Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tol Serang-Panimbang Beri Hadiah untuk Pengguna di Awal Tahun

    Tol Serang-Panimbang Beri Hadiah untuk Pengguna di Awal Tahun

    Bisnis.com, LEBAK – Nikmati liburan awal tahun ke Banten aja! Dalam rangka menyambut long weekend awal tahun, PT Wijaya Karya Serang Panimbang memberikan program promo spesial khusus untuk pengguna jalan.

    Nikmati perjalanan yang Aman, Cepat, dan Nyaman hanya di Tol Serang-Panimbang dan tentunya bisa dapatkan hadiah menarik yang membuat perjalanan semakin berkesan. Kalian bisa mendapatkan Gratis kartu tol free akses di Jalan Tol Serang-Panimbang selama 1 bulan dan voucher diskon restoran di Rangkasbitung.

    Untuk memenangkan promo ini mudah banget! Pengguna jalan yang melintasi Jalan Tol Serang-Panimbang akan mendapatkan brosur barcode & nomor undian pada saat Entrance & Exit di Gerbang Tol Rangkasbitung kemudian tinggal scan barcode, isi formulir, dan upload foto brosur/nomor undian. Periode promo berlaku mulai dari tanggal 24 Januari 2025 sd 2 Februari 2025, informasi lebih detail bisa dilihat di akun Instagram/Tiktok @wikaserpan. Jangan sampai ketinggalan ya!

    “Promo ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk merasakan kenyamanan dan efisiensi dalam berkendara di Jalan Tol Serang-Panimbang serta kami ingin memberikan pengalaman perjalanan yang berkesan melalui hadiah yang menarik”, ujar T. Arso Anggoro selaku Direktur Teknik dan Operasi PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

    Jalan Tol Serang-Panimbang merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol yang terkoneksi dengan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta, Serang hingga Pandeglang. Jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah Banten, khususnya di Banten Tengah & Selatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut.

  • Resmi! Menteri ATR Cabut HGB Perusahaan Aguan di Area Pagar Laut

    Resmi! Menteri ATR Cabut HGB Perusahaan Aguan di Area Pagar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid resmi membatalkan sebagian sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) yang berlokasi di sekitar wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

    Nusron menjelaskan, dirinya membatalkan setidaknya 50 bidang SHGB milik PT Intan Agung Makmur (IAM). Perusahaan yang terafiliasi Agung Sedayu Group tersebut diketahui memiliki SHGB untuk total 243 bidang di area pagar laut.

    “Hari ini, ada lah kalau sekitar 50-an sertifikat [yang dibatalkan]. [Sisanya] Insya Allah secepatnya selesai,” kata Nusron saat ditemui di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Jumat (24/1/2025).

    Nusron menjelaskan pencabutan SHGB tersebut telah dilakukan secara prosedural dan telah menempuh langkah yuridis yang benar. Mulai dari melakukan pengecekan data hingga melakukan survei lapangan secara langsung dengan mengecek material yang ada di sekitar.

    Hasilnya, Nusron menegaskan bahwa lahan SHGB milik PT IAM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya, SHGB tersebut berada di wilayah perairan. Karena masuk kategori tanah hilang, maka seluruh alas hak di atas lahan tersebut resmi hilang.

    “Nah, tadi kita sudah datang ke sana. Ya kan, sampai ke ujung tadi saya sampaikan, itu tempat terbitnya sertifikat SHGB [di wilayah perairan]” ujarnya.

    Nusron mengungkapkan, meskipun telah menunjukan bukti bahwa SHGB itu cacat baik secara yuridis, prosedural, hingga material. Namun, pada saat hendak melakukan pencabutan, dirinya mengaku masih mendapat sejumlah penolakan.

    Nusron mengaku dirinya sempat berdebat dengan Lurah Desa Kohod yakni Arsin. Di mana, Lurah itu bersikeras bahwa wilayah SHGB PT IAM diklaim dulunya merupakan daratan.

    “Tadi di sana saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Katanya ada abrasi kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, dasar pencabutan sertifikat alas hak yang cacat secara prosedural itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Nusron Wahid sempat mengungkapkan terdapat 280 sertifikat ditemukan di kawasan pagar laut di yang berada di Desa Kohod, pesisir utara Tangerang, Banten. 

    Perinciannya, sertifikat tersebut terdiri dari 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan 17 Sertipikat Hak Milik (SHM).

