Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tahun Penuh Krisis, Boeing Merugi US,83 Miliar pada 2024

    Tahun Penuh Krisis, Boeing Merugi US$11,83 Miliar pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan manufaktur pesawat, Boeing, melaporkan kerugian sebesar US$11,83 miliar pada 2024 akibat masalah di unit komersial dan pertahanannya. Kerugian ini juga dipicu oleh aksi mogok para pekerjanya di kawasan pantai barat Amerika Serikat.

    Mengutip The Guardian pada Rabu (29/1/2025), kerugian tersebut menjadi yang terbesar sejak 2020. Catatan kerugian ini menunjukkan tantangan yang dihadapi CEO Kelly Ortberg dalam membalikkan performa keuangan di tengah persaingan dengan Airbus dan tantangan penyelidikan oleh regulator aviasi menyusul serangkaian kesalahan langkah.

    Perusahaan melaporkan pembakaran kas triwulanan sebesar US $4,1 miliar, metrik yang diawasi ketat oleh investor. Nilai ini sedikit lebih rendah dari ekspektasi analis sebesar US$4,26 miliar, menurut data yang dikumpulkan oleh London Stock Exchange Group (LSEG).

    Ortberg, yang mulai menjabat sebagai CEO Boeing pada Agustus 2024, mengatakan perusahaan itu tengah membuat kemajuan dalam memulihkan stabilitas lini produksi. Aktivitas produksi Boeing memang menghadapi tekanan setelah serangkaian kecelakaan udara setahun lalu menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan jet-jetnya.

    Ortberg menuturkan, Boeing mencatatkan kerugian sebesar US$3,86 miliar pada kuartal IV/2024 karena biaya yang “mengecewakan” dalam beberapa program pertahanan dengan harga tetap. Namun, Ortberg menambahkan dalam sebuah surat kepada karyawan bahwa Boeing sekarang lebih proaktif dan berpandangan jernih terhadap risiko terhadap program-program itu.

    Sementara itu, pendapatan untuk kuartal IV/2024 turun 31% menjadi US$15,24 miliar. Realisasi ini meleset dari ekspektasi analis sebesar US$16,21 miliar, menurut data LSEG.

    Adapun kerugian per saham yang disesuaikan secara kuartalan adalah US$5,90, dibandingkan dengan ekspektasi kerugian US$3 per saham.

    Pengeluarkan kas Boeing selama 2024 mencapai US$14,3 miliar, sementara arus kas pada tahun sebelumnya sebesar US$4,43 miliar.

    Ortberg menegaskan kembali rencana empat bagian perusahaan untuk membalikkan keadaan bisnis, termasuk upaya multitahun untuk memperbaiki budaya Boeing, yang mungkin menjadi perubahan terpenting yang perlu dilakukan.

    Setelah membukukan laba tertinggi pada tahun 2010-an, Boeing telah merugi lebih dari US$30 miliar sejak 2019. Kerugian ini dialami setelah dua kecelakaan fatal jet 737 Max terlarisnya memicu masalah kualitas dan keselamatan produksi serta kekhawatiran bahwa Boeing telah menyesatkan regulator selama proses sertifikasi pesawat.

    Pandemi Covid-19 juga makin menekan kinerja perusahaan, sementara ledakan panel di udara pada 737 Max yang hampir baru pada Januari lalu menyeret Boeing ke dalam krisis lain.

    Bisnis pertahanan, antariksa dan keamanan perusahaan merugi US$5,41 miliar pada tahun 2024, terdampak oleh kelebihan anggaran pada beberapa program harga tetap.

    “Kami telah menyelesaikan penelaahan mendalam pada semua program pengembangan harga tetap yang menantang,” kata Ortberg dalam surat kepada karyawan.

    Ortberg menambahkan Boeing telah membuat kemajuan dalam memperlancar rantai pasokannya dan kembali ke tingkat produksi lima jet 787 per bulan pada akhir 2024, meskipun ada penundaan di area seperti kursi.

