Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • LAPORAN DARI FRANKFURT: Tiga Perusahaan Indonesia Pamerkan Produknya di Heimtextil 2025

    LAPORAN DARI FRANKFURT: Tiga Perusahaan Indonesia Pamerkan Produknya di Heimtextil 2025

    Bisnis.com, FRANKFURT — PT Ateja Tritunggal, PT Harvestindo International, dan PT Sinar Mega Adimulia turut berpartisipasi untuk memamerkan produknya di The Heimtextil 2025 yang berlangsung di Frankfurt, Jerman, pada 14—17 Januari 2025.

    Ateja, produsen kain pelapis dengan reputasi internasional, kembali hadir tahun ini di Heimtextil untuk menjaga eksistensinya dalam radar di pasar tekstil global. Ateja memamerkan produknya di Hall 6.1 Blok D.10 Messe Frankfurt.

    Tiar Juliardi Simbolon, General Manager of Home Furnishing and Drapery Ateja Tritunggal, mengatakan bahwa pihaknya berpartisipasi rutin dalam pameran internasional di banyak negara, tidak hanya di Jerman tapi juga di Amerika Serikat, Vietnam, dan China.

    “Untuk Heimtextil, mungkin ini partisipasi yang ke-8 kalinya. Kami sempat absen 2 tahun saat pandemi tapi kembali hadir sejak 2023,” ujarnya saat ditemui Bisnis.com, Kamis (16/1/2025).

    Ateja merupakan perusahaan tekstil milik konglomerat asal Bandung, Subianto Tjandra serta dua saudaranya yakni Agus Tjandra dan Kurniadi Tjandra. Perusahaan ini telah membangun reputasi yang kuat di industri tekstil selama lebih dari 50 tahun. Mereka baru saja merayakan ulang tahun emas perusahaan pada tahun lalu.

    Ateja Tritunggal di The Heimtextil 2025Perbesar

    Tiar berharap partisipasi Ateja di The Heimtextil 2025 dapat menghubungkan perusahaan dengan lebih banyak mitra dan pembeli yang strategis di seluruh dunia. Hingga kini, Ateja telah melayani pasar ekspor ke 88 negara.

    Perusahaan fokus memproduksi kain pelapis matras, sarung jok mobil, gorden, serta bahan untuk kebutuhan luar ruangan. “Kami memproduksi setidaknya 3 juta meter kain pelapis per bulan. Mayoritas output untuk pelapis matras,” jelas Tiar.

    The Heimtextil 2025 juga bukan pengalaman baru bagi Harvestindo International. Perusahaan yang beroperasi di Tangerang ini telah berpartisipasi untuk yang keempat kalinya di pameran tekstil berskala global tersebut.

    Vision Hua, Sales Manager Harvestindo International, mengatakan bahwa pameran Heimtextil selalu menjadi pintu bagi perusahaan untuk membuka pasar ekspor secara lebih luas.

    Terlebih, Heimtextil tahun ini diramaikan oleh lebih dari 3.000 perusahaan dengan 95% peserta internasional dari 130 negara. Tahun lalu saja, Messe Frankfurt mencatat 4,1 juta pembeli profesional bertansaksi di Heimtextil.

    “Pasar ekspor mendominasi komposisi penjualan perusahaan sekitar 70%, di mana sisanya kami pasarkan di Indonesia,” terang Vision.

    Perbesar

    Harvestindo merupakan perusahaan milik pemodal China yang beroperasi di Indonesia sejak 2007. Mereka memproduksi serat poliester dari bahan plastik bekas. Produknya digunakan untuk isian mainan, bantal, selimut, bantal sofa, kain pelapis dan lainnya.

    “Mayoritas diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Sebagian juga ke negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, dan Filipina.”

    Perusahaan ketiga yang juga hadir di The Heimtextil 2025 yakni Sinar Mega Adimulia. Ini bisa jadi pengalaman pertama bagi perusahaan yang juga terafiliasi dengan pemodal China ini karena tahun lalu tidak ikut memamerkan produknya di Messe Frankfurt.

    Sinar Mega menempatkan produknya di Hall 4.2 Blok G.75. Saat Bisnis.com menyambangi booth-nya, tampak perempuan baya asal Tiongkok tengah melayani salah seorang pembeli. Jika dilihat dari instalasinya, Sinar Mega memamerkan sejumlah produk kain tekstil seperti poliester, katun, viskosa, dan lainnya.

