Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Lampu Kuning, Nilai Ekspor RI ke China Mulai Menurun

    Lampu Kuning, Nilai Ekspor RI ke China Mulai Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai ekspor barang dari Indonesia ke China mengalami penurunan selama 2024. Padahal, setidaknya sejak 2020, ekspor ke China selalu meningkatkan secara tahunan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor ke China mencapai US$62,43 miliar selama 2024. Jumlah tersebut berkurang 3,84% dari realisasi nilai ekspor Indonesia ke China pada 2023 yaitu US$64,93 miliar.

    Ini menjadi penurunan nilai ekspor Indonesia ke China pertama setidaknya dalam lima tahun terakhir. Secara tahunan, realisasi ekspor Indonesia ke China yaitu US$27,96 miliar pada 2019, US$31,78 miliar pada 2020, US$53,76 miliar pada 2021, US$65,83 miliar pada 2022, US$64,93 miliar pada 2023, dan US$62,43 miliar pada 2024.

    Singkatnya, penurunan hanya terjadi pada 2024. Secara lebih terperinci, penurunan nilai ekspor Indonesia ke China pada 2024 disebabkan oleh tiga komoditas utama yaitu besi dan baja, bahan bakar mineral, serta lemak dan minyak nabati.

    Tiga komoditas tersebut merupakan barang yang paling banyak diekspor Indonesia ke China selama 2023. Kendati demikian, nilai menurunnya selama 2024.

    Nilai ekspor besi dan baja mencapai US$18,33 miliar pada 2023; menurun 12,35% menjadi US$16,33 miliar pada 2024.

    Kemudian nilai ekspor bahan bakar mineral sebesar US$14,97 miliar pada 2023; menurun 7,27% menjadi US$13,88 miliar pada 2024.

    Terakhir nilai ekspor lemak dan minyak nabati mencapai US$6,07 miliar pada 2023; menurun 16,14% menjadi US$5,09 miliar pada 2024.

    Sebagai catatan, notabenenya berat ekspor barang Indonesia ke China meningkat pada 2024 dibandingkan 2023. Total, berat ekspor ke Indonesia mencapai 264,35 juta ton pada 2023; naik 7,11% menjadi 283,14 juta ton pada 2024.

    Penurunan nilai ekspor meski beratnya meningkatkan bisa terjadi karena sejumlah faktor seperti penurunan harga komoditas, perubahan kurs mata uang, hingga perjanjian. Artinya, dinamika perekonomian global sangat berpengaruh.

    Ketergantungan ke China

    Data BPS juga mengungkapkan, ekspor barang Indonesia memang sangat tergantung kepada China. Selama 2024, total nilai ekspor barang non migas Indonesia mencapai US$248,82 miliar.

    Dari jumlah tersebut, nilai ekspor non migas Indonesia paling banyak ke China yaitu mencapai US$60,22 miliar (24,2% dari total nilai ekspor non migas). Sementara itu, di posisi kedua ada Amerika Serikat (AS) dengan nilai ekspor non migas sebesar US$26,31 miliar (‘hanya’ setara 10,57% dari nilai total).

    Data tersebut menunjukkan ketergantungan Indonesia ke China. Oleh sebab itu, jika tren penurunan nilai ekspor ke China—seperti yang terjadi selama 2024—berlanjut maka akan menjadi alarm untuk perekonomian Indonesia.

    Masalahnya, ke depan perekonomian China menghadapi ketidakpastian. Belakangan, China dibayang-bayangi oleh perang dagang dengan AS hingga Uni Eropa.

    Presiden terpilih AS Donald Trump misalnya yang telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% untuk barang-barang impor China. Sementara itu, Uni Eropa memberlakukan tarif baru yang lebih tinggi hingga mencapai 45% untuk kendaraan listrik asal China.

    Tak heran apabila banyak lembaga internasional yang menilai pertumbuhan ekonomi China akan melambat pada 2025. Bank Dunia alias World Bank misalnya.

    Dalam laporan bertajuk World Bank East Asia and The Pacifix Economic Update October 2024, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi China tumbuh 4,3% pada 2025. Angka tersebut lebih rendah daripada proyeksi pada 2024 yaitu 4,8%.

