Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • PTDI Siap Genjot Produksi N219, BRIN: Tunggu Pesanan Pemerintah

    PTDI Siap Genjot Produksi N219, BRIN: Tunggu Pesanan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan bahwa pesawat N219 kini siap diproduksi dalam jumlah yang lebih besar.

    BRIN bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) saat ini menunggu langkah pemerintah untuk melakukan pemesanan terhadap pesawat hasil pengembangan bersama tersebut.

    “BRIN juga sudah memiliki sejumlah inovasi bersama PTDI kita sudah memiliki N219 yang saat ini sudah siap untuk diproduksi lebih banyak lagi sesuai dengan pesanan pemerintah,” ujar Arif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025). 

    Selain mempersiapkan peningkatan jumlah N219, BRIN bersama PT DI juga tengah mengembangkan pesawat amfibi. Pesawat ini dirancang untuk dapat lepas landas dan mendarat di air maupun daratan, sehingga memiliki fleksibilitas operasional di berbagai wilayah.

    “Kamis juga sedang mempersiapkan bagaimana membangun, memperkuat produksi seaplane. Jadi pesawat amfibi yang juga bisa mendarat di laut. Jadi saya kira industri pesawat dengan PT Dirgantara kita sudah berkolaborasi,” kata Arif.

    Sekadar informasi, Pesawat N219 dikenal sebagai moda transportasi serbaguna yang dapat membantu membuka akses wilayah-wilayah terpencil dan mendukung konektivitas antardaerah. Perannya diyakini signifikan bagi ketahanan logistik dan pertumbuhan ekonomi di banyak wilayah Indonesia. 

    Dari spesifikasi, pesawat ini memiliki desain pintu yang lebih lebar, sehingga mempermudah proses evakuasi korban, terutama pada kondisi bencana karena bisa gunakan landasan pendek dan tidak harus beraspal.

    Tak hanya itu, lantaran dirancang untuk mendukung program jembatan udara, N219 menjadi salah satu solusi mobilitas utama bagi wilayah 3T yang masih kekurangan infrastruktur transportasi darat. Kebutuhan ini semakin mendesak mengingat masih besarnya kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia, termasuk pada rasio ketersediaan jalan.

    Integrasi jaringan udara melalui pesawat N219 dengan tol laut juga dinilai penting untuk menurunkan disparitas harga di wilayah Pegunungan Tengah Papua dan kawasan terpencil lainnya.

    Sebagai pesawat penumpang, N219 mampu mengangkut 19 orang dengan ruang kaki 30 inci—lebih luas dari rata-rata pesawat sejenis—sehingga meningkatkan kenyamanan perjalanan. Kecepatan jelajahnya mencapai 388,9 km/jam, dengan kabin setinggi 170 cm yang memberikan ruang gerak lebih leluasa bagi penumpang.

    Untuk fungsi kargo, N219 mampu membawa beban hingga 2.000 kg, menjadikannya pilihan ideal untuk pengiriman logistik. Pesawat ini bahkan bisa mengangkut hasil perikanan dari Aceh ke pasar dalam waktu kurang dari satu jam—jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman darat yang memakan waktu 10–21 jam.

    Dalam operasional harian, N219 mampu mengangkut 18–36 ton hasil perikanan per hari jika terbang 3–5 kali. N219 juga disebut memiliki keunggulan dibanding pesawat Kanada DHC-6 Twin Otter. Salah satu kelebihan utamanya adalah kebutuhan landasan yang jauh lebih pendek—sekitar 300 meter, sementara Twin Otter memerlukan hingga 600 meter.

  • Usia Tanaman Menua: Urgensi Peremajaan Kakao

    Usia Tanaman Menua: Urgensi Peremajaan Kakao

    Bisnis.com, DENPASAR – Aksi peremajaan kakao tak bisa lagi dihindari. Produksi dalam negeri yang terus menyusut dalam sepuluh tahun terakhir memberikan sinyal awal perlunya upaya mengakselerasi hasil yang lebih optimal.

    Apalagi, angka importasi biji kakao juga terus meningkat yang mengindikasikan bahwa kebutuhan dalam negeri juga terus bertumbuh seiring aksi penghiliran kakao di berbagai daerah.

    Meskipun, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia Soetanto Abdoellah menyebut bahwa kakao Indonesia masih perkasa di tingkat Asia. Walau, imbuhnya, Indonesia kini turun peringkat dan menempati posisi ketujuh dunia sebagai produsen kakao terbesar.

