Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kementerian ‘Menjerit’ Anggaran Dipangkas, Kemenkeu juga Kena?

    Kementerian ‘Menjerit’ Anggaran Dipangkas, Kemenkeu juga Kena?

    Bisnis.com, JAKARTA — Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya juga menjalankan kebijakan penghematan anggaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Ditjen PK) Kemenkeu Jaka Sucipta menyampaikan bahwa bukan hanya daerah yang terkena pemangkasan anggaran, tetapi juga kementerian/lembaga (K/L) di pusat.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran senilai Rp306,69 triliun terdiri dari penghematan anggaran K/L senilai Rp256,1 triliun dan Rp50,59 triliun dari Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN 2025. Kebijakan ini diprotes oleh sejumlah kementerian karena dinilai menghambat kinerja hingga menyulitkan pembayaran gaji.

    “Jadi kemarin banyak pertanyaan, kenapa sih transfer ke daerah yang dipotong? Sebenarnya bukan hanya transfer ke daerah yang dilakukan efisiensi, tetapi juga ada belanja K/L, termasuk anggaran kita. Anggaran Kementerian Keuangan itu lebih dari 20% [dipangkas],” ujarnya dalam Preheating SERASI 2025: Efisiensi APBD untuk Belanja yang Lebih Produktif, Selasa (4/2/2025).

    Jaka bahkan mengungkapkan bahwa anggaran di Ditjen PK mengalami pemotongan lebih dari 70% untuk Tahun Anggaran 2025. Dia menegaskan hal tersebut menjadi bukti bahwa efisiensi dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    “Kami fair saja, jangan sampai kemudian ada pemikiran bahwa jangan-jangan yang punya uang atau Kementerian Keuangan enggak dipotong. Kita sama-sama, kami juga dipotong,” lanjutnya.

    Arahan penghematan belanja tersebut pada dasarnya tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Di sisi lain, besaran yang disebutkan oleh Jaka tersebut sejalan dengan dokumen tentang daftar K/L yang mendapatkan efisiensi berdasarkan surat edaran Kemenkeu dengan nomor S-37/MK.02/2025.

    Dalam dokumen lampiran yang beredar di masyarakat dari surat Kemenkeu tersebut, tercantum efisiensi sebesar 23,23% atau senilai Rp12,36 triliun. Dengan demikian, anggaran untuk kantor Sri Mulyani tersebut terpangkas menjadi Rp40,84 triliun.

  • Bahlil Ungkap Saran JK ke Prabowo soal Penataan Distribusi LPG 3 Kg

    Bahlil Ungkap Saran JK ke Prabowo soal Penataan Distribusi LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (4/2/2025). Salah satu topik yang dibahas terkait dengan tata kelola dan penataan distribusi LPG 3 kg yang tengah menjadi sorotan publik.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, JK menceritakan bahwa kebijakan subsidi LPG sudah berjalan sejak dirinya menjadi Wapres pada 2000, saat periode pertama bersama dengan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan subsidi LPG tersebut belum ada perubahan hingga periode Presiden Prabowo Subianto.

    “Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8.000 dan sekarang sudah Rp16.000. Artinya, subsidi sekarang masih sama dengan tahun-tahun lalu,” ujar Bahlil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

    Untuk itu, menurutnya, perlu dilakukan penataan ulang distribusi LPG 3 kg sehingga subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

    “Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” katanya.

    Padahal, menurut kalkulasi Kementerian ESDM, masyarakat harusnya dapat membeli LPG 3 kg dengan harga maksimal di bawah Rp20.000.

    Bahlil menuturkan, JK pun memahami bahwa prinsipnya pemerintah ingin melakukan penataan agar penyaluran subsidi LPG ke masyarakat dapat tepat sasaran. JK juga menilai penataan distribusi gas menjadi sangat penting sehingga keputusan pemerintah untuk meningkatkan status pengecer menjadi sub-pangkalan LPG 3 kg dinilai sebagai salah satu langkah yang tepat.

