Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Investor China Serbu Gudang dan Pabrik Indonesia

    Investor China Serbu Gudang dan Pabrik Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Leads Property Services Indonesia mencatat permintaan sewa pabrik dan gudang di Indonesia melonjak tajam sepanjang tahun ini, dengan 90% permintaan datang dari perusahaan-perusahaan China. 

    Head of Industrial Services Leads Property Esti Susanti menilai lonjakan ini menjadi angin segar bagi pelaku kawasan industri dan pergudangan, meskipun di sisi lain menyimpan potensi risiko jangka panjang akibat dinamika geopolitik global.

    Tingginya minat investor China terlihat merata di sejumlah sektor, mulai dari elektronik, komponen otomotif terutama kendaraan listrik, hingga fashion premium.

    “Sampai akhir tahun ini saja, 90% permintaan itu masih dari China. Sisanya sekitar 10% datang dari Eropa,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Senin (24/11/2025).

    Alih-alih membeli tanah atau pabrik bekas, investor China umumnya memilih sewa bangunan siap pakai agar produksi dapat segera berjalan. Tingginya kebutuhan mendadak ini ikut mengerek permintaan gudang berukuran fleksibel, dari 2.000 meter hingga lebih dari 10.000 meter persegi.

    Data Leads Property mencatat hingga akhir tahun 2025, permintaan sewa gudang dan pabrik di Jawa mencapai 310.000 meter persegi. 

    Sementara itu, pasokan pergudangan dan pabrik sewa di Jakarta dan sekitarnya hingga akhir tahun ini mencapai total lebih dari 2,5 juta meter persegi.

    Tingkat hunian pasokan gudang dan pabrik sewa berkisar di antara 90%-92%.

    Lonjakan investor China ini tak hanya

    karena Indonesia sebagai pasar konsumsi besar, sehingga mendorong China untuk mendekat ke pasar/pelanggan utama.

    Selain itu juga pasar domestik negeri Tirai Bambu serta tekanan ekspor akibat perang dagang dengan AS dan negara maju lainnya.

    “Secara umum, kita memang diuntungkan perang dagang ini juga,” ujarnya.

    Melihat peluang yang besar, pengembang kawasan industri Indonesia, paparnya, tak tinggal diam. Banyak dari mereka kini aktif melakukan promosi langsung ke China, memetakan sektor-sektor yang belum punya basis produksi di Indonesia, lalu mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut dengan jemput bola.

    Menariknya, permintaan dari Eropa, meski kecil, datang dari sektor elektronik yang sebelumnya pernah memiliki basis produksi di Indonesia. Setelah tersingkir akibat kompetisi inovasi dengan China, sejumlah pemain Eropa kini kembali melirik Indonesia sebagai lokasi produksi.

    Namun demikian dibalik derasnya arus investasi, pelaku kawasan industri mengingatkan adanya karakteristik unik dari investor China, yakni kemampuan memindahkan pabrik secara cepat.

    Dengan mesin-mesin berteknologi tinggi dan investasi yang relatif kecil dibandingkan pabrik tradisional, mereka dapat berpindah lokasi hanya dengan kontrak sewa lima tahun.

    “Karena inovasi teknologi mereka tinggi, mereka bisa produksi di lahan 5.000 meter yang dulu butuh 10.000 meter. Mereka efisien dan sangat mudah pindah kalau ada lokasi yang lebih murah,” jelasnya.

    Hal ini membuat pengembang kawasan industri perlu mengantisipasi potensi investasi yang tidak menetap dalam jangka panjang.

    Senada, Managing Director Asia Tenggara JLL Michael Glancy memperkirakan sektor logistik dan industri tetap menjadi area dengan potensi pertumbuhan besar. 

    Tercatat pasokan gudang logistik modern di wilayah Jabodetabek telah meningkat tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, dengan tingkat hunian mencapai 94% (dibandingkan 86% di kawasan APAC), serta permintaan baru yang diperkirakan mendekati 1 juta meter persegi dalam tiga tahun ke depan. 

    Berdasarkan data JLL, sekitar setengah dari total permintaan berasal dari perusahaan China. Tren permintaan pabrik juga bergeser dari fasilitas yang dibangun khusus menjadi solusi sewa siap pakai. 

    Menurutnya lonjakan permintaan dari perusahaan-perusahaan asal China adalah tren signifikan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk seluruh Asia Tenggara, dan mencerminkan evolusi strategi diversifikasi properti yang dilakukan oleh China. 

    Produsen berpengalaman dari China, tekannya, kini aktif mendiversifikasi rantai pasokan mereka, dan sektor industri serta logistik Indonesia yang kuat semakin memantapkan posisinya sebagai tujuan utama dalam jaringan manufaktur dan distribusi yang terus berkembang ini.   