    Perbesar

  • Prabowo Jengkel Kekayaan Negara Tak Dikelola dengan Akal Sehat

    Prabowo Jengkel Kekayaan Negara Tak Dikelola dengan Akal Sehat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku jengkel dengan banyaknya kekayaan negara yang tak dikelola dengan baik dan akal sehat. Padahal, sumber daya alam (SDA) negara sangat melimpah.

    Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    “Kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik dan akal sehat dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan,” ujarnya dalam forum itu. 

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu di depan pengusaha yang tergabung dalam Kadin melanjutkan bahwa sebagai seorang pelaku usaha seharusnya sudah akrab dengan konsep Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

    Menurutnya, mengelola Negara sedikit mirip dengan mengelola perusahaan yang sama-sama menghindari adanya inefisiensi pekerja maupun mengutak atik efektivitas anggaran agar menghindari pailit. 

    “Tidak mungkin ada organisasi yang survive kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan karena itu saya bertekad memimpin suatu pemerintahn yang efisien,” imbuhnya.

    Dia melanjutkan bahwa senada dengan organsiasi yang sudah terbiasa menghadapi praktek tidak efisien atau pemborosan. Maka, Prabowo menyebut tak jauh berbeda dengan mengurus Negara. 

    “Akan ada yang berusaha mengakal-akali kita. Berkali-kali saya katakan teknik akal-akalan itu semua saya paham. Jadi sudah saya buktikan dan saya sekarang merasa makin percaya makin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit efisien, mampu bangkit tertib disiplin dan mengelola kekayaan untuk kepentingan negara,” pungkas Prabowo.

  • Pajak Minimun Global 15% Berlaku, Ekonom Minta Pemerintah Tinjau Ulang Insentif Pajak

    Pajak Minimun Global 15% Berlaku, Ekonom Minta Pemerintah Tinjau Ulang Insentif Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Pajak minimum global alias Global Anti-Base Erosion Rules atau GloBE sebesar 15% resmi berlaku mulai 1 Januari 2025, yang ditujukan untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

    Sementara pemerintah memiliki sederet insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance berupa pengurangan atau pembebasan pajak dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat insentif pajak tersebut memang akan menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan secara optimal. 

    “Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penerapan Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax [QDMTT], yang memungkinkan negara untuk mengenakan pajak tambahan secara domestik kepada perusahaan multinasional,” ujarnya, Kamis (16/1/2025). 

    Menurutnya, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa pajak minuman global akan mengurangi efektivitas dari kebijakan insentif pajak seperti tax holiday dan juga tax allowance. 

    Yusuf menuturkan dengan adanya kebijakan ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia—yang kerap kali menggunakan insentif pajak untuk mendorong masuknya investasi—kemudian berpikir ulang meninjau kembali apakah pemberian insentif pajak masih relevan dengan kondisi saat ini. 

    “Termasuk di dalamnya melihat apakah aspek dari pemberian insentif pajak itu bertentangan dengan kebijakan pajak minimum global yang diterapkan saat ini,” lanjutnya.

    Pada dasarnya, kebijakan pajak minimum global yang ditujukan untuk perusahaan multinasional beromzet minimal 750 juta euro merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan keadilan pajak di tingkat internasional. 

    Dengan menetapkan tarif pajak minimum 15%, kebijakan ini bertujuan untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk menghindari kewajiban pajak melalui praktik pengalihan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah.

    Setidaknya, kebijakan tersebut memiliki keuntungan. Salah satunya, mampu mengurangi erosi basis pajak dan pengalihan laba (Base Erosion Profit Shifting/BEPS), yang selama ini menjadi tantangan besar bagi banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. 

    “Melalui penerapan pajak minimum global, penerimaan pajak dari perusahaan multinasional dapat meningkat, yang tentunya berdampak positif pada pendapatan negara,” ungkapnya. 

    Dari keuntungan dan tantangan yang ada, Yusuf memandang kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan keadilan pajak dan pendapatan negara. Namun, implementasinya harus disertai dengan penguatan regulasi domestik, kolaborasi internasional, dan peningkatan kapasitas pengawasan pajak. 

    Pada akhirnya, negara-negara, termasuk Indonesia, dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu pun mencari cara untuk mengatasi pemberian insentif pajak tersebut yang dirasa kurang efektif apabila pajak minimum global berlaku.

    Meski demikian, pemerintah belum menyampaikan solusi dari kombinasi pajak tersebut. 