  • 100 Hari Prabowo-Gibran, Ekonom Sebut Energi Pembangunan Tersedot Reorganisasi Kementerian

    100 Hari Prabowo-Gibran, Ekonom Sebut Energi Pembangunan Tersedot Reorganisasi Kementerian

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memandang dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming memimpin Indonesia, arah kebijakan ke depan dinilai belum tampak jelas.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih sibuk melakukan reorganisasi Kementerian/Lembaga (K/L) serta menyusun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

    Fokus ini dipicu oleh keputusan politik pemerintahan yang melakukan penyesuaian nomenklatur hingga menambah jumlah K/L, termasuk penambahan menteri, wakil menteri, maupun pejabat setara yang totalnya mencapai ratusan.

    “Saya berharap setelah SOTK tersusun dan terisi, pemerintah bisa bergerak kencang merealisasikan janji dan program kerja,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang nantinya juga akan bertugas di sektor kakao dan kelapa.

    Di sisi lain, Teguh melihat saat ini hanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggema, meskipun cakupan dan ketersediaan pendanaan program tersebut menjadi isu yang berujung pada efisiensi anggaran senilai Rp306 triliun.

    Teguh menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi andalan pemerintah dengan berbagai penghematan atau bahkan pemotongan anggaran agar memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan program prioritas.

    “Tetapi seperti pengalaman sebelumnya, misalnya pada 2015, efisiensi atau pemotongan anggaran sering tidak begitu efektif karena berdampak pada kinerja pemerintahan itu sendiri,” jelasnya.

    Senada dengan Teguh, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, juga menilai bahwa kinerja setiap menteri belum tampak dalam 100 hari pertama ini, terutama karena sebagian besar kementerian baru belum memiliki kantor dan belum ada nomenklaturnya.

    Salah satu contohnya adalah Kementerian Koordinator Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan, yang masih menumpang di Graha Mandiri.

    “Sementara itu, kebijakan MBG masih bersifat sentralistik dan perlu dilakukan evaluasi terhadap standar higienis serta finansialnya. Program MBG memangkas anggaran yang sangat besar, dan pemangkasan ini salah satunya didorong oleh program tersebut,” ujarnya.

    Esther pun mendorong agar anggaran dialokasikan untuk program prioritas lainnya, bukan hanya MBG, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, swasembada pangan dan energi, infrastruktur, serta riset dan pengembangan teknologi.

    “Padahal, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat banyak, misalnya melalui peningkatan investasi ke Indonesia,” lanjutnya.

    Adapun, Selasa (28/1/2025) menandai 100 hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memimpin pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Selama periode ini, sejumlah gebrakan kebijakan ekonomi telah diumumkan.

    Pada awal November 2024, Prabowo menerapkan kebijakan penghapusan tagihan piutang macet 67.000 UMKM senilai total Rp2,4 triliun.

    Namun, kebijakan kontroversial terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga menjadi sorotan di akhir 2024. Prabowo akhirnya memutuskan mengenakan tarif PPN 12% terhadap barang mewah, disertai insentif fiskal untuk mendukung daya beli masyarakat.

    Terakhir, pada hari ke-95 masa jabatannya, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja K/L dan daerah senilai total Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk program MBG.

  • Evaluasi 100 Hari Kerja Prabowo: Swasembada Pangan Bisa Terwujud?

    Evaluasi 100 Hari Kerja Prabowo: Swasembada Pangan Bisa Terwujud?

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • Belum pakai Coretax, Begini Cara Lapor SPT Tahunan 2024 lewat e-Filing

    Belum pakai Coretax, Begini Cara Lapor SPT Tahunan 2024 lewat e-Filing

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pelaporan SPT Tahun Pajak 2024 yang telah mulai sejak 1 Januari 2025 belum dapat menggunakan sistem inti perpajakan atau Coretax. 