    Oleh sebab itu, tidak heran sejumlah pihak mewanti-wanti pemerintah agar ke depannya mengurangi ketergantungan kepada China ketika perekonomian Negeri Panda tersebut sedang gonjang-ganjing. Pemerintah sendiri sadar betul akan ancaman tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa banyak tantangan eksternal ke depan. Indonesia, sambungnya, tidak imun dari dampak negatif ketidakpastian perekonomian global.

    Oleh sebab itu, agar tidak terlalu bergantung kepada satu pihak, Indonesia ingin bergabung ke sebanyak mungkin blok ekonomi multilateral.

    “Sehingga dengan demikian dalam kesulitan global kita sudah kerja sama dengan berbagai pihak,” katanya dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Dia mencontohkan Indonesia sudah diterima di blok ekonomi BRICS. Saat ini, sambungnya, pemerintah juga sedang melakukan aksesi agar masuk ke OECD.

  • Momen Arsjad Rasjid & Anindya Bakrie Tiba di Munas Kadin Hari Ini

    Momen Arsjad Rasjid & Anindya Bakrie Tiba di Munas Kadin Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie telah tiba di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, untuk melangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada hari ini, Kamis (16/1/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, keduanya datang secara terpisah. Arsjad Rasjid terpantau tiba lebih dulu sekitar pukul 12.35 WIB di lobi The Ritz Carlton Mega Kuningan.

    Arsjad mengenakan kemeja putih dengan celana hitam. Setibanya di lokasi gelaran Munas Kadin, Arsjad terpantau menyalami sejumlah koleganya. Dirinya pun langsung menuruni tangga menuju lantai bawah bersama para kolega.

    Selang beberapa menit kemudian, Anindya Bakrie tiba sekitar pukul 12.45 WIB. Dirinya mengenakan setelan pakaian yang sama seperti Arsjad, yakni kemeja putih dan celana hitam.

    Raut wajah ceria terpatri di wajah Anindya saat sejumlah kolega menghampiri dan mengajak foto bersama, baik selfie maupun welfie. Tak lama kemudian, Anindya berlalu menuju lift.

    Berdasarkan undangan yang diterima Bisnis, agenda Munas Kadin untuk mengukuhkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sementara itu, Arsjad Rasjid yang sebelumnya merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. 

    “Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dengan agenda tunggal, Pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P. M. Masa Bakti 2024-2029,” demikian bunyi undangan tersebut, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Ketum Kadin periode 2021-2026 Arsjad Rasjid telah tiba di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, untuk menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada hari ini, Kamis (16/1/2025). – BISNIS/RIka AnggraeniPerbesar

    Adapun, Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia hari ini bakal dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Rencana kehadiran Presiden Prabowo pada Munas Kadin disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

    “Pukul 16.00 sore ini, rencana Bapak Presiden Prabowo akan menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan,” kata Yusuf kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

    Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan turut menyampaikan sambutan pada agenda Munas Kadin sore ini.

    Untuk diketahui, Kadin Indonesia beberapa waktu lalu sempat diterpa dualisme. Konflik ini bermula dari terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

    Terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin versi Munaslub menggeser posisi Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

    Di sisi lain, Arsjad dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

  • Sebelum Munas Kubu Arsjad Gelar Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB)

    Sebelum Munas Kubu Arsjad Gelar Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB)

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Arsjad Rasjid menggelar Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) pada hari ini, Kamis (16/1/2025), di Pullman, Jakarta Barat.

    Agenda ini bertujuan untuk memilih perwakilan ALB yang akan menjadi peserta penuh dalam Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia yang bakal digelar pada hari ini di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa ALB adalah bagian penting dari Kadin Indonesia. “Saya berterima kasih atas kerja sama seluruh anggota yang telah mendukung keberhasilan program kerja selama masa kepemimpinan saya,” kata Arsjad dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

    Arsjad menyampaikan bahwa Munas Konsolidasi Kesatuan Kadin Indonesia adalah momentum untuk menunjukkan bahwa Kadin satu. “Kadin Indonesia solid dan Kadin Indonesia adalah milik kita semua, dan milik semua pelaku usaha di Indonesia,” tuturnya.

    Dengan begitu, Arsjad menilai peran Kadin Indonesia sebagai rumah bagi dunia usaha mitra bagi pemerintah semakin optimal.

