Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • AHY Tak Mau Buru-Buru Jalankan Proyek Giant Sea Wall, Tunggu Investor Masuk

    AHY Tak Mau Buru-Buru Jalankan Proyek Giant Sea Wall, Tunggu Investor Masuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan masih meneliti proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa sebelum mengejar pembangunan.

    Menurutnya, proyek tersebut membutuhkan anggaran besar sehingga sembari mengkaji, pemerintah juga menunggu adanya pihak yang ingin berinvestasi di proyek tersebut.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “Tanggul laut adalah sebuah proyek yang besar, yang membutuhkan anggaran juga besar. Kami akan teliti benar dan sambil kita telusuri, sambil kita juga mengetahui pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di pembangunan tanggul raksasa ini,” ujarnya kepada wartawan.

    Ketua Umum partai Demokrat ini mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan analisis proyek sejak 2020. Namun, dia menekankan bahwa memang perlu untuk melakukan evaluasi ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

    Apalagi, kata AHY proyek ini akan bersifat berkelanjutan dan tidak hanya akan melindungi utara Jakarta, tetapi juga wilayah sepanjang pantai utara Jawa.

    “Tentu sudah hampir lima tahun, ini harus kita cek ulang, kita tinjau segala sesuatunya, apakah memang masih sesuai dengan kondisi hari ini dan juga ekspektasi dari proyek ini,” katanya.

    Kendati demikian, dia melanjutkan, proyek ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto lantaran guna mengantisipasi dampak perubahan iklim dan melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir.

    “Ini yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden, tentunya kita tidak ingin menunda-nunda, karena memang lebih cepat, lebih bagus. Karena berbicara kondisi alam dan iklim dan lain sebagainya, kan tidak bisa menunggu,” pungkas AHY.

  • Prabowo Bakal Gratiskan Biaya PBG, BPHTB dan PPN untuk Masyarakat Miskin

    Prabowo Bakal Gratiskan Biaya PBG, BPHTB dan PPN untuk Masyarakat Miskin

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah bakal menggratiskan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

    Dia menjelaskan penghapusan biaya itu bakal ditujukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, pengenaan PBG 0% itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5%, tetapi saat ini menjadi 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil,” katanya

    Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

    Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

    “Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil,” pungkas Ara.

  • Terungkap! Tak Hanya Qatar Kini UEA Juga Minat Bangun 1 Juta Rumah di RI

    Terungkap! Tak Hanya Qatar Kini UEA Juga Minat Bangun 1 Juta Rumah di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara selanjutnya yang berminat menyuntikkan dana di bidang perumahan.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa saat ini kementeriannya tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu. Bahkan, dia mengaku UEA bakal melakukan survei pasar dan lahan.

    Apalagi, kata Ara jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi sehingga berbagai investasi yang nantinya masuk akan dipersiapkan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia,” ujarnya.

    Sekadar informasi, Qatar menjadi negara perdana yang berkomitmen membangun 1 juta rumah di Indonesia dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun.

  • Peluang RI Jadi Basis Semikonduktor, Industri Elektronik Masih Pesimistis

    Peluang RI Jadi Basis Semikonduktor, Industri Elektronik Masih Pesimistis

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri elektronik masih pesimistis untuk membangun pabrikan chip atau semikonduktor dalam negeri sebagai bahan baku industri. Pasalnya, ongkos untuk membangun pabrik chip dinilai tidak murah.

    Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron, Tekno Wibowo mengatakan pihaknya saat ini tengah berupaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengembangkan industri semikonduktor nasional.

    “Kalau kita disuruh membangun pabrik chip di Indonesia gak sanggup, gak ada yang sanggup, pemerintah aja gak sanggup untuk bikin itu, duit nya itu bisa untuk bikin satu pabrik itu bisa US$20-US$30 miliar,” kata Tekno di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Untuk itu, Polytron saat ini belum mengarah pada pembangunan industri semikonduktor, melainkan melakukan riset dan pengembangan SDM dengan tujuan pembangunan pabrik chip di Indonesia.

    “Kita siapkan dong sumber daya manusia kita ajak adik-adik mahasiswa untuk mengikuti program kita sehingga mereka bisa tahu gimana sih caranya bikin chip, harapannya sebelum Indonesia Emas kita bisa bangun pabriknya disini,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap peluang Indonesia dalam mengembangkan semikonduktor sebagai bahan baku teknologi chip di tengah pengetatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

    Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan sejak Oktober 2023, Amerika Serikat memperketat aturan ekspor semikonduktor ke China untuk membatasi akses negeri tirai bambu itu terhadap teknologi canggih.

    “Langkah ini menunjukkan bagaimana perang modern bergeser dari artileri ke teknologi, dengan dampak besar pada rantai pasokan global,” tulis Luhut lewat akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (18/1/2025).

    Namun, dia melihat China kini tengah mempercepat investasi untuk membangun kemampuan teknologinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.

    Dalam kondisi ini, Luhut menyebut Indonesia mendapatkan tantangan besar dalam hal pengembangan industri tersebut. Apalagi, menurut dia, teknologi chip adalah kunci bagi industri masa depan, dari kecerdasan buatan hingga kendaraan listrik.

    Dia menerangkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, konsistensi regulasi menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

    Menurut dia, kepastian hukum dan regulasi yang konsisten adalah kunci untuk menarik investasi strategis. Dengan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan efisien, saya yakin Indonesia dapat menjadi pemain utama di industri teknologi global.

  • Prabowo Resmikan 37 Proyek Listrik, Targetkan Ekonomi Tumbuh 8%

    Prabowo Resmikan 37 Proyek Listrik, Targetkan Ekonomi Tumbuh 8%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tancap gas mempersiapkan pembangunan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Tidak tanggung-tanggung, dalam 100 hari masa pemerintahannya, diresmikan 37 proyek ketenagalistrikan terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi, pada Senin (20/01) di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Langkah inipun tercatat sebagai peresmian proyek ketenagalistrikan terbesar di dunia.

    Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi demi kesejahteraan rakyat. Pembangkit-pembangkit baru berkapasitas total 3.222,75 MW dan telah beroperasi ini menjadi sumber pasokan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan industri dan melistriki kawasan pembangunan baru, termasuk wilayah-wilayah terpencil.

    “Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” ungkap Prabowo.

    Prabowo juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan potensi EBT guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dia yakin bahwa ketersediaan pasokan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau membuat industri akan semakin tumbuh subur dan investasi akan mengalir ke Indonesia.  

    “Bangsa kita harus melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran. Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri,” jelas Prabowo. 

    Prabowo menambahkan, “Kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu, energi sangat vital.”

    Dia juga menegaskan bahwa Indonesia memulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Presiden Prabowo optimistis target 8% akan tercapai melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi.

    “Dengan kemampuan kita, kita akan menuju ke swasembada energi dalam waktu yang tidak lama,” terang Prabowo.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara masif adalah kunci kesiapan pertumbuhan ekonomi 8%. Peresmian proyek ketenagalistrikan ini menjadi langkah nyata Pemerintah untuk mencapai target tersebut. 

    “Dari 37 proyek tersebut, nilai investasinya Rp72 triliun. (Ini) dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden untuk kita menyiapkan infrastruktur listrik, mencapai pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 8%,” ujar Bahlil.

    Selain itu, guna mencapai target 8%, Kementerian ESDM telah menyiapkan rancangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ke depan. Bahlil juga mengatakan pentingnya membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit-pembangkit EBT ke pusat-pusat demand. Ini dilakukan supaya konsumsi listrik per kapita melompat menjadi 6.000 sampai 6.400 kWh per kapita per tahun.

    “Kita memang punya kekayaan sumber daya alam untuk pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin, maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang adalah jaringan yang dulu dipasang tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun pembangkit EBT. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan, kurang lebih sekitar 8.000 kilometer,” imbuhnya.

    Keberadaan 37 proyek ketenagalistrikan yang baru diresmikan ini juga akan meningkatkan keandalan dan kecukupan daya listrik saat ini serta mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.

    Beberapa pembangkit seperti PLTA Jatigede 110 Megawatt (MW), PLTA Asahan 3174 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN 50 Megawatt Alternating Current (MWac) akan menjadi tulang punggung kelistrikan di wilayah masing-masing. Hal ini tentunya akan mendorong peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.

    Sementara, 11 proyek transmisi dan gardu induk yang telah beroperasi akan langsung memperkuat keandalan pasokan listrik dan mendukung percepatan industrialisasi dan hilirisasi. Salah satunya adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) GI Kolaka – PT Antam Pomala sepanjang 36,96 kilometer sirkuit (kms) dan GI 150 kV Kolaka Ext yang menyuplai listrik ke industri pengolahan nikel.

    Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyatakan siap melaksanakan komitmen Pemerintah dan rencana usaha di sektor ketenagalistrikan yang disusun oleh Kementerian ESDM. 

