Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Resmi! Prabowo Teken Empat Aturan Baru Demi Swasembada Pangan

    Resmi! Prabowo Teken Empat Aturan Baru Demi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut telah resmi meneken sejumlah regulasi untuk mendukung target swasembada pangan. Regulasi tersebut yakni mengenai irigasi, neraca komoditas, pupuk, dan penyuluh pertanian.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat pengadaan beras pemerintah oleh Perum Bulog 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jumat (31/1/2025).

    “Empat [regulasi] penunjang agar kita bisa swasembada [pangan] sudah jadi semuanya,” kata Zulhas dalam konferensi pers, Jumat (31/1/2025).

    Informasi tersebut disampaikan Zulhas usai menerima kabar dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dia mengatakan, regulasi tersebut telah selesai dan ditandatangani oleh Kepala Negara.

    Regulasi yang sudah rampung itu yakni Instruksi Presiden (Inpres) tentang Irigasi, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Neraca Komoditas, Perpres tentang Pupuk, dan Perpres tentang Penyuluh Pertanian.

    Seiring dengan rampungnya keempat regulasi ini, Zulhas menegaskan tak ada alasan bagi negara untuk tidak bisa mencapai swasembada pangan, sebagaimana target Kepala Negara yakni paling lambat 2026.

    “Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden, swasembada pangan secepat-cepatnya,” ujarnya. 

    Dalam pidato perdananya usai mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD pada 20 Oktober 2024, Prabowo mencanangkan Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    Prabowo meyakini Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun, bahkan siap menjadi lumbung pangan. Dalam perjalanan, Prabowo memajukan target tersebut dari semula 2029 menjadi 2027.

    Terbaru, Ketua Umum Partai Gerindra itu mematok target swasembada pangan dapat dicapai akhir 2025 atau paling lambat 2026.

    “Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu empat tahun, alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat 2026,” kata Prabowo di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah menghentikan impor sejumlah komoditas mulai tahun ini. Komoditas itu yakni beras, jagung untuk pakan, gula, garam, dan gandum. 

  • Bulog Dapat Anggaran Rp39 Triliun untuk Serap 3 Juta Ton Beras di 2025

    Bulog Dapat Anggaran Rp39 Triliun untuk Serap 3 Juta Ton Beras di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog mendapat anggaran tambahan sebesar Rp16,6 triliun untuk menyerap 3 juta ton beras di 2025. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk BUMN Pangan ini mencapai Rp39 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah telah menyepakati tambahan anggaran senilai Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog, dari sebelumnya Rp23 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada saat panen raya.

    “Ada Rp23 triliun sudah ready, sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menkeu [Menteri Keuangan]. Jadi sudah ada Rp39 triliun bisa untuk beli beras 3 juta ton hingga April saat panen raya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, Mantan Menteri Perdagangan itu memastikan bahwa tidak ada alasan bagi Perum Bulog untuk tidak membeli beras dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

    Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Zulhas mengharapkan, penugasan tersebut mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur, hingga perangkat desa. 

    “Jita bantu bersama Bulog untuk serap gabah dengan harga yang sudah ditentukan,” ujarnya.

    Selain Perum Bulog, pemerintah juga mewajibkan perusahaan swasta untuk membeli GKP sebesar Rp6.500 per kg. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, pihaknya tidak segan untuk membawa masalah ini ke penegak hukum.

    “Kalau yang melanggar harga yang ditetapkan pemerintah akan ada langkah lebih lanjut oleh penegak hukum,” pungkasnya. 

  • Tak Hanya Shell, Stok BBM di Sejumlah SPBU BP Ikutan Kosong

    Tak Hanya Shell, Stok BBM di Sejumlah SPBU BP Ikutan Kosong

    Bisnis.com, JAKARTA — Stok beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP AKR di Jakarta kosong. Terpantau hanya BP Ultimate Diesel yang tersisa.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Jumat (31/1/2025) siang, stok BP Ultimate, BP 92, BP Diesel tampak kosong di SPBU BP di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Di depan SPBU tersebut pun dipasang banner bertuliskan ‘Stok Tersedia: BP Ultimate Diesel’. Alhasil, susana di SPBU pun cukup sepi; tidak ada barisan sepeda motor dan mobil yang mengantre untuk isi BBM.