    Jika dikomposisikan, produksi kakao Indonesia menyumbang 3% dari pasokan global. Porsi Indonesia tersebut kalah jauh dibandingkan Pantai Gading dan Ghana dengan komposisi masing-masing 43% dan 20%.

    “Kedua negara ini juga menjadi pemasok untuk kebutuhan biji kakao domestik [Indonesia],” katanya dalam forum Kontribusi Kakao untuk APBN & Perekonomian Nasional di Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025), sore.

    Selain Pantai Gading dan Ghana, peringkat Indonesia juga di bawah Ekuador, Kamerun, Nigeria, dan Brasil. Keempat negara ini memiliki porsi masing-masing 7%, 6%, 6%, dan 4%.

    Soetanto menjelaskan bahwa secara regional, para produsen kakao di kawasan Asia memang memiliki tren yang menurun, setelah mencapai level tertingginya pada 2006. Berbeda, produsen kakao di Afrika dan Amerika Latin terus menunjukkan tren yang positif dalam lima belas tahun terakhir.

    Tak ayal, Indonesia sebagai jawara produsen kakao di Asia juga turut mencatatkan tren produksi yang menurun. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi kakao nasional.

    “Areal dan produksi terus menurun. Tanaman dan petani mayoritas sudah tua, regenerasi dan mekanisasi lambat,” ujarnya.

    Kondisi ini juga diakui oleh Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dewa Ayu Nyoman Budiasih. Dia mengungkapkan bahwa usia tanaman kakao di Bali mulai menua yang mengakibatkan produktivitas rendah.

    “Produktivitas rendah karena usia tanaman tua dan budi daya yang dilakukan belum maksimal untuk pemeliharaan tanaman. Selain itu, pekebun juga sudah tua. Pekebun milenial untuk kakao masih rendah, mereka kebanyakan di hortikultura,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

    Padahal, imbuhnya, Bali memiliki areal perkebunan Kakao mencapai 13.398,01 hektare (ha). Dari luasan itu, tanaman yang menghasilkan berada di area sekitar 10.566,87 ha. Sementara tanaman yang rusak dan butuh diremajakan mencapai 2.087,13 ha.

    Tak ayal, kondisi ini menempatkan Bali sebagai produsen kecil untuk kakao nasional yang selama ini didominasi oleh Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang produksinya lebih dari 100.000 ton. Amat kontras dengan produksi kakao Bali yang hanya 4.868,32 ton.

    Tanaman perkebunan kakao Bali sendiri sejatinya telah masuk sebagai salah satu komoditas unggulan Pulau Dewata. Bahkan, Dewa Ayu menyebut bahwa Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan masih menyimpan potensi untuk pengembangan kakao.

    “Dari kedua wilayah ini masih ada potensi 2.417,06 ha lahan yang dapat dioptimalkan,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Bali membutuhkan bibit untuk memprioritaskan aksi peremajaan kakao, termasuk untuk pengembangan potensi di kedua wilayah itu. Menurutnya, setiap satu hektare lahan membutuhkan seribu bibit pohon kakao.

    “Kebanyakan pekebun kakao di Bali, itu jarak tanamnya tiga kali tiga. Namun, ini hanya untuk perluasan. Kami juga membutuhkan bibit untuk peremajaan,” katanya.

    AKSI PEREMAJAAN

    Sementara itu, Kepala Divisi Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Adi Sucipto menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap aksi peremajaan kakao di berbagai daerah. Akan tetapi, untuk aksi awal, pihaknya hanya menargetkan sekitar 5.000 ha lantaran keterbasan ketersediaan bibit.

    “Yang kita hadapi sekarang ini, bukan hanya masalah bibit, tapi bagaimana legalitas lahan, kemudian kesediaan pekebun kakao untuk ikut program, karena sifatnya volunter, bukan mandatory,” jelasnya.

    Dia menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan pengajuan terkait jumlah untuk peremajaan kakao tersebut. Angka 5.000 ha merupakan target awal nasional yang akan dilakukan.

    “Kemarin kesepakatan kita, kita akan fokus ke sentra-sentra kakao. Salah satunya Jawa Timur, kemudian Bali, dan Yogyakarta. Sulawesi sudah mengajukan, tetapi kita ingin ada kepastian bahwa lahannya mereka itu clean and clear,” katanya.

