Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Prabowo Minta Rp306 Triliun Belanja Pemerintah Dihemat, Ekonomi Bisa Melambat?

    Prabowo Minta Rp306 Triliun Belanja Pemerintah Dihemat, Ekonomi Bisa Melambat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Ekonom menilai penghematan tersebut akan berdampak negatif ke pertumbuhan ekonomi.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meyakini implikasi logis dari penghematan tersebut adalah peredaran uang akan semakin sedikit terutama di daerah-daerah.

    Dia melihat potensi beberapa proyek infrastruktur daerah bisa terhambat. Bahkan, sambungnya, pemotongan anggaran perjalanan dinas akan menyebabkan pendapatan sektor pelayanan seperti hotel, restoran, hingga transportasi juga berkurang drastis.

    “Meskipun penghematan tadi uangnya digunakan misalnya untuk program makan bergizi gratis, tetapi tetap tidak bisa menggantikan banyak sektor yang sifatnya padat karya, yang terdampak oleh adanya penghematan ini,” ujar Bhima di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Belum lagi pemerintah di daerah yang baru dimekarkan. Di daerah pemekaran, menurut Bhima, 70% alokasi belanja dari APBD adalah untuk belanja pegawai sehingga sangat sulit dilakukan penghematan.

    Secara nasional, sambungnya, belanja pemerintah juga berkontribusi sekitar 9% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, Bhima melihat pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan semakin melambat akibat penghematan anggaran belanja pemerintah tersebut.

    “Jika kontribusi belanja pemerintah lebih rendah maka nanti efek ke pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 5% di 2025 pun diperkirakan juga akan terganjal,” katanya.

    Lebih lanjut, Bhima menilai keputusan penghematan tersebut menunjukkan pemerintah belum bisa berinovasi dari sisi penerimaan negara. Meski pemerintah telah menerapkan aplikasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan, tetapi efeknya belum bisa dirasakan dalam waktu dekat.

    Alasan Prabowo Instruksikan Penghematan Anggaran lewat Inpres 1/2025

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan Prabowo ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan hingga hingga Rp306,69 triliun.

    Perintah Prabowo itu sendiri disampaikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    “Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    “Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” jelas Deni.

  • Prabowo Umumkan Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sepulang dari India

    Prabowo Umumkan Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sepulang dari India

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan aturan baru soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) selepas kepulangannya dari India dan Malaysia.

    Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mematangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) itu.

    “Sebentar lagi, baru dimatangkan [aturan DHE]. Mungkin sekembalinya beliau dari lawatan dari luar,” katanya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025). 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa aturan baru ini rencananya diberlakukan per 1 Maret 2025 dan saat ini kebijakan baru atas retensi DHE telah dibahas oleh pemerintah.

    Pada aturan barunya nanti, pemerintah akan memberlakukan retensi terhadap DHE sebesar 100% untuk periode satu tahun. Sebagai gambaran, pemerintah dalam aturan sebelumnya memberlakukan retensi atau penahanan DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

    Kebijakan baru DHE itu akan berlaku setara bagi swasta maupun BUMN. Artinya, tidak ada perlakuan khusus. Dia menyebut retensi DHE sebesar 100% selama satu tahun itu sudah melalui perbandingan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand 

    Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas hal tersebut, pemerintah juga menyetujui pemberian sejumlah insentif kepada eksportir atas kewajiban baru DHE yang akan diberlakukan.

    Salah satunya yaitu fasilitas pembebasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE.

    “Kalau reguler biasanya kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%,” kata politisi Partai Golkar itu.

    Selain pembebasan tarif PPh, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri.

    Selanjutnya, terkait dengan underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Kemudian, untuk foreign exchange swap antara perbankan dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri. 

    “Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan, termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit, tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK (batas maksimal pemberian kredit),” papar Airlangga. 

    Airlangga menuturkan penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan memengaruhi dari rasio utang terhadap ekuitas. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir.

