Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • ESDM Klaim Investasi Hulu Migas RI Tetap Menarik saat Tren Global Lesu

    ESDM Klaim Investasi Hulu Migas RI Tetap Menarik saat Tren Global Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) RI masih menarik.

    Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menilai iklim investasi hulu migas Indonesia berbeda dengan global yang memang tengah lesu.

    “Kalau itu [investasi lesu] kan sebenarnya global, sebenarnya kalau kita lihat [investasi hulu migas RI] sekarang malah menarik. Bukan berarti kalau global turun, kita juga turun,” tutur Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Menurutnya, masih menariknya investasi hulu migas RI ditunjukkan oleh perusahaan raksasa seperti Shell Plc yang kini bakal kembali ke Indonesia. Laode mengatakan, perusahaan asal Eropa itu berminat kembali berinvestasi di hulu migas Indonesia.

    Kendati demikian, Laode belum bisa membocorkan Shell bakal berinvestasi di blok migas mana. Dia menilai kembalinya perusahaan migas itu tak lepas dari cadangan dan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

    “Kita tetap ditunjukkan oleh peningkatan produksi dan banyaknya seperti Shell kan mau balik lagi, tapi itu kan informasinya menyusul,” ucap Laode.

    Adapun, berdasarkan informasi dari SKK Migas, Shell Plc membidik sejumlah prospek migas di Sulawesi Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk kembali berinvestasi di sektor hulu migas RI.

    Shell saat ini tengah melakukan studi bersama atau joint study dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec). Joint study tersebut dilakukan untuk lima lapangan migas.

    Pernyataan Laode terkait investasi sektor hulu migas RI yang masih menarik itu secara tidak langsung membantah temuan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

    Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025), Simon mengatakan, investasi di sektor hulu migas menunjukkan tren penurunan secara global. Dia berpendapat pemerintah harus turun tangan.

    Simon menyebut, lesunya investasi sektor hulu migas tak lepas dari anjloknya harga minyak global.

    “Kalau kami lihat dari sisi bisnis, penurunan tren global [lantaran] ada tekanan di harga minyak yang turun, menekan margin dan profitabilitas,” ucapnya.

    Simon menjelaskan, investasi di hulu migas merupakan motor penggerak ketahanan energi nasional. Apalagi, konsumsi energi terus meningkat. Oleh karena itu, lemahnya investasi di sektor tersebut perlu menjadi perhatian.

    Dia menyebut, saat ini terdapat kesenjangan antara produksi dengan konsumsi energi nasional. Konsumsi akan terus tumbuh, sementara produksi cenderung menurun. Untuk menutup kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan nasional, maka Indonesia pun mengimpor minyak.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi minyak nasional berada di angka 212 juta barel pada 2024, sedangkan impor minyak nasional mencapai 330 juta barel. Impor tersebut terdiri atas 128 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 202 juta barel dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM).

    “Para pelaku sektor migas saat ini, khususnya di Indonesia, bekerja keras untuk memperlambat natural declining [penurunan produksi migas alamiah],” kata Simon.

    Oleh karena itu, dia pun menegaskan dibutuhkan dukungan berupa regulasi yang kuat untuk menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Tanpa dukungan regulasi yang kuat, daya tarik investasi akan terus melemah dan tentunya ketahanan energi akan terancam,” kata Simon.

  • Asosiasi Logistik Usul Pembatasan Truk Saat Nataru Cukup 2 Hari

    Asosiasi Logistik Usul Pembatasan Truk Saat Nataru Cukup 2 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto meminta agar pemerintah tidak melakukan pembatasan operasional truk terlalu lama pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Mahendra memandang pembatasan tersebut berpengaruh terhadap supply chain atau rantai pasok, yang pada akhirnya memberikan beban terhadap biaya pangan di daerah-daerah. 

    “Kami imbau pemerintah tidak menutup jalur tol lama-lama, dua hari saja cukup,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (24/11/2025).

    Dirinya meminta pemerintah agar belajar dari pengalaman mudik menjelang Lebaran maupun Nataru tahun-tahun sebelumnya. 

