Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Garuda Indonesia (GIAA) Incar Transaksi Rp500 miliar dari Pasar Umrah

    Garuda Indonesia (GIAA) Incar Transaksi Rp500 miliar dari Pasar Umrah

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menargetkan mampu meraup nilai transaksi hingga Rp500 miliar selama perhelatan Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2025 .

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi optimistis pasar penerbangan umrah merupakan salah satu potensi pangsa pasar yang menjanjikan.

    Target tersebut juga ditetapkan dengan berkaca dari total transaksi pembelian tiket penerbangan umrah yang berhasil dibukukan sebesar Rp317 miliar pada 2024 lalu dengan jumlah kursi yang terjual sebanyak 28.295 kursi penerbangan.

    “Tahun ini, kami menargetkan transaksi di GUTF 2025 sekitar Rp500 miliar dan setidaknya menjual sekitar 34.000 kursi penerbangan untuk umrah,” ujarnya, Jumat (7/2/2025).

    Senada, Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitan juga optimistis perseroan dapat mengoptimalkan potensi pangsa umrah Indonesia yang terus bertumbuh. Berbeda dengan 

    penyelenggaraan di tahun sebelumnya, gelaran GUTF tahun ini hadir semakin dekat bagi para calon jamaah umrah dengan turut dilaksanakan 3 kota besar Indonesia.

    “Jakarta, Makassar dan Surabaya sebagai wilayah dengan pangsa pasar umrah tertinggi di Indonesia,” ungkapnya.

    Emiten berkode saham GIAA tersebut akan menggelar Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2025 secara serentak di 3 (tiga) kota besar di Indonesia yaitu Jakarta (Mall Kota Kasablanka), Surabaya (Tunjungan Plaza 3), dan Makassar (Mall Panakkukang) yang akan berlangsung mulai tanggal 7 Februari 2025 – 9 Februari 2025.

    Dengan menggandeng lebih dari 60 travel agent umrah dan haji plus Garuda Indonesia menyediakan sedikitnya 34.000 kursi pada periode perjalanan Maret 2025 hingga Januari 2026 mendatang.

    “Melalui jangkauan gelaran GUTF yang semakin luas, diharapkan masyarakat dapat memiliki pilihan yang lebih beragam dalam memperoleh paket perjalanan umrah yang semakin kompetitif dengan berbagai nilai tambah yang ditawarkan,” jelas Wamildan.

    Adapun berbagai penawaran harga tiket penerbangan umrah, paket umrah dan haji plus serta promo tiket penerbangan perjalanan umrah untuk group booking dengan harga khusus mulai Rp13,9 jutaan untuk penerbangan menuju Jeddah pp dan mulai Rp14,4 jutaan untuk penerbangan menuju Madinah pp dengan periode perjalanan mulai Maret 2025 hingga Januari 2026.

  • SVBI dan SUVBI Siap jadi Instrumen DHE SDA, BI Tunggu Aturan Final Pemerintah

    SVBI dan SUVBI Siap jadi Instrumen DHE SDA, BI Tunggu Aturan Final Pemerintah

    Bisnis.com, BANDA ACEH — Bank Indonesia telah menyiapkan dua instrumen penempatan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHE SDA, sejalan dengan rencana aturan baru repatriasi dolar pada 1 Maret 2025 mendatang. 

    Direktur Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) Bank Indonesia (BI) Triwahyono menyampaikan meski sudah siap, saat ini pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang DHE SDA masih terus berlangsung. 

    Triwahyono belum dapat menjelaskan lebih lanjut soal ketentuan instrumen tersebut untuk DHE SDA, karena bank sentral masih menunggu hasil revisi.        

    “PP ini memang belum keluar, sehingga instrumen itu sudah pasti nanti akan harus fitted dengan fitur-fitur yang akan nanti dikeluarkan,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Kantor Perwakilan BI Aceh, Jumat (7/2/2025). 

