Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Presiden Panama Bantah Kapal AS Bisa Lewat Terusan Secara Gratis

    Presiden Panama Bantah Kapal AS Bisa Lewat Terusan Secara Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Panama Jose Raul Mulino membantah kabar bahwa pemerintahnya telah memberikan izin jalan bebas hambatan bagi kapal-kapal pemerintah Amerika melalui Terusan Panama. Dia juga menuduh AS melakukan kebohongan dan kepalsuan

    Melansir Bloomberg pada Jumat (7/2/2025), Mulino, yang telah berjanji untuk mempertahankan terusan tersebut di tangan Panama, mengatakan dia terkejut dengan pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang menyebut kapal-kapal pemerintah Negeri Paman Sam ini dapat transit secara gratis. Dia menuturkan, Konstitusi Panama melarang bentuk pengecualian tol tersebut

    Penolakan ini terjadi beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengunjungi Panama di tengah janji Trump untuk mengambil kembali terusan tersebut kecuali pemerintahan Mulino menurunkan harga kapal-kapal AS dan mengatasi kekhawatirannya bahwa China mempunyai pengaruh atas jalur air tersebut. 

    AS membangun terusan tersebut lebih dari satu abad yang lalu namun menyerahkan kendalinya kepada Panama pada akhir tahun 1999.

    Awal sekan Ini, seorang pejabat AS menyebut bahwa Panama telah menjanjikan jalur bebas bagi kapal perang AS melalui jalur air tersebut. Otoritas Terusan Panama juga mengatakan pada Minggu malam bahwa mereka akan mengoptimalkan prioritas transit kapal Angkatan Laut AS melalui jalur perdagangan penting tersebut, mengacu pada apa yang telah dibahas oleh para pihak.

    Namun pihak berwenang mengeluarkan pernyataan pada Rabu (5/2/2025) malam yang mengatakan bahwa mereka belum melakukan penyesuaian terhadap biaya penyeberangan setelah kunjungan Rubio. Mereka bersedia mengadakan pembicaraan dengan pemerintah AS, katanya.

    Mulino telah mengarahkan para duta besar Panama untuk “mengambil tindakan untuk menyangkal” klaim tersebut, “dengan penekanan pada kedutaan besar di Washington,” katanya. 

    “Hari ini, Panama menyampaikan penolakan mutlak saya terhadap pengelolaan hubungan bilateral berdasarkan kebohongan dan kepalsuan,” katanya.

    Rubio mengecilkan perselisihan tersebut ketika ditanya tentang hal itu pada sebuah pengarahan. Dia mengatakan kedua belah pihak telah membuat “langkah pertama yang kuat.” Namun, dia juga tidak menyerah, dengan alasan bahwa kapal angkatan laut AS tidak perlu membayar untuk melindungi Panama.

    “Saya merasa tidak masuk akal jika kami harus membayar biaya transit di zona yang wajib kami lindungi pada saat konflik. Tetapi saya sangat menghormati kenyataan bahwa Panama memiliki proses hukum,” kata Rubio.

    Mulino mengatakan dia berbicara melalui telepon dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam masalah keamanan seperti kejahatan dan imigrasi. 

    Dia menyebut telah menjelaskan kepada Hegseth bahwa undang-undang yang mengatur jalur air dan konstitusi Panama melarang pemerintahnya atau otoritas terusan untuk memberikan pengecualian biaya tol. 

    “Saya telah menjalankan hubungan luar negeri sebagaimana mestinya, dengan itikad baik. Saya tidak akan melanggar konstitusi negara,” ujarnya.

    Mulino mengatakan AS membayar biaya tol sekitar $7 juta setiap tahunnya, dan menyebut klaim bahwa China mempunyai pengaruh atas jalur perdagangan tersebut “tidak dapat dipercaya.”

    “Kerusakan saluran ini tidak membuat perekonomian AS bangkrut. Ada lebih banyak kepentingan yang menyatukan kita daripada beberapa kerugian yang terjadi di kanal,” pungkasnya.

  • Dampak Tarif Impor Trump ke China, DEN: Peluang Relokasi Industri

    Dampak Tarif Impor Trump ke China, DEN: Peluang Relokasi Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap impor barang dari China sebesar 10% diharapkan membuat peluang relokasi industri yang dapat menguntungkan perekonomian Indonesia.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menjelaskan dengan penerapan tarif dan juga peluang trade war antara Amerika dengan China membuka peluang basis produksi akan berpindah dari China ke negara-negara yang tidak dikenakan impor tarif. Salah satunya Indonesia.

