Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pajak Berburu Perusahaan Multinasional Nir Kantor di Indonesia, Pengamat Minta Antisipasi BEPS

    Pajak Berburu Perusahaan Multinasional Nir Kantor di Indonesia, Pengamat Minta Antisipasi BEPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kini berhak memajaki grup perusahaan multinasional yang mengambil untung di Indonesia meski tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. Langkah ini merupakan ekses penerapan kebijakan pajak minimum global.

    Pajak minimum global sendiri resmi berlaku di Indonesia lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Aturan tersebut menyebutkan perusahaan multinasional dengan omzet paling sedikit 750 juta euro akan dikenakan pajak badan minimal 15%.

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Prianto Budi Saptono, melihat aturan pajak minimum global dikeluarkan agar sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin terdigitalisasi sehingga muncul tantangan mengenai alokasi hak pemajakan.

    Lewat perkembangan ekonomi digital, suatu perusahaan yang berlokasi di negara A bisa mengambil keuntungan di negara B. Hanya saja, pemerintah negara B sulit memajaki perusahaan tersebut karena berada di luar yuridiksinya.

    Oleh sebab itu, jelas Prianto, pajak minimum global menyesuaikan alokasi hak pemajakan dengan perkembangan kebijakan internasional yang berbasis konsensus. Menurutnya, kebijakan tersebut disusun berdasarkan model bisnis baru tanpa mendasarkan pada kehadiran fisik yang ada di Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

    “Dengan demikian, hak pemajakan Indonesia sebagai negara sumber penghasilan bagi Grup PMN [perusahaan multinasional] tidak terbatas pada kehadiran fisik anggota Grup PMN,” ungkap Prianto kepada Bisnis, dikutip Minggu (19/1/2025).

    Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia itu menerangkan bahwa PMK 136/2024 dirancang dengan pendekatan yang berfokus pada upaya untuk mengatasi BEPS (base erosion & profit shifting). Praktik BEPS, sambung Prianto, merupakan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba.

    Praktik tersebut berkaitan dengan pengalihan keuntungan ke anggota grup perusahaan di negara surga pajak alias tax haven countries. Di tax haven countries, perusahaan multinasional sering kali tidak dikenai PPh Badan atau tarifnya sangat rendah.

    “Dengan demikian, pajak minimum global di PMK 136/2024 dapat memastikan bahwa Grup PMN yang beroperasi secara internasional, termasuk di Indonesia, setidaknya membayar pajak dengan tarif pajak minimum global yang disepakati dalam perjanjian multilateral,” ujar direktur eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu.

    Lantas, apa saja prasyarat sebelum pemerintah bisa memajaki perusahaan multinasional yang mengambil keuntungan meski tidak memiliki kantor fisik di Indonesia?

    Pasal 4 ayat (1) PMK 136/2024 menjelaskan pajak minimum global 15% akan dikenakan untuk korporasi atau bentuk usaha tetap yang merupakan entitas dari grup perusahaan multinasional.

    Jika tarif pajak efektif yang disetor perusahaan multinasional kurang dari 15%, maka akan dikenakan pajak tambahan (hingga minimal 15%). Contoh detailnya dijelaskan dalam bagian lembar lampiran PMK 136/2024.

    Misalkan, sebuah grup perusahaan multinasional memiliki dua perusahaan di dua negara berbeda: Perusahaan A di negara A, Perusahaan B di Indonesia.

    Indonesia sudah menerapkan ketentuan pajak minimum global 15%. Sementara itu, negara A belum menerapkan ketentuan pajak minimum global sehingga bertarif pajak rendah (tax haven country).

    Diasumsikan, negara A hanya menerapkan tarif PPh Badan sebesar 5%. Meski Perusahaan A hanya membayar PPh Badan 5% ke negara A, namun korporasi tersebut harus membayar pajak tambahan 10% (agar sesuai ketentuan pajak minimum global 15%) ke Indonesia.