  • Programmer Coretax Lulusan SMA, Komisi XI DPR Cecar Dirjen Pajak

    Programmer Coretax Lulusan SMA, Komisi XI DPR Cecar Dirjen Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan sistem administrasi perpajakan Coretax yang disebut dikerjakan oleh programmer lulusan setingkat SMA. 

    Pada rapat dengan Dirjen Pajak Kemenkeu dan jajarannya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu terkait dengan masalah yang dihadapi Coretax. 

    Salah satunya terkait dengan pemrograman sistem administrasi perpajakan itu. Purbaya saat itu mengatakan bahwa programmer dari LG yang menggarap pemrograman Coretax merupakan lulusan SMA. 

    “Ini harus diklarifikasi dan harus dijelaskan. Kalau lulusan SMA di luar negeri, berarti kenapa kita harus pakai vendor asing. Kenapa kita butuh waktu empat tahun untuk menyiapkan?,” tanya Misbakhun kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Tidak hanya soal programmer lulusan SMA, Misbakhun turut menyoroti pernyataan Purbaya bahwa Coretax masih memiliki banyak error. Padahal, sistem tersebut akan segera digunakan untuk penyampaian laporan SPT tahun depan. 

    Belum lagi, Purbaya juga menyebut pihaknya masih menunggu pihak LG selaku vendor untuk menyerahkan source code dari sistem Coretax. Hal itu belum bisa dilakukan saat ini karena masih ada sisa waktu kontrak yang belum selesai. 

    “Sistem keamanannya lemah, keamanan sibernya setelah beliau perbaiki. Jadi Menteri Keuangan Pak Purbaya menurunkan tim sendiri untuk memperbaiki sistem keamanan sibernya. Artinya apa? Bahwa tim yang lama itu tidak siap dengan keamanan sumbernya,” ujar politisi Partai Golkar itu. 

    Sebelumnya pada Jumat (24/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim sebagian besar masalah Coretax dari sisi pengguna sudah bisa diatasi. Namun, salah satu isu yang saat ini masih belum dituntaskan adalah perangkat lunak atau software buatan LG. 

    Adapun mengutip laman resmi Ditjen Pajak, LG CNS-Qualysoft Consortium menjadi pemenang pengadaan sistem informasi Coretax senilai Rp1,2 triliun (termasuk pajak). 

    LG CNS-Qualysoft Consortium yang beralamatkan di Jakarta ini menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan mengimplementasikan solusi tersebut. Pembenahan Coretax adalah salah satu aspek yang menjadi fokus Purbaya setelah resmi dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025. 

    Setelah satu bulan upaya pembenahan, dia mengungkap turut mempekerjakan peretas atau hacker asal Indonesia untuk mengatasi IT Coretax. Purbaya menyebut, peretas yang dipekerjakan olehnya itu menemukan bahwa programmer yang ditugaskan LG untuk menyusun sistem perangkat lunak Coretax adalah lulusan SMA. 

    “Dia [peretas] bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya memang Indonesia sering dikibulin asing, begitu asing ‘wah’. Apalagi K-Pop, wah K-Pop nih, tapi di bidang programmer beda ya, di K-Pop, di film sama di nyanyi, programming [red] beda,” terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Sabtu (25/10/2025).

  • Wanti-wanti DPR Defisit APBN Bisa Tembus 4,4% Imbas Setoran Pajak Jeblok

    Wanti-wanti DPR Defisit APBN Bisa Tembus 4,4% Imbas Setoran Pajak Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti pemerintah bahwa defisit APBN 2025 bisa melebar tajam ke 4,4% terhadap PDB akibat penerimaan pajak yang memburuk.

    Misbakhun mengaku sudah melakukan simulasi realisasi penerimaan perpajakan sepanjang 2025 dan pengaruhnya terhadap defisit fiskal. Dia masih memakai data acuan laporan semester I/2025 yang disampaikan Kementerian Keuangan pada Juli lalu.

    Hasilnya, jika penerimaan perpajakan mencapai Rp2.241,82 pada akhir tahun atau setara 90% dari target (Rp2.490,91 triliun) maka defisit APBN 2025 akan mencapai 3,39% terhadap PDB.

    Sementara jika penerimaan perpajakan sebesar Rp2.241,82 triliun pada akhir tahun atau setara 85% dari target maka defisit bisa mencapai 3,92%. Lebih buruk lagi, jika penerimaan perpajakan Rp1.992,73 triliun pada akhir tahun atau hanya setara 80% dari target maka defisit melebar ke 4,44% dari PDB.

