Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • APNI: Pemangkasan Produksi Nikel Bisa Kerek Harga ke US.000 per Ton

    APNI: Pemangkasan Produksi Nikel Bisa Kerek Harga ke US$20.000 per Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai bahwa wacana pemangkasan produksi nikel RI berpotensi menaikkan harga komoditas tersebut di pasar global.

    Dilansir dari Bloomberg, Kementerian ESDM sebelumnya disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun ini. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran.

    Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menjelaskan, produksi bijih nikel Indonesia saat ini menyumbang 63% dari total produksi global. Hal ini pun membuat pasokan nikel di dunia berlebih atau oversupply.

    Menurutnya, oversupply itu timbul dari persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang cukup besar. Oleh karena itu, dia menyebut harga nikel global telah turun sejak awal 2024.

    Meidy mengungkapkan RKAB nikel yang disetujui untuk 2025 adalah sebesar 298,49 juta ton. Dia menyebut, jika jumlah persetujuan kuota dalam RKAB tersebut benar dipangkas menjadi ke level 150 juta ton, harga nikel bisa naik ke level US$20.000 per ton.

    “Kemarin kita ada isu pemangkasan produksi sampai 150 juta [ton]. Baru dikasih isu saja, dari Macquarie London sudah memberikan statement jika RKAB dipangkas sampai 150 juta ton, harga nikel akan menyentuh US$20.000 lagi, hari ini US$15.000,” ucap Meidy dalam rapat pleno dengan Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

    Indonesia sebelumnya disebut bakal memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 150 juta ton mulai 2025. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum berencana memangkas produksi.

    Menurutnya, pemerintah hanya ingin menjaga keseimbangan permintaan perusahaan yang diajukan lewat RKAB.

    “Pemangkasan belum ada. Yang ada itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).

    Selain itu, Bahlil juga ingin memastikan pelaku usaha lokal tetap mendapat perhatian. Dia mengatakan, pengusaha besar harus ikut melibatkan pengusaha lokal dalam mengolah nikel.

    Bahlil mencontohkan, jika perusahaan mengajukan produksi nikel sebanyak 20 juta ton, maka pemerintah hanya akan memberikan izin sebanyak 60% dari jumlah tersebut. Sedangkan 40% sisanya, perusahaan harus menyerap nikel dari pengusaha lokal. Menurut Bahlil, pola tersebut bisa menjaga harga nikel.

    “Dia [perusahaan] harus mengambil yang masyarakat lokal. Kalau tidak, gimana? Masyarakat lokal mau jual ke mana?” jelas Bahlil.

  • Trump Tunda Bea Masuk ke China, Pengusaha Ekspor Semringah

    Trump Tunda Bea Masuk ke China, Pengusaha Ekspor Semringah

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) memandang langkah Presiden AS Donald Trump yang menunda pengenaan tarif bea masuk produk China membuka peluang bagi perdagangan Indonesia.

    Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan bahwa penundaan tersebut merupakan lampu hijau bagi Indonesia.

    “Trump belum mengenakan kenaikan bea masuk China ke AS, itu sebetulnya ada semacam lampu hijau terhadap kita,” kata Benny saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Dia menjelaskan jika AS tidak mengenakan bea masuk ke China, maka ini menandakan mesin industri berjalan dan membutuhkan energi. Alhasil, ekspor batu bara Indonesia dipastikan bakal terkerek.

    “Kalau China tidak dikenakan oleh Amerika bea masuk naik, berarti engine industry jalan dan itu butuh energi, maka ekspor batu bara kita pasti naik,” ungkapnya.

    Menurut Benny, jika Trump menunda pengenaan tarif bea masuk produk China, maka ekspor Indonesia ke China akan tumbuh. Di mana, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara akan menjadi komoditas penyumbang ekspor.

    Di sisi lain, jika Trump mengenakan tarif bea masuk produk China, maka ada peluang Indonesia untuk masuk ke pasar AS. Di mana, manufaktur, elektronik, pakaian jadi, hingga furnitur dari Indonesia akan membanjiri pasar AS.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pengenaan bea masuk tambahan dari AS terhadap produk di beberapa negara membuka kesempatan bagi Indonesia untuk masuk ke pasar AS.

    “Isunya kan negara-negara lain akan dikenakan bea masuk tambahan, justru ini sebenarnya keputusan buat kita untuk masuk. Kemarin kita juga sudha ketemu pelaku usaha gimana strategi. Jadi justru kita cari kesempatan yang bagus,” ungkapnya.

    Melansir dari Reuters, seorang pejabat pemerintahan Trump menyatakan bahwa Presiden Donald Trump akan mengeluarkan memo perdagangan pada Senin.

    Di sana, tidak ada pengumuman tarif baru dalam memo tersebut, tapi terdapat arahan kepada lembaga-lembaga federal untuk mengevaluasi hubungan dagang AS dengan China, Kanada, dan Meksiko.

    Pejabat tersebut, yang mengonfirmasi laporan Wall Street Journal yang mengutip ringkasan memo Trump, mengatakan bahwa Trump mengarahkan lembaga-lembaga untuk menyelidiki dan memperbaiki defisit perdagangan yang terus-menerus dan mengatasi kebijakan perdagangan dan mata uang yang tidak adil oleh negara-negara lain. 

    Memo tersebut akan menyoroti China, Kanada, dan Meksiko untuk diteliti tetapi tidak akan mengumumkan tarif baru, kata pejabat tersebut. Dia akan mengarahkan lembaga-lembaga untuk menilai kepatuhan Beijing terhadap kesepakatan perdagangan 2020 dengan AS, serta status Perjanjian AS-Meksiko-Kanada.

  • BI Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Begini Rencananya

    BI Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Begini Rencananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia berencana untuk ikut serta dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih dilakukan secara bertahap. 

    “Kami sedang membicarakan bagaimana BI bukan hanya pusat, tapi kantor 46 kantor perwakilan bisa mendukung suksesnya program ini,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).  

    Menurutnya, program tersebut dapat membentuk suatu ekosistem khususnya keuangan yang inklusif. Meski demikian, Perry belum menyampaikan langkah apa yang BI ambil untuk mensukseskan program Prabowo tersebut. 

    Selain MBG, bank sentral turut menyatakan mendukung penuh program-program milik Prabowo yang tercantum dalam Asta Cita. 

    Pertama, BI akan terus menjaga stabilitas ekonomi, nilai tukar rupiah, moneter, serta sistem keuangan di tengah gejolaj global. 

    Kedua, Perry terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bersinergi dalam rangka pembiayaan fiskal atau APBN. 

    Ketiga, BI terus mendukung sektor riil melalui program dalam mendorong kredit ke sektor prioritas. Sebagaimana target penyaluran kredit tahun2 025 yang diharapkan dapat tumbuh 13%. 

    Adapun, BI telah mennyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) senilai Rp295 triliun yang diarahkan pada sektor yang menciptakan lapangan kerja terbesar, seperti  di pertanian, perdagangan, ritel, termasuk sektor perumahan rakyat, UMKM, dan ekonomi kreatif. 

    Keempat, BI juga mendukung program ketahanan pangan dikaitkan juga dengan pengendalian inflasi dengan mengerahkan 46 kantor perwakilan BI mendukung kesuksesan hilirisasi pangan. 

    Kelima, BI mendukung bagaimana digitalisasi dalam Asta Cita berlangsung, apakah melalui penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi, bahkan melalui transaksi keuangan pemerintah. 

    “Stabilitas, pembelian SBN termasuk debt switching, insentif KLM untuk dorong kredit, ketahanan pangan, digitalisasi, itulah 5 dukungan BI untuk program Asta Cita,” ujarnya. 

  • Muhammadiyah Kritik Pemberian Izin Tambang ke Perguruan Tinggi

    Muhammadiyah Kritik Pemberian Izin Tambang ke Perguruan Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengkritisi pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk perguruan tinggi dan badan usaha swasta skala kecil menengah (UKM).

    Pemberian WIUP untuk perguruan tinggi dan UKM itu tengah dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI lewat revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

    Perwakilan PP Muhammadiyah Syahrial Suwandi menyoroti dalam draf revisi beleid tersebut, perguruan tinggi dengan status paling rendah akreditasi B dapat menerima WIUP.

    Menurut Syahrial, tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk mengelola tambang. Apalagi, tidak sembarang perguruan tinggi memiliki program studi pertambangan dan geologi.

    “Kalau pun mereka punya prodi pertambangan dan geologi, nggak semua punya akreditasi terbaik. Padahal, pengelolaan tambang adalah kegiatan dari hulu ke hilir, terintegrasi dalam segala aspek yang ada. jadi ini perlu diperjelas,” kata Syahrial dalam rapat pleno bersama Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

    Senada, dia juga menilai pemberian WIUP mineral logam untuk usaha swasta atau UMKM dengan cara prioritas, merupakan langkah yang kurang tepat.

    Syahrial berpendapat sebaiknya pemberian WIUP mineral logam secara prioritas diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) saja. Sebab, perusahaan swasta berskala UKM dirasa tak memiliki dana yang besar untuk mengelola tambang.

    “Kami memandang apakah tidak sebaiknya ini dikelola BUMN saja? Karena kalau diserahkan pada swasta apalagi PMA [penanaman modal asing] jatuhnya utang juga ke bank,” kata Syahrial.

    Baleg DPR RI saat ini tengah membahas revisi UU Minerba. Dalam draf revisi UU Minerba yang ditampilkan, pemberian WIUP untuk perguruan tinggi tertuang dalam Pasal 51 A.

    “WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas,” demikian bunyi pasal tersebut. 

    Adapun, pemberian WIUP dengan cara prioritas itu dilaksanakan dengan pertimbangan luas WIUP mineral logam, akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah akreditasi B, dan peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. 

    Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP untuk perguruan tinggi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

    Sementara itu, aturan mengenai pemberian WIUP mineral logam untuk usaha swasta atau UMKM dengan cara prioritas tertuang dalam Pasal 51 B.

    “WIUP mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat dapat diberikan  kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas,” demikian bunyi pasal tersebut.

    Pemberian WIUP ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan WIUP mineral logam, peningkatan tenaga kerja di dalam negeri, jumlah investasi, dan/atau peningkatan nilai tambah serta pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global. 

    Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

  • Menhub Dudy Laporkan Kekayaan Rp82,76 Miliar per 2024, Intip Koleksi Mobilnya

    Menhub Dudy Laporkan Kekayaan Rp82,76 Miliar per 2024, Intip Koleksi Mobilnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tak terkecuali Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Berdasarkan dokumen LHKPN, dikutip Rabu (22/1/2025), Dudy melaporkan harta kekayaannya per 2024 mencapai Rp82,76 miliar. Mayoritas kekayaan Dudy terdiri atas tanah dan bangunan yang tercatat sebesar Rp41 miliar. Aset tersebut berada di 8 lokasi berbeda yang berasal dari warisan maupun hasil sendiri. 

    Dudy juga memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp30,42 miliar. Disusul harta berupa alat transportasi dan mesin dengan nilai total mencapai Rp5,91 miliar. 

    Selain itu, terdapat pula harta bergerak lainnya sebesar Rp234,65 juta serta harta lainnya sebesar Rp5,5 miliar. Adapun, utang Dudy tercatat sebesar Rp310,77 juta. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Dudy lahir pada tahun 1970 dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada 1995. Sebelum menjadi Komisaris PLN, ia memiliki pengalaman di berbagai perusahaan. Dudy pernah menjabat sebagai Direktur Seacons Trading Limited, Singapore, pada 2011-2020, serta Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju 2019. 

    Dia juga pernah menjadi Staf Khusus Menteri PAN RB pada 2018-2019 dan Komisaris PT Satui Terminal Utama pada 2015-2019. Sebelumnya, Dudy menjabat sebagai Direktur PT Dua Samudera Perkasa pada 2009-2011 dan Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008-2009. 

    PT Jhonlin Marine Trans, yang terafiliasi dengan konglomerat Haji Isam, bergerak di bidang pelayaran, mengangkut kargo bijih besi dan batu bara dari pelabuhan Sungai Dua, Setangga, dan Kodeco ke kapal besar.

    Selain itu, Dudy pernah menjabat sebagai Direktur PT Jhonlin Air Transport pada 2008-2009, sebuah maskapai penerbangan regional yang beroperasi di Kalimantan Selatan. 

    Pengalaman lainnya mencakup peran sebagai Internal Audit di PT Dua Samudera Perkasa pada 2007-2008, GA Dept. Head di PT Tri Usaha Bhakti pada 2004-2007, dan staf asisten BOD di PT Tri Usaha Bhakti Truba pada 1997-2004.

    Daftar harta kekayaan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi:

    Tanah dan Bangunan

    Bangunan seluas 92 m2 di Kota Jakarta Selatan hasil sendiri (Rp1.379.681.713)
    Tanah dan bangunan seluas 120 m2/54 m2 di Bekasi hasil sendiri (Rp326.682.000)
    Tanah dan bangunan seluas 216 m2/81 m2 di Bekasi hasil sendiri (Rp375.232.000)
    Bangunan seluas 24 m2 di Tangerang hasil sendiri (Rp250.000.000)
    Tanah dan bangunan seluas 475 m2/570 m2 di Jakarta Selatan hasil sendiri (Rp25.000.000.000)
    Tanah seluas 281 m2 di Jakarta Selatan warisan (Rp6.313.508.000)
    Tanah seluas 227 m2 di Jakarta Selatan hasil sendiri (Rp5.000.000.000)
    Tanah seluas 300 m2 di Tangerang Selatan, warisan (Rp2.359.644.288)

    Alat Transportasi dan Mesin

    Mobil TOYOTA LC 200 AT Tahun 2016, hasil sendiri (Rp2.120.900.000)
    Mobil TOYOTA CAMRY Tahun 2008, hasil sendiri (Rp125.000.000)
    Motor HONDA Y1G02N02LO AT Tahun 2015, hasil sendiri
    (Rp10.000.000)
    Mobil TOYOTA ALPHARD Tahun 2013, hasil sendiri (Rp600.000.000)
    Mobil HONDA JAZZ JAZZ GX5 15RSCVT CK / MICRO /MINIBUS
    Tahun 2020, hasil sendiri (Rp283.000.000)
    Mobil MERC BENZ E 300 AT (W213) CKD / SEDAN Tahun 2019,
    hasil sendiri (Rp1.348.000.000)
    Mobil HYUNDAI.IONIQ.5 SIGNATURE LONG RANGE IONIQ 5EVSIGNEXN42AI / MICRO MINIBUS Tahun 2022, hasil sendiri (Rp977.920.000)
    Mobil BMW BMW CE04 Tahun 2022, hasil sendiri (Rp450.000.000)

  • Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait kebijakan baru atas retensi devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100% di dalam negeri untuk periode satu tahun. Adapun, kebijakan DHE ini mulai berlaku 1 Maret 2025.

    Perlu diketahui, sebelumnya pemerintah mengatur bahwa retensi atau penahanan DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

    Adapun DHE merupakan uang asing yang diperoleh suatu negara dari hasil menjual barang atau jasa ke negara lain. Devisa yang masuk membantu menyeimbangkan neraca perdagangan, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa kebijakan DHE yang digulirkan pemerintah dipastikan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor ke depan.

    “Itu memang kebijakan kita [ditahan selama satu tahun]. Nggak, nggak ngaruh [ke kinerja ekspor],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada prinsipnya, Budi menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan dengan lebih baik terkait DHE. “Ini untuk kepentingan kebutuhan ekspor,” ungkapnya.

    Sayangnya, Budi enggan berkomentar lebih jauh terkait kebijakan DHE sebesar 100% yang disimpan di dalam negeri untuk periode satu tahun ke depan.

    “Saya pikir kemarin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto]. Saya pikir nggak ada masalah karena itu kebijakan dari pemerintah,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Rencananya, aturan baru ini diberlakukan per 1 Maret 2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa ada sejumlah instrumen insentif yang akan diberikan pemerintah hingga Bank Indonesia (BI) atas kebijakan anyar itu.

    “Jadi terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Dan untuk itu, pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Kalau reguler biasanya kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025)

    Selain pembebasan tarif PPh, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. 

    Selanjutnya, terkait dengan underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Kemudian, untuk foreign exchange swap antara perbankan dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri.

    “Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan, termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit, tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK [batas maksimal pemberian kredit],” tuturnya.

  • Atur Tambang untuk Ormas, PBNU Desak Revisi UU Minerba Segera Disahkan

    Atur Tambang untuk Ormas, PBNU Desak Revisi UU Minerba Segera Disahkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung Badan Legislasi (Baleg) DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

    Revisi UU Minerba telah dibahas oleh Baleg DPR RI dan telah diusulkan sebagai inisiatif DPR untuk dibawa ke agenda rapat paripurna. Selain sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, revisi UU Minerba ini juga memasukkan ketentuan terkait pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga perguruan tinggi.

    Ketua Lakpesdam PBNU Ulil Abshar-Abdalla menilai inisiatif DPR untuk melakukan revisi UU Minerba merupakan langkah yang sangat baik. Sebab, dengan revisi tersebut pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan jadi memiliki payung hukum di tingkat UU.

    “Kami mendukung supaya revisi ini cepat-cepat disahkan karena jika tidak ada maslahat yang terganggu. Jadi kami dukung supaya revisi ini dipercepat sehingga MK bisa segera melakukan keputusan terhadap judicial review yang dimintakan LSM,” kata Ulil dalam rapat pleno bersama Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

    Ulil mengatakan, keputusan pemerintah memberikan izin usaha tambang kepada ormas keagamaan sudah tepat. Namun, dia tak memungkiri kebijakan itu menimbulkan pro dan kontra.

    Menurutnya, kontroversi tersebut cukup sehat. Sebab, hal itu bisa menguji argumen dari masing-masing pemangku kepentingan.

    Ulil pun mengaku pihaknya telah melakukan kajian terkait dampak positif dan negatif jika PBNU mengambil WIUP. Berdasarkan hasil kajian, pengembalian WIUP memiliki hal positif yang lebih banyak dibanding dampak positif. Oleh karena itu, PBNU memutuskan untuk menerima WIUP.

    “Kami menyatakan kebijaksanaan ini sangat tepat. Kontroversi pasti ada, tapi maslahat dari kebijakan ini yaitu konsesi tambang untuk ormas keagamaan maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya [dampak buruk],” kata Ulil.

    Sebelumnya, PBNU telah membentuk badan usaha usai mengantongi WIUP seluas 25.000-26.000 hektare (ha) di Kalimantan Timur. 

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, perusahaan itu dinamai PT BUMN alias PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Adapun, perusahaan dikelola oleh koperasi NU sebagai badan usaha pengelola tambang.  

    “PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Ini nama perusahaannya. Dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama. Sahamnya dimiliki koperasi,” ucap Yahya dalam konferensi pers secara virtual dikutip Selasa (7/1/2025). 

    Dia pun memastikan bahwa WIUPK untuk NU sudah keluar dan pihaknya tengah menyiapkan proses eksplorasi. Setelah itu, NU akan secara efektif mengeruk batu bara.

    Di sisi lain, NU juga tengah melakukan studi lingkungan sebagaimana dipersyaratkan oleh negara. 

    “Nah, tentu saja nanti kami akan mengikuti alur yang ada itu karena ini sudah izinnya sudah diberikan kepada kami. Semua akan kami penuhi,” jelas Yahya.

  • BI Tetap Optimistis Ekonomi RI Menguat, Meski Pangkas Proyeksi 2025 dan 2026

    BI Tetap Optimistis Ekonomi RI Menguat, Meski Pangkas Proyeksi 2025 dan 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengaku tetap optimistis terhadap ekonomi Indonesia dapat terus meningkat ke depan, meski pihaknya melakukan revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi Tanah Air untuk periode 2025 dan 2026.

    “Kami Bank Indonesia optimis tahun ini Indonesia akan mencapai kinerja yang lebih baik dari 2024,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).  

    Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan berada pada rentang 4,7%—5,5%. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi dalam Pertemuan Tahunan BI (PTBI) lalu, yang sebesar 4,8%%—5,6%. 

    Begitu pula untuk ekonomi 2026 yang diproyeksikan turun, dari 4,9%—5,7% menjadi 4,8%—5,6% atau dengan nilai tengah dari 5,3% menjadi 5,2%. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Perry turut optimistis bahwa inflasi akan terus terjaga rendah dalam target Bank Indonesia yang sebesar 2,5%±1%. 

    Rupiah juga akan terus dijaga stabil yang sesuai dengan fundamentalnya, serta mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih tinggi sehingga mampu tumbuh hingga 13% pada 2025. 

    Meski penuh dengan optimistis, Perry menyatakan pihaknya terus mewaspadai gejolak global termasuk persoalan geopolitik yang masih terus berlanjut. “Arah kebijakan BI akan terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Perry. 

    Sebagaimana keputusannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan lalu, yang memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Pemangkasan BI Rate maupun pertumbuhan ekonomi disebutkan sejalan dengan masih turunnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah. 

    “Konsumsi rumah tangga lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025). 

    Adapun, pemerintah dalam APBN menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis sebesar 5,2% pada 2025. 

  • Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Lapor LHKPN, Punya Harta Rp5,4 Triliun

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Lapor LHKPN, Punya Harta Rp5,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan seluruh anggota kabinet Prabowo-Gibran telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Komisi anti rasuah itu juga membocorkan anggota kabinet yang memiliki harta hingga Rp5,4 triliun, siapakah dia?

    Berdasarkan penulusuran Bisnis pada laman elhkpn.kpk.go.id pada Selasa (21/1/2025), pejabat yang dimaksud adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri. Istri dari pengusaha Wisnu Wardhana itu tercatat memiliki total keyayaan senilai Rp5,4 triliun atau tepatnya Rp5.435.833.014.169.

    Dalam laporan tersebut, Widiyanti melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai total Rp152,02 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, dengan rincian:

    Tanah dan Bangunan Seluas 3630 m2/3068 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp68,15 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/10 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp18,75 miliar
    Bangunan Seluas 328 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp7,68 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 847 m2/326 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp14,53 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 1340 m2/300 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp22,57 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/30 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp15,91 miliar

    Selain itu, Widiyanti juga melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai total Rp19,46 miliar, yang terdiri dari mobil Mercedes Benz S63 Tahun 2014 senilai Rp2,96 miliar, Toyota Vellfire 3.5 tahun 2011 senilai Rp506 juta, mobil Bentley Continental GT tahun 2011 senilai Rp2,87 miliar hingga mobil Lexus LM350H tahun 2024 senilai Rp2,5 miliar.

    Mantan komisaris emiten sawit PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) ini juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp43.814.169.039, surat berharga Rp5.075.638.855.071, kas dan setara kas Rp67.168.797.235 dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

    “Total harta kekayaan Rp5.435.833.014.169,” papar laporan elhkpn.kpk.go.id.

    Seluruh Anggota Kabinet Telah Lapor LHKPN

    Sebalumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memaparkan, terdapat 124 penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor LHKPN di Kabinet Merah Putih.

    Sebanyak 123 orang dilantik sejak 21 Oktober 2024, dan satu orang baru dilantik pada 6 Desember 2024 yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Adapun, 123 orang pejabat yang wajib lapor itu telah diberikan sekitar tiga bulan untuk menyerahkan kewajiban LHKPN ke KPK. Batas akhir penyerahan LHKPN adalah hari ini, Selasa (21/1/2025). 

    “Menurut data kita, semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi, administrasi saja. Kelengkapan surat kuasa sudah belum, anak istri, matematikanya penjumlahannya ada yang salah apa enggak,” ujarnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Secara terperinci, Pahala menjelaskan bahwa sebanyak 65 dari 123 orang menteri/wakil menteri/kepala atau wakil kepala lembaga setingkat/serta penasihat, utusan dan staf khusus merupakan wajib lapor lama. Artinya, mereka sudah menyerahkan LHKPN pada periode sebelumnya.

    “Kalau dia dulu menteri sudah menyampaikan laporan harta, dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi melaporkan hartanya paling lambat 31 Maret tahun ini. Itu ada 65 orang,” terang Pahala. 

    Sementara itu, terdapat 58 orang anggota kabinet Prabowo yang merupakan wajib lapor baru. Mereka belum pernah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka sama sekali ke KPK.

    Sebanyak 14 dari 58 LHKPN dari wajib lapor baru itu kini sudah tayang dan bisa langsung diakses publik di fitur e-announcement. Sisanya, terang Pahala, dipastikan secara keseluruhan bisa diunggah dan diakses publik dalam satu hingga dua pekan ke depan. 

    “Sesudah itu tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa. Kalau ada harta yang gak dilaporin segala macam itu kita lihat lagi,” ungkapnya. 

    Adapun, Pahala menyebut ada wajib lapor reguler yang melaporkan nilai harta sampai dengan Rp2,6 triliun. Namun, nilai itu masih rendah dari yang dilaporkan oleh wajib lapor baru, yakni sebesar Rp5,4 triliun. 

    “Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi yang baru diangkat itu Rp5,4 triliun,” ungkapnya. 

    Secara rata-rata, papar Pahala, nilai harta yang dilaporkan oleh wajib lapor reguler di Kabinet Prabowo, yakni sebesar Rp187 miliar. Nilainya juga masih lebih rendah dari wajib lapor baru yakni mencapai Rp227 miliar. 

  • Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

    Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi sampai dengan gardu induk yang tersebar di 18 provinsi se-Indonesia. Seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan terbesar ini dilakukan Presiden Prabowo di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin (20/1). Dari 26 pembangkit listrik yang diresmikan, 89 persennya bersumber dari pemanfaatan potensi energi bersih.

    “Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jatigede ini dalam rangka meresmikan kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi. Mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 Gigawatt (GW) sekaligus,” ungkap Presiden Prabowo.

    Secara rinci, proyek yang diresmikan meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 Megawatt (MW) dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kilometer sirkit (kms) dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA). Hadirnya infrastuktur ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pemerataan pasokan listrik, serta mendukung pengembangan sektor industri dan perekonomian daerah.

    Pada peresmian ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi.

    Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” imbuh Prabowo.

    Prabowo juga menekankan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus melakukan transformasi ke energi yang ramah lingkungan, pengembangan energi terus dilakukan dengan berorientasi kepada energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Untuk itu energi sangat vital, kita punya sumber alam yang cukup besar dan kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan,” ujarnya.

    Sementara itu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi secara masif adalah kunci untuk mendukung swasembada energi.

    “(Peresmian ini) dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk melakukan transisi energi dari energi fosil kepada energi baru terbarukan. Dan ini adalah salah satu (proyek ketenagalistrikan) terbesar di dunia yang kita resmikan bersama-sama,” tegas Bahlil.

    Bahlil menambahkan, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, penyediaan energi listrik yang sustainable akan terus digenjot, untuk itu pemerintah terus mendukung pengembangan infrastruktur listrik yang berbasis EBT.

    “Ke depan kita akan menambah 71 GW atau 71.000 MW dengan jaringan kurang lebih sekitar 48 ribu kms, 48 ribu kms itu kalau dia berbanding lurus, kurang lebih sekitar 8.000 km,” imbuh Bahlil.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN berkomitmen penuh untuk menyukseskan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan ini diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berfokus kepada EBT.

    “PLN siap menjalankan penugasan dari pemerintah untuk bisa memberikan akses listrik yang merata untuk seluruh masyarakat. Terlebih dari itu, upaya ini menjadi langkah PLN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah melalui swasembada energi,” kata Darmawan.

    Darmawan juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin baik antara PLN dengan Pemerintah, sehingga tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini dapat diatasi dengan baik.

    “Terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung upaya PLN mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat, sehingga tantangan dan hambatan proyek mampu diselesaikan secara cepat bersama,” imbuh Darmawan.

    Darmawan merinci, 89 persen pembangkit berbasis energi bersih yang diresmikan terdiri dari: PLTA dengan kapasitas total 284 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) 29,98 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 41,52 MW, PLTS 50,25 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 27 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 2.380 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 60 MW.

    “Proyek strategis ketenagalistrikan ini tidak hanya akan memberikan suplai listrik yang andal untuk masyarakat, tetapi juga akan mendukung perekonomian dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru,” pungkas Darmawan.