijakan moneter, yakni pemangkasan suku bunga.

Meski demikian, likuiditas relatif ketat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih cukup tertekan. Untuk itu, BI mencoba menarik rupiah melalui instrumen Sekuritas Rupiah BI (SRBI) dengan imbal hasil yang lebih menarik.

“Likuiditas masih relatif ketat. Perlu terobosan lain lewat kebijakan struktural untuk dorong investasi,” tuturnya.

Sementara dari sektor finansial, pemerintah dapat menyediakan instrumen investasi yang menarik untuk investor asing dan mendiversifikasi instrumen dan pendalaman pasar dengan biaya pendanaan yang relatif murah, misal dengan menerbitkan Dimsum Bonds seperti milik Hongkong untuk menarik investasi dari luar.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menyambut baik pemangkasan BI Rate yang mengarah kepada pro-growth atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Harapannya, dengan kebijakan tersebut dapat menstimulasi masyarakat maupun pengusaha untuk melakukan belanja.

“Kalau suku bunga deposito turun, masyarakat akan mengalihkan uangnya untuk investasi maupun usaha sehingga terjadi ekspansi,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025).

Bank Indonesia resmi memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%, usai ditahan 6% sejak Oktober 2024.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan keputusan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan dari kondisi dinamika global maupun dalam negeri.

Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan, yakni rupiah yang stabil, survei sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan pelemahan konsumsi, serta sudah lebih jelasnya arah kebijakan AS dan The Fed.

“Oleh karena itu, ini adalah waktu untuk menurunkan suku bunga supaya bisa menciptakan mendorong ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).

15/01/2025 20:24
Mendag Klaim RI Siap Hadapi Dampak Perang Dagang AS vs China

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait potensi perang dagang AS vs China terhadap neraca perdagangan Indonesia. Adapun, potensi perang dagang ini kembali mencuat menjelang dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden AS.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pemerintah siap menghadapi situasi perdagangan yang terjadi, termasuk adanya potensi perang dagang. Apalagi, menurutnya, isu terkait potensi perang dagang antara AS dan China sudah lama bergulir.

“Ya, itu kan [potensi perang dagang AS-China] sudah isu dari dulu terus. Paling kita siap aja,” kata Budi saat ditemui di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Kemendag, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adapun, Mendag Budi mengaku siap dengan kebijakan pengenaan tarif perdagangan yang tinggi oleh Donald Trump terhadap mitra dagang, termasuk China.

“Dulu juga hampir sama. Jadi kita harus siap, yang penting dulu kita punya daya saing. Jadi kalau misalnya kita punya daya saing, terus kita bersaing dengan negara lain, daya saing kita bagus, saya pikir nggak akan kalah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa Kemendag akan mencoba melakukan pendekatan melalui kerja sama bilateral agar produk lokal mampu menembus pasar di Negeri Paman Sam.

“Nanti kita coba lakukan perdekatan lagi ya, seperti apa formulasi hubungan yang bagus sehingga kita bisa menembus pasar AS,” terangnya.

Dalam catatan Bisnis, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan bahwa negaranya siap mengambil langkah balasan berupa tarif terhadap AS jika presiden terpilih Donald Trump mewujudkan ancamannya untuk melancarkan perang dagang di Amerika Utara.

Melansir Bloomberg, Senin (13/1/2025), Trudeau menyatakan bahwa pemerintahnya tidak berniat memicu konflik perdagangan dengan pemerintahan baru AS di bawah Trump, melainkan akan bertindak tegas jika AS memberlakukan tarif pada produk-produk Kanada.

Menurut data Departemen Perdagangan AS, Kanada merupakan mitra dagang terbesar barang-barang AS dengan nilai mencapai US$320 miliar dalam 11 bulan pertama 2024. Selama periode yang sama, defisit perdagangan barang AS dengan Kanada tercatat sebesar US$55 miliar.