    Dia kembali menegaskan bahwa kepentingan Kadin Indonesia adalah kepentingan dunia usaha di Indonesia yang ingin memajukan perekonomian nasional dan membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia.

    “Maka dari itu, kehadiran dan partisipasi daripada anggota luar biasa [ALB] Kadin, hasil konvensi dalam munas sangatlah penting,” jelasnya

    Hal itu sebagaimana yang sudah diatur Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar dan Pasal 22 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga.

    “Peserta penuh dalam munas diwakili oleh utusan organisasi perusahaan ataupun asosiasi, atau gabungan dan atau organisasi pengusaha ataupun himpunan dan ikatan tingkat nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munas,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia Wisnu W. Pettalolo menyampaikan bahwa komitmen ALB dalam mendukung persatuan dunia usaha melalui kontribusi aktif sebagai motor penting perjalanan Kadin Indonesia.

    “Ratusan Asosiasi, Himpunan, Gabungan, dan Ikatan yang menjadi ALB Kadin siap melaksanakan Munas demi menjaga persatuan Kadin Indonesia,” ungkapnya.

    Dia menyampaikan bahwa pelaksanaan Konvensi ALB hari ini juga merupakan bentuk komitmen ALB dalam menjaga ketentuan aturan AD/ART, serta Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022.

    Wisnu menambahkan, bahwa pelaksanaan Munas juga merupakan arahan dan pedoman dari Pemerintah untuk menjaga persatuan dunia usaha nasional.

    “Konvensi ini merupakan bentuk dukungan strategis ALB dalam memperkuat konsolidasi dan persatuan dunia usaha jelang Munas Konsolidasi Persatuan Kadin, di mana Musyawarah Nasional tersebut dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah,” katanya.

    Adapun, saat ini Kadin Indonesia sebagai wadah satu-satunya organisasi dunia usaha nasional menaungi 238 Anggota Luar Biasa (ALB) yang merupakan perwakilan asosiasi, himpunan, gabungan, dan ikatan.

    Dalam undangan yang diterima Bisnis, agenda Munas Kadin untuk mengukuhkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Sementara itu, Arsjad Rasjid yang sebelumnya merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. 

    “Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dengan agenda tunggal, Pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P. M. Masa Bakti 2024-2029,” demikian bunyi undangan tersebut, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Adapun, undangan tertanggal 14 Januari 2025 itu juga menyebut bahwa agenda tersebut bakal dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Kadin Indonesia beberapa waktu lalu sempat diterpa dualisme. Konflik ini bermula dari terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

    Terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin versi Munaslub menggeser posisi Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

    Di sisi lain, Arsjad dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

  • Airlangga soal Kemungkinan AS ‘Marah’ RI Gabung BRICS: Itu Relatif

    Airlangga soal Kemungkinan AS ‘Marah’ RI Gabung BRICS: Itu Relatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan belum tentu Amerika Serikat alias AS marah dengan keputusan Indonesia bergabung ke BRICS.

    Airlangga mengklaim pemerintah AS sudah paham dengan keputusan Indonesia bergabung ke blok ekonomi besutan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tersebut.

    “Amerika marah, tidak marah, itu relatif,” ujar Airlangga dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Politisi Partai Golkar itu mencontohkan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Joe Biden pada medio November 2024, pihak Gedung Putih sudah menyatakan akan menunggu Indonesia bergabung ke blok ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    AS sendiri merupakan salah satu ‘pendiri’ OECD. Saat dibentuk 1961, OECD merupakan lanjutan dari Organisation for European Economics Co-operation (OEEC) yang awalnya dibentuk untuk mengelola program Marshall Plan usulan AS.

    “Jadi kita kan dalam proses aksesi OECD. Kemudian dengan Amerika per hari ini kita sudah mendatangani tiga dari empat pilar Indo-Pacific Economic Framework,” jelas Airlangga.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa keputusan pemerintah bergabung dengan BRICS bukan untuk memusuhi AS. Indonesia, sambungnya, juga ingin bergabung dengan blok ekonomi yang berdampingan dengan AS.

    Dia mengingatkan bahwa Indonesia tidak imun dengan ketidakpastian ekonomi global seperti yang terjadi belakangan. Dengan demikian, Indonesia ingin berteman dengan siapa saja terutama dalam hal aktivitas ekonomi.

    Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti pemerintah Indonesia agar berhati-hati kepada ancaman presiden terpilih AS Donald Trump usai resmi menjadi anggota tetap blok ekonomi BRICS.

    Trump sendiri sempat mengancam akan menerapkan tarif bea impor 100% kepada barang-barang dari negara BRICS apabila melakukan dedolarisasi.

    Direktur Desk China-Indonesia Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengingatkan bahwa Trump merupakan pemimpin yang kerap membuktikan ucapannya. Jika benar maka ekonomi Indonesia akan gonjang-ganjing dalam jangka waktu pendek dan menengah.

    “Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

    Apalagi, sambungnya, terpilihnya kembali Trump akan membuat perang dagang AS-China semakin memanas. Oleh sebab itu, ekonomi China diproyeksi masih akan melambat.

  • ESDM Buka Suara Soal Banyak Investor SPKLU Mundur dari RI

    ESDM Buka Suara Soal Banyak Investor SPKLU Mundur dari RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal kabar banyak investor stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) atau charging station batal investasi di Indonesia.

    Dugaan banyak investor mundur itu pertama kali disampaikan oleh Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto. Dia mengatakan, sejatinya, ada banyak investor SPKLU yang berminat investasi di Tanah Air, mayoritas berasal China, Eropa hingga Australia.

    Kendati demikian, para investor SPKLU itu mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di RI lantaran penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di Indonesia masih minim.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi mengatakan bahwa penjualan kendaraan listrik (EV) di Indonesia meningkat seiring banyaknya pilihan dan harga yang kompetitif.

    “Dari produsen-produsen makin banyak yang datang, semakin banyak yang available harganya 300-400 juta. Karena kalau dari perbandingan kemampuan daya beli masyarakat itu acceptable,” kata Eniya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Eniya pun memperkirakan jika permintaan EV ini makin banyak, maka harga kendaraan listrik pun akan turun lagi. Dengan begitu, pertumbuhan SPKLU pun akan meningkat.

    Dia pun yakin investor akan berdatangan untuk berinvestasi membangun SPKLU. “Nah pastinya nanti makin lama, makin tumbuh untuk EV sehingga SPKLU-nya pasti juga akan tumbuh,” ucap Eniya.

    Sebelumnya, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengeklaim banyak investor SPKLU mengurungkan niat berinvestasi di Tanah Air lantaran penjualan EV yang masih minim.

    Gaikindo mencatat total penjualan BEV di Indonesia sepanjang 2024 sebanyak 43.188 unit. Kontribusi penjualan BEV hanya 4,98% dari total penjualan mobil wholesales di RI sebanyak 865.723 unit.

    “Investor SPKLU banyak ini yang mau masuk. Saya sudah dapat beberapa investor yang bilang minat [investasi], ada dari Eropa, China, dari Australia ada juga. Tetapi begitu mereka dengar angka penjualannya cuma 43.188 setahun, yah sedikit sekali,” ujar Jongkie kepada Bisnis, dikutip Rabu (15/1/2025). 

    Lebih lanjut, dia mengatakan, selama 5 tahun terakhir periode 2020-2024, total jumlah mobil listrik yang beroperasi (unit in operation) sebanyak 71.378 unit. Hal itu membuat investor SPKLU ragu untuk menanamkan modalnya di RI.

    “Unit in operation di seluruh Indonesia selama 5 tahun terakhir hanya sekitar 70.000-an. Kalau hanya segitu, nanti mereka berpikir berapa unit yang akan isi daya setiap hari? Bangkrut dong nanti, sudah investasi gede-gedean, beli lahan, pasang semuanya, tetapi mobilnya masih sedikit,” katanya. 

    Bukan hanya investor, menurut Jongkie, jika jumlah SPKLU di Indonesia masih sangat terbatas sehingga membuat masyarakat juga masih ragu-ragu untuk membeli mobil listrik. 

    “Mobil listrik masih perlu charging station, sedangkan charging station-nya sangat kurang. Orang kalau mau beli BEV kan pasti berpikir, akan ngecas di mana?” tuturnya.

  • Ketimpangan Si Kaya dan Si Miskin Makin Lebar, Pertumbuhan Ekonomi untuk Siapa?

