Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Jelang Imlek, Lion Parcel Antisipasi Lonjakan Pengiriman

    Jelang Imlek, Lion Parcel Antisipasi Lonjakan Pengiriman

    Bisnis.com, JAKARTA – Lion Parcel mengantisipasi potensi lonjakan pengiriman barang di industri logistik jelang Tahun Baru Imlek 2025.

    Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto mengatakan Tahun Baru Imlek jadi salah satu momen yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia yang merayakan. Berbagai persiapan kerap dilakukan jelang hari raya, termasuk tradisi berbelanja baju baru dan saling mengirim hampers.

    “Di sinilah industri logistik turut mengalami adanya lonjakan pengiriman,” kata Kenny dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    Dia menambahkan pemain di industri logistik perlu memperhatikan aspek adaptif dan inovatif untuk menghadirkan layanan pengiriman yang dapat diandalkan.

    Perusahaan, lanjutnya, mengembangkan infrastruktur dan jangkauan untuk meningkatkan pengalaman pengiriman bagi pelanggan.

    Lion Parcel telah menyiapkan sejumlah layanan pengiriman yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pelanggan. Beberapa di antaranya adalah Regpack untuk pengiriman regular, Jagopack yang menawarkan ongkos kirim terjangkau, Bosspack bagi pelanggan yang membutuhkan pengiriman prioritas dan lebih cepat, BIGPACK untuk paket besar lebih dari 10kg, hingga Interpack untuk pengiriman ke luar negeri.

    Kendati demikian, pengguna atau pengirim perlu memperhatikan beberapa hal untuk mencegah terjadinya kendala dalam pengiriman barang.

    Di tengah lonjakan permintaan, pengirim wajib mencantumkan nama, nomor kontak yang bisa dihubungi, serta alamat lengkap penerima secara jelas untuk mempermudah kurir menemukan lokasi penerima.

    Selanjutnya, paket harus sudah terbungkus dengan kemasan yang sesuai untuk melindungi barang kiriman. Mulai dari risiko perubahan cuaca hingga menggunakan pelindung berlapis dan klaim fragile.

    Kemudian, pengirim perlu cermat dalam menggunakan layanan yang sesuai dengan waktu pengiriman dan metode pembayaran sesuai preferensi yang diinginkan.

    Lion Parcel juga menyediakan fitur Lacak Resi untuk mempermudah pengirim memantau proses pengiriman dan memperkirakan kapan paket akan tiba sampai tujuan.

  • Danantara dan 100 Hari Kerja Presiden Prabowo 7 jam yang lalu

    Danantara dan 100 Hari Kerja Presiden Prabowo 7 jam yang lalu

    Danantara dan 100 Hari Kerja Presiden Prabowo

    7 jam yang lalu

  • Sri Mulyani Tak Ingin Rombak APBN 2025 meski Prabowo Potong Anggaran Rp306 Triliun

    Sri Mulyani Tak Ingin Rombak APBN 2025 meski Prabowo Potong Anggaran Rp306 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berupaya agar postur APBN 2025 tidak berubah, meski Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar belanja pemerintah dihemat hingga Rp306,69 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan instruksi penghematan dari Prabowo hanya akan berdampak kepada belanja pemerintah. Sementara itu, sambungnya, proyeksi penerimaan belum berubah.

    “Kalau postur diusahakan tidak, tetapi kan nanti kita juga akan sampaikan ke DPR pada saat nanti [laporan Semester I/2025],” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    Lebih lanjut, bendahara negara itu tidak menampik apabila nantinya sebagian hasil dari penghematan anggaran itu akan dialokasikan kepada program unggulan Prabowo yaitu makan bergizi gratis.

    Apalagi, tambah Sri Mulyani, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menyatakan harus ada tambahan anggaran agar program makan bergizi gratis bisa diperluas cakupan dalam tahun ini.

    “BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit, memang perlu dibantu oleh banyak pihak, dan kita semuanya sedang memperkuatnya,” katanya.

    Sebagai informasi, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    Dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Oleh sebab itu, Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat sejumlah anggaran belanjanya. Dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau efisiensi belanja oleh kepala daerah.

    Prabowo meminta K/L melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Prabowo turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, secara spesifik dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

  • Puan Janji akan Libatkan Kampus dan Ahli dalam Revisi UU Minerba

    Puan Janji akan Libatkan Kampus dan Ahli dalam Revisi UU Minerba

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan adanya partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). 