“Kami adalah mitra ekspor utama bagi sekitar 35 negara bagian AS. Setiap hambatan yang memperlambat arus perdagangan antar negara kita akan berdampak buruk bagi rakyat dan pekerjaan di Amerika,” ujarnya.

Adapun, ketika pemerintahan Trump pertama memberlakukan tarif pada baja dan aluminium pada 2018, pemerintah Kanada merespons dengan mengenakan tarif pada sejumlah produk AS, seperti peralatan rumah tangga. Kali ini, Trump mengisyaratkan tarif 25% yang lebih luas terhadap barang-barang dari Meksiko dan Kanada.

Sementara itu, China mengambil langkah persiapan yang berbeda guna mengantisipasi kebijakan Trump. Awal bulan lalu, para pemimpin utama China berencana melonggarkan kebijakan moneter dan memperluas pengeluaran fiskal pada 2025 sebagai bentuk persiapan Beijing menghadapi perang dagang kedua saat Trump menjabat sebagai Presiden AS.

15/01/2025 20:20
Potensi Perang Dagang AS-China, Eksportir Blak-blakan Dampak ke RI

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) menilai, potensi perang dagang antara Amerika Serikat-China, usai terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia.

Dalam hal ini, Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno menyebut bahwa Indonesia akan mendapat keuntungan dari sisi besaran bea masuk barang. Dengan demikian, barang-barang dari Indonesia dalam lebih mudah dijangkau oleh konsumen AS lantaran harganya yang lebih murah.

“Ada keuntungan yang kita dapat yaitu besaran bea masuk barang dari China jauh lebih besar dibanding dari Indonesia,” kata Benny kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025).

Selain itu, Benny menyebut bahwa akan ada investasi dari China ke Indonesia, di mana produk-produk yang dihasilkan akan di kirim ke AS dengan country of origins Indonesia.

Kendati melihat peluang positif dari perang dagang tersebut, dia mengharapkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Salah satunya, dengan memudahkan proses perizinan investasi, utamanya yang berorientasi ekspor.

“Mudahkanlah proses perizinan investasi yang khususnya orientasinya untuk ekspor,” pungkasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya khawatir dengan kemenangan Trump dapat berimbas pada kebijakan pengenaan bea masuk tambahan.

Kendati begitu, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump.

“Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa, tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.

15/01/2025 20:08
Pengusaha Teriak Stok Garam Menipis Usai Impor Dibatasi: Sisa untuk 3 Bulan

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) melaporkan stok bahan baku khususnya garam untuk industri aneka pangan mulai menipis, bahkan sejumlah perusahaan hanya memiliki sisa pasokan garam untuk 1-3 bulan ke depan.

Kondisi ini dipicu upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan pergaraman nasional yang diterapkan mulai tahun ini berdasarkan beleid Peraturan Presiden (Perpres) No 126/2022. Alhasil, impor garam industri aneka pangan dihentikan.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan pihaknya pun telah melaporkan kondisi ini kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmia dan Menko Pangan Zulkifli Hasan bahwa industri aneka pangan belum dapat sepenuhnya menggunakan garam lokal karena kebutuhan spesifikasi yang belum cocok.

“Awalnya ada kesanggupan dari lokal untuk memasok industri pangan, tapi tadi saya laporkan ke Pak Menteri bahwa setelah dicoba bahan baku lokal, ternyata pelaku usaha khususnya yang sangat membutuhkan spek khusus itu tidak bisa memakai,” kata Adhi saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (15/1/2025).

Adapun, kebutuhan garam industri untuk aneka pangan 600.000 ton awalnya mulai dipasok dari dalam negeri. Namun, setelah digunakan setidaknya 300.000 ton garam lokal tidak dapat dipakai oleh industri aneka pangan.

Garam industri tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi industri lantaran kadar air yang masih tinggi, magnesium yang tinggi hingga menyebabkan penggumpalan. Alhasil, mutu standar dari produk tersebut tidak tercapai atau reject sehingga tidak dapat dijual.