    Ketimpangan Si Kaya dan Si Miskin Makin Lebar, Pertumbuhan Ekonomi untuk Siapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik mencatat ketimpangan pengeluaran antara si kaya dan si miskin semakin lebar di Indonesia per September 2024.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berada di level 0,381 pada September 2024. Angka tersebut lebih tinggi daripada rasio gini per Maret 2024 yaitu di level 0,379.

    “Nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai gini ratio berarti semakin tinggi ketimpangan,” ungkap Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Dia merincikan ada tujuh provinsi dengan tingkat rasio gini di atas rata-rata nasional (0,381). Sementara itu, 31 provinsi lainnya memiliki rasio gini di bawah rata-rata nasional (0,381).

    “Tingkat ketimpangan tertinggi, tercatat di provinsi DKI Jakarta sebesar 0,431. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dengan angka gini ratio sebesar 0,235,” jelas Amalia.

    Lebih lanjut, dia memaparkan jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024. Dalam catatan BPS, angka tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.

    Persentase penduduk miskin pada September 2024 itu turun sebesar 0,46% basis poin dibandingkan dengan Maret 2024 yaitu sebesar 9,03% (25,22 juta orang).

    “Kemiskinan September 2024 sebesar 8,57%, ini menjadi capaian terendah di Indonesia sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan oleh BPS pada 1960,” ungkap Amalia.

    Dia memaparkan bahwa garis kemiskinan September 2024 adalah sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Angka tersebut naik 2,21% dari garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 583.932 per kapita per bulan.

    Sejak 2020, paparnya, persentase dan jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan. Dia mencontohkan penduduk miskin mencapai 26,42 juta orang atau setara 9,78% dari total populasi pada Maret 2020.

    Selain pada September 2020 dan September 2022, survei BPS selalu menunjukkan terjadi penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin.

    “Kondisi ini [penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin] terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan. Namun disparitas kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan masih lebar,” ungkap Amalia.

    Pada September 2024, penduduk miskin di pedesaan sebesar 11,34%. Sementara itu pada saat yang sama, penduduk miskin di perkotaan ‘hanya’ sebesar 6,66%.

    Rasio gini atau tingkat ketimpangan ekonomi berdasarkan wilayah pada September 2024. / dok BPSPerbesar

  • Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga BI Rate 5,75%, Indef Dorong Pebisnis Ekspansi Terukur

    Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga BI Rate 5,75%, Indef Dorong Pebisnis Ekspansi Terukur

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong dunia usaha mulai melakukan ekspansi usai Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto meyakini relaksasi moneter dengan penurunan BI Rate menggambarkan bahwa ke depan kebijakan bank sentral akan cenderung ekspansif yaitu pro terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Ini seharusnya disambut positif oleh dunia usaha untuk mulai, katakanlah, meningkatkan ekspansinya. Tentu ekspansi yang terukur,” ujar Eko kepada Bisnis, Kamis (16/1/2025).

    Penurunan BI Rate, sambungnya, diharapkan segera disambut sektor perbankan dengan penurunan suku bunga kredit. Dengan demikian, laju kredit untuk sektor riil turut meningkat.

    Eko mencatat indikator-indikator konsumsi rumah tangga masih menunjukkan pelemahan secara umum meski ada perbaikan akibat faktor musiman yaitu momen Natal dan Tahun Baru 2025. Menurutnya, pemangkasan BI Rate merupakan ‘stimulus’ untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal I/2025, terutama jelang momen Ramadan dan Idulfitri.

    “Penurunan suku bunga acuan ini menurut saya dampaknya akan cukup positif ya bagi mendongkrak sektor riil dan harapannya nanti bisa meningkatkan daya beli,” jelasnya.

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,75%, usai ditahan 6% sejak Oktober 2024, berdasarkan pertimbangan kondisi dinamika global maupun dalam negeri.

    Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan, yakni rupiah yang stabil, survei sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan pelemahan konsumsi, serta sudah lebih jelasnya arah kebijakan AS dan The Fed.

    “Oleh karena itu, ini adalah waktu untuk menurunkan suku bunga supaya bisa mendorong ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, Perry memaparkan pertimbangan pertama yakni kondisi rupiah yang saat ini tertahan di level Rp16.200-an per dolar AS dianggap cukup stabil. Inflasi terpantau rendah di batas bawah target 2,5±1%. Selain itu, konsumsi masyarakat yang melemah juga menjadi perhatian Bank Indonesia.

    “[Bank Indonesia] menurunkan BI Rate supaya mendorong pertumbuhan [ekonomi], dari sisi permintaan [demand],” ujar Perry.

    Pertimbangan kedua, penurunan suku bunga sekarang memang masih di tengah ketidakpastian kebijakan AS dan The Fed terhadap Fed Fund Rate, tetapi sudah lebih jelas.

    Bahkan BI telah melakukan sejumlah perhitungan terhadap arah kebijakan pemerintah AS seperti dampak kenaikan yield akibat defisit fiskal APBN AS sebesar 7,7%. Termasuk arah pemangkasan Fed Fund Rate pada 2025.

    “Sekarang kami sudah mulai paham, kemungkinan Fed Fund Rate hanya sekali 25 bps, itu sudah kami hitung. Dua dampak ini juga kami sudah bisa memperkirakan arah pergerakan dollar index-nya,” jelasnya.

    Ke depan, bank sentral masih akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate yang akan mempertimbangkan dinamika yang terjadi di global dan nasional.

  • Hari Ini Prabowo Hadiri Munas Kadin Pengukuhan Anindya Bakrie & Arsjad Rasjid

    Hari Ini Prabowo Hadiri Munas Kadin Pengukuhan Anindya Bakrie & Arsjad Rasjid

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri musyawarah nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (16/1/2025) sore. 

    Rencana kehadiran Presiden Prabowo pada Munas Kadin disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana. 

    “Pukul 16.00 sore ini, rencana Bapak Presiden Prabowo akan menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan,” kata Yusuf kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

    Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan turut menyampaikan sambutan pada agenda Munas Kadin sore ini.

    Dalam undangan yang diterima Bisnis, agenda Munas Kadin untuk mengukuhkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sementara itu, Arsjad Rasjid yang sebelumnya merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. 

    “Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dengan agenda tunggal, Pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P. M. Masa Bakti 2024-2029,” demikian bunyi undangan tersebut, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Undangan tertanggal 14 Januari 2025 itu juga menyebut bahwa agenda tersebut bakal dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun, undangan yang ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rossan P. Roeslani itu ditujukan kepada 35 Ketua Umum Kadin Provinsi se-Indonesia. Acara bakal dimulai pukul 13.09 WIB.

    Untuk diketahui, Kadin Indonesia beberapa waktu lalu sempat diterpa dualisme. Konflik ini bermula dari terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 melalui Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

    Terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin versi Munaslub menggeser posisi Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026. 

    Sebagai informasi, Arsjad dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

  • Genjot Pasar Kripto, Thailand Bakal Izinkan ETF Bitcoin Diperdagangkan di Bursa

    Genjot Pasar Kripto, Thailand Bakal Izinkan ETF Bitcoin Diperdagangkan di Bursa

    Bisnis.com, JAKARTA – Thailand tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan instrumen exchange traded funds (ETF) dengan underlying asset Bitcoin untuk didaftarkan di bursa lokal untuk pertama kalinya. Rencana tersebut seiring dengan upaya Thailand untuk mengembangkan pusat aset digital di negaranya.

    Mengutip Bloomberg pada Kamis (16/1/2025), Sekretaris Jenderal Komisi Sekuritas dan Bursa atau The Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand, Pornanong Budsaratragoon, menyebut pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan individu dan lembaga untuk berinvestasi dalam ETF Bitcoin lokal. 

    One Asset Management Thailand meluncurkan dana-dana yang menawarkan eksposur ke ETF Bitcoin luar negeri pada Juni 2024. Tetapi, Thailand belum memberikan lampu hijau kepada kendaraan yang berinvestasi langsung dalam mata uang kripto asli

    Pergeseran sikap ini terjadi saat persaingan untuk membangun pusat aset digital di kawasan Asia-Pasifik memanas. Singapura dan Hong Kong telah memasang kebijakan-kebijakan yang mendukung. Lebih jauh lagi, Presiden terpilih Donald Trump mengatakan di jalur kampanye bahwa dia bermaksud menjadikan AS sebagai ibu kota kripto dunia. 

    “Suka atau tidak, kita harus terus maju dengan lebih banyak adopsi mata uang kripto di seluruh dunia. Kita harus beradaptasi dan memastikan bahwa investor kita memiliki lebih banyak opsi dalam aset kripto dengan perlindungan yang tepat,” kata Pornanong.

    Binance Holdings Ltd. dan perusahaan aset digital lainnya telah menetapkan Thailand sebagai pasar pertumbuhan utama saat negara tersebut melonggarkan pembatasan. Thaksin Shinawatra, kepala de facto partai berkuasa Pheu Thai Party, adalah pendukung kripto.

    Thaksin baru-baru ini mengatakan Thailand harus mempertimbangkan penerbitan stablecoin yang didukung oleh obligasi pemerintah kepada investor ritel dan institusional serta menjajaki peluang lain untuk mata uang digital. Pihak berwenang juga mempertimbangkan sandbox di Phuket untuk transaksi Bitcoin dalam layanan terkait pariwisata, katanya.

    Pornarong menuturkan, SEC akan mempertimbangkan untuk mengizinkan perusahaan lokal dengan peringkat kredit yang kuat untuk menerbitkan stablecoin baru yang didukung oleh obligasi mereka sendiri dengan harapan dapat memperluas akses ke pasar utang perusahaan dan menurunkan biaya.

    Aktivitas perdagangan aset digital di Thailand meningkat sejalan dengan reli yang lebih luas yang mendorong Bitcoin ke rekor tertinggi US$108.315 pada bulan Desember, tetapi masih jauh dari puncaknya di era pandemi, setelah serangkaian kebangkrutan kripto pada tahun 2022 menggerogoti pasar. 

    Data terbaru SEC menyebut, ada sekitar 270.000 akun perdagangan kripto aktif di Thailand hingga 30 November 2024.

  • Menkop Budi Sebut Tahu-Tempe Bisa Jadi Menu Utama MBG

    Menkop Budi Sebut Tahu-Tempe Bisa Jadi Menu Utama MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut tahu dan tempo bisa menjadi menu utama dalam program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa tempe dan tahu dapat menjadi bahan utama dalam program MBG untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Untuk itu, menurutnya, sudah seharusnya Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menjadi pemasok utama.

    “Tempe [dan tahu] pasti direkomendasikan oleh BGN [Badan Gizi Nasional] karena memenuhi kandungan gizi,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

    Diketahui, tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap, sehingga Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

    Mengacu data Badan Pusat Statistik pada 2023, rata-rata konsumsi tempe per kapita per tahun sebesar 7,3 kilogram. Sementara itu, konsumsi tahu per kapita per tahun adalah 7,7 kilogram.

    Kemenkop juga siap memfasilitasi Gakoptindo untuk dapat menjadi supplier kebutuhan tempe dan tahu dalam program MBG. Nantinya, Menkop Budi bakal berkoordinasi dengan BGN agar ada perjanjian kerja sama antara BGN dengan Gakoptindo dapat segera dilakukan.

    “Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program MBG ini, jadi kita akan mencoba membantu untuk segera ada MoU [Memorandum of Understanding],” ujarnya.

    Di sisi lain, Budi menilai komoditas tempe dan tahu juga memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan hingga ke manca negara dengan perputaran bisnis di Indonesia yang dapat mencapai Rp75 triliun.

    “Dan bisa menghidupkan hingga 600.000 pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan,” katanya.

    Sepakat, Sekretaris Jenderal Gakoptindo Hugo Siswaya berharap tempe dan tahu menjadi pilihan utama untuk program MBG. Terlebih, saat ini produk tempe dan tahu dari koperasi sudah merambah ke berbagai toko ritel hingga ke pasar tradisional. 

    “Kami harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kami ingin pengrajin tempe bisa mendukung dalam program ini yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG,” ucapnya.

    Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menilai program MBG harus memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat, termasuk kepada UMKM hingga koperasi.

    Menurut Ujang, koperasi perlu menangkap peluang untuk membentuk suatu program yang dapat mendukung dari program prioritas pemerintah. 

    “MBG ini kami harapkan bisa menggerakkan pertumbuhan sektor ekonomi di desa, jadi program MBG ini menjadi program prioritas Pak Presiden [Prabowo Subianto] untuk memastikan pertumbuhan ekonomi itu jalan,” tuturnya.