Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Penerimaan Pajak Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi, Tax Bouyancy Indonesia Turun ke 0,71

    Penerimaan Pajak Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi, Tax Bouyancy Indonesia Turun ke 0,71

    Bisnis.com, JAKARTA — Tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di angka 0,71 pada 2024. Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi tax buoyancy pada 2023 yang mencapai 1,17.

    Sebagai informasi, idealnya nilai tax buoyancy adalah 1. Angka ini menandakan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 1%.

    Nilai tax buoyancy sendiri diperoleh dari perhitungan persentase perubahan penerimaan perpajakan dibagi dengan persentase perubahan PDB.

    Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 3,6% (year-on-year/YoY) pada 2024. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada tahun yang sama.

    Artinya, nilai tax buoyancy Indonesia berada di angka 0,71. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi nasional hanya menghasilkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,71%.

    Dengan demikian, penerimaan pajak pada tahun lalu bersifat tidak elastis, karena pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

    Dalam tiga tahun terakhir, nilai tax buoyancy Indonesia memang terus mengalami penurunan. Pada 2021, tax buoyancy tercatat sebesar 1,94, kemudian turun menjadi 1,92 pada 2022, kembali menurun ke 1,17 pada 2023, dan kini berada di angka 0,71 pada 2024.

    Tantangan Penerimaan Pajak
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa 2024 merupakan tahun yang berat, terutama dalam hal penerimaan perpajakan. Dia menyatakan bahwa realisasi penerimaan perpajakan 2024 tidak mencapai target akibat menurunnya harga komoditas.

    Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan (unaudited) selama 2024 mencapai Rp2.232,7 triliun. Realisasi ini setara dengan 96,7% dari target penerimaan perpajakan dalam APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.309,9 triliun.

    “Tahun lalu bukan tahun yang mudah. Ini adalah tahun di mana penerimaan negara mengalami tekanan luar biasa akibat penurunan harga-harga komoditas,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Bendahara negara itu menilai bahwa berbagai kondisi ekonomi menyebabkan pelaku usaha mengalami tekanan. Sejalan dengan itu, penerimaan perpajakan juga terdampak.

    Dia mencontohkan bahwa volume aktivitas ekspor-impor terus mengalami tekanan sepanjang tahun lalu akibat ketidakpastian global. Akibatnya, perdagangan luar negeri menurun, sehingga penerimaan bea dan cukai tidak mencapai target.

  • Wamentan Ungkap Alasan Pemerintah Tunjuk Dirut Bulog Baru

    Wamentan Ungkap Alasan Pemerintah Tunjuk Dirut Bulog Baru

    Bisnis.com, JAKARTA –  Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah melakukan perombakan direksi Perum Bulog, termasuk posisi Direktur Utama.

    Sudaryono yang juga merupakan Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog itu menyampaikan, perombakan dilakukan untuk kebutuhan organisasi semata.

    Dirinya mengaku, tidak ada alasan khusus bagi pemerintah melakukan perombakan di tubuh BUMN Pangan itu.

    “Jadi ini kebutuhan organisasi saja sih, nggak ada yang spesial sebetulnya,” kata Sudaryono kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Jumat (7/2/2025), resmi mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono.

    Pergantian direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025. Dengan adanya keputusan tersebut, Wahyu Suparyono tak lagi menjabat sebagai Direktur Utama.

    “Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog,” tulis Perum Bulog dalam keterangan resminya, Minggu (9/2/2025).

    Wahyu Suparyono sendiri baru mulai menjabat sebagai Dirut Bulog pada September 2024. Kala itu dia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

    Profil Novi Helmy Prasetya

    Sebelum menjabat sebagai Bos Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya selaku merupakan Asisten Teritorial Panglima TNI sejak Februari 2024 hingga saat ini. 

    Pria kelahiran 10 November 1971 di Bangkalan, Jawa Timur itu merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) dari Satuan Infanteri atau Kopassus. 

    Novi diketahui menduduki sejumlah posisi strategis selama menjabat sebagai tentara. Diantaranya, Kasiops Paspampres Grup A pada 2003, Wadan Grup B Paspampres di 2013, dan menempati posisi Danrem 061/Surya Kencana pada 2019-2020.

    Selain itu, Novi juga sempat menjabat sebagai Aspers Kaskogabwilhan III, Kaskogartap I/Jakarta, Mayor Jenderal Pangdivif 3/Kostrad, dan Pangdam Iskandar Muda.

    Jenderal bintang dua ini juga melakukan sejumlah operasi militer. Diantaranya operasi Timor Timur 1996, operasi Tribuana tahun 1999 kemudian penugasan luar negeri melaksanakan Pengamanan VVIP RI 1 di Rusia tahun 2013, Inggris 2004, dan Jerman 2015.

  • Jadi Bos Bulog, Novi Helmy Prasetya Masih Aktif Jadi TNI

    Jadi Bos Bulog, Novi Helmy Prasetya Masih Aktif Jadi TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono pada Jumat (7/2/2025).

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengakui, dirinya hingga saat ini masih aktif sebagai prajurit. Sejak Februari 2024 hingga saat ini, Novi menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.

    “Ya masih aktivitas [sebagai prajurit TNI],” kata Novi kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

    Jenderal TNI bintang dua ini menuturkan, posisi Dirut Perum Bulog yang diembannya saat ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk itu, dia akan melaksanakan penugasan yang ada, termasuk menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025 guna mencapai swasembada pangan.

    Di sisi lain, Novi hingga saat ini mengaku belum mengetahui siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.

    “Belum tahu, belum tahu,” ujarnya singkat.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Novi sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono. Pergantian direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

    Wahyu Suparyono baru mulai menjabat sebagai Dirut Bulog pada September 2024. Dia kala itu menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, perombakan yang dilakukan pada tubuh BUMN Pangan itu hanya untuk kebutuhan organisasi semata. 

    Dia mengaku, tidak ada alasan khusus bagi pemerintah melakukan perombakan di tubuh BUMN Pangan itu.

    “Jadi ini kebutuhan organisasi saja sih, nggak ada yang spesial sebetulnya,” kata Sudaryono kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

  • Ratio Tax 2024 Turun, Ditjen Pajak Siap Buru Pengemplang Pajak

    Ratio Tax 2024 Turun, Ditjen Pajak Siap Buru Pengemplang Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak siap memburu para pengemplang pajak usai tax ratio/rasio pajak turun pada tahun lalu.

    Tercatat, rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada 2024 tercatat hanya 10,08%. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tax ratio tahun sebelumnya yang mencapai 10,31%.

    Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan terus fokus dalam mengumpulkan penerimaan pajak dengan menempuh berbagai upaya, termasuk memperkuat penegakan hukum.

    “Antara lain perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berupa edukasi perpajakan, pengawasan pajak dan law enforcement [penegakan hukum],” ujar Dwi kepada Bisnis, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Selain itu, sambungnya, Ditjen Pajak akan melakukan peningkatan kerja sama perpajakan internasional serta optimalisasi kegiatan joint audit, analisis, investigasi, hingga intelijen.

    Sementara itu, rumus perhitungan rasio pajak sendiri yaitu: (total penerimaan perpajakan / produk domestik bruto) × 100%.

    Mengacu catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139 triliun pada 2024.

    Sementara itu, berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum diaudit, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.232,7 triliun pada 2024.

    Dengan data tersebut maka dapat dihitung rasio pajak pada 2024: (Rp2.232,7 triliun / Rp22.139,0 triliun) × 100% = 10,08%. Artinya rasio pajak (dalam arti luas) sebesar 10,08% pada 2024. 

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengaku tidak heran tax ratio turun pada tahun lalu karena pertumbuhan ekonomi juga melambat.

    Fajry menjelaskan bahwa banyak penelitian menunjukkan kinerja rasio pajak negara berkembang seperti Indonesia cenderung bersifat procyclical atau bergerak searah siklus ekonomi.

    “Jadi, kalau ekonomi lebih rendah dari tahun lalu maka tax ratio-nya [rasio pajaknya] juga akan menurun lebih dalam,” jelas Fajry kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    Apalagi, menurutnya, kinerja penerimaan pajak 2024 lebih berat dibandingkan tahun 2023. Dia menjelaskan bahwa penerimaan PPh Badan pada 2023 masih terbantu dari adanya booming harga komoditas tahun 2022. 

    Sebaliknya, kinerja korporasi 2023 yang memburuk menjadi beban kinerja penerimaan PPh Badan 2024 sehingga terkontraksi sampai 18,1%. Beruntung, jelas Fajry, penerimaan pajak tahun lalu terdorong kinerja penerimaan PPh 21 yang tumbuh 21,1%.

  • Bos Bulog Ungkap Baru Serap 45.000 Ton Setara Beras

    Bos Bulog Ungkap Baru Serap 45.000 Ton Setara Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog menyatakan telah menyerap 45.000 ton setara beras hingga saat ini. Penyerapan ini merupakan bagian dari penugasan 3 juta ton setara beras hingga April 2025.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (9/2/2025).

    “Sampai sejauh ini kurang lebih 45.000 ton yang sudah kita serap,” kata Novi dalam konferensi pers, Minggu (9/2/2025).

    Dia optimistis target penugasan penyerapan 3 juta ton setara beras hingga April 2025 dapat tercapai. Pasalnya, Perum Bulog telah menyiapkan berbagai upaya untuk menyerap 3 juta ton setara beras.

    Selain itu, Perum Bulog juga mendapat anggaran tambahan sebesar Rp16,6 triliun, dari sebelumnya Rp23 triliun. Dengan begitu, Perum Bulog mengantongi sekitar Rp39 triliun untuk melaksanakan penugasan tersebut.

    “Saya pikir untuk 2 bulan setengah sampai dengan 3 bulan ke depan kita sudah akan mencapai target yang sudah ditentukan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Mentan Amran mengatakan pemerintah sepakat menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025. 

    Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

    “Kemudian dengan serapan 3 juta tadi, kita harapkan harga pembelian gabah di tingkat petani bisa terjaga di angka minimal Rp6.500 [per kg] sehingga nilai tukar petani, kesejahteraan petani, akan meningkat,” ujar Amran. 

    Selain Perum Bulog, pemerintah juga meminta penggilingan-penggilingan swasta untuk menyerap gabah kering panen minimal Rp6.500 per kg. Untuk itu, Amran berencana akan mengadakan rapat dengan penggilingan besar dan sedang untuk menandatangani kontrak.

    “Kita akan bertanda tangan kontrak atau PO kita berikan, langsung action, langsung bergerak. Karena kita melihat pergerakan harga masih average rata-rata seluruh Indonesia masih di bawah HPP,” pungkasnya. 

  • Tambahan Anggaran Rp16,6 Triliun Bulog Bisa Cair Pekan Depan

    Tambahan Anggaran Rp16,6 Triliun Bulog Bisa Cair Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut, anggaran tambahan Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun untuk menyerap 3 juta ton setara beras di 2025, kemungkinan cair pekan depan.

    Hal tersebut diungkapkan Amran usai mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Perum Bulog di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu pagi (9/2/2025).

    “Bapak Presiden [Prabowo Subianto] menyiapkan anggaran langsung tambahan Rp16,6 triliun. Ini Insyaallah dicairkan dalam waktu singkat, bisa saja minggu depan, tapi sudah menjadi keputusan,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (9/2/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Perum Bulog mendapat anggaran tambahan sebesar Rp16,6 triliun. Anggaran itu dimanfaatkan untuk mengejar target penyerapan 3 juta ton setara beras di tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah telah menyepakati tambahan anggaran senilai Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog, dari sebelumnya Rp23 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada saat panen raya. 

    “Ada Rp23 triliun sudah ready, sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menkeu [Menteri Keuangan]. Jadi sudah ada Rp39 triliun bisa untuk beli beras 3 juta ton hingga April saat panen raya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025). 

    Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, Mantan Menteri Perdagangan itu memastikan bahwa tidak ada alasan bagi Perum Bulog untuk tidak membeli beras dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). 

    Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. 

    Zulhas mengharapkan, penugasan tersebut mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur, hingga perangkat desa.

    “Jita bantu bersama Bulog untuk serap gabah dengan harga yang sudah ditentukan,” ujarnya. 

    Selain Perum Bulog, pemerintah juga mewajibkan perusahaan swasta untuk membeli GKP sebesar Rp6.500 per kg. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, pihaknya tidak segan untuk membawa masalah ini ke penegak hukum. 

    “Kalau yang melanggar harga yang ditetapkan pemerintah akan ada langkah lebih lanjut oleh penegak hukum,” pungkasnya.

  • Menteri Ara Ajak Masyarakat Beli Rumah, Ada Banyak Bonus dari Pemerintah

    Menteri Ara Ajak Masyarakat Beli Rumah, Ada Banyak Bonus dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak masyarakat untuk mulai membeli rumah. Ajakan tersebut khususnya untuk lapisan masyarakat yang konsumtif hingga mereka yang kecanduan judi online.

    Ara bilang, saat ini adalah waktu yang pas untuk membeli rumah lantaran pemerintah sedang banyak memberikan diskon.

    “Tolong sampaikan ke rakyat kita di tengah banyaknya judi online atau belanja-belanja tidak produktif, tolong sampaikan ke mereka ini saatnya beli rumah. Ini saatnya punya rumah,” kata Ara saat menghadiri peluncuran BALE by BTN di Istora Senayan, GBK, Minggu (9/2/2025).

    Ara menjabarkan Presiden Prabowo memberikan sejumlah kebijakan yang memudahkan masyarakat dapat membeli rumah. Antara lain, pertama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari harga beli rumah disubsidi oleh pemerintah daerah. “BPHTB yang biasanya bayar 5% sekarang sudah 0%,” ujar Ara.

    Kedua, juga diberikan kebijakan berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah daerah, sehingga kalau dulu masyarakat perlu membayar sekarang ini gratis.

    Ketiga, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk periode Januari sampai Juni 2025 dan PPN DTP 50% untuk periode Juli sampai Desember 2025 untuk ketentuan harga rumah sampai dengan Rp2 miliar.

    “Manfaatkan kesempatan ini [PPN DTP], juga gratis. Tepuk tangan buat Presiden Prabowo yang memberikan kebijakan yang pro rakyat,” tegas Ara.

    Keempat, pemerintah juga mememberikan perizinan yang lebih cepat. Saat ini, izin PBG yang dikeluarkan pemerintah daerah yang dulunya 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap. Dalam paparannya, Ara memberikan contoh pemda-pemda yang sukses menerapkan ini.

    Misalnya, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG hanya dalam 15 menit, hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berhasil mengeluarkan izin PBG dalam 17 menit.

  • Profil Mayjen TNI Novi Helmy, Lulusan Kopassus Kini Dirut Perum Bulog

    Profil Mayjen TNI Novi Helmy, Lulusan Kopassus Kini Dirut Perum Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Novi Helmy diangkat untuk menggantikan Wahyu Suparyono.

    Pergantian direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama.

    Wahyu Suparyono sendiri baru mulai menjabat sebagai Dirut Bulog pada September 2024. Kala itu dia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang memimpin Perum Bulog selama 10 bulan sejak Desember 2023.

    “Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog,” tulis Perum Bulog dalam keterangan resminya, Minggu (9/2/2025).

    Profil Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya

    Novi Helmy Prasetya selaku pemimpin baru Perum Bulog sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI sejak Februari 2024.

    Pria kelahiran 10 November 1971 di Bangkalan, Jawa Timur itu merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) dari Satuan Infanteri atau Kopassus. 

    Novi diketahui menduduki sejumlah posisi strategis selama menjabat sebagai tentara. Diantaranya, Kasiops Paspampres Grup A pada 2003, Wadan Grup B Paspampres di 2013, dan menempati posisi Danrem 061/Surya Kencana pada 2019-2020.

    Selain itu, Novi juga sempat menjabat sebagai Aspers Kaskogabwilhan III, Kaskogartap I/Jakarta, Mayor Jenderal Pangdivif 3/Kostrad, dan Pangdam Iskandar Muda.

    Jenderal bintang dua ini juga melakukan sejumlah operasi militer. Diantaranya operasi Timor Timur 1996, operasi Tribuana tahun 1999 kemudian penugasan luar negeri melaksanakan Pengamanan VVIP RI 1 di Rusia tahun 2013, Inggris 2004, dan Jerman 2015.

    Harta Kekayaan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya

    Menukil laporan harga kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novi Helmy tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp6,84 miliar pada 2023. Secara terperinci, aset berupa tanah dan bangunan mendominasi harta kekayaan tersebut, dengan nilai menembus Rp6,08 miliar.

    Tanah dan bangunan ini tersebar di sejumlah daerah. Salah satunya adalah tanah dan bangunan di tempat kelahirannya, Bangkalan, Madura, seluas 272 m2/230 m2 senilai Rp1 miliar. Ada pula properti seluas 150 m2/200 m2 yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat dengan estimasi nilai sebesar Rp900 juta. Kemudian tanah dan bangunan seluas 332 m2/310 m2 di Depok, Jawa Barat senilai Rp3,5 miliar.

    Novi Helmy juga tercatat memiliki beberapa bidang tanah di Serang, Banten. Masing-masing seluas 766 m2 senilai Rp383 juta dan luas 610 m2 dengan estimasi nilai Rp305 juta.

    Selain harta dalam bentuk tanah dan bangunan, Novi Helmy juga memiliki aset bergerak berupa mobil Toyota Innova Venturer 2.4 A/T tahun 2019 senilai Rp400,50 juta. Ia juga memiliki kendaraan roda dua Yamaha 2DP R AT tahun 2019 senilai Rp22 juta. Ada pula harta bergerak lain senilai Rp325 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp11,79 juta.

    Novi Helmy tercatat tidak memiliki surat berharga dan harta dalam bentuk lainnya.

  • Hemat Anggaran, Menhub Dudy Pastikan PSO & Angkutan Perintis Tetap Jalan

    Hemat Anggaran, Menhub Dudy Pastikan PSO & Angkutan Perintis Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan subsidi transportasi dan angkutan perintis akan tetap beroperasi dan menjadi perhatian utama di tengah penghematan anggaran pemerintah. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengklaim subsidi angkutan perintis dan transportasi akan tetap dilakukan. Efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 akan dilakukan dengan cermat, hati-hati, dan selektif. 

    “Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh,” kata Dudy dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Menhub Dudy menyatakan bahwa subsidi untuk transportasi publik dan angkutan perintis tetap menjadi prioritas utama guna memastikan aksesibilitas yang lancar, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendukung mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi yang terjangkau dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.  

    Dia juga memastikan program Buy The Service (BTS) pada sektor transportasi darat tetap berjalan di enam kota, yaitu Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Kabupaten Banyumas, serta akan diperluas ke Manado dan Pontianak. Selain itu, subsidi angkutan perintis dan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) untuk angkutan kelas ekonomi juga akan terus dilaksanakan.  

    Di sektor transportasi laut, pemerintah akan melanjutkan subsidi kapal perintis, penyelenggaraan kapal barang tol laut, kapal ternak, kapal rede, serta PSO kapal kelas ekonomi. Hal yang sama berlaku untuk subsidi angkutan udara perintis, baik untuk penumpang maupun kargo, serta subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kargo.  

    Pada sektor perkeretaapian, subsidi akan diberikan untuk layanan kereta api perintis serta PSO kereta kelas ekonomi, mencakup perjalanan KA jarak jauh, jarak sedang, KA Lebaran, jarak dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.  

    “Kami akan memastikan layanan transportasi yang vital bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap beroperasi dengan baik,” ujar Menteri Perhubungan.

  • Kementerian ATR/BPN Kebakaran, Ini Deretan Kasus yang Ditangani

    Kementerian ATR/BPN Kebakaran, Ini Deretan Kasus yang Ditangani

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Kementerian ATR/BPN mengalami kebakaran pada Sabtu malam (8/2/2025). Sampai saat ini, belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

    Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Risdianto Prabowo Samodro menyampaikan, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB itu terjadi di Lantai 1 ruang Biro Hubungan Masyarakat.

    “Terkait kebakaran yang terjadi di Kementerian ATR/BPN. Perlu kami sampaikan bahwa kebakaran terjadi di Lantai 1 ruang Biro Hubungan Masyarakat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 23.00 dan berhasil ditangani dengan cepat oleh Pemadam Kebakaran sehingga tidak menyebar ke area yang lebih luas,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (9/2/2025). 

    Adapun belakangan ini, kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan agraria/pertanahan dan tata ruang diketahui tengah menangani sejumlah kasus. 

    Beberapa kasus yang mendapat banyak sorotan diantaranya terkait pemagaran laut, sertifikat hak milik (SHM) tanah perumahan Tambun, hingga mafia tanah. 

    Berikut deretan kasus viral yang tengah ditangani oleh Kementerian ATR/BPN

    1.Pagar Laut

    Polemik pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten hingga saat ini masih terus bergulir. Proses investigasi masih terus dilakukan untuk mengetahui siapa dalang di baliknya. 

    Adapun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah mencopot enam orang pegawai pertanahan terkait dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang. 

    Nusron mengatakan bahwa pencopotan enam pegawai ini dilakukan berdasarkan hasil investigasi dan audit yang dilakukan pihaknya. Selain mencopot, Nusron juga memberikan sanksi berat kepada dua pejabat.

    “Kemudian kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai,” kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (30/1/2025).

    Selain itu, Nusron juga mengatakan pihaknya telah membatalkan sebagian sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di area pagar laut milik anak usaha Agung Sedayu Group yakni PT Intan Agung Makmur (IAM). 

    Nusron menuturkan bahwa dirinya telah membatalkan setidaknya 50 bidang SHGB milik PT Intan Agung Makmur (IAM). Perusahaan yang terafiliasi Agung Sedayu Group tersebut diketahui memiliki SHGB untuk total 243 bidang di area pagar laut. 

    “Hari ini, ada lah kalau sekitar 50-an sertifikat [yang dibatalkan]. [Sisanya] Insya Allah secepatnya selesai,” kata Nusron saat ditemui di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Jumat (24/1/2025).

    2. Mafia Tanah

    Mafia tanah masih menjadi isu yang perlu ditangani. Nusron pada November 2024 bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/2024). 

    Nusron mengemukakan bahwa dia dan Kapolri sudah sepakat tidak akan sama sekali mentoleransi mafia tanah. Bagi yang sudah terbukti salah, katanya, akan dikenakan pasal berlapis. 

    “Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi. Akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat,” katanya di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/2024).

    3. SHM tanah perumahan Tambun

    Terbaru, mengenai praktik penerbitan sertifikat hak milik (SHM) ganda yang ada di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

    Untuk diketahui sebelumnya, ramai di media sosial para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 melakukan demonstrasi lantaran huniannya digusur oleh PN Cikarang.

    Adapun, penggusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapat selama 30 tahun lamanya.

    Nusron mengatakan pihaknya segera mengecek praktik penerbitan SHM ganda yang ada di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 

    Dia mengaku telah mendengar kabar dan aduan mengenai hal itu. Akan tetapi, dirinya belum dapat memberikan informasi lanjutan lantaran tengah dalam tahap investigasi. 

    “Pastinya saya belum paham, saya cek terlebih dahulu daripada saya keliru, nanti saatnya [saya cek],” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (5/2/2025).