    “Ini mengkhawatirkan. Sementara tadi penerimaan [pajak] kita baru 70,2% [per akhir Oktober 2025]. Saya mengkhawatirkan di paling ujung, yaitu defisit,” ujar Misbakhun dalam rapat dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Sebagai catatan, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sudah menetapkan ambang batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB. Artinya, jika defisit melebar ke 3,39% atau 3,92% atau bahkan 4,44% seperti simulasi Misbakhun maka pemerintah akan melanggar UU.

    Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi Partai Golkar itu meminta penjelasan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto terkait taktik hingga langkah konsolidasi untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak, baik upaya ekstra maupun rutin.

    “Saya menyadari Pak Bimo adalah salah satu generasi baru di Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan pemikiran-pemikiran segarnya itu bisa memberikan visi baru, arahan baru, dan kemimpinan yang baru, untuk membawa leadership-nya Pak Bimo itu menjadi inspirasi bagi semua anak buah Bapak,” katanya.

    Komisi XI DPR, sambung Misbakhun, siap memberikan dukungan penuh atas langkah-langkah Bimo memperbaiki penerimaan pajak.

    Sementara dalam perkembangan terbaru per akhir Oktober 2025, APBN membukukan defisit sebesar Rp479,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 2,02% terhadap PDB.

    Pemerintah sendiri mendesain defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Kendati demikian, dalam laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% dari PDB.

    Strategi DJP

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih meyakini outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025 masih bisa tercapai, didorong oleh penguatan pengawasan kepatuhan hingga optimalisasi penegakan hukum.

    Dalam paparannya, Direktur cs9xfuwr Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa realisasi penerimaan mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

    Dari sisi jenisnya, Bimo merincikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Nonmigas tercatat Rp759,36 triliun hingga Oktober dan diproyeksikan mencapai Rp987,52 triliun pada akhir tahun. Sementara pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM) mengumpulkan Rp556,61 triliun dan ditargetkan Rp895,91 triliun.

    Selain itu, pajak bumi dan bangunan (PBB) mencatatkan realisasi Rp22,84 triliun, pajak lainnya Rp99,86 triliun, dan PPh Migas Rp20,35 triliun. DJP memperkirakan tiga pos terakhir tersebut masing-masing menutup tahun pada Rp30,08 triliun, Rp109,33 triliun, dan Rp54,08 triliun.

    Bimo menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target penerimaan. Pertama, dinamisasi pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

    “[Kedua], realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direkturat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang.

    “Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect [efek jera],” lanjut Bimo.

    Keempat alias terakhir, memperkuat sistem administrasi dengan mengandalkan sistem Coretax. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

  • Kinerja Setoran Pajak Loyo, Ini Dua Sektor Pemicunya

    Kinerja Setoran Pajak Loyo, Ini Dua Sektor Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak dari dua sektor usaha terbesar terus mengalami tekanan pada Januari–Oktober 2025.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan empat sektor usaha penyumbang penerimaan pajak terbesar yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan keuangan.

    Industri pengolahan dan aktivitas keuangan, mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara sektor perdagangan dan pertambangan mengalami tekanan.

    Perinciannya, penerimaan pajak sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar dengan porsi 28% tumbuh 2,3% dari Rp490,9 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp502,3 triliun pada periode sama 2025.

    Pertumbuhan ini didorong subsektor minyak kelapa sawit akibat volume perdagangan dan harga CPO naik, logam dasar bukan besi terutama terkait sektor pengolahan.

    Kemudian, kendaraan bermotor roda empat yang ditopang dengan aktivitas investasi pembangunan pabrik-pabrik kendaraan bermotor berbasis baterai listrik, serta farmasi.

    “[Pertumbuhan industri pengolahan] konsisten selaras dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur [tumbuh 5,54% pada kuartal III/2025],” papar Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Sementara sektor perdagangan yang menyumbang 23% terhadap penerimaan pajak justru terkontraksi 1,6%. Penerimaan turun dari Rp420,3 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp413,6 triliun tahun ini.

    Pelemahan terutama terjadi pada perdagangan mobil yang turun 4,4% secara tahunan per Oktober 2025, yang terlihat dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Tak hanya itu, perdagangan besar berbasis jasa juga turun.

    Sejalan, sektor pertambangan yang berkontribusi 11,4% dari total penerimaan pajak juga mencatat koreksi sebesar 0,7%, sejalan dengan penurunan harga komoditas global. Penerimaan turun dari Rp207,1 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp205,7 triliun tahun ini.

    Bimo menjelaskan bahwa kontraksi terbesar datang dari subsektor pertambangan migas yang melemah hingga 5%. Tak hanya itu, sambungnya, harga minyak bren turun 14,4% dan harga batubara juga turun sampai 20,7%.

    Terakhir untuk sektor aktivitas keuangan kembali menjadi motor pertumbuhan dengan kenaikan 5,1% menjadi Rp207,5 triliun. Kenaikan ini ditopang peningkatan jasa perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya.

    Bimo memaparkan bahwa data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 11,18% secara tahunan pada September 2025.

    Secara keseluruhan, Bimo memaparkan bahwa realisasi penerimaan mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Adapun, outlook penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025 

    Dia meyakini outlook itu masih bisa tercapai, didorong oleh penguatan pengawasan kepatuhan hingga optimalisasi penegakan hukum. Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

    Bimo menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target penerimaan. Pertama, dinamisasi pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

    “[Kedua], realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direkturat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun,” jelasnya.

    Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang.

    “Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect [efek jera],” lanjut Bimo.

    Keempat alias terakhir, memperkuat sistem administrasi dengan mengandalkan sistem Coretax. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

  • PTDI Siap Genjot Produksi N219, BRIN: Tunggu Pesanan Pemerintah

    PTDI Siap Genjot Produksi N219, BRIN: Tunggu Pesanan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan bahwa pesawat N219 kini siap diproduksi dalam jumlah yang lebih besar.

    BRIN bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) saat ini menunggu langkah pemerintah untuk melakukan pemesanan terhadap pesawat hasil pengembangan bersama tersebut.

    “BRIN juga sudah memiliki sejumlah inovasi bersama PTDI kita sudah memiliki N219 yang saat ini sudah siap untuk diproduksi lebih banyak lagi sesuai dengan pesanan pemerintah,” ujar Arif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025). 

    Selain mempersiapkan peningkatan jumlah N219, BRIN bersama PT DI juga tengah mengembangkan pesawat amfibi. Pesawat ini dirancang untuk dapat lepas landas dan mendarat di air maupun daratan, sehingga memiliki fleksibilitas operasional di berbagai wilayah.

    “Kamis juga sedang mempersiapkan bagaimana membangun, memperkuat produksi seaplane. Jadi pesawat amfibi yang juga bisa mendarat di laut. Jadi saya kira industri pesawat dengan PT Dirgantara kita sudah berkolaborasi,” kata Arif.

    Sekadar informasi, Pesawat N219 dikenal sebagai moda transportasi serbaguna yang dapat membantu membuka akses wilayah-wilayah terpencil dan mendukung konektivitas antardaerah. Perannya diyakini signifikan bagi ketahanan logistik dan pertumbuhan ekonomi di banyak wilayah Indonesia. 

    Dari spesifikasi, pesawat ini memiliki desain pintu yang lebih lebar, sehingga mempermudah proses evakuasi korban, terutama pada kondisi bencana karena bisa gunakan landasan pendek dan tidak harus beraspal.

    Tak hanya itu, lantaran dirancang untuk mendukung program jembatan udara, N219 menjadi salah satu solusi mobilitas utama bagi wilayah 3T yang masih kekurangan infrastruktur transportasi darat. Kebutuhan ini semakin mendesak mengingat masih besarnya kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia, termasuk pada rasio ketersediaan jalan.

    Integrasi jaringan udara melalui pesawat N219 dengan tol laut juga dinilai penting untuk menurunkan disparitas harga di wilayah Pegunungan Tengah Papua dan kawasan terpencil lainnya.

    Sebagai pesawat penumpang, N219 mampu mengangkut 19 orang dengan ruang kaki 30 inci—lebih luas dari rata-rata pesawat sejenis—sehingga meningkatkan kenyamanan perjalanan. Kecepatan jelajahnya mencapai 388,9 km/jam, dengan kabin setinggi 170 cm yang memberikan ruang gerak lebih leluasa bagi penumpang.

    Untuk fungsi kargo, N219 mampu membawa beban hingga 2.000 kg, menjadikannya pilihan ideal untuk pengiriman logistik. Pesawat ini bahkan bisa mengangkut hasil perikanan dari Aceh ke pasar dalam waktu kurang dari satu jam—jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman darat yang memakan waktu 10–21 jam.

    Dalam operasional harian, N219 mampu mengangkut 18–36 ton hasil perikanan per hari jika terbang 3–5 kali. N219 juga disebut memiliki keunggulan dibanding pesawat Kanada DHC-6 Twin Otter. Salah satu kelebihan utamanya adalah kebutuhan landasan yang jauh lebih pendek—sekitar 300 meter, sementara Twin Otter memerlukan hingga 600 meter.

  • Usia Tanaman Menua: Urgensi Peremajaan Kakao

    Usia Tanaman Menua: Urgensi Peremajaan Kakao

    Bisnis.com, DENPASAR – Aksi peremajaan kakao tak bisa lagi dihindari. Produksi dalam negeri yang terus menyusut dalam sepuluh tahun terakhir memberikan sinyal awal perlunya upaya mengakselerasi hasil yang lebih optimal.