    Kendati demikian, petugas SPBU masih berjaga di antara mesin pengisian. Mereka menjelaskan keadaan BBM yang kosong pada calon pelanggan sebelum balik kanan.

    “Stok BBM sedang kosong, mohon maaf,” kata salah seorang petugas.

    Petugas tersebut pun tak bisa memastikan kapan pasokan BBM di SPBU BP kembali normal. Dia hanya menyebut stok sudah kosong sejak 2 hari lalu.

    Pemandangan serupa juga terjadi di SPBU BP di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Di depan SPBU ini juga telah dipasang spanduk bertuliskan ‘Stok Tersedia: BP Ultimate Diesel’.

    Susana di SPBU ini juga tampak sepi. Tidak ada pelanggan yang datang. Sementara itu, petugas tetap berjaga di mesin pengisian BP Ultimate Diesel.

    Kelangkaan BBM tengah terjadi di SPBU swasta. Selain pada SPBU BP, SPBU Shell juga sedang kehabisan stok. Setidaknya hal ini terjadi di SPBU Shell Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Di SPBU ini, seluruh stok BBM Shell habis.

    Suasana SPBU Shell Mampang Prapatan, Jakarta Selatan saat stok BBM kosong, Jumat (31/1/2025)./Bisnis-Mochammad Ryan HidayatullahPerbesar

    Suasana SPBU tersebut pun tampak lengang, tak ada antrean kendaraan yang mengisi BBM seperti pada umumnya. Bahkan, papan harga di depan SPBU pun dimatikan.

    Terlihat daftar BBM Shell seperti Shell Super, Shell V-Power, Shell V-Power Diesel, Shell V-Power Nitro+ hanya dituliskan dengan harga Rp0.

    Beberapa calon pelanggan yang datang pun akhirnya balik kanan usai membaca pelang pengumuman bertuliskan ‘Kosong, Stok Habis’.

    Tampak petugas SPBU hanya bekerja untuk berjualan makanan ringan. Mereka pun sesekali menjelaskan keadaan BBM yang kosong kepada calon pelanggan yang bertanya.

    “Maaf stok sedang kosong,” kata salah seorang petugas.

  • Masela Terkatung-Katung, dari Era Habibie hingga Prabowo

    Masela Terkatung-Katung, dari Era Habibie hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengultimatum operator Blok Masela, Inpex Masela Ltd. untuk segera melakukan persiapan produksi lapangan gas di Laut Arafura itu.

    Bahlil mewanti-wanti bahwa pemerintah tak segan untuk mengevaluasi hak konsesi atas Blok Masela, bila produksi gas tak juga segera dilakukan. Pasalnya, proyek strategis nasional (PSN) itu mangkrak selama 26 tahun terakhir. Sejak diberikan hak konsesi pada 1998, Inpex tak kunjung melakukan produksi Blok Masela.

    “Barang ini sudah dipegang konsesinya, nggak dijalankan. Aku sudah bilang, sudah bikin surat, ‘Kamu [operator] tahun ini nggak melakukan pekerjaan untuk produksi, ya mohon maaf atas nama undang-undang tidak menutup kemungkinan kita akan evaluasi untuk kebaikan inevstor, rakyat, bangsa, dan negara’,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Menurut Bahlil, ketegasan pemerintah diperlukan agar kepentingan negara dapat tercapai. Apalagi, Indonesia tengah berupaya untuk meningkatkan produksi migas nasional.

    “Jangan pengusaha mengendalikan negara. Tapi negara yang harus mengendalikan pengusaha, dengan catatan negara juga gak boleh zalim untuk pengusaha, harus equal treatment,” tuturnya.