    Agar dapat memanfaatkan peluang tersebut, DEN merekomendasikan agar Indonesia melakukan perbaikan iklim investasi, meningkatkan kepastian usaha, dan menjaga konsistensi kebijakan.

    “Karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan. Karena ada relokasi dari basis produksi dari China kepada Vietnam dan mungkin kalau Vietnam nanti terlalu penuh akan lari kepada Indonesia,” ujarnya, dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, sektor-sektor yang berpotensi terdampak relokasi ini mencakup manufaktur dan berbagai industri yang sebelumnya berbasis di China. Tak hanya itu, Chatib menekankan pentingnya reformasi birokrasi melalui digitalisasi guna mempercepat proses administrasi dan meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.

    Hambatan tarif AS terhadap barang impor dari China langsung dibalas oleh Beijing. China mengumumkan pengenaan tarif impor pada sejumlah produk Amerika Serikat (AS) dan akan melakukan penyelidikan terhadap Google. 

    Kebijakan ini merupakan respons China terhadap pengenaan tarif 10% pada barang-barang dari China oleh AS. Mengutip Bloomberg pada Selasa (4/2/2025), China menerapkan pungutan sebesar 15% terhadap ekspor batu bara dan gas alam cair AS, serta menargetkan minyak dan peralatan pertaniannya dengan tarif sebesar 10%. 

    “Pemberlakuan tarif secara sepihak oleh AS merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan Organisasi Perdagangan Dunia,” kata Kementerian Keuangan China dalam sebuah pernyataan yang terkait pengumuman tarif tersebut.

    INFLASI GLOBAL

    Sejumlah ekonom global khawatir, semakin sering Presiden Donald Trump mengancam hambatan tarif, semakin besar potensi gelombang inflasi. Hal ini mungkin terjadi, mengingat ada risiko kenaikan harga di tingkat konsumen. 

    “Perang tarif berdampak inflasi, itu tidak dapat diperdebatkan,” kata Carsten Brzeski, kepala penelitian makro global ING, melansir Bloomberg.  

    Menurutnya, di banyak tempat, perang tarif menambah beban perekonomian. Padahal, negara-negara masih menghadapi tantangan inflasi, struktural perekonomian hingga tantangan iklim. 

    Di AS, pasar tenaga kerja yang tangguh membuat Federal Reserve tetap waspada karena kebijakan dan ancaman Trump mendorong imbal hasil obligasi lebih tinggi. Sementara itu, menguatnya dolar AS diproyeksi menghantui pasar berkembang, seperti Indonesia. 

    Sebuah survei Bank of America terhadap manajer dana global pada Januari lalu, menunjukkan munculnya kembali pertumbuhan harga konsumen global sebagai tema utama untuk 2025.

    Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai rupiah masih akan melemah dan inflasi masih terjaga rendah, setidaknya pada Februari 2025. 

    Banjaran pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu belakangan diakibatkan oleh sentimen eksternal, terutama penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, penerapan sejumlah kebijakan pemerintahan baru AS di bawah presiden Donald Trump yang cenderung proteksionis mendorong penguatan indeks dolar AS. 

    “Rupiah diperkirakan masih melanjutkan tren pelemahan dalam jangka pendek, tertekan oleh sentimen eksternal,” ujar Banjaran kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).

  • Penerima Manfaat MBG Prabowo Baru 0,8% per 6 Februari 2025, Target 82,9 Juta

    Penerima Manfaat MBG Prabowo Baru 0,8% per 6 Februari 2025, Target 82,9 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan dana tambahan. Saat ini, penerima manfaat baru 0,8% dari target 82,9 juta pada 2025. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto meminta akan adanya percepatan, maka dipastikan juga ada tambahan anggaran.

    Terlebih, Presiden Prabowo juga menginginkan agar semua penerima manfaat menerima program MBG hingga akhir 2025.

    “Jika percepatan [program MBG] harus dilakukan, pasti akan ada dana tambahan tergantung kapan dilaksanakan,” kata Dadan kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    Namun, Dadan menyampaikan bahwa Presiden dan Menteri Keuangan yang memiliki pemahaman mendalam terkait sumber pendanaan untuk MBG.

