Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Boeing Bakal PHK Sekitar 400 Karyawan, Ada Apa?

    Boeing Bakal PHK Sekitar 400 Karyawan, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen pesawat asal Amerika Serikat Boeing Co. berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terdapat ratusan karyawan di proyek SLS roket bulan. Hal ini menimbulkan spekulasi jika program eksplorasi ruang angkasa NASA akan mengalami perubahan di masa pemerintahan Donald Trump.

    Dilansir dari Bloomberg, Boeing mengutip pernyataan terkait revisi program Artemis NASA dan ekspektasi biaya dalam pernyataan singkat, yang menyebutkan potensi pengurangan sekitar 400 posisi pada April 2025.

    “Kami bekerja sama dengan pelanggan kami dan mencari peluang untuk mempekerjakan kembali karyawan di seluruh perusahaan kami guna meminimalkan PHK dan mempertahankan rekan kerja kami yang berbakat,” kata juru bicara Boeing melalui email pada hari Jumat, dikutip Senin (10/2/2025).

    Masa depan Boeing di bidang antariksa dipertanyakan saat NASA mengalami pergantian kepemimpinan di bawah Presiden Trump dan penasihat dekatnya Elon Musk, kepala SpaceX yang diberi kewenangan pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Pabrikan kedirgantaraan AS itu memangkas ribuan pekerja dan memangkas kepemilikannya di bawah Kepala Eksekutif baru Kelly Ortberg. “Roket SLS NASA merupakan komponen penting dari kampanye Artemis milik badan tersebut,” kata juru bicara badan tersebut pada hari Sabtu dalam sebuah pernyataan melalui email.

    Dia menambahkan NASA dan mitra industrinya terus bekerja sama untuk mengevaluasi dan menyelaraskan anggaran, sumber daya, kinerja kontraktor, dan jadwal untuk melaksanakan persyaratan misi secara efisien, aman, dan berhasil dalam mendukung tujuan dan sasaran NASA dari bulan ke Mars.

    Sebagai informasi, program Artemis secara resmi dibentuk di bawah pemerintahan pertama Trump, setelah dia menandatangani arahan kebijakan untuk mengirim manusia kembali ke bulan untuk pertama kalinya sejak program Apollo berakhir lebih dari setengah abad yang lalu. Program tersebut terbebani selama bertahun-tahun oleh pembengkakan biaya, masalah teknis, dan rencana misi yang rumit, meskipun mendukung ribuan pekerjaan di seluruh AS.

    Pada November 2022, roket SLS memulai debut peluncurannya setelah lebih dari satu dekade pengembangan, dengan mengirimkan kapsul tanpa awak di sekitar bulan sebagai bagian dari uji terbang besar pertama untuk kampanye Artemis.

    Roket tersebut telah berulang kali dikritik karena penundaannya dan anggaran yang membengkak, yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar US$23,8 miliar hingga 2025. Sementara itu, juru bicara NASA tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Trump telah mengisyaratkan keinginannya untuk mengirim astronot ke Mars dalam beberapa tahun terakhir. Dia juga telah menjalin hubungan dekat dengan Elon Musk, yang mendirikan SpaceX dengan tujuan memulai pemukiman di Mars dan sedang mengembangkan roket baru yang kuat untuk mencapainya.

    “Kami akan mengejar takdir nyata kami ke bintang-bintang, meluncurkan astronot Amerika untuk menanam bintang dan garis di planet Mars,” kata Trump saat pelantikannya.

    Adapun, pengumuman PHK SLS muncul sekitar seminggu setelah Boeing mengumumkan perubahan kepemimpinan pada kapsul astronot Starliner-nya.

    Program ini telah menghabiskan lebih dari US$2 miliar dalam pembengkakan biaya setelah serangkaian kemunduran, termasuk uji terbang yang gagal pada Juni tahun lalu yang menyebabkan dua astronaut AS terjebak di Stasiun Luar Angkasa Internasional.

  • Inflasi China Januari 2025 Mendaki, Terdorong Belanja Masyarakat selama Imlek

    Inflasi China Januari 2025 Mendaki, Terdorong Belanja Masyarakat selama Imlek

    Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi China mengalami akselerasi untuk pertama kali sejak Agustus 2024, terdongkrak belanja rumah tangga yang menanjak pada perayaan tahun baru Imlek.

