Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Sri Mulyani Siapkan Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Sampai 2029, Bakal Bangun Gedung DPR

    Sri Mulyani Siapkan Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Sampai 2029, Bakal Bangun Gedung DPR

    Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah telah menetapkan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp48,8 triliun yang digunakan hingga 2029, termasuk untuk pembangunan Gedung DPR.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan prioritas penggunaan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk 2025-2029.

    Sebelumnya, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan guna menyelesaikan pembangunan IKN untuk 2025-2029 yakni Rp48,8 triliun. 

    Sri Mulyani menyebut pemerintahan Prabowo menargetkan anggaran Rp48,8 triliun itu difokuskan pada tahun ini untuk menyelesaikan pembangunan gedung lembaga pemerintahan atau eksekutif, serta yudikatif hingga legislatif. 

    “Kami upayakan untuk sesuai arahaan presiden untuk pembangunan berbagai gedung-gedung pemerintahan terutama untuk Trias Politika bisa diselesaikan sesuai waktu yang disampaikan bapak presiden,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan untuk sarana dan prasarana untuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028. 

    “Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).

    Mantan Menteri PUPR ini mengatakan bahwa giat pertama yang akan dilakukan oleh instansinya adalah menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan Wilayah Perencanaan (WP) 2.

  • HGB di Laut Sidoarjo Seluas 657 Hektare, Terbit Sejak Era Orba

    HGB di Laut Sidoarjo Seluas 657 Hektare, Terbit Sejak Era Orba

    Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal memproses temuan Hak Guna Bangunan di laut Sidoarjo, Jawa Timur.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya akan ikut mendalami informasi soal temuan area Hak Guna Bangunan (HGB) di atas area laut di Sidoarjo, Jawa Timur. 

    Temuan itu diungkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sejalan dengan temuan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten belum lama ini. 

    Trenggono mengaku sudah mendapatkan informasi soal temuan baru Menteri ATR/Kepala BPN soal tiga HGB seluas 657 hektare (ha) sejak tahun 1990-an itu. 

    “Kami proses, termasuk kami proses. Tapi detailnya kalau itu sudah terlalu lama, saya harus cek ke tim yang di dalam [Kementerian Kelautan dan Perikanan],” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Trenggono mengatakan, Undang-Undang (UU) secara jelas mengatur tanah yang bersertifikat HGB akan berstatus musnah ketika terendam air laut. 

    “Jadi pemberian sertifikat di dalam laut sudah pasti salah. Itu ilegal,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkap lagi temuan kawasan perairan atau laut yang memiliki HGB. Kali ini di Jawa Timur dengan luas sekitar 657 hektare (ha). 

    Nusron menjelaskan bahwa terdapat tiga sertifikat HGB atau SHGB yang ditemukan di kawasan perairan laut tepatnya di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Total luasnya yakni 656,85 ha. 

    “Nah tiga bidang HGB seluas 656,85 ha,  untuk pembulatan tambak 657 [ha] lah ya, atas nama PT Surya Inti Pertama dengan luas 285,16 ha, PT Semeru Cemerlang luas 152,36 ha dan PT Surya Inti Permata luas 219,31 ha,” ungkap Nusron kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Nusron menngungkapkan SHGB milik PT Surya Inti Pertama dan PT Semeru Cemerlang diterbitkan pada 1996. Sementara itu, SHGB PT Surya Inti Permata diterbitkan pada 1999. Ketiga SHGB itu dulunya adalah wilayah tambak yang kini telah mengalami abrasi sehingga tertutup permukaan air laut.  

    Oleh karena itu, pemerintah sudah memiliki dua opsi untuk penanganan tiga SHGB di kawasan perairan laut itu. Pertama, pemerintah bisa menunggu sampai tahun depan untuk HGB yang terbit pada 1996. Seperti diketahui, masa berlaku HGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Pemerintah bisa mengambil langkah untuk tidak memperpanjangn HGB milik dua perusahaan itu. 