    Dia meminta agar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dapat menerima masukan-masukan dari luar parlemen, seperti kampus-kampus dan para ahli. Terkhusus mengenai pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) ke kampus.

    “Nanti akan dilakukan participation meaningful, kita minta supaya teman-teman yang ada di Baleg membuka, mendapatkan masukan dari luar, dan menerima masukan,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2025).

    Maka demikian, lanjut Puan, pihaknya akan mengundang kampus-kampus dan narasumber-narasumber yang memang ahli, untuk memberikan masukannya.

    “Jadi enggak tiba-tiba. Itu yang sudah dibicarakan kemarin Bamus dan pembicaraan tersebut juga sudah kami sampaikan ke pemerintah, pembahasan ini kan tidak hanya DPR saja, tapi juga dengan pemerintah,” jelasnya.

    Cucu proklamator RI ini pun menyebut bahwa usulan revisi UU Minerba sejatinya sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR, yakni melalui rapat pimpinan (rapim) dan badan musyawarah (bamus).

    Sebelumnya, DPR RI resmi menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (UU Minerba). Alhasil, RUU yang baru dibahas pada awal pekan ini resmi menjadi usulan inisiatif DPR.  

    Adapun, keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada hari ini, Kamis (23/1/2025), yang berlangsung mulai pukul 10.23 WIB dan berakhir pukul 10.45 WIB. Usulan dari masing-masing fraksi tak disampaikan secara lisan, melainkan tertulis.  

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dia meminta masing-masing juru bicara, masing-masing fraksi partai untuk menyampaikan pendapat fraksinya secara bergiliran dan lewat penjelasan tertulis untuk mempersingkat waktu.  

    “Dan untuk menyingkat waktu apakah bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan? Apakah dapat disetujui?” kata Dasco sambil mengetuk palu satu kali dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (23/1/2025).

  • Sri Mulyani: APBN Akan Terus Dukung Program Prabowo-Gibran

    Sri Mulyani: APBN Akan Terus Dukung Program Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pernyataan itu disampaikan usai Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    “Pemerintah akan memberikan terus dukungan dengan terutama program-program yang sekarang menjadi fokus perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Dia mencontohkan, program yang menjadi fokus presiden selama 2025 yaitu makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan. 

    Bendahara negara itu menjelaskan APBN merupakan instrumen penting untuk melakukan investasi atas kualitas sumber daya manusia. Terkhusus, sambungnya, APBN akan terus membiayai berbagai program bidang pendidikan, kesehatan, penurunan stunting atau tengkes, hingga pengentasan kemiskinan.

    “Dan juga dalam mendukung penyelesaian PSN [proyek strategis nasional],” lanjut Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan Prabowo ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan hingga hingga Rp306,69 triliun.

    Perintah Prabowo itu sendiri disampaikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    “Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    “Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” jelas Deni.

  • Trump Tolak 2 Pilar Pajak Global, Sri Mulyani Blak-blakan soal Dampaknya ke RI

    Trump Tolak 2 Pilar Pajak Global, Sri Mulyani Blak-blakan soal Dampaknya ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, penolakan Presiden AS Donald Trump atas penerapan dua pilar pajak global akan berdampak ke negara-negara lain termasuk Indonesia.

    Sri Mulyani menjelaskan Indonesia akan menghormati segala keputusan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Trump termasuk soal keputusan kebijakan penolakan atas penerapan dua pilar pajak global.

    “Namun karena Amerika adalah negara terbesar di dunia, pasti bisa berdampak ke seluruhnya,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Kendati demikian, bendahara negara itu tidak menjelaskan apakah keputusan Trump itu akan berdampak ke kemampuan pemerintah Indonesia memungut pajak dari perusahaan multinasional asal AS—meskipun Indonesia sudah menerapkan pajak minimum global 15% sesuai PMK No. 136/2024.

    Pemerintah Indonesia, sambungnya, hanya bisa terus memantau dinamika yang terjadi akibat berbagai keputusan yang dikeluarkan pemerintah baru AS. Dia menegaskan pemerintahan akan terus berusaha memperkuat fundamental ekonomi.

    “Kita terus memperbaiki dan memperkuat resilien dari perekonomian kita,” jelas Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Trump resmi mengeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa Negeri Paman Sam tidak akan mengikuti kesepakatan dari solusi 2 Pilar Pajak Global.

