Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global usai Pelantikan Trump, Indonesia Harus Apa?

    Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global usai Pelantikan Trump, Indonesia Harus Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Center for Strategic and International Studies alias CSIS mewanti-wanti agar pemerintah tidak gegabah menghadapi ketidakpastian ekonomi global, terutama setelah Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat periode 2025—2029.

    Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menekankan pemerintah harus menyiapkan strategi yang lebih komprehensif menghadapi ketidakpastian global ke depan. Menurutnya, kini perspektif geopolitik, ekonomi, hingga perdagangan tidak bisa dipisahkan.

    “Sayangnya memang kita tidak terlalu menempatkan hal tersebut secara komprehensif. Contohnya ketika kita memutuskan untuk bergabung dengan BRICS,” ujar Yose dalam diskusi Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintah Prabowo Bidang Ekonomi secara daring, Rabu (22/1/2025).

    Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu mengaku bingung dengan keputusan pemerintah bergabung dengan BRICS. Menurutnya, keputusan pemerintah hanya diambil dari satu perspektif.

    Yose mencontohkan dari perspektif perdagangan, Indonesia tidak memiliki untung bergabung dengan BRICS. Alasannya, kebanyakan negara yang tergabung dalam BRICS merupakan eksportir bukan importir.

    “Kalau kita mau mengharapkan ekspor ke negara-negara mereka, ya agak sulit. Jadi ini hal-hal yang sifatnya geopolitik itu tidak nyambung dengan kebijakan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

    Sementara khusus untuk menghadapi Trump, Yose menyarankan agar pemerintah menyiapkan respons dalam segi kebijakan. Selain itu, pemerintah perlu bernegosiasi dengan pemerintah baru Trump.

    Dia mengingatkan, pada periode pertama (2017—2021), pemerintah Trump sempat mengancam ingin menghentikan fasilitas GSP [generalized system of preferences] yang didapatkan Indonesia. Saat itu, pemerintah Indonesia harus bernegosiasi kembali.

    “Untuk bernegosiasi ini kita harus tahu kelemahan kita seperti apa, apa yang bisa kita tawarkan, apa bargaining chip [alat tawar menawar] yang bisa kita punya,” kata Yose.

  • BGN Tegaskan Menu Susu Tak Dihapus di Jakarta

    BGN Tegaskan Menu Susu Tak Dihapus di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan warga DKI Jakarta penerima manfaat  tetap mendapatkan susu dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Perlu diketahui, penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga mencakup santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penerima manfaat MBG di wilayah Jakarta akan tetap mendapatkan susu sebanyak 2–3 kali dalam seminggu.

    Dadan menjelaskan pengaturan pemberian susu untuk Jakarta lantaran wilayah ini bukan merupakan sentra susu sapi.

    “Untuk daerah yang belum ada sapi perah tetap mendapat peluang mendapatkan susu, tetapi diatur berbasis komposisi menu. Bisa diberikan 2–3 kali seminggu, termasuk DKI [Jakarta],” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Pasalnya, Dadan menyampaikan bahwa susu menjadi bagian dalam menu MBG untuk wilayah yang memiliki sapi perah.

    Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan bahwa susu dalam menu MBG di Jakarta bisa diganti dengan sumber protein lain seperti telur, daging, tahu, hingga tempe.

    “Sejauh ini, menurut Badan Gizi dan juga SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di Jakarta, dia protein yang digantikan oleh sumber, ada telur, ada daging, tahu, tempe, dan lain-lain,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Philips menjelaskan bahwa susu dalam menu MBG diprioritaskan pada wilayah yang memiliki sentra susu. Di sisi lain, Jakarta tidak memiliki sentra susu.

    “Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh,” jelasnya.

    Dengan demikian, dia menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki sentra susu akan diganti dengan kebutuhan protein seperti susu.

    “Jadi, susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi,” terangnya.

    Adapun saat ditanya lebih lanjut kapan keberadaan susu dalam menu MBG di Jakarta, Philips hanya menjelaskan bahwa hal yang utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

    “Belum tahu [kapan menu susu ada di Jakarta]. Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh BGN. Yang penting kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya gitu,” terangnya.

  • Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tergesa-gesa, Standarisasi Tak Terlihat

    Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tergesa-gesa, Standarisasi Tak Terlihat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor keamanan dan kualitas makanan luput dari perhatian. 

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan perencanaan yang kurang matang itu tercermin dari adanya insiden keracunan penerima manfaat saat menyantap MBG.

    Perlu diketahui, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo diberitakan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

    “MBG ini nampak perencanannya kurang baik dan matang, terlihat dari belum adanya standarisasi keamanan pangan sehingga terjadi hal yang kita takutkan bersama, yaitu keracunan,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Eliza juga menilai pedagang pasar lokal belum terlibat menjadi vendor dari program MBG, serta ada aturan yang memberatkan UMKM sehingga tidak bisa turut serta dalam program ini.

    Dia menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan jika pemerintah mensyaratkan UMKM harus membangun dapur baru. Ini artinya, sambung Eliza, harus menambah modal yang belum tentu akan balik modal kapan, ini mengingat margin dari memproduksi makanan ini relatif kecil.

    “Nampak pemerintah dalam mendesain kebijakan itu masih dengan cara-cara yang penting jalan dulu, meski secara substansialnya tidak memenuhi,” ujarnya.

    Dapur makan bergizi gratis (MBG)Perbesar

    Saat ini, Eliza mengungkap baru ada model dapur central kitchen alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa memproduksi hingga 3.000 porsi. Namun, belum memanfaatkan dapur eksisting yang dimiliki UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik masyarakat lokal setempat.

    Terlebih, saat ini mayoritas SPPG yang baru berjalan berada di Pulau Jawa. Padahal, sambung dia, provinsi yang mencatatkan angka stunting cukup tinggi dan prevalensi ketidakcukupan gizi tinggi berada di Indonesia Timur.

    “Esensi MBG ini menjadi tidak tercapai, dorongan melaksanakan program bukan karena esensinya tetapi lebih ke pemenuhan janji kampanye semata,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Eliza pun menyarakan agar pemerintah meniru China yang memfokuskan penerima makan siang bergizi di wilayah perdesaan dan pinggiran. Adapun jika menengok program ini di India, negara itu memprioritaskan untuk penerima manfaat di sekolah negeri. 

    “Pemerintah seharusnya lebih realistis dengan menentukan penerimanya yang betul-betul paling membutuhkan, harus targeted dalam menentukan sekolah mana dan daerah mana,” ucapnya.

    Sama halnya dengan penerima ibu hamil dan balita yang dinilai perlu diprioritaskan di daerah yang secara statistik justifikasinya bisa diterima secara ilmiah. Alhasil, dia pun mempertanyakan kualitas makanan dari program ini.

    “Untuk apa penerimanya sangat banyak namun kualitas makanan tidak baik dan makin memberatkan APBN,” kata dia.

    Di samping itu, Eliza juga menyarankan pemerintah memanfaatkan dapur eksisting, seperti dapur UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik tokoh masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membangun bangunan baru, sehingga anggaran bisa diprioritaskan untuk membeli bahan makanan.

  • DPR Jawab Kritik Revisi UU Minerba Soal Izin Tambang untuk Kampus

    DPR Jawab Kritik Revisi UU Minerba Soal Izin Tambang untuk Kampus

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (UU Minerba) yang meliputi usulan pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) mineral dan batu bara bagi perguruan tinggi merupakan upaya untuk mendukung pendanaan bagi instansi pendidikan.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan tersebut akan dilanjutkan dengan pengaturan mekanisme pembagian dan manfaat yang didapatkan instansi pendidikan tersebut. 

    “Tetapi kemudian mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur, di dalam aturan yang ada sehingga kemudian memang pemberian-pemberian itu juga memberikan manfaat kepada universitas yang dimaksud,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (23/1/2025). 

    Untuk diketahui, DPR RI resmi menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Minerba. Artinya, RUU yang baru dibahas Baleg awal pekan ini resmi menjadi usulan inisiatif DPR. 

    Baleg DPR berniat untuk memasukkan substansi ihwal pemberian prioritas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengelola lahan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare, pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, hingga pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi.

    Dasco menerangkan bahwa usulan inisiatif tersebut telah dibahas anggota dewan dan telah memasukkan partisipasi publik serta dikaji dan dimasukkan ke dalam rumusan. 

