Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target

    Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu. 

    Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan pagu anggaran MBG senilai Rp71 triliun pada APBN 2025. Dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2025 tersebut, maka salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu menyisakan Rp19,5 triliun. 

    Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono mengeklaim dari realisasi anggaran senilai Rp51,5 triliun itu, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. 

    “Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun,” terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026). 

    Adapun berdasarkan data sampai dengan 7 Januari 2026, MBG telah diterima 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program itu juga telah melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta 789.319 pekerja. 

    Untuk 2026, pemerintah menyiapkan anggaran program MBG senilai Rp335 triliun. Secara umum, realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo sampai dengan 31 Desember 2025 sudah mencapai total Rp805,4 triliun.

    Program-program itu meliputi Program Keluarga Harapan Rp28,7 triliun, PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp27,7 triliun, kartu sembako/BNPT Rp43,3 triliun, BLTS Kesra Rp29,9 triliun, bantuan iuran PBI JKN Rp46,3 triliun, gaji/TPG/TPD No PNS Rp22,2 triliun serta perumahan Rp45,4 triliun. 

    Kemudian, Cek Kesehatan Gratis dan TB serta revitalisasi 32 rumah sakit Rp6,5 triliun, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp6,7 triliun, subsidi nonenergi seperti subsidi KUR dan pupuk Rp96,4 triliun, subsidi/kompensasi energi Rp305,2 triliun, cetak sawah dan optimasi lahan pertanian Rp8,9 triliun serta Bulog dan cadangan pangan Rp22,1 triliun.   

    Selanjutnya, renovasi/revitalisasi sekolah Rp18,9 triliun, bendungan/irigasi/operasi-pemeliharaan sarpras SDA Rp20,1 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp19,1 triliun serta kampung nelayan, pergaraman nasional dan budidaya ikan nila salin Rp2,2 triliun. 

  • Pemerintah Pangkas Produksi Batu Bara ke Level 600 Juta Ton, Efektif Kerek Harga?

    Pemerintah Pangkas Produksi Batu Bara ke Level 600 Juta Ton, Efektif Kerek Harga?

    Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai rencana pemerintah memangkas produksi batu bara menjadi di level sekitar 600 juta ton pada 2026 demi mengerek harga tidak akan bersifat jangka panjang.

    Adapun jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara 2025 yang mencapai 790 juta ton. 

    Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai pemangkasan produksi sebagai salah satu cara untuk mengangkat indeks harga batu bara global. Dengan pemangkasan produksi, diharapkan kondisi pasar batu bara global tidak menjadi over supply.

    “Apakah dengan pemangkasan akan mampu mengerek indeks harga global, saya melihat akan mampu tapi sebatas tidak untuk jangka panjang,” ucap Singgih kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

    Dia menuturkan, peningkatan permintaan importir China dalam mengantisipasi permintaan penambahan coal stockyard  di musim dingin bisa jadi sedikit menaikkan harga batu bara. Namun, tidak akan signifikan menaikkan harga untuk jangka panjang. 

    Singgih mengatakan bahwa untuk jangka panjang dan khususnya kepentingan China maupun India dalam menjaga harga energi bagi kepentingan industri, mereka terus berupaya meningkatkan produksi.

    “Dengan kondisi ini, apalagi China dan India sebagai pasar ekspor terbesar batu bara Indonesia, tentu dengan mengurangi produksi nasional menjadi 600 juta ton di 2026, saya memproyeksikan harga tidak akan naik secara signifikan,” imbuhnya.

    Dia pun menyebut, dapat dipastikan China dan India akan terus berupaya memainkan dan mengelola agar harga batu bara tidak akan naik tajam. Hal ini bakal dilakukan untuk kepentingan menjaga biaya energi dalam menggerakkan sektor energi.

    Singgih menambahkan bahwa pemangkasan produksi batu bara tahun ini jangan sampai mengganggu kebutuhan dalam negeri. Apalagi, dengan pemangkasan produksi tentunya persentase kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) harus naik.

    “Dan yang harus dijaga  keamanan pasokan batu bara di dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan kelistrikan umum tetap terjaga,” kata Singgih.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, pemangkasan produksi batu bara berpotensi mempengaruhi harga jika dilakukan konsisten.