    Nusron Wahid menjelaskan bahwa dari 263 bidang area yang memiliki SHGB, 243 bidang di antaranya dimiliki PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Selain itu, terdapat 9 bidang SHGB yang beririsan dengan wilayah laut tersebut beratasnamakan perseorangan.

    Adapun, PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) diketahui terafiliasi oleh bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Sebelumnya, Kuasa Hukum Agung Sedayu Grup, Muannas Alaidid mengakui bahwa anak usaha Agung Sedayu Group yakni PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) memiliki SHGB di wilayah perairan Desa Kohod.

    Namun, SHGB tersebut diklaim tidak berkaitan dengan pagar laut yang berdiri di atasnya. Muannas membantah pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) merupakan milik Agung Sedayu.

    “Pagar laut bukan punya PANI, dari 30 Km pagar laut itu kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI (PT Cahaya Inti Sentosa) dan PIK non-PANI (PT Intan Agung Makmur) hanya ada di dua desa Kohod Kecamatan Pakuhaji saja, di tempat lain dipastikan tidak ada,” kata Muannas.

    Untuk itu, Muanas menegaskan tidak benar bila pagar laut itu disebut milik Aguan. Mengingat kepemilikan SHGB PT CIS dan PT IAM hanya berada di satu kecamatan saja, sedangkan pagar laut yang membentang di wilayah Tangerang Banten itu panjangnya mencakup enam kecamatan.

    Dia juga menegaskan, berdasarkan pengakuan Bupati Tangerang, Zaki Iskandar pagar laut itu diklaim telah ada sejak 2014 atau sebelum PIK 2 dikembangkan.

    “Sudah ada pagar-pagar laut itu sebelum PIK 2 ada, bahkan sebelum Pak Jokowi menjabat Presiden,” tegasnya.

  • Amblas 3 Hari Imbas Banjir, Satu Jalur KA di Grobogan Sudah Dapat Dilalui

    Amblas 3 Hari Imbas Banjir, Satu Jalur KA di Grobogan Sudah Dapat Dilalui

    Bisnis.com, JAKARTA — Satu jalur rel kereta api KM 32+5/7 antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan telah dapat dilalui setelah amblas selama 3 hari akibat banjir Sungai Tuntang. 

    Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, setelah upaya intensif yang dilakukan selama 3 hari terakhir, satu jalur (jalur hulu) pada Jumat (24/1/2025) pagi, di petak lintas Semarang Tawang – Cepu – Surabaya Pasar Turi kini telah dapat dilalui.

    Langkah ini memungkinkan perjalanan kereta api untuk kembali beroperasi tanpa perlu dilakukan rekayasa operasi memutar seperti KA Harina (126A) lintas Bandung-Cikampek-Surabaya Pasar Turi, KA Sembrani Tambahan (7010A) lintas Gambir-Surabaya Pasar Turi, dan KA Parcel lintas Kampung Bandan-Surabaya Pasar Turi. 

    “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari tim operasional KAI yang bekerja tanpa henti siang dan malam serta dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS], dan Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah [BTP Jateng],” kata Didiek dalam keterangan resmi, Jumat (24/1/2025). 

    Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, KAI bersama BBWS dan BTP Jateng tengah mematangkan rencana pembangunan tanggul di sisi jalur kereta api untuk mengurangi risiko kerusakan akibat bencana di masa mendatang. 

    Didiek mengatakan, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan jalur KA terhadap potensi bencana seperti banjir atau longsoran sehingga perjalanan kereta api di masa mendatang akan lebih aman dan lancar.

    Sebelumnya, KAI memberlakukan pola operasi memutar untuk beberapa perjalanan, sementara KA lainnya dibatalkan sejak 21 Januari lalu. 

    Sebagai langkah awal, tim teknis KAI melakukan perbaikan dan penguatan struktur tubuh jalan rel untuk memastikan stabilitas jalur.

    Proses ini mencakup perbaikan tanah dasar, penambahan material konstruksi seperti batu kricak dan sirtu, serta pemasangan perancah besi untuk mencegah pergeseran jalur. Selain itu, trucuk atau tiang pancang dari besi rel juga ditambahkan untuk menahan erosi di sisi rel yang terdampak.

  • WEF 2025: Begini Pernyataan Trump yang Desak Penurunan Suku Bunga dan Harga Minyak

    WEF 2025: Begini Pernyataan Trump yang Desak Penurunan Suku Bunga dan Harga Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump menuntut agar negara produsen migas (OPEC) menurunkan harga minyak. Trump juga mendesak negara-negara lain menurunkan suku bunga. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya melalui video kepada para pemimpin bisnis dan politik global di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.