    “Pemberian insentif pajak saat ini akan menjadi kurang efektif karena penerapan pajak minimum global. Kami sedang berusaha mengatasi itu,” ujarnya dalam The 2nd International Tax Forum, Selasa (24/9/2024).

  • KCI Jelaskan Penyebab KRL Tujuan Bogor Sempat Mati Mendadak

    KCI Jelaskan Penyebab KRL Tujuan Bogor Sempat Mati Mendadak

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter buka suara terkait insiden mati listrik pada perjalanan Commuter Line Bogor No. 1404B relasi Jakarta Kota – Bogor di Stasiun Bojonggede pada Rabu malam (15/1/2025). 

    Manager Public Relation KAI Commuter Leza Arlan mengatakan kendala operasional pada perjalanan Commuter Line Bogor No. 1404B relasi Jakarta Kota – Bogor tersebut merupakan imbas dari Gardu Traksi Stasiun Bojonggede yang mengalami kendala. 

    “Terkait listrik di dalam commmuter line yang mati dikarenakan listrik aliran atas juga mati,” kata Leza saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (16/1/2025). 

    Leza mengatakan untuk tetap melayani perjalanan Commuter Line, KAI Commuter melakukan antisipasi dengan menyuplai tegangan LAA di Stasiun Bojonggede dari Gardu Traksi Stasiun Citayam dan Stasiun Cilebut.

    Selain itu, untuk keselamatan dan kelancaran perjalanan commuter line, KAI Commuter juga melakukan rekayasa operasi dengan menjaga jarak antar perjalanan commuter line berikutnya yang akan melintas di Stasiun Bojonggede.

    Saat ini suplai tegangan LAA di Stasiun Bojonggede sudah normal kembali dan operasional layanan perjalanan Commuter Line Bogor juga sudah normal. KAI Commuter mengimbau pengguna commuterline untuk selalu mematuhi aturan dan arahan petugas di lapangan. 

    Sebelumnya sumber Bisnis mengunggah foto situasi mati listrik di perjalanan KRL tujuan Bogor. Dalam keterangannya, kejadian tersebut terjadi pada pukul 22.30 WIB di gerbong kereta Jakarta Kota menuju Bogor. 

    “Lampu mendadak mati di tengah-tengah belum sampe stasiun antara Bojong sama Cilebut. Tiba-tiba lampu sebagian mati dan kereta melambat. Terus gerbong kereta berhenti dan lampu padam,” katanya.

  • Transjakarta Gandeng Paragon Corp Bangun Halte hingga Beli Hak Penamaan

    Transjakarta Gandeng Paragon Corp Bangun Halte hingga Beli Hak Penamaan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menjalin kerja sama dengan PT Paragon Technology and Innovation (Paragon Corp) dalam hak penamaan Halte Swadarma hingga perbaikan fasilitas halte. 

    Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, menjelaskan kerja sama ini diawali dengan peresmian penamaan Halte Swadarma Paragon Corp di Jakarta Selatan pada Kamis (16/1/2025). 

    “Pemilihan Halte Swadarma didasarkan pada lokasinya yang berdekatan dengan kantor pusat Paragon Corp serta posisinya yang strategis di koridor layang,” kata Welfizon dalam keterangan resmi, Kamis (16/1/2025). 

    Halte ini melayani sejumlah rute, termasuk koridor 13 (Puri Beta 2 – Tegal Mampang), rute 13B (Puri Beta – Pancoran), dan rute 13E (Puri Beta 2 – Flyover Kuningan), dengan cakupan pelanggan mencapai 17.000 orang per bulan. 

    Halte Swadarma Paragon Corp menjadi halte kelima yang mendapatkan nama korporasi melalui program naming rights, setelah Halte Bundaran HI Astra, Halte Senayan Bank DKI, Halte Widya Chandra Telkomsel, dan Halte Cawang Sentral 1 Polypaint. 

    Kerja sama ini tidak hanya mencakup penamaan halte tetapi juga perbaikan fasilitas halte untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas. Perbaikan tersebut meliputi pemasangan lift untuk penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia, serta peningkatan estetika halte. 

    Senada, Komisaris Paragon Corp, Ratih Savitri Ali, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah awal menuju kontribusi yang lebih besar dalam mendukung fasilitas publik. 

    “Proyek ini dilakukan bersama, tidak hanya untuk memperindah halte, tetapi juga mempermudah kehidupan sehari-hari,” ujar Ratih.