    Padahal, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sepakat untuk menerapkan dua pilar pajak global itu bersama Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dalam bagian pertama memorandum tersebut, Trump meminta menteri keuangan dan perwakilan tetap Amerika Serikat (AS) di OECD untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

    “Setiap komitmen yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya atas nama Amerika Serikat sehubungan dengan Kesepakatan Pajak Global tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di Amerika Serikat tanpa adanya tindakan oleh Kongres yang mengadopsi ketentuan-ketentuan yang relevan dari Kesepakatan Pajak Global,” ujar Trump seperti tercantum di laman resmi White House, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

    Menteri Keuangan dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) akan mengambil semua langkah tambahan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk mengimplementasikan temuan-temuan dari memorandum ini.

    Trump menilai bahwa kesepakatan pajak global OECD yang didukung oleh pemerintahan sebelumnya memungkinkan yurisdiksi lain memajaki penghasilan dari AS ekstrateritorial atas pendapatan Amerika.

    Alhasil, kebijakan tersebut membatasi kemampuan AS untuk memberlakukan kebijakan pajak yang melayani kepentingan bisnis dan pekerja AS. 

    Bagi Trump, memorandum itu juga menjadi momen dalam merebut kembali kedaulatan dan daya saing ekonomi AS. 

    Adapun untuk melindungi kepentingan bisnis dan pekerja AS dari tindakan pajak yang diskriminatif, Trump menginstruksikan menteri keuangan dan USTR menyelidiki kebijakan pajak di negara lain yang tidak mematuhi peraturan pajak dengan AS. 

    Bahkan, Trump meminta penyelidikan terkait negara-negara yang akan memberlakukan pajak yang akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS. 

    Untuk itu, Trump ingin menteri keuangannya untuk membuat daftar langkah yang mungkin diambil untuk melindungi perusahaan dan pekerja AS sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan atau aturan pajak tersebut. 

    “Menteri Keuangan akan menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada Presiden, melalui Asisten Presiden untuk Kebijakan Ekonomi, dalam waktu 60 hari,” tulisnya. 

    Sebagai informasi, satu per satu negara-negara yang tergabung dalam OECD mengimplementasi kebijakan dua pilar pajak global, termasuk Indonesia yang baru saja resmi menerapkan Pilar 2 yaitu pajak minimum global 15% per 1 Januari 2025.

    Sebagai informasi, solusi dua pilar adalah kebijakan perpajakan internasional yang bertujuan untuk mengatasi tantangan perpajakan yang dihadapi pemerintah dan perusahaan multinasional. Solusi ini terdiri dari dua pilar, yaitu Pilar 1 dan Pilar 2.

    Di mana Pilar 1 memungkinkan suatu negara mengalokasikan kembali sebagian laba perusahaan multinasional ke negara tempat mereka menjual produk dan layanan. Sementara Pilar 2 terkait penerapan pajak minimum global sebesar 15% atas laba perusahaan global beromzet minimal 750 juta euro.

  • Libur Panjang, Kereta Cepat Whoosh Siapkan 28.000 Tiket per Hari

    Libur Panjang, Kereta Cepat Whoosh Siapkan 28.000 Tiket per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyiapkan 173.000 tempat duduk Kereta Cepat WHOOSH Indonesia pada periode 24 Januari hingga 29 Januari atau selama libur Imlek dan Isra Mikraj 2025. 

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan KCIC telah mengantisipasi tingginya minat masyarakat untuk berlibur dengan mengoperasikan sebanyak 48 jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh.

    Sebanyak 28.000 tempat duduk per hari disiapkan untuk melayani masyarakat yang ingin berlibur di masa libur panjang akhir pekan kali ini.

    “KCIC memprediksi bahwa rata-rata volume penumpang akan mencapai lebih dari 20.000 per hari pada momen libur kali ini. Peningkatan penumpang juga akan terjadi mulai Jumat yaitu sejak terakhir kerja,” kata Eva dalam keterangan resmi, Jumat (24/1/2025). 

    Eva juga mengatakan sampai dengan saat ini, sudah sebanyak 50.000 tiket yang telah dipesan untuk periode 24-29 Januari 2025. Jumlahnya diprediksi akan terus meningkat seiring penjualan yang masih terus berlangsung di seluruh saluran penjualan secara online dan offline. 