    Hanya saja, aksi  peremajaan kakao tak serta merta bakal mengungkit produksi kakao nasional. Hal ini, imbuhnya, lantaran proses panen sekitar tiga hingga empat tahun setelahnya.

    Oleh sebab itu, selain peremajaan kakao, pihaknya juga akan menggenjot intensifikasi lewat pembelian sarana dan prasarana serta pupuk. “Selama ini kan yang dihadapi oleh teman-teman itu harga pupuk yang komoditas ini termasuk non-subsidi, jadi lumayan tinggi.”

  • Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap ada 27 perusahaan asal China dan Vietnam di sektor padat karya, khususnya alas kaki dan garmen, yang akan memindahkan pabriknya ke Pulau Jawa. 

    Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat mengungkapkan, relokasi perusahaan tersebut disebabkan oleh perbedaan tarif yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke China dan Vietnam dengan Indonesia.

    Dia menuturkan, jika rencana relokasi tersebut terealisasi, akan ada sekitar 120.000 lapangan kerja baru yang tercipta di Indonesia

    Perlu diketahui, di saat Gedung Putih memukul Indonesia dengan tarif resiprokal sebesar 19%, China dan Vietnam mendapatkan tarif lebih tinggi, masing-masing 47% dan 20%.

    “Ini adalah relokasi di labour-intensive sector, alas kaki dan garmen. Ada 27 pabrik yang berencana untuk pindah ke daerah Jawa, terutama Jawa Tengah karena perbedaan tarif tadi. Ini bisa membuat 120.000 tenaga kerja,” kata Firman dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

    Meski demikian, Firman mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan percepatan perizinan dan reformasi birokrasi untuk memastikan kemudahan bisnis (ease of doing business) dapat ditingkatkan. 

    Selain itu, para pemilik usaha juga menginginkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Firman menuturkan, perusahaan China dan Vietnam tersebut membutuhkan tenaga-tenaga penjahit. Namun, rata-rata profesi masyarakat di Jawa Tengah adalah petani.

    “Jadi, mereka butuh waktu untuk melatih para tenaga kerja di Jawa sehingga produktivitasnya bisa meningkat, at least [setidaknya] setara dengan Vietnam,” tambah Firman.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan alasan di balik gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen dari kawasan Banten dan Jawa Barat ke Jawa Tengah. 

    Adhi Lukman selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo memandang bahwa dinamika itu telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh kombinasi faktor biaya, efisiensi produksi, serta kondisi pasar global yang semakin kompetitif.  

    “Di banyak sektor padat karya, terutama alas kaki dan garmen, struktur biaya tenaga kerja menjadi faktor paling menentukan. Sebab, kenaikan sekecil apapun akan menjadi beban yang besar bagi industri padat karya,” kata Adhi. 

    Dia memaparkan, Jawa Tengah masih menawarkan tingkat upah yang lebih moderat dibandingkan wilayah industri tradisional seperti Jawa Barat dan Banten. 

    Banyak perusahaan memutuskan untuk memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke wilayah yang lebih kompetitif tersebut, agar tetap mampu bersaing di pasar.

  • DPR Desak Freeport Perbaiki Tata Kelola Tambang Imbas Insiden Longsor di Grasberg

    DPR Desak Freeport Perbaiki Tata Kelola Tambang Imbas Insiden Longsor di Grasberg

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan perbaikan tata kelola tambang di wilayah kerja Grasberg, Papua Tengah setelah terjadinya insiden longsor mematikan pada September 2025. 

    Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menilai perusahaan sekelas Freeport seharusnya mampu mengantisipasi lebih awal terkait potensi risiko bencana di area tambangnya.

    “Yang kita bisa lakukan perbaikan dan saya ingin sekali ada monitoring yang lebih detail, mungkin tadi Bapak [Dirut PTFI Tony Wenas] bicara karena alam tidak bisa terprediksi. Tapi hari gini semua bisa dideteksi,” ujar Kawendra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Senin (24/11/2025). 

    Adapun, insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pada awal September 2025 telah menyebabkan operasi tambang PTFI dihentikan sementara. Imbasnya produksi PTFI anjlok.