    Apalagi, angka importasi biji kakao juga terus meningkat yang mengindikasikan bahwa kebutuhan dalam negeri juga terus bertumbuh seiring aksi penghiliran kakao di berbagai daerah.

    Meskipun, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia Soetanto Abdoellah menyebut bahwa kakao Indonesia masih perkasa di tingkat Asia. Walau, imbuhnya, Indonesia kini turun peringkat dan menempati posisi ketujuh dunia sebagai produsen kakao terbesar.

    Jika dikomposisikan, produksi kakao Indonesia menyumbang 3% dari pasokan global. Porsi Indonesia tersebut kalah jauh dibandingkan Pantai Gading dan Ghana dengan komposisi masing-masing 43% dan 20%.

    “Kedua negara ini juga menjadi pemasok untuk kebutuhan biji kakao domestik [Indonesia],” katanya dalam forum Kontribusi Kakao untuk APBN & Perekonomian Nasional di Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025), sore.

    Selain Pantai Gading dan Ghana, peringkat Indonesia juga di bawah Ekuador, Kamerun, Nigeria, dan Brasil. Keempat negara ini memiliki porsi masing-masing 7%, 6%, 6%, dan 4%.

    Soetanto menjelaskan bahwa secara regional, para produsen kakao di kawasan Asia memang memiliki tren yang menurun, setelah mencapai level tertingginya pada 2006. Berbeda, produsen kakao di Afrika dan Amerika Latin terus menunjukkan tren yang positif dalam lima belas tahun terakhir.

    Tak ayal, Indonesia sebagai jawara produsen kakao di Asia juga turut mencatatkan tren produksi yang menurun. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi kakao nasional.

    “Areal dan produksi terus menurun. Tanaman dan petani mayoritas sudah tua, regenerasi dan mekanisasi lambat,” ujarnya.

    Kondisi ini juga diakui oleh Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dewa Ayu Nyoman Budiasih. Dia mengungkapkan bahwa usia tanaman kakao di Bali mulai menua yang mengakibatkan produktivitas rendah.

    “Produktivitas rendah karena usia tanaman tua dan budi daya yang dilakukan belum maksimal untuk pemeliharaan tanaman. Selain itu, pekebun juga sudah tua. Pekebun milenial untuk kakao masih rendah, mereka kebanyakan di hortikultura,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

    Padahal, imbuhnya, Bali memiliki areal perkebunan Kakao mencapai 13.398,01 hektare (ha). Dari luasan itu, tanaman yang menghasilkan berada di area sekitar 10.566,87 ha. Sementara tanaman yang rusak dan butuh diremajakan mencapai 2.087,13 ha.

    Tak ayal, kondisi ini menempatkan Bali sebagai produsen kecil untuk kakao nasional yang selama ini didominasi oleh Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang produksinya lebih dari 100.000 ton. Amat kontras dengan produksi kakao Bali yang hanya 4.868,32 ton.

    Tanaman perkebunan kakao Bali sendiri sejatinya telah masuk sebagai salah satu komoditas unggulan Pulau Dewata. Bahkan, Dewa Ayu menyebut bahwa Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan masih menyimpan potensi untuk pengembangan kakao.

    “Dari kedua wilayah ini masih ada potensi 2.417,06 ha lahan yang dapat dioptimalkan,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Bali membutuhkan bibit untuk memprioritaskan aksi peremajaan kakao, termasuk untuk pengembangan potensi di kedua wilayah itu. Menurutnya, setiap satu hektare lahan membutuhkan seribu bibit pohon kakao.

    “Kebanyakan pekebun kakao di Bali, itu jarak tanamnya tiga kali tiga. Namun, ini hanya untuk perluasan. Kami juga membutuhkan bibit untuk peremajaan,” katanya.

    AKSI PEREMAJAAN

    Sementara itu, Kepala Divisi Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Adi Sucipto menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap aksi peremajaan kakao di berbagai daerah. Akan tetapi, untuk aksi awal, pihaknya hanya menargetkan sekitar 5.000 ha lantaran keterbasan ketersediaan bibit.

    “Yang kita hadapi sekarang ini, bukan hanya masalah bibit, tapi bagaimana legalitas lahan, kemudian kesediaan pekebun kakao untuk ikut program, karena sifatnya volunter, bukan mandatory,” jelasnya.

    Dia menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan pengajuan terkait jumlah untuk peremajaan kakao tersebut. Angka 5.000 ha merupakan target awal nasional yang akan dilakukan.

