Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Industri Hotel Terancam Rugi Rp24,5 Triliun Imbas Efisiensi Anggaran

    Industri Hotel Terancam Rugi Rp24,5 Triliun Imbas Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Industri perhotelan nasional berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp24,5 triliun imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah untuk tahun anggaran 2025.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan, rata-rata pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5 sekitar 40%. Dengan adanya kebijakan efisiensi, maka industri perhotelan diramal kehilangan pendapatan sekitar Rp24,5 triliun.

    “Itu kami sudah hitung kurang lebihnya potensi hilangnya itu adalah Rp24,5 triliun untuk seluruhnya, bintang 3, 4, 5, ya,” kata Hariyadi dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).

    Hariyadi yang juga merupakan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) itu mengungkapkan, dampak kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah terhadap industri perhotelan sudah mulai terasa.

    Hingga saat ini, Hariyadi menyebut bahwa tidak ada pemesanan yang masuk dari kalangan pemerintah, baik untuk meeting maupun kegiatan lainnya.

    “Order-nya pun belum ada sampai hari ini karena memang semuanya sudah ditahan untuk tidak ada pergerakan yang terkait dengan meeting, perjalanan dinas, dan juga kegiatan-kegiatan sosialisasi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Rizki Handayani Mustafa mengungkap bahwa pemangkasan anggaran terjadi di sejumlah kementerian/lembaga termasuk Kemenpar.

    “Ibu Menteri [Widiyanti Putri Wardhana] memang sedang mencoba meyakinkan bagaimana dampaknya pemotongan anggaran ini terhadap di industri,” ungkap Kiki dalam diskusi panel.

    Menteri Pariwisata (Menpar), lanjut dia, juga tengah membuat program yang dapat memberikan keyakinan bahwa sektor pariwisata memberikan dampak besar terhadap lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kemenpar turut meminta dukungan informasi dan data dari asosiasi pariwisata mengenai kerugian yang dialami imbas adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    “Mudah-mudahan perjuangan kita bersama semua, kami minta dukungan dari industri juga untuk bisa memperlihatkan bagaimana kontribusi pariwisata dalam perekonomian,” pungkasnya.

  • Pertamina Tancap Gas Cari Minyak Usai AS Cabut dari Perjanjian Paris

    Pertamina Tancap Gas Cari Minyak Usai AS Cabut dari Perjanjian Paris

    Bisnis.com, MANGUPURA – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bakal secara agresif melakukan pengeboran minyak dan gas (migas). Hal ini tak lepas dari langkah Amerika Serikat (AS) yang keluar dari Perjanjian Paris.

    Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng menilai langkah Presiden AS Donald Trump menarik Negeri Paman Sam dari Perjanjian Paris, harus direspons oleh Indonesia.

    Menurutnya, langkah Trump tersebut menegaskan bahwa AS masih akan menggunakan energi fosil. Oleh karena itu, Indonesia pun harus mengambil sikap.

    Muharram berpendapat tidak adil jika negara besar seperti AS masih menggunakan energi fosil, bahkan melakukan pengeboran minyak, sementara RI harus melakukan transisi energi.

    Oleh karena itu, Muharram mengatakan, jika Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045 dan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pencarian sumber energi baru lewat pengeboran menjadi keniscayaan.

    “Cari, cari, cari sumber energi baru. Oleh sebab itu, ketika Protokol Paris itu sering di-down-kan, saya terus terang punya program sendiri yang betul-betul akan mengenai itu. Yaitu agresivitas dari pengeboran eksplorasi di PHE,” katanya dalam acara Media Briefing di Badung, Bali, Selasa (11/2/2025).

    Muharram mengatakan, untuk mencapai swasembada energi, PHE harus mengambil peran untuk terus mencari sumber migas baru. 

    Untuk itu, PHE memiliki tiga strategi untuk meningkatkan lifting. Pertama, mempertahankan aktivitas eksplorasi di blok-blok yang sudah dimiliki pertahanan sekarang.

    Kedua, PHE harus diberi blok baru. Menurut Muharram, blok-blok baru memiliki potensi untuk menumbuhkan produksi migas. Ketiga, mencari partner untuk mencari blok-blok baru.