    Produksi emas Freeport tahun ini diperkirakan hanya mencapai 33 ton atau hanya separuh dari total RKAB 2025 yang mencapai 67 ton. Sementara itu, harga emas tahun ini diperkirakan melonjak dari proyeksi RKAB 2025, yakni US$1.900 per ounce menjadi US$3.426 per ounce.

    Volume penjualan logam tembaga juga diproyeksi hanya mencapai 537.000 ton tahun ini atau hanya sekitar 70% dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sebanyak 770.000 ton. Dalam RKAB 2025, harga tembaga mencapai US$3,75 per ton. Namun, saat ini tembus US$4,46 per ton.

    Di sisi lain, Kawendra mempertanyakan rencana RKAB 2026 Freeport yang hanya menargetkan produksi atau penjualan 26 ton emas. Dia meminta Dirut PTFI Tony Wenas untuk menyesuaikan kembali RKAB tersebut karena dinilai terlalu kecil dibandingkan tahun ini yang juga telah turun menjadi 33 ton dari target 67 ton. 

    “Apakah bisa mengoptimalkan joint production untuk mengoptimalkan momentum [harga] ini? Kita paham kan ada Amman Mineral dan lainnya, supaya kita ini bicara memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menekan impor,” terangnya. 

    Sementara itu, PTFI memastikan area tambang Grasberg Block Cave (GBC) di Papua Tengah yang terdampak akan mulai kembali berproduksi pada Maret 2026 secara bertahap. 

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, saat ini pihaknya tengah memulai pemulihan area tambang tersebut pasca-insiden longsor tambang bawah tanah GBC pada September 2025 lalu.

    “Ini yang akan membutuhkan waktu kira-kira 3-6 bulan kami perkirakan bahwa bulan Maret 2025 kita akan bisa mengoperasikan Grasberg Block Cave [GBC],” kata Tony.

    Adapun, Freeport saat ini mengandalkan produksi dari DMLZ dan Big Gossan yang produksinya mencapai 70.000 ton bijih per hari. Sementara itu, GBC yang memiliki kapasitas produksi 150.000 ton bijih per hari itu masih belum berproduksi. 

    Untuk memulihkan produksi Freeport di Grasberg, pihaknya telah bekerja sama untuk menginvestigasi pascainsiden longsor tersebut. Hasilnya, Freeport telah diberikan kembali izin operasi dua area tambang yaitu DMLZ dan Big Gossan. 

    “Medium term, ini yang sedang kita lakukan antara lain dengan membangun beberapa terowongan baru, untuk mengalirkan kalau terjadi lumpur seperti itu bisa dialirkan melalui terowongan sekitar 3 km-2 km kemudian ada tambahan pompa untuk memompa lumpur atau material basah yang ada di Grasberg,” jelasnya. 

    Tony menerangkan bahwa pada Maret 2026 nanti, Freeport dapat memulai produksi di GBC 90%, sementara 10% lainnya masih harus di tata ulang karena merupakan wilayah inti dari insiden longsor tersebut. 

    Adapun, Freeport telah merevisi RKAB tahun depan sehingga tahun depan target penjualan hanya 26 ton yang 100% dikonsumsi PT Antam Tbk. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana ekspor emas tahun depan. 

    Di samping itu, target produksi tembaga tahun depan mencapai 478.000 ton atau 68% pada RKAB 2026 versi 3 tahunan yakni 703.000 ton. 

  • ESDM Beri Sinyal Stok BBM di SPBU Shell Cs Segera Pulih Akhir November 2025

    ESDM Beri Sinyal Stok BBM di SPBU Shell Cs Segera Pulih Akhir November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, hingga Vivo kembali terisi pada akhir November 2025.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, negosiasi pembeli base fuel oleh Shell kepada Pertamina Patra Niaga saat ini sudah mencapai tahap final.

    Dia pun memberi sinyal bahwa perusahaan asal Eropa itu bakal membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Setelah itu, maka stok bensin di SPBU Shell bisa kembali tersedia.

    “Kalau dari informasi yang ada. Akhir bulan ini [stok BBM di SPBU Shell kembali hadir],” ucap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Kendati demikian, dia belum bisa membocorkan berapa volume base fuel yang bakal dibeli Shell. Menurutnya, hal itu tergantung kesepakatan business to business (B2B) antara kedua perusahaan.

    Laode pun menuturkan, saat ini badan usaha (BU) swasta yang telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga adalah BP-AKR dan Vivo.

