Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Purbaya Pastikan Peruri Masih Terlibat di Proyek Pita Cukai, Tapi..

    Purbaya Pastikan Peruri Masih Terlibat di Proyek Pita Cukai, Tapi..

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tetap akan melibatkan PT Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri dalam pengadaan pita cukai rokok.

    Kabar ini sekaligus membantah adanya kemungkinan penunjukkan vendor baru dalam pengadaan pita cukai. “Masih Peruri lagi ke depan, belum ada,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Kendati membantah, Purbaya tidak menampik mengenai kemungkinan kerja sama antara Peruri dengan perusahaan lain. Apalagi spesifikasi pita cukai yang bakal diterapkan ke depan jauh lebih canggih dan dibuat lebih presisi. 

    “Cuma dikerjasamakan dengan satu perusahaan kalau jadi ya. Ada coding yang lebih canggih dari yang ada sekarang,” imbuhnya.

    Adapun, Purbaya sebelumnya mengisyaratkan ada vendor baru dalam proyek pengadaan pita cukai. Pernyataan Purbaya itu muncul pasca adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengkritisi kinerja Bea Cukai dan pajak. 

    Purbaya menyebut adik Presiden Prabowo itu setidaknya mengusulkan otomatisasi dua sistem penerimaan yakni cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok dan pajak perdagangan luar negeri. 

    Otomatisasi CHT itu melalui pengawasan atau monitoring produksi rokok secara digital. Purbaya mengakui sudah melihat sistem digitalisasi yang akan digunakan olehnya. Dia menyebut sistem tersebut bakal diadakan dari pihak ketiga alias vendor dan masih dinegosiasi untuk harganya. 

    “Tinggal masalah negosiasi harganya, jangan kemahalan gitu biar murah dikit lah. Jadi nanti rokok langsung dimonitor sama alat itu. Langsung masuk ke sistem keuangan di Bea Cukai,” ungkapnya. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengungkap nantinya sistem itu akan dibekali kode khusus untuk pengenaan cukai rokok tersebut. Kode itu akan memungkinkan pengawasan secara digital dan lebih mudah bahkan melalui aplikasi. 

    “Yang saya harapkan dengan itu berjalan, nanti pendapatan cukai rokoknya akan naik, dan pada saat yang sama kami berhasil juga di lapangannya. Lebih gampang. Itu sedang dalam tahap negosiasi harganya,” terang Purbaya.

    Adapun mengenai otomatisasi pajak, mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu juga sedang mempelajari peluang untuk mendigitalisasi pajak perdagangan luar negeri. Namun, dia belum menjelaskan secara spesifik terkait dengan digitalisasi dimaksud. 

    Hanya saja, dia mengakui sistem pengawasan secara digital untuk pajak ini lebih sulit diterapkan apabila dibandingkan dengan pengawasan produksi rokok. 

    “Digitalisasi pajak yang perdagangan ke luar negeri, itu sedang kami pelajari. Cuma kelihatannya sih yang itu agak berat, karena sistemnya belum siap, yang ditawarkan oleh vendornya,” ujar Menkeu lulusan ITB itu.

  • KRL Baru CLI 225 Mulai Beroperasi di Lintas Bogor, Cek Jadwalnya!

    KRL Baru CLI 225 Mulai Beroperasi di Lintas Bogor, Cek Jadwalnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter resmi mengoperasikan dua rangkaian KRL baru seri CLI-225 produksi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA untuk lintas Bogor, mulai hari ini, Selasa (16/12/2025). 

    Direktur Utama KAI Commuter Mochamad Purnomosidi menyampaikan bahwa pengoperasian sarana KRL baru ini dilakukan setelah sertifikasi kelayakan dan keselamatan diperoleh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

    “Mulai Selasa, 16 Desember 2025, KAI Commuter mulai melaksanakan pengoperasian secara reguler sarana KRL baru CLI-225 produksi PT INKA pada lintas Bogor,” jelas Purnomosidi melalui keterangan resmi, Selasa (16/12/2025). 

    Pada tahap awal, sarana KRL baru tersebut akan dioperasikan pada TS loop 20 dan TS loop 22 relasi Depok/Bogor—Manggarai/Jakarta Kota. Secara total sebanyak delapan perjalanan per harinya akan dilayani dengan sarana KRL CLI-225 pada lintas tersebut. 

    Purnomosidi mengatakan, pengoperasian sarana KRL baru ini menjawab harapan masyarakat untuk optimalisasi layanan Commuter Line Jabodetabek dan sebagai pengganti rangkaian sarana KRL yang sudah masuk masa konservasi. 

