Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pemerintah Waspadai Dampak Trump 2.0, Ancaman Perang Dagang Meluas

    Pemerintah Waspadai Dampak Trump 2.0, Ancaman Perang Dagang Meluas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mewaspadai dampak Trump 2.0 terhadap ekonomi Tanah Air. Seperti diketahui, saat Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada periode pertamanya, sosok ini memulai perang dagang AS versus China. Selanjutnya, jelang pelantikan jilid dua, Trump kerap berkomentar keras tentang perlunya tarif tinggi bagi negara yang merugikan AS.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini dinamika global yang terjadi menjadi faktor yang akan turut mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia ke depan.

    “Sejumlah risiko tentu masih akan kita hadapi, seperti volatilitas harga komoditas, kemudian tingkat suku bunga yang relatif tinggi, dan tentunya kebijakan perdagangan dari pemerintahan Amerika yang sering kita sebut sebagai Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim,” kata Airlangga di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Tak hanya ekonomi nasional, ketidakpastian global tersebut juga membuat proyeksi ekonomi global 2025 ini hanya diperkirakan tumbuh di kisaran 3,2%, yang, kata Airlangga, berada di bawah rata-rata historis.

    “Namun ada yang juga cukup membanggakan, kalau dari segi PPP, purchasing power parity, ekonomi Indonesia sudah masuk di nomor delapan. Itu lebih tinggi dari Italia, Prancis, dan ini suatu capaian yang baik,” pungkasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan ketidakpastian global yang disebabkan perang dagang AS versus China ini juga bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Kendati demikian, menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan Indonesia.

    Faisal menjelaskan, dalam kebijakan dagang Trump jilid pertama dahulu, perang dagang telah mendorong perusahaan-perusahaan yang tadinya berinvestasi ke China hengkang keluar dan mencari tujuan baru di negara-negara ASEAN. Limpahan tersebut, menurutnya, bisa ditangkap oleh Indonesia.

    “Walaupun yang diperoleh Indonesia dari relokasi manufaktur yang keluar dari China itu relatif sedikit. Tapi untuk ke depan, peluang itu tetap terbuka, tergantung sejauh mana pemerintah memperbaiki, belajar dari kelemahan yang sebelumnya, dan lebih agresif untuk menggaet investasi potensial dari relokasi keluar dari China tersebut,” kata Faisal kepada Bisnis, Jumat (31/1/2025).

    Punya pandangan berbeda, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan keputusan Trump yang menarik mandatori sejumlah kebijakan pendahulunya, Joe Biden, terkait pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle) dapat membuat harga mineral seperti nikel, litium, dan kobalt turun.

    Penurunan harga komoditas tersebut, menurutnya, akan berimbas pada minat investor di sektor hilirisasi. Bagi Indonesia sendiri, realisasi investasi sepanjang 2024 sebesar Rp1.714,2 triliun, hampir seperempatnya atau 23,8%, merupakan investasi di sektor hilirisasi yang mana didominasi oleh hilirisasi mineral tambang.

    Realisasi investasi terkait hilirisasi itu tumbuh 8,63% year on year (yoy). Rinciannya, portofolio investasi terbanyak terkait dengan bidang mineral yang mencapai Rp245,2 triliun, dengan sektor terbesar yaitu nikel (Rp153,2 triliun), tembaga (Rp68,5 triliun), dan bauksit (Rp21,8 triliun).

    “Ketika harga nikel turun, ekspor dari hilirisasi tambang juga akan terganggu. Jadi, porsi investasi yang berasal dari sektor hilirisasi tambang mineral diperkirakan akan tumbuh rendah, porsinya menurun. Jadi kalau 23%, mungkin tahun 2025 cuma 15%,” kata Bhima.

  • Token Listrik Diskon 50% di Januari Belum Diinput, Bisa Hangus?

    Token Listrik Diskon 50% di Januari Belum Diinput, Bisa Hangus?

    Bisnis.com, JAKARTA – Diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah masih bisa dinikmati hingga Februari 2025.

    Pemberian diskon listrik 50% yang telah berlaku sejak Januari 2025 itu diberikan kepada pelanggan rumah tangga PLN daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    Bagi pelanggan pascabayar, diskon tarif listrik 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025.

    Sementara itu, pelanggan prabayar juga langsung mendapat diskon 50% saat membeli token pada periode 1 Januari-28 Februari 2025, atau dengan kata lain pelanggan bisa mendapat energi (kWh) dua kali lipat dari biasanya. 