    Masing-masing perusahaan itu telah membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Bahkan, BP-AKR berencana menambah pembelian hingga 200.000 barel.

    Terbaru, stok BBM SPBU Vivo pun mulai membanjiri pasar usai perusahaan membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina, Minggu (23/11/2025). Stok bensin yang mulai tersedia itu yakni Revvo 92 (RON 92).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan, Vivo telah sepakat untuk melakukan proses B2B terkait pemenuhan pasokan BBM dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga.  

    “Penyaluran pasokan BBM untuk BU Swasta Vivo ini sebanyak 100.000 barel yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU Vivo, setelah sebelumnya pada tahap pertama juga telah disalurkan pasokan BBM kepada PT APR [BP-AKR] sebanyak 100.000 barel”, jelas Roberth melalui keterangan resmi, Senin (24/11/2025).

    Roberth menyebut, komoditas BBM yang dipasok kepada BU swasta Vivo ini telah memenuhi seluruh requirements dari Vivo sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah.

    Adapun proses kolaborasi dalam membantu pasokan BU swasta ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang menjunjung tinggi mekanisme compliance dan governance secara B2B.

    Proses negosiasi telah dilakukan. Itu mulai dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan BU swasta Vivo, pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial.

  • DPR Soroti ‘Ilusi Bruto’ Setoran Pajak Purbaya: Bukan Angka Riil!

    DPR Soroti ‘Ilusi Bruto’ Setoran Pajak Purbaya: Bukan Angka Riil!

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mengkritik keras kinerja penerimaan pajak yang dinilai tidak sejalan dengan narasi optimisme pemerintah.

    Harris menyebut kenaikan penerimaan pajak bruto sebesar 1,8% yang kerap disampaikan pemerintah tak berarti apa-apa karena tidak mencerminkan penerimaan riil yang tersedia untuk menopang APBN 2025.

    Menurutnya, data terakhir menunjukkan penerimaan pajak neto baru mencapai Rp1.459,03 triliun atau turun 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Rp1.517,5 triliun.

    Dengan capaian yang baru 70,2% dari outlook penerimaan pajak sepanjang tahun sebesar Rp2.077 triliun, Haris menilai ruang fiskal semakin tertekan.

    “Yang saya ngeri, target [penerimaan pajak] 2026 kita semua sepakat bahwa ini besarnya Rp2.357,7 triliun atau naik lagi 13,5% dibandingkan dengan kalau kita mencapai target outlook Lapsem. Nah ini menjadi pertanyaan besar,” ujarnya dalam rapat dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Masalahnya, jika realisasi penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai outlook maka target tahun depan akan semakin sulit tercapai. Misalnya, jika realisasi penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai 85% dari outlook maka target tahun depan naik 28,5%.

    Kondisi akan semakin memburuk apabila penurunan penerimaan pajak tidak diikuti dengan penyesuaian terhadap belanja. Jika penerimaan pajak tersendat namun belanja terus berjalan maka defisit APBN akan semakin melebar.

    Adapun, outlook defisit APBN 2025 sebesar 2,78% terhadap PDB dan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB. Dengan defisit APBN yang mendekati batas 3% terhadap PDB itu, dia menilai ketergantungan fiskal terhadap PPh Badan semakin riskan. 

    “Apalagi banyak program-program strategis yang kita tahu perlu pendanaan yang besar,” wanti-wanti legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

    Harris menyoroti lonjakan restitusi yang menurutnya tidak normal. Berdasarkan paparan, restitusi pajak penghasilan (PPh) Badan melonjak 80%, sementara restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) Dalam Negeri naik hampir 24%.

    “Ini harus ada penjelasan yang bening dan transparan. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah Dirjen Pajak punya early warning system terhadap hal ini?” tanyanya.

    Dia mengingatkan bahwa pola yang sama terjadi tahun lalu, ketika peningkatan penerimaan bruto digenjot di akhir tahun namun diikuti tingginya restitusi sehingga penerimaan neto kembali terkoreksi.

    “Katakan [penerimaan pajak] bruto-nya nanti naik, tetapi netonya akan susah untuk tercapai karena polanya berulang. Artinya adalah 2026 nanti restitusinya lebih gede lagi,” ujarnya.