    “Kami di PLN terus membangun kapasitas SDM yang semakin mumpuni, organisasi yang semakin lincah, serta kolaborasi yang semakin luas dengan berbagai negara dan perusahaan nasional maupun multinasional. Sehingga PLN sebagai pengelola sektor kelistrikan nasional menjadi semakin kuat, keuangannya kian sehat, dan geraknya makin trengginas,” pungkas Darmawan. 

    Tiga puluh tujuh proyek strategis ketenagalistrikan yang diresmikan oleh Presiden RI kali ini meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 MW dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kms dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA).

  • Dorong Masyarakat Miliki Rumah, Prabowo Mau Hapus Biaya Persetujuan Bangunan Gedung

    Dorong Masyarakat Miliki Rumah, Prabowo Mau Hapus Biaya Persetujuan Bangunan Gedung

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku Presiden Prabowo memberikan arahan agar kebijakan perumahan memberikan prioritas utama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    “Arahan Bapak Presiden kepada masyarakat berpenghasilan rendah, juga diberikan itu uang sewa yang paling murah, kemudian baru kepada ASN, diatasnya baru yang komersial. Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro rakyat,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan beberapa kementerian lain telah merancang kebijakan-kebijakan yang konkret untuk membantu MBR.

    Salah satu kebijakan tersebut adalah penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.

    “Untuk PBG itu 0 persen, 0 rupiah, bagi MBR. Nah, selama ini waktunya 45 hari, kalau mengurus itu. Nah, kita ubah menjadi 10 hari. Nah, kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam,” ucapnya.

    Maruarar juga mengumumkan penghapusan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.

    “Ini hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kriterianya salah satunya penghasilannya 8 juta ke bawah. Jadi ini jelas kebijakan yang pro rakyat, terutama rakyat kecil,” pungkas Maruarar.

  • Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik, Bagaimana Nasib Hilirisasi Nikel RI?

    Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik, Bagaimana Nasib Hilirisasi Nikel RI?

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai langkah Presiden AS Donald Trump yang mengakhiri mandat kendaraan listrik tidak akan berdampak terhadap perkembangan hilirisasi nikel Indonesia.

    Trump sendiri resmi mengakhiri mandat adaptasi kendaraan berbasis energi hijau yang diinisiasi Mantan Presiden Joe Biden, usai dilantik Senin (21/1/2025).

    Menurutnya, mandat kendaraan listrik tidak mendukung industri otomotif AS yang memproduksi kendaraan-kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM). Di satu sisi, Indonesia sedang menggenjot hilirisasi nikel untuk produksi bahan baku baterai EV.

    Fabby pun berpendapat hilirisasi nikel di Tanah Air untuk bahan baku baterai kendaraan listrik tak akan terganggu. Pasalnya, pasarnya akan tetap ada.

    Apalagi, Trump hanya mencabut mandat adaptasi kendaraan listrik, bukan meminta menarik peredarannya. Artinya, masyarakat AS tetap berhak untuk membeli kendaraan berbasis setrum tersebut.

    “Jadi saya kira pasarnya akan tetap ada, walaupun tidak tumbuh secepat atau sebesar seperti yang dibayangkan sebelumnya,” kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

    Dia juga menambahkan bahwa saat ini harga kendaraan listrik cukup kompetitif dibanding konvensional. Oleh karena itu, masyarakat bakal tetap memilih kendaraan listrik.

    Di satu sisi, Fabby mengatakan pangsa pasar utama nikel RI untuk bahan baku baterai kendaraan listrik bukan AS. Dia menyebut saat ini pangsa pasar nikel RI adalag China dan Korea Selatan.

    Hal ini juga ditunjukan oleh pembangunan industri baterai dalam negeri yang diprakarsai China dan Korea. Karenanya, Fabby menilai pertumbuhan pasar kendaraan listrik dalam negeri pun masih cukup tinggi.

    “Jadi kalau kita lihat sebenarnya, Indonesia bisa saja mungkin dalam 5 tahun ke depan bisa memproduksi 300.000-500.000 kendaraan listrik per tahun, untuk memenuhi pasar dalam negeri dan untuk ekspor,” tutur Fabby.

    Fabby pun mengingatkan Indonesia tidak perlu khawatir terhadap dampak kebijakan Trump pada hilirisasi nikel. Pasarnya, nikel RI masih bisa dijual ke negara lain, seperti China, Korea Selatan, hingga Eropa.

    “Justru menurut saya, Amerika yang rugi, kalau nggak beli nikelnya dari Indonesia. Karena mereka sangat bergantung pada teknologi baterai itu,” kata Fabby.

    Sebelumnya, Trump menyatakan akan menghentikan kewajiban adaptasi kendaraan listrik dan mengakhiri perjanjian hijau, menandakan sikap AS untuk keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). 

    “Dengan tindakan saya hari ini, kita akan mengakhiri kesepakatan baru yang ramah lingkungan dan kita akan mencabut mandat kendaraan listrik, menyelamatkan industri kita sendiri dan menepati janji suci saya kepada para pekerja industri otomotif Amerika yang hebat,” ujar Trump dalam pidatonya, Senin (21/1/2025).

    Trump berpendapat pencabutan mandat tersebut akan berpengaruh positif bagi industri, tenaga kerja, dan perekonomian AS. 

    Pada Maret 2024, pemerintahan Joe Biden mengesahkan Mandat Kendaraan Listrik (EV Mandate), yang pertama kali diusulkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan atau Environmental Protection Agency (EPA). Aturan itu mendorong penggunaan dan adaptasi kendaraan listrik oleh masyarakat. 

    Terdapat insentif pajak konsumen hingga US$7.500 untuk pembelian kendaraan listrik. Targetnya, pada 2032 nanti setidaknya 35% produksi otomotif akan beralih ke kendaraan listrik. Pencabutan mandat kendaraan listrik akan memengaruhi industri maupun konsumen. 

    “Dengan kata lain, anda akan dapat membeli mobil pilihan anda [atau tidak harus kendaraan listrik],” ujar Trump. 

  • Pengusaha Minta Bunga Deposito DHE Tak Sama di Semua Bank

    Pengusaha Minta Bunga Deposito DHE Tak Sama di Semua Bank

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia alias Gapki meminta agar otoritas tidak menyamakan bunga imbal hasil term deposit valuta asing devisa hasil ekspor atau TA Valas DHE untuk setiap bank.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono menjelaskan keputusan pemerintah yang mewajibkan DHE sebesar 100% dengan jangka waktu minimal satu tahun akan meningkatkan biaya modal kerja para eksportir.

    Eddy menjelaskan bahwa bunga deposito penahanan DHE sekitar 3% per tahun saat ini. Kendati demikian, back-to-back bunga pinjaman akan ditambah 1,5% dari bunga deposito.

    Contohnya, eksportir memiliki deposito US$100.000 dengan bunga 3%. Eksportir tersebut kemudian memerlukan dana untuk bisnisnya sehingga mengajukan pinjaman US$100.000 ke bank.

    Bank memberikan pinjaman dengan bunga 4,5% (3% bunga deposito ditambah 1,5% back-to-back bunga pinjaman). Artinya, selisih bunga 1,5% menjadi biaya tambahan yang harus ditanggung eksportir.

    “Ujung-ujungnya, perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya tambahan,” jelas Eddy kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

    Oleh sebab itu, dia meminta bunga deposito penempatan DHE tidak disamakan 3% untuk semua bank sehingga ada pilihan pembiayaan yang lebih murah bagi eksportir.

    “Untuk deposito tidak sama setiap bank di Indonesia, ada juga 2% untuk penempatan di atas US$100.000,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah memberikan insentif kepada eksportir usai aturan terbaru memperpanjang masa dan meningkatkan jumlah retensi DHE.

    Eksportir akan menerima fasilitas tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Sebelumnya, pendapatan bunga tersebut dikenai pajak 20%.

    Kemudian eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri.

    Untuk underlying transaksi antara nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen pertukaran dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Lalu, untuk pertukaran mata uang asing antara bank dan Bank Indonesia (BI), eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki menjadi tukar jual BI.

    Lebih lanjut, Airlangga menerangkan bahwa bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan termasuk berbentuk cash collateral, giro, dan deposit tabungan.

    “Dengan demikian penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing ratio atau rasio utang terhadap ekuitas,” tutup Airlangga kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

  • Polemik HGBT, Pengamat: Berisiko Kerek Biaya Produksi hingga Harga Produk

    Polemik HGBT, Pengamat: Berisiko Kerek Biaya Produksi hingga Harga Produk

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang tidak diteruskan disebut berpotensi menaikkan biaya produksi tujuh sektor dan meningkatkan harga produk akhir yang berimbas menurunkan daya saing di pasar global. 

    Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan bahwa berakhirnya kebijakan harga gas murah (HGBT) dapat memengaruhi daya saing tujuh sektor industri strategis. Kondisi ini, menurutnya, bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk kembali mendorong industrialisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

    “Jika kebijakan HGBT tidak diperpanjang, dampak langsungnya adalah kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi tujuh sektor industri yang kini harus membayar harga gas komersial. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga produk akhir, menurunkan daya saing industri domestik di pasar global, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan industri yang sangat bergantung pada gas bumi,” kata Yusuf dalam keterangan resmi, Senin (20/1/2025). 

    Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan harga gas murah memang membebani keuangan negara karena pemerintah harus memberikan subsidi. Namun, dampak negatif tersebut dapat diimbangi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, terutama di sektor industri yang mendapat manfaat langsung dari harga gas yang lebih terjangkau. 

    Sebaliknya, jika kebijakan HGBT diperpanjang, industri akan memiliki ruang untuk menjaga efisiensi produksi serta daya saing. Terlebih tujuh sektor tersebut merupakan sektor industri strategis yang masih perlu dukungan, terutama untuk memperkuat daya saing di tengah tekanan ekonomi global maupun domestik. 

    Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar kelanjutan HGBT yang telah berhenti produksi akhir tahun lalu untuk segera diberlakukan kembali tahun ini.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta kelanjutan kebijakan HGBT untuk industri dengan harga dan kuota gas yang tidak fluktuatif oleh pemasok gas negara, PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

    Agus Gumiwang mengatakan gas merupakan bahan baku atau komponen terpenting dalam proses produksi untuk industri manufaktur. 

    “Jadi harga tidak boleh berfluktuatif, apa yang sudah menjadi kontrak antara industri dan PGN juga kontrak itu harus, komitmen itu harus dihargai oleh PGN,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Sabtu (18/1/2025).

  • Grup Pelindo (IPCC) Catat Kenaikan Kinerja Operasional 2024, Simak Perinciannya

    Grup Pelindo (IPCC) Catat Kenaikan Kinerja Operasional 2024, Simak Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Pelindo, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) melaporkan kenaikan kinerja operasional antara lain jumlah kargo yang ditangani hingga jumlah kunjungan kapal yang meningkat sepanjang 2024. 

    Direktur Utama IPCC Sugeng Mulyadi menjelaskan IPCC mencatatkan kenaikan jumlah kargo yang ditangani sebesar 15% atau 138.505 unit lebih banyak menjadi 1.057.831 unit sepanjang 2024.

    Selain kinerja kargo, jumlah kunjungan kapal yang merapat pada dermaga-dermaga yang dikelola IPCC meningkat 42% atau 878 kunjungan secara year-on-year (YoY) menjadi sebanyak 2.978. 

    “Pencapaian yang lebih baik dari tahun lalu merupakan buah manis dari berbagai transformasi yang dilakukan Perusahaan utamanya pada sisi SDM, Digitalisasi Sistem Operasi dan Integrasi layanan keuangan berbasis ERP pada tahun 2024,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (20/1/2025). 

    Berada dalam klaster bisnis multipurpose di bawah naungan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), IPCC mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan kargo jenis truk dan bus. Hingga Desember 2024, jumlah kargo yang ditangani mencapai 174.609 unit, mengalami pertumbuhan 69,21% secara tahunan (year-on-year). 

    Sugeng mengklaim pertumbuhan ini mencerminkan tingginya permintaan di sektor transportasi massal nasional serta dukungan terhadap program pemerintah dalam membangun ekosistem hilirisasi pertambangan. Salah satu contohnya adalah peningkatan impor truk berbasis bahan bakar fosil maupun listrik yang ramah lingkungan.

    Meskipun penjualan mobil domestik pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga 14,7% dibandingkan 2023 menurut data Gaikindo, IPCC tetap mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir Desember 2024, penanganan kargo kendaraan utuh (completely built up/CBU) mencapai 856.870 unit, naik sebesar 59.733 unit atau 7,49% secara tahunan. 

    Selain itu, ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia terus berkembang dengan masuknya berbagai merek dari produsen otomotif global, seperti Tiongkok, Korea, dan Eropa. Selama 2024, IPCC telah menangani 22.000 unit kendaraan listrik CBU, dengan merek BYD, VINFAST, dan AION menjadi yang paling dominan.

    Kinerja kargo alat berat juga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan jumlah yang ditangani mencapai 26.352 unit, tumbuh 7.354 unit atau 38,71% secara tahunan. Pertumbuhan ini terutama terjadi di terminal satelit, seperti Balikpapan, Belawan, dan Makassar, yang menjadi pusat aktivitas dominan untuk kargo alat berat.