    “Saya akan menuntut agar suku bunga segera turun. Dan demikian pula, suku bunga global juga harus turun. Saya juga akan meminta Arab Saudi dan OPEC untuk menurunkan biaya minyak,” kata Trump dalam pidato yang dikutip dari Reuters, Jumat (24/1/2025).

    Penampilan Trump di Davos merupakan pernyataan pertamanya kepada para pemimpin dunia sejak masa jabatan keduanya dimulai empat hari lalu. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan Trump akan menghindari norma perdagangan bebas baik di dalam maupun luar AS.

    Meski menyampaikan ancaman tarif yang tegas, Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut di tengah kegelisahan pasar atas rencananya.

    Harga minyak sempat berubah negatif selama Trump berbicara. Sementara itu, euro merosot, dan dolar AS berfluktuasi terhadap sekeranjang mata uang asing. Di sisi lain, indeks S&P 500 yang menjadi acuan saham AS mencatatkan kenaikan ke level tertinggi sepanjang masa.

    Trump juga menyinggung perubahan kebijakan besar sejak pelantikannya, termasuk terkait keberagaman, perubahan iklim, dan imigrasi. Namun, komentar Trump memicu beragam respons, termasuk kritik dari beberapa sekutu tradisional AS, seperti Kanada dan Uni Eropa.

    “Kami akan menuntut rasa hormat dari negara lain. Kanada. Kami memiliki defisit yang sangat besar dengan Kanada. Kami tidak akan memilikinya lagi,” ujar Trump.

    Lebih lanjut, Trump juga mengkritik kebijakan pendahulunya, Joe Biden, dan beberapa isu seperti perubahan iklim. Mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry, yang hadir dalam forum tersebut, tampak meringis saat mendengarkan.

    Trump menegaskan komitmennya untuk mengurangi inflasi dengan kombinasi kebijakan tarif, deregulasi, dan pemotongan pajak. Dia juga berencana memperluas produksi energi domestik untuk menjadikan AS sebagai negara adikuasa manufaktur.

    “Amerika Serikat memiliki jumlah minyak dan gas terbesar di antara negara mana pun di Bumi, dan kami akan menggunakannya. Ini tidak hanya akan mengurangi biaya hampir semua barang dan jasa, tetapi juga akan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa manufaktur,” kata Trump.

    Selain itu, Trump berencana berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai perang di Ukraina. Trump juga ingin mengupayakan kerja sama dengan Rusia dan China untuk mengurangi senjata nuklir.

    Di akhir pidatonya, Trump menyampaikan rencana-rencana lain, seperti perubahan nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan ancaman tarif tinggi untuk Uni Eropa, China, Meksiko, serta Kanada.

  • Update Respons Uni Eropa Setelah Indonesia Menang Gugatan Diskriminasi Sawit di WTO

    Update Respons Uni Eropa Setelah Indonesia Menang Gugatan Diskriminasi Sawit di WTO

    Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa akan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mematuhi hasil keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Dunia atau Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Badan itu diketahui meminta Uni Eropa menyesuaikan kebijakan sawitnya yang menguntungkan Indonesia.

    Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Stephane Mechati mengatakan pihaknya telah menerima hasil putusan WTO tersebut. Mechati pun mengatakan Uni Eropa akan melakukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan hasil laporan WTO.

    “Kami sepenuhnya memahami pernyataan dari panel WTO dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mematuhi hasil laporan itu sepenuhnya,” kata Mechati dalam agenda working breakfast di Kediaman Duta Besar Polandia untuk Indonesia di Jakarta, dikutip Jumat (24/1/2025).

    Mechati menuturkan, pihaknya akan menyepakati kerangka waktu untuk melakukan penyesuaian tersebut. Namun, dia tidak memperinci lebih lanjut terkait kapan penyesuaian tersebut akan mulai dilaksanakan.

    Di sisi lain, dia mengingatkan WTO dalam putusannya mengakui langkah Uni Eropa untuk memperhitungkan hubungan perdagangan yang sejauh ini belum sepenuhnya terintegrasi, seperti pada masalah keamanan atau kesehatan. 