    Untuk itu, untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan Badan akan tetap pada e-Filing maupun e-Form di DJP Online. 

    Sementara pelaporan SPT Tahunan menggunakan Coretax baru dapat dilakukan pada 2026 alias SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025. 

    “SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan pembetulan tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan e-Filing. Lapor tahunan dengan Coretax akan berlaku untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya,” tulis Ditjen Pajak dalam akun Instagram @ditjenpajakri, dikutip pada Selasa (28/1/2025). 

    Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan sendiri mulai beroperasi pada 1 Januari 2025. Nantinya, semua layanan administrasi perpajakan akan dilakukan di aplikasi Coretax termasuk pelaporan SPT. 

    Kendati demikian, Coretax baru akan mencatat transaksi perpajakan mulai tahun pajak 2025. Oleh sebab itu, pelaporan SPT tahun pajak 2024—karena belum tercatat di Coretax—masih dilakukan dengan cara lama atau melalui laman DJP Online.

    Adapun, pelaporan SPT 2024 untuk WP OP sudah dapat dilakukan sejak 1 Januari 2025 dan ditutup pada 31 Maret 2025.

    Sementara itu, tenggat waktu WP Badan melaporkan SPT 2024 pada 30 April 2025.

    Sebelumnya, Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan untuk tahun depan, pelaporan SPT melalui Coretax akan lebih mudah karena ada fitur prepopulated atau pengisian otomatis.  

    Prepopulated merupakan metode pengisian dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian SPT, di mana data pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT WP yang diisi secara elektronik (e-filing). 

    Notabenenya, fitur prepopulated telah diterapkan beberapa tahun belakangan. Hanya saja, cakupannya baru terbatas pada Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2.

    Untuk diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Untuk 2025, pemerintah berharap pendapatan negara dapat mencapai Rp3.005,1 triliun. Di mana Rp2.189,3 triliun berasal dari penerimaan pajak. 

    Berikut ini cara lapor SPT Tahunan 2024 melalui DJP Online 

    Pastikan telah memiliki EFIN (nomor identitas digital)
    Wajib pajak masuk ke situs djponline.pajak.go.id  
    Setelah berhasil login, wajib pajak silakan klik kolom buat SPT pada sebelah kanan
    WP harus mengisi tahun pajak dari SPT yang akan dilaporkan
    Pilih status SPT, normal atau pembetulan
    Tekan SPT Tahunan 1770 S atau 1770 SS
    Isi kolom yang tersedia sesuai dengan bukti potong yang ada
    Klik simpan dan menuju langkah berikutnya
    Wajib pajak akan diminta untuk mengisi jawaban dari beberapa pertanyaan Mengisi status kewajiban perpajakan suami istri. Ada beberapa kolom yang harus diisi
    Masuk pada halaman terakhir untuk persetujuan SPT tahunan yang sudah dilaporkan
    Klik setuju dan masuk ke langkah berikutnya Laporan SPT tahunan sudah disimpan
    Langkah selanjutnya submit SPT
    Wajib pajak akan menerima tanda bukti pelaporan lewat e-mail mengenai nama WP, NPWP, status SPT, dan tanggal penyampaian.

  • Pertamina Pamer Pembangkit Gas Jawa-1 Terbesar Tekan Emisi Karbon se-Asean

    Pertamina Pamer Pembangkit Gas Jawa-1 Terbesar Tekan Emisi Karbon se-Asean

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memproyeksi pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU Jawa-1 mampu menekan emisi karbon sebesar 3,3 juta ton setara Co2 per tahun.

    PLTGU yang diresmikan Presiden Prabowo SUbianto pada 20 Januari 2025 itu dikelola oleh PT Jawa Satu Power perusahaan konsorsium subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Marubeni dan Sojitz.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, beroperasinya PLTGU Jawa-1 menjadi titik pencapaian penting  sekaligus menambah portofolio pemanfaatan energi bersih dalam bisnis Pertamina.