    “Sumber dana [MBG], Pak Presiden [Prabowo Subianto] cq [dalam hal ini] Ibu Menkeu [Sri Mulyani] yang lebih paham,” ujarnya.

    Meski begitu, Dadan mengungkap bahwa hingga saat ini penerima manfaat MBG baru mencapai 0,8% dari target 82,9 juta orang. 

    Adapun, BGN menargetkan penerima manfaat akan naik menjadi 1,5% pada pertengahan Februari 2025.

    Dihubungi terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto memandang pemerintah perlu merogoh anggaran jumbo untuk bisa menjangkau 82,9 juta penerima MBG.

    “Jika penambahan anggaran tidak sepadan ya tidak realistis [semua peserta menerima manfaat MBG pada 2025],” kata Eko kepada Bisnis.

    Dia juga menyebut tambahan anggaran senilai Rp100 triliun belum bisa menjangkau semua penerima manfaat MBG. Hal ini mengingat pada 17 Januari 2025, BGN sempat mengungkap bahwa MBG membutuhkan tambahan anggaran Rp100 triliun agar bisa mencakup 82,9 juta penerima.

    Maka dari itu, menurut Eko, lama waktu pelaksanaan MBG sangat berkaitan erat dengan anggaran dana yang tersedia dan kesiapan dapur mitra pemerintah di program ini.

    “Anggaran yang sudah jelas kan baru Rp71 triliun sehingga jangkauannya ya masih sebatas target dengan Rp71 triliun tersebut,” tuturnya.

    Di samping itu, Eko menyebut semestinya penerima manfaat dari program MBG harus dilakukan secara selektif. Hal ini seiring dengan anggaran yang terbatas.

    Menurut Eko, sekolah yang diprioritaskan seharusnya adalah sekolah yang didominasi siswa dari keluarga miskin, sekolah di daerah tertinggal, serta daerah masyarakat miskin di perkotaan.

    “Siswa dari keluarga miskin memiliki probabilitas tinggi untuk kurang gizi, tidak sarapan, dan kurang akses fasilitas belajar sehingga perlu diutamakan,” tandasnya.

  • Produksi Alat Berat Merosot 12,9% pada 2024, Bagaimana Prospek Tahun Ini?

    Produksi Alat Berat Merosot 12,9% pada 2024, Bagaimana Prospek Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) melaporkan realisasi produksi alat berat Indonesia pada 2024 mencapai 7.022 unit atau turun 12,9% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 8.066 unit. 

    Ketua Umum Hinabi Giri Kus Anggoro mengatakan, capaian tersebut masih di bawah target produksi atau hanya mencapai 88% dari target 8.000 unit tahun lalu. Kendati demikian, pihaknya tetap optimistis dengan membidik produksi 8.500 unit tahun ini. 

    “Harapannya, produksi alat berat dalam negeri pada tahun 2025 dapat mencapai 8.500 unit atau lebih tinggi dari pencapaian produksi tahun 2024,” kata Giri kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025). 

    Dia menerangkan bahwa penurunan produksi tahun ini dipengaruhi oleh kondisi pasar alat berat yang cenderung ‘wait and see’ pada semester pertama 2024. Hal ini terkait dengan meningkatnya kegiatan politik yang membuat banyak pihak lebih berhati-hati dalam membuat keputusan investasi.

    Meskipun ada peningkatan kebutuhan alat berat pada semester II/2024, hal tersebut tidak cukup signifikan untuk mendorong tercapainya target produksi. 

    “Tipe alat berat yang paling laris terjual di tahun 2024 adalah hydraulic excavator kelas medium,” imbuhnya. 

    Melihat ke depan, Giri memproyeksikan kinerja produksi pada tahun 2025 akan lebih baik. Peningkatan kebutuhan alat berat diperkirakan akan terjadi di sektor agro, konstruksi, dan pertambangan, yang dapat mendorong tercapainya target yang lebih tinggi.

    Sebelumnya, dia juga berharap kebijakan hilirisasi dan proyek infrastruktur pemerintah mestinya dapat mendorong kebutuhan alat berat yang diproduksi lokal. Namun, hingga saat ini, produksi alat berat justru menunjukkan tren penurunan.  

    “Namun, aktualisasinya alat berat dalam negeri masih kurang menjadi prioritas utama pilihan dalam penggunaannya pada proyek hilirisasi dan infrastruktur tersebut,” tuturnya. 