    Menurutnya, pembatasan yang terlalu lama akan berdampak pada disparitas harga barang selain pangan yang terjadi di daerah-daerah, bahkan di lokasi tujuan mudik masyarakat maupun wisatawan. 

    Belum lagi, masyarakat yang tetap berlibur maupun mudik dengan dana terbatas, tetapi harus menghadapi mahalnya harga berbagai kebutuhan. 

    Untuk itu, Mahendra juga meminta agar pemerintah memiliki satu badan khusus yang memantau dan mengatur rantai pasok. Utamanya pada saat momen Lebaran dan Nataru. 

    Harapannya, terdapat penengah antara Kementerian Perdagangan yang harus memastikan ketahanan pangan dan Kementerian Perhubungan yang harus memastikan arus kendaraan pada peak season dapat berjalan lancar. 

    Umumnya, pembatasan dilakukan secara bertahap. Berkaca pada Nataru tahun lalu, pembatasan mulai dari 22 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap rencana terkait pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas atau truk hingga tronton di jalan tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan menjelaskan kebijakan tersebut disiapkan sebagai strategi utama untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas di jalan tol, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

    Rencana pembatasan truk sumbu tiga ke atas tersebut merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan perlunya intervensi tegas untuk mengendalikan volume kendaraan.

    Selain kebijakan pembatasan angkutan barang, Kemenhub juga menyiapkan sejumlah strategi lain guna mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang diprediksi akan terjadi. Salah satu fokus utama adalah penambahan kapasitas jalan melalui rekayasa lalu lintas yang fleksibel.

    “Untuk menambah kapasitas jalan, kita bisa melakukan one way, contra flow, atau ganjil genap terutama di jalur menuju tempat wisata. Silakan para pemangku kepentingan yang ada di daerah ini berkoordinasi, supaya tidak terjadi lagi kemacetan di jalur-jalur wisata,” tambah Aan.

  • Hari Ini Buruh Batal Demo, Tunggu Pengumuman UMP 2026

    Hari Ini Buruh Batal Demo, Tunggu Pengumuman UMP 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membatalkan aksi demonstrasi yang semula akan digelar pada hari ini, Senin (24/11/2025), karena menunggu pemerintah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa unjuk rasa sebelumnya direncanakan menjelang tenggat pengumuman UMP 2026 pada 21 November lalu, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

    “Akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

    Kendati demikian, dia menyampaikan bahwa buruh tetap akan menggelar unjuk rasa pada satu hari sebelum dan satu hari sesudah pengumuman pemerintah apabila kenaikan UMP 2026 nanti tidak sesuai dengan harapan buruh. 

    KSPI disebutnya tetap mendorong kenaikan UMP 2026 minimal sama seperti kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.

    Tuntutan lainnya adalah kenaikan UMP sebesar 7,77% yang didapatkan dari indeks tertentu sebesar 1,0 dalam formula UMP, serta kenaikan hingga 10,5% apabila menggunakan indeks tertentu 1,4.

    Apabila tuntutan itu tak terpenuhi, maka pihaknya juga merencanakan mogok nasional pada Desember nanti.

    “Jadi bilamana Menaker memutuskan rancangan peraturan pengupahan yang memuat kenaikan upah minimum dengan menggunakan nilai indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, maka bisa dipastikan buruh akan melakukan mogok besar-besaran,” ujar Said.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan.

    Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada Jumat (21/11/2025) lalu.

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

  • IMF Ingatkan Ketahanan Ekonomi Global Saat Pertumbuhan Melempem

    IMF Ingatkan Ketahanan Ekonomi Global Saat Pertumbuhan Melempem

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menilai perekonomian dunia lebih tangguh dari perkiraan, namun belum cukup kuat untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

    Georgieva menegaskan perekonomian dunia menunjukkan ketangguhan terhadap serangkaian guncangan, mulai dari tensi perdagangan hingga ketidakpastian geopolitik. 

    Ketangguhan tersebut didorong oleh sektor swasta yang dinamis serta penguatan kebijakan dan institusi selama beberapa tahun terakhir.

    “Perekonomian global berjalan lebih baik dari yang kita khawatirkan, tetapi masih lebih buruk dari yang kita butuhkan,” ujarnya saat berbicara pada KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, dikutip Senin (24/11/2025).