    Kewajiban tersebut berlaku karena Perusahaan A tetap mengambil keuntungan dari Indonesia karena korporasi tersebut memiliki saham atau sejenisnya di Perusahaan B (yang berada di Indonesia). Bagaimanapun, Perusahaan A dan Perusahaan B berada di satu grup perusahaan multinasional

  • Angkasa Pura Jajaki Peluang Layanan Taksi Air di Bandara I Gusti Ngurah Rai

    Angkasa Pura Jajaki Peluang Layanan Taksi Air di Bandara I Gusti Ngurah Rai

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau Injourney Airports melakukan penjajakan terkait peluang transportasi antarmoda dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai berupa water taxi atau taksi air.

    Berdasarkan laman sosial media Bandara I Gusti Ngurah Rai @baliairport, Direktur Operasi dan Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi Injourney Airports Wendo Asrul Rose dan Ferry Kusnowo melakukan kunjungan kerja di area pesisir pantai sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai, Sabtu (18/1/2025). 

    “Pagi tadi, Direktur Operasi dan Direktur Strategi dan Pengembangan teknologi Injourney Airports bersama stakeholder terkait melaksanakan kunjungan kerja di area pesisir pantai sekitar DPS,” dikutip Minggu (19/1/2025). 

    Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama Injourney Maya Watono. Maya memberikan arahan langsung terkait rencana transportasi antarmoda water taxi tersebut. 

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk mengkaji layanan water taxi dari Bandara Ngurah Rai langsung ke Sanur, Seminyak, Kuta dan Nusa Penida. 

    “Salah satu cara termudah selain jalur darat yaitu layanan water taxi. Dari Ngurah Rai, para wisatawan bisa memanfaatkan layanan ini untuk langsung ke Sanur, seminyak, Kuta dan Nusa Penida,” kata Dudy dikutip dari media sosial Kemenhub, Minggu (19/1/2025). 

    Dudy mengatakan, jalur ini lebih singkat dari yang selama ini, misalnya, ketika para turis yang ke Nusa Penida harus menyeberang dengan speedboat dari Pelabuhan Sanur. 

    Selain itu, pengkajian transportasi antarmoda water taxi ini, kata Dudy, juga sebagai pengurai kemacetan atau mengatasi kemacetan.

  • Starbucks Bakal PHK Karyawan pada Awal Maret 2025

    Starbucks Bakal PHK Karyawan pada Awal Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Starbucks Brian Niccol mengungkapkan bahwa perusahaan akan melakukan PHK alias pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya sebagai bagian dari upaya pemulihan perusahaan.

    Dilansir dari Reuters, Minggu (19/1/2025), perincian PHK tersebut akan diumumkan secara resmi pada awal Maret 2025. Kendati demikian, dipastikan karyawan yang bekerja langsung di toko tidak akan terkena PHK.

    Usai ditunjuk menjadi CEO Starbucks 4 bulan lalu, Niccol telah membuat sejumlah keputusan besar untuk meningkatkan kembali daya saing perusahaan jaringan kopi terbesar di dunia tersebut usai terpuruk karena meningkatnya persaingan dan melemahnya permintaan di Amerika Serikat (AS) dan China.

    “Ukuran dan struktur perusahaan dapat memperlambat kami, dengan terlalu banyak lapisan, manajer tim kecil, dan peran yang difokuskan terutama pada koordinasi pekerjaan,” kata Niccol.

    Starbucks menunda proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk tahun fiskal 2025 pada Oktober. Perusahaan itu ingin terlebih menyusun rencana untuk merombak sejumlah lokasinya di AS hingga menambahkan kebutuhan di masing-masing tokonya agar lebih efisien dan nyaman.

    Sebelumnya, Direktur independen Utama Starbucks Mellody Hobson sudah menyatakan akan pensiun setelah hampir 2 dekade bekerja di perusahaan tersebut.

    Sementara itu, di Indonesia, pengelola Starbucks PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. (MAPB) membukukan rugi bersih hingga kuartal III/2024 sejalan dengan merosotnya penjualan perusahaan.

    MAPB membukukan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp79,13 miliar hingga kuartal III/2024. Padahal, MAPB masih mengantongi laba bersih Rp111,44 miliar hingga kuartal III/2023.

    Perusahaan mengalami penurunan penjualan sebesar 21,1% menjadi Rp2,42 triliun hingga kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp3,07 triliun hingga kuartal III/2023.

    Penjualan MAPB tersebut bersumber dari produk minuman Rp1,33 triliun, merosot 26,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari realisasi Rp1,81 triliun hingga 9 bulan 2023.

    Starbucks menjadi salah satu produk yang diboikot masyarakat imbas dukungannya terhadap Israel dalam konfliknya dengan Palestina beberapa waktu belakangan.

  • Menteri Kelautan Minta Pagar Laut Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti

    Menteri Kelautan Minta Pagar Laut Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyayangkan tindakan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Tangerang, Banten, oleh TNI AL. 

    Menurutnya, pembongkaran pagar laut perlu menunggu proses penyidikan selesai sehingga pihak yang bertanggungjawab dapat diproses hukum. 

    “Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah [penyidikan],” kata Sakti di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025), dilansir dari Antara. 

    Sakti mengatakan, seharusnya pagar laut dari bambu itu menjadi barang bukti dari kegiatan yang ia nilai ilegal tersebut.

    “Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa [dicabut],” ucapnya.

    Meski beberapa bagian pagar itu sudah dicabut, dia memastikan proses penyidikan yang dilakukan saat ini tetap berlanjut.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lanjut dia, juga sudah menyegel pagar laut misterius tersebut untuk memudahkan proses penyidikan.

    Dia menjelaskan, tidak ada satu pun pengajuan izin dari pihak tertentu yang memasang pagar laut tersebut kepada KKP. Kalau pun ada pengajuan, lanjut dia, pihaknya harus memeriksa detail perairan itu untuk memastikan tidak masuk kawasan konservasi.

    “Jadi kalau ada seperti itu jelas pasti kami larang kegiatan seperti itu. Tapi itu tidak ada pengajuan sehingga kami lakukan penyegelan,” ucapnya.

    Dia menjelaskan KKP hanya menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan dari instansi KKP. Sementara itu, sanksi hukum hingga potensi adanya kerugian negara, lanjut dia, merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Dari sisi lingkungan, saya kira menteri lingkungan hidup yang bisa menghitung [kerugian]. Kalau dari kami kegiatan [ilegal] di laut itu dari sisi administratif,” ucapnya.

    Sebelumnya, pada Sabtu (18/1/2025), sebanyak 600 personel TNI AL beserta nelayan membongkar pagar laut dari garis Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga hingga pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.

    Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto di Tangerang, mengatakan, proses pembongkaran pagar laut dari bambu itu dilakukan secara bertahap sepanjang 2 kilometer yang melibatkan sejumlah unsur TNI AL dan nelayan.

    Ia menyebutkan tahapan pembongkaran pertama itu sedikitnya melibatkan 30 kapal nelayan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut.

  • PLN Beberkan Tantangan Simpan Karbon PLTU, Tarif Masih Tinggi

    PLN Beberkan Tantangan Simpan Karbon PLTU, Tarif Masih Tinggi

    Bisnis.com, BOGOR – PT PLN Enjiniring menyebutkan tarif untuk menangkap dan menyimpan karbon dengan teknologi carbon capture and storage (CCS) masih cukup mahal yakni sebesar US$40 per ton karbon yang disimpan. Hal ini menjadi tantangan bagi produsen emisi (emitter), termasuk PLN yang menghasilkan karbon dari PLTU.

    Presiden Direktur PLN Enjiniring Chairani Rachmatullah mengatakan, tarif tersebut masih jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan penerapan renewable energy atau energi terbarukan seperti pembangkit berbasis gas yang 2-3 kali lipat lebih murah.

    “Kalau ditanya sampai mana CCS dan CCUS di PLN, kita studi, biayanya masih US$40 per ton. Sementara kalau di gas itu mungkin bisa di US$12, US$15, US$20, jadi bisa masuk 2-3 kali lipatnya,” kata Chairani dalam agenda Understanding Carbon Capture and Storage (CCS), dikutip Minggu (19/1/2025). 

    Dia menerangkan, dengan tarif simpan karbon US$40 per ton tersebut, maka ongkos produksi yang harus dikeluarkan PLN mencapai US$12 sen per kWh. Sementara itu, biaya produksi ideal dari PLN maksimal US$8 sen per kWh untuk dapat mencapai tarif listrik Rp1.467 per kWh yang diterapkan saat ini. 