    Fasilitas-fasilitas tersebut, ujar Airlangga, akan diberikan kepada sektor mineral batu bara, serta sumber daya alam lain termasuk kelapa sawit, perikanan dan kehutanan. Namun, sektor minyak bumi dan gas alam tidak diikutsertakan.

    Airlangga lalu mengungkap DHE ini dapat dikonversikan ke mata uang rupiah dan diperhitungkan sebagai pengurangan besaran persentase kewajiban penempatan DHE. 

    “Konversi ke dalam rupiah dilakukan dalam rangka menambahkan suplai dolar tanpa intervensi berlebihan dari BI dan juga dari suku bunga maupun valas, mengurangi volatilitas rupiah dan membantu kebutuhan operasional perusahaan,” ujar Menko Perekonomian dua periode ini.

    Di sisi lain, Airlangga menerangkan bahwa penggunaan valas itu bisa dilakukan untuk membayar pungutan negara berupa pajak, royalti serta dividen untuk diperhitungkan sebagai pengurangan besaran presentase kewajiban penempatan DHE.

  • Pemerintah Hemat APBN Rp306,69 Triliun, Demi Tambah Anggaran MBG

    Pemerintah Hemat APBN Rp306,69 Triliun, Demi Tambah Anggaran MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 juga berguna dalam mengalokasikan anggaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia menyebut bahwa upaya melakukan penghematan dalam menjalankan Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu memang demi efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun sehingga dana tersebut bisa menunjang berbagai program yang membutuhkan.

    “Nanti kita lihat ya [tambahan anggaran MBG]. Alhamdullilah, makan bergizi gratis sudah berjalan tetapi Presiden [Prabowo Subianto] merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata,” tuturnya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025). 

    Prasetyo tak membantah ada kebutuhan penambahan biaya untuk bisa mencakup target 82,9 juta penerima manfaat MBG. Sehingga, penghematan memang berpeluang untuk menutup celah fiskal yang membengkak.

    “Tentu ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” imbuhnya.

    Di sisi lain, dia memastikan tak ada keberatan atau penolakkan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam merespon Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Ndak ada yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, enggak ada teman teman K/L merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama,” ujarnya

    Prasetyo mengamini bahwa Presiden Prabowo memang meminta agar masing-masing anggaran belanja di K/L ditinjau kembali sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. 

    Bahkan, kata Prasetyo meskipun tanpa aturan yang berlaku setelah dikeluarkan pada 22 Januari 2025 itu. Menurutnya, Kepala Negara sudah berkali-kali menekankan pemerintah harus melakukan penghematan termasuk mempertajam efektivitas belanja negara guna pengeluaran yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat. 

    “Saya pikir adalah sebagaimana pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung,” ucapnya.

    Dia mengaku bahwa Presiden Prabowo sering mengingatkan agar anggaran-anggaran yang kurang efektif seperti kunjungan kerja, seminar, perjalanan dinas ataupun studi banding dikurangi demi menghemat anggaran puluhan triliun.

    Kendati demikian, Prasetyo menegaskan model penghematan yang Prabowo pilih merupakan skema automatic adjustment, yakni penyesuaian anggaran sehingga beberapa biaya akan ditandai  atau diblokir sebagai dana cadangan.

    “Kira-kira memang maknanya sama kan ya. Jadi memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi,” pungkas Prasetyo Hadi.

  • Eksportir Tetap Keberatan meski Pemerintah Kasih Insentif DHE SDA

    Eksportir Tetap Keberatan meski Pemerintah Kasih Insentif DHE SDA

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan eksportir mengaku tetap keberatan akan kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% selama 1 tahun meski pemerintah telah menyiapkan sederet insentif, fleksibilitas, dan instrumen penempatan yang dijamin menarik.

    Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyampaikan eksportir pada akhirnya akan tetap menanggung bunga kredit yang lebih besar dari bunga deposito, sekalipun pemerintah memberikan insentif kredit.

    “Ujung-ujungnya kan harus pinjam bank, berarti sama saja ada tambahan biaya bunga kredit yang harus dibayar, kecuali tidak ada bunga kredit, tetapi itu kan tidak mungkin,” ujarnya, Kamis (23/1/2025).