    Meski tetap tumbuh, IMF menilai ekspansi ekonomi global masih tertahan karena pertumbuhan yang rendah—di bawah tingkat pra-pandemi Covid-19—serta beban utang yang sangat tinggi, terutama di negara-negara berpendapatan rendah. 

    Georgieva menuturkan, lonjakan tensi geopolitik, perubahan teknologi dan demografi, serta meningkatnya kejadian iklim ekstrem juga terus menekan prospek pertumbuhan.

    Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, Georgieva menekankan pembangunan ketangguhan harus dimulai dari dalam negeri masing-masing. 

    Dia menuturkan, pemerintah perlu menjalankan kebijakan yang kredibel dan berkelanjutan, memulihkan ruang fiskal, menjaga kekuatan institusi, serta mengatasi ketidakseimbangan domestik yang turut memperlebar ketimpangan global.

    “Reformasi struktural menjadi krusial untuk memanfaatkan potensi sektor swasta sebagai pendorong pertumbuhan, sekaligus merapikan aturan yang sudah tidak relevan,” katanya.

    Pada sisi lain, Georgieva juga mengatakan tindakan domestik saja tidak cukup. Georgieva mendorong negara-negara G20 memperkuat kerja sama kebijakan, terutama untuk memastikan perdagangan global tetap menjadi mesin pertumbuhan yang efektif melalui aturan yang lebih sesuai dengan era digital.

    IMF juga mendorong peningkatan pembiayaan segar bagi negara-negara yang membutuhkan. Georgieva mengatakan, IMF kini tengah menaikkan sumber daya kuota permanen sebesar 50% untuk meningkatkan kapasitas dukungan kepada negara anggota.

    Di sisi lain, isu utang global membutuhkan tindakan yang lebih tegas dan cepat. Dia mengapresiasi kemajuan yang dicapai melalui skema Common Framework, tetapi menilai restrukturisasi utang harus lebih cepat dan prediktif. Dia menuturkan, IMF sendiri telah mengubah kebijakan internal agar lebih aktif membantu negara-negara mengurangi beban utang.

    Georgieva juga memuji kepemimpinan Afrika Selatan yang menghasilkan October Declaration on Debt, yang dinilai memberikan peta jalan jelas bagi penyelesaian isu utang di masa depan.

    Dia melanjutkan, IMF saat ini menyalurkan pembiayaan pada tingkat tertinggi dalam sejarah, yakni melalui 50 program aktif, termasuk 21 program di Afrika Sub-Sahara. 

    IMF juga menegaskan komitmennya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara, disertai dukungan pengembangan kapasitas.

  • Kemenhub Siapkan Tiga Pelabuhan Penyeberangan di Merak, Antisipasi Lonjakan Nataru

    Kemenhub Siapkan Tiga Pelabuhan Penyeberangan di Merak, Antisipasi Lonjakan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah strategi menghadapi lonjakan penumpang saat masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menekankan bahwa simpul transportasi tersebut menjadi titik krusial dalam arus penyeberangan, setidaknya dalam dua tahun terakhir. 

    Mengingat, kerap terjadi macet parah atau ‘horor’ di Pelabuhan Merak akibat penumpukan kendaraan. 

    “Kami sudah menyiapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan saat operasi nanti karena selama dua tahun terakhir Merak jadi salah satu titik krusial saat masa Nataru,” ujar Aan dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (24/11/2025). 

    Aan menjelaskan, strategi dilakukan dengan menerapkan skema pembagian tiga pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk mengurai kepadatan. Termasuk menyiapkan satu pelabuhan pendukung sebagai contingency plan.

    Pertama, BBJ Bojonegara, Pelabuhan Merak sendiri, dan Ciwandan. Sementara satu dermaga untuk contingency planapabila tiga pelabuhan tadi sudah tidak bisa menampung, Aan akan membuka Pelabuhan KBS (Krakatau Bandar Samudera). 