    “Jadi US$4 sen itu kelebihan itu yang harus ditanggung oleh subsidi, kita sayang kenapa negara harus menyubsidi PLN, sementara uang itu kita butuhkan untuk bangun sekolah, bangun jembatan, rumah sakit, kenapa nggak uangnya lari kesitu,” ujarnya. 

    Untuk itu, produksi listrik tetap perlu mempertimbangkan biaya produksi yang murah, terlebih untuk mendukung komitmen net zero emission (NZE) 2060. Kendati demikian, PLN tetap berencana untuk memulai pemasangan CCS pada sejumlah pembangkitnya mulai 2040. 

    Adapun, pembangkit yang direncanakan untuk dipasang CCS yaitu  PLTU Suralaya (batu bara) Unit 1-7, PLTU Indramayu (batu bara) Unit 1-3, PLTGU Tambak Lorok (gas) Block 1-2, PLTU Tanjung Jati B (batu bara) Unit 1-4.

    Sembari mengkaji keekonomian dari pemasangan CCS, PLN juga terus mengembangkan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) mulai dari air, solar panel, geotermal, dan lainnya. 

    “Jadi ini challenge buat para engineer, bukan masalah, wong teknologinya ada, mau dipasang, pasang aja tapi kan biaya jadi naik, akhirnya subsidi listriknya jadi bertambah karena itu kita harus pilih betul beberapa lokasi yang kita mau pakai CCS,” terangnya.  

    Saat ini, PLN tengah mengkaji model perhitungan keekoomian yang lebih baik sehingga dapat mendapatkan harga yang paling rendah. Dia berharap harga pemasangan dan penyimpanan karbon dari PLTU dengan CCS bisa lebih murah. 

    “Usulan kami dari para engineer seperti itu, dengan begitu kita harapkan biaya sen per kWh kalau PLTU ditambahin sama kenaikan sen per kWh PLTU kalau ditambahin CCS itu masih bisa ditanggung secara sistem kelistrikan,” jelasnya. 

  • Apa itu Indonesia Incorporated yang Disinggung Prabowo di Munas Kadin?

    Apa itu Indonesia Incorporated yang Disinggung Prabowo di Munas Kadin?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyinggung istilah ‘Indonesia Incorporated’ ketika memberi sambutan di musyawarah nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Lalu, apa arti terminologi yang sudah jarang digunakan tersebut?

    Prabowo memakai istilah tersebut ketika menekankan persatuan di internal para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Dalam musyawarah nasional (Munas) Kadin beberapa waktu lalu tersebut, Anindya Novyan Bakrie dikukuhkan sebagai ketua umum dan M. Arsjad Rasjid sebagai ketua dewan pertimbangan usai sebelumnya sempat terjadi dualisme.

    “Kita membutuhkan Kadin yang dinamis, pengusaha berani, inovatif, bekerja sama dalam semangat Indonesia Incorporated,” kata Presiden dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, dalam konsep Indonesia Incorporated, pemerintah dan pelaku bisnis harus berjalan seiringan untuk mencapai tujuan yang sama di bawah satu komando presiden. Tujuan tersebut, sambungnya, adalah menjadikan Indonesia bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

    Oleh sebab itu, Prabowo juga mengaku ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta. Dia mencontohkan berbagai proyek infrastruktur, yang 10 tahun terakhir sebagian besar ditangani BUMN, akan diserahkan kepada swasta.

    “Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih berpengalaman. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan kepada swasta. Silakan bergerak semuanya,“ ujarnya. 

    Sementara pemerintah, tambahnya, akan menangani bidang yang menyangkut perlindungan masyarakat dan yang belum bisa ditangani swasta. Prabowo mencontohkan salah satu target utama pemerintah yaitu swasembada pangan.

    “Kita rencanakan 4 tahun swasembada pangan. Orang mungkin akan kaget. Jauh sebelum 4 tahun, kita sudah swasembada pangan,” kata Presiden.

    Demikian juga dengan swasembada energi. Kepala negara itu berjanji untuk menarik investasi besar-besaran ke industri energi terbarukan selama 2025.

    Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengakui pihaknya merupakan mitra strategis pemerintah seperti amanat UU No. 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Oleh sebab itu, Anin menekankan Kadin akan bekerja sama dengan pemerintah membangun perekonomian di tengah berbagai macam peluang dan tantangan.

    “Kadin harus membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,” jelas Anin pada kesempatan yang sama.

    Apalagi, dia melihat kondisi ekonomi global sedang sedang tidak baik-baik saja seperti perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, rantai pasok yang belum pulih, konflik geopolitik yang belum mereda, hingga perebutan dana investasi.

    Anin mengeklaim Kadin akan membantu sejumlah program pemerintah seperti program makanan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

    Untuk MBG, ada kurang lebih 11.000 dapur umum yang harus mengepul untuk menyediakan makanan bagi para siswa-siswi se-Indonesia. Menurutnya, para pelaku usaha bisa berpartisipasi lewat pendanaan, penyediaan bahan makanan, hingga transportasi.

    Kadin, sambungnya, juga akan mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah tiap tahun. Anin menggarisbawahi bahwa program tersebut membutuhkan tenaga kerja dan tenaga material yang tidak sedikit.

    “Kami yakin anggota Kadin di 35 provinsi, yang sebentar lagi menjadi 38 provinsi, akan berpartisipasi,” kata Anin.

  • Garuda Rilis Livery Pesawat Corak Komik Lokal Tahilalats di Armada Anyar

    Garuda Rilis Livery Pesawat Corak Komik Lokal Tahilalats di Armada Anyar

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menggandeng Tahilalats dalam livery pesawat anyar Boeing 737-800 NG dengan tema Ayo Naik Pesawat. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan, desain livery tersebut diaplikasikan pada armada Boeing 737-800NG dengan nomor registrasi PK-GUG.

    Selain itu, calon penumpang pesawat tersebut juga akan dimanjakan dengan desain istimewa di interior pesawat seperti headrest cover, safety instruction card, hingga lavatory mirror dengan desain Tahilalats.

    “Penerbangan dengan livery Tahilalats ini selanjutnya akan menjelajah berbagai destinasi di domestik dan internasional, yang akan diawali dengan initial flight pada Sabtu [18/1/2025] untuk keberangkatan dari Jakarta menuju Bali dengan nomor penerbangan GA-422,” kata Wamildan dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (19/1/2025). 

    Wamildan menuturkan, peluncuran livery spesial sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat melayani mobilitas masyarakat secara optimal. Pesawat PK-GUG merupakan satu dari total dua pesawat dalam program fleet reinforcement yang tiba pada akhir tahun 2024 lalu. 

    Selain itu, kolaborasi terbaru ini diharapkan juga dapat memberikan peluang untuk mempromosikan budaya dan kreativitas Indonesia kepada dunia melalui jaringan penerbangan internasional Garuda Indonesia. 

    Garuda Indonesia dan Tahilalats, salah satu intellectual property dari Indonesia, menghadirkan kolaborasi eksklusif bertema Sky Explorer, sebuah inovasi desain unik yang menggabungkan kreativitas khas Tahilalats dengan dunia penerbangan. 

    “Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat identitas kedua pihak, tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang strategis bagi Garuda Indonesia dan Tahilalats terutama dalam pemanfaatan sektor ekonomi kreatif,” katanya. 

    Adapun, pada akhir 2024, setidaknya GIAA telah menambah dua pesawat anyar jenis Boeing 737-800NG dengan nomor registrasi PK-GUF dan PK-GUG. 

    Hingga akhir 2024, GIAA mengoperasikan sekitar 73 armada yang terdiri atas 43 armada narrow body Boeing 737-800NG, 22 armada wide body Airbus A330 Series, dan 8 armada wide body Boeing 777-300ER.

  • BBN Airlines Buka Suara soal Penutupan Rute Jakarta-Surabaya

    BBN Airlines Buka Suara soal Penutupan Rute Jakarta-Surabaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia kembali menutup salah satu rute penerbangannya yaitu rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) akibat minat pasar yang rendah. 

    Marketing Communications BBN Airlines Indonesia Dafa Yuliano mengatakan, secara garis besar BBN Airlines Indonesia akan terus berkoordinasi dengan para regulator dan stakeholder terkait. 

    “Kita terus mengevaluasi market secara intens, serta melakukan penyelarasan strategi pertumbuhan jangka panjang,” kata Dafa kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025). 

    Pernyataan tersebut senada dengan keterangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, penutupan rute CGK-SUB (PP) yang efektif per 15 Januari 2025 disebabkan aspek minat pasar dan keselarasan strategi jaringan. 

    “D imana rata-rata tingkat keterisian [load factor] operasi rute CGK-SUB-CGK sebesar 43% untuk periode 27 September 2024 sampai dengan 15 Januari 2025 dan periode 16 Januari 2025 sampai dengan 29 Maret 2025 sebesar 5%,” kata Lukman, Jumat (17/1/2025). 

    Berdasarkan data penerbangan PT BBN Airlines Indonesia, jumlah penumpang pada rute CGK-SUB pada 15 Januari 2025 tercatat sebanyak 81 orang, sementara pada rute SUB-CGK sebanyak 59 orang. Pada 16 Januari 2025, penerbangan rute CGK-SUB-CGK tidak beroperasi, dan penumpang yang terdampak telah menerima kompensasi penuh dalam bentuk refund.

    Pada tanggal yang sama, PT BBN Airlines Indonesia melakukan audit internal dan mencatat data penjualan tiket untuk periode 17 Januari 2025 hingga 28 Maret 2025 sebanyak 306 tiket. Dari jumlah tersebut, 288 tiket telah dikembalikan biayanya, sedangkan 18 tiket masih dalam proses pengembalian.

    Selain rute CGK-SUB, BBN Airlines Indonesia sebelumnya juga menutup rute Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN) (PP). Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, rute CGK – BPN (PP) sedang ditinjau ulang karena okupansi yang rendah.

  • Proyeksi Terbaru! IMF & Bank Dunia Kompak Ekonomi RI 2025 Hanya Tumbuh 5,1%

    Proyeksi Terbaru! IMF & Bank Dunia Kompak Ekonomi RI 2025 Hanya Tumbuh 5,1%

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund/IMF dan Bank Dunia kompak memberikan ramalan yang sama untuk ekonomi Indonesia 2025 di angka 5,1%.

    Proyeksi terbaru IMF dan Bank Dunia itu menginformasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran kurang lebih 5%. 

    Dalam laporan terbaru World Economic Outlook edisi Januari 2025, IMF tidak mengubah proyeksinya terhadap ekonomi Indonesia dari laporan edisi sebelumnya, Oktober 2024. 

    Secara umum, IMF memperkirakan ekonomi global akan tetap stabil pada 2025 di angka 3,3%. 

    Untuk negara berkembang, IMF melihat kinerja pertumbuhan pada 2025 dan 2026 diperkirakan akan menyamai kinerja pertumbuhan pada 2024—sebagaimana estimasi ekonomi Indonesia 2024 di angka 5% sementara 2025 sebesar 5,1%. 

    Sementara prediksi Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospects (GEP) Januari 2025 untuk ekonomi global jauh lebih rendah dari proyeksi IMF, yakni di angka 2,7%. 

    Berbeda dengan proyeksinya terhadap ekonomi Indonesia, Bank Dunia memberikan angka yang sama untuk 2025 dan 2026 sebesar 5,1%. 

    Keberadaan ancaman tarif tinggi dari presiden terpilih AS Donald Trump juga telah Bank Dunia perhitungkan. 

    Dalam sebuah model makroekonomi global digunakan untuk mengkalibrasi kemungkinan implikasi kenaikan tarif AS. 

    Simulasi menunjukkan bahwa kenaikan tarif AS sebesar 10 poin persentase pada semua mitra dagang pada tahun 2025, tanpa adanya tarif pembalasan yang diberlakukan sebagai tanggapan, akan mengurangi pertumbuhan global sebesar 0,2 poin persentase pada tahun tersebut

    Selain itu, pertumbuhan negara berkembang (emerging market and developing economies/EMDE) akan lebih lemah sebesar 0,1% setiap kenaikan tarif sebesar 10% tersebut. 

    Lain halnya bila ternyata adanya tarif pembalasan yang proporsional oleh mitra dagang, efek negatif pada pertumbuhan global dan EMDE relatif terhadap baseline akan meningkat menjadi sekitar 0,3% dan 0,2%.

    Adapun Bank Dunia tidak mempublikasikan secara khusus efek terhadap Indonesia dari pengenaan tarif Trump. 

    “Dampak-dampak ini dapat semakin meningkat jika peningkatan proteksionisme perdagangan global disertai dengan ketidakpastian kebijakan yang meningkat,” tulis Bank Dunia. 

    Nyatanya, ramalan dua lembaga internasional tersebut setara dengan proyeksi dari Bank Indonesia yang baru sama merevisi ke bawah dari 5,2% menjadi 5,1% untuk 2025. 

    Tanggapan BI 

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan bahwa pemangkasan proyeksi tersebut sejalan dengan turunnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah.  

    “Konsumsi rumah tangga lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025). 

    Sementara pemerintah, tetap optimistis dengan target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di angka 5,2%. 

    “Memang beberapa [lembaga] termasuk BI juga menurunkan dari 5,2% ke 5,1%. Tetapi pemerintah sih tetap optimistis, ini kan masih bulan Januari,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

  • Hanya Seumur Jagung, Ini Biang Kerok BBN Airlines Tutup Rute Jakarta-Surabaya

    Hanya Seumur Jagung, Ini Biang Kerok BBN Airlines Tutup Rute Jakarta-Surabaya

    Bisnis.com, JAKARTA – BBN Airlines Indonesia resmi menutup rute Jakarta-Surabaya-Jakarta (CGK-SUB-CGK) per 15 Januari 2025. Padahal, rute ini baru dibuka BBN pada 27 September 2024 atau hanya bertahan seumur jagung alias sekitar 4 bulan.

    Pihak maskapai menjelaskan alasannya yakni karena aspek minat pasar dan keselarasan strategi jaringan.

    Pasalnya, BBN hanya mencapai rata-rata tingkat keterisian (load factor) operasi rute CGK-SUB-CGK sebesar 43% untuk periode 27 September 2024 hingga 15 Januari 2025 dan periode 16 Januari 2025 sampai dengan 29 Maret 2025 sebesar 5%.

    Keputusan ini tertuang dalam surat dengan Nomor PTBBN-SD-2025-01-08/352 tertanggal 8 Januari 2025 dan telah diterima oleh Kementerian Perhubungan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Lukman F. Laisa mengatakan bahwa sejak 9 Januari 2025, PT BBN Airlines Indonesia telah memberikan pemberitahuan kepada penumpang yang terdampak oleh pembatalan penerbangan ini melalui berbagai media informasi dan distribusi penjualan.

    Selain itu, sambungnya, efektif mulai 10 Januari 2025 PT BBN Airlines Indonesia telah menutup saluran penjualan untuk rute CGK-SUB-CGK untuk mencegah penambahan jumlah penumpang yang terdampak.

    Adapun, berdasarkan data penerbangan PT BBN Airlines Indonesia dengan rute CGK-SUB pada 15 Januari 2025 sebanyak 81 penumpang dan SUB ke CGK sebanyak 59 penumpang. Pada 16 Januari 2025, telah tidak terdapat penerbangan CGK-SUB-CGK.

    “Penumpang yang terdampak telah diberikan kompensasi penuh berupa refund,” kata Lukman.

    Lebih lanjut, pada 16 Januari 2025 PT BBN Airlines Indonesia telah melakukan audit internal dan diperoleh data penjualan periode 17 Januari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 sebanyak 306, dengan perincian 288 telah dikembalikan biaya tiketnya dan 18 sedang dalam proses pengembalian.

    Bukan Pertama Kali Tutup Rute

    Berdasarkan catatan Bisnis, BBN Airlines juga pernah menonaktifkan rute penerbangan yakni Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN) (pp) pada November 2024. 

    Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, CGK – BPN (pp) sedang ditinjau ulang, karena okupansi yang rendah. 

    “Kami berkomitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang telah terjadi dan meningkatkan layanan kami ke depan. Saat ini, kami sedang meninjau kembali rute Balikpapan,” kata Rosye kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024). 

    Rosye mengatakan, peninjauan kembali memang terkait dengan operasional yaitu tidak terpenuhinya permintaan pasar atau demand yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.