    Skema pemerintah yang memperkenankan eksportir menggunakan DHE SDA untuk membayar pajak, pungutan, dan dividen, tetap membuat pengusaha harus menghadapi biaya modal kerja yang mahal.

    Pemerintah pun sebelummya menyebutkan bahwa eksportir memang wajib menyimpan seluruhnya hasil ekspornya di Sistem Keuangan Indonesia (SKI).

    Meski demikian, pengusaha setelahnya dapat mengkonversi dolar AS yang dihasilkan ke rupiah untuk kebutuhan operasionalnya. Sementara sisanya, dapat disimpan di beragam instrumen yang telah disediakan.

    Sebagai contoh, eksportir mendapat US$100 juta dari ekspor dan menempatkannya dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI). Kemudian pengusaha mengambil 80% untuk operasional dan sisanya wajib ditahan di dalam negeri.

    Eddy memandang skema tersebut belum jelas karena biaya operasional setiap perusahaan berbeda-beda.

    “Operasional banyak, untuk pembelian tandan buah segar petani mitra, pembelian pupuk, peralatan kerja, bahan bakar. Jadi harus jelas apa yang dimaksud biaya operasional. Untuk spread bunga pinjaman saat ini untuk deposito dolar AS sekitar 1,5%,” jelas Eddy.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai hal yang menjadi permasalahan utama dalam kebijakan ini adalah adanya biaya tambahan yang harus ditanggung eksportir.

    Sekalipun pemerintah memberikan sederet ‘jamu manis’ agar eksportir tunduk akan kebijakan DHE SDA 100% selama 1 tahun.

    Pasalnya, ketika hasil ekspor disimpan, artinya pengusaha tidak dapat bebas menggunakan dananya untuk kegiatan usaha.

    “Iya [dengan apapun itu insentif maupun instrumen menarik] akhirnya kan si perusahaan ini disuruh hutang, disuruh pinjam. Nah itu kan kalau dia hutang kan jadi beban,” tegas Piter.

    Padahal, pemerintah menyampaikan eksportir tak perlu mengkhawatirkan arus kas maupun bunga kredit, karena pemerintah akan memberikan kemudahan.

    Meski demikian, pada akhirnya eksportir harus menanggung beban bunga kredit yang lebih besar dari deposito tersebut.

  • BGN Klarifikasi soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp100 Triliun

    BGN Klarifikasi soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap asal mula usulan tambahan anggaran senilai Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa pihaknya mengusulkan adanya tambahan anggaran Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, kata Dadan, ingin mempercepat program Makan Bergizi Gratis untuk bisa menjangkau penerima manfaat.

    “Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

    “Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” ungkapnya.

    Dia merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Kemudian, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

    Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara  menilai penambahan anggaran program MBG justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

    Di samping itu, program unggulan Presiden Prabowo ini bisa memicu melebarnya defisit APBN. Menurut dia, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

    “Untuk makan bergizi gratis ini, solusinya bukan menambah anggaran. Karena anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah sangat besar,” kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

    Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

    “MBG ini jangan sampai mengambil porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi beban bagi defisit APBN,” ujarnya.

    Bhima juga menyebut jika anggaran MBG terus dipaksa maka akan berdampak pada penambahan utang negara.

    “Implikasi MBG ini kalau dipaksakan terhadap beban dari defisit APBN, konsekuensinya akan menambah utang, dan 2025 beban bunga utang menjadi salah satu yang cukup mahal. Dan ini akan mendorong APBN untuk berutang, untuk nutup utang lagi. Jadi MBG akan jadi beban, bukan mendorong produktivitas di level masyarakat,” ujarnya.

    Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

    Semestinya, imbuh dia, pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

    Pemerintah juga dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin.

    “Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

  • Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Prabowo Pangkas Anggaran Rp306,69 Triliun

    Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Prabowo Pangkas Anggaran Rp306,69 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan Presiden Prabowo Subianto ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk APBN 2025.