    Menurut Giri, sejumlah produk alat berat lokal telah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Dalam laman resmi Kemenperin, alat berat dari PT Pindad, PT Sakai Indonesia, PT Ultratex Indonesia, dan lainnya memiliki TKDN di level 23%-35%. 

    Di lapangan, dia justru melihat alat berat impor yang cukup marak digunakan pada proyek-proyek tersebut. Terlebih, tahun ini, dia melihat penggunaan alat berat impor terutama merek China yang membuat persaingan pasar alat berat di Indonesia kian ketat. 

    “Indonesia menjadi salah satu pasar alat berat yang besar dan saat ini, pasar tersebut masih terus berkembang seiring tren kebutuhan yang semakin meningkat. Hal ini mendorong masuknya alat berat impor ke Indonesia dan bersaing ketat dengan alat berat produksi dalam negeri,” jelasnya. 

  • Coretax Gangguan, Mungkinkah Penerimaan Pajak Hilang?

    Coretax Gangguan, Mungkinkah Penerimaan Pajak Hilang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan kerap mengalami gangguan usai diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Banyak pihak khawatir potensi kehilangan penerimaan perpajakan akibat eror Coretax.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya, yang berkunjung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (3/2/2025) pagi.

    Ditemani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Suryo Utomo Airlangga mengecek pengaplikasian Coretax.

    Airlangga memastikan bahwa Kemenko Perekonomian memberi dukungan penuh atas pengaplikasian Coretax. Apalagi, sambungnya, kesuksesan Coretax akan mempengaruhi penerimaan negara.

    “Jadi, itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang tentu perlu penyempurnaan,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Bahkan, di media sosial X viral sebuah cuitan yang menunjukkan mengklaim bahwa penerimaan negara anjlok akibat gangguan pengaplikasian Coretax.

    Dalam unggahan pengguna X, @gg_02022020 pada Selasa (4/2/2025), disematkan foto yang menunjukkan data asumsi penerimaan negara selama Januari 2025. Di ujung atas kanan foto, terdapat logo Coretax.

    Perbesar

    Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

    “Berdasar asumsi perhitungan, seharusnya 15 Februari, kas negara akan menerima Rp189,52 triliun, namun gegara Coretax akhirnya hanya menerima 49%-nya saja yaitu sebesar Rp93,24 triliun,” tulis @gg_0202020.

    Kendati demikian, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai data yang belum terkonfirmasi tersebut kurang valid. Menurutnya, cara perhitungan penerimaan negara bukan seperti foto unggahan @gg_0202020.

    Menurutnya, penerimaan pajak tidak bisa dibagi rata per bulan. Penerimaan pajak, sambungnya, memiliki siklus yakni setoran pajak cenderung lebih rendah pada masa awal laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT); sebaliknya, setoran pajak akan lebih besar pada masa akhir laporan SPT.

    Dia pun menegaskan bahwa penerimaan pajak tidak akan berkurang meski Coretax sempat mengalami masalah namun hanya tertunda.

    “Kalau dibilang penerimaan hilang [karena Coretax gangguan] saya kira tidak tepat ya, mungkin lebih tepatnya terhambat atau tertunda. Masalahnya kan wajib pajak mau setor tapi ada kesulitan,” ujar Fajry kepada Bisnis, Rabu (5/2/2025).

    Sejalan, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan pembayaran pajak bulanan dapat dilakukan kapan saja.

    Prianto mencontohkan jika pembayaran masa Januari 2025 tidak dapat dilakukan pada bulan Februari karena Coretax masih bermasalah maka wajib pajak masih dapat membayarkannya di masa berikutnya.

    Apalagi, sambungnya, Direktorat Jenderal Pajak sudah merilis keterangan bahwa tidak akan ada sanksi administrasi apabila terjadi keterlambatan pembuatan faktur pajak dan pelaporan pajak di masa transisi pengaplikasian Coretax.

    Dengan demikian, keterlambatan penyetoran pajak juga tidak akan dikenakan sanksi. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga memastikan tidak ada beban tambahan kepada wajib pajak.

    Singkatnya, jika sudah berhasil membuat faktur pajak masa Februari 2025 maka pengusaha kena pajak dapat menyetorkan PPN-nya masa Maret 2025 tanpa kekhawatiran pengenaan sanksi administrasi.