    Mechati juga menyoroti sikap WTO yang juga menegaskan legitimasi untuk mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan dalam pengaturan hubungan perdagangan internasional

    “Kami sepenuhnya memahami pernyataan WTO dan kami akan mematuhi aturannya, itulah yang penting,” kata Mechati.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah menyambut baik Putusan Panel WTO pada 10 Januari 2025 lalu pada sengketa dagang terkait kelapa sawit yang telah diperjuangkan beberapa tahun silam. 

    “Pemerintah Indonesia menyambut baik Putusan Panel WTO pada sengketa dagang sawit dengan Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim, sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan kebijakan yang diskriminatif,” ujarnya.

    Secara umum, Panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa (UE) melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari UE seperti rapeseed dan bunga matahari.  

    Uni Eropa juga terbukti membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai.

    Selain itu, Panel WTO menilai UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk) serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low ILUC-risk dalam Renewable Energy Directive (RED) II.  

    Oleh karena itu, UE diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang Panel melanggar aturan WTO.

    Selanjutnya, berdasarkan peraturan WTO, jika tidak ada keberatan dari para pihak yang bersengketa, panel report akan diadopsi dalam kurun waktu 20—60 hari setelah disirkulasikan kepada Anggota WTO.

  • Inpres Pertama Prabowo: Babat Anggaran dari Provinsi hingga Kota

    Inpres Pertama Prabowo: Babat Anggaran dari Provinsi hingga Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun menjadi Instruksi Presiden atau Inpres pertama yang diterbitkan Prabowo Subianto. Anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga dana otonomi khusus menjadi sasaran instruksi itu, dari tingkat pusat hingga daerah.

    Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Rabu (22/1/2025) dan langsung berlaku pada hari yang sama.

    Terdapat delapan pihak yang diberi instruksi oleh Prabowo melalui Inpres efisiensi 2025 itu, yakni para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

    Mereka mendapatkan mandat untuk meninjau ulang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran. APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah (TKD) 2025 menjadi sasaran peninjauan itu.

    Total belanja negara yang disiapkan dalam APBN 2025 adalah Rp3.621,3 triliun. Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja tahun ini.

    “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” tertulis dalam Inpres 1/2025, dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Dari total efisiensi itu, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun. Lalu, peninjauan TKD senilai Rp50,59 triliun.

    Para menteri dan pimpinan lembaga harus melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja masing-masing K/L sesuai besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Perlu dicatat, identifikasi untuk penghematan anggaran itu tidak mencakup belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Artinya, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau gaji PNS tidak akan terpengaruh perintah penghematan anggaran Prabowo.

    Prabowo memberikan perintah khusus kepada Sri Mulyani yang tercantum dalam diktum kelima Inpres 1/2025. Berikut isinya:

    Menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a
    Menetapkan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b yang berasal dari:

    Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.903.976.216.000,00 (Rp13,9 triliun)
    Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp15.675.550.111.000,00 (Rp15,6 triliun)
    Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp18.306.195.715.000,00 (Rp18,3 triliun)
    Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509.455.378.000,00 (Rp509,4 miliar)
    Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200.000.000.000,00 (Rp200 miliar); dan
    Dana Desa sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (Rp2 triliun)

    Melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini

    Prabowo juga memberi tujuh instruksi kepada para gubernur dan bupati/wali kota untuk menghemat APBD. Prabowo bahkan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau upaya penghematan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda).

    Instruksi pemangkasan anggaran Pemda atau APBD itu seperti melalui pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorarium, hingga membatasi acara-acara seremonial.

    Berikut 7 poin instruksi Prabowo ke kepala daerah dalam Inpres 1/2025:

    Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion
    Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
    Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional
    Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
    Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya
    Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga
    Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b.

    Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.Perbesar

    Alasan Prabowo Hemat Anggaran Rp306,69 Triliun

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan bahwa presiden ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan dalam APBN 2025.

    “Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).

    Dia menjelaskan, penghematan anggaran tersebut untuk mendukung program pemerintah seperti subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    “Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” jelas Deni.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan penghematan anggaran kementerian/lembaga tersebut tidak memerlukan penerbitan APBN Perubahan 2025.