  • Pertamina Dukung Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung

    Pertamina Dukung Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung

    Bisnis.com, BOGOR – Pertamina sebagai BUMN energi berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan mengutamakan aspek lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ambil bagian dalam acara Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung yang diselenggarakan di Gunung Mas dan Danau Saat sebagai titik 0 (nol) Sungai Ciliwung pada Kamis, 16 Januari 2025. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Penanaman pohon ini bertujuan untuk menjaga kelestarian Sungai Ciliwung sekaligus menjawab tantangan triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, polusi, dan keanekaragaman hayati.

    “Kita harus bergandengan tangan untuk menangani hal itu. Penanaman pohon ini merupakan bagian dari upaya menjaga dan memulihkan ekosistem Daerah Aliran Sungai Ciliwung agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Daerah Aliran Sungai Ciliwung yang membentang dari Bogor hingga Jakarta memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Menurut Hanif, pelestarian Sungai Ciliwung membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, badan usaha, hingga masyarakat.

    “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kelestarian Sungai Ciliwung dari hulu hingga hilir. Sungai ini memiliki peran penting dalam kehidupan kita, dan kelestariannya adalah tanggung jawab bersama. Hari ini, kita kembali ke hulu agar kita bisa memulihkan kondisi Sungai Ciliwung, sehingga 11 juta lebih teman-teman yang berada di hilir sungai bisa diselamatkan,” terang Hanif.

    Direktur Infrastruktur dan Logistik Pertamina Alfian Nasution menyampaikan, Pertamina senantiasa berperan aktif menangani isu lingkungan dan insiatif hijau, melalui berbagai kebijakan perusahaan, seperti manajemen gas rumah kaca, pengelolaan limbah, pelestarian keanekaragaman hayati dan sebagainya, termasuk penanaman pohon dari berbagai wilayah Indonesia dan pemulihan ekosistem sungai.

    Perbesar

    “Penanaman pohon ini, memiliki manfaat yang besar, salah satunya adalah sebagai bentuk pemulihan lahan yang rusak. Pohon-pohon yang kita tanam ini akan membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, menahan dan meningkatkan infiltrasi air,” ungkap Alfian.

    Tidak hanya itu, pohon juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya air dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

    Alfian menyampaikan, namun bahwa Pertamina tidak bisa bergerak sendiri untuk mengelola tantangan ini, dukungan dan kolaborasi aksi dari Kementerian lingkungan hidup dan mitra lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan program-program ini dapat berhasil.

    “Kolaborasi adalah kunci dari keberhasilan semua inisiatif hari ini. Saya sangat mengapresiasi kerja sama yang erat antara Pertamina dan Kementerian Lingkungan Hidup serta seluruh pihak yang terlibat bersama-sama kita dapat menciptakan dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat,” tambah Alfian.

    Menurut Alfian, penanaman pohon ini bukan hanya sebagai tindakan ekologis tetapi juga investasi jangka panjang bagi negara kita mendatang.

    “Yang lebih penting adalah bagaimana kita memastikan pohon-pohon ini tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi ini dan merawat hasil yang kita tanam hari ini,” tutup Alfian.

    Dalam kesempatan yang sama kegiatan Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung turut hadir Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri, dan Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Dialihkan ke Swasta, AHY Bilang Begini

    Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Dialihkan ke Swasta, AHY Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait proyek infrastruktur yang sebagian besar akan dialihkan ke sektor swasta.

    Hal ini merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan sebagian besar proyek infrastruktur kepada perusahaan swasta. 

    “Oh ya tentu kita harus menghadirkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan swasta,” kata AHY saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Menurutnya, jika sektor swasta berkembang maka akan membuka peluang yang besar, termasuk menghadirkan infrastruktur yang berkembang.

    “Kalau sektor swastanya juga berkembang, tentu kita akan semakin baik untuk bisa menghadirkan peluang-peluang dan infrastruktur yang semakin berkelanjutan,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada pihak swasta.

    “Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur-infrastruktur, tidak benar, saya tidak menghentikan,” kata Prabowo saat memberikan sambutan.

    Orang nomor satu di RI itu menyampaikan bahwa nantinya sebagian besar infrastruktur akan diserahkan ke perusahaan swasta untuk membangun jalan tol, pelabuhan, hingga bandara.

    “Mereka lebih efisien, efektif, dan berpengalaman. Swasta silakan bergerak semuanya, bandara, pelabuhan, tol. Pemerintah hanya yang penting-penting perlindungan rakyat. Yang bisa dikerjakan oleh swasta, swasta bantu,” pungkasnya.

