Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • BBN Airlines Resmi Tutup Rute Jakarta-Surabaya per 15 Januari 2025

    BBN Airlines Resmi Tutup Rute Jakarta-Surabaya per 15 Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – BBN Airlines Indonesia resmi menutup rute Jakarta-Surabaya-Jakarta (CGK-SUB-CGK) per 15 Januari 2025. Keputusan ini tertuang dalam surat dengan Nomor PTBBN-SD-2025-01-08/352 tertanggal 8 Januari 2025.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Lukman F. Laisa mengungkapkan alasan penutupan rute yang dijelaskan dalam surat tersebut yakni terkait aspek minat pasar dan keselarasan strategi jaringan.

    “Dimana rata-rata tingkat keterisian [load factor] operasi rute CGK-SUB-CGK sebesar 43% untuk periode 27 September 2024 sampai dengan 15 Januari 2025 dan periode 16 Januari 2025 sampai dengan 29 Maret 2025 sebesar 5%,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (17/1/2025).

    Lukman melanjutkan, sejak 9 Januari 2025, PT BBN Airlines Indonesia telah memberikan pemberitahuan kepada penumpang yang terdampak oleh pembatalan penerbangan ini melalui berbagai media informasi dan distribusi penjualan.

    Selain itu, sambungnya, efektif mulai 10 Januari 2025 PT BBN Airlines Indonesia telah menutup saluran penjualan untuk rute CGK-SUB-CGK untuk mencegah penambahan jumlah penumpang yang terdampak.

    Adapun, berdasarkan data penerbangan PT BBN Airlines Indonesia dengan rute CGK-SUB pada 15 Januari 2025 sebanyak 81 penumpang dan SUB ke CGK sebanyak 59 penumpang. Pada 16 Januari 2025, telah tidak terdapat penerbangan CGK-SUB-CGK.

    “Penumpang yang terdampak telah diberikan kompensasi penuh berupa refund,” kata Lukman.

    Lebih lanjut, pada 16 Januari 2025 PT BBN Airlines Indonesia telah melakukan audit internal dan diperoleh data penjualan periode 17 Januari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 sebanyak 306, dengan perincian 288 telah dikembalikan biaya tiketnya dan 18 sedang dalam proses pengembalian.

    Diberitakan sebelumnya, berdasarkan pantauan Bisnis di media sosial resmi BBN Airlines, sejumlah penumpang mengeluhkan penerbangan ke Surabaya dibatalkan. 

    “Barusan dapat email dan wa dari tiket.com kalau flight BBN CGK-SUB tanggal di-suspend. Otomatis harus refund. Intinya ini maskapai seperti belum stabil mau terbang,” tulis akun alphie.chan. 

    Komentar tersebut mendapat balasan dari warganet lain yang menyebutkan penerbangan rute tersebut terakhir pada 15 Januari dan saat ini sudah ditutup. 

    “Kenapa jadi banyak yang closed rute sih, CGK-SUB,” tulis akun ravellust. 

    Hasil penelusuran lainnya, pada salah satu aplikasi penyedia tiket pesawat, tidak ditemukan penerbangan langsung BBN Airlines rute CGK – SUB. Namun, pada Minggu (19/1/2025) terdapat penerbangan BBN Airlines rute CGK – SUB.

    Akan tetapi, penerbangan tersebut hanya merupakan penerbangan transit. Penumpang diharuskan transit ke Bandara Supadio, Kalimantan Barat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Surabaya menggunakan maskapai Lion Air. 

  • RI Mau Tambah Kapasitas Listrik 71 GW, PLN Butuh Rp2.400 Triliun

    RI Mau Tambah Kapasitas Listrik 71 GW, PLN Butuh Rp2.400 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 gigawatt (GW) hingga 2034 mencapai Rp2.400 triliun.

    Adapun, proyek penambahan listrik tersebut sesuai dengan rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Dalam RUPTL tersebut pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW dengan 70%-nya merupakan energi baru terbarukan (EBT).
     