“Itu sudah disaksikan oleh beberapa surveyor dari produsen industri pangan itu sudah diundang untuk melihat, ada kontaminasi titik hitam dan sebagainya yang tidak diperbolehkan di dalam pangan seperti itu,” jelasnya.

Adapun, produk reject yang dimaksud kebanyakan merupakan produk bumbu-bumbu untuk masak, mie instan, bumbu powder, dan sebagainya. Setidaknya ada 4 perusahaan pengguna garam industri aneka pangan terbesar yang melaporkan tingkat reject produk yang cukup tinggi.

“Itu rata-rata penggunaan mereka satu perusahaan bisa antara 50.000-80.000 ton per tahun. Mereka sudah trial order ke PT Garam, dan sudah diberikan yang terbaik oleh PT Garam, setelah dicoba tetap tidak bisa,” ujarnya.

Bahkan, Adhi menyebut terdapat satu perusahaan bumbu masakan multinasional besar yang sudah ada sejak tahun 1970 yang terancam berhenti produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan jika kebutuhan garam tidak dapat terpenuhi.

“Satu unit usahanya itu mereka lapor ada yang 5000 karyawan. Yang lebih jelek lagi, terpaksa mereka harus impor dari sister company-nya yang di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah kan, kita rugi besar dong. Garamnya nilainya kecil tapi nilai tambahnya besar dan kita harus impor produk jadi,” jelasnya.

Hal ini pun sangat mendesak lantaran industri kini memasuki masa puncak produksi untuk mempersiapkan permintaan jelang lebaran. Faktanya, sejumlah produsen justru kekurangan bahan baku garam tersebut karena tidak dapat mengimpor.

“Saya sangat berharap, untuk kita tidak harus impor tapi bagaimana kita mencari solusi. Kalau dalam negeri tidak tersedia tentunya kita harus ada solusi agar industri makanan tidak berhenti,” jelasnya.

Adhi menerangkan bahwa garam kebutuhannya dalam setiap produk terbilang kecil, namun memiliki nilai tambah yang tinggi. Misalnya, dalam komposisi mie instan, garam menjadi salah satu bumbu yang volume nya sedikit hanya sekitar 3% dari total komposisi bumbu yang ada di dalamnya.

“Produknya rusak, mutu nya turun, reject nya banyak, tinggi. Jadi, Pak Menteri menyampaikan akan membantu dan secepatnya akan menjadi perhatian untuk dijadikan solusi dan bertemu dengan KKP, Menko Pangan, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian,” pungkasnya.

15/01/2025 19:52
Pagar Laut Bekasi Proyek Pemprov Jabar-Swasta Disegel KKP, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap alasan melakukan penyegelan pada pagar laut yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar laut tersebut merupakan proyek kerja sama swasta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menjelaskan bahwa pagar laut tersebut disegel karena dipasang secara ilegal.

KKP menyebut pemasangan pagar laut di Bekasi tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“Intinya, dari KKP kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember untuk menghentikan kegiatan pemagaran tadi dengan ada dumping nya. Nah kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diurup tadi dan tidak ada PKKPRL laut,” kata Ipunk saat ditemui di sekitar wilayah pemagaran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

Untuk itu, Ipunk meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) untuk lebih dahulu mengurus izin KKPRL sebelum kembali melakukan pengerjaan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Hermansyah mengamini hal itu. Dia memastikan bakal segera melakukan pembahasan mengenai masalah legalitas lahan dengan para pemangku kepentingan lain termasuk PT TRPN.

Asal tahu saja, Pemprov Jabar bersama TRPN memang menjalin kerja sama penataan pelabuhan di wilayah Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Hermansyah menyebut, PT TRPN menyewa seluas 5.700 meter persegi (M2) selama 5 tahun.

Di luar hal itu, tambah Hermansyah, PT TRPN juga mengklaim memiliki lahan seluas 100 hektare (Ha) di sekitar wilayah yang sama. Sehingga, pagar tersebut dibangun sebagai penanda kepemilikan lahan PT TRPN di luar wilayah pengembangan kerja sama dimaksud.