    Harris juga memberi perhatian khusus pada pelemahan dua sektor dengan kontribusi besar yaitu perdagangan dan pertambangan yang menyumbang 34% total penerimaan pajak. Dalam paparan Ditjen Pajak, sektor perdagangan turun 1,6%, sementara pertambangan merosot 0,7% per Januari–Oktober 2025.

    “Direktorat Jenderal Pajak perlu menyajikan elasticity analysis antara pertumbuhan sektoral dan penerimaan pajak. Jangan hanya trend saja,” tegasnya.

    Dia turut menyoroti kenaikan PPh Badan bruto sebesar 7,1% yang dinilai tidak bisa dijadikan gambaran kesehatan ekonomi 2025. Menurutnya, pertumbuhan itu lebih disebabkan kinerja korporasi pada 2024 termasuk faktor harga sawit yang sempat tinggi.

    Harris menegaskan bahwa Komisi XI DPR membutuhkan bukan sekadar paparan teknis, tetapi strategi konkret dengan analisa risiko, timeline jelas, dan proyeksi realistis.

  • Apindo ungkap Alasan Investor Pilih Vietnam Ketimbang Indonesia

    Apindo ungkap Alasan Investor Pilih Vietnam Ketimbang Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap alasan investor lebih tertarik menanamkan modalnya ke Vietnam dibandingkan Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan investor ketika masuk ke Indonesia adalah dari sisi regulasi. 

    “Persyaratan dokumen yang sangat banyak, kewajiban menggunakan konsultan, hingga berbagai masalah sistem menjadi hambatan utama,” jelasnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

    Shinta menegaskan bahwa faktor regulasi yang tumpang tindih dan tidak konsisten membuat proses kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia masih dinilai memakan waktu dan biaya. 

    Kondisi ini kontras dengan Vietnam yang dinilai lebih cepat dan efisien dalam memproses investasi.

    Selain persoalan regulasi, Shinta menekankan Indonesia masih dianggap sebagai high cost economy. Dia mencontohkan, biaya logistik Indonesia saat ini mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13% dan China 16%. 

    Sementara itu, harga listrik industri di Indonesia tercatat 32% lebih mahal dibandingkan Vietnam.

    Selain itu, tekanan biaya produksi juga meningkat signifikan. Berdasarkan data Apindo, Shinta menyebut inflasi naik 138%, PDB tumbuh 147%, dan upah buruh melonjak 197% dalam periode 2014–2025. 

    “Ini semua membuat biaya produksi kita kurang kompetitif. Pada akhirnya, ketika kita berkompetisi dengan negara tetangga, biaya menjadi pembanding utama,” katanya.

    Adapun, untuk memperbaiki iklim investasi dan memperkuat daya saing nasional, Apindo menetapkan empat fokus utama untuk menjalankan fungsi advokasi serta koordinasi kebijakan yang strategis dengan pemerintah.

    Pertama, mendukung program pemerintah untuk memperkuat basis produktivitas nasional, termasuk link and match ketenagakerjaan dan peningkatan keterampilan di industri masa depan.

    Kedua, menjadi mitra strategis pemerintah dalam perundingan global dengan memberikan masukan mengenai kebutuhan dunia usaha. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dinilai masih tumpang tindih.

    Terakhir, Apindo turut berperan aktif dalam penyusunan kebijakan struktural melalui proses deregulasi agar kebijakan yang lahir tidak hanya bersifat top-down, tetapi mencerminkan kebutuhan pelaku usaha.

    “Apindo memastikan bahwa pertumbuhan harus berbasis shared effort—tumbuh dari bawah, bukan hanya dari atas,” ujar Shinta.

  • Bapanas Beberkan Jurus Stabilkan Harga Pangan pada 2026

    Bapanas Beberkan Jurus Stabilkan Harga Pangan pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan melanjutkan program operasi pasar untuk menstabilkan harga pangan pada 2026. Salah satu langkah yang bakal dilakukan ialah dengan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Kepala Bapanas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran beras SPHP 1,2 juta ton pada tahun depan, diiringi target penyaluran SPHP jagung sebesar 250.000 ton, SPHP kedelai sebanyak 100.000 ton hingga beras bantuan pangan 1 juta ton.

    “Langkah penurunan harga beras dilakukan melalui intervensi terpadu mulai dari operasi pasar penyaluran beras SPHP, bantuan pangan penguatan distribusi, cadangan pangan daerah, hingga pengawasan di lapangan,” kata Amran dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Sepanjang dua bulan terakhir menjabat Kepala Bapanas, dia menyebut kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras telah berangsur berkurang dari semula 200 kabupaten/kota menjadi 48 kabupaten/kota.