    Tiket Whoosh di masa libur panjang akhir pekan kali ini sudah dapat dipesan oleh masyarakat secara online melalui aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id serta aplikasi mitra seperti KAI Access, Livin Mandiri, Brimo, BNI Wondr, dan tiket.com. Serta jalur offline seperti loket dan Ticket Vending Machine (TVM) di Stasiun.

    Selain itu, dalam rangka menyambut perayaan Tahun Baru Imlek, KCIC meluncurkan kartu langganan Whoosh atau Frequent Whoosher Card edisi khusus bertema Tahun Ular. Kartu edisi terbatas ini hadir dengan desain yang memadukan keindahan motif tradisional yang unik dan menarik. 

    Kartu langganan ini sudah bisa didapatkan mulai 24 Januari 2025 di loket stasiun-stasiun Whoosh. Mengingat jumlahnya yang terbatas, pelanggan disarankan untuk segera memilikinya sebelum kehabisan. 

    Dengan Frequent Whoosher Card penumpang bisa menikmati 10 perjalanan Whoosh kelas Premium Economy dengan tarif flat meskipun perjalanan dilakukan di jam sibuk atau di hari libur maupun akhir pekan. Frequent Whoosher Card dapat dibeli dengan harga Rp1.750.000 di loket Stasiun Whoosh yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar Summarecon.

  • Industri Kertas Protes Aturan Baru DHE, Bikin Beban Modal Bengkak

    Industri Kertas Protes Aturan Baru DHE, Bikin Beban Modal Bengkak

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengkritisi kebijakan baru devisa hasil ekspor (DHE) yang mewajibkan eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) menempatkan 100% hasil ekspor di bank dalam negeri. Hal ini berdampak pada kenaikan modal usaha industri kertas. 

    Aturan DHE tersebut tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2025 bagi empat sektor, yaitu pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

    Ketua Umum APKI Liana Bratasida mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk meninjau ulang revisi kebijakan yang semula hanya menempatkan DHE 30% dengan durasi 3 bulan, kini 100% selama 1 tahun. 

    “Jika nilai DHE yang harus ditempatkan dinaikkan menjadi 100% dengan durasi penyimpanan 12 bulan, maka beban biaya pengusaha akan meningkat signifikan. Hal ini juga mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam mengelola modal kerja,” kata Liana, Jumat (24/1/2025). 

    Padahal, menurut Liana, kebijakan sebelumnya yang mewajibkan penempatan 30% DHE selama 3 bulan pun sudah memberikan tekanan besar bagi sektor ini. Dengan perubahan ini, beban biaya akan melonjak drastis.

    Kebijakan ini memberatkan industri pulp dan kertas lantaran saat ini, suku bunga pinjaman bank mencapai 9%-10% per tahun, sedangkan insentif DHE-SDA hanya sebesar 4%-5%. 

    “Ketimpangan ini menyebabkan peningkatan biaya modal hingga 5%-6%, yang sangat membebani sektor ekspor,” imbuhnya.

    APKI mengusulkan agar bunga pinjaman bank yang menggunakan jaminan DHE disesuaikan dengan bunga deposito DHE-SDA di bank dalam negeri untuk mengurangi beban biaya modal kerja bagi pengusaha.

    Dalam hal ini, dia juga menilai bahwa kebijakan DHE tidak relevan bagi industri pulp dan kertas karena tidak termasuk dalam kategori ‘kehutanan’ atau memanfaatkan SDA sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut.

    Adapun, bahan baku industri pulp dan kertas berasal dari hutan tanaman industri (HTI), yang merupakan investasi berbasis keberlanjutan. HTI tidak memanfaatkan sumber daya alam dari hutan alam, melainkan ditanam, dikelola, dan dipanen oleh industri sendiri dalam siklus yang terencana. 

    Selain itu, industri ini juga menggunakan kertas daur ulang (KDU) sebagai bahan baku, sejalan dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular.

    “Oleh karena itu, industri pulp dan kertas tidak seharusnya dimasukkan ke dalam kategori sektor ‘kehutanan’ yang diatur dalam PP 36/2023,” terangnya. 

    Liana menegaskan bahwa karakteristik bahan baku dan pengelolaannya sangat berbeda dengan pemanfaatan sumber daya alam pada sektor kehutanan yang dimaksud dalam peraturan tersebut.

    Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mengevaluasi ketentuan dalam Pasal 5 PP No. 36 Tahun 2023 dan memastikan bahwa industri pulp dan kertas dikecualikan dari kewajiban retensi DHE-SDA.

    “HTI adalah hutan berbasis investasi yang berkelanjutan dan tidak tergolong sebagai eksploitasi sumber daya alam hutan. Dengan demikian, industri pulp dan kertas tidak seharusnya diperlakukan sama dengan sektor kehutanan dalam PP 36/2023,” jelasnya.

    APKI berharap kebijakan ini dapat dirancang secara lebih komprehensif agar tidak menghambat daya saing ekspor nasional.

    “Kami mendukung langkah pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, tetapi kebijakan ini perlu diselaraskan dengan kondisi industri agar tidak menjadi beban tambahan bagi pengusaha yang justru menjadi motor penggerak ekspor nasional,” pungkasnya. 

  • Boeing Prediksi Catat Kerugian Rp64 Triliun di Kuartal IV/2024

    Boeing Prediksi Catat Kerugian Rp64 Triliun di Kuartal IV/2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen pesawat asal Amerika Serikat Boeing memprediksi membukukan kerugian sebesar US$4 miliar atau setara Rp64,48 triliun (kurs jisdor Rp16.120) pada kuartal IV/2024 karena krisis produksi dan mogoknya karyawan. 

    Mengutip Reuters, Jumat (24/1/2025), prediksi kerugian Boeing yang sebesar US$5,46 per saham atau US$4 miliar tersebut lebih besar daripada proyeksi analis yang sebesar US$1,84 per saham. Sejalan, pendapatan kuartalan diproyeksikan sebesar US$15,2 miliar atau jauh di bawah ekspektasi sebesar US$16,27 miliar. 

    Boeing telah merugi miliaran dolar sejak 2019 setelah insiden pada pesawat produksinya 737 MAX yang menyebabkan isu kualitas produksi dan keselamatan pesawat Boeing mencuat. Kemudian, Boeing semakin tertekan dengan adanya pandemi Covid-19. 

    Selama 9 bulan 2024, Boeing bahkan menderita kerugian hampir US$8 miliar. Pembengkakan tersebut dipicu oleh pemogokan 33.000 pekerja sehingga produksi pesawat 737 MAX, 777 dan 767 berhenti. 

    CEO Boeing Kelly Ortberg mengharapkan pendapatan kuartal IV sebesar $4,8 miliar dan kerugian margin operasi sebesar 43,9%. 

    Margin tersebut termasuk biaya pendapatan pra-pajak sekitar $900 juta pada program 777X-nya, yang menurut perusahaan itu disebabkan oleh biaya tenaga kerja yang lebih tinggi dari kontrak baru yang menyelesaikan pemogokan. 

    “Boeing menegaskan kembali rencananya untuk mengirimkan 777-9 pertama pada tahun 2026, beberapa tahun lebih lambat dari yang diantisipasi saat meluncurkan pesawat baru itu pada tahun 2013,” kata Kelly, dikutip Jumat (24/1/2025). 

    Sementara itu, Boeing diperkirakan hanya dapat memproduksi 340 pesawat sepanjang 2024 akibat sejumlah faktor salah satunya mogok kerja yang dilakukan karyawan selama 7 minggu. 

    Mengutip The Guardian, 2024 merupakan tahun menantang bagi Boeing. Masalah teknis seperti insiden terlepasnya panel pintu akibat kesalahan perbaikan dan kecelakaan tragis Boeing 737-800 di Korea juga memperburuk citra maskapai. 

    Pengiriman Boeing 2024 menjadi turun drastis dibandingkan dengan 2023 yang sebesar 528 pesawat. Angka ini bahkan jauh dari rekor tahunan 806 pesawat yang tercapai pada 2018, sebelum krisis 737 Max dan pandemi Covid-19.

  • Agung Sedayu Klaim SHGB di Pagar Laut Sesuai Prosedur, Menteri ATR Buka Suara

    Agung Sedayu Klaim SHGB di Pagar Laut Sesuai Prosedur, Menteri ATR Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengaku tak tak tahu menahu mengenai respons Agung Sedayu Group (ASG) yang bersikeras menggenggam SHGB sah di wilayah pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten.