    Lika-liku Blok Masela Era Habibie hingga Prabowo

    Inpex, perusahaan energi asal Jepang, mengantongi hak pengelolaan Blok Masela di era pemerintahan Presiden BJ Habibie atau tepatnya pada 16 November 1998 untuk jangka waktu 30 tahun dan telah mendapatkan kompensasi waktu 7 tahun, serta perpanjangan 20 tahun belakangan. Dengan demikian, kontrak blok migas tersebut bakal berakhir pada 15 November 2055.

    Persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) I Blok Masela diperoleh 12 tahun kemudian, yakni pada 6 Desember 2010.

    Berbagai dinamika mengiringi pengembangan Blok Masela selama lebih dari 2 dekade ini, membuat target produksi proyek ini terus molor.

    Awalnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pengembangan kilang gas alam cair (LNG) Blok Masela direncanakan di laut (offshore) atau dengan skema floating LNG (terapung). Seiring penemuan cadangan gas baru, Inpex kemudian mengajukan rencana peningkatan kapasitas kilang dari 2,5 metrik ton menjadi 7,5 metrik ton LNG per tahun sehingga mengharuskan adanya revisi rencana pengembangan atau PoD.

    Revisi PoD itu belum selesai hingga akhir masa pemerintahan SBY, yang kemudian diajukan lagi saat pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, revisi tersebut malah memunculkan perdebatan panjang. Kala itu, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mempersoalkan rencana pembangunan kilang LNG terapung (FLNG). Menurutnya, lebih baik membangun kilang LNG darat di Pulau Aru, Kepulauan Maluku. Investasi kilang LNG onshore diklaim lebih murah dibanding FLNG, yakni US$19,3 miliar dibanding US$14,6 miliar-15 miliar.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat itu berpandangan bahwa proyek Blok Masela lebih efisien apabila digarap dengan FLNG. SKK Migas pun cenderung sependapat tentang penggunaan FLNG.

  • Pajak Global Berlaku, Menteri Investasi: Banyak Cara Tarik Investor selain Tax Holiday

    Pajak Global Berlaku, Menteri Investasi: Banyak Cara Tarik Investor selain Tax Holiday

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyebut bahwa pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif ketika pajak minimum global berlaku, agar investor tetap tertarik menempatkan dananya di Tanah Air.

    Rosan mengaku tidak khawatir soal dampak berlakunya pajak minimum global terhadap minat investasi ke Indonesia. Menurutnya, para investor asing tetap melihat Indonesia sebagai tempat yang potensial untuk berinvestasi.

    Dia pun menyebut bahwa pemerintah akan menyusun insentif yang menarik dan sejalan dengan komitmen penerapan pajak minimum global. Insentif itu menurutnya dapat berupa fiskal maupun non-fiskal.

    “Banyak hal yang bisa kita lakukan, insentif itu bisa kita berikan dalam bentuk non-fiskal juga, kita bisa lakukan juga dalam bentuk hal lainnya. Misalnya, ada beberapa hal, kita bisa … dalam diskusi ya, perpanjangan dari corporate tax dengan rate yang lebih rendah, atau yang lain-lain itu bisa kita lakukan,” ujar Rosan usai konferensi pers realisasi investasi, Jumat (31/1/2025).

    Rosan juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memberikan insentif tax holiday dan tax allowance pada 2025, bersamaan dengan berlakunya pajak minimum global.

    “Untuk tax holiday ini berjalan dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    Awalnya, insentif tax holiday berakhir pada 9 Oktober 2024. Namun, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    PMK 69/2024 memperpanjang insentif tax holiday hingga 31 Desember 2025.

    Tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Namun, dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit peraturan, di antaranya tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    Tax holiday sendiri berbentuk pembebasan beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (PPh Badan) atau dapat berupa pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

  • Harga BBM Terbaru Diumumkan Besok 1 Februari 2025, Cek Daftarnya Hari Ini

    Harga BBM Terbaru Diumumkan Besok 1 Februari 2025, Cek Daftarnya Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga BBM bakal berubah mulai 1 Februari 2025 besok. Hal ini umum terjadi lantaran perusahaan minyak di Tanah Air kerap melakukan penyesuaian harga setiap bulannya.

    Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR saat ini masih menyesuaikan dengan bea per 1 Januari 2025.

    Berdasarkan laman resmi MyPertamina, Jumat (31/1/2025), harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, Pertamax Green 95 (RON 95), dan Pertamax Turbo naik dibandingkan Desember 2024. Selain itu, harga Pertamina Dex dan Dexlite juga naik.

    Lebih terperinci, harga Pertamax naik dari Rp12.100 pada Desember 2024 menjadi Rp12.500 per liter. Lalu, Pertamax Turbo naik dari Rp13.550 menjadi Rp13.700 per liter.

    Kemudian, Pertamina Dex naik dari Rp13.600 menjadi Rp13.900 per liter. Sementara itu, Pertamax Green naik dari Rp13.150 menjadi Rp13.400 per liter. Adapun, Dexlite naik dari Rp13.400 menjadi Rp13.600 per liter.

    Adapun untuk harga BBM khusus penugasan (JBKP), seperti Pertalite dan BBM Solar Subsidi tidak mengalami kenaikan pada Januari 2025. Pertamina membanderol masing-masing BBM dengan harga Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.

    Senada, harga BBM di SPBU BP AKR pun kompak naik. Tercatat harga BP Ultimate naik dari Rp13.340 pada Desember 2024 lalu menjadi Rp13.530 per liter.

    Harga BP 92 juga naik dari Rp12.290 menjadi Rp12.810 per liter. Lalu, harga BP Ultimate Diesel naik dari Rp13.900 menjadi Rp14.030 per liter. Adapun, harga naik BP Diesel Rp120 dari Rp13.610 menjadi Rp13.730 per liter per hari ini.

    Menyusul Pertamina dan BP AKR, harga BBM di SPBU Vivo juga kompak naik. Harga Revvo 90 naik dari Rp12.044 menjadi Rp12.680 per liter per 1 Januari 2025.

    Harga Revvo 92 naik dari Rp12.223 menjadi Rp12.770 per liter dan Revvo 95 naik dari Rp13.242 menjadi Rp13.480 per liter.

    Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell tiba-tiba turun pada 3 Januari 2025 lalu. Padahal, pada 1 Januari 2025, perusahaan itu baru saja mengerek harga BBM.

    Kini, harga Shell Super dipatok Rp12.810 per liter. Harga ini turun dibanding 1 Januari 2025 yang seharga Rp12.930 per liter. Kemudian, harga Shell V-Power turun dari Rp13.650 menjadi Rp13.530 per liter.

    Lalu, harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp14.150 menjadi Rp14.030 per liter. Selanjutnya, harga Shell V-Power Nitro+ turun Rp120 dari Rp13.850 menjadi Rp13.730 per liter.

    Berikut Daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR per Januari 2024:

    1. SPBU Pertamina

    -Solar Subsidi: Rp6.800 per liter
    -Pertalite : Rp10.000 per liter
    -Pertamax: Rp12.500 per liter
    -Pertamina Dex : Rp13.900 per liter
    -Pertamax Green 95 : Rp13.400 per liter
    -Pertamax Turbo : Rp13.700 per liter
    -Dexlite : Rp13.600 per liter

    2. SPBU Shell

    – Shell Super Rp12.810 per liter
    – Shell V-Power Rp13.530 per liter
    – Shell V-Power Diesel Rp14.030 per liter
    – Shell V-Power Nitro+ Rp13.730 per liter

    3. SPBU BP AKR

    – BP Ultimate Rp13.530 per liter
    – BP 92 Rp12.810 per liter
    – BP Ultimate Diesel Rp14.030 per liter
    – BP Diesel Rp13.730 per liter

    4. SPBU Vivo

    – Revvo 90 Rp12.680 per liter
    – Revvo 92 Rp12.770 per liter
    – Revvo 95 Rp13.480 per liter

  • Heboh SPBU Shell di Jakarta Kehabisan Stok BBM, Begini Penampakannya

    Heboh SPBU Shell di Jakarta Kehabisan Stok BBM, Begini Penampakannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell Indonesia di Jakarta kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Jumat (31/1/2025) pagi, seluruh stok BBM di SPBU Shell Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, habis.