    Kedua, pemerintah bisa langsung membatalkan HGB tersebut karena sudah dalam kondisi tanah musnah, karena saat ini sudah menjadi kawasan laut akibat abrasi. 

    “Tinggal nanti kami cek, kami panggil yang punya, kami klarifikasi dong, enggak bisa serta merta begitu kan? Kami panggil, kami klarifikasi ini kondisinya sudah begini maka dianggap tanah musnah, tinggal diteken gak ada emang UU-nya begitu,” paparnya.

  • Bulog Pastikan Stok Beras Aman Selama Ramadan 2025

    Bulog Pastikan Stok Beras Aman Selama Ramadan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan stok beras aman untuk kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan 2025. Total terdapat 2 juta ton beras yang disimpan Bulog.

    Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan bahwa stok beras yang diserap Bulog dari petani adalah sebanyak 1,8 juta ton (public service obligation/PSO).

    Adapula stok beras komersial yang disimpan Bulog sebanyak 200.000 ton. Sehingga, Bulog memiliki stok beras sebanyak 2 juta ton.

    Menurut Wahyu, total 2 juta ton beras ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang Ramadan 2025.

    “Kami optimis dengan stok 2 juta ton [beras] itu jika diperlukan sudah cukup untuk Ramadan nanti, cukup sekali. Stok kita cukup, [Ramadan] aman,” kata Wahyu saat ditemui seusai acara Bulog Talks bertajuk Diskusi Bersama Media: Penyerapan Gabah dan Beras 2025 di Bulog Corporate University, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Terlebih, Bulog memproyeksi puncak panen dan surplus produksi beras konsumsi terjadi di musim tanam pertama (MT I), yakni Februari—Mei 2025.

    Selain itu, Wahyu memastikan harga beras saat Ramadan tidak akan terkerek. Sebab, Perum Bulog selaku operator harus menyerap beras dari petani di harga Rp12.000 per kilogram.

    “Nanti kalau perlu di penjualan ada perintah untuk SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan], kita lakukan SPHP. Kalau tidak, kita tunggu dari regulator,” ungkapnya.

    Adapun pada tahun ini, Bulog diminta untuk menyerap 3 juta ton setara beras. Angka pengadaan berasnya naik 1 juta ton dari semula hanya 2 juta ton selama 2025.

    Kendati demikian, Wahyu mengaku Bulog telah menyiapkan sejumlah cara untuk menyerap beras petani secara optimal. Salah satunya dengan menggandeng TNI untuk memanfaatkan gudang yang sedang tidak dimanfaatkan.

    Hal itu dilakukan lantaran gudang Bulog memiliki kapasitas yang terbatas, yakni hanya bisa menampung 3,5 juta ton beras. Dari total itu, Wahyu menyebut sebanyak 2 juta ton beras sudah terpakai untuk menyimpan beras.

    Kemudian, dia mengungkap sekitar 10% dari gudang digunakan sebagai ruang kosong (broken space) yang diperuntukkan sebagai gudang pengemasan.

    Bulog juga meminta bantuan Kementerian Perdagangan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) hingga meminjam gudang milik ID Food untuk menampung jutaan beras yang diserap dari petani.

    “Besok kami akan tandatangan dengan RNI atau ID Food besok akan tanda tangan untuk kontrak ini [sewa gudang],” bebernya.

  • Pemilik Pagar Laut Tangerang Bisa Didenda Rp18 Juta per Kilometer

    Pemilik Pagar Laut Tangerang Bisa Didenda Rp18 Juta per Kilometer

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan sanksi bagi pemilik pagar bambu di laut Tangerang sebesar Rp18 juta per Kilometer.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pemilik pagar laut di Tangerang, Banten bisa dikenakan denda sebesar Rp18 juta untuk per Kilometer (Km). 