    Instrumen yang telah disiapkan tersebut nantinya akan menyesuaikan keputusan dari pembahasan pemerintah, yang saat ini masih di bahas oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

    Termasuk ketentuan apakah nantinya terdapat aturan terkait kewajiban konversi dolar ke rupiah, pengecualian sektor, maupuan soal pembayaran pajak dana valas. 

    Sebelumnya, BI hanya menyediakan Term Deposit (TD) Valas sebagai instrumen penempatan DHE SDA yang dapat dipindahkan dari perbankan ke BI dengan bunga yang menarik maupun penyediaan lindung nilai melalui FX swap.

    Per 6 Februari 2025, posisi TD Valas senilai US$1,2 miliar, menyusut dari posisi 23 Januari 2025 yang senilai US$1,5 miliar. 

    Triwahyono menyebutkan penurunan tersebut sejalan dengan ekspor yang lebih rendah, baik secara nilai maupun pertumbuhanya secara tahunan. 

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya menyampaikan bahkan bank sentral terus mendukung program pemerintah dalam mengoptimalkan DHE SDA yang menjadi salah satu alat untuk menstabilkan rupiah. 

    “Kami sedang mempersiapkan instrumen baru, yaitu SVBI dan SUVBI sehingga para eksportir yang memasukkan DHE dalam rekening khusus bisa menempatkan tidak hanya dalam deposito valas,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).  

    Adapun, menurut sumber Bisnis yang dekat dengan bank sentral, tampaknya BI akan memberikan fleksibilitas bagi eksportir dalam penempatan DHE SDA di Sekuritas Valas BI (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI) melalui bank.  

    Fleksibilitas yang dimaksud, yakni jangka waktu atau tenor yang disediakan maupun membebaskan penempatan instrumen, sepanjang tetap berada di dalam negeri selama 1 tahun.   

    Saat ini, untuk SVBI dan SUVBI yang disediakan bank sentral memiliki tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Dengan demikian, BI akan menyediakan tenor 1 tahun untuk kedua instrumen tersebut.  

    “Sepertinya BI akan merespon dengan meningkatkan fleksibilitas dari instrumen untuk mendukung suksesnya DHE dan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada eksportir,” ujarnya, Kamis (23/1/2025).

  • Anggaran Dipangkas, KLH Andalkan PNBP Rp1,18 Triliun

    Anggaran Dipangkas, KLH Andalkan PNBP Rp1,18 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2025 yang ditargetkan senilai Rp1,18 triliun.

    Hal ini seiring dengan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan efisiensi anggaran, termasuk KLH.

    Perlu diketahui, KLH/BPLH harus memangkas anggaran hingga Rp396,49 miliar pada 2025 sehingga menjadi Rp683,28 miliar dari semula Rp1,07 triliun.

    Sekretaris Menteri LH/Sekretaris Utama BPLH Rosa Vivien Ratnawati mengaku sejalan adanya efisiensi anggaran, maka KLH akan mencari sumber pendanaan lain termasuk dari PNBP.

    Kendati demikian, Rosa juga tak menampik bahwa program kerja yang telah disusun KLH akan mengalami perubahan target.

    “Kita terus bekerja karena kita juga punya sumber lain misalnya PNBP. Bahwa kita ada target PNBP sekitar Rp1,18 triliun,” kata Rosa saat ditemui di Kantor KLH, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Selain itu, Rosa mengeklaim bahwa nantinya KLH juga masih memiliki sumber pendanaan lain mulai dari donor dan dari negara-negara sahabat.

    “Jadi kita tetap maju terus walaupun ada efisiensi nggak masalah,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rosa menambahkan bahwa efisiensi anggaran mayoritas berdampak pada perjalanan dinas, rapat, hingga seminar. Nantinya, KLH akan melakukan penyesuaian pertemuan melalui daring (online).

    Bahkan, dia juga mengeklaim fasilitas gedung di kantor KLH seperti listrik dipastikan aman meski terjadi efisiensi anggaran.

    “Mungkin harus ada efisiensi dan penyesuaian tapi sepanjang sekarang masih belum terdampak untuk KLH,” ungkapnya.