    Namun, dampaknya terbatas karena harga batu bara juga sangat dipengaruhi permintaan global, khususnya dari China dan India, serta pasokan negara lain.  

    “Jadi benar ini bisa jadi upaya mengerek harga, tetapi kebijakan ini lebih bersifat upaya mempengaruhi harga [price support], bukan sebagai penentu utama harga,” kata Bisman.

    Dia berpendapat, bagi pengusaha, sisi positifnya margin bisa membaik jika harga naik. Namun, sebaliknya volumenya bisa turun. 

    Sementara bagi negara, harga yang lebih stabil mendukung PNBP dan penerimaan ekspor. 

    “Ruginya ada risiko penurunan setoran jika pemangkasan produksi terlalu besar,” ucap Bisman mengingatkan.

  • LippoLand Luncurkan Hunian Baru di Proyek 400 Ha

    LippoLand Luncurkan Hunian Baru di Proyek 400 Ha

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) melalui LippoLand meluncurkan proyek hunian baru di kawasan Park Serpong seluas 400 hektare (Ha).

    CEO LippoLand David Iman Santosa menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen melanjutkan pengembangan proyek skala kota Park Serpong. Salah satunya melalui peluncuran produk hunian yang terjangkau bertajuk Wonder Collection.

    “Park Serpong kami rancang sebagai kota yang dinamis, inklusif, dan relevan bagi berbagai segmen masyarakat. Kehadiran Wonder Collection menjadi bagian dari upaya kami menghadirkan hunian berkualitas dengan desain menarik dan harga yang tetap terjangkau,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (8/1/2026)

    Wonder Collection berlokasi di klaster terbaru dengan konsep perencanaan kawasan yang matang. Koleksi ini menghadirkan fasad baru yang modern, sekaligus dilengkapi dengan french balcony yang terinspirasi dari The Peninsula Beverly Hills. Hotel mewah bintang 5 di Beverly Hills, California, tersebut memberikan pencahayaan alami lebih optimal serta sentuhan estetika Scandinavian modern.

    Wonder Collection terdiri dari beragam tipe hunian baru, yaitu Bronze Beverly Livin, Silver Beverly Livin, Urban Beverly Livin, TreeTops Beverly Livin, Gold Beverly Livin, dan GoldTops Beverly Livin.

    Menurut David Iman Santosa, dengan rentang harga mulai dari Rp300 jutaan hingga Rp900 jutaan, Wonder Collection menjadi pilihan menarik bagi berbagai kalangan pasangan muda, maupun keluarga.

    Dengan konsep hunian yang semakin variatif, fasilitas kawasan yang lengkap, serta harga yang kompetitif, Wonder Collection Park Serpong berpotensi melanjutkan tren positif penjualan Park Serpong dalam waktu dekat.

    Park Serpong, kota baru seluas 400 hektar yang dikembangkan oleh PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) melalui LippoLand. Seiring waktu, LippoLand juga terus memperkuat Park Serpong dengan berbagai fasilitas penunjang gaya hidup modern dan berkualitas.

    LippoLand bersama Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) telah resmi meluncurkan Lentera National – Park Serpong, sekolah K–12 (TK–SMA) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2026.

    Sekolah ini dirancang untuk menampung hingga 1.500 siswa dan akan dikembangkan dalam tiga tahap, lengkap dengan ruang kelas modern, laboratorium sains dan komputer, fasilitas seni dan olahraga, serta ruang ibadah dan komunitas.

    Selain itu, kebutuhan gaya hidup CityZen Park Serpong juga didukung dengan kehadiran Park Serpong Beach Club, fmx minimarket, serta berbagai tenant kuliner yang akan segera hadir, seperti Nasi Kapau Pangeran Mudo, Solaria, dan lainnya.

    Hingga akhir 2025, lebih dari 12.000 unit hunian Park Serpong telah terjual, mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk tinggal dan berinvestasi di kawasan ini.