    Trenggono mengatakan sanksi administratif itu bisa dikenakan kepada terduga pemasang pagar laut di perairan Tangerang itu. Dia pun tidak menutup kemungkinan untuk pengenaan hukuman pidana yang diserahkan kepada Kepolisian.

    Trenggono pun mengungkap besaran denda yang berpotensi dikenakan tergantung dengan luasan area yang dipasang pagar laut. 

    “Itu bergantung pada luasan. Kalau itu kan 30 kilometer ya, per km Rp18 juta,” ujarnya kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Trenggono mengatakan bahwa pemerintah, DPR hingga pihak TNI sudah menyambangi lokasi Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten.

    Pembongkaran pagar laut itu instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, usai hal mencuat ke publik.

    Pada perkembangan lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memeriksa pejabat yang diduga terlibat dalam praktik penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di pagar lautTangerang, Banten.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap pejabat terkait itu telah berlangsung pada hari ini, Rabu (22/1/2025). 

    “Hari ini [pejabat terkait penerbitan SHGB di wilayah pagar laut] sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah [APIP],” kata Nusron saat ditemui usai melakukan pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Rabu (22/1/2025).

    Sebelumnya, Nusron mengonfirmasi adanya temuan sertifikat hak milik (SHM) hingga SHGB yang berada di lokasi berdirinya pagar laut di wilayah perairan utara Tangerang, Banten.

    Perinciannya, terdapat 263 bidang area perairan itu yang tercatat memiliki SHGB. Sebanyak 243 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa.

    Kemudian, terdapat 9 bidang SHGB yang beririsan dengan wilayah laut tersebut beratas namakan perseorangan. Tak hanya SHGB, Kementerian ATR/BPN juga mencatat adanya temuan penerbitan surat bak milik (SHM) atas 17 bidang. 

  • Bahlil Pastikan HGBT Berlanjut, Harga Tak Lagi US Per MMBtu

    Bahlil Pastikan HGBT Berlanjut, Harga Tak Lagi US$6 Per MMBtu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kelanjutan program HGBT, tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT berlanjut untuk industri pada 2025.

    Bahlil mengatakan kementeriannya masih melakukan simulasi HGBT yang nantinya akan diterapkan mulai tahun ini. Sebagaimana diketahui, kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri itu sudah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    “HGBT masih kami simulasikan, tapi pada prinsipnya itu  diperpanjang. Namun harga HBGT-nya ada penyesuaian,” jelasnya kepada wartawan usai rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Bahlil lalu memastikan HGBT yang akan dilanjutkan tahun ini tidak akan lagi dipatok pada harga US$6 per MMBtu. Harga gas bumi yang sekarang sedang naik disebut menjadi alasan penyesuaian HGBT.

    Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, untuk HGBT dengan bahan baku dari gas harganya lebih rendah dibandingkan dengan gas yang dipakai untuk energi. Dalam rancangan pemerintah, kemungkinan  gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.

    Sayangnya, Bahlil tidak mengungkap berapa HGBT yang nantinya akan ditetapkan pemerintah. Dia tak menampik apabila harganya bisa sekitar US$6,5 per MMBtu. 

    “Ya sekitar itu [US$6,5 per MMBtu],” ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Adapun untuk tujuh sektor industri penerima HGBT juga tidak diperluas. Sektor penerima HGBT masih terdiri dari pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Sebelumnya,  Kementerian Perindustrian sempat mengharapkan adanya perluasan industri penerima HGBT. 

    “Pernah diminta tapi kami lagi menghitung tentang antara produksi dan permintaan dalam negeri kita. Itu tujuh sektor udah final,” katanya. 

  • Kekayaan Menko Pangan Zulhas Melonjak di LHKPN 2024, Jadi Rp49,65 Miliar

    Kekayaan Menko Pangan Zulhas Melonjak di LHKPN 2024, Jadi Rp49,65 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mencatatkan harta kekayaan senilai Rp49,65 miliar pada tanggal penyampaian 18 Desember 2024. Hartanya melonjak Rp17,04 miliar jika dibandingkan 31 Desember 2023 yang hanya bernilai Rp32,61 miliar.

    Perlu diketahui, Zulhas merupakan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilantik sebagai salah satu pembantu Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menko Bidang Pangan pada 21 Oktober 2024.

    Adapun, Kemenko Bidang Pangan merupakan struktur kementerian baru di Kabinet Merah Putih 2024–2029 di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (22/1/2025), Zulhas memiliki total harta kekayaan senilai Rp49,65 miliar dan tanpa utang alias Rp0.

    Zulhas melaporkan data LHKPN terbarunya pada 6 Desember 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa Zulhas berada di unit kerja pimpinan tertinggi sebagai menteri untuk periode awal menjabat.

    Harta kekayaan Zulhas tersebar di tanah dan bangunan yang mencapai Rp13,24 miliar. Di sana, Zulhas memiliki sembilan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan kota Bogor yang diklaim merupakan hasil sendiri.

    Salah satu bidang tanah dan bangunan termahal yang dimiliki Zulhas bernilai Rp3,54 miliar seluas 1.427 m2/958 m2 yang berada di kawasan Jakarta Timur. Untuk di kota Bogor, dirinya juga memiliki tanah seluas 3.700 m2 senilai Rp916,98 juta.

    Selain tanah dan bangunan, Zulhas juga melaporkan harta kekayaan dua buah mobil Toyota Alphard dengan total Rp1 miliar.

    Pertama, Zulhas memiliki mobil Toyota Alphard Minibus Tahun 2009, senilai Rp200 juta. Kedua, mobil Toyota Alphard Tahun 2019 seharga Rp800 juta.

    Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp13,91 miliar. Kemudian, nilai surat berharga yang dimiliki Zulhas senilai Rp4,99 miliar. Serta, kas atau setara kas yang bernilai Rp16,5 miliar.

  • Mantan Bos Bulog Bicara Dampak Makan Bergizi Gratis ke Sektor Pertanian

    Mantan Bos Bulog Bicara Dampak Makan Bergizi Gratis ke Sektor Pertanian

    Bisnis.com, JAKARTA – Program andalan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis, dinilai dapat menjadi katalis positif, tetapi dampaknya terhadap sektor pertanian disebut bersifat terbatas pada peningkatan permintaan bahan pangan segar. 

    Direktur Utama Perum Bulog periode 2023-2024, Bayu Krisnamurthi menyampaikan, pertumbuhan sektor pertanian ‘on-farm’ cenderung stagnan di kisaran 2,5% – 3%.

    Program yang mengandalkan bahan segar dari pertanian seperti sayuran, kata dia, tidak berkontribusi banyak terhadap sektor pertanian lantaran produk segar tersebut tidak banyak melalui proses pengolahan.

    “Makan bergizi itu sebenarnya nilai tambahnya kecil [ke sektor pertanian],” kata Bayu dalam agenda CEO Forum 2025, Rabu (22/1/2025).

    Dari sisi nilai tambah, Bayu menyebut bahwa program ini dapat meningkatkan permintaan bahan pangan segar, dengan estimasi peningkatan sebesar 30%-40%.

    Kendati menciptakan permintaan baru, dia menilai program ini tidak secara signifikan mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan.

    Untuk menghasilkan multiplier effect yang besar, menurutnya sektor pertanian perlu diarahkan ke industri makanan dan minuman (mamin). Pasalnya, dalam pengolahan pangan, nilai tambah tak hanya berasal dari bahan pangan tapi juga melalui kemasan, branding, hingga distribusi produk.

    “Itu sebenarnya yang jauh lebih besar [dampaknya],” ujarnya.

    Namun demikian, Bayu menyebut bahwa program makan bergizi gratis memiliki manfaat signifikan dalam memperbaiki gizi masyarakat dan merupakan investasi jangka panjang. 