    Pasalnya, gas alam berperan sangat strategis dalam periode transisi energi dan mendukung ketahanan energi nasional.

    “PLTGU Jawa-1 berkapasitas 1.760 MW dan terbesar di Asia Tenggara, dilengkapi teknologi canggih yang memiliki nilai tambah pada aspek operasional, finansial, dan lingkungan untuk mendukung ketahanan energi khususnya di area Jawa-Bali,” jelas Fadjar melalui keterangan resmi dikutip Selasa (28/1/2025).

    Fadjar memerinci, PLTGU ini dilengkapi fasilitas penyimpanan sekaligus regasifikasi LNG yang berada di atas sebuah kapal terapung atau disebut juga Floating Storage Regasification Unit (FSRU).

    PLTGU Jawa-1 juga menggunakan teknologi single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT), generasi terbaru yang membantunya beroperasi lebih efisien dan menghemat biaya produksi listrik.

    “Teknologi yang digunakan memiliki fitur peningkatan daya yang lebih cepat, berperan penting dalam mendukung jaringan listrik yang berlokasi di Cilamaya, Karawang sebagai penstabil frekuensi yang andal, memastikan pasokan listrik yang stabil saat adanya fluktuasi daya pada jaringan,” tambahnya.

    Menurut Fadjar, hal ini juga berdampak langsung terhadap kebermanfaatan masyarakat. Ini khususnya dalam mengurangi potensi rugi hilang listrik pada saluran transmisi dalam proses pengiriman listrik untuk wilayah industri dan masyarakat.

    Terlebih, kata dia, pembangkit ini berlokasi strategis, yaitu di pusat beban listrik area Jawa-bali.

    Selain itu, pembangkit ini juga memiliki teknologi black start capability yang memungkinkan untuk melakukan self start up. Dengan begitu, masa tunggu untuk proses sinkronisasi pada saat pemulihan apabila terjadi pemadaman listrik  akan lebih cepat.

  • 100 Hari Kerja Prabowo: Anggaran Infrastruktur Dipangkas, PSN Belum Jelas

    100 Hari Kerja Prabowo: Anggaran Infrastruktur Dipangkas, PSN Belum Jelas

    Bisnis.com, JAKARTA – Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepat memasuki 100 hari kerja pada hari ini, Selasa (28/1/2025). Sebelumnya, keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Meski telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, sektor infrastruktur tampak menjadi salah satu yang kurang tersentuh sepanjang 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menyoroti keputusan pemerintah yang belum kunjung menerbitkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Pasalnya, dokumen itu diperlukan sebagai pedoman awal rencana pembangunan Indonesia sepanjang satu periode pemerintahan.

    “Satu hal yang patut diperhatikan yakni RPJMN sebagai dokumen teknokratis kebijakan ekonomi itu belum. Sampai saat ini juga belum di-publish dan belum diresmikan,” kata Yose dalam Diskusi Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo yang dilakukan secara Daring, dikutip Selasa (28/1/2025).

    Padahal, tambah Yose, pemerintahan baru semestinya sudah harus merilis dokumen RPJMN terhitung 3 bulan sejak dilantik.Dengan demikian, dirinya meminta agar hal itu dapat segera direalisasikan guna mempertajam arah pembangunan nasional.

    “Jadi policy-nya masih ad hoc, masih kelihatannya seperti masih di tahap kampanye. Sehingga retorika-retorika itu yang masih terus kemungkinan dikeluarkan. Padahal tentu dunia bisnis, dunia usaha dan akademisi sudah menunggu-nunggu arah kebijakan itu seperti apa,” ujarnya.