    Sejak berkiprah pada pertengahan 1980-an, LippoLand telah membangun lima kota mandiri—Lippo Village, Lippo Cikarang Cosmopolis, Tanjung Bunga Makassar, Holland Village Manado dan Park Serpong—serta mengembangkan 12 proyek berskala besar seperti Kemang Village, The St. Moritz dan Millenium Village.

    Lebih dari 10.000 unit telah berhasil dipasarkan dan lebih dari 55.000 unit properti dikelola oleh LippoLand. Salah satu proyek ikoniknya adalah San Diego Hills Memorial Park, taman pemakaman modern yang mengusung konsep lanskap asri dengan fasilitas lengkap seperti kapel, gedung konvensi dan restoran.

  • Anjlok! Pasokan Apartemen di Jakarta Cuma 2.200 Unit Sepanjang 2025

    Anjlok! Pasokan Apartemen di Jakarta Cuma 2.200 Unit Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pasar apartemen di Jakarta mencatatkan penurunan pasokan unit baru yang signifikan sepanjang 2025. Terbatasnya suplai ini disinyalir terjadi akibat banyaknya pengembang yang memilih untuk menunda jadwal serah terima unit.

    Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, jumlah hunian vertikal yang masuk ke pasar hanya menyentuh angka 2.200 unit. Realisasi tersebut merosot hingga 50% dibandingkan total pasokan apartemen pada 2024 di kisaran 4.000 unit.

    “Sepanjang tahun 2025 itu hanya sekitar 2.200 unit yang masuk pasar, atau hampir separuhnya jika dibandingkan dengan tahun 2024,” ujar Ferry dalam paparan risetnya, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Ferry menjelaskan bahwa fenomena seretnya pasokan ini dipicu oleh realitas lapangan di mana banyak proyek yang semula dijadwalkan rampung pada akhir tahun justru terpaksa mundur ke 2026. Meski demikian, minimnya unit baru ini justru memberikan napas bagi pasar agar tidak kebanjiran stok berlebih (oversupply).

    Kendati demikian, Ferry menilai kondisi pasar apartemen di Jakarta secara umum mulai menunjukkan tren yang relatif stabil. Kendati belum mencapai fase ledakan permintaan (booming), pasar tidak lagi berada dalam tekanan yang dalam seperti periode sebelumnya.

    “Pasar apartemen Jakarta sepanjang 2025 bisa dibilang sudah berangsur stabil. Bukan booming, tapi juga tidak tertekan. Statusnya saat ini bisa dibilang moderat,” imbuhnya.

    Insentif PPN DTP Belum Optimal Dongkrak Penjualan Apartemen

    Meski pemerintah resmi memperpanjang diskon PPN beli rumah atau PPN DTP 100% hingga Desember 2026, efektivitas stimulus fiskal ini dinilai masih lesu diserap oleh pasar apartemen.

    Ferry mengungkapkan, interval kebijakan yang hanya berlaku per satu tahun anggaran dinilai menjadi faktor utama penyebab minimnya efektivitas penyerapan insentif PPN DTP. Sehingga, menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan konsumen apartemen. 

    “Di sektor apartemen, kebijakan ini seolah tidak memberikan pengaruh. Kendalanya adalah PPN DTP selalu dikeluarkan dan diperpanjang setiap tahun, sehingga bukan menjadi aturan yang memberikan kepastian jangka panjang,” kata Ferry.

    Dia menjelaskan, PPN DTP mensyaratkan unit properti harus dalam kondisi siap serah terima (ready stock). Masalahnya, pembangunan proyek apartemen membutuhkan waktu konstruksi rata-rata hingga 3 tahun sejak perencanaan hingga unit siap dihuni. 

    Sejalan dengan hal itu, interval peraturan yang hanya setahun sekali membuat pengembang enggan memacu produksi stok secara masif karena khawatir insentif tersebut tidak lagi berlaku saat proyek rampung. 

  • Pasokan Gas Ketat, Bahlil Sebut RI Hampir Impor 40 Kargo LNG

    Pasokan Gas Ketat, Bahlil Sebut RI Hampir Impor 40 Kargo LNG

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah sempat hampir mengizinkan impor liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair pada awal 2025. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena dinilai pasokan gas dalam negeri masih memadai. 

    Bahlil mengatakan pada awal tahun lalu terjadi dinamika tinggi yang membuat kebutuhan gas domestik melonjak, sementara pasokan mulai ketat karena telah terkontrak untuk pembeli luar negeri. 

    “Ada keinginan impor kurang lebih sekitar 40 kargo LNG di awal tahun tapi berkat kerja keras kita semua di tahun 2025 tidak ada kita melakukan impor gas,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (8/1/2025). 

    Dalam paparannya, Bahlil menerangkan lifting gas bumi pada 2025 mencapai rata-rata 951.800 boepd atau lebih rendah dari target APBN 2025 yang dipatok mencapai 1,005 juta boepd. 

    “Jadi seluruh produksi kita sebagian kita pakai untuk dalam negeri sebagiannya kita ekspor,” ujarnya. 

    Dia menerangkan kondisi produksi gas berbeda dengan minyak. Produksi gas harus selaras dengan permintaan pasar. Pasalnya, gas tidak dapat disimpan terlalu lama.

    Adapun, dalam hal pemanfaatan gas, Bahlil menyebut, dari total produksi gas 5.600 BBtud, sebanyak 69% atau 3.908 BBtud telah dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan sianya 31% atau 1.691 BBtud diekspor. 

    “Dari 69% [konsumsi domestik] itu adalah [untuk] hilirisasinya 37%,” tuturnya. 

    Sementara itu, Bahlil memastikan pasokan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair untuk kebutuhan domestik telah diamankan hingga semester I/2026. 

    Bahlil mengatakan untuk memenuhi kebutuhan LNG tahun ini dibutuhkan strategi mendalam agar tidak mengganggu neraca komoditas migas. 

    “Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa konsumsi, pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi, sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] karena mereka butuh off taker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor,” kata Bahlil dalam kesempatan terpisah. 

    Untuk itu, pada tahun ini setiap dua bulan sekali, pihaknya melakukan penyesuaian dengan skema pengalihan ekspor LNG untuk kebutuhan domestik. Dia menyebut langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Arahan yang dimaksud mencakup kedaulatan energi yang mengurangi ketergantungan pada impor. Alhasil, hingga saat ini keran impor untuk LNG tidak dibuka. Prabowo juga mengamanahkan untuk memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk kepentingan negara. 

  • Lengkap! Ini Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi versi Kemnaker

    Lengkap! Ini Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi versi Kemnaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis daftar upah minimum provinsi (UMP) 2026 di seluruh Indonesia.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berujar bahwa penetapan UMP 2026 di 38 provinsi itu menggunakan formula penghitungan upah minimum yang baru.

    Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan regulasi pengupahan anyar berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

    Beleid itu memperluas rentang indeks tertentu atau alfa dari 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9, yang dikalikan pertumbuhan ekonomi dan ditambah dengan tingkat inflasi dalam formula UMP.

    Menaker Yassierli pun berharap agar penghitungan baru ini mampu menciptakan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

    “Memastikan upah minimum tak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di tingkat lokal,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (8/1/2026).

    Menilik pengumuman di laman Instagram Kemnaker, UMP 2026 tertinggi dicatatkan oleh DKI Jakarta dengan besaran Rp5.729.876. Angka tersebut naik 6,17% dari UMP tahun sebelumnya senilai Rp5.396.761.

    Sementara itu, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan besaran UMP paling rendah tahun ini, yakni Rp2.317.601. Besaran ini meningkat sekitar 5,77% dari UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.191.232.

    Terbaru, Aceh akhirnya menetapkan UMP 2026 senilai Rp3.932.552 usai pembahasan yang sempat terhambat situasi bencana pada penghujung 2025. Besaran ini naik 6,7% dari UMP 2025 yang senilai Rp3.685.616.

    Berikut daftar lengkap UMP 2026 di 38 provinsi:

    Aceh: Rp3.932.552

    Sumatra Utara: Rp3.228.949

    Sumatra Barat: Rp3.182.955

    Riau: Rp3.780.495

    Jambi: Rp3.471.497

    Sumatra Selatan: Rp3.942.963

    Bengkulu: Rp2.827.250

    Lampung: Rp3.047.734

    Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000

    Kepulauan Riau: Rp3.879.520

    DKI Jakarta: Rp5.729.876

    Jawa Barat: Rp2.317.601

    Jawa Tengah: Rp2.327.386

    DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495

    Jawa Timur: Rp2.446.880

    Banten: Rp3.100.881

    Bali: Rp3.207.459

    Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861

    Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898

    Kalimantan Barat: Rp3.054.552

    Kalimantan Tengah: Rp3.686.138

    Kalimantan Selatan: Rp3.725.000

    Kalimantan Timur: Rp3.762.431

    Kalimantan Utara: Rp3.775.243

    Sulawesi Utara: Rp4.002.630

    Sulawesi Tengah: Rp3.179.565

    Sulawesi Selatan: Rp3.921.088

    Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496

    Gorontalo: Rp3.405.144

    Sulawesi Barat: Rp3.315.934

    Maluku: Rp3.334.490

    Maluku Utara: Rp3.510.240

    Papua Barat: Rp3.841.000

    Papua: Rp4.436.283

    Papua Tengah: Rp4.285.848

    Papua Pegunungan: Rp4.508.714

    Papua Selatan: Rp4.508.100

    Papua Barat Daya: Rp3.766.000

  • Belanja Kementerian/Lembaga 129,3% dari APBN hingga Akhir 2025, Ini Penyebabnya

    Belanja Kementerian/Lembaga 129,3% dari APBN hingga Akhir 2025, Ini Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan ekspansi fiskal sebagaimana terlihat dari belanja negara khususnya untuk kementerian/lembaga (K/L) pada akhir 2025. Realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 129,3% terhadap APBN. 

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa belanja negara secara umum terealisasi sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari yang ditetapkan pada UU APBN yakni Rp3.621,3 triliun. Pemerintah pusat membelanjakan anggarannya Rp2.602,3 triliun atau 96,3% serta transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp849 triliun atau 92,3%. 

    Pada belanja pemerintah pusat, belanja K/L terealisasi Rp1.500,4 triliun atau melampaui yang ditetapkan APBN yaitu Rp1.160,1 triliun. Realisasinya mencapai 129,3%. Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp1.102 triliun atau hanya 71,5% dari UU APBN. 

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa terjadi peningkatan signifikan pada belanja pada akhir tahun. Sebab, apabila dibandingkan dengan belanja K/L sampai dengan akhir November 2025, realisasinya baru mencapai Rp1.110,7 triliun. Artinya, ada peningkatan belanja sekitar Rp389 triliun lebih di K/L pada akhir tahun. 

    “Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua dia, ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan prioritas, termasuk belanja non K/L menjadi K/L, kalau belanja non K/L bergeser menjadi belanja K/L karena biasanya ada cadangan-cadangan. Seperti bencana itu cadangan, kalau terjadi bencana dia berpindah menjadi belanja kementerian/lembaga,” terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026). 

    Menurut Suahasil, dinamika belanja pemerintah, termasuk penerimaan, tahun lalu dipengaruhi berbagai hal. Mulai dari efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 senilai Rp306 triliun pada Januari, pengalihan PNBP asal dividen BUMN ke Danantara pada Februari, penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS) dan lain-lain. 

    Atas berbagai tantangan dimaksud, pemerintah pun menggelontorkan stimulus ekonomi di setiap kuartalnya. Dari APBN, stimulus kuartal I yang digelontorkan senilai Rp33 triliun, kemudian berlanjut Rp24,4 triliun (kuartal II), Rp15,6 triliun (kuartal III) dan Rp37,4 triliun (kuartal IV). Pada akhir tahun pula terjadi bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sehingga pemerintah menambah belanja K/L terkait. 

    Adapun belanja negara kumulatif sampai dengan akhir tahun itu Rp3.451,4 triliun, terang Suahasil, diyakini bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025. 

    “Kami pahami bahwa nanti efek belanja ini nanti akan memiliki efek ke pertumbuhan ekonomi  kuartal IV,” terang mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu.

    Pertumbuhan Ekonomi

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada kuartal IV/2025. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun sebesar 5,2% dipastikan tidak tercapai.

    Purbaya merinci bahwa laju produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren fluktuasi sepanjang tahun. Tercatat, ekonomi RI tumbuh 4,87% pada kuartal I/2025, kemudian berakselerasi menjadi 5,12% pada kuartal II/2025, sebelum akhirnya sedikit tertahan di level 5,04% pada kuartal III/2025.

    “Mungkin di triwulan [IV/2025] juga di atas 5% ya, kira-kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji saya [5,6% ke atas], tapi lumayan lah masih lebih tinggi dari triwulan-triwulan sebelumnya,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu , Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025. Kendati demikian, jika angka 5,45% yang disampaikan Purbaya benar maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ‘hanya’ mencapai 5,12% atau di bawah target APBN 2025 yang dipatok 5,2%.

    Meski demikian, Purbaya mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya, menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.

    Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid. “Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik,” katanya.

  • Bos BGN Klaim MBG Jangkau 55,1 Juta Penerima, Lampaui Populasi Korsel

    Bos BGN Klaim MBG Jangkau 55,1 Juta Penerima, Lampaui Populasi Korsel

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat, lebih banyak dibanding jumlah penduduk Korea Selatan yang mencapai 51,5 juta jiwa.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan MBG telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat dengan 19.188 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 31 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan 6 Januari 2025, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu baru menjangkau 570.000 penerima manfaat dengan 190 SPPG.

    “Karena 55,1 juta [penerima manfaat] itu sudah melebihi penduduk Korea Selatan. Korea Selatan kan hanya 51,5 [juta penduduk], sehingga kita sudah bisa memberi makan satu negara sebesar Korea Selatan,” kata Dadan dalam konferensi pers Capaian 1 Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026, dikutip dari YouTube Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Kamis (8/1/2026).

    Selain itu, Dadan menuturkan, jika dibandingkan dengan Australia, jumlah penerima MBG tersebut setara dengan dua kali populasi negara tersebut, yang sekitar 27 juta jiwa.

    Dia menyampaikan program MBG menargetkan intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah sampai usia 18 tahun.

    Hingga awal Januari 2026, Dadan menambahkan jumlah SPPG sudah mencapai 19.800, meski kegiatan operasional serentak baru dilakukan oleh 19.188 SPPG.

    “Harus Anda ketahui bahwa 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sekarang sudah operasional, pembangunannya 100% dibiayai oleh masyarakat,” ujarnya.

    Dadan menjelaskan untuk proses operasional satu SPPG, dari pembentukan hingga dana masuk rekening membutuhkan waktu sekitar 5–8 hari, sehingga SPPG yang terbentuk pada Januari 2026 akan mulai beroperasi pada sesi kedua.

  • Bahlil Hitung Rentang Bea Keluar Batu Bara, Mekanisme Berjenjang

    Bahlil Hitung Rentang Bea Keluar Batu Bara, Mekanisme Berjenjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih melakukan perhitungan terkait bea keluar untuk batu bara.

    Pengenaan tarif bea keluar itu bakal diterapkan pada 2026 dengan mekanisme berjenjang. Adapun, usulan tarif yang mengemuka dari Kementerian Keuangan berada pada kisaran 5%-11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

    Terkait hal itu, Bahlil mengatakan, pihaknya turut membuat perhitungan. Dia mengatakan, masih mengkaji pada level harga berapa bea keluar batu bara dikenakan sebesar 5% maupun 11%.

    “Kementerian ESDM sedang menghitung range. Misalnya, harga US$100–US$150 [per ton] dikenakan berapa, di atas US$150 dikenakan berapa,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/11/2025).

    Menurut Bahlil, perhitungan itu juga bakal dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Dia juga menegaskan, pengenaan bea keluar bakal dilakukan secara adil baik untuk pengusaha maupun negara.

    “Ini akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai pajaknya terlalu berat sehingga pengusaha tidak bisa bekerja. Tapi kalau pengusaha untung, wajib bayar pajak. Harus fair,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif yang mengemuka berada pada kisaran 5% hingga 11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

    “Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025).

    Purbaya memerinci bahwa tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% jika harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

    Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha.

    “Jadi, saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya karena sebagian juga masih ada yang protes. Kita mungkin akan rataskan [rapat terbatas] ke depan,” jelasnya.

  • Viral di Medsos Susu UHT Langka di Indomaret Cs, BGN: Stok Ada, Justru Laku Keras

    Viral di Medsos Susu UHT Langka di Indomaret Cs, BGN: Stok Ada, Justru Laku Keras

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kelangkaan susu UHT yang ramai diperbincangkan di media sosial X.

    Pasalnya, warganet mengeluhkan tidak tersedianya susu UHT kemasan di media sosial X. Dalam unggahan foto tersebut tertulis bahwa pasokan produk susu UHT tengah terkendala dari pemasok. Alhasil, ritel tersebut membatasi pembeli membeli susu tersebut. 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, stok susu UHT kemasan tetap tersedia di sejumlah gerai ritel modern. Tidak ada pembatasan pembelian.

    Salah satu pegawai di Indomaret, Parung Panjang, Jawa Barat mengatakan bahwa para Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli susu UHT dengan volume jumbo, terutama saat malam hari.

    “Sudah sebulan yang lalu [SPPG membeli susu UHT kemasan], kemarin belanja sampai Rp2 juta. Beli yang dus isi 1 liter sama yang [ukuran] kecil. Datangnya malam, itu yang dari Griya kalau nggak salah [SPPG],” katanya saat ditemui Bisnis, Kamis (8/1/2026).

    Tak jauh dari sana, pantauan Bisnis di Alfamart, Parung Panjang, Jawa Barat juga terdapat susu UHT kemasan. Pegawai di ritel tersebut menyebut kadang kala stok susu kosong meski tak tahu apa penyebabnya.

    Senada, stok susu UHT kemasan juga terpampang di rak salah satu gerai Alfamart Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Menanggapi hal itu, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan stok susu UHT di ritel modern masih tersedia. Dia menilai para SPPG yang membeli susu UHT kemasan di gerai ritel justru memberikan efek berganda.

    “Ya benar kan ada stok [susu UHT di ritel], ya nggak langka? Kalau malam dibeli [SPPG] kan senang dong tokonya jadi laku, kalau laku pabriknya nambah volume, berarti tenaga kerjanya tambah,” ujar Nanik kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

    Nanik menjelaskan, susu UHT saat ini memang menjadi salah satu komponen dalam program MBG. Kendati demikian, dia menyatakan BGN sebenarnya lebih mengutamakan penggunaan susu segar. Namun, keterbatasan distribusi dan risiko keamanan pangan membuat susu segar belum bisa digunakan secara luas.

    “Sebenarnya kami maunya susu segar, tetapi susu segar kalau mau didistribusikan kita terbentur pada waktu, misalnya tidak boleh lebih 3–4 jam di suhu ruangan, artinya harus dalam kondisi dingin. Nah ini kalau nggak demikian, susunya rusak dan malah bisa keracunan anak-anak,” jelasnya.

    Selain persoalan distribusi, Nanik menuturkan keterbatasan produksi susu segar dalam negeri juga menjadi faktor utama.

    Dia menjelaskan, tidak semua wilayah memiliki peternakan sapi perah. Di sisi lain, distribusi dari daerah sentra produksi membutuhkan infrastruktur logistik yang belum merata.

    Menurut Nanik, saat ini produksi susu segar nasional baru mencapai sekitar 1 juta liter per tahun. Jika dikemas, jumlah tersebut setara dengan sekitar 8 juta kemasan. Angka itu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan MBG secara nasional.

    “Kalau dibagi per SPPG dapatnya 2.700 SPP itu hanya satu kali. Kita sekarang 19.188 SPP, berarti kan ada 17.000 SPPG yang tidak bisa terpenuhi, itu pun dengan asumsi sekali diberi dalam setahun,” ungkapnya.

    Untuk itu, BGN membuka peluang penggunaan susu segar, khususnya jika peternak lokal mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menyediakan sistem pengemasan serta distribusi yang aman.