    “Mungkin di jangka pendek kita agak berkorban, fine. Tapi jangka panjang itu really on the right track,” pungkasnya. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lapangan usaha pertanian pada kuartal I/2024 mengalami penurunan sebesar 3,54% secara tahunan. Kondisi ini utamanya dipicu oleh penurunan produksi komoditas pertanian.

    Hal tersebut diungkapkan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers pada Mei 2024. Dia menyebut, menurunnya produksi komoditas pertanian di awal 2024 disebabkan oleh fenomena El Nino.

    “Lapangan usaha pertanian terkontraksi 3,54% karena penurunan produksi komoditas pertanian pada awal 2024, khususnya tanaman pangan karena fenomena El Nino yang berpengaruh pada paruh kedua 2023,” katanya dalam konferensi pers, Senin (6/5/2024).

  • Lapor LHKPN 2024, Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Rp198,6 Miliar

    Lapor LHKPN 2024, Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Rp198,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Harta kekayaan dan aset para menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK dengan data terbaru, tak terkecuali Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang telah menjabat sejak 2019 hingga saat ini. 

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) melalui situs remsi e-lhkpn KPK, dikutip Rabu (22/2/2025) harta kekayaan Agus Gumiwang yang tercatat per 31 Oktober 2024 mencapai Rp198,36 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, dan harta lainnya. 

    Secara rinci, total aset tanah dan bangunan yang dimiliki Ketua Dewan Pembina Parta Golongan Karya (Golkar) itu sebesar Rp65,88 miliar yang berlokasi di Jakarta Selatan, Gianyar, Tangerang Selatan, Bogor, dan Jakarta Pusat. 

    Sementara itu, alat transportasi yang dimiliki Agus yaitu mobil Mitsubishi PJ SP24LDAKAR-H4X4 Tahun 2019, Toyota BZ4X Tahun 2022, dan Mini Countryman 2024 senilai Rp2,65 miliar. 

    Di sisi lain, harta bergerak lainnya yang tercatat yaitu senilai Rp12 miliar, surat berharga Rp20,35 miliar, kas dan setara kas Rp5 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp181 miliar. Agus tercatat memiliki utang senilai Rp89,6 miliar. 

    Adapun, total harta kekayaan Agus Gumiwang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya periode 31 Desember 2023 yang naik 0,42% atau sebesar Rp197,53 miliar. 

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Agus sebagai menperin periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara. Politikus Partai Golkar itu telah mengemban tugas sebagai menperin pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (2019-2024). 

    Karier Agus dalam dunia usaha dan politik mengikuti jejak sang Ayah, Ginandjar Kartasasmita di Partai Golkar dan menjadi bagian dari kabinet menteri pada pemerintahan Soeharto.

    Dikutip dari laman resmi profilnya, Agus Gumiwang Kartasasmita lahir di Jakarta pada 3 Januari 1969 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina. 

  • Intip Garasi Menaker Yassierli yang Punya Kekayaan Rp8,59 Miliar di LHKPN

    Intip Garasi Menaker Yassierli yang Punya Kekayaan Rp8,59 Miliar di LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Berdasarkan LHKPN periode 2024, total kekayaan Menaker Yassierli mencapai Rp8,59 miliar. Yassierli melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp7,15 miliar. Kepemilikan tanah dan bangunan itu tersebar di Bandung Barat, Kota Bandung, dan Subang.

    Terdapat tiga kendaraan yang dimiliki oleh orang nomor satu di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) itu. Total kendaraan senilai Rp173 juta terdiri atas mobil Toyota Innova tahun 2017 hasil sendiri senilai Rp130 juta, Toyota Avanza tahun 2009 hasil sendiri senilai Rp40 juta, dan motor Honda Vario tahun 2015 senilai Rp3 juta.

    Menaker juga melaporkan kepemilikan kas dan setara kas senilai Rp1,27 miliar. Berdasarkan LHKPN itu, Yassierli tidak memiliki harta bergerak lainnya, surat berharga, harta lainnya, dan hutang. Dengan demikian, total kekayaan yang dimiliki Yassierli mencapai Rp8,5 miliar. 

    Guru Besar di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menyampaikan laporan pertama kepada KPK atas jabatan publik sebagai Menaker. Itu artinya, belum ada perbandingan berapa harta Yassierli pada periode sebelumnya.

    Sebagai informasi, batas akhir penyampaian LHKPN 124 wajib lapor di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo adalah Selasa (21/1/2025).

    Wajib lapor itu mencakup menteri/kepala lembaga setingkat menteri, wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat, hingga utusan khusus/penasihat/staf khusus presiden. 

    Pada awal pekan ini, KPK menyatakan terus berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet dan kementerian terkait untuk mengingatkan kembali kewajiban soal LHKPN. 

    “Termasuk koordinasi teknis mengenai tata cara pengisian dan pelaporannya. Sehingga penyampaian LHKPN tersebut dapat terpenuhi tepat waktu hingga batas tanggal 21 Januari 2025,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

  • Penambang Nikel Tercekik 4 Kebijakan Baru Pemerintah di Awal 2025

    Penambang Nikel Tercekik 4 Kebijakan Baru Pemerintah di Awal 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menjerit karena empat kebijakan baru pemerintah yang ditetapkan pada awal 2025 ini.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey dalam rapat pleno bersama Baleg DPR RI terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba), Rabu (22/11/2025).

    Dia mengatakan, kebijakan pertama yang membuat pengusaha menjerit adalah penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Meidy menyebut para penambang di APNI sudah melakukan penambang secara puluhan tahun dan memiliki pengalaman serta finansial, tetapi baru pada 2025 merasa kesulitan dengan kenaikan PPN.

    “Di awal tahun kami dibuka dengan PPN 12% yang sangat berdampak kepada pertambangan. Karena alat berat itu masuk dalam barang mewah yang akhirnya harga alat berat itu sudah naik,” kata Meidy.

    Kebijakan kedua yang membuat menjerit adalah terkait dengan penerapan BBM biosolar B40. Meidy mengatakan implementasi campuran bahan bakar nabati berbasis sawit tersebut akan menyebabkan kenaikan biaya produksi bahan bakar.

    “Minggu kedua di Januari kami didampak lagi dengan B40. Mau nggak mau kami cost produksi bertambah,” jelasnya.

    Kebijakan ketiga, yakni pembaruan aturan mengenai devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Masa simpan DHE diperpanjang dari minimal 3 bulan menjadi 1 tahun. 

    “Di minggu ketiga, barusan ini kami ditambah lagi dengan DHE hasil ekspor 100% 1 tahun. Cost-nya makin bertambah,” ujar Meidi.

    Sementara kebijakan keempat adalah mengenai royalti untuk nikel yang akan ditingkatkan oleh pemerintah dari yang sebelumnya 10% menjadi 15%. Meidy menilai kebijakan ini akan mengurangi keuntungan dari penambang.

    “Kemarin kami dapat isu lagi royalti yang tadi saya sebut 10% akan naik 15%,” katanya.

    Lebih lanjut, Meidy mengatakan, selain dengan kebijakan dari pemerintah, harga nikel dunia yang mengacu pada London Metal Exchange (LME) juga sedang mengalami tren penurunan. Oleh karena itu, hal ini mengurangi pendapatan penambang dan menambah beban.

    Imbas berbagai aspek kebijakan itu, Meidy mengaku beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) memilih untuk tidak melakukan penambangan.

    “Beberapa tambang yang dapat RKAB tidak mau produksi, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena cost produksi naik, tapi penjualannya makin turun,” ujarnya.