    Menurut Amran, di berbagai lokasi tersebut, pihaknya telah menurunkan tim terpadu untuk menurunkan harga pangan beras. Hasilnya, dia menyebut terjadi deflasi pada September dan Oktober lalu.

    Sementara itu, dia melaporkan penyaluran beras SPHP per 21 November 2025 telah mencapai 662.000 ton dan akan dilaksanakan hingga mencapai target 1,5 juta ton sampai akhir tahun nanti.

    Dia juga menyampaikan perkembangan penyaluran bantuan pangan beras periode Juni–Juli sebesar 99,99% dari total 365.541 ton.

    “Gerakan pangan murah sudah dilaksanakan di 11.142 kali di 514 kabupaten dan 36 provinsi,” ujar Amran.

    Dalam perkembangan sebelumnya, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengingatkan potensi gejolak harga beras kembali meningkat jelang akhir tahun hingga awal 2026 mendatang.

    Eliza menilai penurunan harga beras saat ini lebih disebabkan oleh efek panen gadu yang menyebabkan kelebihan suplai secara temporer, bukan karena perbaikan mendasar dalam tata kelola pangan nasional.

    “Secara bulanan turun, tapi kalau secara tahunan tetap naik juga 5,83% di tingkat penggilingan, 5,54% di grosir, dan harga itu tetap di atas HET,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

  • Ekspor Bahan Mentah Dilarang, Investasi Hilirisasi Melonjak jadi Rp431,4 Triliun

    Ekspor Bahan Mentah Dilarang, Investasi Hilirisasi Melonjak jadi Rp431,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp431,4 triliun sepanjang Januari–September 2025, meningkat 58,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi seiring diperketatnya kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah dan mewajibkan proses pengolahan dilakukan di dalam negeri.
    ‎
    ‎Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan bahwa hilirisasi kini menjadi fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia.

    “Kita sudah masuk ke kebijakan yang tidak lagi mengizinkan sumber daya alam diekspor dalam bentuk raw material. Setidaknya proses tier pertama harus dilakukan di dalam negeri,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (24/11/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hilirisasi telah menjadi kerangka kebijakan nasional yang dirancang secara strategis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah membangun peta jalan yang memuat 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan tujuan menarik investasi berorientasi ekspor dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional.
    ‎
    ‎Menurut Todotua, kenaikan realisasi investasi yang mencapai Rp431,4 triliun didorong terutama oleh sektor mineral, diikuti perkebunan dan kehutanan, migas, serta perikanan. Ia menyebut, capaian tersebut menandai perubahan struktural dalam komposisi investasi Indonesia.

    “Tahun lalu totalnya hanya sekitar Rp42,9 triliun. Kenaikan tahun ini membuktikan bahwa hilirisasi memberikan impak langsung pada peningkatan investasi nasional,” katanya.
    ‎
    ‎Dalam paparannya, Todotua menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan posisi geopolitik yang berada pada tulang punggung jalur perdagangan global, Indonesia menurutnya memiliki peluang strategis untuk mempercepat industrialisasi.

    “Indonesia ini luar biasa. Apa yang dicari ada di sini. Kita berada pada backbone geopolitik timur–barat dan utara–selatan, dengan ALKI II [alur laut kepulauan Indonesia] sebagai penggerak ekonomi internasional,” ujarnya.
    ‎
    ‎Ia mengatakan bahwa sektor nikel menjadi salah satu rantai industri yang struktur hilirnya sudah hampir lengkap, mulai dari smelter hingga industri baterai. Pemerintah kini tengah menata hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah agar rantai pasok domestik lebih kuat dan tidak bergantung pada pasar luar.

    Namun, Todotua juga mengingatkan bahwa pembangunan smelter yang tidak terkendali berisiko memunculkan overcapacity dan menekan daya saing produk dalam jangka panjang.
    ‎
    ‎Di sektor energi, pemerintah mempercepat proyek gasifikasi batu bara. Todotua menyebut, proyek coal to synthetic gas yang dijalankan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama PDN dan Pusri akan diarahkan untuk produksi amonia dan metanol, sekaligus mengurangi impor yang selama ini masih tinggi.