    Alhasil, kini KAI Commuter mengelola sebanyak 100 rangkaian KRL dengan sebanyak 1.064 unit kereta tiap harinya. Jumlah tersebut untuk memenuhi jadwal perjalanan sebanyak 1.063 perjalanan di seluruh lintas layanan.

    Untuk diketahui, nomor seri KRL CLI-225 ini lanjutan penomoran seri dari pengoperasian sarana KRL baru sebelumnya yaitu CLI-125. 

    CLI merupakan akronim dari Commuter Line Indonesia, sedangkan angka 1 atau 2 menunjukkan sarana KRL baru generasi pertama dan generasi kedua yang dimiliki KAI Commuter, dan angka 25 merupakan tahun pabrikasi sarana KRL tersebut.

    Penampakan KRL seri baru CL1 225 buatan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA yang resmi beroperasi untuk Lintas Bogor, Selasa (16/12/2025)/Dok. Istimewa.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Allan Tandiono menyampaikan, pihaknya berkomitmen penuh untuk memastikan aspek keselamatan dan kelaikan operasional setiap sarana perkeretaapian di Indonesia, termasuk KRL baru produksi dalam negeri ini. 

    Allan menjelaskan bahwa penambahan sarana KRL merupakan bagian dari strategi peningkatan kapasitas layanan Commuter Line Jabodetabek yang terus berkembang. 

    DJKA telah mendampingi dan melakukan sertifikasi terhadap berbagai penambahan sarana, baik impor maupun sarana produksi dalam negeri hasil karya INKA. 

    Dia menegaskan bahwa dua rangkaian KRL CLI-225 telah melalui rangkaian pengujian menyeluruh, mulai dari uji statis hingga uji dinamis dengan jarak tempuh lebih dari 4.000 kilometer. 

    Seluruh proses pengujian tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri, serta diawasi langsung oleh DJKA.

    “Ini jaminan bahwa sarana KRL CLI-225 ini aman, nyaman, andal, dan layak dioperasikan untuk angkutan penumpang Commuter Line Jabodetabek. Ini juga merupakan wujud sinergi yang baik antara regulator, operator, dan industri manufaktur dalam negeri,” tegasnya.

    Pada awal pengoperasian sarana KRL CLI 225 baru ini, KAI Commuter akan tetap didampingi oleh tim dari INKA dalam operasional sehari-harinya

    Berikut Jadwal Keberangkatan CLI 225 di Lintas Bogor: 

    No.1021 Bogor—Manggarai, pukul 09.12 WIB

    No.1022 Manggarai—Bogor, pukul 10.28 WIB

    No.1299 Bogor—Jakarta Kota, pukul 11.42 WIB

    No.1296 Jakarta Kota—Bogor, pukul 13.24 WIB

    No.1251 Bogor—Jakarta Kota, pukul 09.07 WIB

    No.1248 Jakarta Kota—Bogor, pukul 10.49 WIB

    No.1027 Bogor—Manggarai, pukul 12.25 WIB

    No. 1028 Manggarai—Bogor, pukul 13.36 WIB

  • Tok! Prabowo Resmi Teken Aturan Kenaikan UMP 2026, Ini Formulanya

    Tok! Prabowo Resmi Teken Aturan Kenaikan UMP 2026, Ini Formulanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, yang menjadi dasar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2025) malam.

    “Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli.

    Menurutnya, proses penyusunan PP Pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Presiden.

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah minimum adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

    Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

    “Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023,” ujar Yassierli.

    Selain itu, perhitungan kenaikan upah minimum disebutnya akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur.

    Menurut Yassierli, PP Pengupahan tersebut juga mengatur bahwa gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

    Kemudian, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

    Pemerintah pusat memberikan batasan khusus bahwa gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025.

    “Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” pungkas Yassierli.

  • Penduduk IKN Tembus 147.427 Jiwa hingga Akhir 2025

    Penduduk IKN Tembus 147.427 Jiwa hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap total penduduk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mencapai 147.427 jiwa hingga akhir 2025. Potret tersebut didapatkan dari hasil Pendataan penduduk IKN (PPIKN) 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa total 147.427 jiwa penduduk IKN itu terdiri atas 43.293 rumah tangga.