    Pemangkasan Anggaran Infrastruktur

    Selain masalah pembentukan dokumen RPJMN yang tidak kunjung terlihat, isu mengenai pemangkasan anggaran infrastruktur juga menjadi salah satu yang disorot sepanjang 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kabar terbarunya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Dalam beleid tersebut dituliskan bahwa Anggaran Infrastruktur bakal dipangkas hingga 34,3%.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Efisiensi atas anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256,1 triliun,” tulis Sri Mulyani dalam suratnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad memproyeksi pemangkasan itu bakal berdampak pada kondisi ekonomi nasional.

    “Infrastruktur itu kan sebagian besar belanja modal. Kalau belanja modal berkurang, biasanya government expenditure dalam pembentukan PDB atau ekonomi secara umum pasti mengalami koreksi gitu ya. Jadi saya kira ya dampak ekonominya masih agak cukup besar lah begitu ya,” kata Tauhid.

  • Libur Isra Miraj dan Imlek, Arus Jalan Tol di Riau Alami Lonjakan Trafik

    Libur Isra Miraj dan Imlek, Arus Jalan Tol di Riau Alami Lonjakan Trafik

    Bisnis.com, PEKANBARU– Libur panjang dalam rangka peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek 2025 meningkat signifikan pada volume lalu lintas kendaraan di sejumlah ruas Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya di wilayah Riau. 

    EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Adjib Al Hakim mengatakan trafik kendaraan di Tol Pekanbaru-Dumai (Permai) dan Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar melonjak drastis selama periode 24–27 Januari 2025.  

    “Di Tol Pekanbaru-Dumai, sebanyak 65.824 kendaraan melintas selama empat hari, meningkat 10,01% dibandingkan rata-rata volume lalu lintas (VLL) harian. Sementara itu, di Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar, trafik mencapai 43.923 kendaraan, mengalami lonjakan hingga 41,43% dibandingkan hari biasa,” ungkapnya Selasa (28/1/2025).

    Dia mengakui peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat Riau yang memanfaatkan momen libur panjang. 

    “Kami terus memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan tol dengan memantau kondisi lalu lintas, melakukan perawatan rutin, serta memberikan imbauan keselamatan kepada pengguna jalan,” ujarnya.  

    Hutama Karya juga mengingatkan pengguna jalan tol untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memeriksa kondisi kendaraan, memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi, dan beristirahat jika merasa lelah. Pengguna jalan juga diimbau mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama. 

    Dengan adanya lonjakan trafik ini, JTTS, khususnya ruas-ruas tol di Riau, semakin menunjukkan perannya sebagai infrastruktur strategis yang mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional.

  • Plaza Indonesia Bantah Jual Hotel Grand Hyatt Jakarta

    Plaza Indonesia Bantah Jual Hotel Grand Hyatt Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Plaza Indonesia Realty Tbk. selaku pemilik Hotel Grand Hyatt Jakarta membantah menjual hotel bintang 5 yang terletak di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Corporate Secretary of PT Plaza Indonesia Reality Tbk. Umbas Rombe untuk merespons informasi yang beredar di media sosial yang menyebut Hotel Grand Hyatt dijual.

    “Bersama ini kami menyatakan bahwa informasi terkait dengan Penjualan Hotel Grand Hyatt Jakarta tersebut tidak benar dan menyesatkan,”  tegas Umbas melalui platform Instagram resminya @plazaindonesia, dikutip Selasa (28/1/2025).

    Umbas menilai, informasi tersebut juga mencemarkan nama baik PT Plaza Indonesia Reality Tbk. selaku pemilik sah atas Hotel Grand Hyatt Jakarta.

    Untuk itu, Umbas mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mengabaikan klaim atau informasi apapun yang berkaitan dengan penjualan Hotel Grand Hyatt Jakarta.

    “Pernyataan ini sebagai klarifikasi kepada masyarakat dan agar menjadi perhatian bersama. Kami berhak untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

    Informasi penjualan Hotel Grand Hyatt diungkap oleh akun X (dulunya Twitter) @AsepWitoko. Dalam unggahannya pada 23 Januari 2025, akun tersebut menyebut bahwa Hotel Grand Hyatt dijual di marketplace Facebook.

    “Hotel Grand Hyatt pun dijual di Marketplace FB,” tulis  akun tersebut dikutip Selasa (28/1/2025).

    Dia juga menyematkan tangkapan layar informasi tersebut. Terlihat Hotel Grand Hyatt Jakarta dijual melalui grup Jual Beli Hotel n Rumah Sakit n Pabrik. 

    Hotel bintang 5 itu dijual senilai Rp12,5 triliun. Pengunggah juga menyematkan nomor handphone atau WhatsApp untuk informasi lebih lanjut. Hingga berita ini ditayangkan, unggahan @AsepWitoko telah dilihat oleh 625 pengguna.

  • Aparat Pajak di Medan Deklarasikan Dua Cara Buru Target Penerimaan

    Aparat Pajak di Medan Deklarasikan Dua Cara Buru Target Penerimaan

    Bisnis.com, MEDAN – Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatra Utara (DJP Kanwil Sumut) mengungkapkan strategi dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2025, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

    Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra mengatakan kedua strategi tersebut selalu dilakukan pihaknya baik untuk menambah besaran pajak yang dibukukan maupun meningkatkan jumlah wajib pajak (WP).

    “Ada dua sisi yang selalu kita lakukan, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Itu strategi besarnya,” kata Arridel di Medan, pekan lalu (25/1/2025).

    Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ.9/2001, ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak. Sedangkan intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP.

    Arridel menyampaikan, intensifikasi bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak tetap terjaga, yang di antaranya dilakukan dengan menggencarkan edukasi kepada wajib pajak.

    Di samping itu, DJP Sumut juga akan meningkatkan pengawasan terhadap para WP agar memenuhi kewajibannya.

    “Pengawasan ini, seperti yang biasa kami lakukan, berdasarkan data dari pihak ketiga. Misalnya data kepemilikan aset yang diperoleh dari perbankan. Tim kami akan menghubungi wajib pajak bersangkutan untuk mengonfirmasi data tersebut,” jelasnya.

    Tak berhenti di situ, DJP juga dapat melakukan pemeriksaan atau audit terhadap wajib pajak yang sulit memenuhi kewajibannya.

    Arridel menyebut audit dilakukan secara terencana, berdasarkan pada kajian-kajian untuk menghasilkan efek gentar (deterrence effect) terhadap subsektor-subsektor yang dinilai berisiko menghindar.

    “Setelah pemeriksaan, kita juga punya kewenangan dalam penegakan hukum seperti amanah Pasal 39 di Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), yaitu pidana pajak. Sudah ada beberapa WP yang kita kirim ke kejaksaan pada tahun lalu untuk diproses penuntutannya karena menghindar dari kewajiban membayar pajak,” tambah Arridel.

    Sedangkan strategi ekstensifikasi, Arridel mengatakan akan dilakukan pihaknya melalui kegiatan-kegiatan di lapangan.

    Dia mengungkap DJP memiliki intelijen khusus untuk mengamati aktivitas ekonomi masyarakat dan mendekati serta mengedukasi mereka yang memenuhi syarat untuk masuk dalam ranah pajak.

    “Tantangan saat ini adalah dunia digital, seperti para vlogger. Perlu upaya sendiri untuk mengakses mereka dan itu yang akan kita kejar juga pada tahun 2025,” kata Arridel.

    Adapun realisasi penerimaan pajak dari dua Kanwil DJP di Sumatra Utara pada tahun 2024 mencapai Rp35,29 triliun.

    Angka itu melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp35,19 triliun, atau mencapai 100,28% dari target. Secara tahunan, penerimaan pajak di Sumut tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,96% (yoy).