    “Impor metanol kita masih 2,2 juta sampai 3 juta ton, padahal gas dan batu bara kita punya. Permintaan meningkat karena program B40 yang membutuhkan campuran metanol dengan CPO. Kita harus mengejar negara seperti China yang 40% batu baranya dipakai untuk produk turunan,” katanya.
    ‎
    ‎Percepatan hilirisasi juga terlihat pada ekosistem yang dikembangkan oleh MIND ID. Di sektor aluminium, proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 telah resmi beroperasi. Ke depan fasilitas yang berada di Mempawah, Kalimantan Barat ini akan semakin kuat dengan hadirnya SGAR Fase II dan smelter aluminium baru yang saat ini tengah dibangun. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan alumina dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

    Di sektor timah, PT Timah Tbk. tengah mematangkan hilirisasi produk turunan mulai dari solder hingga tin chemicals untuk masuk ke pasar elektronik, otomotif, dan kimia global.

    Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk. terus memperluas investasi dalam memperkuat produksi nikel matte dan produk turunan berstandar rendah karbon sebagai bagian dari ekosistem baterai kendaraan listrik melalui pengembangan tiga proyek strategis yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.

    Proyek-proyek ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas produksi nikel sekaligus membangun fondasi bagi ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.

    Di sisi lain, PT Freeport Indonesia menyiapkan penguatan hilirisasi tembaga dari smelter Gresik dan precious metals refinery (PMR), yang menjadi fondasi penting bagi industri listrik, energi terbarukan, dan teknologi global.
    ‎
    ‎Todotua mengatakan bahwa proyek-proyek hilirisasi MIND ID menjadi tulang punggung upaya pemerintah dalam membangun rantai pasok mineral strategis yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Pemerintah memperkirakan hilirisasi akan memberikan dampak ekonomi hingga 2040 dengan nilai investasi mencapai US$618 miliar dan nilai tambah US$235,9 miliar, serta potensi ekspor kumulatif mencapai US$857 miliar dan penciptaan lebih dari 3 juta lapangan kerja.
    ‎
    ‎“Hilirisasi adalah strategi agar Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai negara pengekspor bahan mentah, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai nilai global,” ujar Todotua.

  • Kementerian ATR Targetkan Penertiban 17.780 Ha Tanah Terlantar di 2025

    Kementerian ATR Targetkan Penertiban 17.780 Ha Tanah Terlantar di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap realisasi penertiban dan pemanfaatan kembali tanah terlantar sepanjang tahun ini mencapai 12.063 hektare (Ha).

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan bahwa capaian realisasi tanah terlantar itu mencapai 67,84% dari total target yang ditetapkan tembus 17.780 Ha.

    “Realisasi [akuisisi] tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian dari target 17.780 hektare sudah tercapai 12.063 hektare atau 67,84%,” kata Nusron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Nusron menjelaskan, capaian akuisisi lahan terlantar seluas 12.063 hektare ini bersumber dari beberapa kegiatan utama, yaitu terdiri dari penertiban tanah yang sengaja ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan haknya dan lahan yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah berakhir dan tidak diperpanjang, sehingga kembali dikuasai negara.

    Selain itu realisasi tanah terlantar itu juga berasal dari lahan yang dibiarkan kosong atau tidak digunakan secara optimal oleh pemegang hak, serta lahan yang dilepaskan sebagian dari hak kepemilikan atau penguasaan sebelumnya.

    Pada kesempatan sebelumnya, Nusron mengungkap komitmen pemerintah menggenjot akuisisi tanah terlantar. Nantinya, tanah-tanah tersebut akan di-redistribusi untuk masyarakat.

    Dia juga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto hendak melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. 

    Untuk diketahui, semula rangkaian penertiban tanah terlantar tersebut membutuhkan waktu yang panjang mencapai 587 hari. Namun demikian, prosesnya hendak dipangkas menjadi 90 hari sesuai arahan dari Prabowo. 

    “Berdasarkan PP itu, butuh waktu 587 hari. Karena itu, atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami perintah revisi. Perintah revisinya itu jelas, prosesnya akan dipersingkat hanya waktu 90 hari,” jelasnya di Kompleks Parlemen RI, Rabu (24/9/2025).

    Nantinya, tanah-tanah terlantar itu akan dikelola oleh pemerintah daerah hingga Badan Bank Tanah dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat.