Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pengamat Minta Google Perbaiki Rupiah Menguat di Rp8.170 per Dolar: Bisa Bikin Gaduh!

    Pengamat Minta Google Perbaiki Rupiah Menguat di Rp8.170 per Dolar: Bisa Bikin Gaduh!

    Bisnis.com, JAKARTA – Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha meminta Google segera memperbaiki informasi terkait dengan penguatan nilai tukar rupiah (IDR) terhadap dolar Amerika (USD) di Google Search.

    Menurutnya, kegaduhan dapat timbul lantaran masyarakat memiliki harapan agar ekonomi Indonesia membaik karena nilai tukar mata uang untuk US$1 di website google setara dengan Rp8.170,65.

    “Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kesalahan teknis dalam sistem Google atau platform penyedia informasi nilai tukar. Seperti halnya sistem teknologi lainnya, Google mengandalkan algoritma yang menarik data dari berbagai sumber,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (1/2/2025)

    Pratama menekankan bahwa jika terjadi bug atau gangguan teknis dalam proses ini, data yang disajikan bisa menjadi tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Selain itu, Google mengambil data nilai tukar dari berbagai sumber eksternal, termasuk lembaga keuangan, penyedia data ekonomi, dan pasar valuta asing.

    Oleh sebab itu, Pratama melanjutkan bahwa perbedaan sumber ini bisa menyebabkan variasi dalam nilai tukar yang ditampilkan. Beberapa platform mungkin memperbarui data lebih cepat daripada yang lain, sehingga ada kemungkinan Google menampilkan kurs yang sudah usang atau belum terverifikasi dengan informasi terbaru dari bank sentral atau institusi keuangan utama.

    Dia melanjutkan bahwa kesalahan input juga dapat menjadi kemungkinan penyebab lain dari ketidakakuratan kurs yang ditampilkan. Dalam sistem berbasis data, manusia tetap memiliki peran dalam memasukkan dan memperbarui informasi.

    “Typo atau kesalahan manusiawi dalam menginput angka dapat menyebabkan kurs yang ditampilkan jauh dari nilai sebenarnya, terutama jika data tersebut tidak melewati proses verifikasi otomatis yang ketat,” imbuhnya.

    Di sisi lain, kata Pratama kemungkinan yang lebih serius namun jarang terjadi adalah manipulasi atau penyalahgunaan sistem akibat peretasan. Meskipun sistem keamanan Google sangat canggih, bukan tidak mungkin terjadi upaya peretasan atau penyusupan oleh aktor jahat yang berusaha mengacaukan informasi finansial.

    Dalam skenario ekstrem, manipulasi data kurs ini bisa digunakan sebagai bagian dari strategi spekulasi atau disinformasi untuk mengacaukan pasar.

    Untuk memastikan informasi nilai tukar yang benar, disarankan agar pengguna tidak hanya mengandalkan Google sebagai satu-satunya referensi. Mengecek kurs rupiah dari sumber resmi seperti Bank Indonesia, lembaga keuangan besar, atau layanan keuangan terpercaya seperti Bloomberg, Reuters, dan OANDA akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

    Di tengah ketidakpastian digital, dia menekankan agar kehati-hatian dalam memverifikasi informasi adalah langkah penting dalam pengambilan keputusan finansial yang lebih baik.

    Kesalahan dalam menampilkan kurs nilai tukar rupiah yang terjadi di Google bukan hanya sekadar masalah teknis semata, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas, terutama karena lambannya perbaikan terhadap informasi yang salah tersebut.

    Dalam ekosistem digital global, Google telah menjadi acuan utama bagi banyak orang dalam mencari informasi finansial, termasuk kurs mata uang. Ketika data yang ditampilkan tidak akurat dan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa koreksi, hal ini dapat menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan kegaduhan di tengah masyarakat.

    Ketergantungan publik terhadap Google sebagai sumber informasi membuat kesalahan dalam nilai tukar menjadi lebih dari sekadar kekeliruan biasa. Banyak individu, pelaku bisnis, dan investor yang menggunakan Google sebagai patokan dalam membuat keputusan ekonomi.