    “Kondisi di atas tidak akan mengakibatkan target penerimaan pajak akan meleset. Sesuai dengan penjelasan di atas, pembayaran pajak untuk masa Januari 2025 dapat dilakukan di bulan Maret 2025,” jelas Prianto.

  • Antisipasi Bea Masuk Trump, Mendag Budi Mau Diversifikasi Produk

    Antisipasi Bea Masuk Trump, Mendag Budi Mau Diversifikasi Produk

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memasang kuda-kuda untuk mengantisipasi kebijakan Presiden AS Donald Trump yang berencana menaikkan tarif bea masuk barang ke sejumlah negara, seperti tarif AS terhadap China.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa antisipasi itu dilakukan seiring dengan surplus neraca perdagangan terbesar yang disumbang dari AS, disusul India.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan pada 2024 mengalami penurunan dibanding 2023 sebesar US$36,89 miliar. Pada 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$31,04 miliar.

    Adapun pada 2024, surplus neraca perdagangan dengan AS mencapai US$16,84 miliar yang didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesoris rajutan, dan alas kaki.

    Budi menyampaikan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar Negeri Paman Sam tidak mengenakan tarif bea masuk barang tambahan terhadap Indonesia.

    “Kita harus hati-hati jangan sampai kita kena bea masuk tambahan [dari AS],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, dikutip pada Kamis (6/2/2025).

    Untuk itu, Mendag Budi mengungkap salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan diversifikasi produk. Nantinya, produk dari dalam negeri yang tak diproduksi di AS akan dikirim ke sana.

    “Yang penting sekarang gini, kan kalau Trump itu penginnya kan ada industri ke sana. Kita harus diversifikasi produk, terutama produk-produk yang tidak diproduksi di sana. Karena kan kalau dia mau produksi juga perlu waktu,” tuturnya.

    Dia menjelaskan diversifikasi produk ini dilakukan agar Indonesia tetap menjaga surplus neraca perdagangan.

    “Kita sekarang sudah ngomong dengan pelaku usaha bagaimana kita masuk diversifikasi produk, kita harus pertahankan surplus kita,” pungkasnya.

  • PGN dan Aerotrans Kerja Sama Penggunaan BBG

    PGN dan Aerotrans Kerja Sama Penggunaan BBG

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bersama PT Aerotrans Services Indonesia bekerja sama mendorong transisi energi di sektor transportasi dengan penggunaan bahan bakar gas (BBG).

    Kerja sama ini mengarah pada penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan operasional Aerotrans. Diharapkan, operasional Aerotrans dapat lebih efisien sekaligus mengurangi emisi karbon.

    Melalui kolaborasi ini, PGN akan menyediakan infrastruktur pendukung, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang strategis untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi kendaraan Aerotrans.

    Selain itu, PGN akan mengimplementasikan teknologi konversi yang memungkinkan kendaraan berbasis BBM beralih ke BBG.

    “Kami siap memberikan solusi yang bermanfaat terkait pemanfaatan BBG, sejalan dengan arah strategi PGN dalam memperluas utilisasi gas bumi sektor transportasi,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari, dalam keterangan resmi, Kamis (6/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Aerotrans Services Indonesia, Kadek Bayu Temaja, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam menghadirkan solusi energi yang lebih ramah lingkungan di sektor transportasi.

    “Kami mengelola lebih dari 800 kendaraan yang tersebar di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Kolaborasi dengan PGN berpotensi untuk menggarap bersama pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar kendaraan yang lebih hijau,” jelasnya.

    Ke depan, kedua perusahaan akan menjajaki pengembangan infrastruktur energi terintegrasi, seperti pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), charging station untuk kendaraan listrik, serta fasilitas distribusi BBG guna mendukung kebutuhan energi Aerotrans di masa mendatang.

  • Progres Proyek MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota Capai 85,55%, Begini Perkembangannya

    Progres Proyek MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota Capai 85,55%, Begini Perkembangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Proyek MRT 2A yang menghubungkan Bundaran HI hingga Kota telah mencapai progres pembangunan 85,44% per 25 Januari 2025. 

    Manajemen PT MRT Jakarta (Perseroda) memaparkan progres pembangunan kontrak paket CP201 (Thamrin—Monas) telah mencapai 85,44%. Beberapa pekerjaan utama di Stasiun Thamrin yang sedang berlangsung mencakup pemasangan sheetpile di entre 4, 7, dan 8, instalasi sistem HVAC, sistem suplai air dan drainase, sistem pemadam kebakaran, serta kelistrikan. 