    “Penduduk IKN saat ini di wilayah delineasi IKN tercatat sebanyak 147.427 jiwa atau sebanyak 43.293 rumah tangga,” jelasnya dalam agenda Penyerahan Produk Kerja Sama PPIKN 2025 di Kantor BPS, di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Dalam penjelasannya, terdapat empat desa dengan konsentrasi penduduk paling tinggi, di antaranya Desa Samboja Kuala, Desa Muara Jawa Ulu, Desa Muara Jawa Pesisir, dan Desa Telemow. Adapun, empat desa tersebut memiliki kepadatan penduduk mencapai lebih dari 400 orang per kilometer persegi.

    Selanjutnya, imbuh Amalia, jika dilihat berdasarkan generasi, dari total sekitar 147.427 jiwa, penduduk IKN didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial yang mencapai lebih dari setengah populasi Ibu Kota Nusantara.

    “Komposisi ini menunjukkan bahwa IKN memiliki potensi penduduk produktif yang besar untuk mendukung pembangunan kota baru yang modern dan dinamis,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi yang akan terjadi di IKN menjadi 1,5 juta hingga 1,6 juta jiwa pada 2035.

    Sementara itu, jumlah penduduk IKN diprediksi akan terus bertambah dan tembus hingga 2 juta jiwa pada 2045. 

  • Prospek Obligasi Korporasi Menguat, MI Racik Strategi Investasi

    Prospek Obligasi Korporasi Menguat, MI Racik Strategi Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Daya tarik pasar modal Indonesia meningkat seiring menguatnya prospek pasar obligasi korporasi dan pasar saham dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah dua pilihan instrumen tersebut, manajer investasi kian cermat meracik strategi guna memperoleh imbal hasil optimal bagi investor.

    Head of Fixed Income Sinarmas Asset Management Fikri Syuhada menilai obligasi korporasi memiliki prospek yang menarik pada tahun mendatang. Instrumen ini dipandang sebagai sarana diversifikasi portofolio dari pasar saham yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

    Menurut Fikri, Sinarmas Asset Management berencana meningkatkan porsi obligasi korporasi dalam portofolio investasinya. Obligasi korporasi dinilai memiliki durasi yang relatif pendek serta imbal hasil (kupon) yang lebih tinggi dibandingkan surat berharga negara (SBN), sehingga dinilai lebih tahan terhadap volatilitas pasar.

    Meski demikian, peningkatan porsi obligasi korporasi tetap mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain ketersediaan instrumen di pasar dan keseimbangan antara imbal hasil dan risiko kredit.

    “Porsi obligasi korporasi masih dapat ditingkatkan dalam portofolio reksa dana kami. Namun, peningkatan ini akan mempertimbangkan faktor ketersediaan instrumen pasar, keseimbangan optimal antara yield dan risiko kredit, hingga batasan komposisi produk,” kata Fikri kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

    Di sisi lain, Sinarmas Asset Management tetap memasukkan saham dalam racikan portofolio. Menurut Fikri, reksa dana campuran dengan porsi saham berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar seiring berlanjutnya kebijakan domestik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

    Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai bahwa di tengah tren positif pasar obligasi korporasi, sejumlah risiko masih membayangi penerbitan surat utang baru. Untuk menyiasati kondisi tersebut, Panin Asset Management menerapkan strategi alokasi yang berbeda pada setiap produk reksa dananya.

    Pada reksa dana Panin Gebyar Indonesia 2, Panin mengalokasikan 100 persen dana pada obligasi pemerintah. Adapun Panin Dana Utama Plus 2 menempatkan 10–30 persen pada obligasi korporasi dan sisanya pada obligasi pemerintah. Sementara itu, Panin Dana Pendapatan Berkala mengalokasikan 30–50 persen pada obligasi korporasi, dan Panin Dana Pendapatan Utama menempatkan 40–70 persen dananya pada obligasi korporasi.

    “Secara rasio, akan berada dalam range itu. Peningkatan bobot misalnya dari 40 ke 50% itu lebih jika ada penawaran yang menarik atau valuasi yang murah pada obligasi pemerintah,” kata Rudiyanto kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

    Meski prospeknya positif, penerbitan obligasi korporasi dinilai tidak selalu membawa sentimen menguntungkan. Salah satu risikonya adalah potensi penurunan kupon obligasi baru seiring tren penurunan suku bunga acuan.

    Pandangan serupa disampaikan Fikri. Ia menilai, tren penurunan suku bunga berpotensi mendorong capital gain dari kenaikan harga obligasi, namun sekaligus memunculkan risiko reinvestment. “Namun hal ini menimbulkan risiko reinvestment di mana sulit mencari instrumen pengganti dengan kupon setara atau lebih tinggi saat obligasi jatuh tempo,” katanya.