    Sementara di sisi Bakauheni, volume kendaraan juga dibagi di tiga pelabuhan. Di antaranya BBJ Muara Pilu untuk arus dari dan ke BBJ Bojonegara, lintasan utama Pelabuhan Bakauheni dengan Pelabuhan Merak, serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton untuk arus dari dan ke Ciwandan.

    Strategi lainnya, yakni akan diterapkan delaying system menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Pelaksanaan delaying system ini melalui penerapan buffer zone (zona penyangga) di rest area jalan tol serta jalan arteri. 

    “Berarti harus ada untuk parkir kendaraan ketika terjadi situasi yang tidak bisa dilangsungkan penyeberangan. Ini semua sudah disiapkan baik di Merak maupun di Bakauheni,” lanjut Aan. 

    Adapun, buffer zone di Merak yakni rest area KM 13, KM 43, KM 68, jalan arteri Cikuasa Atas yang bisa menampung total 1.050 kendaraan kecil dan 200 kendaraan roda dua. Sedangkan penerapan delaying system di Lampung tersebar di delapan titik buffer zone dengan total kapasitas parkir 1.190 kendaraan kecil. 

    Lebih lanjut, Aan juga meminta semua stakeholder untuk mewaspadai cuaca ekstrem di bulan Desember. Aan mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan terjadi pada Desember hingga Januari.

    Aan meyakini penyelenggaraan Nataru kali ini dapat berjalan lancar dan sukses berkat persiapan strategi yang matang dan koordinasi semua stakeholder. 

    Sebelumnya, Kemenhub juga mengantisipasi lonjakan dan kepadatan di Pelabuhan Ketapang pada Nataru mendatang. 

    Salah satunya, melalui pengaturan pergerakan kendaraan di Pelabuhan Penyebrangan Ketapang, penambahan kapal, pemberlakuan buffer zone, hingga pembatasan kuota tike

  • China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — China memanfaatkan pertemuan akbar KTT G20 untuk membela kebijakan pembatasan ekspor mineral kritis yang dilakukan pihaknya sekaligus menawarkan inisiatif baru guna meredakan kegelisahan negara berkembang yang bergantung pada pasokan logam tanah jarang (rare earths).

    Isu mineral kritis menjadi sorotan utama pada KTT G20 pertama yang digelar di Afrika selama akhir pekan. 

    Sejumlah sesi khusus membahas topik tersebut, ketika para pemimpin Eropa menghadapi persoalan rantai pasok dan negara-negara belahan dunia selatan (Global South) meminta dukungan agar dapat memperoleh manfaat dari industri yang tengah berkembang pesat, di mana Beijing mendominasi proses pengolahannya.

    Melansir Bloomberg pada Senin (24/11/2025), dalam pidatonya, Perdana Menteri China Li Qiang membela kebijakan China yang harus mengelola secara hati-hati ekspor mineral yang digunakan untuk kebutuhan militer.

    Beberapa jam kemudian, Beijing mengumumkan rincian prakarsa pertambangan global baru bersama negara-negara mitra—langkah yang dipandang sebagai respons atas upaya Amerika Serikat membangun rantai pasok alternatif untuk tanah jarang.

    Li menegaskan China akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan penggunaan damai mineral penting, sembari memastikan kepentingan negara berkembang terlindungi dan tetap berhati-hati terhadap penggunaan untuk keperluan militer.

    Presiden Xi Jinping selama ini menggunakan dominasi China atas pasokan tanah jarang—komponen vital untuk berbagai produk mulai dari rudal hingga ponsel—sebagai alat bertahan menghadapi tarif impor tinggi yang diberlakukan Donald Trump. 

    Ketidakhadiran Xi Jinping dan Trump di KTT G20 membuat Li menjadi figur utama yang menjawab pertanyaan mengenai respons perdagangan Beijing.

    Bahkan sebelum pertemuan dimulai, G20 sudah menyinggung China melalui deklarasi bersama yang mengkritik ‘tindakan perdagangan unilateral’ yang membatasi akses terhadap mineral kritis—masalah berulang bagi negara industri seperti Jerman dan Jepang.

    Deklarasi itu juga memuat komitmen untuk menyusun cetak biru sukarela guna memastikan mineral kritis dapat menjadi pendorong kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan tuntutan negara berkembang.

    “Negara-negara tidak hanya ingin China atau Amerika Serikat datang dan menggali sumber daya. Mereka ingin, sebagai imbalan akses mineral, ada investasi dalam fasilitas pemurnian,” kata Kevin Gallagher, profesor kebijakan pembangunan global di Boston University.

    Dialog Panas soal Rare Earths di G20 Afrika Selatan

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa Brasil tidak ingin sekadar menjadi pengekspor bahan mentah.

    “Kami ingin menjadi mitra dalam rantai nilai global untuk mineral kritis,” ujarnya.

    Menjelang penutupan KTT, China mengumumkan peluncuran inisiatif pertambangan hijau bersama 19 negara—termasuk Kamboja, Nigeria, Myanmar, dan Zimbabwe—bekerja sama dengan Organisasi Pembangunan Industri PBB (UNIDO). Namun, Beijing tidak mencantumkan komitmen pembiayaan, dan dokumen yang dirilis minim detail.

    Media pemerintah China menyebut inisiatif itu bertujuan membangun jaringan inklusif untuk menjaga proses penambangan mineral kritis agar berjalan adil, wajar, stabil, dan lancar.

    Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan diskusi soal mineral kritis di G20 cukup meyakinkan.

    “Saya berharap lewat pertemuan ini, kita dapat menghindari situasi serupa di masa depan dan memperoleh akses yang nyata terhadap mineral tanah jarang,” ujarnya.

    Eropa menjadi pihak yang paling terdampak kebijakan China yang mewajibkan izin ekspor untuk logam berfungsi militer. Serangkaian pemimpin dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Irlandia dijadwalkan berkunjung ke China dalam beberapa bulan ke depan, dengan akses tanah jarang kemungkinan menjadi agenda prioritas.

    China dan AS saat ini tengah merampungkan negosiasi penerapan general licenses untuk memperlancar aliran ekspor tanah jarang, setelah Xi dan Trump mencapai gencatan dagang bulan lalu—yang disebut Trump sebagai kesepakatan untuk seluruh dunia.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menekankan pentingnya menjamin keamanan rantai pasok komponen esensial bagi produksi industri, menurut keterangan resmi Italia. Tidak jelas bagaimana respons Li, karena pernyataan China tidak menyinggung diskusi tersebut.

    Sementara itu, Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Thandi Moraka menegaskan bahwa bagi banyak negara Afrika, prioritas utama adalah meningkatkan kemampuan teknis.

    “Banyak negara berkembang yang kaya mineral, khususnya di Afrika, belum memperoleh manfaat penuh karena kurangnya investasi,” ujarnya.

  • Lengkap! Jatah Kuota Diskon Tiket Pesawat, Kapal, dan Kereta saat Nataru

    Lengkap! Jatah Kuota Diskon Tiket Pesawat, Kapal, dan Kereta saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), mencakup pesawat, kereta, dan kapal.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk menggerakkan perekonomian nasional sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang optimal selama arus libur Nataru.

    Stimulus diskon tarif Nataru 2025/2026 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri/Kepala Badan, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara.

    Dokumen tersebut mengatur penugasan kepada BUMN sektor transportasi untuk memberikan diskon tarif pada angkutan laut, penyeberangan, dan kereta api.

    “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan stimulus ini dalam melakukan perjalanan pada masa Nataru,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, dikutip Senin (24/11/2025).

    Pemberlakuan stimulus dimulai serentak pada 21 November 2025 pukul 00.01. Untuk angkutan kereta api dan penyeberangan, diskon berlaku pada perjalanan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Sementara itu, untuk angkutan laut, periode pemberlakuan dimulai lebih awal, yakni pada perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, menyesuaikan kebutuhan operasional pelayaran. Simak diskon tiket beberapa moda angkutan umum jelang Nataru: 

    1. Tiket Pesawat

    Kebijakan ini melanjutkan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat sebesar 13–14% yang telah berlaku sejak akhir Oktober, sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 71/2025 tentang PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk jasa angkutan udara.

    Targetnya, sebanyak 3,59 juta penumpang dapat menikmati diskon tarif angkutan udara.

    Dengan cakupan stimulus yang kini meliputi seluruh moda transportasi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keterjangkauan layanan transportasi selama puncak libur Nataru 2025/2026.

    2. Kereta Api

    Pada moda kereta api, pemerintah menetapkan diskon 30% untuk tiket kereta ekonomi komersial, mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan, dengan target 1.509.080 penumpang.

    Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan minat masyarakat terhadap moda berbasis rel yang aman dan efisien, serta mengoptimalkan kapasitas jaringan kereta api untuk perjalanan jarak menengah dan jauh.

    3. Angkutan Laut

    Untuk angkutan laut, pemerintah memberikan diskon 20% dari tarif dasar, setara dengan potongan 16–18% dari total harga tiket. Stimulus ini menyasar 405.881 penumpang kelas ekonomi di berbagai rute antarpulau, terutama yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat pesisir dan wilayah 3T.

    Selain meringankan biaya perjalanan, kebijakan ini juga mendukung penyediaan layanan transportasi publik yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara.

    4. ASDP dan Penyeberangan

    Pada moda angkutan penyeberangan, pemerintah memberikan diskon berupa 100% tarif jasa kepelabuhanan, setara potongan rata-rata 19% dari tarif terpadu. Kebijakan ini mencakup 8 lintasan di 16 pelabuhan, dengan target 227.560 penumpang dan 491.776 kendaraan.

    Stimulus penyeberangan menjadi salah satu yang paling strategis mengingat tingginya mobilitas masyarakat antarpulau selama periode Nataru.

    “Stimulus diskon tarif ini diberikan agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya lebih ringan tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas layanan,” ujar Dudy.

    Dudy menegaskan bahwa seluruh operator telah siap mendukung pelaksanaan program ini melalui peningkatan kesiapan armada, pengawasan keselamatan, serta koordinasi intensif di seluruh simpul transportasi.

  • Mentan Temukan 136 Pengecer Persulit Petani Dapat Pupuk, Minta Kartu Tani

    Mentan Temukan 136 Pengecer Persulit Petani Dapat Pupuk, Minta Kartu Tani

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap masih terdapat laporan terkait distributor serta pengecer pupuk bersubsidi nakal hingga dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima laporan terdapat 136 pengecer atau distributor yang masih mewajibkan penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk, sehingga mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk. Padahal, Amran menegaskan petani hanya perlu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menebus pupuk.

    Alhasil, Amran telah menegur sejumlah distributor maupun pengecer bermasalah. Namun, sambung dia, jika mereka masih melakukan kesalahan yang sama, pemerintah juga akan mencabut izin usaha.

    “Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” kata Amran, Minggu (23/11/2025).

    Laporan lainnya, Amran menyampaikan terdapat masalah terkait pungutan alsintan, yakni sebanyak 31 dari sebelumnya sempat mencapai ribuan laporan.

    Laporan tersebut memuat adanya pungutan liar (pungli). Padahal, Amran menegaskan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan kepada para petani secara gratis.

    “Ini yang 31 [alsintan bermasalah] kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan,” terangnya.

    Dia juga meminta agar masyarakat melakukan pengaduan jika masih menemukan pelanggaran lain di sektor pertanian melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823-1110-9690.

    “Sejak 2015 kami buka [kanal] pengaduan, sampai sekarang kami lakukan. Hanya saja sekarang gencar karena kebijakan pemerintah, khususnya pupuk itu turun 20%. Ini harus diawasi betul. Kemudian jumlah bantuan alat mesin pertanian itu triliunan ke lapangan. Jadi kita harus kontrol,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan terdapat 115 distributor pupuk subsidi yang masih menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) sepanjang 14–20 November 2025.

    Atas laporan itu, pemerintah telah meminta PT Pupuk Indonesia mencabut izin seluruh distributor yang melanggar. Kementan juga telah menyerahkan daftar 115 distributor bermasalah kepada Pupuk Indonesia untuk ditindaklanjuti.

    “Kami perintahkan dicabut [115 distributor pupuk bermasalah], tetapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau sudah kami beri bukti itu langsung dicabut,” kata Amran.

    Namun, Amran menyebut jumlah distributor pupuk bermasalah terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 2.039 laporan.