  • Daftar Kapal Pelni yang Sandar di Makassar pada 2025

    Daftar Kapal Pelni yang Sandar di Makassar pada 2025

    Bisnis.com, MAKASSAR – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni optimistis kinerja pergerakan penumpang pada 2025 akan semakin bertumbuh, utamanya di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang pada 2024 mencatatkan kinerja meningkat.

    Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Dessy Nuraini mengungkapkan pihaknya akan terus memperkuat konektivitas antarwilayah, memperkenalkan inovasi baru dalam pelayanan dan memastikan bahwa armada kapal tetap terjaga dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Pelni juga mengoperasikan sebanyak 18 kapal rede. Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini Pelni mengoperasikan 8 trayek tol laut serta satu trayek khusus untuk kapal ternak,” ungkapnya melalui keterangan resmi, Selasa (28/1/2025).

    Sementara itu, Pelni sendiri saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 511 ruas dengan 1.359 rute dan menyinggahi 74 pelabuhan.

    Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP, di mana kapal perintis menyinggahi 230 pelabuhan dengan total 522 ruas. 

    Untuk memperkuat perannya sebagai moda transportasi laut utama di Indonesia, perseroan merilis sejumlah kapal penumpang yang sandar di Makassar sepanjang 2025, antara lain:

    1. KM Bukit Siguntang 

    – Rute A (PP) : Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan 

    – Rute B (PP) : Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang

    2. KM Nggapulu 

    – Rute A (PP): Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Ternate – Jailolo – Bitung 

    – Rute B (PP) : Makassar – Surabaya – Tj. Priok – Batam – Belawan 

    3. KM Dorolonda

    – Rute (PP) : Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Balikpapan – Pantoloan – Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura 

    4. KM Binaiya

    – Rute A (PP) : Kupang – Ende – Waingapu – Bima – Benoa – Bima – Labuan Bajo – Makassar – Pare-Pare – Bontang 

    – Rute B (PP) : Makassar – Awerange – Bontang – Pare-Pare

    5. KM Ciremai

    – Rute (PP) : Tj. Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Sorong – Serui – Jayapura

    6. KM Sinabung

    – Rute A (PP) : Wasior – Manokwari – Sorong – Bacan – Ternate – Bitung – Banggai – Bau-Bau – Makassar – Surabaya 

    – Rute B (PP) : Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Bacan – Sorong – Manokwari – Jayapura 

    7. KM Lambelu

    – Rute A (PP) : Bau-Bau – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Pantoloan – Tarakan – Nunukan 

    – Rute B (PP) : Makassar – Bau-Bau – Maumere – Larantuka 

    8. KM Wilis

    – Rute (PP) : Batulicin – Makassar – Labuan Bajo – Bima – Waikelo – Waingapu – Ende – Kupang – Kalabahi

    9. KM Tilongkabila

    – Rute (PP) : Bitung – Gorontalo – Luwuk – Kendari – Raha – Bau-Bau – Makassar – Labuan Bajo – Bima – Lembar – Benoa 

    10. KM Dobonsolo

    – Rute A (PP) : Makassar – Surabaya – Tj. Priok

    – Rute B (PP) : Makassar – Bau-Bau – Sorong – Manokwari 

    11. KM Leuser

    – Rute A : Agats – Timika – Dobo – Tual – Saumlaki – Ambon – Namrole – Wanci – Bau-Bau – Makassar – Labuan Bajo – Bima – Benoa – Surabaya

    12. KM Tidar

    – Rute A (PP) : Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tj. Priok – Kijang

    – Rute B (PP) : Makassar – Bau-Bau – Maumere – Larantuka – Lewoleba – Kupang 

    13. KM Gunung Dempo

    – Rute A (PP) : Jayapura – Nabire – Wasior – Manokwari – Sorong – Makassar – Surabaya – Tj. Priok

    – Rute B (PP) : Makassar – Ambon – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura

    14. KM Labobar

    – Rute A (PP) : Bau-Bau – Namlea – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Manokwari – Nabire 

    – Rute B (PP) : Tj. Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimin