Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Anggaran Infrastruktur Rp81 Triliun Dipangkas, Pengusaha: PHK di Depan Mata

    Anggaran Infrastruktur Rp81 Triliun Dipangkas, Pengusaha: PHK di Depan Mata

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha di bidang konstruksi mengungkapkan pemangkasan anggaran infrastruktur akan memberi dampak luas, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Kepala Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional (DPON) Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO) Peter Frans mengatakan hal itu tercermin dari pemangkasan anggaran 2025 untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Adapun anggaran 2025 untuk Kementerian PU yang notabene fokus dalam pembangunan dan menyediakan infrastruktur nasional mengalami refocusing anggaran sebesar 80% atau sekitar Rp81 triliun. Dengan kata lain, dari rencana anggaran Kementerian PU sekitar Rp110,95 triliun dipangkas menjadi Rp29,57  triliun.

    Peter menyayangkan pemangkasan tersebut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang cukup besar, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

    Dia menuturkan, sektor konstruksi yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, saat ini saja sudah banyak perusahaan yang mengurangi pegawainya. 

    “Dipastikan rasionalisasi besar-besaran akan terjadi di berbagai perusahaan konstruksi baik swasta atau BUMN. Sebab, hingga saat ini tidak ada satu pun proyek yang dikerjakan,” ujar Peter melalui keterangan resmi, Sabtu (8/2/2025).

    Dia berpendapat, dengan berkurangnya alokasi dana untuk proyek-proyek strategis, tentunya perusahaan konstruksi menghadapi tantangan dalam menjaga kelangsungan bisnis. Tantangan itu mulai dari menurunnya volume pekerjaan hingga ketatnya persaingan dalam tender proyek.

    Tak hanya itu, kata Peter, pemangkasan anggaran juga berpotensi memperlambat pertumbuhan sektor konstruksi, yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8%.

    Peter pun menjelaskan, dari jumlah anggaran yang diterima oleh Kementerian PU, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kemen PU mendapatkan anggaran sekitar Rp10,70 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Jalan dan Jembatan mendapat anggaran sekitar Rp12,48  triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp3,78 triliun, dan sisanya sekitar Rp 1,16 triliun.

    “Kami para asosiasi, pengusaha dibidang jasa konstruksi Indonesia menggelar pertemuan untuk memetakan dampak dari refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di sektor pembangunan infrastruktur nasional. Dipastikan sekitar 2,1 juta tenaga kerja konstruksi terancam nganggur,” ucap Peter.

    Peter berharap, pemerintah segera melakukan revisi anggaran infrastruktur. Pasalna, perusahaan jasa konstruksi kecil dan menengah yang sangat bergantung pada proyek pemerintah, akan mengalami tekanan finansial yang berat, sehingga potensi kebangkrutan semakin meningkat. 

    Selain itu, dia juga menilai proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang masih berjalan, berpotensi tertunda atau bahkan dibatalkan jika anggaran tidak mencukupi. 

    “Kita berbicara tentang pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pemotongan anggaran ini bisa menghambat aksesibilitas dan konektivitas di berbagai wilayah,” jelasnya. 

  • Kekayaan Bersih Elon Musk Merosot Usai Trump Berlakukan Tarif Baru

    Kekayaan Bersih Elon Musk Merosot Usai Trump Berlakukan Tarif Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kekayaan bersih miliarder teknologi Elon Musk merosot menyusul upaya pemerintahan Trump dalam memberlakukan tarif baru.

    Kekayaan bersih CEO Tesla dan SpaceX ini berfluktuasi dalam beberapa bulan terakhir, terutama karena usaha bisnis dan politiknya baru-baru ini, termasuk perannya di Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Saham Tesla anjlok 5,2% pada awal pekan ini, kerugian disebabkan oleh ancaman tarif yang menargetkan impor dari Kanada, Meksiko, dan China, demikian dilaporkan Newsweek. Saham tersebut turun 3,3% hingga 6 Februari.

    Penjualan Tesla di Inggris turun hampir 12% pada Januari, bahkan saat pendaftaran kendaraan listrik bulanan di pasar baterai-listrik terbesar di Eropa melonjak ke rekor, menurut data yang diterbitkan oleh New AutoMotive.

    Kekayaan bersih Elon Musk

    Musk terjun ke dunia politik pada 2024 dengan memberi dukungan finansialnya terhadap Trump.

    CEO miliarder tersebut menghabiskan setidaknya US$250 juta. Hasil untuk kampanye ini terbukti berhasil untuk kembali ke Gedung Putih.

    Newsweek melaporkan, kekayaan bersih Musk berada di sekitar US$433 miliar sebelum penurunan baru-baru ini menjadi sekitar US$418 miliar, sedikit pulih menjadi US$424 miliar pada hari Selasa.

    Hingga Kamis, kekayaan bersih Musk mencapai US$414 miliar, menurut Bloomberg Billionaires Index. Daftar miliarder real-time Forbes dari tanggal yang sama melaporkan kekayaan bersih miliarder teknologi tersebut adalah US$401,8 miliar.

    Dilansir Bloomberg, kekayaan Musk sebelumnya melonjak, mencapai US$486 miliar pada Desember 2024, naik dari US$262 miliar sebelum pemilihan. Kemudian pada November 2024, kekayaan bersih Musk tercatat sebesar US$307,4 miliar oleh Forbes dan US$319 miliar oleh Bloomberg.

    Apa yang menyebabkan Kekayaan Musk Menurun?

    Tarif yang diancam Trump merupakan faktor utama di balik kemunduran keuangan Musk baru-baru ini. 

    Tarif tersebut mengancam akan menaikkan biaya produksi Tesla dan perusahaan lain yang bergantung pada rantai pasokan global untuk bahan-bahan utama seperti aluminium dan litium, yang penting untuk baterai kendaraan listrik.

    Kekhawatiran tentang potensi tarif balasan dari China, pasar utama Tesla, juga menyebabkan ketidakpastian tambahan, yang memberi tekanan pada saham perusahaan mobil tersebut.

    Meskipun SpaceX dimiliki secara pribadi, tarif baru tersebut juga dapat memengaruhi rantai pasokannya, termasuk komponen yang dibutuhkan untuk jaringan Starlink.

  • Harta Kekayaan Novi Helmy Prasetya, Mayjen TNI yang Kini Jabat Dirut Bulog

    Harta Kekayaan Novi Helmy Prasetya, Mayjen TNI yang Kini Jabat Dirut Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono.

    Sebelum menjabat sebagai pemimpin baru Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya mengemban tugas sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Alumni Akademi Militer 1993 itu juga sempat mengemban tugas sebagai Pangdam Iskandar Muda untuk wilayah Aceh pada 2023 sampai 2024.

    Menukil laporan harga kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novi Helmy tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp6,84 miliar pada 2023.

    Secara terperinci, aset berupa tanah dan bangunan mendominasi harta kekayaan tersebut, dengan nilai menembus Rp6,08 miliar.

    Tanah dan bangunan ini tersebar di sejumlah daerah. Salah satunya adalah tanah dan bangunan di tempat kelahirannya, Bangkalan, Madura, seluas 272 m2/230 m2 senilai Rp1 miliar.

    Ada pula properti seluas 150 m2/200 m2 yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat dengan estimasi nilai sebesar Rp900 juta. Kemudian tanah dan bangunan seluas 332 m2/310 m2 di Depok, Jawa Barat senilai Rp3,5 miliar.

    Novi Helmy juga tercatat memiliki beberapa bidang tanah di Serang, Banten. Masing-masing seluas 766 m2 senilai Rp383 juta dan luas 610 m2 dengan estimasi nilai Rp305 juta.

    Selain harta dalam bentuk tanah dan bangunan, Novi Helmy juga memiliki aset bergerak berupa mobil Toyota Innova Venturer 2.4 A/T tahun 2019 senilai Rp400,50 juta. Ia juga memiliki kendaraan roda dua Yamaha 2DP R AT tahun 2019 senilai Rp22 juta.

    Ada pula harta bergerak lain senilai Rp325 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp11,79 juta. Novi Helmy tercatat tidak memiliki surat berharga dan harta dalam bentuk lainnya.

  • ESDM Ungkap Nasib Proyek Pipa Gas Cisem Rp2,7 Triliun di Tengah Efisiensi Prabowo

    ESDM Ungkap Nasib Proyek Pipa Gas Cisem Rp2,7 Triliun di Tengah Efisiensi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pemotongan anggaran untuk kementerian/lembaga tak berdampak pada pembangunan proyek infrastruktur pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memotong anggaran belanja kementerian/lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total Rp306 triliun tahun ini.

    Menurut Yuliot, efisiensi anggaran yang tengah dijalankan oleh pemerintah itu tak akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur. Sebab, penghematan hanya dilakukan terhadap anggaran belanja kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ESDM.

    Sementara, proyek pipa gas bumi Cisem Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei sebagian besar bakal berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM.

    “Rencana dari penerimaan negara bukan pajak itu sebagian bisa dimanfaatkan kembali. Jadi, untuk pemanfaatan itu adalah pembangunan infrastruktur,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

    Dia menuturkan, ketersediaan gas, terutama di Sumatera dan Batam sangat tinggi. Karenanya, harus ada percepatan proyek infrastruktur pipa supaya bisa gas termanfaatkan.

    Yuliot mengatakan sudah ada penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN untuk membangun pipa gas ruas Dumai-Sei Mangkei. Namun, proyek itu masih belum tereksekusi.

    “Kalau tidak dilakukan percepatan, biaya listrik yang ditanggung oleh industri kan semakin tinggi, jadi daya saing kita akan semakin tergerus,” sebut dia.

    Oleh karena itu, Yuliot mengatakan bahwa pemerintah bakal mempercepat proyek instalasi pipa gas bumi Dusem dan Cisem. Dengan begitu, ketersediaan gas di hulu bisa termanfaatkan secara optimal, terutama oleh sektor industri.

    “Jadi, pemerintah berusaha bagaimana percepatan pembangunan jaringan gas yang ada di Sumatra, termasuk aliran ke Batam. Untuk di Jawa juga sama, kita lakukan percepatan untuk Cisem,” tutur Yuliot.

    Pemerintah memulai proyek Pipa Gas Cisem Tahap II (Batang-Kandang Haur Timur) pada September 2024 lalu. Hal tersebut ditandai dengan pengelasan perdana (first welding) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

    Penandatanganan kontrak Cisem II yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) itu telah dilakukan pada Agustus 2024. Adapun, kontrak senilai Rp2,8 triliun itu telah ditandatangani oleh pemenang lelang yaitu KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung. 

    Proyek tahap kedua Pipa Cisem yang sudah diresmikan itu bakal membentang sepanjang 245 km dari Batang hingga Kandang Haur Timur.

  • OPINI : Paylater, Bom Waktu Tersembunyi

    OPINI : Paylater, Bom Waktu Tersembunyi

    Bisnis.com, JAKARTA – Di era kemudahan akses teknologi, fenomena konsumsi instan lewat paylater semakin populer terutama di kalangan Generasi Z dan Alpha. Suatu sore di sebuah kafe di Jakarta, obrolan sekelompok anak muda mencuri perhatian saya.

    Di era kemudahan akses teknologi, fenomena konsumsi instan lewat paylater semakin populer terutama di kalangan Generasi Z dan Alpha. Suatu sore di sebuah kafe di Jakarta, obrolan sekelompok anak muda mencuri perhatian saya.

    “Gue dong udah dapet tiket konsernya si A pakai paylater enam kali tanpa bunga” ucap salah satu dari mereka. Temannya menimpali, “Oya, bagaimana caranya?” dan yang lain juga ikut berbagi cerita tentang mudahnya membeli ponsel, sepatu bermerek, atau tiket liburan dengan beberapa klik di ponsel dalam hitungan menit, tanpa harus membayar di muka.

    Obrolan itu membuat saya tercenung, antara kagum sekaligus khawatir. Kagum pada kemajuan teknologi yang memudahkan kita bisa menikmati berbagai hal yang dulu sulit diperoleh.

    Namun ada kekhawatiran, apakah mereka sadar bahwa paylater adalah utang yang dapat mendorong mereka terjebak perangkap kebiasaan berutang?

    Mereka menganggap paylater sebagai solusi finansial praktis, tanpa memahami risiko yang mengintai, yang bisa berujung penumpukan utang (over-indebtedness) tanpa rencana keuangan yang matang. Layaknya bom waktu yang siap meledak saat mereka dihadapkan kebutuhan finansial besar

    Hal lain yang sangat mengganggu adalah betapa mudahnya penyedia pay­later menyetujui permohonan kredit dari anak-anak muda, yang belum memiliki kemampuan finansial yang memadai. Persetujuan paylater sering diberikan hanya dalam hitungan menit, tanpa adanya pemeriksaan kredit yang menyeluruh. Bagaimana jika mereka tidak mampu membayar tepat waktu dan akhirnya macet?

    Di masa depan, jika mereka ingin membeli rumah atau mobil melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Mobil (KPM), riwayat kredit yang buruk akan menjadi hambatan besar bagi masa depan finansial mereka.

    Penggunaan paylater di Indonesia terus meningkat pesat. Berdasarkan Survei Kredivo Consumer Insight 2023, pertumbuhannya mencapai 38%, terutama di kalangan Gen Milenial dan Z.

    Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per akhir Agustus 2024, terdapat 17,9 juta pengguna paylater di Indonesia, dengan total kredit outstanding mencapai Rp18,01 triliun.

    Tingkat non-performing loans (NPL) atau kredit macet untuk layanan ini tercatat sebesar 2,24%. Meskipun masih berada dalam kategori aman, angka ini signifikan menunjukkan ada sejumlah pengguna, termasuk anak muda, yang kesulitan melunasi utang paylater mereka.

    Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perilaku konsumsi impulsif untuk memiliki barang atau pengalaman tertentu agar tidak ketinggalan.

    Berbagai negara, seperti Australia, Inggris, dan Singapura, menaruh perhatian besar terhadap upaya mengurangi risiko utang paylater, terutama di kalangan generasi muda. Australia misalnya, layanan paylater berkembang pesat di kalangan anak muda dan telah menimbulkan masalah utang berlebihan.

    Untuk mengatasi hal ini, Australian Securities and Investments Commission (ASIC) menjalankan kampanye Moneysmart untuk edukasi pengelolaan utang kepada generasi muda dan penerapan kewajiban pemberian pinjaman yang bertanggung jawab (Responsible Lending Obligations-RLO) bagi penyedia paylater, untuk memastikan kredit diberikan sesuai kemampuan konsumen.

    Singapura juga meluncurkan kampanye Think Before You Spend, melibatkan media sosial dan influencer lokal untuk edukasi tentang risiko utang serta memperkenalkan BNPL Code of Conduct, untuk memperketat penilaian kredit dan transparansi biaya.

    Belajar dari negara-negara maju tersebut, OJK sebagai regulator paylater di Indonesia bisa mengadopsi praktek RLO di Australia dan BNPL Code of Conduct di Singapura untuk mengembangkan regulasi yang komprehensif, mencakup pengawasan yang efektif, kewajiban pemberian pinjaman yang bertanggung jawab (RLO), dan perlindungan konsumen. Langkah ini penting agar inovasi industri paylater tumbuh sehat dan mendukung stabilitas keuangan.

    Namun, regulasi saja tidak cukup. Literasi keuangan adalah kunci agar generasi muda memahami risiko paylater. OJK dapat memperluas program Sikapi Uangmu dengan edukasi khusus paylater, meluncurkan aplikasi digital, memanfaatkan influencer, dan kerja sama dengan kementerian pendidikan untuk mengintegrasikan literasi keuangan ke kurikulum sekolah.

    Dengan strategi tersebut, OJK membantu generasi muda memahami serta menikmati manfaat inovasi keuangan digital sekaligus terlindungi dari risiko yang mungkin muncul di masa depan.

  • Stok BBM di SPBU BP-AKR Berangsur Tersedia, Kendaraan Mulai Antre

    Stok BBM di SPBU BP-AKR Berangsur Tersedia, Kendaraan Mulai Antre

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP-AKR di Jakarta mulai menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sempat kehabisan stok beberapa hari lalu. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Sabtu (8/2/2025), stok BBM di SPBU BP-AKR bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, mukai tersedia. Adapun stok BBM yang tersedia itu adalah BP 92 dan BP Ultimate Diesel.

    Sementara itu, stok BP Ultimate dan BP Diesel masih kosong. Meski begitu, beberapa kendaraan pun mulai tampak mengantre untuk mengisi bahan bakar.

    Salah seorang petugas SPBU itu mengatakan bahwa stok BP 92 dan BP Ultimate Diesel sudah tersedia kembali sejak Kamis (6/2/2025) kemarin. 

    Dia pun mengaku belum mengetahui kapan stok BBM lain akan tersedia kembali.

    “Untuk BP Ultimate belum tahu kapan datang lagi, belum ada informasi,” katanya.

    Pemandangan serupa juga terjadi di SPBU BP AKR di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Terpantau stok BBM yang tersedia hanya BP 92 dan BP Ultimate Diesel.

    Di SPBU tersebut, antrean kendaraan pun mulai terlihat. Adapun mayoritas kendaraan yang mengantre adalah sepeda motor yang ingin mengisi BP 92.

    Seperti diketahui, stok BBM di SPBU BP AKAR habis sejak pekan lalu. Setiap SPBU pun memasang banner bertuliskan ‘Stok Tersedia: BP Ultimate Diesel’. 

    Alhasil, susana di SPBU pun cukup sepi; tidak ada barisan sepeda motor dan mobil yang mengantre untuk isi BBM.

    Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) Vanda Laura membenarkan bahwa untuk sementara waktu beberapa jaringan SPBU BP-AKR tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap.

    Namun, dia tak menjelaskan apa alasan dari kelangkaan stok tersebut. Vanda hanya memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera memulihkan ketersediaan produk.

    “Dan memastikan bahwa jaringan SPBU BP saat ini tetap beroperasi untuk melayani pembelian produk bahan bakar yang tersedia,” kata Vanda melalui keterangan resmi, Jumat (31/1/2025).

    BP-AKR pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

    “Untuk layanan customer service, para pelanggan dapat menghubungi nomor 0811 1990 0606,” katanya.

  • Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Dirut Baru

    Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Dirut Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali merombak susunan direksi perusahaan pelat merah sektor pangan Perum Bulog.

    Kali ini, Erick menunjuk nama-nama baru untuk mengisi posisi direktur utama dan direktur keuangan.

    Berdasarkan keterangan resmi Perum Bulog, Erick Thohir telah Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono.

    Sementara itu, Hendra Susanto ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Direktur Keuangan Bulog menggantikan Iryanto Hutagaol.

    Pergantian direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama dan Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum BULOG.

    “Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog,” tulis Perum Bulog.

    Wahyu Suparyono sendiri baru mulai menjabat sebagai Dirut Bulog pada September 2024. Kala itu dia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

    Sementara itu, Iryanto Hutagaol resmi diangkat sebagai direktur keuangan pada 11 Oktober 2024 menggantikan Bagya Mulyanto.

    Novi Helmy Prasetya selaku pemimpin baru Perum Bulog sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Adapun Hendra Susanto yang dipercaya menjabat sebagai Direktur Keuangan sebelumnya adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

    “Perum Bulog mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol selama menjabat, dan menyambut baik kepemimpinan baru di bawah Direktur Utama Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dan Direktur Keuangan Hendra Susanto,” tulis keterangan Perum Bulog.

    Selain perubahan direksi, jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025. Keputusan ini mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas yang diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca.

    Verdianto adalah seorang Purnawirawan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

  • Mantan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh Meninggal Dunia

    Mantan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2011, Darwin Zahedy Saleh, meninggal dunia pada Jumat (7/2/2025) sore.

    Menteri ESDM era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tutup usia di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta pada usia 64 tahun pada pukul 18:39 WIB.

    “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kabar duka datang dari mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2011, Dr. H. Darwin Zahedy Saleh, M.Ec, telah berpulang ke Rahmatullah,” demikian tulis Kementerian ESDM melalui keterangan resmi.

    Kementerian ESDM mengungkapkan, kepergian Darwin meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak. Darwin dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam bidang energi dan pendidikan. 

    “Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata Kementerian ESDM.

    Darwin lahir di Sapat, Indragiri Hilir, Riau, pada 29 Oktober 1960. Dia adalah putra dari pasangan HM Saleh (almarhum) dan Hj. Raja Pujian S (almarhumah). 

    Pada usia 10 tahun, Darwin pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan Kemayoran.

    Darwin menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) jurusan Ilmu Ekonomi. Gelar S2 dalam bidang Administrasi Bisnis diperolehnya dari Middle Tennessee State University (MTSU), Tennessee, Amerika Serikat. 

    Kemudian, Darwin meraih gelar doktor (S3) di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia.

    Karier profesional Darwin dimulai sebagai dosen di FEUI sejak 1986. Selain mengajar, dia juga berkiprah di berbagai bidang seperti keuangan, perbankan, dan konsultan manajemen. 

    Pada 2009, beliau dipercaya menjabat sebagai Menteri ESDM dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden SBY. 

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada 2011, Darwin kembali aktif di dunia akademis dan berbagai kegiatan lainnya.

  • Anggaran Kemensos Dipangkas Rp1,3 Triliun, Bansos Berkurang?

    Anggaran Kemensos Dipangkas Rp1,3 Triliun, Bansos Berkurang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) 2025 dipangkas sebesar Rp1,3 triliun. Pada tahun ini anggaran Kemensos yang disepakati dengan Komisi VIII DPR RI ialah sebesar Rp78,26 triliun dari sebelumnya Rp79,58 triliun. 

    Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan ada kaidah yang dilakukan Kemensos untuk menindaklanjuti efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. 

    Salah satunya, yakni memastikan tidak mengurangi anggaran bantuan sosial (bansos).

    “Yang pertama, memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat tidak dikurangi. Bahkan arahan presiden, jika memang memungkinkan akan ditambah. Itu adalah yang untuk rakyat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (7/2/2025).

    Kaidah kedua, yaitu memastikan anggaran operasional yang melekat pada Bansos, seperti biaya salur tidak dikurangi. Kemudian, gaji pegawai dan honor pendamping tahun berjalan juga tak bakal dikurangi.

    Gus Ipul juga memastikan bahwa refocusing atau efisiensi anggaran ini tidak akan mengurangi target kinerja dan semangat kerja Kemensos.

    “Kaidah ini yang kita pakai. Jadi biar sama persepsinya dulu. Jadi semangatnya tetap, tapi memastikan yang fixed cost, [anggaran] yang memang tidak bisa dikurangi, ya akan tetap kita pertahankan apapun tidak akan mengurangi kinerja kita,” tegas Gus Ipul.

    Adapun anggaran 2025 Kemensos dipangkas sebesar Rp1,3 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. 

    Gus Ipul menjelaskan, pihaknya akan melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja barang dan modal.

    “Jadi ini yang bisa kita efisiensikan itu adalah di belanja barang dan belanja modal nilainya Rp 1,3 triliun,” jelasnya. 

    Gus Ipul memerinci, belanja barang terdiri dari alat tulis kantor (ATK), operasional kantor, perjalanan dinas, rapat/pertemuan, pengerahan Tagana, hingga operasional permakanan. Sedangkan belanja modal, yaitu berupa renovasi kantor, pemeliharaan, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Sebelumnya, Komisi DPR RI mendesak Menteri Sosial untuk menindaklanjuti pandangan dan masukan dari pimpinan serta anggota Komisi VIII DPR RI, salah satunya terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penerima bansos. 

    DTSEN diharapkan dapat mengakomodasi data baru atau melakukan koreksi terhadap data yang ada. Jika terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lagi memenuhi syarat atau masih ada KPM yang belum terdata, hal ini harus segera diperbaiki.

  • Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81,38 Triliun Jadi Rp29,57 Triliun

    Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81,38 Triliun Jadi Rp29,57 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas Rp81,38 triliun sehingga menjadi sebesar Rp29,57 triliun. Hal itu telah disepakati oleh Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2).

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan angka pagu anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Pagu DIPA Kementerian PU yang semula Rp110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar Rp81,38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun yang terdiri dari non rupiah murni Rp16,31 triliun dan rupiah murni Rp13,26 triliun,” katanya dalam keterangan resmi dikutip, Jumat (7/2/2025).

    Dody juga menjabarkan realisasi serapan anggaran Kementerian PU untuk TA 2024 mencapai 93,5% atau Rp169,82 triliun dari total anggaran Rp181,62 triliun dengan capaian fisik mencapai 95,48%.

    Dari 2.946 paket kontraktual sebesar Rp111,65 triliun, telah terkontrak pada tahun 2024 sebanyak 2.945 paket sebesar Rp111,32 triliun atau 99,7% dari target.

    Capaian ini sudah menghasilkan beberapa infrastruktur strategis yang siap diresmikan, antara lain 6 proyek strategis ketahanan pangan, 3 proyek strategis revitalisasi sekolah/madrasah, 11 proyek strategis IKN, dan 61 proyek strategis lainnya.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pada rapat kali ini hanya menyepakati nilai pagu anggaran TA 2025 saja, sedangkan untuk program kerjanya belum bisa disetujui.

    “Pembahasan rincian program kerjanya akan diagendakan kembali pada rapat berikutnya secara khusus bersama setiap kementerian atau lembaga,” katanya.