    “Ini sudah menurun tinggal 5% dari total laporan, yang dulunya 2.000 sekarang tinggal 115, berarti 5%,” imbuhnya.

    Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mempersulit petani dalam memperoleh pupuk, terutama pada musim tanam. Apalagi, sambung dia, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025

    Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025. 

    Perinciannya, penurunan HET pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram.

    Lalu, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

    Selain itu, juga ada ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

  • Shutdown Gerus Ekonomi AS US Miliar, Menkeu Bessent Yakin Prospek 2026 Cerah

    Shutdown Gerus Ekonomi AS US$11 Miliar, Menkeu Bessent Yakin Prospek 2026 Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut penutupan pemerintahan atau government shutdown selama 43 hari merugikan ekonomi senilai US$11 miliar. 

    Meskipun demikian, Pemerintah AS tetap optimistis prospek 2026 membaik berkat penurunan suku bunga dan pemotongan pajak.

    Bessent mengatakan dalam program Meet the Press NBC bahwa sejumlah sektor yang sensitif terhadap suku bunga, termasuk perumahan, memang memasuki fase resesi. Namun, dia tidak melihat risiko kontraksi bagi keseluruhan ekonomi AS.

    Dia menyalahkan sektor jasa—bukan tarif impor Presiden Donald Trump—sebagai penyebab utama inflasi, mengulang posisi lama pemerintahan Trump, serta menambahkan bahwa penurunan harga energi akan membantu meredam tekanan harga secara lebih luas.

    “Saya sangat, sangat optimistis untuk 2026. Kami telah menyiapkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi rendah,” ujar Bessent, dikutip dari Reuters pada Senin (24/11/2025).

    Dia menambahkan harga energi turun pada Oktober, sementara penjualan rumah meningkat. Pemerintah, lanjutnya, terus bekerja keras menurunkan inflasi yang saat ini berada di kisaran 3% secara tahunan.

    Bessent menyebut inflasi di negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat 0,5% lebih tinggi dibanding negara bagian yang dipimpin Partai Republik, yang menurutnya dipicu regulasi yang lebih ketat.

    Trump dalam beberapa pekan terakhir fokus pada isu keterjangkauan setelah Partai Demokrat menang dalam pemilu tingkat negara bagian dan lokal, serta tingkat persetujuannya turun ke 38%, level terendah sejak kembali menjabat, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru.

    Meski data terkini menunjukkan perlambatan aktivitas manufaktur akibat lemahnya permintaan imbas kenaikan harga karena tarif impor, Bessent tetap menampilkan nada optimistis. Survei konsumen University of Michigan pada Jumat juga mencatat meningkatnya frustrasi publik atas harga yang lebih tinggi.

    Sementara itu, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett mengatakan kepada Fox News bahwa 2026 akan menjadi tahun yang positif, meskipun akan ada gangguan pada kuartal IV tahun ini akibat penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah.

    Perkiraan pertumbuhan kuartal IV/2025 telah dipangkas setengahnya, kata Hassett, memproyeksikan pertumbuhan 1,5%—2%. Peningkatan lapangan kerja manufaktur diperkirakan akan mendukung skenario optimistis untuk 2026.

    Bessent mengatakan keputusan pekan lalu untuk memangkas tarif impor makanan seperti pisang dan kopi merupakan hasil perjanjian dagang yang dinegosiasikan berbulan-bulan.

    “Inflasi adalah angka komposit dan kami melihat semua komponennya. Kami berusaha menekan hal-hal yang bisa kami kendalikan,” ujarnya.

    Pada Rabu pekan lalu, Trump menandatangani undang-undang yang mengakhiri penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah AS, memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari 2026 dan membuka peluang terjadinya kebuntuan baru antara Demokrat dan Republik tahun depan.

    Bessent mengatakan Partai Republik harus segera menghapus mekanisme filibuster jika Demokrat kembali menutup pemerintahan, tuntutan yang juga disuarakan Trump. Namun, dia menghindari pertanyaan apakah dukungan suara untuk langkah tersebut sudah mencukupi.