“Pagar-pagar yang ada ini Pak Dirjen, teman-teman sekalian itu adalah batas lahan yang diklaim oleh mereka, jadi batas lahan,” tambahnya.

Berdasarkan informasi terakhir yang disampaikan TRPN, Hermansyah menyebut bahwa mereka tengah menyiapkan pengajuan permohonan KKPRL.

“Namun juga informasi terakhir kami dapatkan bahwa pihak TRPN sudah melayangkan juga surat untuk meminta izin KKPRL itu sesuai dengan peruntukan lahan ini. Nanti bisa dilihat Pak Dirjen seperti apa, apakah masih ada yang berhimpitan dengan zona-zona lainnya,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pagar laut di Bekasi pertama kali ramai diperbincangkan usai salah satu pemilik akun @BebySoSweet mengunggah video pendek yang memperlihatkan pagar bambu di sekitar pesisir Kabupaten Bekasi.

Dalam unggahannya di platform media sosial X, akun tersebut mengungkap bahwa pagar bambu misterius tidak hanya ditemukan di Tangerang, Banten, tapi juga di Tarumajaya, Bekasi.

15/01/2025 19:24
Total Ekspor Nonmigas RI ke BRICS Capai US$84,37 Miliar selama 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik mencatat total nilai ekspor nonmigas Indonesia ke lima negara pertama blok ekonomi BRICS mencapai US$84,37 miliar.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan lima negara BRICS yang dimaksud yaitu China, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.

“Total nilai ekspor nonmigas ke lima negara BRICS ini memberikan kontribusi ke total non migas Indonesia sebesar 33,91% di tahun 2024,” ungkap Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Dia merincikan bahwa dari lima negara BRICS tersebut, ekspor nonmigas terbesar yaitu ke China dengan memberikan kontribusi hingga 24,2% dari total ekspor nonmigas Indonesia.

“Dengan komoditas ekspor terbesar adalah besi dan baja senilai US$16,07 miliar,” jelas Amalia.

Sementara itu, ekspor non migas terbesar kedua yaitu ke India dengan memberikan kontribusi hingga 8,17% dari total ekspor non migas Indonesia. Komoditas ekspor terbesarnya adalah bahan bakar mineral dengan nilai US$6,98 miliar.

Kemudian ekspor non migas terbesar ketiga yaitu ke Brasil dengan memberikan kontribusi hingga 0,69% dari total ekspor non migas Indonesia. Komoditas ekspor terbesarnya adalah lemak dan minyak nabati dengan nilai US$476,51 juta.

Selanjutnya, ekspor non migas terbesar keempat yaitu ke Rusia dengan memberikan kontribusi 0,53% dari total ekspor non migas Indonesia. Komoditas ekspor terbesarnya adalah lemak dan minyak nabati dengan nilai US$733,9 juta.

Terakhir, ekspor non migas terendah yaitu ke Afrika Selatan dengan memberikan kontribusi 0,13% dari total ekspor non migas Indonesia. Komoditas ekspor terbesarnya adalah lemak dan minyak nabati dengan nilai US$316,71 juta.

Secara keseluruhan, neraca perdagangan barang Indonesia surplus mencapai US$31,4 miliar selama 2024. Angka tersebut melemah atau lebih rendah dari realisasi 2023 yang mencapai US$36,93 miliar.

“Surplus neraca perdagangan barang Indonesia, mencapai US$31,04 miliar atau lebih rendah sebesar US$5,84 miliar dibandingkan surplus 2023,” ungkap Amalia.

Dia merincikan, neraca perdagangan non migas mengalami surplus sebesar US$51,44 miliar selama 2024. Angka tersebut lebih rendah US$5,53 miliar dibandingkan realisasi 2023.

“Surplus terbesar tahun 2024 ini disumbang komoditas bahan bakar mineral yang surplus US$35,27 miliar,” lanjut Amalia.

Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas mencapai US$20,40 miliar.

15/01/2025 13:06