    Selain itu, tim konstruksi tengah menyelesaikan proses finishing, termasuk plester dan pengecatan dinding area beranda peron. Instalasi dinding AAC dan PSD hanging beam di area peron juga terus dikerjakan. Stasiun ini menjadi yang terpanjang dalam fase 2A dengan panjang sekitar 440 meter.  

    Di Stasiun Monas, percepatan pembangunan terus dilakukan dengan fokus pada pemasangan homogenous tiles di koridor entre 2 serta uji coba eskalator di peron dan beranda peron. MRT Jakarta menargetkan konstruksi CP201 rampung pada akhir 2025.  

    Untuk CP202 (Harmoni—Sawah Besar—Mangga Besar), yang dimulai sejak 25 Juni 2022, progresnya kini mencapai 46,11%. Di Stasiun Harmoni, tim konstruksi sedang mengerjakan eskavasi boks stasiun, pengecoran lantai dasar, atap stasiun, serta area beranda peron. Pemasangan gantry crane juga tengah dilakukan sebagai persiapan pembangunan terowongan.  

    Pekerjaan ekskavasi boks stasiun di Stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar masih berlangsung. Setelah menyelesaikan D-Wall, tim melanjutkan dengan ekskavasi area launching dan receiving shaft TBM serta pengecoran roof slab boks stasiun. Kedua stasiun ini akan menjadi stasiun bawah tanah empat lantai pertama di Indonesia.  

    Pada CP203 (Glodok—Kota), dua terowongan penghubung telah rampung dengan progres keseluruhan mencapai 67,95%. Di Stasiun Kota, pekerjaan meliputi pembangunan struktur peron, tangga, dinding arsitektur, serta instalasi mekanikal, elektrikal, dan pipa.

    Tim juga sedang membangun entre 3 dan 4. Sementara itu, di Stasiun Glodok, terowongan dari sisi selatan menuju utara Stasiun Mangga Besar sedang dalam proses pengerjaan dengan TBM 1, sementara TBM 2 telah menyelesaikan terowongan northbound. Pekerjaan lain, termasuk konstruksi tangga akses damkar di sisi utara serta instalasi mekanikal dan elektrikal, masih terus dikebut.  

    Pada CP205, yang mencakup sistem perkeretaapian dan rel, proyek ini telah berjalan sejak kontrak ditandatangani antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Sojitz Corporation pada 17 April 2024.

    Hingga 25 Januari 2025, progresnya mencapai 11,48%, dengan fokus pada pengangkutan rel fase 2A, desain kapasitas main transformer, kabel 20kV, serta sistem ROCS. Selain itu, desain sistem telekomunikasi dan signaling backup automatic train supervision server juga tengah dibahas.  

    Untuk CP206 (rolling stock), saat ini sedang dalam tahap market sounding dengan kandidat potensial untuk re-bidding. Sementara itu, CP207, yang berfokus pada sistem pembayaran otomatis (automatic fare collection system), masih dalam proses klarifikasi dokumen tender.  

    Sebagai informasi, fase 2A MRT Jakarta akan menghubungkan Bundaran HI hingga Kota dengan panjang sekitar 5,8 kilometer dan terdiri atas tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Pembangunan ini dibagi menjadi dua segmen yaitu Bundaran HI—Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027 dan Harmoni—Kota yang ditargetkan rampung pada 2029. Adapun, fase 2B, yang akan melanjutkan jalur hingga Depo Ancol Barat, masih dalam tahap studi kelayakan.  

    Proyek ini menelan biaya sekitar Rp25,3 triliun, didanai melalui pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Berbeda dengan fase 1, fase 2A dikembangkan dengan konsep kawasan berorientasi transit (transit-oriented development).

  • Pemerintah Pacu Ekonomi dan Konektivitas IKN lewat Tol Sepinggan 1B

    Pemerintah Pacu Ekonomi dan Konektivitas IKN lewat Tol Sepinggan 1B

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemerataan ekonomi, membuka lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Salah satu langkah peningkatan konektivitas antar wilayah ini dilakukan melalui pembangunan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1B, yang selesai di tenderkan pada  November 2024 lalu. Jalan tol ini akan menjadi bagian jaringan tol strategis di Kalimantan, yang menghubungkan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan dengan jalan tol existing yaitu jalan tol Balikpapan-Samarinda.