    Sebelumnya, dalam Komisi XII pada Rabu (5/2/2025), Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa KLH akan memangkas anggaran senilai Rp396,49 miliar. Namun, dia juga menjelaskan bahwa nantinya KLH akan menargetkan PNBP di tahun ini senilai Rp1,18 triliun.

    “Berdasarkan arahan bapak Presiden [Prabowo Subianto], dilakukan realokasi dan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres 1/2025 dan Surat Menkeu S-37/MK.02/2025,” kata Hanif.

    Jika dirinci, efisiensi anggaran ini terdiri dari blokir perjalanan dinas 524 dengan total Rp162,71 miliar, blokir belanja lainnya Rp233,79 miliar dari anggaran Kementerian LH/BPLH dan BRGM.

    Selanjutnya, anggaran belanja operasional BRGM tidak diblokir sebesar Rp28 miliar untuk membiayai proses likuidasi dan penyelesaian BRGM.

    Efisiensi ini, kata dia, dibatasi pada hal sebagai berikut, di antaranya tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

    Kemudian, identifikasi efisiensi anggaran dari belanja operasional dan belanja non operasional. Serta, Identifikasi efisiensi anggaran dari hln, PNBP-BLH, dan SBSN.

  • Alasan Pengusaha Bersikeras Harga Batu Bara DMO Naik

    Alasan Pengusaha Bersikeras Harga Batu Bara DMO Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha bersikeras meminta agar harga batu bara untuk Domestic Market Obligation (DMO) naik.

    Hal ini merespons pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) yang memberi sinyal bahwa harga DMO tidak akan naik.

    Adapun, perusahaan tambang saat ini diwajibkan untuk memasok batu bara minimal 25% dari total produksi ke dalam negeri.  

    Harga batu bara DMO dipatok sebesar US$70 per metrik ton untuk ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dan US$90 per metrik ton untuk bahan baku industri.

    Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan harga batu bara untuk DMO idealnya mengikuti harga pasar.

    “Kalau dari perspektif penambang tentu idealnya mengikuti harga pasar,” kata Hendra singkat kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025).

    Berdasarkan data dari Bar Chart, harga batu bara kontrak Februari 2025 di ICE Newcastle turun 0,53% ke level US$111,90 per metrik ton. Sementara itu, harga batu bara kontrak Maret 2025 melemah 0,09% ke level US$115,40 per metrik ton.

    Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan wajar saja jika ada pengusaha minta harga DMO naik. Sebab, dalam hukum pasar pengusaha ingin menjual dengan harga tertinggi. 

    Kendati demikian, Tri menilai jika harga batu bara DMO naik, maka akan berdampak pada subsidi listrik dari PLN. Oleh karena itu, alih-alih menaikkan harga DMO, pihaknya akan mengkaji skema lain sebagai jalan tengah. 

    “Kalau harga DMO semua akan pengaruh juga ke subsidi dan lain sebagainya. Mungkin mekanisme kali ya, mekanisme seperti apa yang pas, sedang dilakukan pembahasan,” ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

    Meskipun demikian, Tri tidak berbicara secara detil mengenai mekanisme yang tengah dibahas tersebut. Namun, saat ini Kementerian ESDM tengah mematangkan skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP).  

    “MIP Pokoknya itu kan satu paket harga untuk PLN yang pasang ke DMO. Sebetulnya mekanisme yang pas supaya seimbang atau balance gitu lah Karena untuk stripping ratio yang lebih dari 12, sudah minus kalau dijual ke PLN. Ini supaya pas adil itu seperti apa,” ucap Tri.

    MIP Sebagai Pilihan Tepat?

    Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menialai MIP pilihan yang tepat. Pasalnya, skema tersebut dinilai berkeadilan.

    Menurutnya, MIP juga tak akan mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta Biaya Pokok Produksi (BPP) tidak naik. 

    “Mengingat kondisi ekonomi saat ini, affordability/daya beli masyarakat cukup berat jika terjadi kenaikan harga listrik. Jadi jelas MIP sbg pilihan terbaik,” kata Singgih kepada Bisnis.

    Dia berpendapat jika harga DMO naik, malah akan memberatkan pemerintah. Apalagi, saat ini tengah ada penghematan anggaran di APBN.

    Singgih menyebut kenaikan harga batu bara untuk DMO jelas akan berpengaruh terhadap subsidi yang diberikan kepada PLN. 

    “Sehingga menurut saya selain MIP, justru langkah strategis lainnya adalah mengeluarkan Smelter dari DMO. Menjadi bias bila Smelter dikeluarkan dari DMO, mengingat harganya mengikuti harga pasar,” kata Singgih.

    Adapun, Kementerian ESDM tengah menggodok skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format MIP. Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).  

    Dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara (DKB) ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.  

    Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

    Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

  • Astra Infra Pastikan Kesiapan 8 Ruas Tol Jelang Mudik Lebaran

    Astra Infra Pastikan Kesiapan 8 Ruas Tol Jelang Mudik Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Astra Infra memastikan 8 kelolaan ruas jalan tol miliknya siap mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik pada momentum libur Idulfitri 1446 H/2025. 

    Corporate Communications Analyst Astra Infra, Deandra Daniella menyebut saat ini pihaknya tengah mempersiapkan kemantapan jalan sejumlah ruas tol milik Astra Infra, mulai dari Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) hingga Tol Tangerang – Merak (Tamer).

    “Memang sudah jadi SOP untuk jalan pasti terus dilakukan pengecekan secara rutin [tak hanya jelang Lebaran saja]. Terlebih nanti menjelang lebaran juga ada pembatasan untuk tidak boleh ada konstruksi di beberapa hari sebelum hari H, jadi memang kami sedang optimalkan ke situ,” kata Deandra saat melakukan kunjungan ke Wisma Bisnis Indonesia, Kamis (6/2/2025). 

    Lebih lanjut, Dea mengaku pihaknya telah merumuskan berbagai rekayasa lalu lintas mengantisipasi adanya kepadatan di sejumlah ruas milik Astra Infra.

    Adapun, Astra Infra sendiri memiliki 8 ruas tol di antaranya Tol Cipali, Tol Tamer, Tol Kunciran – Serpong dan Tol Ulujami – Kebon Jeruk. Kemudian, Astra Infra juga mengelola Tol Semarang – Solo, Tol Jombang – Mojokerto, Tol Pandaan – Malang dan dan terakhir Tol Surabaya – Mojokerto.

    Di sisi lain, sebagai langkah mengurai kepadatan di Rest Area Tol Cipali selama arus mudik dan arus balik Lebaran, Astra Infra juga menyuarakan agar para pemudik untuk dapat beristirahat di luar tol.

    Pasalnya, Tol Cipali sendiri menggunakan sistem tertutup. Sehingga, pengendara tidak akan dikenakan biaya tambahan apabila keluar dan masuk pada sejumlah pintu Tol Cipali. 

    “Biasanya kalau mudik itu memang kita koordinasi dengan kepolisian, jadi biasanya kita buat delaying system di rest area biar jalannya gak terlalu menumpuk,” tambah Dea.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Astra Infra juga telah menyelesaikan penambahan lajur pada jalan Tol Cipali pada Desember lalu. Sedangkan, pada 2023 terdapat 5 titik di ruas Tol Cipali yang telah dilakukan pelebaran, di antaranya KM 72, KM 87, KM 101, KM 102, dan KM 130.

    Dengan demikian, total panjang ruas Tol Cipali yang diperlebar lajurnya mencapai 41,2 kilometer. Perinciannya, sepanjang 18,2 kilometer telah rampung diperluas pada 2023 dan sisanya yakni 23 kilometer ditargetkan rampung pada akhir 2024.

    Seiring dengan terpenuhinya peningkatan tersebut, tarif Tol Cipali juga baru-baru ini mengalami kenaikan. Di mana, kenaikan tarif jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTT)  itu telah berlaku sejak pukul 00.00 WIB pada 30 Oktober 2024. 

    Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Astra Tol Cipali memastikan kenaikan tarif tersebut telah mengantongi restu Kementerian Pekerjaan Umum yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol dan Penetapan Golongan Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol Cikampek – Palimanan Nomor 2789/KPTS/M/2024.

    Dalam perinciannya, tarif terjauh ruas Cikopo hingga Palimanan yang semula Rp119.000 bakal naik menjadi Rp132.000 untuk kendaraan golongan I. Artinya, kenaikan tarif tersebut mencapai 10% dari harga semula.

  • Segini Harga Ideal Batu Bara untuk DMO

    Segini Harga Ideal Batu Bara untuk DMO

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat memberikan opsi harga ideal batu bara untuk domestic market obligation (DMO). Hal ini seiring dengan pengusaha yang disebut meminta harga emas hitam untuk kebutuhan dalam negeri itu naik.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan menaikkan harga batu bara untuk DMO sejatinya memberikan dua dampak.

    Menurutnya, jika harga naik akan baik bagi produsen Batubara tetapi akan membebani PT PLN (Persero) dan industri.

    Adapun, perusahaan tambang saat ini diwajibkan untuk memasok batu bara minimal 25% dari total produksi ke dalam negeri. Harga DMO dipatok sebesar US$70 per metrik ton untuk ketenagalistrikan dan US$90 per metrik ton untuk bahan baku industri.

    “Namun jika naik masih cukup ideal untuk kelistrikan US$80 [per metrik ton] dan untuk semen dan pupuk US$100,” kata Bisman kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025).

    Di sisi lain, kata Bisman, jika harga DMO naik maka pemerintah perlu menyiapkan kompensasi untuk PLN. Pasalnya, biaya akan tinggi dan akhirnya memberikan tambahan beban produksi listrik.

    Bisman memaklumi jika pengusaha meminta harga batu bara untuk DMO naik karena saat ini masih terlalu rendah.

    “Harga DMO dianggap terlalu rendah, jauh dari harga pasar dan sudah berlaku cukup lama, jadi itu jadi alasan minta dievaluasi,” jelas Bisman.

    Seiring dengan permintaan kenaikan harga batu bara untuk DMO itu, Kementerian ESDM juga tengah mematangkan skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP).

    Skema MIP disebut akan memfasilitasi permintaan pengusaha untuk menaikkan harga batu bara DMO.

    Terkait hal ini, Bisman menilai rencana penerapan skema MIP cukup baik. Namun, perlu kajian yang cukup mendalam terutama dampaknya bagi PLN yang punya tugas penyediaan listrik untuk masyarakat dan juga industri.

    “Dengan skema MIP akan memangkas gap harga DMO dengan harga pasar dan akan menjamin ketersediaan energi primer,” ucap Bisman.

    Namun, dia menilai hal ini berpotensi memberatkan PLN, penyediaan anggaran untuk energi primer menjadi fluktuatif, apalagi jika suatu saat ada kenaikan harga cukup tinggi.  

    “Untuk itu jika MIP diberlakukan, pemerintah perlu memberikan harga batas atas dan menyiapkan kompensasi bagi PLN,” imbuh Bisman.

    Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan wajar saja jika ada pengusaha minta harga DMO naik. Sebab, dalam hukum pasar pengusaha ingin menjual dengan harga paling tinggi.

    Kendati, Tri menilai jika harga DMO batu bara naik, akan berdampak pada subsidi listrik PLN. Oleh karena itu, alih-alih menaikkan harga DMO, pihaknya akan mengkaji skema lain sebagai jalan tengah.

    “Kalau harga DMO semua akan pengaruh juga ke subsidi dan lain sebagainya. Mungkin mekanisme kali ya, mekanisme seperti apa yang pas, sedang dilakukan pembahasan,” tutur Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

    Tri tak berbicara secara detil mekanisme yang tengah dibahas tersebut. Namun, saat ini Kementerian ESDM tengah mematangkan skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format MIP.

    “MIP Pokoknya itu kan satu paket harga untuk PLN yang pasang ke DMO. Sebetulnya mekanisme yang pas supaya seimbang atau balance karena untuk stripping ratio yang lebih dari 12, sudah minus kalau dijual ke PLN,” ucap Tri.

  • Pemerintah Batasi Belanja Alat Berat Imbas Efisiensi, Begini Respons PAABI

    Pemerintah Batasi Belanja Alat Berat Imbas Efisiensi, Begini Respons PAABI

    Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) buka suara mengenai nasib industri alat berat usai pemerintah mengumumkan bakal menahan belanja infrastruktur akibat adanya efisiensi anggaran.

    Ketua Umum PAABI Yushi Sandidarma menyebut keputusan itu dinilai belum membawa dampak negatif yang signifikan pada pasar penjualan alat berat.

    Pasalnya, hingga periode Januari PAABI mencatat kinerja penjualan alat berat masih tumbuh positif dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    “Sejauh ini belum berpengaruh pada bisnis alat berat, kita coba analisa kembali di semester kedua. Dan bisa kita lihat di penjualan alat berat masih baik di bulan Januari,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025).

    Namun demikian, Yushi belum dapat merinci berapa persen pastinya kenaikan penjualan pada bulan Januari. Yang jelas, dia menegaskan penjualan alat berat diproyeksi akan tetap stabil sepanjang tahun ini.

    Bahkan, PAABI sendiri membidik penjualan alat berat sepanjang 2025 dapat tumbuh hingga 5% di dukung oleh rencana pemerintah yang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan.

    “Sesuai analisa kami saat ini di angka 5% [target penjualan sepanjang 2025]. Dengan harapan proyek food estate bisa berjalan baik ya,” ujarnya.

    Di samping itu, Yushi juga memastikan penjualan alat berat pada sektor swasta juga masih tinggi yang ditopang pembelian oleh industri tambang. 

    “Pemakaian alat berat juga ada di beberapa sektor salah satunya tambang dan lain-lain. Serta sesuai arahan Pak Prabowo bahwa proyek infrastruktur akan diserahkan ke swasta, jadi menurut kami belum ada masalah yang timbul,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka-bukaan bakal membatalkan pembelian alat berat imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.   

    Dody menyebut, tak hanya membatalkan belanja konstruksi saja, Dody juga menegaskan bakal membatalkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang tidak prioritas.

    “Menindaklanjuti efisiensi anggaran 2025, kami telah lakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang tak prioritas,” kata Dody dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).

    Salah satu contohnya, tambah Dody, Kementerian PU bakal membatalkan kegiatan fisik single year contract dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. 

    Selain itu, Dody juga mengaku hendak membatalkan rencana pembelian alat berat baru yang bakal digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. 

    “Kedua, pembatalan pembelian alat berat, kami hanya optimalisasi alat berat yang ada,” ujarnya.

  • Kena Gusur, Nusron Beri Bantuan Rp25 Juta ke Warga Perumahan Bekasi

    Kena Gusur, Nusron Beri Bantuan Rp25 Juta ke Warga Perumahan Bekasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid, mengaku bakal mengguyur bantuan sukarela pada 5 warga yang terdampak penggusuran sengketa tanah di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Nusron memastikan, kelima warga tergusur itu merupakan pemilik sah lahan tersebut yang terbukti dalam sertifikat hak milik (SHM) milik masing-masing warga. 

    “Sebagai bukti komitmen empati kami pada ibu-ibu [korban penggusuran], dari saya pribadi nanti akan kami bantu masing-masing Rp25 juta,” kata Nusron saat menemui para korban di Tambun Selatan, Jumat (7/2/2025). 

    Di samping itu, Nusron juga menekankan apabila mengacu pada peta yang dimiliki Kementerian ATR/BPN, rumah 5 warga yang telah tergusur itu bahkan berada di luar area lahan yang berkonflik.

    Oleh karena itu, Nusron juga menyebut bakal meminta para penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi. Pasalnya, berdasarkan catatan dokumen Kementerian ATR/BPN, para warga tergusurlah yang memiliki sertifikat resmi. 

    Untuk diketahui sebelumnya, para korban tergusur dan Cluster Setiamekar Residence sebelumnya disebut tengah bersengketa lahan dengan penggugat atas nama Mimi Jamilah. Diketahui, Mimi sendiri merupakan ahli waris dari Abdul Hamid yang kala itu juga membeli lahan itu pada 1982.

    Akan tetapi, kepemilikan lahan atas nama Mimi Jamilah pada tahun 1982 itu rumpang secara prosedur lantaran pihak Mimi tidak melakukan balik nama dan pencetakan SHM usai mengantongi AJB pada 1982.

    Alhasil, hal itu dimanfaatkan oleh sang tuan tanah atas nama Djuju yang kembali menjual lahannya pada tahun 1982 ke Kayat yang hingga saat ini turun kepemilikannya pada 5 warga tersebut.

    “Kan ini korbannya dulu ini beli dari masyarakat. Jadi [rumah yang sudah tergusur] harus dikembalikan juga gitu kira-kira, harus ada itikad baik,” tegas Nusron.

    Di sisi lain, Nusron juga menegaskan upaya eksekusi yang dilakukan oleh PN Cikarang juga tak sesuai prosedur. Lantaran, PN Cikarang tidak memastikan posisi lahan yang bersengketa ke Kementerian ATR/BPN.

    Kemudian, Mimi selaku pemenang gugatan juga diketahui tak melapor ke Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pengajuan pembatalan sertifikat yang dimiliki oleh para warga. Untuk itu, Nusron menyebut bakal mempertemukan sejumlah pihak yang bertikai itu.

    “Di dalam keputusan pengadilan itu belum ada perintah kepada ATR/BPN, untuk membatalkan sertifikat. Jadi harusnya pengadilan negeri ini sebelum melakukan proses eksekusi melalui beberapa tahap dulu. Kalau mau ada eksekusi pengadilan itu berkirim surat terlebih dahulu kepada BPN untuk minta diukur mana sih letak lokasi yang harus dieksekusi,” pungkasnya.

    Adapun, penggusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapati selama 30 tahun lamanya.

  • Pengusaha Konstruksi Blak-blakan Dampak Pemangkasan Anggaran Infrastruktur

    Pengusaha Konstruksi Blak-blakan Dampak Pemangkasan Anggaran Infrastruktur

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) mengungkap sederet efek turunan yang bakal terjadi imbas Presiden Prabowo Subianto memangkas signifikan anggaran infrastruktur.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) III Gapensi, Errika Ferdinata, menekankan sektor konstruksi sendiri memiliki dampak turunan pada 185 sektor industri lain.

    “Sektor konstruksi memiliki efek multiplier yang luas terhadap 185 sektor lainnya, mulai dari manufaktur, baja, semen, tenaga kerja, hingga sektor jasa terkait. Jika anggaran dipangkas signifikan, maka yang pertama daya serap tenaga kerja bisa menurun karena proyek yang tertunda atau dikurangi skalanya,” kata Errika kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025). 

    Alhasil, pertumbuhan properti dan infrastruktur dikhawatirkan dapat berdampak pada industri pendukung lainnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan dampak pemangkasan anggaran itu juga dikhawatirkan bakal menjalar pada kinerja bisnis para kontraktor terutama kontraktor kelas menengah dan kecil yang bakal terganggu. 

    “Meskipun memahami bahwa pemangkasan ini dilakukan dalam rangka efisiensi fiskal, Gapensi berharap pemerintah tetap mempertahankan proyek-proyek strategis yang berdampak luas, terutama di sektor perumahan rakyat dan infrastruktur dasar,” ujarnya.

    Gapensi juga mengusulkan agar proyek infrastruktur tidak sepenuhnya hanya dilimpahkan kepada swasta, melainkan dapat diperluas kerja sama melalui skema kerja sama Private Public Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Lebih lanjut, Gapensi juga berharap agar pemerintah dapat menyediakan insentif dan kebijakan yang mendukung kontraktor lokal.

    “Kami juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik, agar industri konstruksi tetap bisa berjalan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.  

    Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

    Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu yang terdampak pemangkasan cukup signifikan. Di mana, porsi efisiensinya mencapai 80% atau tembus sekitar Rp81 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyebut setidaknya terdapat 21 proyek yang bakal tertunda. Puluhan proyek itu terdiri dari proyek konektivitas, sumber daya air, hingga kawasan permukiman.

    Dody menjelaskan, Ditjen SDA bakal dipangkas anggaran pembangunannya sebesar Rp27,72 triliun dan Ditjen Bina Marga Rp24,83 triliun. Kemudian, Ditjen Cipta Karya dipangkas sebanyak Rp7,75 triliun dan Prasarana strategis sebesar Rp20,69 triliun.

    Akibat pemangkasan anggaran, pada 2025 pembangunan jalan tol ditargetkan hanya sepanjang 13 kilometer. Kemudian, pembangunan bendungan juga ditargetkan hanya 1 unit. Selain itu, pemerintah juga menghapus anggaran untuk preservasi jalan dan jembatan rutin.

  • Kisruh SHM Ganda di Perumahan Bekasi, Nusron Wahid Buka Suara

    Kisruh SHM Ganda di Perumahan Bekasi, Nusron Wahid Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid buka suara mengenai duduk perkara konflik lahan di Cluster Setia Mekar Residence 2 yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Nusron menjelaskan, konflik lahan itu berawal pada tahun 1982 karena sang tuan tanah yang bernama Djuju kedapatan dua kali menjual lahannya pada dua orang yang berbeda pada 1976 kepada Abdul Hamid dan tahun 1982 kepada Kayat. 

    “Pada tahun 1982 Djuju nakal, tanah sudah dijual sama Abdul Hamid, dijual lagi kepada orang namanya Kayat. Nah Kayat karena sudah merasa ada AJB kemudian langsung membalik nama,” kata Nusron saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025).

    Nusron melanjutkan, Kayat kemudian menjual lahannya menjadi beberapa bidang yang tertuang dalam sertifikat 704,705,706,707 yang kemudian terbagi menjadi beberapa pemilik yang salah satunya dibangun area cluster tersebut. 

    Akan tetapi, sang ahli waris Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah membawa perkara tersebut ke pengadilan. Di mana, Mimi berhasil memenangkan gugatan lantaran dinilai menjadi pemilik sertifikat sah pertama. 

    “Pengadilan sampai MA dimenangkan oleh Mimi Jamilah sebagai ahli warisnya Abdul Hamid. Nah kemudian ada eksekusi pengadilan seperti sekarang ini,” ujar Nusron.

    Namun demikian, Nusron menegaskan sertifikat hak milik (SHM) yang digenggam oleh para korban tergusur merupakan sertifikat yang sah. Dia juga memastikan para masyarakat yang tergusur merupakan korban.

    Untuk itu, Nusron bakal meminta Pengadilan dan Djuju untuk dapat melakukan ganti rugi pada masyarakat yang menjadi korban.

    Pasalnya, tambah Nusron, seharusnya sebelum melakukan penggusuran, pihak pengadilan perlu untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur luas lahan berkonflik. 

    “Yang menang itu harusnya datang ke pengadilan, minta ada penetapan perintah pengadilan, lalu memerintahkan kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Setelah ada perintah pengadilan kemudian baru dibatalkan [sertifikat warganya]. Dan kalau mau ada eksekusi, itu pengadilan harusnya berkirim surat terlebih dahulu kepada BPN untuk minta diukur mana sih letak lokasi yang harus dieksekusi,” tegas Nusron.

    Untuk diketahui sebelumnya, ramai di media sosial para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 melakukan demonstrasi lantaran huniannya digusur oleh PN Cikarang. 

    Adapun, penggusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapati selama 30 tahun lamanya.