    Dilansir Bloomberg pada Minggu (9/2/2025), Biro Statistik melaporkan indeks harga konsumen meningkat 0,5% pada Januari 2025 dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang sebesar 0,1%.

    Ekonom yang disurvei oleh Bloomberg sebelumnya memperkirakan angka median kenaikan sebesar 0,4%.

    Lonjakan belanja sementara selama libur delapan hari sempat menutupi besarnya tantangan deflasi yang dihadapi ekonomi terbesar kedua di dunia ini. Harga jasa meningkat 0,9%, yang mencakup lebih dari 50% dari total kenaikan CPI, menurut biro statistik.

    Deflasi pabrik di China berlanjut hingga bulan ke-28 dengan penurunan 2,3%, tidak berubah dengan kontraksi indeks pada bulan Desember.

    Analis di Nomura Holdings Inc., termasuk Sonal Varma dan Si Ying Toh, memperkirakan bahwa CPI Cina dapat terdistorsi sekitar 0,4 poin persentase bulan lalu karena beberapa harga naik ketika konsumen meningkatkan pembelian menjelang hari raya yang berlangsung dari 28 Januari hingga 4 Februari tahun ini.

    Penguatan sisi konsumsi semakin menjadi fokus China setelah negara itu memulai perang dagang dengan AS. Peningkatan permintaan domestik sangat dibutuhkan untuk membantu mengimbangi dampak tarif yang lebih tinggi pada ekspor yang diberlakukan bulan ini oleh pemerintahan Trump.

    Pejabat tinggi yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping telah beralih ke rencana untuk lebih banyak pengeluaran pemerintah dan pemotongan suku bunga.

    Dengan sektor rumah tangga yang tertekan akibat kemerosotan properti selama bertahun-tahun, Pemerintah China mengangkat peningkatan konsumsi menjadi prioritas utama untuk upaya ekonomi tahun ini, yang baru kedua kalinya terjadi dalam setidaknya satu dekade.

    Tekanan deflasi yang terus berlanjut di China sangat kontras dengan negaraekonomi besar lainnya. Kekhawatiran Beijing adalah bahwa siklus penurunan harga yang mengakar akan menahan pengeluaran rumah tangga lebih lama dan merusak pendapatan perusahaan sedemikian rupa sehingga menghambat investasi dan menyebabkan pemotongan gaji dan PHK lebih lanjut.

  • Garuda Indonesia (GIAA) Sediakan 34.000 Kursi Umrah dan Haji Plus hingga Januari 2026

    Garuda Indonesia (GIAA) Sediakan 34.000 Kursi Umrah dan Haji Plus hingga Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menyiapkan sedikitnya 34.000 kursi perjalanan umrah dan haji plus pada periode perjalanan Maret 2025 hingga Januari 2026. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan tiket tersebut telah dijual pada Umrah Travel Fair (GUTF) 2025 di tiga kota besar yaitu Jakarta, Surabaya dan Makassar mulai 7 sampai 9 Februari 2025. 

    “Dengan menggandeng lebih dari 60 travel agent umrah dan haji plus terkemuka yang menghadirkan berbagai paket perjalanan umrah dan haji plus serta nilai tambah lainnya, Garuda Indonesia menghadirkan sedikitnya 34 ribu kursi pada periode perjalanan Maret 2025 hingga Januari 2026 mendatang,” kata Wamildan dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (9/2/2025). 

    Wamildan mengklaim pasar penerbangan umrah merupakan salah satu potensi pangsa pasar yang menjanjikan. Hal tersebut turut terlihat dari total transaksi pembelian tiket penerbangan umrah yang berhasil dibukukan sebesar Rp317 miliar dengan jumlah kursi yang terjual sebanyak 28.295 kursi penerbangan.

    Gelaran GUTF kali ini juga melibatkan bank partner guna menghadirkan ragam pilihan kemudahan bertransaksi. Komitmen tersebut diwujudkan dengan kolaborasi Garuda Indonesia bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada penyelenggaraan GUTF di Jakarta dan Makassar.

    Pada kegiatan kali ini terdapat berbagai promo menarik yang dapat dinikmati oleh nasabah BRI selama pelaksanaan travel fair, di antaranya cashback up to Rp5 juta rupiah dan cicilan 0% hingga 24 bulan. Selain itu para pengunjung juga berkesempatan mengikuti kegiatan seru berhadiah smartphone, logam mulia, dan saldo BRImo di booth BRI.