    “Kemarin kesepakatan kita, kita akan fokus ke sentra-sentra kakao. Salah satunya Jawa Timur, kemudian Bali, dan Yogyakarta. Sulawesi sudah mengajukan, tetapi kita ingin ada kepastian bahwa lahannya mereka itu clean and clear,” katanya.

    Hanya saja, aksi  peremajaan kakao tak serta merta bakal mengungkit produksi kakao nasional. Hal ini, imbuhnya, lantaran proses panen sekitar tiga hingga empat tahun setelahnya.

    Oleh sebab itu, selain peremajaan kakao, pihaknya juga akan menggenjot intensifikasi lewat pembelian sarana dan prasarana serta pupuk. “Selama ini kan yang dihadapi oleh teman-teman itu harga pupuk yang komoditas ini termasuk non-subsidi, jadi lumayan tinggi.”

  • Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap ada 27 perusahaan asal China dan Vietnam di sektor padat karya, khususnya alas kaki dan garmen, yang akan memindahkan pabriknya ke Pulau Jawa. 

    Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat mengungkapkan, relokasi perusahaan tersebut disebabkan oleh perbedaan tarif yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke China dan Vietnam dengan Indonesia.

    Dia menuturkan, jika rencana relokasi tersebut terealisasi, akan ada sekitar 120.000 lapangan kerja baru yang tercipta di Indonesia

    Perlu diketahui, di saat Gedung Putih memukul Indonesia dengan tarif resiprokal sebesar 19%, China dan Vietnam mendapatkan tarif lebih tinggi, masing-masing 47% dan 20%.

    “Ini adalah relokasi di labour-intensive sector, alas kaki dan garmen. Ada 27 pabrik yang berencana untuk pindah ke daerah Jawa, terutama Jawa Tengah karena perbedaan tarif tadi. Ini bisa membuat 120.000 tenaga kerja,” kata Firman dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

    Meski demikian, Firman mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan percepatan perizinan dan reformasi birokrasi untuk memastikan kemudahan bisnis (ease of doing business) dapat ditingkatkan. 

    Selain itu, para pemilik usaha juga menginginkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Firman menuturkan, perusahaan China dan Vietnam tersebut membutuhkan tenaga-tenaga penjahit. Namun, rata-rata profesi masyarakat di Jawa Tengah adalah petani.

    “Jadi, mereka butuh waktu untuk melatih para tenaga kerja di Jawa sehingga produktivitasnya bisa meningkat, at least [setidaknya] setara dengan Vietnam,” tambah Firman.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan alasan di balik gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen dari kawasan Banten dan Jawa Barat ke Jawa Tengah. 

    Adhi Lukman selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo memandang bahwa dinamika itu telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh kombinasi faktor biaya, efisiensi produksi, serta kondisi pasar global yang semakin kompetitif.  

    “Di banyak sektor padat karya, terutama alas kaki dan garmen, struktur biaya tenaga kerja menjadi faktor paling menentukan. Sebab, kenaikan sekecil apapun akan menjadi beban yang besar bagi industri padat karya,” kata Adhi. 

    Dia memaparkan, Jawa Tengah masih menawarkan tingkat upah yang lebih moderat dibandingkan wilayah industri tradisional seperti Jawa Barat dan Banten. 

    Banyak perusahaan memutuskan untuk memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke wilayah yang lebih kompetitif tersebut, agar tetap mampu bersaing di pasar.

  • DPR Desak Freeport Perbaiki Tata Kelola Tambang Imbas Insiden Longsor di Grasberg

    DPR Desak Freeport Perbaiki Tata Kelola Tambang Imbas Insiden Longsor di Grasberg

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan perbaikan tata kelola tambang di wilayah kerja Grasberg, Papua Tengah setelah terjadinya insiden longsor mematikan pada September 2025. 

    Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menilai perusahaan sekelas Freeport seharusnya mampu mengantisipasi lebih awal terkait potensi risiko bencana di area tambangnya.

    “Yang kita bisa lakukan perbaikan dan saya ingin sekali ada monitoring yang lebih detail, mungkin tadi Bapak [Dirut PTFI Tony Wenas] bicara karena alam tidak bisa terprediksi. Tapi hari gini semua bisa dideteksi,” ujar Kawendra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Senin (24/11/2025). 

    Adapun, insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pada awal September 2025 telah menyebabkan operasi tambang PTFI dihentikan sementara. Imbasnya produksi PTFI anjlok.

    Produksi emas Freeport tahun ini diperkirakan hanya mencapai 33 ton atau hanya separuh dari total RKAB 2025 yang mencapai 67 ton. Sementara itu, harga emas tahun ini diperkirakan melonjak dari proyeksi RKAB 2025, yakni US$1.900 per ounce menjadi US$3.426 per ounce.

    Volume penjualan logam tembaga juga diproyeksi hanya mencapai 537.000 ton tahun ini atau hanya sekitar 70% dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sebanyak 770.000 ton. Dalam RKAB 2025, harga tembaga mencapai US$3,75 per ton. Namun, saat ini tembus US$4,46 per ton.

    Di sisi lain, Kawendra mempertanyakan rencana RKAB 2026 Freeport yang hanya menargetkan produksi atau penjualan 26 ton emas. Dia meminta Dirut PTFI Tony Wenas untuk menyesuaikan kembali RKAB tersebut karena dinilai terlalu kecil dibandingkan tahun ini yang juga telah turun menjadi 33 ton dari target 67 ton. 

    “Apakah bisa mengoptimalkan joint production untuk mengoptimalkan momentum [harga] ini? Kita paham kan ada Amman Mineral dan lainnya, supaya kita ini bicara memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menekan impor,” terangnya. 

    Sementara itu, PTFI memastikan area tambang Grasberg Block Cave (GBC) di Papua Tengah yang terdampak akan mulai kembali berproduksi pada Maret 2026 secara bertahap. 

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, saat ini pihaknya tengah memulai pemulihan area tambang tersebut pasca-insiden longsor tambang bawah tanah GBC pada September 2025 lalu.

    “Ini yang akan membutuhkan waktu kira-kira 3-6 bulan kami perkirakan bahwa bulan Maret 2025 kita akan bisa mengoperasikan Grasberg Block Cave [GBC],” kata Tony.

    Adapun, Freeport saat ini mengandalkan produksi dari DMLZ dan Big Gossan yang produksinya mencapai 70.000 ton bijih per hari. Sementara itu, GBC yang memiliki kapasitas produksi 150.000 ton bijih per hari itu masih belum berproduksi. 

    Untuk memulihkan produksi Freeport di Grasberg, pihaknya telah bekerja sama untuk menginvestigasi pascainsiden longsor tersebut. Hasilnya, Freeport telah diberikan kembali izin operasi dua area tambang yaitu DMLZ dan Big Gossan. 

    “Medium term, ini yang sedang kita lakukan antara lain dengan membangun beberapa terowongan baru, untuk mengalirkan kalau terjadi lumpur seperti itu bisa dialirkan melalui terowongan sekitar 3 km-2 km kemudian ada tambahan pompa untuk memompa lumpur atau material basah yang ada di Grasberg,” jelasnya. 

    Tony menerangkan bahwa pada Maret 2026 nanti, Freeport dapat memulai produksi di GBC 90%, sementara 10% lainnya masih harus di tata ulang karena merupakan wilayah inti dari insiden longsor tersebut. 

    Adapun, Freeport telah merevisi RKAB tahun depan sehingga tahun depan target penjualan hanya 26 ton yang 100% dikonsumsi PT Antam Tbk. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana ekspor emas tahun depan. 

    Di samping itu, target produksi tembaga tahun depan mencapai 478.000 ton atau 68% pada RKAB 2026 versi 3 tahunan yakni 703.000 ton. 

  • ESDM Beri Sinyal Stok BBM di SPBU Shell Cs Segera Pulih Akhir November 2025

    ESDM Beri Sinyal Stok BBM di SPBU Shell Cs Segera Pulih Akhir November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, hingga Vivo kembali terisi pada akhir November 2025.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, negosiasi pembeli base fuel oleh Shell kepada Pertamina Patra Niaga saat ini sudah mencapai tahap final.

    Dia pun memberi sinyal bahwa perusahaan asal Eropa itu bakal membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Setelah itu, maka stok bensin di SPBU Shell bisa kembali tersedia.

    “Kalau dari informasi yang ada. Akhir bulan ini [stok BBM di SPBU Shell kembali hadir],” ucap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Kendati demikian, dia belum bisa membocorkan berapa volume base fuel yang bakal dibeli Shell. Menurutnya, hal itu tergantung kesepakatan business to business (B2B) antara kedua perusahaan.

    Laode pun menuturkan, saat ini badan usaha (BU) swasta yang telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga adalah BP-AKR dan Vivo.

    Masing-masing perusahaan itu telah membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Bahkan, BP-AKR berencana menambah pembelian hingga 200.000 barel.

    Terbaru, stok BBM SPBU Vivo pun mulai membanjiri pasar usai perusahaan membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina, Minggu (23/11/2025). Stok bensin yang mulai tersedia itu yakni Revvo 92 (RON 92).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan, Vivo telah sepakat untuk melakukan proses B2B terkait pemenuhan pasokan BBM dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga.  

    “Penyaluran pasokan BBM untuk BU Swasta Vivo ini sebanyak 100.000 barel yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU Vivo, setelah sebelumnya pada tahap pertama juga telah disalurkan pasokan BBM kepada PT APR [BP-AKR] sebanyak 100.000 barel”, jelas Roberth melalui keterangan resmi, Senin (24/11/2025).

    Roberth menyebut, komoditas BBM yang dipasok kepada BU swasta Vivo ini telah memenuhi seluruh requirements dari Vivo sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah.

    Adapun proses kolaborasi dalam membantu pasokan BU swasta ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang menjunjung tinggi mekanisme compliance dan governance secara B2B.

    Proses negosiasi telah dilakukan. Itu mulai dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan BU swasta Vivo, pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial.

  • DPR Soroti ‘Ilusi Bruto’ Setoran Pajak Purbaya: Bukan Angka Riil!

    DPR Soroti ‘Ilusi Bruto’ Setoran Pajak Purbaya: Bukan Angka Riil!

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mengkritik keras kinerja penerimaan pajak yang dinilai tidak sejalan dengan narasi optimisme pemerintah.

    Harris menyebut kenaikan penerimaan pajak bruto sebesar 1,8% yang kerap disampaikan pemerintah tak berarti apa-apa karena tidak mencerminkan penerimaan riil yang tersedia untuk menopang APBN 2025.

    Menurutnya, data terakhir menunjukkan penerimaan pajak neto baru mencapai Rp1.459,03 triliun atau turun 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Rp1.517,5 triliun.

    Dengan capaian yang baru 70,2% dari outlook penerimaan pajak sepanjang tahun sebesar Rp2.077 triliun, Haris menilai ruang fiskal semakin tertekan.

    “Yang saya ngeri, target [penerimaan pajak] 2026 kita semua sepakat bahwa ini besarnya Rp2.357,7 triliun atau naik lagi 13,5% dibandingkan dengan kalau kita mencapai target outlook Lapsem. Nah ini menjadi pertanyaan besar,” ujarnya dalam rapat dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Masalahnya, jika realisasi penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai outlook maka target tahun depan akan semakin sulit tercapai. Misalnya, jika realisasi penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai 85% dari outlook maka target tahun depan naik 28,5%.

    Kondisi akan semakin memburuk apabila penurunan penerimaan pajak tidak diikuti dengan penyesuaian terhadap belanja. Jika penerimaan pajak tersendat namun belanja terus berjalan maka defisit APBN akan semakin melebar.

    Adapun, outlook defisit APBN 2025 sebesar 2,78% terhadap PDB dan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB. Dengan defisit APBN yang mendekati batas 3% terhadap PDB itu, dia menilai ketergantungan fiskal terhadap PPh Badan semakin riskan. 

    “Apalagi banyak program-program strategis yang kita tahu perlu pendanaan yang besar,” wanti-wanti legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

    Harris menyoroti lonjakan restitusi yang menurutnya tidak normal. Berdasarkan paparan, restitusi pajak penghasilan (PPh) Badan melonjak 80%, sementara restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) Dalam Negeri naik hampir 24%.

    “Ini harus ada penjelasan yang bening dan transparan. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah Dirjen Pajak punya early warning system terhadap hal ini?” tanyanya.

    Dia mengingatkan bahwa pola yang sama terjadi tahun lalu, ketika peningkatan penerimaan bruto digenjot di akhir tahun namun diikuti tingginya restitusi sehingga penerimaan neto kembali terkoreksi.

    “Katakan [penerimaan pajak] bruto-nya nanti naik, tetapi netonya akan susah untuk tercapai karena polanya berulang. Artinya adalah 2026 nanti restitusinya lebih gede lagi,” ujarnya.

    Harris juga memberi perhatian khusus pada pelemahan dua sektor dengan kontribusi besar yaitu perdagangan dan pertambangan yang menyumbang 34% total penerimaan pajak. Dalam paparan Ditjen Pajak, sektor perdagangan turun 1,6%, sementara pertambangan merosot 0,7% per Januari–Oktober 2025.

    “Direktorat Jenderal Pajak perlu menyajikan elasticity analysis antara pertumbuhan sektoral dan penerimaan pajak. Jangan hanya trend saja,” tegasnya.

    Dia turut menyoroti kenaikan PPh Badan bruto sebesar 7,1% yang dinilai tidak bisa dijadikan gambaran kesehatan ekonomi 2025. Menurutnya, pertumbuhan itu lebih disebabkan kinerja korporasi pada 2024 termasuk faktor harga sawit yang sempat tinggi.

    Harris menegaskan bahwa Komisi XI DPR membutuhkan bukan sekadar paparan teknis, tetapi strategi konkret dengan analisa risiko, timeline jelas, dan proyeksi realistis.