    “Jika informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini berpotensi menimbulkan dampak finansial yang merugikan, baik dalam skala kecil maupun besar,” ucapnya.

    Dalam konteks ini, kata Pratama Google seharusnya lebih bertanggung jawab atas informasi yang disebarkannya, terutama terkait data ekonomi yang sensitif.

    Menurutnya, meskipun Google bukanlah penyedia data finansial primer dan hanya menarik informasi dari berbagai sumber, penyedia layanan sebesar ini tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan akurat dan segera diperbaiki jika terjadi kesalahan.

    “Ketika sebuah kesalahan telah terdeteksi dan dilaporkan oleh banyak pengguna, namun tidak segera diperbaiki, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian yang berpotensi merugikan masyarakat,” katanya.

    Lebih jauh, dia menyebut bahwa kesalahan dalam menampilkan kurs yang berlangsung dalam waktu lama dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi yang menyesatkan, atau bahkan hoaks.

    “Jika Google sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia tidak memiliki mekanisme yang cepat dalam memperbaiki kesalahan informasi finansial, maka kepercayaan publik terhadap akurasi data yang disediakan oleh Google akan semakin dipertanyakan,” pungkas Pratama.

  • Pemerintah Ingin Dividen BUMN Dioptimalkan Melalui Danantara

    Pemerintah Ingin Dividen BUMN Dioptimalkan Melalui Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat diluncurkan pada kuartal I/2025. Melalui BPI Danantara, pemerintah ingin dividen BUMN dapat dioptimalisasi.

    Sebagai landasan hukum, RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sudah disetujui pada rapat tingkat I Komisi VI DPR RI hari ini, Sabtu (1/2/2024). RUU ini kemudian akan dibawa ke rapat tingkat II Paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025) untuk dapat disahkan menjadi UU.

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjabarkan beberapa pokok materi penting di dalam RUU BUMN. Pertama, yaitu pemberian kuasa atribusi kepada menteri sebagai wakil pemerintah.

    “Kedua, pendirian dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN,” kata Supratman dalam rapat tingkat I Komisi VI DPR RI, Sabtu (1/2/2025).

    Ketiga, RUU tersebut juga mengatur penguatan tata kelola BUMN melalui pemisahan fungsi regulator, pemegang saham dan pengawas BUMN sertai pengaturan koordinasi tentang menteri dan badan.

    “Dan pemisahan kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi. Diharpakan dapat memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang sudah dicanangkan Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod mengatakan terdapat tujuh BUMN dengan aset jumbo yang akan menjadi pilot project atau proyek percobaan Danantara. 

    Tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID. 

    “Iya saya pikir tujuh itu yang mewakili seluruh BUMN dan itu menjadi istilahnya pilot project,” ujar Kaharuddin saat ditemui awak media di Jakarta pada Selasa (19/11/2024).

    Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). 

    Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.400 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan bakal meningkat hingga mencapai angka US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

    Sementara itu, Kepala BPI Danantara Muliaman D. Hadad menuturkan bahwa jumlah BUMN yang dikelola kemungkinan akan bertambah seiring adanya peraturan baru yang kelak mengakomodasi gerak Danantara.  

    “Nanti akan ada perubahan peraturan yang kami ajukan sehingga kemudian pengalihan ini bisa berjalan sesuai dokumen undang-undang. Sementara tujuh [BUMN] ini, nanti akan ada tambahan,” ucapnya.

  • Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg, Mensesneg: Agar Subsidi Tepat Sasaran

    Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg, Mensesneg: Agar Subsidi Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal keputusan pemerintah melarang pedagang di tingkat pengecer untuk menjual LPG 3 Kg.

    Seperti diketahui, mulai 1 Februari 2025 pemerintah mengatur bahwa pembelian gas melon itu hanya boleh dibeli langsung dari pangkalan resmi Pertamina.

    “LPG 3 Kg ini kan adalah ada subsidi di situ dari pemerintah. Sehingga kita berharap yang namanya subsidi, kita inginnya diterima oleh yang berhak, kan kira-kira begitu. Jadi bukan untuk mempersulit, tidak,” kata Prasetyo saat ditemui di kantor DPR RI, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

    Menurutnya kebijakan tersebut bertujuan untuk merapikan distribusi penjualan LPG 3 Kg sehingga subsidi dapat tersalurkan tepat sasaran.

    “Bagi keluarga yang sebenarnya mampu, yang tidak mengkonsumsi [LPG] 3 Kg, sebaiknya kan juga bgaimana kita membuat sebuah sistem supaya tidak mengkonsumsi LPG yang 3 Kg,” ujarnya.

    Prasetyo juga menegaskan sampai dengan saat ini pemerintah belum menaikkan harga LPG 3 Kg tersebut. Sehingga, bila masyarakat menemukan harga LPG 3 Kg yang lebih mahal di pedagang eceran, dia memastikan itu bukan karena kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

    “Ya itu kan karena mekanisme pasar, jadi kalau masalah kenaikan, tapi kalau dari sisi pemerintah kan harga itu belum ada perubahan. Kebijakan terhadap LPG pasti jalan terus,” tandasnya.

    Mensesneg juga bilang, pemerintah selalu mendengar keluhan dari masyarakat dan selalu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dibuat.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan penjualan LPG 3 kg lewat pengecer atau warung bakal dilarang mulai 1 Februari 2025. Dia menjelaskan hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan pemerintah.

    Menurutnya, dengan penataan ini nantinya tidak ada lagi pengecer penjual LPG 3 kg. Sebab, semua akan diubah menjadi pangkalan yang pasokannya langsung dari Pertamina. Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang bagi pengecer atau warung untuk menjadi pangkalan resmi. Adapun, syaratnya hanya perlu mendaftarkan nomor induk berusaha.

    “Jadi ini kan seluruh [pengecer] Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala,” jelas Yuliot.

  • PTP Nonpetikemas akan Layani Kedatangan 11 Trainset Kereta Commuter dari China

    PTP Nonpetikemas akan Layani Kedatangan 11 Trainset Kereta Commuter dari China

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas), bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Group memberikan layanan kepelabuhanan dalam kedatangan 11 trainset kereta commuter di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Trainset ini diimpor dari CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), yang juga dikenal sebagai KAI Commuter.

    Sebanyak 11 rangkaian kereta (trainset) akan didatangkan secara bertahap sepanjang semester I/2025, dengan pengiriman tahap pertama berupa satu trainset.

    Sebagai operator terminal nonpetikemas yang beroperasi di 11 wilayah di Indonesia, PTP Nonpetikemas, yang juga merupakan anak usaha dari subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), memiliki pengalaman lebih dari satu dekade dalam menangani bongkar muat dan layanan kepelabuhanan lainnya dari berbagai jenis kargo, seperti curah cair, curah kering, general cargo salah satunya rangkaian kereta yang digunakan sebagai sarana transportasi publik massal.

    Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, menjelaskan bahwa bongkar trainset di pelabuhan sangat penting untuk mendukung sistem transportasi publik yang meliputi aspek perekenomian dan mobilitas masyarakat, terutama di tengah meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta.

    “Sebagai bagian dari transformasi yang telah berjalan lebih dari dua tahun pasca-merger Pelindo, PTP Nonpetikemas yang mempunyai pengalaman dalam meng-handle layanan kepelabuhan berbagai jenis Multipurpose memastikan proses layanan kepelabuhanan kegiatan unloading trainset ini berjalan sesuai prosedur dan termonitor secara real-time,” ujar Indra dalam siaran pers.

    Proses bongkar ini melibatkan berbagai pihak, dan membutuhkan koordinasi serta ketelitian yang tinggi agar rangkaian kereta dapat segera dipersiapkan untuk operasional.

    Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok Budi Utoyo menambahkan bahwa kegiatan unloading trainset ini dilaksanakan di TPS Ambon Kade 202, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Unloading trainset terdiri dari 12 gerbong setiap rangkaian kereta, yang terdiri dari 2 gerbong lokomotif, 4 gerbong trailer, 6 gerbong motor, dan aksesoris. Semua rangkaian tersebut akan dibongkar dari kapal XIN DA QIANG yang mengangkut kargo jenis general cargo.

    “Pemberian layanan kepelabuhanan untuk kegiatan unloading trainset ini akan dilakukan dengan dukungan infrastruktur dan suprastruktur andal, sejalan dengan implementasi transformasi pasca-merger Pelindo. Estimasi waktu untuk menyelesaikan kegiatan bongkar muat ini adalah selama dua hari dengan kondisi cuaca baik,” ujar Budi.

    Kegiatan proses unloading KRL baru dari QRRC Qingdao Sifang dilaksanakan di dermaga 202 Pelabuhan Tanjung Priok.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo, Direktur Utama PT KCI Asdo Artriviyanto, Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Indra Hidayat Sani, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok Dwi Rahmad Toto S. dan jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama PT KCI, Asdo Artiviyanto, menyampaikan ucapan terima kasih kepada PTP Nonpetikemas yang telah berkontribusi dalam mendukung peningkatan dan optimalisasi pelayanan commuter line di wilayah Jabodetabek, khususnya dalam kegiatan bongkar pertama trainset yang berjalan tepat waktu dan lancar.

    Sebagai pelabuhan utama di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priok memainkan peran strategis dalam proses impor trainset ini. Setelah bongkar dan pemeriksaan selesai, rangkaian kereta akan diangkut ke stasiun atau depot untuk persiapan lebih lanjut, seperti uji kelayakan dan persiapan operasional.

    Dengan fasilitas yang mampu menangani muatan besar dan berat, pelabuhan turut mendukung program pemerintah dalam memastikan kelancaran operasional transportasi publik berbasis kereta api.

  • Payung Hukum Dikebut, Pemerintah Mau Danantara Rilis Kuartal I/2025

    Payung Hukum Dikebut, Pemerintah Mau Danantara Rilis Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah berupaya menyelesaikan payung hukum untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

    Untuk mengakomodir Danantara, pemerintah bersama DPR perlu menggodok rancangan undang-undang (RUU) perihal perubahan ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN. 

    Hari ini, Sabtu (1/2/2025) Komisi VI DPR RI dalam forum Rapat Kerja Tingkat I menyetujui RUU tersebut agar dapat dibawa ke Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI yang rencananya akan digelar pada pekan depan, Selasa (4/2/2025). Rapat Paripurna tersebut akan mengesahkan RUU menjadi UU, dan akan menjadi landasan hukum berdirinya BPI Danantara.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah melihat dibentuknya BPI Danantara ini menjadi sebuah hal yang mendesak. Seperti diketahui, peresmian Danantara ini telah berkali-kali ditunda bahkan sejak rencana awal pada November 2024.

    “Kita ini berkejaran dengan waktu untuk memperkuat ekonomi kita, semakin kita lambat maka akan kehilangan kesempatan-kesempatan. Tapi kita paham mekanisme yang harus dilalui dalam pembentukan UU. Hari ini tingkat I selesai dan dibawa ke Paripurna, kita serahkan kepada teman-teman di DPR,” kata Prasetyo saat ditemui usai rapat, Sabtu (1/2/2025).

    Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berharap payung hukum ini segera diselesaikan. Pemerintah berharap pada kuartal I 2025 ini BPI Danantara bisa dirilis.

    “Insyaallah. Insyaallah [kuartal I/2024], doakan,” tandasnya. 

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan rapat Paripurna untuk pengesaan RUU BUMN menjadi UU ini rencananya akan dilaksanakan pada Selasa (4/2/2025).

    Dasco juga menjelaskan mengapa Rapat Tingkat I ini juga harus dilaksanakan di hari libur. Menurutnya pembahasan RUU BUMN sudah dilakukan sejak lama dan ada dorongan agar RUU BUMN untuk segera dituntaskan.

    “Tidak ada hal khusus [di hari Sabtu] karena memamg ini teman-teman sudah beberapa hari sudah membahas ini supaya jeda waktu tidak teralu lama, minta selesai hari ini, pemerintahnya bisa [hari ini] ya kita selesaikan hari ini,” ujar Dasco.

  • Pemerintah Larang Gas LPG 3 Kg Dijual Pengecer, Berlaku Mulai Hari Ini!

    Pemerintah Larang Gas LPG 3 Kg Dijual Pengecer, Berlaku Mulai Hari Ini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa penjualan LPG 3 kg lewat pengecer atau warung bakal dilarang mulai 1 Februari 2025.  

    Nantinya, pembelian gas melon itu harus langsung ke pangkalan resmi. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan pemerintah.

    “Ini kita kan lagi menata. Ini kan bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya, dengan penataan ini, nantinya tidak ada lagi pengecer penjual LPG 3 kg. Sebab, semua akan diubah menjadi pangkalan yang pasokannya langsung dari Pertamina.

    Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang bagi pengecer atau warung untuk menjadi pangkalan resmi. Adapun, syaratnya hanya perlu mendaftarkan nomor induk berusaha.

    “Jadi ini kan seluruh [pengecer] Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala,” jelas Yuliot.

    Dia menilai penghapusan penjual eceran ini bertujuan untuk memutus mata rantai demi membuat harga LPG 3 kg seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, jika tidak akan lagi ditemukan harga jauh di atas yang diatur pemerintah.

    Yuliot mengatakan, pemerintah memberikan waktu 1 bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg. Bagi pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha, dia menyarankan untuk mendaftar dan membuatnya. 

    Adapun, cara pembuatannya dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS).

    “Jadi kalau ini tercatat berapa kebutuhan distribusi, ya kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin itu juga tidak terjadi oversupply,” jelas Yuliot.

    Menanggapi wacana tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya siap menjalankan arahan dari pemerintah.

    Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat membeli LPG langsung dari pangkalan resmi. Heppy pun membenarkan bahwa pengecer juga dapat menjadi pangkalan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Bagi masyarakat, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer karena harga jual sesuai dengan HET [harga eceran tertinggi] yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah,” ucap Heppy kepada Bisnis.

  • Kemenag: 3 Hari Pelunasan Bipih, 32,88% Kuota Jemaah Haji Khusus Sudah Terisi

    Kemenag: 3 Hari Pelunasan Bipih, 32,88% Kuota Jemaah Haji Khusus Sudah Terisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan hingga saat ini lebih dari 32% kuota jemaah haji khusus 2025 telah terisi. 

    Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Nugraha Setiawan menuturkan calon jemaah haji khusus sudah mulai melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sejak 24 Januari 2025 dan secara bertahap.

    “Tiga hari dibuka pelunasan Bipih, ada 5.361 jemaah melakukan pengisian kuota haji khusus. Artinya sudah 32,88% dari kuota yang tersedia,” ujarnya di Jakarta, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Sabtu (1/2/2025).

    Dilanjutkan dia, hingga penutupan Jumat sore kemarin, ada 1.581 jemaah lunas tunda yang melakukan pelunasan. 

    Kemudian, sebanyak 3.750 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi juga sudah melunasi bipih. Sementara itu, 30 jemaah prioritas lansia pun sudah melunasi bipih.

    “Ada juga 860 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 6.221 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus,” ujar Nugraha.

    Lebih jauh, dia mengingatkan daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi bipih diumumkan oleh Kemenag pada 23 Januari 2025, di laman dan media sosial Kemenag.

    Dia turut menuturkan jika nantinya masih ada sisa kuota haji khusus, pihaknya akan membuka kembali pengisian kuota mulai 17 hingga 21 Februari 2025.

    Sebagai informasi, kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya, 177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), dan 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

  • PT CPS Terancam Sanksi KKP, Imbas Reklamasi Ilegal di Kepulauan Seribu

    PT CPS Terancam Sanksi KKP, Imbas Reklamasi Ilegal di Kepulauan Seribu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan segera menjatuhkan sanksi kepada PT CPS imbas dugaan reklamasi ilegal di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap perwakilan perusahaan pada Kamis (30/1/2025) lalu. 

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT CPS diketahui melakukan aktivitas pembangunan di dua lokasi, yaitu perairan Pulau Biawak dan Pulau Kudus Lempeng,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa KKP akan menentukan besaran sanksi administratif berdasarkan nilai investasi proyek yang wajib diserahkan oleh PT CPS paling lambat pada 7 Februari 2025.

    Menurutnya, perwakilan PT CPS mengakui bahwa sebagian kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan izin dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    KKP menemukan bahwa pembangunan di Pulau Biawak dilakukan tanpa izin yang sesuai, antara lain reklamasi, pembangunan dermaga, pendopo, cottage, dan fasilitas lainnya.

    Sementara itu, di Pulau Kudus Lempeng, kegiatan reklamasi dilakukan tanpa perizinan yang seharusnya menggunakan sistem dermaga tiang pancang.

    “Dugaan pelanggaran ini berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem laut, terutama pada padang lamun dan terumbu karang,” terang Doni.

    Itu sebabnya, dia menyebut bahwa proses pemeriksaan akan terus berlanjut hingga sanksi yang sesuai dapat diterapkan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

    Sebelumnya, KKP juga telah menyegel proyek reklamasi yang dilakukan PT CPS di Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada Selasa (28/1/2025). Perusahaan ini disebut melakukan reklamasi di luar izin yang diberikan.

    Hasil pengawasan menunjukkan tidak ada aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut. Petugas hanya menemukan sejumlah pekerja berjaga dan alat berat yang tidak beroperasi.

    “Untuk memastikan kegiatan dihentikan sepenuhnya, KKP memasang spanduk penghentian kegiatan, disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS,” jelas Doni.

  • Harga BBM Pertamina Resmi Naik Hari Ini, Pertamax jadi Rp12.900 per Liter

    Harga BBM Pertamina Resmi Naik Hari Ini, Pertamax jadi Rp12.900 per Liter

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk beberapa wilayah yang berlaku mulai hari ini, Sabtu (1/2/2025), dengan jenis Pertamax mengalami peningkatan dari Rp12.500 per liter menjadi Rp12.900 per liter.

    Berdasarkan laman resmi Pertamina, dikutip Sabtu (1/2/2025), Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

    Seperti di Jabodetabek terpantau harga BBM di wilayah tersebut juga mengalami perubahan. Kenaikan harga BBM berlaku pada Pertamax dari harga Rp12.500 per liter menjadi Rp12.900 per liter, Pertamax Turbo dari Rp13.700 per liter menjadi Rp14.000 per liter, Pertamax Green 95 dari Rp13.400 per liter menjadi Rp13.700 per liter.

    Sementara, di Jabodetabek harga BBM nonsubsidi lainnya turut mengalami kenaikan pada Februari 2025, yaitu harga Dexlite dari harga Rp13.600 per liter naik menjadi Rp14.600 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp13.900 per liter menjadi Rp14.800 per liter.

    Sedangkan, sejumlah BBM yang tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter.

    Pertamina Luncurkan BBM Diesel X

    PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Refining & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balongan meluncurkan produk BBM baru rendah sulfur, Diesel X. 

    Diesel X yang dihasilkan dari Kilang Balongan memiliki kandungan rendah sulfur

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, peluncuran Diesel X ini memperkuat posisi Pertamina sebagai BUMN energi mengedepankan inovasi dan keberlanjutan, serta bagian dari dukungan swasembada energi sesuai Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Peluncuran Diesel X merupakan jawaban atas tantangan dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi, di mana produk ini tidak hanya memberikan performa tinggi tetapi juga mengedepankan efisiensi bahan bakar dan emisi yang lebih rendah,” jelas Simon, dikutip dari siaran pers, Jumat (31/1/2025).

    Diesel X, lanjut Simon, merupakan bentuk respons Pertamina terhadap tuntutan global akan energi yang lebih bersih. Diesel X hadir dengan teknologi terkini yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjadi solusi terbaik bagi para pelanggan di sektor industri yang menggunakan kendaraan berat seperti di pertambangan.

    Simon mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mengembangkan produk Diesel X. “Produk ini tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga akan berkontribusi besar dalam mewujudkan visi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi yang berkelanjutan dan inovatif,” ujar Simon.

  • 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Kelanjutan Hilirisasi Masih jadi PR

    100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Kelanjutan Hilirisasi Masih jadi PR

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin (Gamma) menilai kebijakan hilirisasi menjadi angin segar industri, kendati dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum ada dukungan signifikan. 

    Ketua Umum Gamma Dadang Asikin mengatakan, kelanjutan hilirisasi menjadi kebijakan strategis yang mendukung tumbuhnya kinerja industri manufaktur nasional. Namun, dalam implementasinya masih perlu penyempurnaan dan optimalisasi ke hilir.

    “Pelaku industri logam mesin mengharapkan dorongan untuk program hilirisasi lanjutan sampai barang setengah jadi dan barang modal,” kata Dadang kepada Bisnis, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Selama ini, hilirisasi yang terjadi masih pada produk hulu. Menurut Dadang, hilirisasi bahan baku logam seperti material carbon steel plat, stainless steel, dan bahan baku logam untuk pengecoran, sangat perlu diperluas.

    Artinya, kebijakan hilirisasi perlu didukung upaya penguatan industrialisasi yang berkelanjutan. Dia menilai komoditas logam dasar dari barang tambang melalui pembangunan smelter mesti digenjot di industri pengolahan logam untuk menjadi barang barang yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi barang jadi ataupun barang modal.

    “Kebijakan ini adalah taruhan strategis jangka panjang dan manfaatnya bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkan hilirisasi untuk membangun industri yang berkelanjutan dan mandiri,” tambahnya.

    Dalam hal ini, dia juga menyoroti program pemerintah yang mendukung ekosistem industri harus diperhatikan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Untuk itu, pembangunan infrastruktur pedukung, regulasi dan kemudahan perizinan, sumber daya manusia, dukungan utilitas dan energi harus tetap dijaga. Dengan demikian, target investasi Rp1.400 triliun dapat terwujud.

    “Target pertumbuhan 8% akan sulit dicapai jika tidak fokus ke pertumbuhan industri dan investasi di bidang industri,” tuturnya.

    Di sisi lain, Dadang juga memberikan wanti-wanti kepada pemerintah untuk mengatasi sejumlah polemik di sektor hilirisasi dengan mengurangi dominasi share asing dalam kepemilikan smelter.

    Kemudian, membuka pasar ekspor hasil hilirisasi ke negara lain, tidak hanya ke China, meningkatkan kontrol pemerintah terhadap harga bijih nikel domestik, agar tidak terlalu rendah, serta meningkatkan investasi dalam riset dan teknologi pengolahan nikel.

    Sebelumnya, hal ini juga sempat menjadi sorotan Holding BUMN pertambangan MIND ID yang mengungkap kecemasan industri pertambangan yang sudah masif melakukan hilirisasi, sementara industri manufaktur sebagai penyerap produk hilirisasi belum berkembang.

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, pihaknya telah berhasil mengolah berbagai komoditas tambang untuk bahan baku industri manufaktur, mulai dari bijih timah, tembaga, bauksit, hingga emas. 

    “Namun, kami sedikit cemas manufaktur dalam negeri belum terlalu exist yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita buat, kami mendukung tumbuhnya iklim manufaktur yang membuat produk jadi,” kata Hendi dalam agenda MINDialogue, Kamis (9/1/2025).