    Menurut Bessent, perubahan kebijakan seperti batas pajak lembur, pemotongan pajak atas tip dan jaminan sosial untuk kelompok tertentu, serta pengurangan pajak atas pinjaman mobil akan meningkatkan pendapatan riil pekerja dan mengimbangi biaya hidup yang lebih tinggi.

    Wajib pajak, tambahnya, akan menerima pengembalian pajak federal dalam jumlah besar pada kuartal I/2026 seiring penyesuaian tarif pajak baru.

    Bessent juga mengatakan pemerintahan Trump akan mengumumkan kebijakan baru pekan ini untuk menurunkan biaya layanan kesehatan, meski belum memberikan rincian. Dia menambahkan bahwa gelombang perjanjian dagang yang sedang diselesaikan juga akan mendorong pembukaan pabrik baru di seluruh AS.

  • Intip Besaran Diskon Nataru 2025/2026 untuk Penumpang Kereta Api dan Kapal

    Intip Besaran Diskon Nataru 2025/2026 untuk Penumpang Kereta Api dan Kapal

    Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah telah merilis stimulus diskon perjalanan untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Diskon itu diberikan untuk perjalanan menggunakan kereta api, angkutan laut dan penyeberangan.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengajak masyarakat untuk menggunakan dan mengoptimalkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk periode libur Nataru 2025/2026.

    “Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan dan mengoptimalkan stimulus ini dalam bepergian pada masa Nataru,” ujarnya akhir pekan lalu seperti dilansir laman resmi Kemenhub.

    Adapun, Stimulus diskon tarif Nataru 2025/2026 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri/Kepala Badan, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara.

    SKB Nomor PJ-MHB 9 Tahun 2025, Nomor 303.2 Tahun 2025, Nomor 20 Tahun 2025, dan Nomor SKB.10/DI-BP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tersebut mengatur penugasan kepada BUMN sektor transportasi untuk memberikan diskon tarif pada angkutan laut, penyeberangan, dan kereta api.

    Stimulus diskon tarif ini diberlakukan serentak mulai 21 November 2025 pukul 00.01. Untuk angkutan kereta api dan penyeberangan, diskon berlaku pada perjalanan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Sementara untuk angkutan laut, masa pemberlakuan dimulai lebih awal, yakni pada perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, menyesuaikan kebutuhan operasional pelayaran.

    Kebijakan ini melanjutkan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat sebesar 13–14% yang mulai berlaku sejak akhir Oktober, sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025 tentang PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk jasa angkutan udara. Targetnya 3,59 juta penumpang dapat menikmati diskon tarif angkutan udara.

    Pada moda kereta api, pemerintah menetapkan diskon 30% untuk tiket kereta ekonomi komersial, mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan, dengan target 1.509.080 penumpang. Kebijakan ini diharapkan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda berbasis rel yang aman, teratur, dan efisien, sekaligus mengoptimalkan kapasitas jaringan kereta api bagi perjalanan jarak menengah dan jauh.

    Untuk angkutan laut, pemerintah memberikan diskon 20% dari tarif dasar, setara potongan 16–18% dari total harga tiket. Stimulus ini menyasar 405.881 penumpang kelas ekonomi di berbagai rute antarpulau, terutama yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat pesisir dan kawasan 3T. Selain meringankan biaya perjalanan, kebijakan ini mendukung penyedia layanan transportasi publik yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara.

    Pada moda penyeberangan, pemerintah memberikan diskon berupa 100% tarif jasa kepelabuhanan, yang setara dengan potongan rata-rata 19% dari tarif terpadu. Kebijakan ini mencakup 8 lintasan di 16 pelabuhan, dengan target 227.560 penumpang, 491.776 kendaraan. Stimulus penyeberangan menjadi salah satu yang paling strategis mengingat tingginya mobilitas masyarakat lintas pulau selama periode Nataru.

    Menhub Dudy menyampaikan pentingnya peran sektor transportasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas pelayanan publik selama periode libur akhir tahun. Kemenhub berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau, selamat, aman, dan nyaman bagi masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

    “Stimulus diskon tarif ini diberikan agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya yang lebih ringan tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas layanan,” ujar Menhub.