    Suasana SPBU tersebut pun tampak lengang, tidak terlihat antrean kendaraan yang akan mengisi BBM seperti pada umumnya. Bahkan, papan harga di depan SPBU pun dimatikan.

    Daftar harga BBM Shell seperti Shell Super, Shell V-Power, Shell V-Power Diesel, Shell V-Power Nitro+ hanya dituliskan dengan harga Rp0.

    Beberapa calon pelanggan yang datang pun akhirnya balik kanan usai membaca pelang pengumuman bertuliskan “Kosong, Stok Habis”.

    Tampak petugas SPBU hanya bekerja untuk berjualan makanan ringan. Mereka pun sesekali menjelaskan keadaan BBM yang kosong kepada calon pelanggan yang bertanya.

    “Maaf stok sedang kosong,” kata salah seorang petugas.

    Suasana stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan saat Stok BBM Kosong, Jumat (31/1/2025). – BISNIS/Mochammad Ryan HidayatullahPerbesar

    Ketika ditanya kapan stok BBM kembali tersedia, petugas itu pun tidak bisa memastikan. Dia hanya menyebut pihak Shell tengah berupaya melakukan pengadaan kembali.

    Suasana serupa juga tampak di SPBU Shell Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Stok BBM di SPBU ini juga habis. Terlihat papan harga juga dimatikan. Lalu, terdapat pelat di depan mesin pengisian bertuliskan “Stok Habis”. 

    Para petugaskan tampak menyibukan diri dengan mengobrol satu sama lain. Sesekali mereka juga menjelaskan kepada calon pelanggan yang datang bahwa BBM sedang kosong.

    Sementara itu, mini market dan bengkel di SPBU tersebut masih beraktivitas normal.

    Suasana stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan saat Stok BBM Kosong, Jumat (31/1/2025). – BISNIS/Mochammad Ryan HidayatullahPerbesar

    Sebelumnya, kabar terkait stok BBM yang habis di SPBU Shell ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu warganet menunjukkan keprihatinan atas kondisi stok BBM yang habis tersebut. 

    “Pemandangan menyedihkan di SPBU kerang kuning Jl. Kebon Kawung Bandung. Stok semua jenis BBM di SPBU ini habis total sudah berhari2 tanpa ada kejelasan kapan akan tersedia kembali. Kasian para pegawai SPBUnya hanya bisa jualan kopi sambil duduk termangu,” tulis akun X @rasjawa, dikutip Kamis (30/1/2025). 

    Tak hanya itu, unggahan Shell di akun resmi Instagram @shell_indonesia pun banjir komentar warganet yang mengeluhkan stok BBM yang habis di berbagai wilayah seperti Karawang hingga Bandung. 

    Shell Minta Maaf

    Menanggapi hal ini, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan ketersediaan produk BBM di SPBU Shell secepatnya.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini terdapat kendala dalam pengadaan dan penyaluran produk bahan bakar minyak [BBM],” kata Ingrid dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025). 

    Ingrid memastikan bahwa SPBU Shell tetap beroperasi untuk melayani masyarakat dengan produk dan layanan lain yang tersedia, termasuk Shell Select dan bengkel.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” imbuhnya. 

    Suasana stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell Jalan Tendean, Jakarta Selatan Saat Stok BBM Kosong, Jumat (31/1/2025). – BISNIS/Mochammad Ryan Hidayatullah.Perbesar

    Diberitakan sebelumnya, kabar terkait stok BBM yang habis di SPBU Shell ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu warganet menunjukkan keprihatinan atas kondisi stok BBM yang habis tersebut. 

    “Pemandangan menyedihkan di SPBU kerang kuning Jl. Kebon Kawung Bandung. Stok semua jenis BBM di SPBU ini habis total sudah berhari2 tanpa ada kejelasan kapan akan tersedia kembali. Kasian para pegawai SPBUnya hanya bisa jualan kopi sambil duduk termangu,” tulis akun X @rasjawa, dikutip Kamis (30/1/2025). 