    Di samping itu, pada GUTF kali ini, Garuda Indonesia turut menghadirkan berbagai penawaran harga tiket penerbangan umrah, paket umrah dan haji plus serta promo tiket penerbangan perjalanan umrah untuk group booking dengan harga khusus mulai Rp13,9 jutaan untuk penerbangan menuju Jeddah PP dan mulai Rp14,4 jutaan untuk penerbangan menuju Madinah PP dengan periode perjalanan mulai Maret 2025 hingga Januari 2026.

    Sementara itu, para pengunjung juga berkesempatan mendapatkan berbagai penawaran menarik lainnya untuk mendukung persiapan perjalanan ibadah ke Tanah Suci di antaranya, tiket penerbangan umrah dengan harga mulai Rp11,7 jutaan melalui program Happy Hour Ticket, Welcome Bonus hingga 1.000 Miles untuk pengguna baru.

    Lalu diskon 20% untuk Lounge Access di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, diskon hingga 25 persen untuk pembelian Prepaid Baggage dan diskon hingga 40% untuk belanja di kanal Garuda Shop.

  • Elon Musk Sebut Tak Minat Akuisisi TikTok

    Elon Musk Sebut Tak Minat Akuisisi TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, menyatakan tidak berminat mengakuisisi TikTok, yang merupakan aplikasi video popular.

    Sebagai informasi, Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mencoba melarang aplikasi besutan Bytedance Ltd asal China dengan alasan keamanan nasional.

    Dilansir Bloomberg pada Minggu (9/2/2025), Elon Musk berkomentar mengenai isu pembelian TikTok pada sebuah konferensi di Jerman, yang diselenggarakan oleh konglomerat media Jerman AxelSpringer, Mathias Doepfner, pada bulan lalu.

    “Saya tidak pernah mengajukan penawaran untuk TikTok,” ujarnya yang bergabung melalui video pada konferensi tersebut.

    Video Elon Musk itu dirilis secara publik oleh penerbit koran Die Welt pada Sabtu kemarin. “Saya tidak punya rencana apapun mengenai apa yang akan dilakukan jika punya TikTok,” tambahnya.

    Dia juga menyebut tidak menggunakan aplikasi populer itu secara personal. “Saya tidak berhasrat untuk mengakuisisi TikTok,” kata Elon Musk, yang membeli Twitter pada 2022 sebelum mengganti nama layanan media sosial tersebut menjadi X.

    Membeli Twitter merupakan pengecualian, katanya, dan beralasan media sosial itu dibeli untuk menjaga kebebasan berbicara.

    Bloomberg News pada bulan Januari melaporkan bahwa pejabat China sedang mengevaluasi kemungkinan yang akan memungkinkan orang terkaya di dunia dan pendukung Presiden Donald Trump itu untuk mengakuisisi bisnis TikTok di AS jika perusahaan tersebut gagal menghindar dari larangan pemerintah Paman Sam.

    Dalam satu skenario, X milik Elon Musk akan mengambil alih TikTok AS dan menjalankan bisnis tersebut bersama-sama, orang-orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Bloomberg.

    Pada hari pertama Trump menjabat, dia menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan sementara penjualan paksa atau penutupan TikTok, memberi perusahaan dan induknya di China lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan. Perintah itu dikeluarkan beberapa jam setelah pelantikan Trump, yang dihadiri oleh CEO Bytedance Shou Chew.

    Perintah itu menandai perubahan terbaru dalam upaya selama bertahun-tahun di Washington untuk melarang aplikasi tersebut karena masalah keamanan. Trump — yang mendukung larangan selama masa jabatan pertamanya — berubah pikiran setelah aplikasi itu membantunya memenangkan suara pemilih muda.

    “Kami memenangkan suara kaum muda. Saya pikir saya memenangkannya melalui TikTok, jadi saya punya tempat yang hangat di hati saya untuk TikTok,” katanya.

    Meski menyatakan tidak berminat akuisisi TikTok, Elon Musk diyakini mirip dengan Trump, yang selalu bisa berubah pikiran.

  • Update Tarif Berdasarkan Jarak KA Parahyangan, Harga Tiket Parsial Telah Berlaku

    Update Tarif Berdasarkan Jarak KA Parahyangan, Harga Tiket Parsial Telah Berlaku

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung telah menerapkan tarif berdasarkan jarak atau tarif parsial untuk layanan Kereta Api (KA) Parahyangan mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini diterapkan guna memenuhi permintaan masyarakat yang ingin membayar tarif sesuai dengan jarak tempuh perjalanan.

    “Ini karena ada masukan-masukan dari masyarakat, misalkan dari Bandung mau ke Purwakarta atau stasiun lain sebelum tujuan akhir, agar jangan bayar penuh tapi sesuai jarak,” kata Executive Vice President KAI Daop 2 Bandung Dicky Eka Priandana kepada Antara, Minggu (9/2/2025).

    Dengan penerapan tarif parsial ini, Dicky berharap layanan KA Parahyangan dapat semakin nyaman dan terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat.

    “Dengan ini pelanggan dapat menikmati harga tiket yang lebih fleksibel sesuai dengan jarak tempuh, sehingga perjalanan dengan Kereta Parahyangan menjadi lebih terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat karena masyarakat yang menempuh perjalanan sebagian rute dapat menikmati harga tiket lebih ekonomis,” ujarnya.

    Tarif Baru KA Parahyangan Februari 2025

    Sejak kembali beroperasi, KA Parahyangan melayani perjalanan dari Bandung menuju Jakarta dan sebaliknya dengan delapan stasiun pemberhentian, yakni Stasiun Bandung, Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jatinegara, dan Gambir. Waktu tempuh perjalanan diperkirakan sekitar tiga jam.

    Berikut adalah daftar tarif KA Parahyangan berdasarkan relasi perjalanan:

    Bandung/Cimahi – Gambir (PP)

    Eksekutif: Rp175.000
    Ekonomi: Rp125.000

    Bandung/Cimahi – Purwakarta (PP)

    Eksekutif: Rp60.000
    Ekonomi: Rp40.000

    Bandung/Cimahi – Cikampek (PP)

    Eksekutif: Rp90.000
    Ekonomi: Rp70.000

    Purwakarta – Gambir (PP)

    Eksekutif: Rp90.000
    Ekonomi: Rp70.000

    Selain menerapkan sistem tarif parsial, KAI juga memberikan kemudahan bagi calon penumpang dengan memperpanjang masa pemesanan tiket KA Parahyangan hingga H-45 sebelum keberangkatan.

    “Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan mereka dengan lebih nyaman dan terjangkau,” tambah Dicky.

    Dengan kebijakan baru ini, PT KAI berharap KA Parahyangan dapat menjadi pilihan transportasi yang lebih efisien dan fleksibel bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan ke Jakarta

  • Djakarta Lloyd Hanya Operasikan 5 Rute Tol Laut Sepanjang 2025

    Djakarta Lloyd Hanya Operasikan 5 Rute Tol Laut Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan rute tol laut perusahaan pelayaran pelat merah PT Djakarta Lloyd (PTDL) berkurang menjadi lima rute sepanjang 2025. 

    Mengutip informasi resmi PTDL, manajemen mengatakan PTDL akan mengoperasikan lima kapal untuk melayani lima rute tol laut. Layanan ini berkurang jika dibandingkan dengan 2024 yang sebanyak 7 rute dengan tujuh kapal. 

    “Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan barang melalui kapal tol laut di wilayah Indonesia, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan laut melakukan optimalisasi dengan rute trayek tol laut untuk dioperasikan oleh PTDL,” kata manajemen, dikutip Minggu (9/2/2025). 

    Penugasan layanan tol laut ini lebih rendah dibanding dengan 2024. Padahal, Djakarta Lloyd mengklaim mengandalkan proyek tol laut sebagai perbaikan kinerja ke depan. 

    Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan pihaknya akan fokus pada proyek-proyek yang sudah ada terutama dua proyek jumbo yang dimiliki yaitu PLN dan tol laut. 

    Agung menjelaskan proyek PLN saat ini merupakan proyek jangka panjang serta proyek tol laut adalah bagian dari support pemerintah. 

    Pada 2024, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan optimalisasi dengan menambah penugasan 3 rute trayek Tol Laut untuk dioperasikan oleh PT Djakarta Lloyd dari semula 4 kapal tol laut menjadi 7 kapal tol laut. 

    Namun saat ini, rute tersebut dipangkas menjadi hanya lima rute dengan lima kapal. Berikut daftar rute tol laut yang dioperasikan PTDL pada 2025:

    – Kapal Kendhaga Nusantara 3; Tanjung Perak – Makassar – Bobong (Taliabu) – Malbufa (Sula) – Tanjung Perak 

    – Kapal Kendhaga Nusantara 13; Bitung – Pagimana – Bunta – Mantangisi – Ampana – Parigi – Bitung  

    – Kapal Kendhaga Nusantara 4; Makassar – Ereke – Raha – Sikeli – Makassar  

    – Kapal Kendhaga Nusantara 15; Makassar – Bungku – Kolonedale – Makassar 

    – Kapal Kendhaga Nusantara 1; Bitung – Ulu Siau/Tagulandang- Tahuna- Lirung /Melonguane – Bitung

  • Menhub Dudy akan Bertemu DPR, Nasib Angkutan Perintis dan PSO ditentukan Besok

    Menhub Dudy akan Bertemu DPR, Nasib Angkutan Perintis dan PSO ditentukan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dijadwalkan akan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI membahas mengenai rencana kerja 2025 terkait efisiensi anggaran APBN 2025 serta realisasi APBN tahun anggaran 2024 besok, Senin (10/2/2025). 

    Berdasarkan agenda resmi DPR, Raker tersebut akan membahas lebih rinci mengenai evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 serta membahas program kerja tahun 2025 dan kebijakan efisiensi anggaran Kemenhub dalam APBN tahun anggaran 2025. 

    Program tersebut termasuk angkutan perintis serta angkutan yang berdasarkan PSO (Public Service Obligation). 

    Seharusnya, Menhub Dudy dijadwalkan bertemu Komisi V pada Kamis (6/2/2025) lalu. Namun, Dudy terlihat absen dalam raker tersebut. 

    Di kesempatan terpisah, Dudy sendiri mengklaim subsidi transportasi dan angkutan perintis akan tetap menjadi perhatian utama di tengah penghematan anggaran pemerintah. 

    Dudy mengatakan Kemenhub akan melakukan eisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 akan dilakukan dengan cermat, hati-hati dan selektif. 

    “Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh,” kata Dudy. 

    Adapun informasi yang beredar, pagu Kementerian Perhubungan dihemat sekitar Rp17,87 triliun. Padahal Kemenhub semula memiliki pagu total sebesar Rp31,45 triliun. 

    Di sisi lain, Menhub Dudy  mengatakan realisasi anggaran Kemenhub pada 2024 adalah 85,21%. Dari total pagu 45,88 triliun, realisasi yang dicapai sebesar 39,09 triliun. Adapun rinciannya, belanja pegawai 98,31%, belanja barang 92,05%, serta belanja modal 76,43%.

  • Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean

    Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berada pada peringkat terbawah dibandingkan negara-negara Asean lainnya dalam hal persentase investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Peneliti senior Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute Bazari Azhar Azizi merincikan, berdasarkan data OECD, FDI hanya berkontribusi 0,2% terhadap pembentukan PDB Indonesia pada 2020. Angka tersebut menjadi yang terendah di Asean.

    Sebagai perbandingan, FDI berkontribusi 0,5% terhadap pembentukan PDB Malaysia dan Thailand pada 2020. Sementara itu, rata-rata FDI berkontribusi 0,9% terhadap pembentukan PDB negara-negara Asean pada 2020.

    Bazari menilai setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan Indonesia terhadap negara-negara lain di Asean.

    “Yaitu inefisiensi, masih adanya pembatasan, serta regulasi dan birokrasi investasi,” ujar Bazari dalam laporan BSI Institute Quarterly, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Pertama, terkait inefisiensi investasi tergambarkan melalui rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Nilai ICOR Indonesia (6,96) masih tinggi apabila dibandingkan beberapa negara seperti India (3,2), Malaysia (2,7), dan Filipina (3,4).

    Kedua, pembatasan investasi di Indonesia. Bazari menjelaskan, berdasarkan rilis terbaru mengenai ekonomi Indonesia dari OECD (2024), Services Trade Restrictiveness Index (STRI) Tanah Air berada di atas rata-rata negara OECD.

    Menurutnya, tingginya STRI ini menunjukkan regulasi yang ketat pada perdagangan jasa di sebagian besar sektor. Bazari masih ada pembatasan yang lebih ketat bagi investor global dibandingkan investor atau mitra investasi regional.

    Ketiga, regulasi investasi di Indonesia yang ditunjukkan oleh OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (RRI) masih cukup restriktif dalam hal peraturan bagi investasi atau investor asing dibandingkan beberapa negara Asean lain.

    Meski skor RRI Indonesia telah mengalami penurunan skor dibandingkan era 1980—1990an, skor Malaysia, Vietnam, dan Thailand masih lebih rendah yang menggambarkan keterbukaan investasi asing yang tinggi.

    “Masih ada kesenjangan yang harus diatasi, terutama dalam hal efisiensi investasi, reformasi birokrasi, dan penghapusan pembatasan sektor tertentu. Langkah-langkah strategis seperti perbaikan regulasi, penguatan insentif fiskal, dan optimalisasi KEK harus dilanjutkan,” jelasnya.

    Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bazari pun melihat ada sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menarik lebih banyak FDI ke dalam negeri. Pertama, percepatan realisasi komitmen investasi dari negara-negara mitra yang telah menyatakan minatnya.

    Kedua, pemanfaatan potensi pendanaan iklim dari COP29 yang diproyeksikan mencapai US$300 miliar per tahun pada 2035 untuk proyek-proyek hijau dan berkelanjutan, yang mana Indonesia berpotensi besar dalam pengembangan sektor tersebut.

    Ketiga, penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai destinasi FDI. Keempat, status Indonesia sebagai negara aksesi OECD membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui akses pasar yang lebih luas, pembentukan regulasi yang lebih baik, dan kepercayaan investor dapat meningkat.

    “Ke depan, keberhasilan Indonesia dalam mengamankan lebih banyak FDI akan sangat bergantung pada konsistensi reformasi kebijakan dan stabilitas ekonomi-politik yang terjaga,” tutup Bazari.

  • Inikah Biang Keladi Penerimaan Pajak RI Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi?

    Inikah Biang Keladi Penerimaan Pajak RI Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Besaran penerimaan perpajakan tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu. Pakar pun menyoroti faktor lemahnya pengawasan otoritas dan ketidakpatuhan wajib pajak.

    Keseimbangan penerimaan perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi sendiri bisa dihitung lewat mekanisme tax bouyancy. Rumus perhitungan tax bouyancy yaitu persentase perubahan penerimaan perpajakan dibagi persentase perubahan produk domestik bruto (PDB).

    Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 3,6% (year on year/YoY) pada 2024. Sementara itu Badan Pusat Statistik membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% YoY pada 2024.

    Artinya, nilai tax buoyancy Indonesia berada di angka 0,71. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi nasional, penerimaan pajak hanya naik sebesar 0,71%.

    Idealnya, nilai tax buoyancy adalah 1. Nilai tersebut menandakan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan penerimaan pajak yang juga sebesar 1%.

    Dengan demikian, setoran pajak tidak elastis pada tahun lalu atau bisa dikatakan penerimaan pajak tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi.

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan penerimaan pajak semakin tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu faktor internal dan eksternal dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

    “Faktor internal berkaitan dengan kemampuan petugas pajak mengumpulkan pajak. Penyebabnya berasal dari intensifikasi dan ekstensifikasi yang belum optimal,” jelas Prianto kepada Bisnis, Minggu (9/2/2025).

    Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia ini menjelaskan proses intensifikasi berkaitan dengan penerbitan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan) yang tidak berujung pada pembayaran pajak bagi wajib pajak.

    Penyebabnya, sambung Prianto, adalah potensi pajak yang ada di SP2DK menggunakan data yang kurang valid. Dengan demikian, wajib pajak bisa menjelaskan rujukan data yang kurang valid di SP2DK melalui proses pembuktian sehingga potensi penerimaan pajak menjadi sirna.

    Sementara itu, proses ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak baru, khususnya orang pribadi, melalui pemanfaatan NIK yang belum optimal.

    Dia meyakini belum optimalnya penambahan wajib pajak karena praktik ekonomi bawah tanah alias underground economy (UGE) yang menyebabkan transaksi-transaksi orang pribadi tidak terdeteksi oleh sistem informasi perpajakan.

    “Faktor eksternal berasal dari perilaku oportunistik wajib pajak karena praktik UGE dan praktik manajemen pajak. Secara umum, pajak menjadi beban sehingga setiap wajib pajak terus berusaha mengefisienkan beban pajak,” lanjut Prianto.

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu memaparkan bahwa efisiensi beban pajak dapat dilakukan melalui cara legal berupa tax planning dan tax avoidance.

    Tax planning seperti pemanfaatan insentif pajak dan fasilitas pajak berupa non-objek pajak, pembebasan pajak, atau pajak ditanggung pemerintah.

    Sementara tax avoidance dilakukan melalui eksploitasi celah pajak (tax loopholes). Caranya dengan memunculkan sengketa pajak karena perbedaan penafsiran atas suatu aturan karena ambiguitas aturan pajak itu sendiri.

  • Menteri Ara Bakal Panggil Bos Danantara hingga Himbara Bahas Program 3 Juta Rumah

    Menteri Ara Bakal Panggil Bos Danantara hingga Himbara Bahas Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya sudah mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Direktur Utama Himbara sampai Menteri BUMN untuk membahas program proyek 3 juta rumah.

    Adapun posisi Pandu Sjahrir di dalam BPI Danantara tersebut memang belum ada informasi resmi dari pemerintah. Namun, sosok Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia tersebut menjadi nama yang sering di-endorse Ara sebagai Bos BPI Danantara. Saat ini, Kepala BPI Danantara dijabat oleh eks Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad.

    “Kita hari Selasa akan diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, saya undang Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR RI] dan ajak Pak Erick Thohir, Pak Pandu dari Danantara, dan kita bicara dengan Pak Perry, bersama dengan kawan-kawan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan yang disampaikan Pak Nixon [Dirut BTN]. Karena isu yang pokok adalah pendanaan, lahan, perizinan dan bagaimana hal itu tepat sasaran dan kualitas rumahnya juga,” kata Ara saat menghadiri peluncuran super aps Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).

    Ara melanjutkan, pertemuan di hari Selasa pekan depan tersebut merupakan lanjutan dari lawatannya keliling menemui setiap pihak tersebut yang dilakukan empat mata dalam empat hari terakhir. Di sini, dia juga kembali menegaskan kompetensi Pandu Sjahrir sebagai pengusaha dalam posisinya di BPI Danantara nanti.

    “Saya tidak ragu-ragu untuk bagaimana waktu saya, pikiran saya dulu bagaimana memajukan usaha kami, kalau sesudah jadi menteri, bagaimana pemikiran saya terobosan [inovasi] dengan sahabat-sahabat kami, Pak Misbakhun, Pak Perry, Pak Pandu dan semuanya, dari kalangan dunia usaha, kita gerakkan untuk rakyat. Ini waktunya saya bekerja untuk rakyat,” kata Ara.

    Selain Dirut-Dirut Himbara, pada pertemuan hari Selasa nanti Ara juga akan mengundang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

    Sementara itu, Nixon menjabarkan saat ini tantangan perbankan dalam memberikan pendanaan sektor perumahan bukan pada sisi suplai dan demand, tapi lebih kepada faktor likuiditas yang ketat.

    “Likuiditas ini jadi game changer memuluskan program 3 juta rumah. Pemerintah kerja keras cari berbagai sumber, Misal Pak Presiden kunjungan ke Qatar. Lalu juga Kebijakan di Kementerian PKP sudah banyak dilakukan,” kata Nixon.

    Setali tiga uang, Misbakhun mengatakan likuiditas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam kemampuannya memberikan pendanaan dalam proyek 3 juta rumah Prabowo.

    Dalam hal dukungan DPR, Misbakhun menjelaskan Komisi XI nantinya akan menjadi mitra bagi BPI danantara. Selain itu, mitra pemerintah di Komisi XI ini juga punya peran strategis dalam kebijakan fiskal, yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

    “Saya di Komisi XI akan lihat mana aturan selama ini yang kurang mendukung, baik itu aturan perbankan, aturan penyediaan lahan, aturan di bank pusat, itu kita berusaha sinkronisasi untuk kepentingan pembangunan sektor perumahan, sehingga memudahkan bagaimana likuiditas itu tersedia di pasar dan tersalurkan dengan baik. Sehingga keinginan Pak Presiden bangun 3 juta rumah bisa terwujud,” kata Misbakhun.