E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
komputer
meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
E-Paper
Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
dalam
jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.
Category: Bisnis.com Ekonomi
-
Sesumbar Prabowo ke Uni Eropa & Lika-liku Gugatan Sawit di WTO yang Berbuah Manis
-
BGN: Prabowo Ingin Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis, Banyak Anak Belum Kebagian
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah ‘gelisah’ lantaran masih banyak siswa yang belum mendapatkan jatah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai bahwa membutuh anggaran mencapai Rp100 triliun apabila orang nomor satu di Indonesia itu ingin memberikan makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas terkait dengan MBG bersama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).
“Pak presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan [makan bergizi], itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga akhir 2025 target 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat,” ucapnya kepada wartawan.
Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu saat ini juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian target itu.
Oleh sebab itu, Dadan menghitung setidaknya membutuhkan anggaran tambahan Rp100 triliun untuk mencapai target yang diinginkan oleh Kepala Negara.
“Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September [2025], sebetulnya Rp100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta itu,” kata Dadan.
Dadan menerangkan untuk anggaran program MBG yang ditetapkan dalam APBN itu mencapai Rp71 triliun. Dari dana itu hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 juta—17,5 juta penerima manfaat.
Angka tersebut, kata Dadan, membuat Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang melapor kepada ibunya bahwa banyak yang belum mendapatkan jatah makan gratis.
“Sabar, beliau akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media,” pungkas Dadan.
-
Indonesia Ancam ‘Mengadu’ ke Trump jika Eropa Tak Buka Perdagangan Sawit dengan RI
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berharap ekspor sawit ke Uni Eropa akan kembali lancar usai kemenangan Indonesia di Organisasi Dagang Dunia atau World Trade Organization/WTO yang membuktikan bahwa Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap sawit Tanah Air.
Kemenangan tersebut kembali memuluskan ekspor produk minyak sawit dan biodiesel Indonesia ke Eropa.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah masih menunggu Uni Eropa membuka keran perdagangannya terhadap produk kelapa sawit Indonesia.
“[Untuk memperlancar ekspor sawit ke Uni Eropa] dia harus membuka,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/1/2025).
Adapun Uni Eropa memiliki waktu sampai dengan 60 hari—apabila tidak keberatan atas keputusan Panel WTO—untuk membuka keran perdagangannya dengan Indonesia.
Pada dasarnya, keputusan panel WTO tersebut baru dapat diadopsi setelah dalam kurun waktu 20—60 hari tidak ada keberatan dari para pihak yang besengketa dalam hal ini UE.
Apabila sepanjang periode tersebut tak ada banding, peluang produk sawit dan biodiesel Indonesia ke UE semakin terbuka lebar.
Airlangga bahkan menuturkan akan mengadukan Eropa kepada presiden terpilih AS Donald Trump yang akan resmi menjabat pada 20 Januari 2025, jika Benua Biru tersebut tidak membuka jalur perdagangannya dengan RI.
“Kalau tidak membuka ya… Kita kasih tahu Pak Trump,” ungkapnya yang diakhiri dengan senyuman sambil tertawa.
Lebih lanjut, Airlangga menuturkan memang tidak menutup kemungkinan Uni Eropa mengajukan banding terhadap keputusan WTO. Meski demikian, pada intinya WTO telah memutuskan bahwa benar adanya Uni Eropa mendiskriminasi produk sawit Indonesia.
“Potensi [banding] tetap ada, tetapi ini sudah membuktikan bahwa Indonesia punya kekuatan dan mereka melakukan diskriminasi. Ini kan sudah keputusan, kalau banding, kan, panjang lagi ceritanya,” ujar Airlangga.
Untuk diketahui, pada 10 Januari 2025 WTO mensirkulasikan keputsan Panel bahwa Indonesia memenangkan sengketa dagang akan diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit RI di di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Dunia atau Dispute Settlement Body World Trade Organization/DSB WTO.
Panel WTO menyatakan, Uni Eropa melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari Uni Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari.
Uni Eropa juga membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah menyambut baik Putusan Panel WTO pada 10 Januari 2025 lalu pada sengketa dagang terkait kelapa sawit yang telah diperjuangkan sejak 2019.
“Pemerintah Indonesia menyambut baik Putusan Panel WTO pada sengketa dagang sawit dengan Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim, sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan kebijakan yang diskriminatif,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (17/1/2025).
Budi berharap negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global, utamanya sawit.