    “Jadi bukan hanya kita mikirin, partner kita itu memikirkan sehingga ada partner untuk diskusi,” kata Muharram.

    Sebelumnya, Trump secara resmi kembali menarik AS dari Perjanjian Paris. Keputusan ini tertuang dalam perintah eksekutif (executive order) yang ditandatangani Trump setelah resmi dilantik untuk periode kedua, Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Hengkangnya AS dari kesepakatan iklim global sejatinya telah diantisipasi berbagai pihak. Donald Trump tercatat melakukan aksi serupa saat  menjabat sebagai presiden di periode pertama pada 2017. 

    “Saya segera menarik diri dari kesepakatan iklim Paris yang tidak adil dan sepihak,” kata Trump di hadapan para pendukungnya sebelum menandatangani perintah eksekutif dan menyampaikan notifikasi resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dalam pengumuman itu, Trump juga menyebutkan bahwa AS tidak akan mempertahankan komitmen pada kesepakatan iklim yang dia sebut mengorbankan industri dalam negeri Negeri Paman Sam.

    Trump berpandangan Perjanjian Paris tidak adil karena komitmen pengurangan emisi karbon yang ketat tidak diterapkan pada China, polutan terbesar di dunia.

  • Sebanyak 655 Investor Manfaatkan Insentif Pajak, Tax Holiday Paling Laris

    Sebanyak 655 Investor Manfaatkan Insentif Pajak, Tax Holiday Paling Laris

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan setidaknya 655 investor telah memanfaatkan insentif perpajakan yang pemerintah berikan sebagai ‘gula-gula’ untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. 

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan alat fiskal tersebut secara aktif untuk mendukung banyak program pemerintah, termasuk menarik lebih banyak investasi—meskipun belanja pajak mengurangi penerimaan dan menambah beban belanja pemerintah. 

    “Kami memberikan tax holiday kepada 221 wajib pajak dengan nilai investasi yang mereka tanamkan mencapai Rp421,94 triliun dan US$479 juta [periode 2011-November 2024],” ujarnya dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, Selasa (11/2/2025). 

    Pemerintah bahkan memberikan tax holiday atau ‘libur pajak’ khusus bagi investor yang menanamkan dananya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

    Sepanjang 2021 hingga November 2024 tercatat sebanyak 60 Wajib Pajak (WP) Badan memanfaatkan tax holiday di wilayah KEK dengan total investasi yang masuk mencapai Rp12,74 triliun. 

    Secara total, tax holiday menjadi insentif pajak yang paling banyak dinikmati investor dengan total 281 WP (umum dan KEK) selama 2011 hingga November 2024. 

    Insentif pajak berupa tax allowance juga banyak dinikmati oleh 234 WP sepanjang 2007 hingga November 2024. Melalui insentif tersebut, Indonesia berhasil menyerap investasi senilai Rp90,35 triliun dan US$8,5 juta. 

    Khusus kawasan KEK, baru 9 investor yang memanfaatkan tax allowance dengan total investasi yang masuk senilai Rp0,25 triliun. 

    “Kawasan ekonomi khusus yang juga menikmati tax allowance dan tax holiday juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi,” lanjut Sri Mulyani. 

    Merujuk pada Laporan Belanja Perpajakan 2023, nilai belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir mencapai Rp5,18 triliun.  

    Adapun insentif ini berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan untuk penanaman modal baru pada 18 kelompok industri pionir sebesar 50% atau 100% dengan jangka waktu 5-20 tahun, tergantung nilai investasi. 

    Untuk nilai investasi minimal Rp100 miliar, jumlah pemanfaat insentif tax holiday ini mencapai 20 Wajib Pajak (WP) Badan sepanjang 2023.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani melaporkan dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, pemerintah juga memberikan super deduction tax, terutama bagi perusahaan yang dapat memberikan pelatihan bagi tenaga kerja mereka sehingga mereka dapat terus melakukan reskilling dan upskilling.

    Tercatat sejak pertama kali diluncurkan pada 2019 hingga November 2024, super deduction tax vokasi telah melibatkan 86.065 partisipan.

    Selain itu, terdapat pula super deduction tax untuk penelitian dan pengembangan, di mana lebih dari Rp1,46 triliun dari inovasi dan penelitian telah dinikmati oleh 29 wajib pajak.

    Di samping itu, insentif pajak berupa investment allowance yang diluncurkan sejak 2020 hanya dimanfaatkan oleh 8 WP dengan realisasi investasi senilai Rp2,67 triliun dan US$18,6 juta. 

    Adapun pada tahun ini, pemerintah sendiri menargetkan belanja pajak senilai Rp445,5 triliun (Nota Keuangan RAPBN 2025)—belum ada informasi terbaru terkait belanja pajak dalam APBN 2025. 

  • Profil Ali Berawi, Pejabat Otorita IKN yang Umumkan Mundur

    Profil Ali Berawi, Pejabat Otorita IKN yang Umumkan Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) Mohammed Ali Berawi mengumumkan mundur dari jabatannya di jajaran petinggi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Ali bahkan menjelaskan pengunduran dirinya dari Badan Otorita IKN telah diajukan dan hanya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres). 

    “Hari ini mulai diproses nya pengunduran diri saya sebagai Deputi THD OIKN. Semoga pengurusan Keppres saya berjalan dengan baik dan lancar,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

    Sejalan dengan pengunduran dirinya itu, Ali meminta agar pembangunan IKN untuk dapat dijalankan sesuai dengan 5 prinsip utama yakni green, resilient, berkelanjutan, inklusif, dan smart city.

    “IKN bukan hanya sekedar membangun proyek. Oleh karenanya komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Ali Berawi mulai menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital selama 3 tahun. Dirinya pertama kali dilantik pada 13 Oktober 2022. 

    Sebelum didapuk menjadi Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Koordinasi Transformasi Teknologi dan Inovasi Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara. 

    Ali Berawi menyelesaikan pendidikan doktornya pada bidang Value Engineering and Innovation di Oxford Brookes University, Inggris. Sebelumnya, beliau mendapatkan gelar Sarjana Teknik di Universitas Sriwijaya, lalu melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar Master of Engineering Science di Universitas Malaya. 

    Dia merupakan seorang akademisi di Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Dosen Indonesia periode 2022-2026.  

    Sebelum bergabung dengan Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (UI) pada 2008, dia bekerja sebagai Lecturer di Department of Mechanical Engineering, School of Technology, Oxford Brookes University, United Kingdom dan Senior Lecturer pada Faculty of the Built Environment, University of Malaya yang juga menjabat sebagai Director Value Management Centre, University of Malaya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ali Berawi juga sempat dipercaya sebagai Lead Advisor untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2012.

  • 469.000 Batang Rokok Ilegal Ditangkap di Malang, Bea Cukai Ungkap Kerugian Negara Rp349,87 juta.

    469.000 Batang Rokok Ilegal Ditangkap di Malang, Bea Cukai Ungkap Kerugian Negara Rp349,87 juta.

    Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang menggagalkan pengiriman rokok ilegal sebanyak 469.000 batang dari Malang. Rokok ilegal ini berpotensi merugikan negara potensi Rp349,87 juta.

    Kepala Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo, mengatakan pada pekan lalu (6/2/2025) Bea Cukai Malang mendapatkan informasi pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil barang warna putih. Tim Bea Cukai Malang menindaklanjuti dengan melakukan patroli darat pada jalur distribusi rokok ilegal.

    “Berdasarkan informasi tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penyusuran dan menemukan sarana pengangkut yang dimaksud di daerah Kepanjen dan selanjutnya Tim melakukan pengejaran tanpa putus serta melakukan penghentian dan pemeriksaan kendaraan di Jalan Kembar, Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar,” ujarnya, Selasa (11/2/2025).

    Hasil pemeriksaan menunjukkan sarana pengangkut membawa barang berupa dua lemari kayu yang di dalamnya berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sebanyak 23.450 bungkus dengan total 469.000 batang.

    Selanjutnya, tim melakukan penindakan terhadap pengangkut, sopir, dan barang yang dibawa. Tim membawa sopir, sarana pengangkut, dan barang tersebut ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

    “Operasi ini menghasilkan penindakan terhadap 469.000 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp696.465.000 dan potensi kerugian negara mencapai Rp349.874.000,” katanya.

    Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai terus maraknya peredaran rokok ilegal menjadi indikasi bahwa permintaan rokok ilegal masih tinggi dan pasarnya masih luas.

    Fakta ini, kata dia, seharusnya menjadi penguat untuk menggempur di lini produsen rokok ilegal.

    Selain itu, dia mengusulkan, pelacakan atas impor mesin-mesin pembuat rokok perlu ditingkatkan sehingga dapat diketahui di mana saja pengguna mesin tersebut. Selanjutnya, mesin-mesin pencetak yang dapat digunakan untuk mencetak pita cukai palsu juga harus ditingkatkan pengawasannya, sehingga semua jalur input produksi dapat dideteksi dan dihambat agar produksi rokok ilegal tidak berkembang.

  • Badan Penyelenggara Efisiensi 66%, Kualitas Penyelenggaraan Haji Bakal Terdampak

    Badan Penyelenggara Efisiensi 66%, Kualitas Penyelenggaraan Haji Bakal Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut instansinya mengalami efisiensi anggaran hingga mencapai 66%, yang berpotensi berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. 

    “[Kami] kena [efisiensi anggaran] hingga 66 persen,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, anggota Dewan Pembina Gerindra itu mengatakan bahwa penghematan itu akan berefek bagi penyelenggaraan haji tahun depan.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa meskipun terkena efisiensi, pihaknya akan tetap untuk memaksimalkan anggaran yang ada.

    “Apa pun itu, kami ikut Perintah sepenuhnya Presiden. Dan berkeyakinan bisa memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Agar pelaksanaan Haji 2026 seperti yang diamanatkan Presiden bisa terselenggara dengan baik,” pungkas Dahnil.

    Sekadar informasi, BP Haji mendapat alokasi anggaran Rp43 miliar setelah mengalami pemotongan anggaran. Sejauh ini, BP Haji dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan haji lebih optimal.

    Nantinya, untuk penyelenggaraan haji pada 2025, penyelenggaraan haji masih berada di bawah Kemenag bersama dengan BP Haji. Namun pada 2026, penyelenggaraan haji sepenuhnya di bawah BP Haji.

    Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI meminta agar Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengurangi beban kerja yang dipikul oleh Kementerian Agama (Kemenag). 

    Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan adanya Badan yang khusus menangani penyelenggara haji seharusnya dapat meringankan tugas Kementerian Agama (Kemenag). Mengingat, Kemenag tidak hanya mengurus soal haji saja.

    “Badan yang akan menangani khusus urusan haji tentu dia lebih fokus, lebih konsen, lebih mengurus,” kata Marwan.

    Seiring dengan hadirnya Badan Penyelenggara Haji, Komisi VIII yang juga membidangi agama itu berkomitmen untuk mendukung Badan Penyelenggara Haji, melalui pemberian perangkat legalitas yang dibutuhkan.

    “Kalau butuh perubahan undang-undang, segera kita buat, butuh keputusan bersama, kita putuskan disini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengharapkan, penyelenggaraan ibadah haji semakin baik ke depannya, utamanya, dengan hadirnya Badan Penyelenggara Haji. 

    Dia juga meyakini, Badan tersebut dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan melakukan perbaikan terkait penyelenggara haji, dengan menjalankan program yang telah disepakati.

     

  • Ada Wacana Bayar LPG 3 Kg Pakai QRIS, Bagaimana Mekanismenya?

    Ada Wacana Bayar LPG 3 Kg Pakai QRIS, Bagaimana Mekanismenya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tengah mendalami mekanisme pembayaran gas LPG 3 Kg dengan menggunakan QRIS. Kira-kira, seperti apa mekanismenya? 

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan mekanisme yang mudah bagi masyarakat. 

    Terlebih, Suharini mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan penggunaan sistem QRIS dari hasil modifikasi aplikasi Jakpreneur. Meski demikian, Pemprov saat ini juga tengah mengkaji sistem lainnya, contohnya seperti sistem QRIS pada SPBU. 

    “Kalau kemudian ditanya, bagaimana sistem QRIS ya, sekarang ini kalau dari Jakpreneur sudah berjalan, kita hanya pengen kira-kira bisa nggak ya di modifikasi dari Jakpreneur,” ujarnya ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025). 

    Adapun, jika nantinya penerapan QRIS menggunakan dari Jakpreneur, maka masyarakat tidak perlu lagi untuk menunjukkan KTP. 

    “Jakprenur tidak pakai lagi KTP, karena apa, karena QRISS ada kode-kode tertentu,” tutur Suharini.

    Meski demikian, Pemprov Jakarta menegaskan bahwa sistem pembayaran QRIS tersebut masih hanya sebatas wacana. 

    Terlebih, Penjabat Gubernur (Pj) Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi juga mengatakan bahwa penerapan QRIS tersebut tidak bisa dilakukan seketika. 

    “Kita perlu lakukan sosialisasi, kita perlu lakukan edukasi, kemudian sistemnya harus pas juga, benar gitu,” ujar Teguh di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/2). 

    Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa dalam merancang kebijakan membutuhkan beberapa tahapan dan tidak langsung diterapkan. 

    “Ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak selalu, jangan sampai kemudian kebijakan seakan-akan, langsung instan seperti mengembalikan telapak tangan,” pungkasnya.

  • Gudang Milik TNI Bakal Dijadikan Tempat Penyimpanan Beras dan Gabah

    Gudang Milik TNI Bakal Dijadikan Tempat Penyimpanan Beras dan Gabah

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog akan memanfaatkan semua gudang milik TNI untuk menyimpan hasil tani berupa beras dan gabah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan TNI dan Bulog mendukung penuh pengadaan gabah dan beras nasional di tahun ini.

    Oleh karena itu, seluruh gudang milik TNI akan dimanfaatkan untuk penyimpanan beras dan gabah dalam jumlah yang besar.

    “TNI akan bekerja sama dengan Bulog yaitu memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    TNI bakal terus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ketahanan pangan nasional. Salah satu caranya yaitu bekerja sama dengan Bulog.

    “TNI selalu mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional,” katanya.

    Menurutnya, penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog tersebut sudah sesuai dengan Memorantum of Understanding (MoU) antara TNI dan BUMN.

    TNI dan BUMN telah menjalin kerja sama stratagis dengan menunjuk anggota TNI aktif menjadi Dirut Perum Bulog.

    “Jadi ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang telah didasarkan pada MoU antar kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,” tutur Hariyanto.

  • Direktur Hilir Migas ESDM Dikabarkan Dicopot Buntut Kasus LPG 3 Kg

    Direktur Hilir Migas ESDM Dikabarkan Dicopot Buntut Kasus LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan bakal mencopot pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

    Berdasarkan informasi yang diterima dari sumber Bisnis, Senin (10/2/2025), pejabat tinggi tersebut adalah direktur pembinaan usaha hilir migas yang saat ini dijabat oleh Mustika Pertiwi.

    Bisnis pun lantas mengonfirmasi lebih lanjut terkait kabar tersebut kepada Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya. Dia tak membantah ataupun membenarkan kabar pencopotan Mustika.

    Chrisnawan hanya meminta Bisnis untuk menunggu kabar lebih lanjut.

    “Ditunggu saja ya beritanya,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/2/2025) malam.

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, pencopotan Mustika tersebut tak lepas dari kasus kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat belakangan ini.

    Larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer tersebut didasarkan pada surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. B-570/MG.05/DJM/2025 tanggal 20 Januari 2025. Dalam surat itu, terhitung 1 Februari 2025, pangkalan wajib mendistribusikan 100% LPG 3 kg ke konsumen akhir yaitu, rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

    Atas dasar ketentuan tersebut, pangkalan tidak lagi diizinkan untuk mendistribusikan LPG 3 kg ke pengecer.

    Kebijakan itu pun menjadi polemik di masyarakat. Alhasil, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberi arahan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas melon subsidi tersebut.

    Oleh karena itu, pemerintah menjadikan lebih dari 370.000 pengecer sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg mulai Selasa (4/2/2025). Artinya, pengecer saat ini diperbolehkan kembali untuk menjual gas melon.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini, mulai menjadi sub-pangkalan,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan, peningkatan status pengecer menjadi sub-pangkalan itu tidak akan dipungut biaya. Selain itu, pengecer juga tak perlu mendaftar lagi. Sebab, pengecer yang diangkat menjadi sub-pangkalan itu adalah yang telah terdaftar di Merchant Applications Pertamina (MAP) Pertamina.

    Ketua umum Golkar itu juga mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi sistem digital bagi para pengecer yang menjadi sub-pangkalan. Hal ini dilakukan untuk mengontrol penjualan dan harga LPG 3 kg.

    “Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol,” jelas Bahlil.

  • Regulasi Fiktif Positif, Rezim Baru Permudah Izin Investasi dalam OSS

    Regulasi Fiktif Positif, Rezim Baru Permudah Izin Investasi dalam OSS

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mempersiapkan regulasi keputusan fiktif positif guna mempermudah proses perizinan usaha dan investasi.

    Regulasi fiktif positif adalah konsep yang menyatakan bahwa permohonan dianggap dikabulkan jika pejabat berwenang tidak memberikan keputusan dalam batas waktu yang ditentukan. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Riyatno, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi menuturkan regulasi untuk model perizinan fiktif positif merupakan salah satu upaya pemerintah mengembangkan sistem online single submission (OSS). Riyatno menuturkan, model fiktif positif disiapkan guna mempercepat proses perizinan investasi dan pembukaan bisnis.

    Riyatno menjelaskan, dengan mekanisme fiktif positif, verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan usaha atau investasi oleh kementerian ataupun lembaga (K/L) terkait akan disetujui secara otomatis oleh sistem apabila tak kunjung ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan hingga melebihi batas waktu Standard Operating Procedure (SOP).

    Dia menjelaskan, rencana model perizinan fiktif positif ini sudah kerap disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam sejumlah kesempatan. Dia menuturkan, rancangan regulasi ini juga telah dipersiapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya.

    Adapun, dia menargetkan regulasi fiktif positif tersebut dapat dirampungkan dalam waktu dekat. Dia tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut dapat dikeluarkan pada tahun ini.

    “Kami sudah memetakan apa saja yang diperlukan, mudah-mudahan dalam waktu dekat diluncurkan oleh Pak Menteri. Insya Allah (diluncurkan 2025),” kata Riyatno dalam Konferensi Pers World Bank New Insight On The Business Environment In Indonesia: Exploring The World Bank’s Business Ready Report di Jakarta pada Senin (10/2/2025).

    Ditemui pada agenda yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan penggunaan mekanisme fiktif positif akan menjadi langkah besar bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan proses perizinan bisnis.

    Shinta menyebut, saat ini proses pengurusan izin tersebut dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga bahkan tidak ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait. Dia menuturkan, mekanisme fiktif positif ini dapat meningkatkan kepastian dalam berbisnis ataupun berinvestasi di Indonesia.

    “Kita perlu memberikan kepastian dalam memproses perizinan. Jadi menurut saya itu (mekanisme fiktif positif) akan sangat membantu,” kata Shinta.

    Di sisi lain, dia juga mengingatkan implementasi mekanisme tersebut perlu diawasi bersama agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut menjadi vital mengingat proses perizinan untuk investasi atau berbisnis melibatkan banyak kementerian/lembaga. Shinta mencontohkan, implementasi regulasi perizinan saat ini masih belum berjalan secara maksimal.

    Sementara itu, dalam Laporan Business Ready 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank), Director Global Indicators Group, World Bank, Norman Loayza mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan dukungannya untuk menciptakan iklim bisnis dan investasi yang optimal.

    Dia mencontohkan, salah satu segmen yang perlu ditingkatkan adalah proses perizinan usaha. Dalam topik penilaian laporan tersebut, business entry, proses untuk mengurus izin sebuah perusahaan asing masuk ke Indonesia membutuhkan waktu 65 hari.

    “Sementara itu, pengurusan perizinan yang sama pada negara-negara dengan perekonomian yang efisien hanya membutuhkan 3 hari,” jelas Loayza.

    Pada topik lain, financial services, baru 34% pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemasok secara digital. Sementara itu, pada negara-negara dengan kinerja ekonomi yang optimal, porsi pembayaran itu mencapai lebih dari 99%.

    Dari sisi ketenagakerjaan (labor), baru 8% perusahaan yang menawarkan pelatihan formal kepada para karyawan penuh waktunya. Pada negara-negara dengan kinerja ekonomi yang optimal, jumlah itu mencapai 66%.