    Sebelumnya, pemerintah melarang pengecer atau warung menjual LPG 3 kg per 1 Februari 2025. Namun, kebijakan ini mendapat keluhan masyarakat yang harus antre dan menempuh jarak jauh untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi.

    Sebagai respons, pemerintah pun kini mengubah status pengecer yang telah terdaftar di Pertamina menjadi sub-pangkalan LPG 3 kg sehingga dapat kembali menjual LPG bersubsidi tersebut.

  • Hindari Perang Dagang dengan Amerika, Pemerintah India Ambil Kebijakan Strategis

    Hindari Perang Dagang dengan Amerika, Pemerintah India Ambil Kebijakan Strategis

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah India bergerak cepat dalam upaya menghindari perang dagang dengan pemerintahan Amerika Serikat yang kini dipimpin Presiden Donald Trump.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (4/2/2025), dalam hitungan minggu, Perdana Menteri India Narendra Modi telah memberikan serangkaian konsesi kepada AS terkait isu-isu inti agenda Trump. Modi memberikan gambaran awal tentang rencana New Delhi dalam berurusan dengan presiden baru, terutama setelah ia menerapkan tarif, baik kepada pesaing maupun sekutu.

    Langkah terbaru India terjadi pada Sabtu, 1 Februari 2025, ketika pemerintahan Modi mengumumkan perombakan tarif untuk pertama kalinya, termasuk pemotongan bea masuk atas impor tekstil hingga sepeda motor. Kebijakan ini mengikuti janji New Delhi untuk menerima ribuan imigran ilegal dari AS serta mempertahankan dolar AS sebagai mata uang perdagangannya.

    Modi telah diundang untuk bertemu Trump di Washington minggu depan, kata seorang pejabat Gedung Putih pada Senin malam, yang meminta agar namanya tidak disebutkan untuk membahas kunjungan resmi tersebut.

    Pekan lalu, Trump mengatakan bahwa ia memperkirakan Perdana Menteri India akan mengunjungi Gedung Putih bulan ini, menjadikannya salah satu pemimpin asing pertama yang datang ke Washington sejak ia kembali menjabat.

    Tindakan cepat ini, yang dilakukan meski tidak ada ancaman spesifik dari Trump, menggarisbawahi suasana damai yang berkembang di India seiring dengan dimulainya masa jabatan kedua presiden AS tersebut.

    Pendekatan ini berbeda dengan sikap keras yang diambil Modi pada masa jabatan pertama Trump. Kala itu, hubungan hangat antara kedua pemimpin tidak cukup untuk mengatasi kebuntuan perdagangan yang menyebabkan Washington mencabut hak istimewa perdagangan bagi India.

    Pejabat India, yang meminta agar namanya tidak disebutkan, mengatakan bahwa pihaknya ingin mempertahankan hubungan yang lebih erat dalam perdagangan, pertahanan, dan berbagi teknologi antara kedua negara, serta memperkuat status India sebagai tujuan bagi produsen asing yang meninggalkan China.

    Mereka menilai, New Delhi akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian dengan mempertahankan hubungan persahabatan dengan Trump.

    Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom untuk Asia-Pasifik di Natixis, mengatakan bahwa India sangat penting bagi AS dalam berbagai aspek, baik dalam strategi Indo-Pasifik maupun dalam keputusan bisnis perusahaan yang ingin menghindari tarif.

    “Risiko tarif besar terhadap India rendah, namun tampaknya mereka melakukan segala yang bisa untuk menghindarinya,” katanya.

    Pemerintahan di seluruh dunia berlomba-lomba mengantisipasi langkah proteksionisme AS, terutama setelah Trump menerapkan tarif baru terhadap Kanada, Meksiko, dan China—yang meningkatkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi global serta mengguncang pasar keuangan.

    Korea Selatan telah menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak produk pangan dan energi dari AS. Sementara itu, Jepang menyatakan tengah mencari pasokan energi yang stabil dari Washington.

    Di Australia, Menteri Perdagangan Don Farrell telah menghubungi mitranya dari AS untuk mengadakan pertemuan, kata juru bicara kementerian tersebut. Australia ingin mengambil tindakan cepat mengingat ancaman tarif terhadap ekspor aluminium dan tembaga.

  • Ekonom Proyeksi Rupiah Masih Akan Melemah dan Inflasi Tetap Rendah pada Februari 2025

    Ekonom Proyeksi Rupiah Masih Akan Melemah dan Inflasi Tetap Rendah pada Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai rupiah masih akan melemah dan inflasi masih terjaga rendah, setidaknya pada Februari 2025.

    Banjaran pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu belakangan diakibatkan oleh sentimen eksternal, terutama penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, penerapan sejumlah kebijakan pemerintahan baru AS di bawah presiden Donald Trump yang cenderung proteksionis mendorong penguatan indeks dolar AS.

    “Rupiah diperkirakan masih melanjutkan tren pelemahan dalam jangka pendek, tertekan oleh sentimen eksternal,” ujar Banjaran kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).

    Kendati demikian, dia meyakini Bank Indonesia (BI) memiliki daya intervensi agar pelemahanan rupiah tidak semakin memburuk. Banjaran meyakini BI bisa melakukan intervensi di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), dan pasar surat berharga agar cadangan devisa negara tetap kuat.

    Apalagi, penanaman modal asing tumbuh melampaui ekspektasi pasar yaitu sebesar 33,3% pada Kuartal IV/2024. Oleh sebab itu, sambungnya, sentimen positif perekonomian domestik ke depan masih besar.

    Sementara itu, dia menilai inflasi masih terjaga tetap rendah dalam jangka pendek terutama karena andil diskon tarif listrik dari pemerintah yang berlaku hingga akhir Februari 2025.

    “Inflasi diperkirakan tetap rendah di kisaran 1,3% yoy [year on year/secara tahunan] pada Februari 2025 mengingat kebijakan insentif tarif listrik dari pemerintah masih berlaku,” jelasnya.

    Menurut Banjaran, kenaikan inflasi baru akan terjadi pada Maret 2025 seiring periode Ramadan yang akan mendorong konsumsi masyarakat.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memproyeksikan inflasi baru akan melonjak pada Maret 2025 usai diskon tarif listrik akan berakhir.

    Secara keseluruhan, Josua pun memproyeksikan tingkat inflasi mencapai sekitar 2,33% pada akhir tahun 2025. Proyeksi tersebut meningkat dari 1,57% pada akhir tahun 2024.

    Sekalipun inflasi cenderung terkendali hingga akhir 2025, namun Josua melihat BI tidak akan serta merta menurunkan suku bunga acuan. Menurutnya, ketidakpastian kondisi global membuat BI punya ruang kecil menurunkan suku bunga.

    “BI juga perlu mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah yang akan banyak dipengaruhi oleh sentimen global baik dari kebijakan Trump terkait tarif impor, perlambatan ekonomi Tiongkok serta, ketidakpastian geo politik global terutama di Timur Tengah,” jelas Josua kepada Bisnis, Senin (3/2/2025).

  • Sistem Pajak (Coretax) Terus Bermasalah, Pengusaha Ritel Minta Kejelasan

    Sistem Pajak (Coretax) Terus Bermasalah, Pengusaha Ritel Minta Kejelasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha ritel akan menemui Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak usai muncul berbagai permasalahan dalam pengimplementasian Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan. Gangguan paling menyulitkan bagi pengusaha ritel di coretax adalah tidak dapatnya mengeksekusi transaksi karena terhambat penerbitan faktur pajak.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menjelaskan audiensi tersebut akan berlangsung pada Rabu (5/2/2025) pagi. Menurutnya, Aprindo yang meminta audiensi tersebut.

    “Pertama kita minta audiensi dan sudah direspons, dan kita disediakan waktu, Aprindo itu pada Rabu (5/2),” ungkap Solihin kepada Bisnis, kemarin (3/2/2025).

    Dia menjelaskan sejak diimplementasikan pada awal Januari 2025, pengusaha ritel memang kerap mengalami permasalahan penerbitan faktur di Coretax.

    Beberapa waktu lalu, sambungnya, Dirjen Pajak sudah memberi solusi agar sekitar 90 perusahaan besar yang banyak membutuhkan faktur pajak kembali menggunakan aplikasi e-Faktur. Dengan begitu, aplikasi Coretax tidak terlalu bekerja keras dan terjadi eror berkepanjangan.

    Hanya saja, Solihin menekankan bahwa solusi tersebut hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Sementara itu, perusahaan menengah-kecil masih harus berjibaku dengan permasalahan Coretax.

    Oleh sebab itu, sambungnya, Aprindo akan menyampaikan keluhan dan masukan kepada Ditjen Pajak pada saat audiensi nanti.

    “Saya lagi mendata segala semua masukan. Saya berharap perusahaan juga mengirimkan wakilnya sehingga pada saat tanya jawab, secara detil bisa disampaikan,” jelas Solihin.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkunjung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (3/2/2025) pagi. Ditemani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Suryo Utomo, Airlangga mengecek pengaplikasian Coretax.

    Politisi Partai Golkar itu tidak menampik bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan oleh wajib pajak ketika menggunakan Coretax. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemui yaitu kendala penerbitan faktur pajak.

    “Makanya tadi saya minta fast-moving consumer goods, perusahaan yang memproduksi faktur banyak itu perlu ada sistem tersendiri,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Bagaimanapun, sambungnya, kebutuhan penerbitan faktur dari wajib pajak perusahaan-perusahaan FMCG jauh lebih banyak daripada wajib pajak badan yang bergerak di sektor lain.

    Lebih lanjut, Airlangga memastikan bahwa Kemenko Perekonomian memberi dukungan penuh atas pengaplikasian Coretax. Kendati demikian, dia waswas dengan potensi penerimaan negara yang terganggu karena permasalahan 

    “Jadi itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang tentu perlu penyempurnaan,” ujar Airlangga.

  • Cara Beli Gas LPG Lewat Aplikasi MyPertamina, Tak Perlu Antre!

    Cara Beli Gas LPG Lewat Aplikasi MyPertamina, Tak Perlu Antre!

    Bisnis.com, JAKARTA – Cara beli gas LPG melalui MyPertamina sangat mudah dilakukan. Cara ini bisa mempermudah masyarakat ketika hendak membeli gas LPG.

    Sebagaimana diketahui, polemik gas LPG masih terus berlanjut. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengecer menjual gas LPG 3 Kg.

    Mengacu pada hal tersebut, masyarakat harus membeli gas ke pangkalan resmi. Ini membuat sejumlah masyarakat mengantre untuk mendapatkan gas LPG di beberapa kota di Indonesia.

    Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa instruksi ini dilakukan sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.

    “[Pemerintah ingin] memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Membeli gas melalui MyPertamina

    Pertamina sendiri telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak membeli gas LPG secara online melalui MyPertamina.

    Akan tetapi, pembelian gas melalui MyPertamina ini hanya berlaku untuk gas 5,5 kg dan 12 kg.

    Sebelum memesan, masyarakat diharuskan untuk membuat akun MyPertamina dengan memasukan data diri seperti alamat email, nomor handphone, hingga nama lengkap.

    Untuk membeli gas LPG melalui MyPertamina, caranya adalah sebagai berikut:

    ⁠Buka website pds.mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina
    Login dengan akun yang sudah dimiliki
    ⁠Masukan alamat rumah (bagi pengguna baru)
    ⁠Pilih gas yang akan dibeli
    ⁠Setelah dipilih, lanjut melakukan proses pembayaran.
    Gas siap diantar kerumah selama kurir pengantar tersedia.

    Syarat dan ketentuan…

  • BPS Wanti-Wanti Harga Telur & Daging Ayam Meroket Jelang Puasa

    BPS Wanti-Wanti Harga Telur & Daging Ayam Meroket Jelang Puasa

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti adanya lonjakan permintaan telur ayam ras hingga daging ayam ras menjelang Ramadan dan Lebaran 2025.

    Tingginya permintaan pada dua komoditas tersebut disinyalir akan mempengaruhi harga bahan pokok selama bulan puasa dan lebaran.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa telur ayam ras dan daging ayam ras menjadi dua komoditas yang perlu diwaspadai bersama.

    “Telur ayam ras dan daging ayam ras perlu diwaspadai karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana nanti di bulan Ramadan biasanya akan terjadi kenaikan dari permintaan untuk kebutuhan selama puasa dan menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (4/2/2025).

    Apalagi, lanjut Amalia, telur ayam ras biasanya juga digunakan untuk membuat kue. “Kue-kue itu sudah mulai dibuat pada saat di bulan Ramadan,” ungkapnya.

    Sampai dengan minggu kelima Januari 2025, BPS mencatat bahwa harga telur ayam ras mulai merangkak 2,02% dibandingkan Desember 2024. Adapun, telur ayam ras mengalami kenaikan harga di 59,17% wilayah di indonesia.

    Secara nasional, rata-rata harga telur ayam ras berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), yakni Rp31.322 per kilogram. Padahal, semestinya HAP telur ayam ras dipatok Rp30.000 per kilogram.

    Di Pulau Sumatra, misalnya, rata-rata harga telur ayam ras adalah Rp29.043 per kilogram dan tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibanderol Rp42.000 per kilogram.

    Sementara itu, rata-rata harga telur ayam ras di Pulau Jawa adalag Rp27.972 per kilogram dan Kepulauan Seribu menjaid wilayah tertinggi yang tembus Rp31.714 per kilogram.

    Adapun, di luar Pulau Jawa dan Sumatra rata-rata harganya Rp34.470 per kilogram, dengan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah Rp100.000 per kilogram.

    Untuk daging ayam ras, rata-rata harganya berada di bawah rentang HAP, yakni Rp38.768 per kilogram pada minggu kelima Januari 2025. Diketahui, HAP daging ayam ras adalah Rp40.000 per kilogram.

    Tercatat, harga daging ayam ras naik 1,34% dibandingkan Desember 2024. Di mana, daging ayam ras mengalami kenaikan harga di 53,06% wilayah di Tanah Air.

    Berdasarkan data BPS, rata-rata harga daging ayam ras di Pulau Sumatera adalah Rp35.196 per kilogram dengan tertinggi terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Rp47.000 per kilogram.

    Kemudian, di Pulau Jawa rata-rata harganya Rp35.392 per kilogram dan Kepulauan Seribu menjadi wilayah tertinggi yaitu Rp49.238 per kilogram.

    Selanjutnya, rata-rata harga daging ayam ras di luar Pulau Jawa dan Sumatera adalah Rp42.790 per kilogram, dengan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang, yakni Rp100.000 per kilogram.

    Selain telur ayam ras dan daging ayam ras, BPS juga mewanti-wanti harga cabai merah, cabai rawit, hingga minyak goreng dalam beberapa minggu ke depan.

    “Cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng adalah komoditas yang perlu kita waspadai dalam waktu beberapa minggu ke depan,” ungkapnya.

    Dia menambahkan, pemerintah juga perlu mewaspadai faktor cuaca yang sangat mempengaruhi persediaan (supply) cabai merah dan cabai rawit. Pasalnya, ungkap dia, indikasi secara bulanan berada di atas 60% untuk cabai merah dan cabai rawit pada Januari 2025.

  • Link Resmi Cek Pangkalan LPG 3 Kg Terdekat, Jangan Keliru!

    Link Resmi Cek Pangkalan LPG 3 Kg Terdekat, Jangan Keliru!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memang sudah mencabut aturan larangan pengecer gas LPG 3 Kg sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa instruksi ini dilakukan sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.

    “[Pemerintah ingin] memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa Bahlil melarang pengecer menjual gas LPG 3Kg. Jika masyarakat hendak membeli tabung melon, maka mereka harus melalui pangkalan resmi.

    Dengan dicabutnya larangan ini, maka masyarakat saat ini sudah bisa membeli gas LPG 3 Kg di pengecer.

    Namun jika Anda ingin membelinya di pangkalan, maka Anda bisa cek lokasi pangkalan resmi gas LPG 3 Kg di seluruh Indonesia dengan cara berikut ini.

    Cara Cek Lokasi Pangkalan Agen LPG 3 Kg Terdekat:

    Buka laman https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg
    Klik tanda panah pada kolom Lokasi Pangkalan Terdekat
    Cari lokasi pangkalan terdekat dari lokasi Anda yang muncul
    Klik Rute untuk mengetahui lokasi tepat

    Berikut Cara Memesan Gas dari Aplikasi MyPertamina:

    ⁠Buka website pds.mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina
    Login dengan akun yang sudah dimiliki
    ⁠Masukan alamat rumah (bagi pengguna baru)
    ⁠Pilih gas yang akan dibeli
    ⁠Setelah dipilih, lanjut melakukan proses pembayaran.
    Gas siap diantar kerumah selama kurir pengantar tersedia.

    Itulah link resmi cek pangkalan gas LPG 3 Kg terdekat.

  • Harga Cabai Naik Gila-gilaan, Ada yang Tembus Rp180.000 per Kg

    Harga Cabai Naik Gila-gilaan, Ada yang Tembus Rp180.000 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai merah dan cabai rawit kembali melonjak di beberapa wilayah. Bahkan, harga cabai di daerah ada yang tembus di level Rp180.000 per kilogram sampai dengan minggu kelima Januari 2025.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa harga cabai merah pada minggu kelima Januari 2025 melonjak 39,61% dibandingkan Desember 2024. 

    Secara nasional, Amalia menyampaikan bahwa rata-rata harga cabai merah sudah hampir mendekati harga acuan penjualan (HAP) batas atas. Rata-rata harganya sudah mencapai Rp53.621 per kilogram, sedangkan HAP atas cabai merah adalah Rp55.000 per kilogram.

    Amalia juga mengungkap 86,67% wilayah di Indonesia mengalami kenaikan cabai merah pada minggu kelima Januari 2025.

    “Ada juga kabupaten/kota yang sudah jauh di atas HAP [cabai merah], seperti di Kabupaten Nduga yang mencapai Rp180.000 per kilogram, Jakarta Utara harganya sampai Rp79.286 per kilogram, dan juga di Kabupaten Kepulauan Anambas Rp118.095 per kilogram,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (4/2/2025).

    Jika dilihat secara terperinci, data BPS menunjukkan bahwa harga rata-rata cabai merah di Pulau Sumatra berada di level Rp51.654 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni tembus Rp118.095 per kilogram pada minggu kelima Januari 2025.

    Beralih ke Pulau Jawa, harga rata-rata cabai merah sudah mencapai Rp53.338 per kilogram dengan kenaikan tertinggi terjadi di Jakarta Utara, yaitu Rp79.286 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai merah di luar Pulau Jawa dan Sumatra adalah Rp55.040 per kilogram. BPS mencatat harga cabai merah tertinggi tembus di level Rp180.000 per kilogram di Kabupaten Nduga.

    Selain cabai merah, lonjakan harga pangan juga terjadi pada komoditas cabai rawit yang harganya sudah jauh di atas HAP batas atas.

    Secara nasional, rata-rata harga cabai rawit pada minggu kelima Januari 2025 mencapai Rp69.163 per kilogram. Padahal, HAP atas dan HAP bawah masing-masing Rp57.000 per kilogram dan Rp40.000 per kilogram.

    Amalia menyampaikan bahwa harga cabai rawit pada minggu kelima Januari 2025 naik 45,74% dibandingkan Desember 2024. Adapun, cabai rawit mengalami kenaikan harga di 76,39% wilayah.

    Dia mengungkap, harga rata-rata cabai rawit di Pulau Jawa adalah Rp73.266 per kilogram dan tertinggi di Jakarta Utara yang tembus Rp105.714 per kilogram.

    Selanjutnya, harga rata-rata cabai rawit di Pulau Sumatera adalah Rp60.318 per kilogram. Di sana, harga tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni Rp125.238 per kilogram

    Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit di luar Pulau Jawa dan Sumatera adalah Rp70.917 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Nduga adalah Rp180.000 per kilogram.

  • Driver Gojek Cs Geruduk Kantor Kemenaker 17 Februari, Tuntut THR Ojol

    Driver Gojek Cs Geruduk Kantor Kemenaker 17 Februari, Tuntut THR Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengemudi transportasi online yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (Spai) akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Senin (17/2/2025). Aksi kali ini menuntut hak tunjangan hari raya (THR) untuk ojek online (ojol), taksi online, dan kurir.

    Ketua Spai Lily Pujiati menyampaikan, aksi tersebut akan melibatkan sekitar 1.000 pengemudi transportasi online dan komunitas ojol. Diantaranya, Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia (Sdpi) Sukabumi, Serikat Pengemudi Roda Dua (Serdadu) Serang, Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), hingga Maxim Jalur DKI.

    “Kami menuntut kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewajibkan THR ojol kepada platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo dan lainnya,” kata Lily dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

    Menurutnya, pemberian THR kepada pengemudi transportasi online harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Pihaknya juga menuntut agar THR diberikan paling lambat 30 hari sebelum hari raya Idulfitri, dengan besaran THR satu kali upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

    “Kami meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan imbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif,” ujarnya.

    Selain itu, Lily menagih janji Kemenaker memberikan perlindungan kepada para pekerja transportasi online untuk segera menerbitkan regulasi yang menetapkan para pekerja ini sebagai pekerja tetap dalam hubungan kerja.

    “…untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan kami sebagai pekerja tetap dalam hubungan kerja, bukan lagi hubungan kemitraan,” tegasnya.

    Sebelumnya, SPAI telah mendesak Kemnaker untuk segera menyusun regulasi pemberian THR bagi pekerja platform online. Menurut Lily, THR merupakan hak bagi setiap pengemudi ojol, taksi online, dan kurir lantaran termasuk di dalam hubungan kerja antara pengusaha/platform dan pekerja/pengemudi ojol yang meliputi unsur pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana diatur dalam UU No.13/2003.

    Dia mengatakan, THR bagi para pekerja juga menjadi tambahan pendapatan di saat pendapatan yang kecil karena upah (tarif) murah yang diterapkan oleh perusahaan platform. Belum lagi potongan platform yang melanggar ketentuan 20% yang kian membebani para pengemudi ojol dan taksi online. 

    Menurutnya, Kemenaker harus tegas mewajibkan platform transportasi online untuk memberikan THR bagi para pengemudinya, jika memang ingin memberikan perlindungan bagi para pekerja ini.  

    “Kemenaker harus secara tegas mewajibkan platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim, InDrive, Lalamove, Borzo untuk memberikan THR ojol,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyebut bahwa Kemnaker tengah mengkaji aturan bagi tenaga kerja luar hubungan kerja layanan angkutan berbasis aplikasi (LHKLABA), termasuk ojol.

    “Itu sedang kita kaji, kita akan melakukan kajian-kajian karena itu menjadi PR [pekerjaan rumah] kita di Kemnaker,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Jumat (31/1/2025).