-
Beda Arah Pembangunan Infrastruktur Prabowo dan Jokowi, Peluang Bagi Swasta? 8 jam yang lalu
Beda Arah Pembangunan Infrastruktur Prabowo dan Jokowi, Peluang Bagi Swasta?
8 jam yang lalu
-
Bangun Pabrik Metanol Rp19 Triliun di Bojonegoro, Bahlil Pastikan Tak Libatkan Asing
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembangunan industri etanol dan metanol senilai US$1,2 miliar atau setara Rp19,03 triliun (asumsi kurs Rp15.858 per dolar AS) digarap perusahaan dalam negeri.
Adapun, pabrik tersebut akan dibangun di Bojonegoro, Jawa Timur. Pembangunan pabrik pun tak lepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot produksi biodiesel, campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati (BBN) sebesar 50% alias B50.
Metanol merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat biodiesel. Bahlil mengatakan, pabrik tersebut bisa saja digarap oleh BUMN ataupun swasta dalam negeri.
“Investornya ada di dalam negeri, Nggak ada asing,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).
Namun, Bahlil tak memerinci perusahaan mana yang akan menggarap pabrik tersebut. Selain itu, dia juga tak mengungkapkan kapan pabrik tersebut segera dibangun.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan gas sebanyak 90 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk industri metanol yang bakal dibangun di Bojonegoro itu.
“Investasinya US$1,2 miliar. Kita harus bangun hilirisasi metanol di Bojonegoro. Kemudian gasnya sudah kami siapkan 90 MMscfd,” kata Bahlil dalam acara Rakornas Hilirisasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Menurut Bhalil, saat ini pemerintah mendorong pengembangan campuran B50. Oleh karena itu, pembangunan industri metanol di Bojonegoro pun menjadi keniscayaan.
“Sekarang 2025 kita masuk kepada B40. 2026 B50. Nah, tidak akan mungkin ini kita bisa melakukan ini kalau tanpa ada metanol, kita butuh metanol sekitar 2 juta sampai 2,3 juta ton,” ucap Bahlil.
Eks menteri investasi itu menjelaskan pengembangan B50 selaras dengan visi Prabowo, yakni swasembada energi. Bahlil mengatakan, untuk mencapai target tersebut pengembangan biodiesel bakal digenjot bersamaan dengan lifting minyak.
Oleh karena itu, dia juga mengajak Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk bekerja sama menyukseskan pembangunan industri metanol dan etanol di Bojonegoro.
“Saya ingin sebagai mantan alumni Kementerian Investasi, barang ini kita harus bergandengan untuk menyelesaikan dalam rangka kedaulatan energi nasional,” ucap Bahlil.
-
Pertamina Raih Penghargaan ‘The Guardian’ di Indonesia Green Award 2025
Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) meraih ‘The Guardian’, atau penghargaan tertinggi pada ajang Indonesia Green Award 2025 (IGA). Pada ajang yang diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility ini, Pertamina Grup juga berhasil meraih total 71 penghargaan sebagai apresiasi untuk perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan melalui berbagai ragam kreativitas dan berjasa bagi lingkungan sekitar.
Penghargaan tersebut diberikan oleh La Tofi selaku Chairman La Tofi School of Social Responsibility kepada Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto, di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
“Semakin hari kerusakan lingkungan semakin terasa. oleh karenanya kami terus mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus melakukan konservasi lingkungan hidup untuk mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Itu yang selalu kami dorong melalui Indonesia Green Awards dari tahun ke tahun hingga hari ini. Seperti halnya Pertamina yang saat ini sudah di tahap dampak nyata kegiatan CSRnya bagi masyarakat. Selamat kepada Pertamina,” ujar La Tofi.
Perbesar
Senada, Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Apresiasi ini merupakan pengakuan dari pemangku kepentingan eksternal kepada Pertamina karena tidak hanya menjalankan perannya dalam menyediakan energi kepada masyarakat Indonesia, juga aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Kami mengapresiasi penghargaan ini. Bahkan Pertamina memperoleh The Guardian sebagai apresiasi tertinggi, yang semakin memperkuat komitmen kami dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia serta dunia usaha. Penghargaan ini sebagai sebuah pengakuan dari stakeholder yang memiliki kompetensi untuk menilai komitmen Pertamina dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan,” kata Rudi.