  • Menyingkap Jejak Aguan di Pagar Laut Tangerang 4 jam yang lalu

    Menyingkap Jejak Aguan di Pagar Laut Tangerang 4 jam yang lalu

    Menyingkap Jejak Aguan di Pagar Laut Tangerang

    4 jam yang lalu

  • Presiden Resmikan 6 PLTS di Wilayah 3T, Mampu Kurangi Pemakaian BBM

    Presiden Resmikan 6 PLTS di Wilayah 3T, Mampu Kurangi Pemakaian BBM

    Bisnis.com, SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan enam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang merupakan bagian dari 37 proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi se-Indonesia. Seremoni peresmian ini dilaksanakan pada Senin (20/1) di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Hadirnya PLTS tersebut diyakini akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) serta mendorong penggunaan energi terbarukan di Indonesia.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada energi secara penuh, sehingga dalam kurun waktu lima tahun Indonesia tidak lagi bergantung pada impor energi.

    “Kita sangat optimis melihat perkembangan ini, mungkin Indonesia termasuk salah satu yang paling maju dan paling konsisten dalam transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Kita tidak banyak bicara, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang riil, dan ini nanti akan menghemat impor energi sehingga kita harus swasembada energi,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga menegaskan pentingnya penguatan sektor ketenagalistrikan untuk mendukung transformasi ke arah industrialisasi, membuka peluang ekonomi dan mampu melistriki hingga kawasan terpencil.

    “Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” ungkap Prabowo.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa sebanyak 26 proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 Megawatt (MW), 89% di antaranya menggunakan energi bersih yang terdiri dari gas dan energi baru terbarukan (EBT).

    “(Peresmian ini) dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk melakukan transisi energi dari energi fosil kepada energi baru terbarukan. Dan ini adalah salah satu (proyek ketenagalistrikan) terbesar di dunia yang kita resmikan bersama-sama,” kata Bahlil.

    Selain pembangunan pembangkit, Presiden RI juga meresmikan 11 proyek jaringan transmisi listrik sepanjang 739,71 kilometer sirkuit (kms) dan 1.740 Megavolt Ampere (MVA) gardu induk untuk mendukung pasokan listrik dari pembangkit baru agar dapat tersalurkan secara optimal.

    Bahlil menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan jaringan transmisi listrik sebagai langkah strategis dalam mendukung pengembangan pembangkit listrik yang berkelanjutan di Indonesia.

    “Ke depan kita akan menambah 71 GW atau 71.000 MW dengan jaringan kurang lebih sekitar 48 ribu kms, 48 ribu kms itu kalau dia berbanding lurus, kurang lebih sekitar 8.000 km. Kami tambahkan juga bahwa pengembangan transmisi untuk 10 tahun ke depan juga sangat masif di mana sebelumnya pengembangan transmisi belum optimal,” ujar Bahlil.

    Dari total 37 proyek ketenagalistrikan yang diresmikan, terdapat enam PLTS yang dibangun di wilayah 3T. Proyek ini meliputi lima PLTS di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan satu PLTS di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

    Secara rinci, lima PLTS di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terdiri dari PLTS Saur 150 kilowatt peak (kWp), PLTS Sepangkur Kecil 50 kWp, PLTS Pajangan 25 kWp, PLTS Sapapan 50 kWp, dan PLTS Sadulang Kecil 50 kWp. Pembangkit-pembangkit tersebut mampu mengurangi penggunaan BBM genset hingga 6.078 liter setiap tahunnya. Seluruh PLTS tersebut mampu menghasilkan energi hijau sebesar 22 ribu kilowatt hour (kWh) per tahun yang dapat melistriki lebih dari 597 rumah di wilayah tersebut.

    Sementara itu PLTS Tanamalala di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dengan daya sebesar 189,6 kWp mampu mengurangi penggunaan BBM genset sebesar 29 Ribu liter per tahun dan menghasilkan energi hijau sebesar 197 Ribu kWh setiap tahunnya. PLTS tersebut juga dapat melistriki lebih dari 185 rumah, serta berkontribusi mengurangi emisi CO2 sebesar 415 ton setiap tahun.

    Selain menghadirkan pembangkit listrik bersih di daerah 3T, infrastruktur transmisi dan gardu induk di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah juga turut diresmikan. Kehadiran infrastruktur tersebut akan menyalurkan energi listrik bersih dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Luwuk 40 megawatt (MW) yang menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sewa 40 MW, hal ini berpotensi menghemat penggunaan BBM sebesar 500 ribu liter setiap tahunnya.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat dalam ketenagalistrikan nasional, pihaknya akan terus berupaya mendukung pemerataan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

    ”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus mangakselerasi pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.

  • DPR Usul Proyek Tol MLFF Diambil Alih BUMN, Menteri PU Buka Suara

    DPR Usul Proyek Tol MLFF Diambil Alih BUMN, Menteri PU Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka suara terkait dengan usulan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar BUMN dapat mengambil alih proyek investasi sistem bayar tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

    Dody mengaku usulan tersebut sulit dilakukan. Lantaran proyek pengembangan MLFF sendiri merupakan produk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Hungaria yang telah disepakati satu sama lain.

    “Kita ini sudah berkontrak sama orang, tidak bisa begitu [main ambil alih], sudah tanda tangan kok,” kata Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Dody menjelaskan, saat ini progres proyek bayar tol tanpa henti dan nirsentuh tengah dalam tahap penyempurnaan sistem.

    Dia juga menegaskan, Kementerian PU masih aktif menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Hungaria untuk terus memantau penyempurnaan sistem tersebut.

    “Sudah sering ngobrol kok saya dengan Ibu Dubes, dengan Utusan Presiden Hungaria. Sudah sering ngobrol, kita lihat apa yang bisa kita kerjakan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mengungkap kerja sama investasi antara Indonesia dan Hungaria dalam mengembangkan sistem tol nirsentuh atau MLFF tidak berjalan lancar. 

    Dalam informasi terakhir yang dihimpunnya, Indonesia dan Hungaria masih belum menemukan titik terang mengenai implementasi sistem MLFF di jalan tol Indonesia.

    “Memang betul saya dengar kerja sama dengan pihak Hungaria, BUMN Hungaria dengan kita sepertinya tak berjalan lancar,” kata Andi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PU di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Untuk itu, Andi mengusulkan agar pemerintah dapat segera mengevaluasi atau bahkan mengambil alih proyek investasi senilai Rp4,4 triliun tersebut.

  • RI Butuh Rp17,9 Kuadriliun untuk Tambah Kapasitas Listrik 443 GW hingga 2060

    RI Butuh Rp17,9 Kuadriliun untuk Tambah Kapasitas Listrik 443 GW hingga 2060

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memerlukan investasi sebesar US$1,1 triliun atau setara Rp17,9 kuadriliun (asumsi kurs Rp16.274 per dolar AS) untuk mewujudkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 gigawatt (GW) dalam rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengatakan, jumlah investasi itu setara US$30 miliar atau Rp488,22 triliun per tahun.

    Dia pun memerinci investasi hingga 2060 itu terdiri atas US$1 triliun untuk kebutuhan pembangkit dan US$104 miliar untuk transmisi.

    “Untuk merealisasikan misi besar RUKN dibutuhkan investasi sebesar US$1,1 triliun hingga tahun 2060,” kata Yuliot dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

    Oleh karena itu, Yuliot menyadari bahwa untuk mewujudkan target investasi tersebut, diperlukan dukungan semua pihak. Utamanya dalam upaya bersama menuju transisi energi berkelanjutan dan pencapaian net zero emission.

    Kementerian ESDM menetapkan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 GW dalam rancangan RKUN 2025-2060. Target tersebut ditetapkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2029.

    Yuliot menyebut, dari kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 GW itu, sebanyak 79% berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

    Dari jumlah pembangkit EBT itu, sekitar 42% berasal dari variable renewable energy atau VRE seperti tenaga surya dan angin yang didukung oleh teknologi penyimpanan energi.

    Yuliot menyebut, terdapat enam kebijakan yang diambil dalam pengembangan pembangkit listrik. Pertama, pengembangan pembangkit arus laut dimulai pada 2028-2029.

    Kedua, pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029-2032. Ketiga, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung secara masif memanfaatkan area waduk dan pengembangan PLTS atap. Keempat, pengembangan PLTP secara masif, baik offshore maupun onshore.

    “Kelima, pengoperasian PLTU batu bara existing sampai dengan PPA [perjanjian jual beli listrik] berakhir, selanjutnya cofiring dengan biomassa yang dilengkapi dengan CCS [carbon capture and storage],” imbuh Yuliot.

    Lebih lanjut, Yuliot menuturkan, demand listrik pada 2025 mencapai 539 terawatt hour atau bertambah 17% dari RUKN sebelumnya. Demikian juga halnya konsumsi listrik per kapita dalam RUKN 2025-2060 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

    “Demand listrik dan konsumsi listrik per kapita diproyeksikan naik secara signifikan khususnya pertumbuhan pada periode 5tahun pertama yaitu 2025-2029 diperkirakan konsumsi listrik mencapai rata-rata 6,9% per tahun,” kata Yuliot.