    Sebagai contoh, jika pelanggan listrik 900 VA membeli token dengan nominal Rp200.000, jumlah kWh yang didapat menjadi 289 kWh (normalnya 144,5 kWh).

    Contoh pembelian token listrik PLN dengan diskon 50% di salah satu aplikasi perbankan./BisnisPerbesar

    Lantas, apakah token listrik diskon 50% yang sudah dibeli pada Januari 2025, tetapi belum diinput bisa hangus?

    Masa Aktif Token Listrik

    PLN melalui akun resmi media sosialnya @plnmobile menjelaskan bahwa apabila masih terdapat sisa kWh maupun nomor token listrik yang belum diinputkan, token tersebut tidak akan hangus sehingga dapat digunakan pada bulan berikutnya.

    “Token listrik tidak memiliki masa aktif. Namun, akan kadaluarsa apabila tidak digunakan melampaui 50 kali transaksi berikutnya,” jelas PLN. 

    Contohnya, apabila pelanggan hari ini melakukan transaksi pembelian, kemudian disimpan (belum di-input) sampai dengan pelanggan melakukan transaksi pembelian kembali sebanyak 50 kali transaksi maka nomor token yang tadi belum di-input/disimpan akan kadaluarsa.

    “Untuk nomor transaksi pembelian token yang ke-51 dan seterusnya maka saat diinput ke kWh meter. Mohon untuk selanjutnya tidak menyimpan nomor token dalam kurun waktu yang terlalu lama,” kata PLN.

  • Hashim Klaim Prabowo Kecewa BUMN Pesan Kapal dari Luar Negeri

    Hashim Klaim Prabowo Kecewa BUMN Pesan Kapal dari Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut geram lantaran ada badan usaha milik negara (BUMN) yang malah memesan kapal dari luar negeri alih-alih membangun di Tanah Air.

    Kegusaran Prabowo itu disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Hashim mengklaim Prabowo mengetahui banyak galangan kapal di Indonesia menganggur. Ini karena ada BUMN yang malah memesan kapal di negara lain. Oleh karena itu, Prabowo pun telah memerintahkan agar BUMN membangun kapal sendiri di Indonesia.

    “Pak Prabowo kecewa dan marah. Perintah kepada BUMN itu kapal-kapal itu harus dibuat di dalam negeri, di galangan kapal di dalam negeri. Kalau kita bangun di luar negeri, GDP [gross domestic product] negara itu yang hidup,” kata Hashim.

    Kendati demikian, Hashim tak mengatakan lebih detail terkait BUMN mana yang dimaksud. Dia hanya menekankan bahwa pembuatan kapal sebaiknya dilakukan di dalam negeri agar ekonomi RI pun bisa meningkat.

    Di sisi lain, Hashim mengakui biaya pembuatan kapal di Indonesia memang lebih mahal. Menurutnya, hal itu disebabkan aturan perizinan ruwet yang sebenarnya bisa diperbaiki.

    “Kalau kita pangkas, pangkas, dan pangkas kita hapus, hapus, dan hapus dan kita kasih insentif untuk produsen galangan kapal,” ujarnya.

    Hashim pun menuturkan pemerintah RI tak anti asing. Dia mengatakan bahwa Prabowo ingin industri kapal di dalam negeri terus berdenyut.

    Oleh karena itu, setidaknya instansi pemerintah harus ikut berkontribusi. Dengan begitu, kata dia, target pertumbuhan ekonomi RI sebesar 8% bisa tercapai.

    “Sekarang perintah dan arahan presiden semua harus dibuat di dalam negeri. Nah ini kita pro industri nasional. Saya semakin optimis, semakin yakin kita bisa capai minimal 8% [pertumbuhan ekonomi], maksimal 9%-10%,” ucap Hashim.

  • Jadwal Kereta Api (Gapeka) 2025: Taksaka hingga Purwojaya Bertambah, Cek Detailnya

    Jadwal Kereta Api (Gapeka) 2025: Taksaka hingga Purwojaya Bertambah, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menambah frekuensi perjalanan serta mengoperasikan penambahan kereta dalam Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2025 yang berlaku 1 Februari 2025. 

    Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan dalam Gapeka 2025, pihaknya melakukan peningkatan kecepatan operasional di 25 lintas Jawa dan 19 lintas Sumatera. Melalui peningkatan prasarana hingga 120 km/jam serta penggunaan sarana terbaru yang jauh lebih andal, kecepatan operasional kereta semakin optimal. 