Salah satu program yang dinilai pada Indonesia Green Awards ini adalah Desa Energi Berdikari, sebagai program unggulan Pertamina. Program DEB sejalan dengan tujuan perusahaan, yakni menyediakan energi bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pengurangan emisi untuk mencapai bumi yang lebih sehat, sekaligus menghasilkan nilai ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina memastikan tercapainya swasembada energi, sekaligus menjalankan program kemasyarakatan untuk mendorong aspek keberlanjutan. Keberlanjutan telah menjadi fokus Pertamina untuk mewujudkan visi Perusahaan sebagai perusahaan energi global terkemuka, ramah lingkungan dan memiliki tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik.
“Selain pemberdayaan masyarakat seperti DEB, Pertamina aktif dalam pemberdayaan lingkungan seperti hutan lestari dan keanekaragaman hayati. Penghargaan IGA ini kami dedikasikan untuk Perwira dan Pertiwi Pertamina yang tidak sekedar menjadi pejuang energi tapi juga menjadi pejuang lingkungan dan masyarakat,” tutupnya.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
-
Kinerja Dunia Usaha Kuartal IV/2024 Melambat, Tertekan Pertanian dan Perkebunan
Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada kuartal IV/2024, meski tercatat melambat khususnya pada lapangan usaha pertanian dan perkebunan.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampikan terjaganya dunia usaha secara umum tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang tetap positif sebesar 12,46%.
Angka tersebut terpantau lebih rendah dari periode kuartal III/2024 yang mencapai 14,4%.
“Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha [SKDU] mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada kuartal IV/2024,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/1/2025).
Denny menjelaskan kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) tercatat positif dengan SBT tertinggi yaitu Jasa Keuangan dengan SBT sebesar 1,95%, diikuti LU Informasi dan Komunikasi dengan SBT sebesar 1,34%, serta LU Transportasi dan Pergudangan SBT 1,25%.
Kinerja tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru sehingga menjaga permintaan domestik.
Sementara itu, LU Pertanian, Kehutanan, Perikanan mencatat SBT -0,77% yang diindikasikan turun cukup dalam dan menahan pertumbuhan kinerja dunia usaha.
Denny menjelaskan bahwa masuknya musim tanam pada Tanaman Pangan dan adanya peningkatan curah hujan sehingga menurunkan kinerja usaha Hortikultura (SBT -0,15%) dan Perkebunan (SBT -0,2%).
Adapaun sejalan dengan melambatnya kinerja kegiatan dunia usaha, kapasitas produksi terpakai pada kuartal IV/2024 juga turun ke level 72,91% dari posisi 73,13% pada kuartal sebelumnya.
Kapasitas produksi terpakai diindikasi melambat pada mayoritas LU yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (70,28%), LU Pertambangan dan Penggalian (67,03%), dan LU Industri Pengolahan (70,57%) dan LU Pengadaan Listrik (81,84%).
Sementara itu, LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (74,84%) menjadi satu-satunya LU dengan kapasitas produksi yang meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan usahanya.
Berbeda dengan kondisi keuangan dunia usaha secara umum lebih baik, khususnya pada aspek likuiditas dan rentabilitas, dengan akses kredit yang tetap mudah.
-
Malaysia Revisi UU Antidumping untuk Lawan Barang Murah dari China
Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia berencana memperkuat undang-undang antidumping yang telah berlaku selama tiga dekade dalam beberapa minggu mendatang untuk menekan membanjirnya barang-barang murah dari luar negeri terutama dari China.
Mengutip Bloomberg pada Jumat (17/1/2025), Wakil Menteri Perdagangan Liew Chin Tong mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ingin menyederhanakan undang-undang antidumping tahun 1993 dalam satu hingga dua bulan ke depan. Dia menuturkan, setelah diberlakukan, aturan baru tersebut juga akan memudahkan perusahaan untuk mengajukan keluhan.
“Kami hanya mencoba untuk memperkuat aturan. Permintaan lemah di China, jadi pengusaha China mencari peluang di tempat lain,” katanya.
Liew menyebutkan reformasi di parlemen pada bulan Juli, saat pemerintah mencari cara untuk melindungi perusahaan kecil dan menengah dari dampak perdagangan yang tidak adil setelah masuknya barang impor murah. Malaysia juga baru-baru ini mengenakan bea masuk antidumping sementara pada beberapa produk besi dan baja yang diekspor dari China, India, Jepang, dan Korea Selatan.