    Proyek strategis dengan panjang 5,2 km ini bertujuan meningkatkan konektivitas menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN, mempercepat mobilitas barang dan orang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah seperti Desa Wisata Nipah-Nipah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Desa Wisata Muara Enggelam di Kutai Kartanegara. Proyek ini juga merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menciptakan infrastruktur yang handal dan efisien di ibu kota baru Indonesia.

    Selain meningkatkan konektivitas dan mobilitas, Proyek Jalan Tol IKN Seksi 1B juga turut memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat sekitar. Dalam tahap awal, proyek ini telah menyerap 307 tenaga kerja baru dengan mengutamakan tenaga kerja masyarakat lokal. Dari sisi lingkungan, pembangunan tol ini juga mengedepankan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG), dimana pembangunannya fokus menggunakan material ramah lingkungan.

    PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebagai salah satu kontraktor yang dipercaya terlibat dalam pembangunan proyek ini mengambil langkah proaktif untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek tersebut. Langkah tersebut meliputi koordinasi aktif, studi teknis dan analisis lalu lintas komprehensif, penerapan teknologi konstruksi terkini seperti Building Information Modeling (BIM) guna memastikan gambar dan model yang dibuat memiliki koordinat yang sesuai dengan aktual lapangan, hingga penerapan Lean Construction untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waste. 

    “Kepercayaan yang diberikan kepada WIKA untuk membangun Tol Sepinggan semakin mengukuhkan peran kami dalam pembangunan infrastruktur nasional. Proyek ini bukan hanya tentang konektivitas, tetapi juga tentang menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat khususnya di sekitar wilayah IKN. Dengan pengalaman dan kapabilitas yang kami miliki, WIKA siap mendukung Pemerintah menyelesaikan proyek ini dengan standar terbaik dan dalam waktu yang optimal, guna mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.” ucap Agung Budi Waskito (BW), Direktur Utama WIKA.

    Sebagai informasi hingga saat ini WIKA, perusahaan konstruksi infrastruktur dan Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) terdepan di Indonesia, telah dipercaya mengerjakan 13 proyek di IKN dengan total nilai kontrak sebesar Rp11,2 triliun. Beberapa proyek infrastruktur penting pendukung konektivitas di IKN yang saat ini tengah dikerjakan Perseroan diantaranya pembangunan Jalan Sumbu Timur IKN Tahap 2 yang telah mencapai progres 85,4% yang memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas di kawasan inti pusat pemerintahan, serta pembangunan Tol IKN Segmen 3B-2 Kariangau-Simpang Tempadung yang telah mencapai progress 52,9% yang akan meningkatkan akses menuju kawasan strategis di IKN serta mempercepat konektivitas antar kawasan utama.

  • Maruarar Optimistis Program 3 Juta Rumah Tetap Jalan Meski Anggaran Disunat 69%

    Maruarar Optimistis Program 3 Juta Rumah Tetap Jalan Meski Anggaran Disunat 69%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan meski anggaran kementeriannya disunat sebesar Rp3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

    Maruarar menyampaikan, program 3 juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

    “Saya optimistis, saya tambah semangat. Jadi menurut saya kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih, tidak korupsi, dan efisien, dan berdoa tentunya,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie memastikan peran Kadin dalam mendukung program 3 juta rumah, di tengah pemangkasan anggaran kementerian/lembaga.

    Dalam hal ini, Anin menyebut bahwa Kadin perlu memikirkan kepentingan masyarakat luas dan negara demi mewujudkan program tersebut. 

    “Pak Menteri, ini akan menjadi salah satu program unggulan kami juga, bagaimana bisa men-support program Kementerian PKP dan tentu Pak Prabowo,” ujar Anin.

    Dalam catatan Bisnis, Ara memastikan untuk menggenjot investasi asing guna mendukung pembangunan program 3 juta rumah. Upaya ini perlu dilakukan imbas pemangkasan anggaran Kementerian PKP di 2025 sebesar 69%.

    “Misalnya investasi luar negeri yang sudah datang kan dua dari Qatar dan dari United Arab. Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” kata Ara di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025. 

    Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

    Melalui beleid itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. 

    “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” demikian bunyi beleid itu.