    “Dampak dari peningkatan ini adalah pengurangan waktu perjalanan secara keseluruhan sehingga memungkinkan pelanggan kereta api tiba lebih cepat di tujuan,” kata Didiek dalam konferensi pers, Jumat (31/1/2025). 

    Didiek menjelaskan sejalan dengan meningkatnya permintaan layanan transportasi, KAI menambah jumlah perjalanan kereta api sebanyak 8% hingga 17% dibandingkan realisasi eksisting. Kapasitas angkut juga meningkat sebanyak 14% hingga 21%. 

    Beberapa kereta api yang mendapatkan peningkatan frekuensi perjalanan antara lain KA Argo Merbabu dari 2 KA menjadi 6 KA, KA Taksaka dari sebelumnya 4 KA menjadi 6 KA, dan KA Purwojaya dari 2 KA menjadi 6 KA. 

    Kemudian KA Sawunggalih menjadi 6 KA dari sebelumnya 4 KA, KA Tawang Jaya Premium dari sebelumnya 2 KA menjadi 3 KA, KA Menoreh dari 2 KA menjadi 3 KA, KA Harina dari 2 KA menjadi 4 KA serta KA Pangrango dari 6 KA menjadi 8 KA. 

    Selain penambahan frekuensi perjalanan KA, KAI juga melakukan beberapa perubahan di antaranya KA Argo Cheribon dialihkan menjadi KA Gunungjati dan Cakrabuana, KA Kutojaya Utara dialihkan menjadi KA Madiun Jaya.

    Selanjutnya KA Argo Parahyangan mengalami perubahan nama menjadi KA Parahyangan dengan penambahan stasiun perhentian, KA Argo Bromo Anggrek tidak berhenti di Stasiun Bojonegoro & Pekalongan sehingga perjalanan jauh lebih cepat. Kemudian KA Argo Wilis tidak berhenti di Stasiun Ciamis sehingga perjalanan lebih cepat, KA Pandawangi dilakukan penambahan perhentian di Stasiun Bekasi.

    Pada Gapeka 2025, kereta api penumpang rute baru juga ditambahkan seperti KA Madiun Jaya relasi Madiun – Pasarsenen (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi, KA Sancaka Utara relasi Surabaya Pasarturi – Solo Balapan – Cilacap (PP), Kelas Eksekutif dan Bisnis dan KA Cakrabuana relasi Gambir – Cirebon – Purwokerto (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi.

    Kemudian KA Ijen Ekspres relasi Ketapang – Malang (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi. dan KA Gunung Jati relasi Gambir – Cirebon – Semarang Tawang Bank Jateng (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi.

    Tidak hanya dari angkutan penumpang, KAI juga meningkatkan kapasitas angkutan barang dengan menambah 6 KA Reguler Batubara PT BA menjadi 24 Baratahan dan 16 Barapati serta 3 KA Reguler Batubara Swasta (1 Simpang Muara dan 2 Bara Serdang).

  • Jadwal Kereta Api (Gapeka) 2025: Taksaka hingga Purwojaya Bertambah, Cek Detailnya

    Jadwal Perjalanan Kereta Api 2025: Tasaka Hingga Purwojaya Bertambah, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menambah frekuensi perjalanan serta mengoperasikan penambahan kereta dalam Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2025 yang berlaku 1 Februari 2025. 

    Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan dalam Gapeka 2025, pihaknya melakukan peningkatan kecepatan operasional di 25 lintas Jawa dan 19 lintas Sumatera. Melalui peningkatan prasarana hingga 120 km/jam serta penggunaan sarana terbaru yang jauh lebih andal, kecepatan operasional kereta semakin optimal. 

    “Dampak dari peningkatan ini adalah pengurangan waktu perjalanan secara keseluruhan sehingga memungkinkan pelanggan kereta api tiba lebih cepat di tujuan,” kata Didiek dalam konferensi pers, Jumat (31/1/2025). 

    Didiek menjelaskan sejalan dengan meningkatnya permintaan layanan transportasi, KAI menambah jumlah perjalanan kereta api sebanyak 8% hingga 17% dibandingkan realisasi eksisting. Kapasitas angkut juga meningkat sebanyak 14% hingga 21%. 

    Beberapa kereta api yang mendapatkan peningkatan frekuensi perjalanan antara lain KA Argo Merbabu dari 2 KA menjadi 6 KA, KA Taksaka dari sebelumnya 4 KA menjadi 6 KA, dan KA Purwojaya dari 2 KA menjadi 6 KA. 

    Kemudian KA Sawunggalih menjadi 6 KA dari sebelumnya 4 KA, KA Tawang Jaya Premium dari sebelumnya 2 KA menjadi 3 KA, KA Menoreh dari 2 KA menjadi 3 KA, KA Harina dari 2 KA menjadi 4 KA serta KA Pangrango dari 6 KA menjadi 8 KA. 

    Selain penambahan frekuensi perjalanan KA, KAI juga melakukan beberapa perubahan di antaranya KA Argo Cheribon dialihkan menjadi KA Gunungjati dan Cakrabuana, KA Kutojaya Utara dialihkan menjadi KA Madiun Jaya.

    Selanjutnya KA Argo Parahyangan mengalami perubahan nama menjadi KA Parahyangan dengan penambahan stasiun perhentian, KA Argo Bromo Anggrek tidak berhenti di Stasiun Bojonegoro & Pekalongan sehingga perjalanan jauh lebih cepat. Kemudian KA Argo Wilis tidak berhenti di Stasiun Ciamis sehingga perjalanan lebih cepat, KA Pandawangi dilakukan penambahan perhentian di Stasiun Bekasi.

    Pada Gapeka 2025, kereta api penumpang rute baru juga ditambahkan seperti KA Madiun Jaya relasi Madiun – Pasarsenen (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi, KA Sancaka Utara relasi Surabaya Pasarturi – Solo Balapan – Cilacap (PP), Kelas Eksekutif dan Bisnis dan KA Cakrabuana relasi Gambir – Cirebon – Purwokerto (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi.

    Kemudian KA Ijen Ekspres relasi Ketapang – Malang (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi. dan KA Gunung Jati relasi Gambir – Cirebon – Semarang Tawang Bank Jateng (PP), Kelas Eksekutif dan Ekonomi.

    Tidak hanya dari angkutan penumpang, KAI juga meningkatkan kapasitas angkutan barang dengan menambah 6 KA Reguler Batubara PT BA menjadi 24 Baratahan dan 16 Barapati serta 3 KA Reguler Batubara Swasta (1 Simpang Muara dan 2 Bara Serdang).

  • PT PAL Amankan Kontrak Berjalan Rp42,32 Triliun di 2025

    PT PAL Amankan Kontrak Berjalan Rp42,32 Triliun di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan manufaktur di bidang maritim PT PAL Indonesia mengamankan kontrak berjalan (on-hand) senilai Rp42,32 triliun pada 2025, meningkat 7,01% dari prognosa 2024.

    Capaian tersebut tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN dan Defend ID dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Dengan kontrak berjalan senilai Rp42,32 triliun, PT PAL siap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan dan kemandirian industri pertahanan,” ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod melalui siaran pers, Jumat (31/1/2025).

    Kaharuddin menegaskan bahwa pencapaian ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan PT PAL dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

    Saat ini, kata dia, PT PAL tengah menggarap berbagai proyek strategis, termasuk alutsista pesanan Kementerian Pertahanan RI dan TNI Angkatan Laut, produk non-alutsista untuk eksplorasi energi pesanan PT PLN dan PT Pertamina, serta kapal ekspor pesanan Uni Emirat Arab dan Filipina.

    “Keberhasilan ini membuktikan bahwa produk PT PAL mampu bersaing dengan produsen global. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dan kepercayaan yang semakin besar dari pasar internasional,” kata Kaharuddin. 

    Pendapatan PT PAL pada 2025 diproyeksikan berasal dari berbagai sektor, termasuk proyek pertahanan dalam dan luar negeri, pembangunan kapal selam sebagai bagian dari program strategis nasional, serta sektor non-pertahanan seperti pemeliharaan dan perbaikan (Harkan), rekayasa umum, dan elektrifikasi.

    “Sektor pertahanan tetap menjadi tulang punggung utama pendapatan kami. Namun, kami juga terus mengembangkan sektor non-pertahanan untuk memperkuat daya saing dan mendiversifikasi sumber pendapatan,” ujar Kaharuddin.

    Dalam mencapai target RKAP 2025, imbuh dia, PT PAL telah menyiapkan strategi bisnis yang komprehensif, meliputi peningkatan kapabilitas SDM, optimalisasi teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing global, serta pengembangan produk pertahanan berteknologi tinggi yang memenuhi standar internasional.

    Selain itu, PT PAL juga memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem industri pertahanan nasional.

    “Target kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga kontribusi aktif dalam pembangunan sosial, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT PAL,” tandas Kaharuddin.

    RUPS Defend ID yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin, turut dihadiri jajaran direksi dari PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT Dirgantara Indonesia.

    Agenda utama mencakup penetapan klasifikasi risiko perusahaan, rencana kerja dan anggaran program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), serta key performance indicator (KPI) direksi dan dewan komisaris tahun 2025. Dengan strategi yang solid dan sinergi antar-BUMN pertahanan, PT PAL optimistis mencapai target bisnis sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

  • Siap-siap! LPG 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer per 1 Februari 2025

    Siap-siap! LPG 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer per 1 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa penjualan LPG 3 kg lewat pengecer atau warung bakal dilarang mulai 1 Februari 2025.  

    Nantinya, pembelian gas melon itu harus langsung ke pangkalan resmi. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan pemerintah.

    “Ini kita kan lagi menata. Ini kan bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya, dengan penataan ini, nantinya tidak ada lagi pengecer penjual LPG 3 kg. Sebab, semua akan diubah menjadi pangkalan yang pasokannya langsung dari Pertamina.

    Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang bagi pengecer atau warung untuk menjadi pangkalan resmi. Adapun, syaratnya hanya perlu mendaftarkan nomor induk berusaha.

    “Jadi ini kan seluruh [pengecer] Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala,” jelas Yuliot.

    Dia menilai penghapusan penjual eceran ini bertujuan untuk memutus mata rantai demi membuat harga LPG 3 kg seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, jika tidak akan lagi ditemukan harga jauh di atas yang diatur pemerintah.

    Yuliot mengatakan, pemerintah memberikan waktu 1 bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg. Bagi pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha, dia menyarankan untuk mendaftar dan membuatnya. 

    Adapun, cara pembuatannya dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS).

    “Jadi kalau ini tercatat berapa kebutuhan distribusi, ya kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin itu juga tidak terjadi oversupply,” jelas Yuliot.

    Menanggapi wacana tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya siap menjalankan arahan dari pemerintah.

    Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat membeli LPG langsung dari pangkalan resmi. Heppy pun membenarkan bahwa pengecer juga dapat menjadi pangkalan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Bagi masyarakat, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer karena harga jual sesuai dengan HET [harga eceran tertinggi] yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah,” ucap Heppy kepada Bisnis.

  • Hashim Pastikan Pemerintah Segera Bangun Tanggul Laut Raksasa

    Hashim Pastikan Pemerintah Segera Bangun Tanggul Laut Raksasa

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah segera membangun tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa.

    Menurutnya, pembangunan tanggul laut itu akan membentang sepanjang 700 kilometer (km) dari Banten hingga Jawa Timur. Hashim menyebut, pembangunan tanggul laut dibutuhkan demi melindungi jutaan hektare sawah dari kenaikan air laut.

    “Program ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, mungkin 10 sampai 20 tahun. Tapi harus segera dimulai untuk kita melindungi jutaan hektare sawah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa,” jelas Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/12025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, pemerintah ingin melindungi jutaan hektare sawah di utara Jawa. Jika tidak, percuma saja pembangunan food estate di Kalimantan dan Papua. Sebab, rusaknya sawah di utara Jawa bisa membuat kekurangan pangan.

    “Apa gunanya kita bikin food estate di Kalimantan atau di Merauke di Papua Selatan kalau nanti jutaan hektare lahan sawah terbenam ditutup dengan laut,” ucap Hashim.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana pembangunan tanggul laut sejatinya sudah ada sejak 1994 atau orde baru. Menurutnya, saat itu, pemerintahan Presiden Soeharto telah melihat ancaman kenaikan air laut.

    Oleh karena itu, Hashim menilai rencana pembangunan tanggul laut masih relevan untuk diimplementasikan saat ini. 

    “Mungkin sedikit terlambat tapi never too late. Kita bertekad untuk melindungi jutaan hektare lahan sawah produktif, paling subur. Itu terdapat di pantai utara jawa,” kata Hashim.

  • Siap-Siap! Bakal Ada Diskon Tarif Tol saat Lebaran 2025

    Siap-Siap! Bakal Ada Diskon Tarif Tol saat Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan memberikan diskon tarif tol selama periode libur Idulfitri 2025. Diskon ini seperti halnya diberikan pemerintah setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) kemarin.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Diskon di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” kata Airlangga saat konferensi pers di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Tidak cuma diskon tarif tol, Airlangga mengatakan pada Idulfitri tahun ini pemerintah juga akan memberikan diskon tarif pesawat. Selain itu, beberapa diskon yang diberikan pemerintah pada 2024 lalu juga akan kembali diberikan pada tahun ini.

    “Pemerintah mendorong stimulus di hari lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu, yaitu diskon harga tiket pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas [Hari Belanja Online Nasional] 2025, Program Every Purchase is Cheap atau Epic Sales 2025 Beli di Indonesia Saja,” ujarnya.

    Meski tak bicara lebih detail soal diskon tarif tol pada Idulfitri 2025, bila mengacu pada diskon tarif tol Nataru kemarin maka berdasarkan catatan Bisnis, saat itu terdapat 11 ruas tol yang memberikan diskon tarif tol sebesar 10%.

    Pada ruas Trans Jawa, pemberian potongan tarif berlaku secara terintegrasi. Sehingga, diskon 10% hanya berlaku bagi pengendara yang melakukan perjalanan menerus dari Jakarta hingga Semarang. 

    Adapun perinciannya, yakni Jalan Tol Jakarta – Cikampek, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Jalan Tol Semarang Seksi ABC. 

    Selanjutnya, untuk koridor Trans Sumatera, pemberian potongan tarif tol sebesar 10% pada seluruh golongan kendaraan saat arus mudik berlaku pada ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (GT Bakauheni Selatan-GT Kayu Agung Utama), ruas Kayu Agung-Palembang (Kayu Agung Utama-Kramasan), dan ruas Tol Pekanbaru-Dumai.

  • Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai Just Transition Energy Partnership (JETP) sebagai program gagal. 

    Menurutnya, program bantuan pendanaan transisi energi senilai US$20 miliar atau setara Rp325,94 triliun (asumsi kurs Rp16.297 per dolar AS) itu hanya omong kosong.

    Hashim bercerita dirinya bertemu dengan utusan khusus dari Presiden Amerika Serikat (AS) bernama John Podesta di Baku, Azerbaijan beberapa waktu lalu. Hashim mengatakan, Podesta menanyakan kelanjutan JETP. 

    Namun, Hashim mengatakan, JETP gagal karena tak ada satu dolar pun dana dikucurkan AS untuk Indonesia demi transisi energi. Ini termasuk dana hibah US$5 miliar dalam total keseluruhan komitmen JETP sama sekali tidak ada yang mengalir.

    “Banyak omon-omon ternyata. Ya, hibah US$5 miliar. Dalam US$20 miliar ternyata tidak ada. Itu ada khusus dalam JETP itu. US$5 miliar itu akan hibahkan apabila dana tersedia,” ungkap Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu pun mengonfirmasi hal ini kepada stakeholder di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Hashim lalu mendapat konfirmasi bahwa memang benar tidak ada dana JETP yang masuk ke RI.

    “Setelah dicek kapan bisa dihibahkan. ‘Siap’ mereka bilang oh maaf tidak tersedia. Ini realita Pak. Yang saya dengar dari kawan-kawan PLN. Ya. So, ini saya kira kita jangan harapan ya US$20 miliar,” ucap Hashim.

    Dalam kesempatan yang sama, Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani membenarkan ucapan Hashim. Kamia menyebut belum ada anggaran dari JETP yang masuk untuk mendanai proyek transisi energi PLN.

    “Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Hashim tadi, JETP memang sampai saat ini belum secara konkret ya membiayai proyek dari PLN,” katanya.

    Kendati demikian, berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pendanaan transisi energi dari skema JETP untuk Indonesia baru masuk sebesar US$500 juta atau Rp7,76 triliun (asumsi kurs Rp15.521) pada Agustus 2024 lalu.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pendanaan tersebut berasal dari Uni Eropa dan International Partners Group (IPG) yang dipimpin AS dan Jepang. 

    “Ada dua tuh dari Uni Eropa, sudah dengan SMI, kemudian yang satu lagi dari IPG, dari United States [AS]. Uni Eropa kalau tidak salah US$500 juta,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

    Dadan menuturkan, pendanaan dari dua sumber tersebut langsung disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan pengelola dana JETP, untuk proyek panas bumi (geothermal).  

    “Kemudian diarahkan juga ke SMI untuk proyek geothermal. Kan itu yang ditunjuk sama pemerintah untuk yang di SMI,” tutur Dadan.