Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis Bakal dapat Modal hingga Rp500 Juta

    UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis Bakal dapat Modal hingga Rp500 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku UMKM terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah memastikan skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

    “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

    Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

    Maman, mengutip data Kementerian UMKM mengungkap, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari total tersebut, 49% diantaranya merupakan perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering di Tanah Air.

    Saat ini, Maman menyebut bahwa pemerintah menargetkan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Target tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Negara.

    Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM guna mewujudkan tujuan besar program MBG. Apalagi, program ini dapat membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia.

    “Program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” ujarnya.

    Adapun Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

    Dia mengatakan, keberhasilan program MBG menjadi tanggung jawab semua pihak.

    Untuk itu, dia sekali lagi mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bergandengan tangan, memastikan program MBG memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia.

  • Efek Pasok Senjata ke Ukraina, Ekspor Alutsista AS Tembus Rekor Tertinggi pada 2024

    Efek Pasok Senjata ke Ukraina, Ekspor Alutsista AS Tembus Rekor Tertinggi pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyampaikan bahwa penjualan peralatan militer AS ke pemerintah asing pada 2024 melonjak 29% ke rekor US$318,7 miliar, 

    Melansir dari Reuters, Minggu (26/1/2025), peningkatan ekspor tersebut sejalan akibat sejumlah negara berusaha untuk mengisi kembali stok yang dikirim ke Ukraina dan bersiap menghadapi konflik besar.

    Pada akhir pemerintahan Joe Biden lalu, memang tercatat adanya ekspektasi penjualan yang lebih kuat untuk produsen senjata AS seperti Lockheed Martin (LMT.N), General Dynamics (GD.N), dan Northrop Grumman (NOC.N), yang sahamnya diperkirakan akan naik di tengah ketidakstabilan global yang meningkat.

    Sementara selama kampanye kepresidenannya, Donald Trump mengatakan bahwa negara-negara sekutu harus membelanjakan lebih banyak uang untuk pertahanan mereka sendiri.

    Trump ingin anggota NATO lainnya membelanjakan 5% dari produk domestik bruto mereka untuk pertahanan – peningkatan besar dari target 2% saat ini dan tingkat yang saat ini belum dicapai oleh negara NATO, termasuk Amerika Serikat.

    Kontraktor pertahanan berusaha keras untuk memenuhi lonjakan permintaan yang telah menjamur sebagai akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. 

    Kementerian pertahanan global telah mengantre untuk mengirimkan pesanan untuk meningkatkan persediaan mereka, sementara AS berusaha untuk mengisi kembali persediaan persenjataan dan amunisi yang dikirim ke Kyiv.

    “Penjualan dan transfer persenjataan dipandang sebagai alat kebijakan luar negeri AS yang penting dengan potensi implikasi jangka panjang bagi keamanan regional dan global,” ungkap Departemen Luar Negeri AS. 

    Secara perinci, penjualan yang disetujui pada 2024 mencakup jet F-16 dan peningkatannya senilai US$23 miliar ke Turki, jet tempur F-15 senilai US$18,8 miliar ke Israel, dan tank M1A2 Abrams senilai US$2,5 miliar ke Rumania.

    Pesanan yang disetujui pada tahun 2024 sering kali masuk ke dalam daftar pesanan untuk pembuat senjata AS, yang mengharapkan bahwa pesanan untuk ratusan ribu peluru artileri, ratusan pencegat rudal Patriot, dan lonjakan pesanan kendaraan lapis baja akan menopang hasil yang akan diperoleh di kuartal-kuartal mendatang.

    Ada dua cara utama pemerintah asing membeli senjata dari perusahaan-perusahaan AS, yakni penjualan komersial langsung yang dinegosiasikan dengan perusahaan, atau penjualan militer asing di mana pemerintah biasanya menghubungi pejabat Departemen Pertahanan di kedutaan besar AS di ibu kotanya. Keduanya memerlukan persetujuan pemerintah AS.

    Penjualan militer langsung oleh perusahaan-perusahaan AS meningkat menjadi US$200,8 miliar pada tahun fiskal 2024 dari US$157,5 miliar pada tahun fiskal 2023, sementara penjualan yang diatur melalui pemerintah AS meningkat menjadi US$117,9 miliar pada 2024 dari US$80,9 miliar pada tahun sebelumnya.

  • Maxim Beri Tumpangan Gratis Bagi Pelanggan Tunanetra

    Maxim Beri Tumpangan Gratis Bagi Pelanggan Tunanetra

    Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia memberikan perjalanan gratis kepada penyandang tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) selama enam bulan.

    Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan program free rides itu diberikan memudahkan segala kegiatan dan aktivitas penyandang tunanetra.

    “Kami akan membantu perjalanan gratis selama enam bulan, khususnya bagi pengurus karena banyak sekali kegiatan-kegiatan mereka yang harapannya bisa membantu mempermudah,” kata Dirhamsyah dalam acara HUT ke-59 Pertuni di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

    Dia menjelaskan program free rides dari Maxim merupakan bantuan berupa pemberian saldo perjalanan sebesar Rp3.000.000 secara gratis setiap bulannya untuk akun anggota Pertuni yang terdaftar di aplikasi Maxim.

    Dirhamsyah menambahkan bahwa program bantuan untuk Pertuni ini merupakan bagian dari komitmen Maxim untuk menjadi aplikasi perjalanan daring yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

    “Kalau mekanismenya nanti nomor-nomor telepon yang sudah didaftarkan Pertuni, kami masukan ke sistem dan nanti mereka cukup order seperti biasa, entah order motor atau mobil atau ada kebutuhan lain seperti pengantaran barang bisa langsung [gratis],” jelas Dirhamsyah.

    Selain penyerahan saldo perjalanan gratis, Maxim juga resmi membuka akses bagi penyandang tunanetra untuk mendapat penghasilan tambahan dengan menjadi mitra terapis pada layanan Maxim Massage & SPA.

    Dirhamsyah menjelaskan, Maxim dan Pertuni akan bekerja sama untuk memberikan pelatihan khusus bagi terapis pijat tuna netra dalam melakukan aktivasi akun, pengambilan orderan, hingga fitur-fitur pendukung untuk mitra disabilitas.

    “Karena banyak nih teman-teman disabilitas kita sudah memiliki sertifikasi terapis, makanya jadi kami membuka juga peluang besar kalau teman-teman mau join,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Pertuni Setiawan Gema Budi mengungkapkan bahwa dirinya optimis melalui bantuan dan kesempatan yang diberikan Maxim.

    Dengan batuan itu, kata dia, para penyandang disabilitas tuna netra di Indonesia dapat berkontribusi dalam memberikan pengaruh positif kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.

    “Berkat kolaborasi dan kerja sama ini kami berharap teman-teman tunanetra dapat menjadi bagian penting untuk perubahan Indonesia yang lebih baik kedepannya,” ujar Setiawan.

  • KKP Bakal Periksa PT TRPN soal Polemik Pagar Laut Bekasi

    KKP Bakal Periksa PT TRPN soal Polemik Pagar Laut Bekasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melanjutkan pemeriksaan terhadap PT TRPN pada awal Februari 2025. Pemriksaan dilakukan terkait dengan pagar laut dan reklamasi di Bekasi, Jawa Barat tanpa persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menyampaikan, pemeriksaan lanjutan ini dilakukan usai pihaknya menyelesaikan validasi lapangan untuk pemeriksaan awal.

    “Setelah menyelesaikan validasi lapangan untuk pemeriksaan awal, KKP akan melanjutkan pemeriksaan terhadap PT TRPN pada awal Februari 2025,” kata Doni dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/1/2025).

    Doni menuturkan, pemeriksaan ini bertujuan memverifikasi luas area pelanggaran dan menentukan potensi sanksi administrasi, termasuk denda.

    Langkah ini, kata Doni, sekaligus komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut, melindungi nelayan, dan masyarakat pesisir, serta memastikan pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Pada 15 Januari 2025, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah melakukan penyegelan atas kegiatan pemagaran laut dan reklamasi yang dilakukan PT TRPN di Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan lantaran Perseroan tidak memiliki PKKPRL.

    Doni menyebut, kegiatan pemagaran laut dan reklamasi ini berdampak negatif terhadap ekosistem laut, mempersempit area penangkapan ikan, merugikan nelayan dan pembudidaya, serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional.

    Sementara itu, Komisi IV DPR RI meminta KKP berhati-hati dalam menangani pagar laut sepanjang 8 kilometer di Bekasi. Pasalnya, pemilik pagar tersebut sudah memiliki surat izin lengkap hingga melakukan ganti rugi terhadap nelayan. 

    Anggota Komisi IV Kartika Sandra Desi menyampaikan, pagar laut di Bekasi berbeda dengan kasus pagar laut di Tangerang, Banten. 

    “Ini harus lebih hati-hati karena dia juga pegang perizinan yang sudah dikeluarkan oleh pemda Jawa Barat,” kata Kartika dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025). 

    Kartika mengungkap, pemilik pagar laut di Bekasi merupakan investor yang akan membangun pelabuhan di kawasan tersebut. Bahkan, pemilik pagar laut tersebut telah menunjukkan sebagian surat izin yang cukup lengkap beserta Sertifikat Hak Milik (SHM).

    Selain itu, anggota dari Fraksi Gerindra itu menyebut bahwa telah terjadi proses ganti rugi terhadap nelayan dan separuh kawasan yang dipagari sudah ditimbun dengan tanah. 

    Kendati kehadiran pelabuhan di wilayah tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat di sekitarnya, DPR meminta pemerintah untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan ekosistem laut. Apalagi, adanya pemagaran tersebut juga dinilai menghambat operasional PLTU yang ada di sekitar wilayah ini.

    Untuk itu, DPR meminta KKP untuk dapat berkoordinasi dan menindaklanjuti hal tersebut lantaran proses pembangunan sudah separuh jalan. 

    “Terakhir, tentu kami berharap KKP untuk lebih evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan ruang laut dari daerah sampai pusat, jangan sampai viral dulu baru kita tahu,” pungkasnya.

  • Pemerintah Perlu Antisipasi Penyusutan Pasokan Gas untuk HGBT

    Pemerintah Perlu Antisipasi Penyusutan Pasokan Gas untuk HGBT

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian ESDM perlu memperhatikan keberlanjutan pasokan gas untuk kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) di tengah potensi susutnya pasokan gas pipa. 

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan HGBT, yakni soal alokasi volume gas dan penerimaan negara. 

    “Penerimaan negara akan turun signifikan,” ujarnya, saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/1/2025). 

    Salah satu pasokan gas HGBT datang dari Blok Corridor, garapan Medco E&P Grissik Ltd. (MEPG). Pemberitaan Bisnis sebelumnya, pasokan gas dari Blok Corridor ke PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) bakal menyusut hingga 128 BBtud pada 2028, dari 410 BBtud yang dialirkan pada 2024.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan HGBT harus dilihat secara komprehensif baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal.

    Melalui akun instagram-nya, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari sisi korporasi terjadi perbaikan kinerja peningkatan net profit margin (NPM) dari 6,21% (2020) menjadi 7,53% (2023). Sementara, NPM tahun 2023 terbesar disumbang industri pupuk sebesar 12,73%, disusul sarung tangan karet 11,36%, dan industri kaca 11,24%.

    Selain itu, kinerja korporasi tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari Rp37,16T (2020) menjadi Rp65,06T (2023) penyumbang pajak tertinggi di sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia.

    “Kebijakan HGBT yang sangat bermanfaat bagi industri dan perekonomian, menimbulkan beban fiskal dalam bentuk pendapatan negara (PNBP) yang tidak diterima,” katanya. 

    Di sisi lain, praktisi industri dan migas, Dwi Soetjipto mengatakan kebijakan HGBT baik untuk menstimulasi geliat manufaktur, sehingga mampu mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja. 

    Di sisi lain, lanjutnya, penerimaan negara dari migas, termasuk keekonomian investasi di sektor hulu juga jangan luput dari perhatian. Atmosfer investasi hulu migas seyogyanya juga perlu dijaga, sehingga tetap kompetitif dibandingkan dengan negara lain. 

    “Mitigasinya adalah percepatan proyek-proyek migas dan infrastrukturnya, sehingga potensi biaya tinggi bisa hindari. Kalaupun ada opsi menggunakan LNG, maka perlu dihitung kembali soal manfaat HGBT, penerimaan negara dan keekonomian investasi di hulu,” ujarnya.

    Terkait keekonomian gas pipa, Dwi menambahkan, bahwa pemerintah perlu meninjau infrastruktur pipa gas yang berumur, sehingga harga toll fee bisa disesuaikan. 

    Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral program HGBT tetap berlanjut tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia. Dengan begitu, dipastikan HGBT yang akan dilanjutkan tahun ini tidak akan lagi dipatok pada harga US$6 per MMBtu. 

    Merujuk rancangan pemerintah, kemungkinan gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.

  • Komisi VII Desak Kemenhub Kaji Kelangsungan Usaha Maskapai Domestik

    Komisi VII Desak Kemenhub Kaji Kelangsungan Usaha Maskapai Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian mendalam terkait keberlangsungan usaha maskapai domestik. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan industri penerbangan dalam negeri tetap kompetitif dan mampu bertahan di tengah berbagai tantangan.  

    Menurut Bambang, kajian tersebut harus mencakup evaluasi terhadap kondisi maskapai untuk memastikan standar keselamatan dan kenyamanan layanan minimum tetap terjaga. Selain itu, kajian diperlukan untuk memahami penyebab kegagalan beberapa maskapai dalam menjaga kontinuitas layanan mereka.  

    “Hal ini penting agar kita bisa memahami iklim usaha industri penerbangan saat ini, sehingga dapat mendukung pelaku usaha maskapai domestik untuk terus berkiprah,” ujar Bambang, Sabtu (25/1/2025).  

    Bambang juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap potensi dominasi maskapai asing dalam rute penerbangan domestik. Dia berpandangan hal itu dapat membahayakan kedaulatan transportasi udara Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh negara kepulauan seperti Indonesia.  

    Lebih lanjut, dia menyebut pemerintah harus melibatkan pelaku usaha, perwakilan pengguna jasa, dan lembaga penelitian dalam menyusun kebijakan jangka panjang yang mendukung keberlanjutan usaha maskapai domestik. Langkah ini juga harus diiringi dengan upaya pengurangan biaya operasional, seperti subsidi biaya kebandaraan, avtur, dan infrastruktur pendukung.  

    “Kami berharap Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah konkrit untuk memastikan industri maskapai domestik tetap kompetitif dan berkelanjutan,” kata Bambang. 

    Selain itu, dia mengusulkan agar pemerintah mengatur harga tiket di peak season agar tidak lebih murah dibandingkan dengan waktu reguler. Penurunan tarif dilakukan yang terbesar di jangka waktu satu bulan sebelum hari H peak season (Lebaran dan Nataru), serta setiap minggu tarif dinaikkan secara bertahap sampai di puncaknya adalah harga yang tertinggi. Sehingga penumpang maskapai dapat tersebar.

    “Sehingga masyarakat tidak akan menemui kesulitan mendapatkan transportasi saat di peak season. Karena bila terjadi ketidakseimbangan supply and demand, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan tiket. Akhirnya masyarakat dan airlines dirugikan,” kata dia.

  • Dapat Surat Tilang via WhatsApp? Ini Langkah Agar Nopol Tidak Diblokir

    Dapat Surat Tilang via WhatsApp? Ini Langkah Agar Nopol Tidak Diblokir

    Bisnis.com, JAKARTA – Saat ini polisi telah menerapkan sistem pemberitahuan tilang elektronik atau E-TLE yang dikirim melalui nomor WhatsApp (WA).

    Pemberitahuan ETLE tersebut dimulai oleh Polda Metro Jaya pada Senin (20/1/2025). Adapun surat penilangan dikirimkan melalui nomor resmi ETLE Ditlantas PMJ yakni 0878-1717-4000.

    Subdit Pembinaan dan Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani mengatakan, tilang elektronik ini diterapkan tanpa pandang bulu lantaran plat pejabat pun bisa terkena tilang apabila melakukan pelanggaran lalu lintas.

    Masyarakat yang mendapat surat tilang, harus melakukan klarifikasi agar STNK yang dimiliki tidak terblokir.

    Klarifikasi dilakukan melalui situs web resmi kepolisian http://etle-pmj.id dan mengisi sejumlah data seperti nomor polisi (nopol) kendaraan, nomor handphone, kode referensi dan lainnya.

    Kemudian masyarakat harus membayar denda tilang dengan kode bayar yang sudah dikirimkan. Namun bila pelanggar tak segera melakukan klarifikasi, maka nopol kendaraannya akan diblokir.

    Pemberitahuan blokir nopol akan diketahui oleh masyarakat saat melakukan proses STNK di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

    Adapun notifikasi akan dikirimkan dalam hitungan menit setelah pelanggaran dilakukan oleh masyarakat.

    Berikut ini daftar pelanggaran yang akan dikenai sistem pemberitahuan melalui WhatsApp (WA):

    Bermain ponsel saat berkendara
    Melanggar aturan ganjil-genap
    Melanggar marka dan rambu jalan
    Melampaui batas kecepatan kendaraan
    Menerobos lampu merah
    Melawan arus
    Tidak menggunakan helm
    Tidak menggunakan sabuk keselamatan
    Menggunakan motor dan membonceng lebih dari satu orang

  • Kebijakan HGBT Berlanjut, Kemenperin Pede Pertumbuhan Ekonomi 8% Dicapai

    Kebijakan HGBT Berlanjut, Kemenperin Pede Pertumbuhan Ekonomi 8% Dicapai

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimistis perpanjangan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat menjadi katalis positif mencapai pertumbuhan ekonomi tembus 8%.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan HGBT telah meningkatkan kinerja sektor industri naik hingga enam kali lipat.

    Sebagai gambaran, Agus menjelaskan bahwa pada tahun 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat sebesar Rp247,26 Triliun. 

    Angka itu meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 Triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp23,3 Triliun, juga penurunan subsidi pupuk sebesar Rp4,94 Triliun. 

    “Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/1/2025).

    Atas dasar hal itu, Agus menekankan bahwa penerapan HGBT sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Lebih lanjut, dalam rangka mewujudkan target tersebut, sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9% terhadap PDB nasional pada tahun 2025 – 2029.

    Berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, pada triwulan III/2024, sektor tersebut masih menjadi kontributor utama dalam PDB Indonesia. Sektor ini menyumbang kontribusi sebesar 17,18%, dan pertumbuhan sebesar 4,84%. 

    Selanjutnya, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2024 tercatat tembus US$196,55 miliar atau mencapai 74,25% dari total ekspor nasional. 

    Adapun, investasi yang diserap di sektor industri nonmigas tercatat sebesar Rp515,7 Triliun, setara dengan 40,9% dari total investasi nasional dengan total serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada 2024.

    “Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kelanjutan program HGBT, tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT berlanjut untuk industri pada 2025.

    Hanya saja, harga HGBT tidak lagi dipatok pada US$6 per MMBtu. Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, untuk HGBT dengan bahan baku dari gas harganya lebih rendah dibandingkan dengan gas yang dipakai untuk energi. Dalam rancangan pemerintah, kemungkinan gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.

  • Bertambah, Ini 30 Perjalanan Kereta Api yang Terdampak Banjir di Grobogan

    Bertambah, Ini 30 Perjalanan Kereta Api yang Terdampak Banjir di Grobogan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberlakukan pola operasi memutar diberlakukan pada 30 perjalanan kereta api akibat jalur yang terdampak luapan banjir Sungai Tuntang sejak Jumat, (24/1/2025) pukul 22.25 WIB.

    Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan jalur kereta api antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan yang terdampak harus ditutup agar penanganan dapat dilakukan secara intensif.

    Demi keselamatan perjalanan, jalur ini ditutup sementara, dan pola operasi memutar diberlakukan pada 30 perjalanan kereta api (KA).  

    “Kami telah mengerahkan tim tanggap darurat, alat berat, serta material pendukung untuk percepatan pemulihan kondisi. Sementara itu, pola operasi memutar diterapkan untuk meminimalkan dampak pada perjalanan pelanggan,” kata Didiek dalam keterangan resmi, Sabtu (25/1/2025). 

    Pola operasi memutar ini menggunakan dua jalur alternatif, yaitu lintas Surabaya Pasar Turi – Gambringan – Gundih – Brumbung serta lintas Surabaya Pasar Turi – Surabaya Gubeng – Solo Jebres – Gundih – Brumbung. Berikut daftar 30 KA yang terdampak:  

    Pengalihan Lintas Surabaya Pasar Turi – Gambringan – Gundih – Brumbung:

    1. KA Airlangga (KA 235 & KA 236B) relasi Surabaya Pasar Turi – Pasarsenen PP  

    2. KA Ambarawa Ekspres (KA 231 & KA 232) relasi Surabaya Pasar Turi – Semarang Poncol PP  

    3. KA Blambangan Ekspres (KA 185B & KA 186B) relasi Surabaya Pasar Turi – Pasarsenen PP  

    4. KA Dharmawangsa Ekspres (KA 131 & KA 132A) relasi Surabaya Pasar Turi – Pasarsenen PP  

    5. KA Harina (KA 125 & KA 126A) relasi Surabaya Pasar Turi – Cikampek PP  

    6. KA Parcel Utara (KA 283 & KA 284) relasi Surabaya Pasar Turi – Kampung Bandan PP  

    7. KA Sembrani (KA 61 & KA 62A) serta KA Sembrani Tambahan (KA 7010A) relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir PP  

    Pengalihan Lintas Surabaya Pasar Turi – Surabaya Gubeng – Solo Jebres – Gundih – Brumbung:

    1. KA Argo Bromo Anggrek (KA 1, KA 2, KA 3 & KA 4) relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir PP  

    2. KA Gumarang (KA 129A & KA 130A) relasi Surabaya Pasar Turi – Pasarsenen PP  

    3. KA Jayabaya (KA 107 & KA 108) relasi Surabaya Pasar Turi – Pasarsenen PP  

    4. KA Kertajaya (KA 219A & KA 220A) relasi Surabaya Pasar Turi – Pasarsenen PP  

    5. KA Pandalungan (KA 77F & KA 78F) relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir PP  

    6. KA Sembrani (KA 63 & KA 64) serta KA Sembrani Tambahan (KA 7009A) relasi Surabaya Pasar Turi – Gambir PP  

    KAI juga memastikan penumpang yang terdampak berhak atas pengembalian tiket 100% atau reschedule perjalanan tanpa biaya tambahan.

    Penumpang yang mengalami keterlambatan kereta akibat pola operasi ini akan diberikan kompensasi berupa service recovery sesuai aturan yang berlaku.

  • 100 Hari Prabowo, Hutama Karya: Tiga Ruas Tol Trans Sumatra Siap Diresmikan

    100 Hari Prabowo, Hutama Karya: Tiga Ruas Tol Trans Sumatra Siap Diresmikan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap terdapat tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang siap diresmikan pada 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menjelaskan, tiga ruas yang siap diresmikan itu adalah yang sebelumnya telah difungsionalkan pada saat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Kami memastikan penyelesaian masing-masing ruas tetap difokuskan rampung pada awal tahun 2025 ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1/2025).

    Adapun, HK sendiri tercatat sempat memfungsionalkan JTTS sepanjang 89,1 Km pada momen Nataru yang mencakup 4 ruas. Di antaranya yakni Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 23,9 km.

    Kemudian, Jalan Tol Binjai–Langsa Seksi 3 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19,1 km dan Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung – Indrapura sepanjang 10,1 km yang dikelola oleh anak usaha Hutama Karya.

    Terakhir yakni Jalan Tol Pekanbaru – Padang Seksi 1 Padang – Sicincin dengan total panjang mencapai 36 km.

    Adjib menjelaskan, selama yani total ratusan ribu kendaraan baik kendaraan logistik maupun pelancong setiap harinya. Kelancaran arus lalu lintas selama Nataru membuktikan pentingnya keberadaan infrastruktur ini, terutama bagi masyarakat Sumatra.

    Adapun, trafik pengguna JTTS pada ruas fungsional mencapai 5,25% atau setara dengan 115.583 kendaraan dari akumulasi 2,2 juta kendaraan yang melintas. Sedangkan, antusiasme tertinggi ditunjukkan oleh masyarakat di Padang, mengingat Jalan Tol Padang – Sicincin menjadi yang pertama di wilayah tersebut.

    “Hadirnya Jalan Tol Trans Sumatera ini menjadi menjadi tonggak penting dalam mempercepat konektivitas, meningkatkan efisiensi logistik, membuka peluang ekonomi baru, hingga menjadi jalur distribusi bahan pangan untuk mewujudkan program Makan Siang Gratis di Pulau Sumatera.” tutup Adjib.