    RUPTL PLN merupakan dokumen perencanaan strategis untuk mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik di Indonesia.

    “Kami butuh Rp2.400 triliun. Jadi on average ada Rp24 triliun yang dibutuhkan untuk investasi dalam 10 tahun ke depan, rata-rata,” kata EVP Aneka Energi Terbarukan PLN Zainal Arifin dalam acara ‘Semangat Awal Tahun 2025’ by IDN Times di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Dia mengakui kemampuan keuangan PLN memang tidak sebesar itu. Menurut Zainal, PLN hanya mampu membiayai sekitar Rp70 triliun hingga Rp100 triliun.

    Oleh karena itu, perusahaan pelat merah tersebut membuka kesempatan bagi perusahaan pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) untuk berinvestasi.

    “Maka kita buka kesempatan seluas-seluasnya kepada IPP. Makanya, komposisi proyek-proyek EBT itu juga akan dominan IPP, 60%-70% atau 70%-30%. Dominan oleh IPP,” kata Zainal.

    Pemerintah mulai membahas rancangan RUPTL PLN 2025-2034 di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (13/1/2025). 

    Adapun, rapat itu dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

    Beberapa hal yang dibahas dalam RUPTL antara lain skema pemenuhan kebutuhan listrik nasional, peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik hingga pengembangan energi terbarukan.

    Erick menyebut dalam RUPTL tersebut pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt (GW). 

    “Kami menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW, dengan 70% merupakan energi baru terbarukan [EBT],” kata Erick seperti dikutip dari akun Instagram resminya @erickthohir.

    Erick menambahkan bahwa hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang.

  • Profil & Gurita Bisnis Anindya Bakrie yang Resmi Jadi Ketum Kadin

    Profil & Gurita Bisnis Anindya Bakrie yang Resmi Jadi Ketum Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA – Anindya Novyan Bakrie resmi dikukuhkan sebagai ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk periode 2024–2029. 

    Penetapan ini disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Itu artinya, pengangkatan Anindya Bakrie sekaligus menandakan posisi Arsjad Rasjid resmi lengser dari posisi kursi ketua umum Kadin Indonesia. Kini Arsjad menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 2024–2029.

    Anindya Bakrie dalam sambutannya juga menekan bahwa didapuknya dirinya sebagai ketua umum Kadin Indonesia sejalan dengan amanah dari para pemegang saham.

    “Saya mohon doa supaya menjadi pemimpin yang amanah. Saya melakukan ini tentu karena para pemegang saham, yaitu Kadin provinsi dan anggota luar biasa mengamanahkan, jadi saya hanya menjalankan bersama perahu besar ini,” ujar Anindya pada Kamis (16/1/2025).

    Menilik profilnya, Anindya Bakrie lahir di Jakarta, 10 November 1974. Dia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan konglomerat Aburizal Bakrie dan Tatty Bakrie. 

    Anindya Bakrie meraih gelar Sarjana Teknik Industri di Northwestern University, Illinois, Amerika Serikat (AS) pada 1996. Selanjutnya, dia meraih gelar MBA, Global Management Program (GMP) di Stanford Graduate School of Business, California, AS pada 2001.

    Adapun, Anindya memulai karier sebagai analis keuangan di bank investasi Salomon Brothers Inc, yang berbasis di New York, AS pada 1996-1997. Setelahnya, dia menakhodai beberapa gurita bisnis milik Bakrie Group.

    Pada 1997-1999, dia menjabat sebagai Deputi COO dan Direktur Pelaksana PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR). Selain itu, dia juga pernah menjadi Chief Operating Officer (COO) Capital Managers Asia Pte. Ltd, Singapura pada 2001.

    Kemudian, Anindya menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL) pada 2004. Dia juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Lativi Mediakarya (tvOne) sejak 2007.

    Anindya Bakrie juga menjabat Presiden Direktur di PT Visi Media Asia Tbk.(VIVA) sejak 2008, serta Presiden Komisaris di PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) sejak 2009. Dia juga mengemban jabatan CEO di PT Bakrie Global sejak 2012.

    Selanjutnya, Presiden Komisaris di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP) sejak 2012. Presiden Komisaris di PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) pada 2014.

    Tak ketinggalan, Anindya Bakrie juga menjabat sebagai CEO dan Presiden Direktur BNBR sejak 2019, serta di perusahaan kendaraan listrik, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) sejak 2022.

  • Pertamina Perkuat Ekosistem Sustainable Aviation Fuel Indonesia

    Pertamina Perkuat Ekosistem Sustainable Aviation Fuel Indonesia

    Bisnis.com, CILACAP – Pertamina semakin solid memperkuat ekosistem Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan ramah lingkungan melalui sinergi bisnis hulu ke hilir.

    ”Komitmen Pertamina sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk mendukung swasembada energi melalui roadmap Sustainable Aviation Fuel,” ujar Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Saputra pada acara Penandatanganan dan Kick Off Ekosistem Pengembangan Sustainable Aviation Fuel Pertamina, di Cilacap, Kamis, 16 Januari 2025.

    SAF memang berpotensi sebagai salah satu solusi paling efektif menurunkan emisi di industri penerbangan, dengan adanya pertumbuhan perjalanan transportasi dan kargo udara di periode mendatang. Maka, di awal tahun 2025, Pertamina bersama subholding dan anak usahanya yakni PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, serta Pelita Air Service melakukan kerja sama penguatan ekosistem SAF bertempat di Kilang Hijau Cilacap.

    Mengenal Sinergi Bisnis Pertamina

    Pertamina memiliki lini bisnis hulu ke hilir yang mampu mendukung rantai pasok SAF secara komprehensif. Sinergi ini mencakup riset dan inovasi, produksi SAF, pemasaran SAF, penggunaan SAF, hingga menciptakan multiplier effect dengan pemberdayaan masyarakat.

    Dari sisi riset dan inovasi, sejak tahun 2010, Pertamina telah mengembangkan katalis yang mampu mengolah Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah untuk diolah sebagai SAF sesuai standar American Society for Testing and Materials (ASTM) Internasional. Pada tahun 2024, katalis ini telah terbukti secara teknis melalui uji coba skala pilot di laboratorium Technology Innovation.

    Dari sisi produksi SAF, Pertamina melalui Kilang Pertamina Internasional (KPI), sudah melakukan aktivitas pengembangan SAF sejak tahun 2020 termasuk melalui Kilang Hijau Cilacap. Tahun 2023, SAF yang diproduksi di Kilang Cilacap dipakai dalam joy flight pada penerbangan komersial Garuda tujuan Jakarta – Solo. Tahun 2024, Kilang Cilacap yang akan memproduksi SAF sukses memperoleh sertifikasi internasional “ISCC CORSIA” (International Sustainability and Carbon Certification – Carbon Offsetting and Reduction Scheme For International Aviation) di tingkat regional Asia Tenggara.

    Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman menegaskan bahwa sebagai pelopor produsen SAF berkualitas, SAF produksi KPI akan memberikan multiplier effect antara lain mendukung katalis berkelanjutan, memperkuat produksi katalis dalam negeri dan menjadi SAF pertama yang diproduksi di Indonesia dan tersertifikasi secara internasional.

    Dari sisi pemasaran SAF, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga (PPN), terus meningkatkan kapabilitas dalam bisnis trading SAF. PPN telah memperoleh sertifikasi sustainability internasional ISCC CORSIA dan EU sebagai trader. Puncaknya, pada event Bali International Air Show, September 2024, PPN melakukan trial penjualan SAF kepada customer airline di event tersebut.

    Di sektor pengguna aviasi, Pertamina melalui maskapai Pelita Air Service (PAS) turut berkomitmen menggunakan SAF sebagai implementasi aksi dekarbonisasi yang berkontribusi mengurangi industri penerbangan secara umum. Beberapa program yang didukung PAS antara lain zero emission flight menggunakan carbon credit, efisiensi operasional dan program carbon offset lainnya.

    Perbesar

    Sinergi bisnis Pertamina untuk perkuat ekosistem SAF juga dijalankan dengan pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, KPI kelola program “Bank Sampah Beo Asri”, tak kurang dari 2978 Kepala Keluarga di Cilacap diberdayakan sebagai pengumpul minyak jelantah. Hasil minyak jelantah yang dikumpulkan akan diproses lanjut dengan filtrasi untuk mengurangi kandungan pengotor sebelum diproses menjadi SAF. Pengumpulan juga dilakukan di lingkungan rumah dinas pekerja Kilang Cilacap.

    Selain itu, mulai pertengahan Desember 2024, PPN pun melakukan inisiasi sebagai komitmen energi berkelanjutan dengan menggagas program Green Movement UCO dengan pengelolaan collection box minyak jelantah di 7 titik yang tersebar di rumah sakit jaringan Pertamina Bina Medika – Indonesia Healthcare Corporation, termasuk RS Pelni serta SPBU di wilayah Jabodetabek & Bandung yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menukar minyak jelantah rumah tangga.

    Melalui semua upaya tersebut, Pertamina optimistis dapat berkontribusi untuk mencapai visi Net Zero Emission di industri penerbangan. Ke depannya, Pertamina akan proaktif melakukan sinergi dengan stakeholder untuk terus menjaga Asta Cita swasembada energi dengan berorientasi pada energi ramah lingkungan.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina Group aktif dalam melakukan inovasi menciptakan produk energi berkualitas dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mencapai swasembada energi sesuai target Asta Cita, sekaligus mendukung target Net Zero Emission Pemerintah. “Pertamina Sustainable Aviation Fuel menjadi produk unggulan dalam industri aviasi. Dengan adanya pengakuan internasional melalui sertifikasi ISCC untuk produk hijau SAF ini, Pertamina mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia, sekaligus ikut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan di Tanah Air,” pungkas Fadjar.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • Prabowo Evaluasi Izin PSN Era Jokowi

    Prabowo Evaluasi Izin PSN Era Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional (proyek strategis nasional (PSN) warisan mantan presiden Jokowi.

    Dalam beberapa kesempatan berbeda, orang dekat Prabowo dan jajaran kabinetnya menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengurangi PSN yang tak lagi relevan atau kurang berguna bagi masyarakat. Hal ini lantaran pemerintah ingin fokus untuk merealisasikan swasembada pangan hingga energi.

    Evaluasi PSN kembali ditegaskan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    “PSN dikaji terus-menerus,” ujar Airlangga.

    Airlangga juga menyebut bahwa evaluasi dilakukan terhadap seluruh PSN, termasuk PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik Sugianto Kusuma alias Aguan yang belakangan menimbulkan polemik. Pantai Indah Kapuk Tropical Coast land di PIK 2 menjadi salah satu PSN baru yang ditetapkan beberapa bulan sebelum Jokowi lengser. 

    “Semuanya dikaji [termasuk PIK],” kata Airlangga.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, langkah Prabowo mengevaluasi PSN tentu akan membuat sejumlah pihak kurang senang. Namun, dia menegaskan bahwa Prabowo tetap bertekad bahwa hal tersebut harus dilakukan apapun risikonya.

    “Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apapun itu risikonya kita akan jalan,” ujar Dasco dalam seminar Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (7/1/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sempat mengatakan hal serupa. Bahwa pemerintah akan mengkaji ulang sejumlah PSN yang digagas pada era pemerintahan Jokowi Hal itu dilakukan menyusul instruksi Prabowo yang tidak menghendaki adanya proyek mercusuar selama masa kepemimpinannya.

    “Kalau tidak salah ada 200 sekian list PSN, sekitar 288 atau 238 [PSN] saya lupa. List PSN yang sama itu kita semua [antar kementerian lembaga] harus duduk bareng dulu untuk memastikan apakah masih relevan ataukah masih sangat diperlukan,” kata AHY dalam wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia, dikutip Rabu (20/11/2024).