    Perintah itu sendiri Prabowo sampaikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    “Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).

    Dia menjelaskan, penghematan anggaran tersebut untuk mendukung program pemerintah seperti subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    “Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” jelas Deni.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan penghematan anggaran kementerian/lembaga tersebut tidak memerlukan penerbitan APBN Perubahan 2025.

    Sebagai informasi, dalam diktum kelima angka 1 huruf a Inpres 1/2025, Prabowo memberi tugas khusus ke Sri Mulyani sebagai bendahara negara untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing K/L. Bahkan, dalam diktum kelima angka 1 huruf 1 huruf c Prabowo memerintahkan Sri Mulyani untuk:

    Melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    Dalam diktum ketiga, Prabowo juga meminta masing-masing pimpinan kementerian/lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran sesuai ketetapan Sri Mulyani. Efisiensi tersebut dilakukan melalui penghematan belanja operasional dan non operasional.

    Dalam diktum keempat, Prabowo turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, secara spesifik dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Terakhir, Prabowo juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi pelaksanaan Inpres 1/2025 itu.

  • Menteri PU: 447.076 Kendaraan Melintasi 7 Ruas Tol Fungsional saat Nataru

    Menteri PU: 447.076 Kendaraan Melintasi 7 Ruas Tol Fungsional saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap volume kendaraan yang melintas di 7 ruas tol fungsional sepanjang 120,4 kilometer (Km) di Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Dody menjelaskan, 7 ruas jalan tol yang difungsikan secara gratis itu dilintasi 447.076 kendaraan yang bergerak dari Banda Aceh hingga ke Banyuwangi.

    “Di samping jalan tol operasional terdapat ruas fungsional sementara yang dibuka sepanjang total 120,4 km dengan realisasi volume lalin 447.076 kendaraan yang melintas,” kata Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (23/1/2025).

    Perinciannya, Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 24,67 Km mulai dari 21 Desember 2024 – 2 Januari 2025 dilintasi sebanyak 21.967 kendaraan. 

    Kemudian, Tol Binjai – Langsa Seksi 3 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 Km periode pelaksanaan 21 Desember 2024 – 5 Januari 2025 dilintasi sebanyak 40.565 kendaraan.

    Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung – Indrapura (10,15 Km) fungsional pada 21 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dilintasi sebanyak 9.983 kendaraan.

    Serta Tol Pekanbaru – Padang Seksi B Padang – Sicincin (36,60 km) pada periode 21 Desember 2024 – 2 Januari 2025 dilintasi sebanyak 46.900 kendaraan.

    Untuk ruas Trans Jawa, pemerintah sendiri memfungsionalkan 3 ruas tol yakni Tol Jakarta – Cikampek 2 Selatan, Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo dan Tol Probolinggo – Banyuwangi.

    Akan tetapi, Dody menjelaskan bahwa Tol Japek 2 Selatan tak jadi difungsionalkan sebagaimana diskresi kepolisian yang menilai tak adanya urgensi pengoperasian tol tersebut. 

    “Jalan tol Japek 2 Selatan antara Sukabungah – Sadang atau Segmen Kutanegara – Sadang sepanjang 8,5 Km sesuai diskresi tak difungsionalkan karena kapasitas jalan tol eksisting mampu menampung kendaraan,” tambahnya. 

    Adapun, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo Segmen Klaten – Prambanan (Klaten – Purwomartani) sepanjang 8,6 Km yang difungsionalkan periode 21 Desember 2024 – 2 Januari 2025 dilintasi sebanyak 291.120 kendaraan.

    Terakhir, Jalan Tol Probolingo – Banyuwangi (Gending – Krakasan) sepanjang 12,88 Km yang dioperasikan pada 21 Desember 2024 – 5 Januari 2025 dilintasi sebanyak 36.541 kendaraan.

  • KKP Sudah Identifikasi Pemilik Sertifikat HGB Pagar Laut di Sidoarjo

    KKP Sudah Identifikasi Pemilik Sertifikat HGB Pagar Laut di Sidoarjo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku telah mengidentifikasi pemilik pagar laut di Sidoarjo, Jawa Timur. Pagar laut ini memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) seluas 656 hektare (ha).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, berdasarkan fakta lapangan, kondisi eksisting berupa HGB terindikasi berada di bawah penguasaan PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. HGB tersebut terbit pada 1996 dan berakhir 2026.

    “HGB terindikasi berada di bawah penguasaan PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang,” kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Dengan temuan SHGB seluas 656 ha di perairan Sidoarjo, Trenggono mengungkap bahwa status luas yang diduga memiliki SHGB di laut mencapai 437,5 ha.

    Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa KKP telah melakukan identifikasi melalui desk study, analisis garis pantai dengan mengacu pada Peraturan Daerah No.10/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.

    Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah Jawa Timur untuk melakukan verifikasi lapangan secara bersama.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sebelumnya sempat mengungkap terdapat tiga sertifikat HGB atau SHGB yang ditemukan di kawasan perairan laut tepatnya di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Total luasnya yakni 656,85 ha.  

    “Nah tiga bidang HGB seluas 656,85 hektare untuk pembulatan tambak 657 [ha] lah ya, atas nama PT Surya Inti Pertama dengan luas 285,16 ha, PT Semeru Cemerlang luas 152,36 ha dan PT Surya Inti Permata luas 219,31 ha,” ungkap Nusron kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).  

    Nusron mengungkapkan SHGB milik PT Surya Inti Pertama dan PT Semeru Cemerlang diterbitkan pada 1996. 

    Sementara itu, SHGB PT Surya Inti Permata diterbitkan pada 1999. Ketiga SHGB itu dulunya adalah wilayah tambak yang kini telah mengalami abrasi sehingga tertutup permukaan air laut.

    Untuk itu, pemerintah telah memiliki dua opsi penanganan tiga SHGB di kawasan perairan laut itu. Pertama, pemerintah bisa menunggu sampai tahun depan untuk HGB yang terbit pada 1996. 

    Seperti diketahui, masa berlaku HGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Pemerintah bisa mengambil langkah untuk tidak memperpanjang HGB milik dua perusahaan itu.  

    Kedua, pemerintah bisa langsung membatalkan HGB tersebut karena sudah dalam kondisi tanah musnah, karena saat ini sudah menjadi kawasan laut akibat abrasi.  

    “Tinggal nanti kami cek, kami panggil yang punya, kami klarifikasi dong, nggak bisa serta merta begitu kan? Kami panggil, kami klarifikasi ini kondisinya sudah begini maka dianggap tanah musnah, tinggal diteken gak ada emang UU-nya begitu,” paparnya.

  • MRT Mulai Jajakan Hak Penamaan di Proyek Fase 2A Stasiun Thamrin hingga Kota

    MRT Mulai Jajakan Hak Penamaan di Proyek Fase 2A Stasiun Thamrin hingga Kota

    Bisnis.com, JAKARTA – PT MRT Jakarta (Perseroda) mulai menawarkan hak penamaan (naming rights) beberapa stasiun yang sedang dibangun yaitu fase 2A meliputi Stasiun Thamrin hingga Kota. 

    Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad Mahfud mengatakan pihaknya terus memaksimalkan aset stasiun sebagai pertumbuhan bisnis non-farebox. MRT masih menawarkan hak penamaan stasiun eksisting maupun stasiun yang belum rampung. 

    “Kita masing mengandalkan ada beberapa stasiun yang masih available, Stasiun Blok A, Stasiun Haji Nawi, Asean, Benhil. Tidak hanya di fase I, ada juga Stasiun Monas, Stasiun Thamrin, dan Stasiun Harmoni dan ini sudah mulai ditawarkan sejak sekarang,” kata Farchad kepada wartawan, Kamis (23/1/2025). 

    Farchad menjelaskan pendapatan dari hak penamaan memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan MRT Jakarta. Kontribusi hak penamaan yang juga masuk dalam segmen non-farebox sendiri disebut tembus hingga 40% dari total keseluruhan pendapatan. 

    Adapun sepanjang 2025, MRT Jakarta membidik pertumbuhan pendapatan non-farebox meningkat 2% hingga 5%. Pertumbuhan ini sejalan dengan perkembangan ekonomi yang diprediksi berada di posisi 5%. 

    Sebagai gambaran, sepanjang 2023, MRT Jakarta mencatatkan total pendapatan sebesar Rp1,35 triliun. Pendapatan ini masih didominasi oleh pendapatan subsidi sebesar Rp743,76 miliar.  

    Kemudian pendapatan nontiket sebesar Rp358,42 miliar. Jika mengasumsikan kontribusi sebesar 40%, maka naming right menyumbang sebesar Rp143,36 miliar, sedangkan pendapatan tiket tercatat sebesar Rp250,87 miliar. 

    Di sisi lain, per 25 Desember 2024 pembangunan MRT Jakarta Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI hingga Kota mencatatkan kemajuan signifikan dengan progres di seluruh paket kontrak (CP) melampaui target yang ditetapkan untuk akhir 2024.

    Paket CP201 yang mencakup segmen Thamrin hingga Monas telah mencapai progres 84,45%, melebihi target akhir tahun sebesar 83,77%. Pada CP202, yang mencakup Stasiun Harmoni, Sawah Besar, hingga Mangga Besar, progres konstruksi telah mencapai 43,98%, melampaui target akhir tahun sebesar 39,77%. 

    Sementara itu, CP203, yang melibatkan pembangunan Stasiun Glodok dan Kota, berhasil menyelesaikan kedua terowongan penghubungnya. Secara keseluruhan, paket ini telah mencapai 66,23% dari target akhir tahun sebesar 65,72%.

  • Kemenperin: Investor Asing Minat Bangun 3 Pabrik Bahan Baku Tekstil

    Kemenperin: Investor Asing Minat Bangun 3 Pabrik Bahan Baku Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap minat investasi asing untuk membangun 3-4 pabrik Mono Etilen Glikol (MEG) di Kalimantan. Pabrik tersebut akan memproduksi bahan baku tekstil, dalam hal ini benang polyester.

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier mengatakan minat investasi tersebut menjadi bukti optimisme penanaman modal di sektor hulu tekstil.

    “Ada 3-4 perusahaan sudah berminat untuk investasi terutama di MEG, jadi recycle untuk scrap menjadi benang itu juga tertarik untuk memberikan paling tidak memperkuat dari pendalaman industri di Indonesia,” kata Taufiek dalam RDP Komisi VII DPR RI, Kamis (23/1/2025). 

    Taufiek meyakini hal tersebut dapat menciptakan efek berganda yang besar dan melengkapi pohon industri, khususnya di kimia hulu. Sebagaimana diketahui, MEG merupakan bahan baku polyester yang selama ini kebutuhannya 90% diimpor. 

    Kendati demikian, dia belum dapat memberikan rincian informasi terkait dengan investasi yang akan bergulir tersebut. Yang jelas, pihaknya saat ini berupaya untuk memulihkan industri tekstil.

    “Belum ada datanya, tetapi yang jelas ada MEG di Kalimantan. Untuk benang dari recycling,” ujarnya. 

    Jika merujuk pada data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) hanya ada 1 industri dalam negeri yang saat ini memproduksi MEG dan belum mampu memenuhi sepenuhnya kebutuhan domestik. 

    Di sisi lain, Taufiek juga akan mendorong perbaikan industri hilir sebagai kunci dari pertumbuhan kinerja industri tekstil hulu dalam negeri. Terobosan yang akan diusung yakni dengan mendorong penggunaan pakaian haji, baju militer, hingga baju seragam dengan produk lokal. 

    “Nanti ada satu opportunity untuk bisa masuk, termasuk IKM. Ya kan jadi kalau misalnya cinta jilbab dalam negeri, misalnya semua perempuannya yang berjilbab beli produk dalam negeri,” pungkasnya.