Langkah-langkah tersebut menggarisbawahi kekhawatiran di antara pemerintah Asia Tenggara, saat mereka mempertimbangkan apakah akan menaikkan tarif atau mengenakan batasan pada beberapa impor untuk mencegah barang-barang luar negeri melemahkan produk lokal. Industri garmen Indonesia, misalnya, mungkin akan mengalami PHK ratusan ribu pekerja tahun ini jika dumping China terus berlanjut.
Liew mengusulkan agar perusahaan-perusahaan China menjalin kemitraan jangka panjang dengan Malaysia dan mendirikan kantor pusat regional di sana.
“Mereka dapat melokalisasi rantai pasokan dengan kami sehingga sebanyak mungkin warga Malaysia berpartisipasi dalam investasi mereka,” katanya.
Beijing sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Kuala Lumpur, dengan perdagangan dua arah mencapai 450,84 miliar ringgit ($100 miliar) pada 2023, menurut data pemerintah. China juga menyumbang 21,3% dari total impor Malaysia.
Para ahli memperingatkan bahwa dumping dari China dapat memburuk jika Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai presiden AS pada hari Senin, melanjutkan rencana untuk menaikkan tarif pada ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Perusahaan-perusahaan China mungkin berusaha menjual barang ke negara lain untuk menghindari tarif AS.
Untuk saat ini, Liew mengatakan bahwa Malaysia tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan pencegahan atau menanggapinya dengan tarifnya sendiri.
“Saya kira 100 hari pertama akan kacau. Kita harus melihat apa yang akan keluar dari pemerintahan baru, dan kemudian saya kira pada suatu saat pasar akan menentukan harganya dan air akan menemukan levelnya. Ini akan sulit,” kata Liew.
-
Bahlil Bantah Isu Pemangkasan Produksi Nikel Tahun Ini
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum berencana memangkas produksi bijih nikel pada 2025.
Menurutnya, pemerintah hanya ingin menjaga keseimbangan permintaan perusahaan yang diajukan lewat rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
“Pemangkasan belum ada. Yang ada itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).
Selain itu, Bahlil juga ingin memastikan pelaku usaha lokal tetap mendapat perhatian. Dia mengatakan, pengusaha besar harus ikut melibatkan pengusaha lokal dalam mengolah nikel.
Bahlil mencontohkan, jika perusahaan mengajukan produksi nikel sebanyak 20 juta ton, maka pemerintah hanya akan memberikan izin sebanyak 60% dari jumlah tersebut. Sedangkan 40% sisanya, perusahaan harus menyerap nikel dari pengusaha lokal. Menurut Bahlil, pola tersebut bisa menjaga harga nikel.
“Dia [perusahaan] harus mengambil yang masyarakat lokal. Kalau tidak, gimana? Masyarakat lokal mau jual ke mana?” jelas Bahlil.
Dilansir dari Bloomberg, Kementerian ESDM sebelumnya disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.
Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran. Diskusi mengenai besarnya potensi pemangkasan kuota sedang berlangsung di dalam pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tak membantah ataupun membenarkan wacana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.
Dia hanya mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu rencana produksi nikel yang diajukan perusahaan-perusahaan tambang lewat RKAB.
“Pembatasan ini sesuai dengan rencana perusahaan, mereka akan menyampaikan RKAB, itu sesuai RKAB mereka, pasok ke mana. Jadi justru ini yang akan kami lihat lebih dahulu,” tutur Yuliot saat ditemui di Medan, Sumatra Utara, Senin (23/12/2024).
Di sisi lain, Yuliot menuturkan, pemerintah akan tetap menggenjot hilirisasi nikel guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dia juga memastikan kebutuhan nikel untuk industri domestik harus tetap terpenuhi.
“Program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dalam negeri itu tetap akan berjalan. Jadi nanti untuk nikel kita harus lihat hilirisasinya sejauh mana dan menfaat bagi industri, termasuk rantai pasok yang ada harus mencukupi,” jelas Yuliot.
-
Top 5 News BisnisIndonesia.id: Dampak Pajak Global ke Investasi Hingga Pamor Paylater Dibanding Kartu Kredit
BisnisIndonesia.id, JAKARTA – Pemberlakuan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dilakukan demi keadilan hak pajak, tetapi dikhawatirkan akan meredupkan daya tarik investasi Tanah Air.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerapkan kebijakan Pajak Minimum Global dan berlaku efektif per 1 Januari 2025.Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/ 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional yang diteken pada 31 Desember 2024.