    Nusron menjelaskan, hingga saat ini Agung Sedayu Group disebut belum melakukan pembicaraan atau menyampaikan keberatannya ke Kementerian ATR/BPN terkait dengan pencabutan sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

    “Wah, nggak tahu saya belum tahu pengakuan ASG [Agung Sedayu Group], saya hanya lihat bukti material. Soal pengakuannya ASG, urusan ASG. Urusan saya adalah urusan bukti materialnya,” kata Nusron saat ditemui usai melakukan pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan di Desa Kohod, Tangerang, Jumat (24/1/2025).

    Lebih lanjut, Nusron memastikan bakal tetap melanjutkan pencabutan sertifikat HGB di area pagar laut Tangerang yang dinilai cacat baik secara yuridis, prosedur hingga material. Dirinya juga mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan pihak Aguan.  

    “Urusan ASG mau berapa kecamatan, itu haknya dia ngomong bagaimana. Yang kami lihat adalah bukti fisiknya. Berapa sertifikat, lokasinya di mana, wong sertifikat itu semua ada alamatnya,” tegasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid resmi membatalkan setidaknya 50 bidang SHGB milik PT Intan Agung Makmur (IAM). Perusahaan yang terafiliasi Agung Sedayu Group tersebut diketahui memiliki SHGB untuk total 243 bidang di area pagar laut.

    Dia menegaskan, pencabutan SHGB tersebut telah dilakukan secara prosedural dan telah menempuh langkah yuridis yang benar. Mulai dari melakukan pengecekan data hingga melakukan survei lapangan secara langsung dengan mengecek material yang ada di sekitar. 

    “Hari ini, ada lah kalau sekitar 50-an sertifikat [yang dibatalkan]. [Sisanya] Insya Allah secepatnya selesai,” kata Nusron saat ditemui di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Jumat (24/1/2025). 

    Nusron mengungkapkan bahwa terdapat SHGB untuk 263 bidang di aera pagar laut. Perinciannya, sebanyak 243 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa.

    Selain itu, terdapat 9 bidang SHGB yang beririsan dengan wilayah laut tersebut beratasnamakan perseorangan. Tak hanya SHGB, Kementerian ATR/BPN juga mencatat adanya temuan penerbitan surat hak milik (SHM) atas 17 bidang.

    Adapun, PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu Group. Berdasarkan penelusuran Bisnis, PT CIS merupakan anak usaha dari PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) yang merupakan salah satu gurita bisnis Aguan.

    Di mana, mengacu pada laporan keuangan PANI periode Kuartal III/2024, tercatat PANI memiliki 88.500 lembar saham atau sekitar 99,33% saham di PT CISN.

    Tak hanya PT CIS, entitas usaha yang diklaim menggenggam SHGB paling jumbo di sekitar wilayah pagar laut yakni PT Intan Agung Makmur juga ternyata terafiliasi dengan Aguan.

    Pemegang saham PT Intan Agung Makmur sendiri adalah PT Kusuma Anugrah Abadi dan PT Inti Indah Raya yang keduanya merupakan anak usaha dari Agung Sedayu Group.

    Respons Agung Sedayu

    Kuasa hukum Agung Sedayu Group, Munnas Alaidid mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan pengecekan permasalahan yang menjadi alasan pemerintah mencabut alas hak tersebut.

    Bahkan, dirinya juga mengaku Agung Sedayu Group hingga saat ini belum mendapat surat resmi dari Kementerian ATR/BPN mengenai proses pencabutan sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

    “Belum ada [pemberitahuan] otentik tertulis yang kita terima melalui surat resmi, para pihak mesti cek dulu soal pernyataan Pak Menteri yang rencananya membatalkan SHGB itu,” kata Muannas saat dihubungi, Jumat (24/1/2025).

    Lebih lanjut, Muannas juga mengaku bakal mempelajari syarat yuridis hingga prosedur pengajuan SHGB yang bakal dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Pasalnya, pihak Agung Sedayu Group menilai bahwa pengajuan SHGB yang sebelumnya dilakukan telah melalui proses dan prosedur yang berlaku.

    “Apalagi SHGB di atas sesuai proses dan prosedur dan kita beli dari rakyat SHM dan di balik nama resmi bayar pajak dan ada SK surat ijin Lokasi/PKKPR,” ujarnya.