    _________ 

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Pemerintah Kirim 16.000 Tabung LPG 3 kg Tambahan ke Banda Aceh

    Pemerintah Kirim 16.000 Tabung LPG 3 kg Tambahan ke Banda Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 16.000 tabung ke Aceh. Hal ini memastikan keandalan pasokan energi bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut. 

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menjamin ketersediaan energi tetap aman di tengah masa tanggap darurat.

    “Pertamina akan menambahkan pasokan 16.000 tabung LPG subsidi 3 kg yang akan dikirimkan ke Banda Aceh untuk memitigasi kendala kurangnya pasokan LPG khususnya di Provinsi Aceh,” ujar Rudy melalui keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Dia menegaskan, mobilisasi tambahan stok ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah untuk terus melakukan pemantauan intensif dan berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk memastikan percepatan distribusi. 

    Dengan begitu, kelangkaan akibat terputusnya akses logistik pasca bencana dapat segera teratasi dan beban masyarakat dapat berkurang.

    “Kami menyadari bahwa bencana hidrometeorologi ini memberikan tantangan tersendiri pada jalur distribusi logistik. Namun, pemerintah berkomitmen memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat,” jelasnya.

    Rudy menjelaskan, pengiriman tambahan stok LPG tersebut akan dibagi menjadi dua kloter. Pengiriman pertama diperkirakan akan tiba hari ini sebanyak 6.000 tabung, sedangkan 10.000 tabung sisanya akan tiba di Banda Aceh pada esok Rabu (17/12/2025).

    Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sidang kabinet paripurna melaporkan terkait dengan pengiriman LPG di Aceh, masih menghadapi tantangan sulitnya akses untuk mendistribusikan LPG.

    “Kemudian kalau Aceh, Bapak Presiden, jujur saya katakan di tiga kabupaten [di Aceh] memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena akses darat belum bisa. Jadi kami masih drop LPG Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules, ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apapun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan,” kata Bahlil di Istana Presiden, Senin (15/12/2025).

    Untuk diketahui, akses darat untuk pasokan LPG ke wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan Bireun dari Lhokseumawe saat ini masih terputus. 

    Oleh karena itu, Pertamina melakukan pasokan emergency melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Roro dari Lhokseumawe ke Banda Aceh.

    Adapun, pasokan LPG dari laut ini telah dapat menyuplai kebutuhan LPG ke Banda Aceh dan sekitarnya untuk keperluan dapur umum dan masyarakat. 

    Selain itu, penyaluran LPG Bright Gas untuk wilayah terisolasi (Bener Meriah & Aceh Tengah) dilakukan menggunakan jalur udara (sling load) dengan helikopter milik BNPB.

  • Ada Kanal Aduan Baru Usai Lapor Pak Purbaya, Pengusaha: Jangan Cuma jadi Tempat Curhat Digital

    Ada Kanal Aduan Baru Usai Lapor Pak Purbaya, Pengusaha: Jangan Cuma jadi Tempat Curhat Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha merespons peluncuran kanal pengaduan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) usai Lapor Pak Purbaya Oktober lalu. 

    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan agar kanal aduan pemerintah tersebut memiliki taring eksekusi bukan sekadar menjadi ‘tempat curhat digital’ tanpa penyelesaian konkret.

    Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira menilai langkah pemerintah meluncurkan kanal lapor.satgasp2sp.go.id merupakan pengakuan tersirat persoalan utama dunia usaha bukanlah kekurangan kebijakan, melainkan sumbatan implementasi di lapangan. Hanya saja, dia menekankan bahwa keberadaan kanal saja tidak cukup.

    “Tantangan utama bukan pada keberadaan kanal pengaduan, melainkan pada daya eksekusi dan keberanian institusional untuk menindaklanjuti aduan tersebut sampai tuntas,” tegas Angga kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

    Kekhawatiran HIPMI bukan tanpa alasan. Notabenenya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo sudah pernah membentuk Satgas serupa, namun hambatan investasi tetap ada. Demikian juga saat Menteri Keuangan Purbaya meluncurkan kanal serupa sejak Oktober lalu.

    Angga pun meyakini masalahnya bukan pada minimnya laporan, tetapi aduan yang sering kali berhenti di meja administrasi tanpa kejelasan penanggung jawab.

    Agar sejarah tak berulang, Hipmi menyodorkan tiga prasyarat agar kanal debottlenecking ini efektif. Pertama, harus ada Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu penyelesaian yang jelas, misalnya 3 hingga 14 hari.

    Kedua, Satgas harus memiliki kewenangan lintas kementerian/lembaga hingga ke daerah, bukan hanya berfungsi sebagai penampung yang meneruskan laporan. Ketiga, adanya konsekuensi nyata bagi oknum atau instansi yang terbukti menjadi biang sumbatan.

    “Tanpa itu, kanal pengaduan berisiko menjadi ‘tempat curhat digital’, bukan instrumen debottlenecking yang sesungguhnya,” wanti-wanti Angga.

    Menanggapi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai integrasi aduan perpajakan dan kepabeanan, HIPMI memberikan catatan khusus. Angga menyebut hambatan di sektor fiskal sering kali bukan terletak pada regulasi pusat, melainkan interpretasi petugas di level pelaksana (lapangan).

    Oleh karena itu, kanal ini dituntut untuk berani mengoreksi praktik yang menyimpang, bukan sekadar memberikan jawaban normatif berdasarkan aturan tertulis.

    Terakhir, HIPMI mendesak transparansi data. Pemerintah diminta mempublikasikan secara berkala jenis aduan terbanyak, sektor yang paling terdampak, hingga instansi mana yang paling sering dilaporkan.

    “Dunia usaha siap memanfaatkan kanal ini, sepanjang ada kepastian bahwa setiap aduan tidak berhenti di layar, tetapi benar-benar berujung pada penyelesaian,” ujarnya.

  • Hore! 9 Jalan Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru, Ini Daftarnya

    Hore! 9 Jalan Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memfungsionalkan dan mengoperasikan sembilan ruas tol baru sepanjang 197,1 kilometer (Km) untuk mendukung momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Mengutip informasi yang dibagikan di laman Kementerian PU, sembilan ruas baru tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Sumatra serta Trans Jawa.

    “Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru, Kementerian PU menambah 9 ruas tol fungsional dan operasional,” jelas PU dalam akun Instagram resminya, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menghadirkan perjalanan yang efisien.

    Adapun, operasional dan fungsional 9 ruas baru tersebut mulai berlaku pada hari ini, Selasa (16/12/2025) hingga 4 Januari 2026 pada pukul 07.00 hingga 17.00 WIB.

    “Kecuali Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum) yang telah fungsional sejak 6 Desember 2025,” imbuhnya.

    Berikut daftar jalan tol baru yang dibuka gratis saat Nataru:

    1. Tol Sigli – Banda Aceh: Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 24,67 km)

    2. Tol Palembang – Betung: Seksi 2 (Rengas – Pulau Rimau sepanjang 30,75 km)

    3. Tol Junction Palembang: (Ramp 1,5,6,7B, dan 8 sepanjang 7,5 km)

    4. Cikampek/Cikopo-Palimanan: (Km 72+200 – 110+359 dan Km 129+975 – 131+475 A/B sepanjang 39,38 km)

    5. Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat: (Sinaksak – Simpang Panei sepanjang 12,37 Km)

    6. Tol Probolinggo – Banyuwangi: (Seksi 1 Gending – Krakasan, Seksi 2 Krakasan – Paiton sepanjang 24,08 km)

    7. Tol Tangerang – Merak: (Pelebaran lajur ke3 segmen Cilegon Timur – Cilegon Barat sepanjang 8,05Km)

    8. Tol IKN: (Seksi 3A, 3A2, 3B, 2B2, 5A, 5B, 6A Dan Hembatan Pulau Balang sepanjang 50,23 km)

    9. Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg: (JC Sedyatmo – IC Kosambi sepanjang 4,70 km)

  • Anak Buah Purbaya Akui Defisit APBN 2025 Berpotensi Melebar, Tetap Jaga di Bawah 3%

    Anak Buah Purbaya Akui Defisit APBN 2025 Berpotensi Melebar, Tetap Jaga di Bawah 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — APBN 2025 menghadapi tekanan pada akhir tahun, yaitu pada saat pemerintahan akselerasi belanja, penerimaan pajak masih alami kontraksi. Akibatnya, defisit fiskal berpotensi semakin melebar.

    Awalnya, pemerintah menetapkan defisit APBN 2025 sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kendati demikian, dalam laporan semester I, Kementerian Keuangan memproyeksikan terjadi pelebaran defisit APBN 2025 menjadi 2,78% terhadap PDB.

    Ternyata, defisit fiskal itu berpotensi kembali melebar. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan otoritas fiskal sedang memantau perkembangan dalam dua pekan terakhir tahun ini.

    Meski tidak menampik kemungkinan pelebaran defisit di atas 2,78%, dia menyatakan Kementerian Keuangan tidak akan melanggar aturan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sudah menetapkan ambang batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB. 

    “Outlook-nya kan 2,78% ya. Ini kita sedang lihat dua minggu terakhir. Kalaupun nanti melebar, kita akan tetap jaga di bawah 3%,” jelas Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Ketika ditanya terkait proyeksi pelebarannya, anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu meminta setiap pihak bersabar. Febrio hanya menekankan bahwa otoritas fiskal akan lakukan penyesuaian sehingga defisit tidak melebihi 3% terhadap PDB. “Lagi kita hitung. Ini lagi akhir tahun kan, kita coba kalibrasi. Teman-teman penerimaan sedang kerja,” tutupnya.

    Sebelumnya, Purbaya meyakini defisit APBN 2025 akan tetap berada di bawah 3% terhadap PDB kendati adanya tekanan yang besar. Dia menyebut pihaknya masih menghitung arus keluar masuk kas APBN jelang penutupan 2025. 

    Untuk itu, Purbaya belum bisa memastikan apabila defisit APBN akan melebar dari outlook 2,78% terhadap PDB kendati penerimaan pajak masih di bawah target. 

    “[Defisit] masih dihitung, karena angkanya bergerak terus nih. Kami tunggu yang masuk ke sini berapa, terus PDB-nya juga berapa, akan geser kan,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Dari sisi penerimaan, Purbaya menyebut Kemenkeu masih bisa mengandalkan setoran penerimaan di luar pajak yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satunya berasal dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sekitar Rp3 triliun. 

    “Katanya pak Jaksa Agung ngasih Rp2 triliun-Rp3 triliun tuh. Dari barang yang dirampas itu lho, [Satgas, red] PKH itu. Itu kan PNBP. Untuk saya kan yang penting uangnya cukup,” jelasnya.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa tekanan yang dihadapi pemerintah cukup besar terhadap keseimbangan fiskal. Namun, dia belum bisa memastikan dampaknya terhadap pelebaran defisit dari outlook 2,78% terhadap PDB. “Ini kan masih bergerak angkanya. Kelihatan sih tekanannya cukup besar, tetapi kami jaga di level yang aman,” ungkapnya.

    Adapun sampai dengan akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan negara baru terkumpul Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Sumbangsih terbesar yakni pajak, baru terkumpul Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook Rp2.067,9 triliun. 

    Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp532,9 triliun atau 2,02% terhadap PDB. Realisasinya sudah 80,5% terhadap outlook yakni Rp662 triliun (2,78% terhadap PDB). 

  • Kenaikan UMP 2026 Batal Diumumkan Hari Ini, Pengusaha Bilang Begini

    Kenaikan UMP 2026 Batal Diumumkan Hari Ini, Pengusaha Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum juga mengemukakan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang sebelumnya santer akan diumumkan pada hari ini, Selasa (16/12/2025). 

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengaku belum mendapatkan informasi terkait alasan penundaan pengumuman tersebut. Demikian pula dengan dinamika terakhir mengenai penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

    Kendati demikian, dia berharap keputusan mengenai kenaikan UMP 2026 dapat diambil pemerintah secara tepat.

    “Kita berharap pemerintah bisa memutuskan dengan bijak dan tidak dalam tekanan yang bersifat politisasi isu ketenagakerjaan kita,” kata Bob kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

    Menurutnya, potensi politisasi isu ketenagakerjaan itu berkaitan dengan kenyataan di tingkat daerah. Bob memandang bahwa pejabat daerah acapkali menaikkan upah minimum, padahal tidak sesuai dengan kondisi perekonomian setempat.

    Ketika ditanya perihal dampak maju-mundurnya pengumuman UMP terhadap kepastian dunia usaha, Bob menegaskan bahwa hal tersebut mesti menjadi perhatian utama di samping kepentingan tenaga kerja.

    “Pencari kerja dan kelangsungan usaha harus jadi prioritas saat ini,” ujar Bob.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberi sinyal bahwa kenaikan UMP 2026 akan segera diumumkan, mengingat RPP Pengupahan yang telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dia melanjutkan, apabila Presiden telah menandatangani rancangan beleid tersebut, maka dirinya akan mengumumkan besaran kenaikan UMP.

    “Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli kepada wartawan, kemarin.

    Namun demikian, hingga berita ini selesai ditulis, belum ada perkembangan berarti terkait pengumuman UMP 2026.