Selain soal pajak minimum global, terdaapat informasi komprehensif lainnya yang menjadi berita pilihan redaksi BisnisIndonesia.id pada Jumat (17/1/2025). Di antaranya adalah:
1. Pajak Minimum Global Tak Boleh Redupkan
Implementasi pajak minimum global berarti pemerintah tidak bisa lagi menggunakan skema insentif pajak tertentu untuk menarik investasi.
Selain itu, secara administrasi, pajak minimum global bukanlah hal yang mudah sehingga makanya hanya dikenakan pada PMN dengan omzet dan syarat tertentu.
Pelaku usaha juga mengatakan investor asing bakal dihadapkan dengan tambahan beban seiring dengan rentetan masalah seperti birokrasi.
2. Kripto Menguat Terkerek Penurunan Inflasi AS & Potensi Reli Menanti Pelantikan Trump
Pasar kripto mulai bergerak ke zona hijau seiring dengan meredanya data inflasi CPI Amerika Serikat. Potensi reli juga dinanti jelang pelantikan presiden terpilih AS Donald Trump, yang sudah menjanjikan pemotongan pajak untuk memacu pertumbuhan.
Adapun, laju kenaikan inflasi yang turun memberikan harapan terhadap potensi tercapainya target inflasi The Fed 2%. Aset kripto berkapitalisasi jumbo, Bitcoin terapresiasi ke level US$99 ribu, hingga kemudian menembus level US$100 ribu.
Situasi tersebut juga diikuti oleh aset kripto lainnya, seperti Ethereum, XRP, SOL, XLM, dan mayoritas aset kripto di pasar. Sementara di pasar saham AS, Nasdaq Composite memimpin dengan kenaikan 2,17% diikuti S&P 500 1,62% dan Dow Jones Industrial Average dengan 1,5%.
3. Aral Menantang Setrum Kendaraan Listrik
Upaya pemerintah memperkuat ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air kian menantang, mengingat investasi untuk pembangunan infrastruktur pendukung berupa stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) mulai seret.
Banyak investor disebut-sebut mulai membatalkan rencana investasinya untuk membangun infrastruktur pengisian daya kendaraan terelektrifikasi tersebut, lantaran penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di Indonesia belum begitu bergairah.
Kendati demikian, pemerintah tetap optimistis investasi untuk pembangunan SPKLU tersebut akan kembali berdatangan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi bahkan meyakini penjualan kendaraan listrik di Indonesia bakal makin meningkat seiring dengan banyaknya pilihan dan harga yang kompetitif.
4. Alasan Daya Tarik Kartu Kredit Redup, Tapi Paylater Milik Bank Diminati
Bank umum makin aktif dan agresif menggarap produk paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di samping telah memiliki produk kartu kredit. Kondisi ini membuat proyeksi bisnis semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Pefindo Biro Kredit (IdScore) memproyeksikan bisnis paylater terus meningkat pada tahun ini. Bahkan potensinya bisa mengalami pertumbuhan hingga 30% hingga akhir 2025. Direktur Utama IdScore, Tan Glant Saputrahadi, mengatakan proyeksi itu sejalan dengan pertumbuhan kinerja tahun lalu dan prediksi pertumbuhan portofolio kredit nasional yang juga diperkirakan mencapai dua digit.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh hingga November 2024, pertumbuhan fasilitas BNPL tercatat sebesar 24,53% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan total nilai portofolio kredit mencapai Rp35,14 triliun.
5. Nasib Fajar Surya Wisesa (FASW) Ditinggal Komisaris hingga Direksinya
Emiten produsen kardus dan kertas PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) atau Fajar Paper harus menerima kenyataan pahit dengan pengunduran diri salah seorang direksinya, mengakumulasi total lima komisaris dan direksi yang meninggalkan perusahaan.
Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Kamis (16/1/2025), Sekretaris Perusahaan Fajar Surya Wisesa Marco Hardy mengatakan bahwa perusahaan telah menerima surat pengunduran diri dari Thalengsak Ratchburi sebagai direktur. Sebelumnya, Ponthep Tuntavadcharom tercatat mengundurkan diri sebagai direktur.
Dengan demikian, di deretan direksi, tersisa Presiden Direktur Yustinus Yusuf Kusumah, Direktur Ekachai Anujorn dan Direktur Arif Razif, mengacu pada laporan keuangan perusahaan periode 9 bulan pertama 2024.