    “Kami sebagai pimpinan tadi sudah mengesahkan sebagai usul inisiatif, artinya ini baru permulaan dan belum menjadi draf file,” tuturnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai revisi lebih lanjut UU Minerba itu harus dicegah. 

    Menurutnya, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan hingga perguruan tinggi cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, ormas keagamaan hingga perguruan tinggi kurang memiliki kompetensi untuk mengelola tambang. 

    “Khawatir nanti akan menjadi semacam broker saja, baik ormas keagamaan maupun kampus. Jadi nanti yang mengelola tambangnya bukan kampus, mereka hanya dapat IUP, tapi pengelolanya tetap diberikan kepada swasta. Jadi tidak ada bedanya dari sisi tata kelola tambang yang baik,” jelas Bhima kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

    Dia menjelaskan, pemberian izin tambang secara prioritas kepada ormas keagamaan hingga kampus melanggar azas persaingan usaha. Sebab, WIUP yang diberikan secara prioritas tak dibenarkan karena semua harus berdasarkan lelang.

  • Menteri KKP Duga PT CPS Lakukan Reklamasi Ilegal di Pulau Pari Jakarta

    Menteri KKP Duga PT CPS Lakukan Reklamasi Ilegal di Pulau Pari Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menduga adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh PT CPS di Pulau Pari, Daerah Khusus Jakarta. Perseroan terindikasi melakukan kegiatan reklamasi tanpa izin di sekitar wilayah tersebut.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) milik PT CPS yang terbit pada 12 Juli 2024 diperuntukan untuk kegiatan cottage apung dan dermaga wisata dengan luas 180 hektare (ha).

    “Statusnya PKKPRL CPS yang diterbitkan 12 Juli 2024 untuk kegiatan cottage apung dan dermaga wisata luasnya 180 ha terindikasi pelanggaran dengan melakukan kegiatan reklamasi tanpa izin,” kata Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (23/1/2025).

    Trenggono menuturkan, kegiatan pengerukan menggunakan alat berat yang sempat viral di Pulau Pari, dilakukan PT CPS dalam area KKPRL. Dia menyebut, area di sekitar pengerukan berupa ekosistem mangrove dan padang lamun kategori baik.

    Lebih lanjut, KKP mengungkap bahwa terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL oleh PT CPS, yang terindikasi melakukan alih fungsi ekosistem mangrove.

    Adapun, tindakan yang dilakukan PT CPS terindikasi melanggar Undang-undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja. 

    Dalam regulasi itu, Trenggono menyebut bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan di laut yang dilakukan menetap selama 30 hari, harus memiliki izin pemanfaatan ruang laut berupa PKKPRL dari Menteri KKP.

    KKP telah melakukan tindak lanjut terhadap Perseroan tersebut. Trenggono mengatakan, KKP melalui Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut telah melakukan penilaian KKPRL pada 22 Januari 2025 dan ditemukan indikasi pelanggaran.

    “Indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

    Selain itu, KKP melalui Ditjen PSDKP akan mempertimbangkan menjatuhkan sanksi kepada PT CPS atas indikasi pelanggaran yang telah dilakukan.

    Pemerintah juga berencana untuk melakukan sosialisasi KKPRL sebagai perizinan dasar dalam pemanfaatan ruang laut. 

    “KKP bersama dengan Pemda dan masyarakat akan senantiasa melakukan pengawasan terkait pemanfaatan ruang laut, khususnya apabila terdapat indikasi pelanggaran,” pungkasnya.

  • Komisi IV Panggil Menteri KKP, Bahas Pagar Laut?

    Komisi IV Panggil Menteri KKP, Bahas Pagar Laut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi IV DPR RI hari ini, Kamis (23/1/2025) menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Berdasarkan agenda DPR RI yang diterima Bisnis, raker akan digelar pukul 11.11 WIB dengan salah satu agenda pembahasannya yakni pemagaran laut.

    Pekan lalu, Komisi IV telah berencana untuk memanggil Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya guna membahas pagar laut 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. 

    Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mengatakan, rencana pemanggilan itu sudah dibahas secara intens dalam grup chat Komisi IV DPR RI. Kendati begitu, saat ini DPR masih dalam masa reses, sehingga pihaknya belum bisa memanggil Menteri KKP dan jajarannya.

    “Rencana kami dalam kesempatan pertama pada masa sidang berikutnya ini akan menjadi agenda prioritas bagi Komisi IV karena ini sudah menjadi isu publik,” kata Johan kepada Bisnis, Senin (13/1/2025). 

    Untuk waktu pastinya, Johan mengaku belum bisa mengungkap lebih jauh lantaran hal tersebut hanya bisa dipastikan oleh pimpinan Komisi IV, usai meminta pendapat dari para anggota dalam rapat internal.

    Sebelumnya, Johan sempat menduga pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten terkait dengan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. 

    Anggota komisi yang yang membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan itu menyampaikan, dugaan tersebut muncul lantaran pagar yang dibangun merupakan pagar batas untuk menguruk tanah.

    “Saya menduga itu terkait kawasan PIK 2 karena sangat nyata sekali bahwa itu adalah pagar batas untuk menguruk tanah,” ujarnya. 

    Lantaran masih menjadi misteri siapa dalangnya, Johan meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut guna mencari tahu siapa pemilik dari pagar laut tersebut. 

    Apalagi, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan atas pagar tersebut pada 9 Januari 2025. 

    Selain itu, dia menilai bahwa aktivitas pemagaran laut merupakan pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. 

    “Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan,” pungkasnya.

  • Perbaikan Coretax, Ditjen Pajak Klaim Sudah Lebih dari 8 Juta Faktur Terbit

    Perbaikan Coretax, Ditjen Pajak Klaim Sudah Lebih dari 8 Juta Faktur Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal/Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melaporkan terus melakukan perbaikan terhadap sistem inti perpajakan atau Coretax yang sejak awal implementasinya mengalami eror. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan pihaknya telah melakukan sederet perbaikan sehingga pelayanan penerbitan faktur pajak lebih lancar. 

    Sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, wajib pajak yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat digital/sertifikat elektronik untuk menandatangani faktur pajak berjumlah 336.528.

    “Wajib Pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak yaitu sebanyak 118.749 dengan jumlah faktur pajak yang telah dibuat sebanyak 8.419.899,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/1/2025). 

    Dari total tersebut, terdiri dari 6.802.519 faktur melalui Coretax DJP dan 1.617.380 faktur melalui e-faktur desktop dan total faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 5.630.494.

    Saat ini Ditjen Pajak memberikan kesempatan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu untuk dapat menerbitkan pajak melalui aplikasi e-faktur. 

    Seiring perbaikan yang terus dilakukan, jumlah tersebut tercatat naik signifikan dari 10 hari pertama Coretax berlaku, yang saat itu hanya berhasil menerbitkan 845.514 faktur. 

    Adapun pembaruan informasi terkait langkah-langkah yang telah Ditjen Pajak lakukan dalam upaya perbaikan pelayanan penerbitan faktur pajak mencakup perbaikan modul registrasi untuk impersonate dan passphrase serta penambahan server database untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas data.

    Selain itu, pemerintah sudah memperbaiki validasi data skema impor faktur pajak dengan format *.xml, penambahan kanal e-faktur melalui desktop untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu yaitu PKP yang menerbitkan faktur pajak di atas 10.000 dokumen per bulan, serta perbaikan skema penandatanganan digital dalam proses penerbitan dokumen faktur.

    Hasilnya, penambahan kanal desktop membuat jumlah faktur pajak yang ditandatangani bertambah cukup signifikan (dalam lima hari terakhir sejumlah 980.088 atau 24% dari total faktur pajak yang dibuat telah berstatus “approved”).

    Kapasitas unggah faktur pajak melalui skema impor format *.xml juga menjadi lebih besar (dari 100 per unggahan menjadi 15.000 per unggahan).

    Kapasitas unggah faktur pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) turut menjadi lebih besar (dari 21 faktur pajak per menit menjadi 50 faktur pajak per menit).

    Selain itu peningkatan jumlah faktur pajak yang berhasil ditandatangani dalam skema impor format *.xml. Semula, dalam satu menit Coretax DJP bisa memproses penandatanganan 270 faktur pajak. Saat ini Coretax DJP telah dapat memproses penandatanganan hingga 1.000 faktur pajak per menit.

    Sementara data dan informasi yang tercantum pada faktur pajak menjadi lengkap. Sebelumnya didapati kendala pada beberapa PKP, di mana data faktur pajaknya tidak lengkap. 

    Untuk diketahui, kendala Coretax telah terjadi sejak hari pertama implementasi atau pada 1 Januari 2025. Mulai dari gagal masuk atau log in, lamanya proses layanan, hingga gagal menerbitkan faktur. 

  • Tok! Revisi UU Minerba Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

    Tok! Revisi UU Minerba Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI resmi menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (UU Minerba). Alhasil, RUU yang baru dibahas pada awal pekan ini resmi menjadi usulan inisiatif DPR. 

    Adapun, keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada hari ini, Kamis (23/1/2025), yang berlangsung mulai pukul 10.23 WIB dan berakhir pukul 10.45 WIB. Usulan dari masing-masing fraksi tak disampaikan secara lisan, melainkan tertulis. 

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dia meminta masing-masing juru bicara, masing-masing fraksi partai untuk menyampaikan pendapat fraksinya secara bergiliran dan lewat penjelasan tertulis untuk mempersingkat waktu. 

    “Dan untuk menyingkat waktu apakah bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan? Apakah dapat disetujui?” kata Dasco sambil mengetuk palu satu kali dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (23/1/2025). 

    Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebutkan dan memanggil daftar nama-nama jubir fraksi partai yang akan menyampaikan pendapatnya secara tertulis. 

    Beberapa di antaranya yaitu Fraksi PDIP I Nyoman Parta S.H, Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan, Fraksi Gerindra Sumail Abdullah, Fraksi Nasdem Arif Rahman, Fraksi PKB H.S.N Prana Putra Sohe, fraksi PKS Hendry Munief, dari Fraksi PAN Aqib Ardiansyah, dan Fraksi Demokrat Mulyadi. 

    “Kami persilakan masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya atau pendapat tertulis kepada pimpinan rapat. Waktu kami persilakan,” tuturnya. 

    Tak berselang lama, penyampaian pendapat tertulis ke pimpinan rapat hanya memakan waktu tak lebih dari 10 menit. Selanjutnya, Dasco memutuskan bahwa RUU Minerba tersebut resmi menjadi usulan DPR RI. 

    “Baik sekarang kita tanyakan apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara dapat disetujui jadi RUU usul DPR RI?” tanyanya. 

    Anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna tersebut serempak menjawab setuju RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

  • Imbas Kisruh Darurat Militer, Pertumbuhan Ekonomi Korsel Hanya 0,1% Kuartal IV/2024

    Imbas Kisruh Darurat Militer, Pertumbuhan Ekonomi Korsel Hanya 0,1% Kuartal IV/2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan merosot pada kuartal IV/2024 setelah deklarasi darurat militer singkat yang diberlakukan Presiden Yoon Suk Yeol menghancurkan kepercayaan konsumen. 

    Kebijakan darurat militer itu juga diberlakukan tepat ketika para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan sudah khawatir tentang kemungkinan Donald Trump mengenakan tarif perdagangan.

    Data dari Bank of Korea pada Kamis (23/1/2025) mencatat, Produk domestik bruto Negeri Ginseng tumbuh 0,1% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ) pada kuartal IV/2024. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan ekonom sebesar 0,2%. 

    Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2024, ekonomi Korea Selatan tumbuh 2%, lebih lambat dari perkiraan sebesar 2,1%.

    Angka pertumbuhan kuartalan yang lesu menunjukkan ekonomi yang sudah dalam kondisi lemah di tengah meningkatnya ketidakstabilan politik dengan prospek tarif yang mengaburkan prospek ekspor Korea Selatan, mesin utama pertumbuhan. 

    Yoon mengejutkan masyarakat Korea Selatan itu dengan memberlakukan deklarasi darurat militer pada 3 Desember, sebuah langkah yang membuat won jatuh. Keputusan yang tidak bertahan lama itu akhirnya menyebabkan pemakzulannya dan penangkapan pertama presiden yang sedang menjabat di Korea Selatan. 

    Menopang pertumbuhan akan menjadi perhatian utama di antara para pembuat kebijakan yang ingin menunjukkan bahwa pemerintah dan bank sentral dapat terus menjalankan ekonomi secara efisien. Pemerintah dan bank sentral juga harus membuktikan keduanya mampu menanggapi secara efektif perubahan kebijakan AS di bawah Trump bahkan ketika presiden Korea Selatan ditahan.

    “Angka-angka tersebut mencerminkan melemahnya sentimen investasi dan konsumen karena Korea Selatan menghadapi ketidakpastian dari dalam dan luar negeri, terutama dengan kekhawatiran yang masih ada mengenai arah masa depan ekonomi negara tersebut setelah pelantikan Trump,” kata Lee Seung-suk, seorang peneliti di Institut Penelitian Ekonomi Korea dikutip dari Bloomberg. 

    Laporan tersebut menunjukkan investasi konstruksi mengalami pukulan besar pada kuartal tersebut dan konsumsi swasta melemah hingga pertumbuhan hanya 0,2% dari tiga bulan sebelumnya. Ekspor naik 0,3% secara riil pada semikonduktor dan pengiriman teknologi lainnya. 

    Namun, investasi pada peralatan pembuatan chip dan mesin lainnya berhasil tumbuh sebesar 1,6%.

    Korea Selatan merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia dengan semikonduktor sebagai inti pendapatannya. Pertumbuhan ekspor chip memori telah melambat dalam beberapa bulan terakhir, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyesuaikan kembali ekspektasi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Jika Trump mengenakan tarif pada semua mitra dagang AS, Korea Selatan akan terkena dampaknya baik secara langsung melalui kemungkinan penurunan permintaan AS untuk ekspornya maupun secara tidak langsung melalui berkurangnya penjualan ekspor China yang mengandalkan pasokan Korea.

    Seoul sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk meningkatkan impor energi AS guna membantu menenangkan Trump, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut tahun lalu. Korea Selatan juga tengah mempertimbangkan kemungkinan peningkatan impor pangan. 

    Di dalam negeri, sentimen konsumen tetap negatif dengan data terbaru pada Rabu menunjukkan angka 91,2 karena pembeli tetap berhati-hati saat kekacauan politik terus berlanjut. 

    Menteri Keuangan Choi Sang-mok saat ini menjabat sebagai penjabat presiden dan telah berjanji untuk meningkatkan belanja fiskal untuk menopang sentimen konsumen dan bisnis. Pemerintah juga telah menetapkan hari libur satu kali pada akhir Januari untuk meningkatkan konsumsi. 

    Choi juga telah menawarkan untuk membahas kemungkinan peningkatan dukungan fiskal bagi perekonomian, mengisyaratkan anggaran tambahan.

    Gubernur Banl of Korea atau BOK, Rhee Chang-yong juga telah menyerukan penyusunan anggaran tambahan untuk menopang perekonomian sesegera mungkin. Hal imi mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada bank sentral untuk menjaga pertumbuhan dengan memangkas suku bunga. 

    BOK memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 awal minggu ini dan mungkin akan melakukannya lagi saat bertemu bulan depan.

    Bank sentral mempertahankan suku bunga acuannya pada 3% minggu lalu karena memilih untuk memantau dampak dari dua pemangkasan akhir tahun lalu sambil mengisyaratkan penurunan suku bunga lebih lanjut yang akan terjadi dalam tiga bulan ke depan. 

    “Ada kecemasan yang masih ada atas kekosongan kepemimpinan negara yang membebani sentimen konsumen,” kata Lee. 

    Dia melanjutkan, pemerintah dapat bersikap hati-hati tentang anggaran tambahan mengingat utang dan defisit fiskal yang ada. Tetapi hal tertentu dapat memberikan efek yang meyakinkan bagi publik, menandakan bahwa pemerintah benar-benar melakukan sesuatu untuk ekonomi dan bahwa mereka memegang kendali.

  • Perbanas Respons Kebijakan Baru Retensi Devisa Hasil Ekspor 100%

    Perbanas Respons Kebijakan Baru Retensi Devisa Hasil Ekspor 100%

    Bisnis.com, JAKARTA —  Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) merespons perubahan kebijakan retensi atau penahanan Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang sebelumnya 30% dengan durasi minimal tiga bulan, menjadi 100% selama satu tahun. 

    Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki potensi memperkuat likuiditas perbankan, perhatian terhadap kebutuhan pengusaha tetap harus menjadi prioritas.

    “Harapan kami sih memang dari sisi likuiditas bagus. Tapi juga harus melihat kepentingan pengusaha, karena kan pengusaha juga butuh investasi,” kata Anika dalam konferensi pers CEO Forum 2025 yang digelar Perbanas di Jakarta, pada Rabu (22/1/2025). 

    Dia juga menyoroti pentingnya stabilitas nilai tukar dalam kebijakan ini, karena fluktuasi nilai tukar dapat merugikan pengusaha. Menurutnya, meskipun kebijakan ini dapat menguntungkan perbankan dari sisi likuiditas, perhatian terhadap kepentingan pengusaha harus diutamakan agar kebijakan tersebut tidak menghambat investasi.

    Di sisi lain, Enrico Tanuwidjaja, Ekonom Perbanas dan Chief Economist Bank UOB, menekankan pentingnya kejelasan aturan main (rule of the game) dalam penerapan kebijakan retensi DHE ini.

    “Saya cuma mau memberikan perspektif secara kontrafaktual. Bukan kita yang pertama. Malaysia pernah melakukannya. Jadi yang diperlukan itu minimal ada sinergi. Dari sisi rules of the game, bahkan juga harus jelas role-nya seperti apa,” ujar Enrico.

    Dia menambahkan bahwa likuiditas harus bertambah dengan kebijakan ini, tetapi infrastruktur ekosistemnya harus dirancang dengan baik agar tidak menghambat akses perusahaan terhadap modal dalam dolar.

    Kemudian, Tigor M. Siahaan, Presiden Direktur Superbank sekaligus Wakil Ketua Umum PERBANAS, melihat bahwa kebijakan ini harus memperhatikan kebutuhan modal kerja (working capital) yang berbeda-beda di setiap sektor industri.

    Dia menjelaskan bahwa sektor seperti perikanan, batu bara, nikel, dan sawit memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengelolaan DHE.

    “Misalnya di perikanan, 90% sampai 100% dari produksi dan ekspornya sudah dikonversikan ke rupiah karena dia beli lagi dari pasar dan sebagainya. Kalau dikonversikan semuanya, terus yang mau diretensi dolarnya yang mana?” tambahnya.

    Tigor menegaskan bahwa kebijakan ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan mempertimbangkan kebutuhan tiap industri. “Jadi kita setuju bahwa pemuatan dari segi efektivitas itu perlukan banyak opsi-opsinya. Opsi yang ini kita sedang pelajari sebenarnya dampaknya seperti apa sih,” tuturnya.

    Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah menyepakati aturan terbaru devisa hasil ekspor alias DHE sumber daya alam. 

    Airlangga mengungkapkan dalam aturan terbaru ini, retensi atau penahanan DHE sebesar 100% dengan jangka waktu minimal satu tahun. Sebagai perbandingan, aturan sebelumnya mengharuskan retensi DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan. Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyetujui kebijakan baru tersebut. Oleh sebab itu, aturannya segera diterbitkan. 

    “PP-nya [Peraturan Pemerintah-nya] sedang disiapin, akan harmonisasi [aturan] terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025). 

    Sejalan dengan perpanjangan masa dan peningkatan jumlah retensi DHE tersebut, Airlangga mengaku pemerintah juga akan memberikan insentif kepada eksportir agar tidak merasa dirugikan. Hanya saja, dia tidak mendetailkan insentif yang dimaksud.

    “Untuk perbankan disiapin [insentif], untuk cash kolateral disiapkan, penggunaan untuk pembayaran pajak, pembayaran dividen, semua diatur di situ [PP],” katanya. Airlangga mengklaim sudah berkomunikasi dengan para eksportir. Menurutnya, tidak ada penolakan ketentuan baru tersebut. Dia meyakini ketentuan baru DHE ini akan meningkatkan cadangan devisa Indonesia secara signifikan. “Bisa [penambahan] sampai di atas US$90 miliar,” tutup Airlangga.