    Tak hanya itu, unggahan Shell di akun resmi Instagram @shell_indonesia pun banjir komentar warganet yang mengeluhkan stok BBM yang habis di berbagai wilayah seperti Karawang hingga Bandung. 

  • Pemerintah Sesuaikan Derajat Sosoh Beras, Mentan Amran Bilang Begini

    Pemerintah Sesuaikan Derajat Sosoh Beras, Mentan Amran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melakukan penyesuaian derajat sosoh beras dari semula 100% menjadi 95% untuk mendukung penyerapan gabah/beras Perum Bulog sebanyak 3 juta ton setara beras di 2025. Penyesuaian ini dipastikan tidak memengaruhi kualitas beras.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, penyesuaian derajat sosoh beras menjadi 95% tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas beras.

    “Nggak berpengaruh sama kualitas. Itu masih bagus,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyebut bahwa beras dengan derajat sosoh 95% memiliki kualitas yang baik dan daya simpan yang masih bagus.

    Dia mengatakan, baik petani dan pengusaha penggilingan optimistis target penyerapan 3 juta ton setara beras dapat tercapai dengan adanya penyesuaian derajat sosoh.

    “Jadi nanti yang [beras] kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog sehingga Insya Allah menuju 3 juta itu kita bisa lakukan,” ujar Sutarto.

    Selama ini, terdapat beberapa standar penyerapan beras oleh Bulog termasuk derajat sosoh dengan acuan 100%. Kendati begitu, standar ini menjadi tantangan bagi petani agar berasnya dapat diserap oleh Bulog.

    Untuk mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan penyerapan, pemerintah lantas menyesuaikan derajat sosoh menjadi salah satu solusinya.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Melalui beleid ini, pemerintah menetapkan HPP beras di gudang Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penyesuaian ini dilakukan atas permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    “Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100 persen kita turunkan menjadi 95 persen, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Sejalan dengan terbitnya regulasi tersebut, Bapanas juga telah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri dengan target 3 juta ton setara beras di 2025.

    Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas No.24/TS.03.03/K/1/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

    “Bersama ini kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton setara beras,” tulis Arief dalam suratnya, dikutip Rabu (29/1/2025).

  • Dirut KCI: Integrasi Stasiun Karet-BNI City Rampung April 2025

    Dirut KCI: Integrasi Stasiun Karet-BNI City Rampung April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Integrasi Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City ditargetkan rampung pada April mendatang. Para penumpang disebut tetap dapat masuk melalui pintu akses Stasiun Karet dan menuju Stasiun BNI City melalui selasar. 

    Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan rencana pengintegrasian ini sudah lama direncanakan sejak 2020, tetapi pelaksanaannya memerlukan waktu. Asdo mengatakan Stasiun Karet sudah tidak memenuhi syarat untuk menaikturunkan penumpang.

    “Kondisi Karet sudah tidak memenuhi syarat untuk menaik turunkan penumpang. Oleh karena itu penumpang akan naik turun melalui BNI City yang lebih nyaman dan bagus dan peronnya lebih luas,” kata Asdo dalam konferensi pers, Kamis (30/1/2025).

    Asdo menjelaskan Stasiun Karet tidak akan ditutup, penumpang tetap dapat mengakses KRL dari Stasiun Karet untuk menuju Stasiun BNI City. Saat ini pihaknya sedang membangun selasar yang ada di Stasiun Karet untuk dapat disambung dengan Stasiun BNI City.

    Kemudian, di ujung barat Stasiun BNI City juga akan dibangun hall yang nantinya penumpang dari Karet akan masuk melalui pintu tersebut.

    “Nanti penumpang dari pintu stasiun karet bisa langsung masuk BNI City tidak perlu jauh jauh ke timur maupun ke tengah. Insyaallah bulan April sudah selesai semua,” jelas Asdo.

    Rencananya Stasiun Karet akan menjadi area pubik yang dikelola oleh KAI, KCI, MRT dan Pemda Jakarta. Nantinya juga akan dibangun tenant-tenant makanan disepanjang selasar Stasiun Karet menuju Stasiun BNI City. Asdo mengungkapkan para stakeholder sudah menyiapkan konsep tersebut.

    Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan pihaknya sedang mengkaji rencana penutupan tersebut bersama dengan PT Kereta Api Indonesia serta masyarakat sekitar.

    “Belum, masih dikaji. Definisi tutup itukan belum clear ya apakah tidak difungsikan [lagi]. Tapi diintegrasikan [dengan Stasiun BNI City] sudah pasti,” kata Risal di Kantor Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025).

    PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter mengungkapkan integrasi Stasiun BNI City dan Stasiun Karet akan membuat waktu perjalanan ke Bandara Soekarno Hatta makin singkat dari 56 menit menjadi 40 menit.

    Dalam upaya mengurangi waktu tempuh perjalanan kereta, saat ini KAI Commuter bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) tengah melakukan pembahasan dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA, untuk mengintegrasikan operasional Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City.

  • Pertamina Bantah Harga LPG 3 Kg Naik: Masih Sesuai HET

    Pertamina Bantah Harga LPG 3 Kg Naik: Masih Sesuai HET

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menepis isu kenaikan harga LPG 3 kg di lapangan. Perseroan menegaskan bahwa harga LPG 3 kg di seluruh pangkalan resmi Pertamina sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, jika ada LPG 3 kg yang mahal, kemungkinan karena masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer. Untuk itu, Pertamina mengimbau agar masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena harganya sesuai HET

    “Saat ini tidak ada kenaikan harga LPG 3 kg. Kami pastikan harga LPG 3 kg di pangkalan resmi mengikuti HET yang ditetapkan setiap Pemda,” Heppy melalui siaran pers, Kamis (30/1/2025). 

    Lebih lanjut, Heppy menjelaskan pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dapat dikenali dari papan nama atau spanduk yang menyatakan mereka adalah pangkalan resmi dan tertera harga jual sesuai HET.

    Selain harga sesuai HET, keuntungan membeli LPG 3 kg di pangkalan adalah jaminan mutu dan kualitas karena masyarakat dapat melakukan penimbangan langsung untuk memastikan kesesuaian berat isi LPG dan juga tabung langsung dikirim dari agen resmi Pertamina.

    Saat ini terdapat 259.226 pangkalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Perluasan pangkalan dengan Program One Vilage One Outlet (OVOO) terus dilakukan Pertamina Patra Niaga, termasuk upaya mengajak para pengecer bergabung menjadi pangkalan resmi.

    Jika masyarakat mengalami kendala mendapatkan LPG 3 kg ataupun mendapati pangkalan resmi Pertamina menjual di atas HET, dapat mengubungi Call Centre 135.

    Sementara itu, beberapa pemerintah daerah memang mengerek HET LPG 3 kg, seperti Jawa Timur hingga Sumatra Selatan. Diberitakan Bisnis, harga LPG 3 kg di Jawa Timur naik dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 per 15 Januari 2025. Kenaikan harga ini sesuai dengan SK Pj. Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.

    Pemberlakuan HET baru tersebut murni keputusan Pj. Gubernur Jawa Timur tanpa campur tangan Pertamina dengan mempertimbangkan beberapa kondisi salah satunya adalah HET di provinsi tetangga, yakni Bali dan Jateng DIY sudah naik dengan harga yang sama.   

    Lalu, HET LPG 3 kg di Provinsi Sumatra Selatan resmi mengalami kenaikan menjadi Rp18.500 per tabung mulai 9 Januari 2025. Kenaikan ini resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 19/KPTS/IV/2025 yang ditandatangani pada 3 Januari 2025.

    Penyesuaian HET dalam SK tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, salah satunya besaran HET sebelumnya yaitu Rp15.650, yang tidak pernah mengalami penyesuaian sejak ditetapkan pada 29 Desember 2017.