    AHY juga menegaskan, nantinya keberlanjutan pembangunan PSN itu bakal disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Pasalnya, fokus utama pemerintah pada saat ini untuk merealisasikan swasembada pangan, swasembada energi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Di sisi lain, AHY mengaku dirinya bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian untuk merumuskan sumber anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya PSN guna meringankan beban APBN.

    “Kita akan pelajari lagi. Sekali lagi, ini kan semangatnya adalah kalau dari Pak Presiden ada beberapa yang memang sudah kita cari sumber anggaran pendanaan dari swasta karena APBN, sekali lagi terbatas, APBN tak memungkinkan membangun [seluruhnya],” pungkasnya.

    Polemik PIK 2 

    Isu PSN PIK 2 dikaji ulang pertama kali dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Dia mengungkap bahwa PSN PIK2 itu masih memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tak sesuai dengan rencana pembangunan.

  • Profil Arsjad Rasjid, Eks Ketum Kadin yang Kini Jabat Ketua Dewan Pertimbangan

    Profil Arsjad Rasjid, Eks Ketum Kadin yang Kini Jabat Ketua Dewan Pertimbangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Arsjad Rasjid resmi lengser dari posisi ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Posisinya kini digantikan oleh Anindya Bakrie.

    Penetapan ini disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Usai lengser, kini Arsjad dipercaya sebagai ketua dewan pertimbangan Kadin 2024-2029.

    Arsjad pun mengatakan bahwa Kadin harus tetap satu dan tetap solid sebagai mitra strategis pemerintah, demi kestabilan dan kepastian dunia usaha. 

    “Insya Allah Kadin semakin strategis, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terus meningkat, dunia usaha semakin maju dan berdaya saing, sehingga target ekonomi yang disenangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto 8% dapat tercapai,” kata Arsjad.

    Profil Arsjad Rasjid

    Berdasarkan catatan Bisnis, Arsjad sebelumnya menjabat ketua umum Kadin periode 2021-2026. Saat maju menjadi ketua umum, dia mengusung pilar-pilar yang bisa memaksimalkan peran Kadin bagi para pengusaha dan perekonomian Indonesia.

    Beberapa pilar yang dimaksud adalah fokus penguatan industri kesehatan, pemberdayaan ekonomi daerah untuk memajukan ekonomi nasional, pengembangan kewirausahaan dengan cara mewujudkannya melalui Warung Inovasi dan pendidikan vokasi untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) khususnya wirausaha muda dan wirausaha sosial dan menyempurnakan fungsi internal organisasi dan regulasi Kadin.

    Selain di dunia Bisnis, Rasjid juga aktif dalam bidang olahraga, khususnya panahan. Pada periode 2023-2027, dia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani).

    Mengutip Arsjadrasjid.com, Arsjad lahir di Jakarta pada 16 Maret 1970. Dia merupakan anak dari pasangan purnawirawan TNI AD H.M.N. Rasjid dan Suniawati. Ayahnya berdarah Palembang, sedangkan ibunya berdarah Sunda-Tionghoa. 

    Dia menimba ilmu di University of Southern California di bidang Computer Engineeringpada 1990. Kemudian, melanjutkan Pendidikan pada 1993 di bidang Administrasi Bisnis di Pepperdine University, California, Amerika Serikat (AS) dan memperoleh gelar Bachelor of Science.

    Arsjad juga menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University AS. 

    Pada 2012, dia menyelesaikan program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School AS. Setahun setelahnya, Arsjad menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, Inggris. 

    Tak berhenti di situ, dia juga menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia untuk Para Pemimpin Global di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

    Di antara program pendidikannya tersebut, dia menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan PT Indika Energy sejak 2005. Di bawah kepemimpinannya, PT Indika Energy berhasil mengembangkan berbagai proyek strategis dan ekspansi bisnis, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perusahaan. 

    Arsjad berhasil membesarkan aset PT Indika Energy Tbk sekitar 7x lipat dari Rp2,78 triliun menjadi Rp18,28 triliun dalam jangka waktu 6 tahun yaitu pada periode tahun 2005–2011 melalui strategi akuisisi. Untuk 2022 Indika Energy, melaporkan laba bersih sebesar US$452,7 juta dan laba inti US$521,2 juta berkat meningkatnya permintaan dan harga batu bara. 

    Kemudian, Arsjad melalui Indika Energy bertujuan meningkatkan pendapatan dari sektor non-batubara menjadi setidaknya 50 persen pada tahun 2025 dan mencapai netral karbon pada tahun 2050.

  • Jelang Pelantikan, Trump Siapkan Rencana Pengembangan Aset Kripto

    Jelang Pelantikan, Trump Siapkan Rencana Pengembangan Aset Kripto

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang menjadikan aset kripto sebagai salah satu prioritasnya.

    Trump juga disebut akan memberikan suara kepada orang dalam industri kripto pada pemerintahannya, menurut orang-orang yang mengetahui rencana tersebut.

    Mengutip Bloomberg pada Jumat (17/1/2025), perintah tersebut disebut akan menjadikan aset kripto sebagai keharusan atau prioritas nasional — kata-kata strategis yang dimaksudkan untuk memandu lembaga pemerintah untuk bekerja dengan industri itu, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

    Perintah tersebut juga akan berisi arahan untuk membuat dewan penasihat kripto guna mengadvokasi prioritas kebijakan industri, kata orang-orang yang meminta anonimitas untuk membahas perintah eksekutif yang belum dipublikasikan.

    Trump telah menikmati dukungan kuat dari industri kripto, yang memiliki kehadiran yang kuat di Washington, didukung oleh komite aksi politik yang didanai dengan baik. 

    Sejumlah perusahaan, termasuk Coinbase dan Ripple, telah menyumbang ke komite pelantikan Trump dalam beberapa bulan terakhir. Pada Jumat, beberapa hari sebelum pelantikan, industri tersebut menyelenggarakan “Inaugural Crypto Ball” untuk mendukung Trump.

    Perintah eksekutif tersebut akan menandai perubahan besar bagi kripto, yang telah menjadi target investigasi selama pemerintahan Presiden Joe Biden menyusul serangkaian kasus penipuan besar, termasuk kebangkrutan bursa FTX.

    Badan-badan federal termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa mengajukan lebih dari 100 tindakan penegakan hukum terhadap sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir, dan regulator perbankan mempersulit perusahaan kripto untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan.

    Yang masih dalam pembahasan untuk dimasukkan dalam perintah eksekutif tersebut adalah arahan bagi semua badan pemerintah untuk meninjau kebijakan tentang aset digital dan mungkin menghentikan semua litigasi yang melibatkan kripto, kata orang-orang tersebut. 

    Menghentikan tindakan hukum yang telah menargetkan berbagai perusahaan mulai dari Binance Holdings Ltd., bursa kripto terbesar di dunia, hingga perusahaan rintisan Ripple Labs Inc. merupakan prioritas utama bagi industri tersebut.

    Hal lain yang tengah dipertimbangkan adalah pembentukan cadangan Bitcoin nasional, yang akan mencakup kepemilikan pemerintah saat ini atas mata uang kripto terbesar di dunia, kata orang-orang tersebut. 

    Pemerintah AS saat ini memegang Bitcoin senilai hampir US$20 miliar, yang disita sebagai bagian dari berbagai investigasi, menurut perusahaan analitik Arkham. Harga Bitcoin telah meningkat hampir 50%, menjadi di atas US$100.000, sejak pemilihan umum November, sebagian karena harapan bahwa persediaan semacam itu akan tercipta. Harga token tersebut naik lebih dari dua kali lipat pada tahun 2024.

    Sumber tersebut memperingatkan bahwa perintah eksekutif, yang akan dikeluarkan paling cepat pada hari Senin, belum final dan dapat berubah sebelum dipublikasikan. Seorang perwakilan Trump tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

    Trump telah berjanji untuk mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif di berbagai industri dan isu yang berbeda dalam beberapa hari pertama setelah kembali menjabat.

    Kara Calvert, wakil presiden kebijakan AS di Coinbase Global Inc menyebut, yang akan dilakukan Donald Trump adalah memberi sinyal bahwa AStelah bangkit dan siap memimpin dalam industri ini. 

    “Yang diisyaratkan kepada negara lain adalah berhati-hatilah, atau Anda tidak akan bisa mengimbanginya,” ujarnya.

    Meskipun ada kemunduran regulasi di bawah Biden, kripto di AS berkembang pesat, dengan perusahaan keuangan besar termasuk manajer aset terbesar di dunia, BlackRock Inc., meluncurkan instrumen exchange traded funds (ETF) di bursa Bitcoin dan Ether tahun lalu.

    BNY telah berupaya memperluas upaya penyimpanan kripto, dan Cantor Fitzgerald mengumumkan rencana untuk meluncurkan bisnis pembiayaan Bitcoin.

    Trump merangkul industri kripto selama kampanye presiden tahun lalu. Pada Juli lalu, dia menjadi pembicara utama dalam konferensi Bitcoin, dan berjanji menjadikan AS sebagai ibu kota kripto dunia. 

    Koleksi non fungible token bermerek Trump telah keluar selama beberapa tahun, dan tahun lalu dia dan putra-putranya mengumumkan upaya kripto yang disebut World Liberty Financial, yang seharusnya memungkinkan orang mendapatkan dan meminjam kripto, tetapi belum menyediakan layanan tersebut.

  • Jalan Terjal Ekspansi Maskapai Penerbangan 5 jam yang lalu

    Jalan Terjal Ekspansi Maskapai Penerbangan 5 jam yang lalu

    Jalan Terjal Ekspansi Maskapai Penerbangan

    5 jam yang lalu

  • Bank Dunia: Negara Berkembang Siap-Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

    Bank Dunia: Negara Berkembang Siap-Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia memperingatkan negara berkembang akan menghadapi tahun-tahun yang lebih sulit di masa mendatang. Pertumbuhan global yang terlalu lambat untuk meningkatkan standar hidup dan iklim ketidakpastian kebijakan yang tinggi akan menghalangi investasi negara maju di negara berkembang.

    Berdasarkan laporan Global Economic Prospects yang dirilis Bank Dunia, Jumat (17/1/2025), prospek pertumbuhan jangka panjang untuk negara-negara berkembang adalah yang terlemah sejak awal abad ini. Bank Dunia menyebut, jumlah negara yang akan naik dari status berpenghasilan rendah ke status berpenghasilan menengah dalam 25 tahun ke depan akan sangat rendah.

    Hal tersebut berarti ratusan juta orang akan tetap terperosok dalam kemiskinan ekstrem, kelaparan, dan kekurangan gizi.

    “Negara-negara berkembang, yang memulai abad ini dengan lintasan untuk menutup kesenjangan pendapatan dengan negara-negara terkaya, sebagian besar sekarang semakin tertinggal,” ujar kepala ekonom Bank Dunia, Indermit Gill, dalam laporan itu dikutip dari Bloomberg.

    Bank Dunia memproyeksikan perekonomian dunia tumbuh 2,7% pada 2025 dan 2026, tidak berubah dari prospek sebelumnya pada bulan Juni. Catatan tersebut di bawah rata-rata 3,1% sebelum pandemi Covid-19 — terlalu lemah untuk membantu negara-negara miskin mengejar ketertinggalan dari negara-negara kaya.

    Bank Dunia menyebut, sebagian besar negara berkembang menghadapi tantangan termasuk investasi yang lemah dan peningkatan produktivitas, populasi yang menua, dan krisis lingkungan. Perekonomian global menghadapi tantangan lebih lanjut dari pergeseran kebijakan perdagangan dan ketegangan geopolitik.

    Perang Rusia di Ukraina sejak 2022 dan perang Israel melawan Hamas dan Hizbullah sejak tahun lalu telah berdampak pada ekonomi global melalui gangguan pada komoditas dan rantai pasokan, sementara meningkatnya persaingan antara AS dan China telah menciptakan tekanan dalam perdagangan global.

    Sementara itu, Presiden terpilih AS Donald Trump telah berjanji untuk mengenakan sejumlah tarif, yang mengancam akan mengubah pola perdagangan dan berpotensi memicu inflasi.

    Bank Dunia menyebut, negara-negara pasar berkembang dan negara berkembang — yang meliputi China, India, dan Brasil — menyumbang sekitar 60% pertumbuhan global sejak tahun 2000, dua kali lipat dari kontribusi mereka pada tahun 1990-an. Namun, mereka kini menghadapi ancaman eksternal dari langkah-langkah proteksionis dan fragmentasi geopolitik, serta hambatan dalam menerapkan reformasi struktural.

    Sementara itu, laju pertumbuhan negara-negara berpendapatan rendah — negara-negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita sekitar US$3 per hari — untuk mencapai status negara berpendapatan menengah telah terhenti.

    Meski 39 negara tercatat ‘naik kelas’ sejak 2000, masih ada 26 negara yang mengalami stagnasi akibat pertumbuhan yang lemah, kekerasan dan konflik, serta dampak perubahan iklim yang meningkat.

    “Negara-negara ekonomi berkembang seharusnya tidak memiliki ilusi tentang perjuangan yang akan datang, 25 tahun ke depan akan menjadi perjuangan yang lebih berat daripada 25 tahun terakhir,” ujar Gill.

  • Mimpi Prabowo Ekonomi Tumbuh Lampaui 8%, Ingin Seperti Era Soeharto?

    Mimpi Prabowo Ekonomi Tumbuh Lampaui 8%, Ingin Seperti Era Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku masih mempertimbangkan sejumlah cara agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto, yakni sebesar 8%.

    “Kan kita targetnya [pertumbuhan ekonomi] setinggi mungkin dan kita sedang melihat beberapa langkah yang bisa kita ambil,” kata Airlangga saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Sejumlah proyek pemerintah seperti keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diyakini bakal mampu menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) alias indikator tingkat efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi sebesar 6,5%.

    Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan tidak efisiennya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini ICOR Indonesia masih di level 6,5.

    Melalui penurunan ICOR, setidaknya ke level 4, akan lebih mudah ekonomi Indonesia untuk tumbuh. 

    Apabila nilai ICOR tidak berubah, tetap 6,5, maka perlu pertumbuhan investasi hingga 52% untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yakni 8%. Padahal, jika ICOR lebih rendah seperti negara lain yang berada di angka 3, Indonesia hanya perlu pertumbuhan investasi sebesar 19,5% demi mencapai target pertumbuhan ekonomi.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto tetap optimistis bahwa pemerintahannya dapat melewati target pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 8%.

    Namun demikian, Prabowo juga menyayangkan di tengah optimisme itu banyak pihak yang tidak meyakini pemerintahannya dapat mencapai hal tersebut. 

    “Mungkin banyak yang nyinyir, mungkin ini kekurangan elit Indonesia susah lihat orang senang, tidak percaya diri, jadi kita merasa kita punya suatu rasa kurang berani,” ujarnya.

    Bukan hal yang tidak mungkin, karena nyatanya ekonomi Indonesia pernah tumbuh di atas 6% hingga 8% pada tahun 1990-an atau pada akhir masa kepemimpinan Soeharto.  

    Sebut saja pada 1990, ekonomi tumbuh sebesar 7,24% (year on year/YoY). Meski mengalami tren penurunan pada 1991 hingga 1993, ekonomi mampu melesat ke 8,22% pada 1995.

    Sayangnya, menghadapi 1998, ekonomi Indonesia harus terperosok hingga -13,13% (YoY).

    Perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi era Orde Baru itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari produksi dan harga minyak, hingga kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto.

    Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.

    “Status pendapatan yang tinggi hanya dapat dicapai jika Anda memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ungkapnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024). 

    Lantas, akankah usaha-usaha pemerintah tersebut mampu untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8% seperti era Soeharto?