  • PR Satgas Bentukan Prabowo Tak Sekadar Muluskan Hilirisasi

    PR Satgas Bentukan Prabowo Tak Sekadar Muluskan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini diharapkan dapat memecah segudang permasalahan dan tantangan yang menghambat hilirisasi.

    Adapun, pembentukan satgas tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Beleid ini ditandatangani langsung oleh Prabowo pada 3 Januari 2025.

    Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai ketua Satgas. Bahlil mengatakan, Prabowo meminta Satgas segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan areal-areal dan sumber daya bahan baku yang potensial untuk hilirisasi, baik yang ada di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, maupun pertanian.

    Prabowo, kata Bahlil, juga ingin Satgas segera mengidentifikasi dan mendorong agar pembiayaan hilirisasi bisa dilakukan oleh perbankan, non-perbankan, hingga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Jadi beliau [Prabowo] ingin untuk manfaat nilai tambahnya itu ada di Indonesia. Selama ini kan banyak yang mengkritik bahwa hilirisasi betul terjadi, tapi nilai tambahnya kan tidak maksimal dilakukan di Indonesia,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Oleh karena itu, Bahlil menyebut Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diperintahkan untuk menyinkronkan aturan yang tumpang-tindih dan menghambat penghiliran.

    Ketua Umum Golkar itu pun mengungkapkan bahwa Prabowo juga meminta untuk segera melapor jika ada oknum pejabat yang menghambat proses hilirisasi. Sebab, hilirisasi yang diinginkan oleh Prabowo harus menerapkan azas berkeadilan.

    “Pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi [jika ada] oknum-oknum gitu,” tutur Bahlil.

    Bahlil menambahkan bahwa Satgas bakal memberikan laporan kepada Prabowo selambat-lambatnya 6 bulan sekali.

    “Bapak Presiden Prabowo, dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong pada semua sektor. Ada 26-28 komoditas yang akan didorong. Terutama pada sektor perikanan, kehutanan, pertanian, oil and gas, dan mineral batu bara,” tutup Bahlil.

    Secara terperinci, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional memiliki delapan tugas utama. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara. Ketiga, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Keempat, merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Kelima, mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Keenam, memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala. Ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum.

    Kedelapan, memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Jangan Sekadar Hilirisasi

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, selain mengurai hambatan hilirisasi, tantangan terbesar bagi Satgas adalah agar hilirisasi tidak hanya sebatas sampai pada pengolahan dan pemurnian.

  • Kota Baru Parahyangan Fokus Kembangkan Property Tourism

    Kota Baru Parahyangan Fokus Kembangkan Property Tourism

    Bisnis.com, BANDUNG – Kota Baru Parahyangan mengembangkan property tourism untuk menunjang dan memperkuat eksistensi sebagai salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia di usia yang ke-25 tahun.

    Marketing Manager Kota Baru Parahyangan Joseph Ijong Dachlan mengatakan, dalam seperempat abad ini pihaknya sudah melakukan pengembangan kota mandiri baik dari segi fisik, fasilitas dan juga atraksi yang membuat ekosistem di Kota Baru Parahyangan semakin menarik.

    Hal tersebut terbukti dengan lalu lintas kunjungan yang terjadi di tahun lalu yang mencapai 1,8 juta kunjungan.

    “Sehingga itu otomatis menjadi modal untuk daya Tarik. Kalau kita kaitkan dengan property tourism, yaitu daya tarik wisatawan untuk mendapatkan pengalaman di Kota Baru Parahyangan,” kata Joseph Kamis (16/1/2025).

    Dia merinci, dalam pengembangan kota mandiri, Kota Baru Parahyangan terus menghadirkan berbagai properti dengan fasilitas yang memadai. Properti serbalengkap yang hadir tidak hanya berupa hunian yang eksklusif, tetapi juga properti lainnya seperti bisnis dan pariwisata.

    “Kedua kita juga sudah punya society atau masyarakat yang juga tumbuh selama 25 tahun ini populasinya sudah mencapai sekitar 20.000 orang atau kalau dibagi empat, ya 5.000-an kepala keluarga,” jelasnya.

    Ijong mengatakan, pihaknya merancang hunian eksklusif untuk mendukung gaya hidup sehat dan praktik kehidupan berkelanjutan (sustainable living) sehingga meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan dan menjaga kelestarian bumi.

    Hal tersebut didukung oleh interaksi sosial yang baik serta partisipasi dan peran aktif komunitas yang rukun di setiap kawasan hunian (tatar).

    Dia menambahkan, dari sisi perspektif bisnis dan dunia usaha, pengembang meyakini Kota Baru Parahyangan bisa menjadi kawasan yang ideal untuk berinvestasi dan mengembangkan berbagai bisnis yang menguntungkan.

    Terlebih, industri pariwisata yang terus berkembang di kota mandiri terbesar di Bandung Raya menciptakan peluang usaha dan prospektif yang cerah.

    Saat ini, berbagai jenis fasilitas pariwisata di Kota Baru Parahyangan sudah tersedia dan telah menjadi pilihan wisatawan, seperti akomodasi, transportasi yang terintegrasi, restoran atau penyedia jasa makanan dan minuman, penyedia jasa keuangan, dan atraksi wisata seperti fasilitas hiburan.

    “Salah satunya Wahoo Waterworld, waterpark terbaik yang sejak dibuka tahun 2023 hingga sekarang telah menjadi objek wisata rekreasi favorit masyarakat,” ungkapnya.

    Begitu pun dengan Mason Pine Hotel dari aspek akomodasi sejak dulu selalu menjadi pilihan terbaik wisatawan untuk menginap dan menikmati pengalaman liburan yang mengesankan.

    Tak hanya itu, kata Ijong, lokasi Kota Baru Parahyangan cukup strategis sehingga memudahkan warga di kawasan dan wisatawan yang hendak berlibur.

    Diketahui, Kota Baru Parahyangan yang terletak di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, tersebut berada tak jauh dari pintu tol Padalarang Timur yang merupakan bagian dari ruas Tol Purbaleunyi. Keberadaan exit tol tersebut memudahkan akses bagi wisatawan dari Bandung, Jakarta, dan kota lainnya.

    Selain itu, bagi wisatawan dari Jakarta, menggunakan kereta cepat Whoosh bisa menjadi pilihan terbaik dengan waktu tempuh sekira 30 menit hingga tiba di Stasiun KCIC Padalarang.

    “Dari stasiun ini, perjalanan bisa dilanjutkan dengan naik shuttle car ke Bumi Hejo, Kota Baru Parahyangan, dengan waktu tempuh sekira 10 menit,” ujarnya.

    Di dalam kawasan kota mandiri juga terdapat layanan transportasi internal KBPayuk EV shuttle. Kendaraan ramah lingkungan KBPayuk EV shuttle beroperasi setiap hari sesuai jadwal dan rute yang sudah ditentukan.

    Manajemen Kota Baru Parahyangan menyediakan 10 halte guna mendukung operasionalisasi kendaraan listrik hemat energi tersebut.

    Menurut Ijong, Tourism Property di Kota Baru Parahyangan juga semakin menarik lantaran ditunjang topografi alami yang beragam, termasuk kawasan hunian perbukitan BumiLuhur dan panorama danau.

    Selain itu, ruang terbuka hijau yang terhampar dan tersebar di berbagai tempat memberi kesegaran alami bagi pengembangan properti pariwisata Kota Baru Parahyangan yang berkelanjutan.

  • Luhut Sindir Pengkritik Makan Bergizi Gratis: Sok Tahu, Jadi Pejabat Maling Juga

    Luhut Sindir Pengkritik Makan Bergizi Gratis: Sok Tahu, Jadi Pejabat Maling Juga

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

    Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini, program MBG tidak hanya bertujuan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.  

    “Jadi pikiran Presiden Prabowo [soal] MBG kalau ada yang kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat mengkritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tau, padahal waktu dia pejabat, dia maling juga,” kata Luhut dalam pidato pembukaan diskusi Menavigasi Ekonomi Global dan Strategi 2025, dikutip Kamis (16/1/2025). 

    Luhut menjelaskan bahwa selama 10 tahun lalu, dana yang berputar di desa tembus Rp1,1 miliar di mana angka ini disebut terus meningkat. Dia juga mengatakan bahwa program MBG memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa. 

    “Sekarang dengan MBG, kami hitung dana yang berputar di desa bisa mencapai 8-9 miliar per tahun. Ini angka besar yang mendukung pemerataan ekonomi. Mungkin banyak anak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam, harus beli telur,” jelasnya. 

    Selain pemerataan ekonomi dan peningkatan perputaran dana desa, Program MBG, kata Luhut juga akan mengurangi stunting dan kemiskinan.

    Seperti yang diketahui, Program MBG, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, memakan anggaran senilai Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Pada hari pertama penyelenggaraan Program MBG, tepatnya Senin (6/1/2025), Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.